Rekomendasi Kebijakan Permbangunan Daerah Tertinggal

1. pusbangjak@gmail.com Pengembangan Kebijakan Kemendesa @pkpddtt
@pusbangjak_kemendes
pusbangjak@gmail.com Pengembangan Kebijakan Kemendesa
@pusbangjak_kemendes
POLICY PAPER TIM KERJA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
“Strategi Kolaborasi Pengembangan Wilayah Kepulauan dan Pulau Kecil Terluar di Daerah
Tertinggal)”
LATAR BELAKANG
LOKUS
Kabupaten Kepulauan Mentawai
1. Arah kebijakan pembangunan Indonesia ke depan memprioritaskan pengembangan
daerah terpencil berbasis maritim di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2025-2045.
2. Potensi besar laut Indonesia dengan 17.504 pulau, di mana 16.056 telah terdaftar di PBB,
menuntut pembangunan seimbang antara daratan dan laut.
3. Pulau-pulau kecil terluar, 111 di antaranya ditetapkan oleh Keputusan Presiden,
menghadapi masalah serius seperti kemiskinan, rendahnya pendapatan, abrasi pantai,
dan kekurangan air bersih.
4. Pembangunan terpisah antara pulau terluar dan daratan menyebabkan kesenjangan
pembangunan yang dapat memperburuk kondisi pulau terluar dan memengaruhi
pertumbuhan daerah induknya.
5. Dari 62 kabupaten tertinggal terdapat 14 Kabupaten yang termasuk pulau-pulau kecil
terluar. Di antara 14 Kabupaten tersebut, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki
indeks kemiskinan terendah sehingga perlu adanya intervensi pembangunan terintegrasi
untuk mengatasi ketimpangan dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan di wilayah
tersebut.
TUJUAN
1. Mengetahui potensi dan masalah terkait pengembangan wilayah di Kepulauan Mentawai
2. Mengetahui strategi kolaborasi pengembangan wilayah berbasis pulau-pulau kecil terluar
dan kepulauan (archipelago) yang dapat diimplementasikan di Kepulauan Mentawai

2. pusbangjak@gmail.com Pengembangan Kebijakan Kemendesa @pkpddtt
@pusbangjak_kemendes
pusbangjak@gmail.com Pengembangan Kebijakan Kemendesa
@pusbangjak_kemendes
REKOMENDASI KEBIJAKAN
1. Kebijakan Pengembangan Wilayah: Macro Policy Development Strategy: Fokus pada konektivitas laut, darat, dan udara, dengan
memperhatikan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Micro Policy Development Strategy: Dorong pengembangan UMKM yang
berfokus pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan makanan lokal untuk mengurangi kemiskinan.
2. Kebijakan Pembangunan SDM di Pulau-pulau Terkecil: Berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berdasarkan budaya lokal. Usulan mencakup pendirian sekolah politeknik berasrama dan rumah
sakit terapung.
3. Perluasan Wilayah dan Pendekatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Lokal: Fokus pada pengembangan SDM, SDA, dan ekonomi lokal.
Dorong pembentukan koperasi berbasis Uma serta dukungan infrastruktur untuk pengolahan pangan, seperti pengembangan sagu di
Desa Malepet, Pulau Siberut.
4. Pengembangan Pariwisata yang Melibatkan Masyarakat Lokal: Libatkan masyarakat setempat dalam industri pariwisata, termasuk
melalui BUMDes, dan dorong pengembangan desa wisata SIKEREI. Regulasi perlu mengatur keseimbangan antara usaha lokal dan asing
di sektor pariwisata.
5. Kebijakan Pencegahan Stunting: Usulan pola pemberian telur ayam (One Day One Egg) untuk anak-anak dan ibu hamil melalui program
Posyandu/PKK menggunakan Dana Desa atau alokasi dana khusus untuk penanganan stunting.
6. Pelatihan Vokasi untuk Pengangguran: Menyediakan pelatihan vokasi bagi generasi muda yang belum bekerja, dengan kolaborasi antara
Pemerintah Daerah (Pemda) dan sektor swasta.
POLICY PAPER TIM KERJA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
“Strategi Kolaborasi Pengembangan Wilayah Kepulauan dan Pulau Kecil Terluar di Daerah
Tertinggal)”