SlideShare a Scribd company logo
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
   UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH
A. LAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI:
   1. Praktik-praktik KKN masih marak;
   2. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif dan
      PILKADA cenderung menurun.

B. KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
   1. Masih tingginya AKB, AKI dan kondisi rawan gizi;
   2.Tingginya Angka Putus Sekolah pada jenjang SMP/MTs;

C. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI
   1. Rendahnya   Investasi (PMA/PMDN)
   2. Rendahnya   output manufaktur
   3. Rendahnya   Pendapatan Perkapita
   4. Rendahnya   Nilai Eksport

                                                                      2
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
 UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH

D. KUALITAS PENGELOLAAN SDA & LH
   1. Rendahnya rehabilitasi lahan luar hutan
   2. Praktik illegal logging dan illegal fishing masih marak;
   3. Adanya inkonsistensi dalam penerapan regulasi
   4. Kurangnya aparat hukum di bidang kehutanan dan perikanan

E. KESEJAHTERAAN SOSIAL
   1. Relatif tingginya persentase penduduk miskin
   2. Relatif rendahnya pelayanan sosial kepada kelompok
      penduduk LANSIA.
   3. Belum maksimalnya penanganan masalah sosial




                                                                 3
CAPAIAN INDIKATOR
              Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
     80,00



     70,00



     60,00



     50,00



     40,00

                             66,46                      66,08                                                     65,44
                                                                                           62,76                                 63,88
     30,00                                                                         58,79                  58,64
                                                                    54,92
              50,51                      51,30

     20,00



     10,00



      0,00
                      2004                       2005                       2006                   2007                   2008

                                     Nasional             Sulteng       Trend Nasional        Trend Sulteng




Indikator I
ANALISIS RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS
   INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI

1. Penanganan kasus korupsi belum efektif: banyak temuan kasus
   korupsi, namun penanganan kasusnya bermasalah);
2. Pelayanan satu atap belum efektif: belum didukung oleh
   infrastruktur sistem dan perangkat kerja yang memadai (manual
   mutu, SOP, kompentensi belum memadai);
3. Partisipasi politik masyarakat menurun, karena munculnya distrust
   atas praktik-praktik penyelenggaraan pemilu (pemilihan anggota
   legislatif dan kepala daerah).
CAPAIAN INDIKATOR
               Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia




                                                      6
Indikator II
ANALISIS RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS
   INDIKATOR KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

1. Upaya meningkatkan rata-rata Nilai Akhir SMA/MA
   belum efektif: karena rendahnya kualitas pembelajaran
   dan kurang pengayaan materi untuk menuntaskan
   materi;
2. Upaya mengurangi Angka Putus Sekolah SMP/MTs
   belum efektif: keterbatasan dan akses layanan
   pendidikan rendah;
3. Upaya menekan AKB & AKI belum efektif: keterbatasan
   tenaga kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana
   serta akses kesehatan;
CAPAIAN INDIKATOR
                                             Tingkat Pembangunan Ekonomi
                                     80,00


                                     70,00


                                     60,00
        Capaian Indikator Outcomes




                                                                           56,23


                                     50,00                                                                        48,24
                                                                                                                                                 Sulteng

                                     40,00                                                                                                       Nasional
                                             36,01              41,79                              34,45

                                                                                                                                                 Trend Sulteng
                                     30,00

                                                                                   19,64                                  21,89                  Trend Nasional
                                                        26,01
                                     20,00
                                                                                                                                         24,27


                                     10,00
                                                                                           12,26


                                      0,00
                                                 2004               2005           2006                    2007                   2008




                                                                                                                                                                  8
Indikator III
ANALISIS RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS
  INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI

 Upaya Meningkatan persentase ekspor terhadap
PDB/PDRB; persentase output manufaktur; dan
investasi belum efektif, karena: a) menurunnya kualitas
sarana dan prasarana jalan dan jembatan, kualitas
konstruksi belum optimal, pembebanan yang
berlebihan, bencana alam dan belum terbukanya jalan
ke beberapa lokasi kantong-kantong produksi,
pedesaan dan wilayah terpencil; b) keterbatasan energi
dan ketenagalistrikan, dan belum adanya penerapan
energi terbarukan; c) kesenjangan pembangunan
antarwilayah kabupaten dan kota, dan kesenjangan
pembangunan antara kota – desa;
CAPAIAN INDIKATOR
                 PENGELOLAAN SDA & LH




