Tugasan 1 membahaskan teknik pengisahan yang baik. Diberikan dua contoh kisah yang menekankan pentingnya menghindari makanan haram dan orang yang tidak mengerjakan solat. Kisah-kisah ini dapat digunakan guru untuk mengajar mengenai topik tersebut dan menanamkan nilai-nilai moral kepada murid.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI BARATEKPD
Dokumen tersebut merangkum hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2009. Secara umum, beberapa indikator kinerja seperti pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan upaya pemerintah daerah dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Namun, indikator lain seperti pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih menunjuk
Ett föredrag om utmaningar för universitet och högskolor med en tyngdpunkt på lärande, it och förändrade förväntningar. Vem vill sitta i framtidens lärosäte?
Sociala media, laptoping och konversationerTomas Lindroth
En presentation som hölls för lärare på Högskolan Väst som tar upp allmänt om Sociala Medier, som går igenom olika sätt att använda dem i pedagogiska situationer (finns ej med i presentationen) samt tar upp Crowed Accelerated Innovation samt laptoping och visar hur de hör samman.
To conduct educational traveling exhibits while providing training for a Life Course in Ecology, Agriculture and Trade (E.A.T.) for the benefit of young entrepreneurs and youth in inner cities and rural development communities; using empowering multimedia and special events, we publish this unique opportunity to create sustainable development communities for the enjoyment, education and appreciation of the general public.
Tugasan 1 membahaskan teknik pengisahan yang baik. Diberikan dua contoh kisah yang menekankan pentingnya menghindari makanan haram dan orang yang tidak mengerjakan solat. Kisah-kisah ini dapat digunakan guru untuk mengajar mengenai topik tersebut dan menanamkan nilai-nilai moral kepada murid.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI BARATEKPD
Dokumen tersebut merangkum hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2009. Secara umum, beberapa indikator kinerja seperti pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan upaya pemerintah daerah dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Namun, indikator lain seperti pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih menunjuk
Ett föredrag om utmaningar för universitet och högskolor med en tyngdpunkt på lärande, it och förändrade förväntningar. Vem vill sitta i framtidens lärosäte?
Sociala media, laptoping och konversationerTomas Lindroth
En presentation som hölls för lärare på Högskolan Väst som tar upp allmänt om Sociala Medier, som går igenom olika sätt att använda dem i pedagogiska situationer (finns ej med i presentationen) samt tar upp Crowed Accelerated Innovation samt laptoping och visar hur de hör samman.
To conduct educational traveling exhibits while providing training for a Life Course in Ecology, Agriculture and Trade (E.A.T.) for the benefit of young entrepreneurs and youth in inner cities and rural development communities; using empowering multimedia and special events, we publish this unique opportunity to create sustainable development communities for the enjoyment, education and appreciation of the general public.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATANEKPD
Kinerja pembangunan daerah Sulsel telah sejalan dengan tren nasional pada bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial namun belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan melindungi lingkungan alam. Indikator-indikator utama yang belum memuaskan adalah indeks pembangunan manusia, kerusakan terumbu karang, serta rehabilitasi lahan.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKUEKPD
Permasalahan utama pembangunan daerah Maluku adalah banyaknya penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil yang terisolasi dan minim infrastruktur, menyebabkan tingginya kemiskinan dan rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antar pulau dan daerah masih belum memadai.
