Edisi No. 3 Tahun I                                                                       Desember 2012                   ...
Edisi No. 3 Tahun I                                                                         Desember 2012ICT Fund akan Dip...
Edisi No. 3 Tahun I                                                                                   Desember 2012       ...
Edisi No. 3 Tahun I                                                                        Desember 2012Big Data Sudah di ...
Edisi No. 3 Tahun I                                                                    Desember 2012                   Pem...
Edisi No. 3 Tahun I                                                              Desember 2012             Sekilas UpdateH...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Indonesia ICT Institute Newsletter - Edisi Dsember

591 views

Published on

Newsletter edisi Desember ini berisi mengenai putusan bebas pailit untuk Telkomsel, regulasi layanan konten, pasar dan hasil kajian big data di Indonesia, serta aturan baru menuju TV digital

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
591
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Indonesia ICT Institute Newsletter - Edisi Dsember

  1. 1. Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012 Indonesia ICT Institute Research . Empowerment . Discussion Pengaturan Layanan Konten Baru Market Review Pemerintah telah mengeluarkan Rancangan Peraturan Mengulas bagaimana perkembangan Big Menteri tentang Penyelenggaraan Jasa Konten. Beleid ini Data di Indonesia termasuk apa yang merupakan revisi dari PM No. 1/2009. Bagaimana isinya? menjadi tantangannya. Halaman 3 Halaman 4Telkomsel Dibebaskan MA Dari Kamidari Pailit Indonesia ICT Institute kembali menghadirkan Newsletter bulanan untuk menemui pembaca sekalian yang inginTelkomsel akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Agung (MA) dari mengetahui perkembangan ICT Indonesiaposisi pailit seperti yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Niaga, dalam sebulan terakhir.Jakarta Pusat, September lalu. Sebagaimana diketahui, gugatan pailitterhadap Telkomsel dilakukan oleh PT Prima Jaya Informatika (PJI) Edisi Desember ini tentu menjadi edisiterkait kartu Prima. pamungkas untuk tahun ini karena pergantian tahun tinggal menghitung hari, dan dimulaiPerjanjian terkait kartu dan voucher Prima 1 Juni 2011 dimana bulan ini pula kami berencana menghadirkanberawal dari memorandum of understanding (MoU) antara Telkomsel informasi seputar ICT Indonesia yang lebihdengan Yayasan Olahragawan Indonesia (YOI). Dengan perjanjian lengkap dalam bentuk e-magazine, meskiini, Telkomsel memberi kewenangan kepada YOI untuk menjual kartu newsletter ini tetap akan hadir menemuiperdana dan voucher isi ulang. Untuk mengeksekusi MoU, YOI pembaca sekalian.kemudian menunjuk PJI. Dalam perjanjian kerja sama disebutkanbahwa PJI ditargetkan harus menjual 10 juta kartu perdana dan 120 Dalam edisi kali ini, kami mengangkat beberapajuta voucher isi ulang dalam rentang waktu setahun. isu yang menyedot perhatian terutama adalah dibebaskanya Telkomsel dari kebangkrutanTetapi setelah setahun, PJI dinilai Telkomsel tidak mampu memenuhi oleh Mahkamah Agung, maupun rencanatarget. Sehingga kemudian, terjadilah pemutusan hubungan kerja mengganti aturan SMS Premium menjadisama. Tidak terima dengan keputusan Telkomsel, PJI menggugat ke penyelenggaraan konten. Selamat membaca.meja hijau sampai kemudian Pengadilan memutuskan TelkomselPailit. Putusan MA ini memang dapat dimintakan Peninjauan Heru SutadiKembali (PK), namun dengan mengajukan bukti-bukti baru. Direktur Eksekutif Tahukah Anda, perangkat telekomunikasi dari negara mana yang banyak masuk ke Indonesia? Berdasar data dari Ditjen SDPPI, Kementerian Kominfo, di 2011 perangkat yang banyak diuji untuk diperdagangkan berasal dari China dengan 2.275 perangkat (75% dari total 3.032 perangkat), disusul Jepang dengan 137 dan Taiwan 108 perangkat.