               Analisis Relevansi dan Efektivitas
                   Pengelolaan SDA dan LH




                                                    10
Indikator IV
CAPAIAN INDIKATOR
              Tingkat Kesejahteraan Sosial




                                             11
Indikator V
ANALISIS RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS
    INDIKATOR KESEJAHTERAAN SOSIAL

Upaya pengentasan penduduk dari kemiskinan sudah
  cukup relevan, tetapi belum efektif.
Pengurangan angka pengangguran terbuka sudah
  relevan dan cukup efektif.
Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak
  belum relevan tetapi cukup efektif.
Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut
  usia belum cukup relevan dan tidak efektif.
Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial belum
  efektif dan tidak efektif.
INDIKATOR SPESIFIK DAN MENONJOL

A. INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI
1. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2. GDI & GDM
B. INDIKATOR KUALITAS SDM
1. Tenaga kesehatan
2. Keluarga berencana
3. Gizi buruk
4. Angka putus sekolah SMP/MTs
INDIKATOR SPESIFIK DAN MENONJOL
A. INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI
1. Infrastruktur (transpotasi)
2. Kecukupan energi listrik
3. Investasi (PMA dan PMDN)
B. INDIKATOR PENGELOLAAN SDA & LH
   Tidak diperoleh indikator yang spesifik dan menonjol
   karena minimnya informasi yang terkait dengan
   pengelolaan SDA & LH (terutama sumberdaya laut).
C. INDIKATOR KESWEJAHTERAAN SOSIAL
1. Persentase penduduk miskin
2. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia



                                                          14
KESIMPULAN


Capaian    tujuan/sasaran   pembangunan
daerah dianggap telah relevan, akan tetapi
belum cukup efektif untuk mencapai tujuan/
sasaran pembangunan nasional
Terima Kasih




               16

More Related Content

Similar to HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENGAH

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATANHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATAN
EKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKUHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU
EKPD
 
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARAHASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
EKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN BANGK...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN BANGK...HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN BANGK...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN BANGK...
EKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA BARATHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA BARAT
EKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUAHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA
EKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
EKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI LAMPUNG
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI LAMPUNGHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI LAMPUNG
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI LAMPUNG
EKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN SELATANHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
EKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI UTARA
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI UTARAHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI UTARA
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI UTARA
EKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI RIAU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI RIAUHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI RIAU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI RIAU
EKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NUSA TENGGARA B...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NUSA TENGGARA B...HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NUSA TENGGARA B...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NUSA TENGGARA B...
EKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARATHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARAT
EKPD
 
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTTHASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT
EKPD
 

Similar to HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENGAH (14)

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATANHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKUHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU
 
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARAHASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN BANGK...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN BANGK...HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN BANGK...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN BANGK...
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA BARATHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA BARAT
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUAHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI LAMPUNG
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI LAMPUNGHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI LAMPUNG
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI LAMPUNG
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN SELATANHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI UTARA
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI UTARAHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI UTARA
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI UTARA
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI RIAU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI RIAUHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI RIAU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI RIAU
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NUSA TENGGARA B...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NUSA TENGGARA B...HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NUSA TENGGARA B...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NUSA TENGGARA B...
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARATHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARAT
 
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTTHASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT
 

More from EKPD

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
EKPD
 

More from EKPD (20)

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
 

Recently uploaded

Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Mutia Rini Siregar
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
NanieIbrahim
 
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs KonsekuensiAksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
sabir51
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
YuristaAndriyani1
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
indraayurestuw
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
tsuroyya38
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKANSAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
NURULNAHARIAHBINTIAH
 
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdfKONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
AsyeraPerangin1
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
MildayantiMildayanti
 
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdfMakalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Andre664723
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
NavaldiMalau
 
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
DewiInekePuteri
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 
Tugas CGP Mulai dari diri - Modul 2.1.pdf
Tugas CGP Mulai dari diri - Modul 2.1.pdfTugas CGP Mulai dari diri - Modul 2.1.pdf
Tugas CGP Mulai dari diri - Modul 2.1.pdf
Thahir9
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
MashudiMashudi12
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Sosdiklihparmassdm
 

Recently uploaded (20)

Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
 
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs KonsekuensiAksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKANSAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
 
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdfKONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
 
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdfMakalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
 
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 
Tugas CGP Mulai dari diri - Modul 2.1.pdf
Tugas CGP Mulai dari diri - Modul 2.1.pdfTugas CGP Mulai dari diri - Modul 2.1.pdf
Tugas CGP Mulai dari diri - Modul 2.1.pdf
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
 

