Dokumen tersebut membahas permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah Sulawesi Utara meliputi upaya mewujudkan Sulawesi Utara yang berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera dengan meninjau berbagai indikator pembangunan seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan SDM.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI LAMPUNGEKPD
Dokumen tersebut membahas tentang tantangan utama pembangunan daerah di Indonesia yang meliputi kemiskinan, pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur, pertanian, lingkungan hidup, bencana, ekonomi, energi, harga pokok, dan stabilitas politik. Ringkasannya adalah bahwa tujuan pembangunan daerah secara umum sejalan dengan tujuan nasional namun tingkat efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.
Dokumen tersebut membahas berbagai metode survey transportasi, meliputi survey arus lalu lintas di ruas dan simpang, survey kapasitas, survey kecepatan, serta persiapan dan peralatan yang diperlukan. Metode-metode survey dirancang untuk mengumpulkan data transportasi yang akurat guna pengambilan keputusan perencanaan.
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Rambu lalu lintas dan marka jalan berfungsi untuk mengatur, mengarahkan, dan meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan memberikan informasi, peringatan, larangan, dan petunjuk kepada pengguna jalan. Jenis rambu dan marka mencakup peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk yang dibedakan berdasarkan bentuk, warna, dan fungsinya. Penempatan rambu dan marka
Standar geometri jalan bebas hambatan untuk jalan tol membahas ketentuan teknis mengenai pengaturan ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, ketentuan umum, teknis jalan utama, jalan penghubung, simpang susun, dan pelataran tol. Dokumen ini memberikan pedoman perencanaan geometri jalan tol untuk mencapai kelancaran, keamanan, dan efisiensi.
Perencanaan perkerasan jalan dengan manual desain perkerasan jalan nomor 02/M...Hapsari Safira
Tugas UKD3 mata kuliah Perkerasan Jalan Raya Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret dengan pengampu mata kuliah Ir. ARY SETYAWAN , MSc.Ph.D
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI LAMPUNGEKPD
Dokumen tersebut membahas tentang tantangan utama pembangunan daerah di Indonesia yang meliputi kemiskinan, pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur, pertanian, lingkungan hidup, bencana, ekonomi, energi, harga pokok, dan stabilitas politik. Ringkasannya adalah bahwa tujuan pembangunan daerah secara umum sejalan dengan tujuan nasional namun tingkat efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.
Dokumen tersebut membahas berbagai metode survey transportasi, meliputi survey arus lalu lintas di ruas dan simpang, survey kapasitas, survey kecepatan, serta persiapan dan peralatan yang diperlukan. Metode-metode survey dirancang untuk mengumpulkan data transportasi yang akurat guna pengambilan keputusan perencanaan.
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Rambu lalu lintas dan marka jalan berfungsi untuk mengatur, mengarahkan, dan meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan memberikan informasi, peringatan, larangan, dan petunjuk kepada pengguna jalan. Jenis rambu dan marka mencakup peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk yang dibedakan berdasarkan bentuk, warna, dan fungsinya. Penempatan rambu dan marka
Standar geometri jalan bebas hambatan untuk jalan tol membahas ketentuan teknis mengenai pengaturan ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, ketentuan umum, teknis jalan utama, jalan penghubung, simpang susun, dan pelataran tol. Dokumen ini memberikan pedoman perencanaan geometri jalan tol untuk mencapai kelancaran, keamanan, dan efisiensi.
Perencanaan perkerasan jalan dengan manual desain perkerasan jalan nomor 02/M...Hapsari Safira
Tugas UKD3 mata kuliah Perkerasan Jalan Raya Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret dengan pengampu mata kuliah Ir. ARY SETYAWAN , MSc.Ph.D
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARAEKPD
Seminar nasional mengevaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2009 menemukan beberapa tantangan utama meliputi rendahnya pelayanan publik dan kualitas SDM, terbatasnya infrastruktur ekonomi, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, serta masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Secara umum, indikator-indikator tersebut relevan dengan tujuan pembangunan daerah meskipun bel
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATANEKPD
Kinerja pembangunan daerah Sulsel telah sejalan dengan tren nasional pada bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial namun belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan melindungi lingkungan alam. Indikator-indikator utama yang belum memuaskan adalah indeks pembangunan manusia, kerusakan terumbu karang, serta rehabilitasi lahan.
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011. Terdiri dari tiga komponen utama yaitu evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, dan kebijakan dalam rencana pembangunan, serta evaluasi tematik di setiap daerah."
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
Tim evaluasi EKPD Universitas Sriwijaya akan melakukan evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011. Evaluasi ini akan menilai capaian prioritas nasional, relevansi dengan RPJMN, dan masalah tematik. Hasil evaluasi diharapkan memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan dan nasional.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
Laporan awal evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 memberikan gambaran umum tentang latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, dan rencana kerja evaluasi. Evaluasi akan fokus pada penilaian capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim evaluasi terdiri atas delapan anggota dari berbagai disiplin ilmu.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Tim akan melakukan (1) evaluasi capaian prioritas nasional RPJMN 2010-2011, (2) analisis relevansi RPJMN dengan kondisi daerah, dan (3) evaluasi tematik untuk menghasilkan masukan kebijakan. Tim terdiri atas delapan anggota dari Universitas Negeri Makassar dan akan mengumpulkan data sekunder dan primer mel
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua Barat dilakukan untuk menilai pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan relevansi kebijakan dengan kondisi daerah, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik. Tim EKPD Provinsi Papua Barat terdiri dari delapan anggota dari Universitas Negeri Papua.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dengan kondisi di provinsi tersebut, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik di setiap daerah.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara. Tim evaluasi telah dibentuk dan membuat rencana kerja yang meliputi pembagian tugas, pengumpulan data, dan penyusunan laporan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui capaian prioritas nasional dan relevansi dengan kondisi daerah serta masalah spesifik yang dihadapi.