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARAEKPD
Seminar nasional mengevaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2009 menemukan beberapa tantangan utama meliputi rendahnya pelayanan publik dan kualitas SDM, terbatasnya infrastruktur ekonomi, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, serta masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Secara umum, indikator-indikator tersebut relevan dengan tujuan pembangunan daerah meskipun bel
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN BANGK...EKPD
Dokumen tersebut membahas tantangan dan kinerja pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa tantangan utama meliputi karakteristik kepulauan, pengelolaan sumber daya, sarana prasarana yang masih lemah, serta ego sektoral. Kinerja pembangunan dinilai kurang relevan dan efektif pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup meski anggaran besar. Krisis listrik dan regulasi
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI LAMPUNGEKPD
Dokumen tersebut membahas tentang tantangan utama pembangunan daerah di Indonesia yang meliputi kemiskinan, pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur, pertanian, lingkungan hidup, bencana, ekonomi, energi, harga pokok, dan stabilitas politik. Ringkasannya adalah bahwa tujuan pembangunan daerah secara umum sejalan dengan tujuan nasional namun tingkat efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN SELATANEKPD
Seminar Nasional Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2009 Provinsi Kalimantan Selatan menyimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah di provinsi tersebut sudah relatif efektif dan relevan. Kondisi ini berkaitan erat dengan diterapkannya kebijakan nasional dan lokal yang memperhatikan kearifan lokal serta cenderung pro-rakyat miskin dengan alokasi anggaran yang lebih besar pada sektor pendidikan dan
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI UTARAEKPD
Dokumen tersebut membahas permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah Sulawesi Utara meliputi upaya mewujudkan Sulawesi Utara yang berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera dengan meninjau berbagai indikator pembangunan seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan SDM.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI RIAUEKPD
Beberapa tantangan utama provinsi Riau adalah kemiskinan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, dan tingginya angka pengangguran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Riau melaksanakan program-program seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan pembangunan infrastruktur.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARATEKPD
Permasalahan dan tantangan utama pembangunan di Jawa Barat meliputi ketergantungan ekspor pada ekonomi global, rendahnya pendidikan, korupsi, koordinasi kebijakan, dan kesenjangan gender dalam pembangunan. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan investasi, stabilitas, akses pasar, wisata, dan kualitas aparatur serta birokrasi. Indikator pelayanan publik dan demokrasi menunjukkan peningkatan pada beber
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011. Terdiri dari tiga komponen utama yaitu evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, dan kebijakan dalam rencana pembangunan, serta evaluasi tematik di setiap daerah."
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
Tim evaluasi EKPD Universitas Sriwijaya akan melakukan evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011. Evaluasi ini akan menilai capaian prioritas nasional, relevansi dengan RPJMN, dan masalah tematik. Hasil evaluasi diharapkan memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan dan nasional.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
Laporan awal evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 memberikan gambaran umum tentang latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, dan rencana kerja evaluasi. Evaluasi akan fokus pada penilaian capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim evaluasi terdiri atas delapan anggota dari berbagai disiplin ilmu.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Tim akan melakukan (1) evaluasi capaian prioritas nasional RPJMN 2010-2011, (2) analisis relevansi RPJMN dengan kondisi daerah, dan (3) evaluasi tematik untuk menghasilkan masukan kebijakan. Tim terdiri atas delapan anggota dari Universitas Negeri Makassar dan akan mengumpulkan data sekunder dan primer mel
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua Barat dilakukan untuk menilai pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan relevansi kebijakan dengan kondisi daerah, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik. Tim EKPD Provinsi Papua Barat terdiri dari delapan anggota dari Universitas Negeri Papua.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATANEKPD
Kinerja pembangunan daerah Sulsel telah sejalan dengan tren nasional pada bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial namun belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan melindungi lingkungan alam. Indikator-indikator utama yang belum memuaskan adalah indeks pembangunan manusia, kerusakan terumbu karang, serta rehabilitasi lahan.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKUEKPD
Permasalahan utama pembangunan daerah Maluku adalah banyaknya penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil yang terisolasi dan minim infrastruktur, menyebabkan tingginya kemiskinan dan rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antar pulau dan daerah masih belum memadai.
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARAEKPD
Seminar nasional mengevaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2009 menemukan beberapa tantangan utama meliputi rendahnya pelayanan publik dan kualitas SDM, terbatasnya infrastruktur ekonomi, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, serta masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Secara umum, indikator-indikator tersebut relevan dengan tujuan pembangunan daerah meskipun bel
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN BANGK...EKPD
Dokumen tersebut membahas tantangan dan kinerja pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa tantangan utama meliputi karakteristik kepulauan, pengelolaan sumber daya, sarana prasarana yang masih lemah, serta ego sektoral. Kinerja pembangunan dinilai kurang relevan dan efektif pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup meski anggaran besar. Krisis listrik dan regulasi
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI LAMPUNGEKPD
Dokumen tersebut membahas tentang tantangan utama pembangunan daerah di Indonesia yang meliputi kemiskinan, pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur, pertanian, lingkungan hidup, bencana, ekonomi, energi, harga pokok, dan stabilitas politik. Ringkasannya adalah bahwa tujuan pembangunan daerah secara umum sejalan dengan tujuan nasional namun tingkat efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN SELATANEKPD
Seminar Nasional Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2009 Provinsi Kalimantan Selatan menyimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah di provinsi tersebut sudah relatif efektif dan relevan. Kondisi ini berkaitan erat dengan diterapkannya kebijakan nasional dan lokal yang memperhatikan kearifan lokal serta cenderung pro-rakyat miskin dengan alokasi anggaran yang lebih besar pada sektor pendidikan dan
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI UTARAEKPD
Dokumen tersebut membahas permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah Sulawesi Utara meliputi upaya mewujudkan Sulawesi Utara yang berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera dengan meninjau berbagai indikator pembangunan seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan SDM.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI RIAUEKPD
Beberapa tantangan utama provinsi Riau adalah kemiskinan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, dan tingginya angka pengangguran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Riau melaksanakan program-program seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan pembangunan infrastruktur.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARATEKPD
Permasalahan dan tantangan utama pembangunan di Jawa Barat meliputi ketergantungan ekspor pada ekonomi global, rendahnya pendidikan, korupsi, koordinasi kebijakan, dan kesenjangan gender dalam pembangunan. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan investasi, stabilitas, akses pasar, wisata, dan kualitas aparatur serta birokrasi. Indikator pelayanan publik dan demokrasi menunjukkan peningkatan pada beber
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011. Terdiri dari tiga komponen utama yaitu evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, dan kebijakan dalam rencana pembangunan, serta evaluasi tematik di setiap daerah."