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENGAH

  • 1.
  • 2. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH A. LAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI: 1. Praktik-praktik KKN masih marak; 2. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif dan PILKADA cenderung menurun. B. KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 1. Masih tingginya AKB, AKI dan kondisi rawan gizi; 2.Tingginya Angka Putus Sekolah pada jenjang SMP/MTs; C. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 1. Rendahnya Investasi (PMA/PMDN) 2. Rendahnya output manufaktur 3. Rendahnya Pendapatan Perkapita 4. Rendahnya Nilai Eksport 2
  • 3. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH D. KUALITAS PENGELOLAAN SDA & LH 1. Rendahnya rehabilitasi lahan luar hutan 2. Praktik illegal logging dan illegal fishing masih marak; 3. Adanya inkonsistensi dalam penerapan regulasi 4. Kurangnya aparat hukum di bidang kehutanan dan perikanan E. KESEJAHTERAAN SOSIAL 1. Relatif tingginya persentase penduduk miskin 2. Relatif rendahnya pelayanan sosial kepada kelompok penduduk LANSIA. 3. Belum maksimalnya penanganan masalah sosial 3
  • 4. CAPAIAN INDIKATOR Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 66,46 66,08 65,44 62,76 63,88 30,00 58,79 58,64 54,92 50,51 51,30 20,00 10,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 Nasional Sulteng Trend Nasional Trend Sulteng Indikator I
  • 5. ANALISIS RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 1. Penanganan kasus korupsi belum efektif: banyak temuan kasus korupsi, namun penanganan kasusnya bermasalah); 2. Pelayanan satu atap belum efektif: belum didukung oleh infrastruktur sistem dan perangkat kerja yang memadai (manual mutu, SOP, kompentensi belum memadai); 3. Partisipasi politik masyarakat menurun, karena munculnya distrust atas praktik-praktik penyelenggaraan pemilu (pemilihan anggota legislatif dan kepala daerah).
  • 6. CAPAIAN INDIKATOR Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia 6 Indikator II
  • 7. ANALISIS RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS INDIKATOR KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 1. Upaya meningkatkan rata-rata Nilai Akhir SMA/MA belum efektif: karena rendahnya kualitas pembelajaran dan kurang pengayaan materi untuk menuntaskan materi; 2. Upaya mengurangi Angka Putus Sekolah SMP/MTs belum efektif: keterbatasan dan akses layanan pendidikan rendah; 3. Upaya menekan AKB & AKI belum efektif: keterbatasan tenaga kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana serta akses kesehatan;
  • 8. CAPAIAN INDIKATOR Tingkat Pembangunan Ekonomi 80,00 70,00 60,00 Capaian Indikator Outcomes 56,23 50,00 48,24 Sulteng 40,00 Nasional 36,01 41,79 34,45 Trend Sulteng 30,00 19,64 21,89 Trend Nasional 26,01 20,00 24,27 10,00 12,26 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 8 Indikator III
  • 9. ANALISIS RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI Upaya Meningkatan persentase ekspor terhadap PDB/PDRB; persentase output manufaktur; dan investasi belum efektif, karena: a) menurunnya kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan, kualitas konstruksi belum optimal, pembebanan yang berlebihan, bencana alam dan belum terbukanya jalan ke beberapa lokasi kantong-kantong produksi, pedesaan dan wilayah terpencil; b) keterbatasan energi dan ketenagalistrikan, dan belum adanya penerapan energi terbarukan; c) kesenjangan pembangunan antarwilayah kabupaten dan kota, dan kesenjangan pembangunan antara kota – desa;
  • 10. CAPAIAN INDIKATOR PENGELOLAAN SDA & LH Analisis Relevansi dan Efektivitas Pengelolaan SDA dan LH 10 Indikator IV
  • 11. CAPAIAN INDIKATOR Tingkat Kesejahteraan Sosial 11 Indikator V
  • 12. ANALISIS RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS INDIKATOR KESEJAHTERAAN SOSIAL Upaya pengentasan penduduk dari kemiskinan sudah cukup relevan, tetapi belum efektif. Pengurangan angka pengangguran terbuka sudah relevan dan cukup efektif. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak belum relevan tetapi cukup efektif. Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia belum cukup relevan dan tidak efektif. Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial belum efektif dan tidak efektif.
  • 13. INDIKATOR SPESIFIK DAN MENONJOL A. INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 1. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 2. GDI & GDM B. INDIKATOR KUALITAS SDM 1. Tenaga kesehatan 2. Keluarga berencana 3. Gizi buruk 4. Angka putus sekolah SMP/MTs
  • 14. INDIKATOR SPESIFIK DAN MENONJOL A. INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI 1. Infrastruktur (transpotasi) 2. Kecukupan energi listrik 3. Investasi (PMA dan PMDN) B. INDIKATOR PENGELOLAAN SDA & LH Tidak diperoleh indikator yang spesifik dan menonjol karena minimnya informasi yang terkait dengan pengelolaan SDA & LH (terutama sumberdaya laut). C. INDIKATOR KESWEJAHTERAAN SOSIAL 1. Persentase penduduk miskin 2. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia 14
  • 15. KESIMPULAN Capaian tujuan/sasaran pembangunan daerah dianggap telah relevan, akan tetapi belum cukup efektif untuk mencapai tujuan/ sasaran pembangunan nasional