  2. 2. Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012ICT Fund akan Dipakai Bangun Serat OptikKementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkandana yang dihimpun dalam ICT Fund untuk membanguninfrastruktur di kawasan Indonesia timur. ICT Fund merupakansemacam dana subsidi untuk operasional yang diberikan untukmembangun sarana telekomunikasi di daerah-daerahnonkomersial.Latar belakang ICT Fund tersebut antara lain adalah karena Di Frekuensi Manapemerintah menyadari adanya ketimpangan atau jurang pemisahantara kawasan Timur dengan Barat, dimana untuk wilayah LTE Dialokasikan?Barat telah padat akan jaringan, sementara Timur masih kosong. Ekosistem LTE di Indonesia masihAdapun model bisnis dari skema ICT Fund untuk proyek Palapa belum terbentuk. Hal ini yangRing adalah melalui tender yang dilakukan dalam dua tahapan. menjadikan LTE tidak bisa diadopsiTender pertama dilaksanakan terkait dengan konstruksi jaringan segera. Salah satu kendalanya adalah regulasi yanh regulasi yangserat optik, sedangkan tender kedua dilakukan untuk mengatur di frekuensi mana LTEmenentukan operator jaringan dengan pola "joint partner". akan ditempatkan. Pemerintah berencana menempatkan LTE di 2,3Sementara itu, Kementerian Keuangan menegaskan dana ICT GHz. Sesungguhnya frekuensi 700fund yang mencapai Rp 5 triliun sudah dapat digunakan untuk MHz bisa dipakai jika adapembangunan infrastruktur teknologi komunikasi di seluruh percepatan digitlisasi TV hingga takIndonesia. Mekanisme penggunaan ICT fund berbeda dengan perlu menunggu 2018. Refarmingdana dukungan mengatasi selisih kelayakan proyek atau viability 1800 MHz dapat juga dilakukangap fund (VGF), sehingga KemKominfo sudah bisa dengan penataan kembali danmengeksekusi dengan mekanisme yang ada. keseimbangan alokasi frekuensi Selintas Perkembangan ICT Indonesia Kontribusi subsektor komunikasi (Pos dan Telekomunikasi) dalam perekonomian negara memang relatif masih kecil, namun cenderung meningkat. Seperti, jika di tahun 2007 kontribusi terhadap PDB baru 2,91%, meningkat menjadi 3,19% di tahun 2011. Dan uniknya, pertumbuhan subsektor ini ternyata di atas bahkan paling tinggi dibanding subsektor atau bidang lain, yang kecenderungannya kian menurun. Di tahun 2012 ini dan tahun-tahun ke depan, diperkirakan kontribusi komunikasi akan meningkat seiring dengan makin meluasnya pemanfaatan sumber Tabel kontribusi beberapa sektor terhadap Pendapatan daya telekomunikasi, perkembangan teknologi yang Domestik Bruto (PDB) dimana terlihat bahwa meski kecil,kontribusi sektor komunikasi meningkat dalam empat tahun semakin cepat, serta makin terbukanya aksesterakhir dibanding sektor lainnya yang cenderung menurun masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi (Sumber: Statistik DitJen SDPPI-Kementerian Kominfo, 2011) informasi. 2
  3. 3. Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012 Pengaturan Layanan Konten ke DepanSetelah molor lebih dari setahun, pemerintah akhirnyamengeluarkan draft Rancangan Peraturan MenteriKomunikasi dan Informatika sebagai pengganti PeraturanMenteri No. 1/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa PesanPremium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (ShortMessaging Service/SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast).Sebagaimana diketahui, masyarakat begitu heboh di Juli2011 lalu, ketika marak terjadinya kasus pencurian pulsa.Dimana salah satu desakannya, termasuk disampaikanPanja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI, adalah pengenaan biaya dalam penyediaan kontenperlunya perbaikan aturan yang selama ini ada. berhadiah dan undian gratis berhadiah. Yang disayangkan, dalam RPM ini naskahnya masih adaJika dibandingkan antara PM No. 1/2009, draft yang dicorat-coret, padahal sebagai dokumen publikRPM berganti judul menjadi RPM Penyelenggaraan yang siap mendapat masukan maupun kritikan dariJasa Penyediaan Konten Pada Jaringan publik, bersih dari coret-coretan seperti itu.Telekomunikasi Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Perdebatan pembahasan RPM ini tentu akan ramai.Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas. Semisal soal aturan opt-in untuk SMS broadcastPerbedaan lainnya adalah jika pada PM No. 1 yang berkorelasi terhadap layanan mobile advertisingTahun 2009 dinyatakan, bahwa penyelenggara jasa ke depan, pengaturan penomoran maupunpesan premium harus memiliki izin yang cukup penanganan perselisihan. Operator telekomunikasidalam bentuk pendaftaran sebelum beroperasi, maka punya kepentingan, penyelenggara jasa konten jugadalam RPM ini jauh lebih ketat, pemberian izin punya kepentingan, sementara masyarakat dandilakukan melalui tahapan izin prinsip, Uji Laik pemerintah juga berkepentingan terhadap peraturanOperasi dan izin penyelenggaraan. ini ada nantinya. Siapa yang akan dimenangkan,Pada beleid baru ini juga diatur bahwa tentunya akan bergantung hasil akhir dari RPM inipenyelenggara jasa penyediaan konten dilarang hingga ditandatangani MenKominfo dan menjadimemberikan informasi awal atau penawaran konten Peraturan Menteri.yang berisi: kalimat yang menjebak (tricky),informasi yang menyesatkan, pemaksaan untuk Namun dari semua itu, yang sangat krusial adalahmenerima konten, dan atau informasi yang seberapa cepat aturan ini disahkan. Sebab,bertentangan dengan ketentuan peraturan masyarakat butuh perlindungan yang kuat dariperundang-undangan. pemain konten nakal penyedot pulsa, sementara industri sudah menunggu agar dapat berusahaRPM juga mengatur soal pentarifan layanan konten, kembali mengikuti aturan baru yang ditetapkanpenomoran serta bebasnya konsumen dari pemerintah. Kita tunggu saja! 3
  4. 4. Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012Big Data Sudah di Depan MataNopember lalu, Indonesia Cloud Forum menggelar Seminar mengenaiBig Data bertajuk “Trend 2nd Round: Infrastructure and DemandChallenges”. Selain isu Big Data sedang naik daun, kecenderunganpenggunaan komunikasi data dalam aktivitas sehari-hari, membuattrafik dan pengelolaan data menjadi isu tersendiri.Big Data memang sedang jadi perbincangan hangat di industri. Bukansekadar wacana belaka, namun ini fenomena yang nyata. Apa yangkita lihat pertumbuhnya itu bukan dari jenis data terstruktur, tapi daridata tidak terstruktur. Data yang tak terstruktur itu dinilai tak memilikihierarki relasional dan tidak cocok dengan database tradisional. Data Hasil Kajiantidak terstruktur ini mencakup semua yang ada, mulai dari metadatafoto Facebook hingga pelacakan dari jutaan RFID di sektor retail. Mengenai Big DataMenyimpan dan mengelola data yang besar ini merupakan tantangan. Berdasar Kajian Online me Indonesia ICT Institute dari survei terhadap 100Untuk kondisi Indonesia, saat ini sedang menuju era Big Data. Segala responden di Jabotabek, didapat hasilsektor mulai membutuhkan storage berkapasitas besar. Salah satu bahwa Big Data dipahami sebagai datafaktor pendorong Big Data di Indonesia adalah kian tingginya adopsi yang besar (32%) dan data itu berasaldari cloud computing. Sehingga, tinggal menunggu waktu saja untuk dari sosial media (28%) ataupun log file (23%). Mayoritas respondenmeledak. Hal itu terjadi, bukan hanya karena didorong pertumbuhan mengaku sudah memanfaatkan Bigpengguna sosial media, namun juga data enterprise dari data klien, Data (73%) dan akanproduk, hingga transaksi perdagangan. Melihat fenomena ini, Big Data memanfaatkannya (19%).bisa menjadi peluang bisnis besar jika diantisipasi dengan tepat dan Mayoritas responden juga melihatcepat, namun bisa menjadi bencana bila penyedia infrastruktur dan bahwa Big Data akan terus tumbuhoperator telekomunikasi gagal atau terlambat mengantisipasi. (100%) di Indonesia, dengan alasan berdasar faktor pertukaranMengenai Big Data, Indonesia ICT Institute berdasar penelitian informasi/data yang makin besar danmendapatkan temuan bahwa secara tidak sadar tren Big Data sudah meningkat, aplikasi-aplikasi baruakrab dengan para pengguna selama ini. Contoh nyatanya adalah seperti media sosial maupunsemakin banyak pengguna yang terkoneksi Facebook, Twitter, dan application store, log file seiringjejaring sosial lainnya untuk berkomunikasi. Tercatat, Indonesia penambahan pengguna, aplikasimenempati peringkat keempat dunia untuk pengguna Facebook (50,5 maupun pertukaran informasi.juta) dan Twitter (19,5 juta). Selain di jejaring sosial, pengguna internet Adapun yang menjadi tantangan Bigdi Indonesia juga termasuk aktif di sejumlah forum, salah satunya Data di Indonesia Infrastruktur diikutiKaskus (3,7 juta member dengan 463,6 miliar posting). dengan privasi dan keamanan, serta edukasi.Dengan jumlah pengguna telepon seluler mencapai 262,6 juta Yang menarik, bila di negara lain(melebihi jumlah penduduk yang 237,5 juta jiwa) dan pengguna dimensi data hanya 4V (Volume,data/internet dari lima penyelenggara seluler mencapai 115,7 juta Velocity, Variety dan Veracity), dipengguna, bukan tak mungkin trafik komunikasi yang sudah menjadi Indonesia menjadi 5V denganBig Data akan semakin membludak di kemudian hari. tambahan Victory, bahwa pengusaan Big Data akan jadi penentu kemenangan bisnis. 4