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
Tim evaluasi EKPD Universitas Sriwijaya akan melakukan evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011. Evaluasi ini akan menilai capaian prioritas nasional, relevansi dengan RPJMN, dan masalah tematik. Hasil evaluasi diharapkan memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan dan nasional.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
Laporan awal evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 memberikan gambaran umum tentang latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, dan rencana kerja evaluasi. Evaluasi akan fokus pada penilaian capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim evaluasi terdiri atas delapan anggota dari berbagai disiplin ilmu.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Tim akan melakukan (1) evaluasi capaian prioritas nasional RPJMN 2010-2011, (2) analisis relevansi RPJMN dengan kondisi daerah, dan (3) evaluasi tematik untuk menghasilkan masukan kebijakan. Tim terdiri atas delapan anggota dari Universitas Negeri Makassar dan akan mengumpulkan data sekunder dan primer mel
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua Barat dilakukan untuk menilai pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan relevansi kebijakan dengan kondisi daerah, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik. Tim EKPD Provinsi Papua Barat terdiri dari delapan anggota dari Universitas Negeri Papua.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dengan kondisi di provinsi tersebut, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik di setiap daerah.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara. Tim evaluasi telah dibentuk dan membuat rencana kerja yang meliputi pembagian tugas, pengumpulan data, dan penyusunan laporan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui capaian prioritas nasional dan relevansi dengan kondisi daerah serta masalah spesifik yang dihadapi.
Laporan awal tim evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Provinsi Lampung tahun 2011 membahas (1) latar belakang evaluasi berdasarkan peraturan dan tujuan evaluasi, (2) rencana kerja tim EKPD yang meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 dan relevansi strategi RPJMN dengan kondisi Lampung, serta (3) susunan anggota tim EKPD. Laporan ini bertujuan melengkapi data dasar dan mengetahui tingkat pencapa
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi provinsi, dan isu-isu tematik di setiap kabupaten/kota. Tim terdiri dari dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan latar belakang ilmu yang beragam.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganEKPD
Ringkasan dokumen:
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi provinsi Kalimantan Tengah untuk evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim akan melakukan persiapan dengan diskusi internal, pembagian tugas, dan penetapan jadwal. Data akan dikumpulkan dari Bappeda, BPS, dan SK
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanEKPD
Laporan awal ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi
Kalimantan Selatan untuk tahun 2011, meliputi evaluasi capaian prioritas nasional, relevansi
RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Rencana kerjanya mencakup pengumpulan
data, analisis, diskusi dengan stakeholder, dan penyusunan laporan.
Laporan ini memberikan ringkasan rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2011. Rencana kerja terdiri dari evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi Jawa Timur, dan evaluasi tematik di Jawa Timur.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENGAH
1.
2. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH
A. LAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI:
1. Praktik-praktik KKN masih marak;
2. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif dan
PILKADA cenderung menurun.
B. KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
1. Masih tingginya AKB, AKI dan kondisi rawan gizi;
2.Tingginya Angka Putus Sekolah pada jenjang SMP/MTs;
C. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI
1. Rendahnya Investasi (PMA/PMDN)
2. Rendahnya output manufaktur
3. Rendahnya Pendapatan Perkapita
4. Rendahnya Nilai Eksport
2
3. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH
D. KUALITAS PENGELOLAAN SDA & LH
1. Rendahnya rehabilitasi lahan luar hutan
2. Praktik illegal logging dan illegal fishing masih marak;
3. Adanya inkonsistensi dalam penerapan regulasi
4. Kurangnya aparat hukum di bidang kehutanan dan perikanan
E. KESEJAHTERAAN SOSIAL
1. Relatif tingginya persentase penduduk miskin
2. Relatif rendahnya pelayanan sosial kepada kelompok
penduduk LANSIA.
3. Belum maksimalnya penanganan masalah sosial
3
4. CAPAIAN INDIKATOR
Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
66,46 66,08 65,44
62,76 63,88
30,00 58,79 58,64
54,92
50,51 51,30
20,00
10,00
0,00
2004 2005 2006 2007 2008
Nasional Sulteng Trend Nasional Trend Sulteng
Indikator I
5. ANALISIS RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS
INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI
1. Penanganan kasus korupsi belum efektif: banyak temuan kasus
korupsi, namun penanganan kasusnya bermasalah);
2. Pelayanan satu atap belum efektif: belum didukung oleh
infrastruktur sistem dan perangkat kerja yang memadai (manual
mutu, SOP, kompentensi belum memadai);
3. Partisipasi politik masyarakat menurun, karena munculnya distrust
atas praktik-praktik penyelenggaraan pemilu (pemilihan anggota
legislatif dan kepala daerah).
6. CAPAIAN INDIKATOR
Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
6
Indikator II
7. ANALISIS RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS
INDIKATOR KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
1. Upaya meningkatkan rata-rata Nilai Akhir SMA/MA
belum efektif: karena rendahnya kualitas pembelajaran
dan kurang pengayaan materi untuk menuntaskan
materi;
2. Upaya mengurangi Angka Putus Sekolah SMP/MTs
belum efektif: keterbatasan dan akses layanan
pendidikan rendah;
3. Upaya menekan AKB & AKI belum efektif: keterbatasan
tenaga kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana
serta akses kesehatan;
8. CAPAIAN INDIKATOR
Tingkat Pembangunan Ekonomi
80,00
70,00
60,00
Capaian Indikator Outcomes
56,23
50,00 48,24
Sulteng
40,00 Nasional
36,01 41,79 34,45
Trend Sulteng
30,00
19,64 21,89 Trend Nasional
26,01
20,00
24,27
10,00
12,26
0,00
2004 2005 2006 2007 2008
8
Indikator III
9. ANALISIS RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS
INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI
Upaya Meningkatan persentase ekspor terhadap
PDB/PDRB; persentase output manufaktur; dan
investasi belum efektif, karena: a) menurunnya kualitas
sarana dan prasarana jalan dan jembatan, kualitas
konstruksi belum optimal, pembebanan yang
berlebihan, bencana alam dan belum terbukanya jalan
ke beberapa lokasi kantong-kantong produksi,
pedesaan dan wilayah terpencil; b) keterbatasan energi
dan ketenagalistrikan, dan belum adanya penerapan
energi terbarukan; c) kesenjangan pembangunan
antarwilayah kabupaten dan kota, dan kesenjangan
pembangunan antara kota – desa;
10. CAPAIAN INDIKATOR
PENGELOLAAN SDA & LH
Analisis Relevansi dan Efektivitas
Pengelolaan SDA dan LH
10
Indikator IV
12. ANALISIS RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS
INDIKATOR KESEJAHTERAAN SOSIAL
Upaya pengentasan penduduk dari kemiskinan sudah
cukup relevan, tetapi belum efektif.
Pengurangan angka pengangguran terbuka sudah
relevan dan cukup efektif.
Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak
belum relevan tetapi cukup efektif.
Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut
usia belum cukup relevan dan tidak efektif.
Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial belum
efektif dan tidak efektif.
13. INDIKATOR SPESIFIK DAN MENONJOL
A. INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI
1. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2. GDI & GDM
B. INDIKATOR KUALITAS SDM
1. Tenaga kesehatan
2. Keluarga berencana
3. Gizi buruk
4. Angka putus sekolah SMP/MTs
14. INDIKATOR SPESIFIK DAN MENONJOL
A. INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI
1. Infrastruktur (transpotasi)
2. Kecukupan energi listrik
3. Investasi (PMA dan PMDN)
B. INDIKATOR PENGELOLAAN SDA & LH
Tidak diperoleh indikator yang spesifik dan menonjol
karena minimnya informasi yang terkait dengan
pengelolaan SDA & LH (terutama sumberdaya laut).
C. INDIKATOR KESWEJAHTERAAN SOSIAL
1. Persentase penduduk miskin
2. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia
14
15. KESIMPULAN
Capaian tujuan/sasaran pembangunan
daerah dianggap telah relevan, akan tetapi
belum cukup efektif untuk mencapai tujuan/
sasaran pembangunan nasional