  5. 5. Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012 Pemerintah Segera Atur Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Digital Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 2 LPPPS dalam menyelenggarakan penyiaran wajib Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika memperoleh IPP dari Menteri. Adapun Tata cara nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan perizinan penyelenggaraan penyiaran sebagai Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan LPPPS sesuai dengan ketentuan yang mengatur Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), maka pemerintah tentang tata cara perizinan Lembaga Penyiaran akan mengeluarkan aturan Tata Cara dan Persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 22 tahun Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS) Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar ( Free To Air ). Berbayar (Free To Air) dengan Peraturan Menteri. LPPS berkewajiban membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai denganDalam beleid ini nantinya, Lembaga penyelenggara ketentuan. Biaya sewa saluran siaran atau slotpenyiaran televisi digital teresterial penerimaan tetap program siaran yang dibayarkan oleh LPPPStidak berbayar ( free to air ) akan terdiri dari Lembaga kepada LPPPM sudah termasuk biaya hakpenyiaran penyelenggara program siaran yang penggunaan frekuensi.selanjutnya disebut LPPPS ( Lembaga Penyiaran Terkait aturan ini, jelas bahwa pemerintah tetapPenyelenggara Program Siaran ) dan Lembaga akan maju dengan program digitalisasi TV meskiPenyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pihak DPR masih setengah hati menyetujui danyang selanjutnya disebut LPPPM ( Lembaga Penyiaran lebih memilih menunggu revisi UU No. 32/2002.Penyelenggara Penyiaran Multipleksing ). Dan RPM ini sebenarnya merupakan pengaturan-LPPS merupakan lembaga yang menyelenggarakan pengaturan baru yang tidak diatur dalam UUpenyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap Penyiaran tersebut, karena UU bicara penyiarantidak berbayar (free to air), yang mengelola program yang bersifat analog dan broadcast.siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di Bagi industri sesungguhnya, makin cepat prosessuatu wilayah layanan siaran melalui saluran siaran digitalisasi, akan makin baik karena frekuensiatau slot dalam kanal frekuensi radio, sementara yang tidak terpakai dapat dialokasikanLPPPM menyalurkan program siaran dari beberapa pemanfaatannya bagi perkembangan industriLPPPS. telekomunikasi yang saat ini sedang mengalami krisis frekuensi, untuk memenuhi kebutuhan danLPPPS akan terdiri dari Lembaga Penyiaran PublikTVRI, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga kualitas layanan data broadband serta perkembangan teknologi baru yang haus akanPenyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas.Pendirian Lembaga Penyiaran-Lembaga Penyiaran bandwidth, seperti teknologi Long Term Evolution. Sebab saat ini, selain kandidat di 1800tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengatur tentang tata cara MHz dengan refarming, LTE dialokasikan di 700 MHz. Di 2,3 GHz bisa dipakai, tapi TD-LTE.pendirian Lembaga Penyiaran. 5
  6. 6. Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012 Sekilas UpdateHingga akhir Nopember, meskipun Telkomsel telahdimenangkan oleh Mahkamah Agung dari putusan pailit,pemerintah belum membuka proses seleksi penambahan blok2,1 GHz atau 3G. Namun begitu, pemerintah menyatakanakan mengumumkan pembukaan seleksi di pertengahanDesember ini. Dalam dokumen awal tata cara seleksi,dibutuhkan waktu dua bulan dari sejak pengumumanpembukaan seleksi hingga ditentukan siapa pemenang seleksi. ***Pemerintah telah mengumumkan bahwa tender Broadband HUBUNGI KAMI:Wireless Access (BWA) untuk mengisi zone-zone yangditinggalkan pemenangnya pada 2013 mendatang. Tender Jika Pembaca memiliki pertanyaan ,akan dilakukan setelah proses seleksi penambahan blok 3G kritik maupun saran, silakan hubungiselesai. kami melalui email di editor@idicti.com

×