Laporan awal tim evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Provinsi Lampung tahun 2011 membahas (1) latar belakang evaluasi berdasarkan peraturan dan tujuan evaluasi, (2) rencana kerja tim EKPD yang meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 dan relevansi strategi RPJMN dengan kondisi Lampung, serta (3) susunan anggota tim EKPD. Laporan ini bertujuan melengkapi data dasar dan mengetahui tingkat pencapa
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi provinsi, dan isu-isu tematik di setiap kabupaten/kota. Tim terdiri dari dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan latar belakang ilmu yang beragam.
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARAEKPD
Seminar nasional mengevaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2009 menemukan beberapa tantangan utama meliputi rendahnya pelayanan publik dan kualitas SDM, terbatasnya infrastruktur ekonomi, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, serta masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Secara umum, indikator-indikator tersebut relevan dengan tujuan pembangunan daerah meskipun bel
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATANEKPD
Kinerja pembangunan daerah Sulsel telah sejalan dengan tren nasional pada bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial namun belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan melindungi lingkungan alam. Indikator-indikator utama yang belum memuaskan adalah indeks pembangunan manusia, kerusakan terumbu karang, serta rehabilitasi lahan.
Similar to HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI UTARA (8)
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011. Terdiri dari tiga komponen utama yaitu evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, dan kebijakan dalam rencana pembangunan, serta evaluasi tematik di setiap daerah."
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
Tim evaluasi EKPD Universitas Sriwijaya akan melakukan evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011. Evaluasi ini akan menilai capaian prioritas nasional, relevansi dengan RPJMN, dan masalah tematik. Hasil evaluasi diharapkan memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan dan nasional.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
Laporan awal evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 memberikan gambaran umum tentang latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, dan rencana kerja evaluasi. Evaluasi akan fokus pada penilaian capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim evaluasi terdiri atas delapan anggota dari berbagai disiplin ilmu.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Tim akan melakukan (1) evaluasi capaian prioritas nasional RPJMN 2010-2011, (2) analisis relevansi RPJMN dengan kondisi daerah, dan (3) evaluasi tematik untuk menghasilkan masukan kebijakan. Tim terdiri atas delapan anggota dari Universitas Negeri Makassar dan akan mengumpulkan data sekunder dan primer mel
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua Barat dilakukan untuk menilai pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan relevansi kebijakan dengan kondisi daerah, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik. Tim EKPD Provinsi Papua Barat terdiri dari delapan anggota dari Universitas Negeri Papua.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dengan kondisi di provinsi tersebut, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik di setiap daerah.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara. Tim evaluasi telah dibentuk dan membuat rencana kerja yang meliputi pembagian tugas, pengumpulan data, dan penyusunan laporan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui capaian prioritas nasional dan relevansi dengan kondisi daerah serta masalah spesifik yang dihadapi.
Laporan awal tim evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Provinsi Lampung tahun 2011 membahas (1) latar belakang evaluasi berdasarkan peraturan dan tujuan evaluasi, (2) rencana kerja tim EKPD yang meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 dan relevansi strategi RPJMN dengan kondisi Lampung, serta (3) susunan anggota tim EKPD. Laporan ini bertujuan melengkapi data dasar dan mengetahui tingkat pencapa
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi provinsi, dan isu-isu tematik di setiap kabupaten/kota. Tim terdiri dari dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan latar belakang ilmu yang beragam.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganEKPD
Ringkasan dokumen:
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi provinsi Kalimantan Tengah untuk evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim akan melakukan persiapan dengan diskusi internal, pembagian tugas, dan penetapan jadwal. Data akan dikumpulkan dari Bappeda, BPS, dan SK
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanEKPD
Laporan awal ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi
Kalimantan Selatan untuk tahun 2011, meliputi evaluasi capaian prioritas nasional, relevansi
RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Rencana kerjanya mencakup pengumpulan
data, analisis, diskusi dengan stakeholder, dan penyusunan laporan.
Laporan ini memberikan ringkasan rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2011. Rencana kerja terdiri dari evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi Jawa Timur, dan evaluasi tematik di Jawa Timur.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI UTARA
1.
2. Permasalahan dan Tantangan Utama
Pembangunan Daerah
1. Mewujudkan Sulawesi Utara yang Berbudaya
2. Mewujudkan Sulawesi Utara yang Berdaya Saing
3. Mewujudkan Sulawesi Utara yang Sejahtera
Sulut Indonesia
(RPJMD) (RPJMN)
Kondisi Awal Sasaran Kondisi Sasaran
(2004) (2010) Awal (2009)
(2004)
Tkt. Kemiskinan (%) 8.93 6.00 16.7 8.2
Tkt Pengangguran 10.91 6.50 9.9 5.1
(%)
Pertumbuhan 4.26 6.57 5.0 6.6
Ekonomi (%) 2
3. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
Tingkat Pelayanan Publik
60.00 80.00
TINGKAT PELAYANAN
70.00
Tren Tingkat P elayana
50.00 PUBLIK DAN DEMOKRASI
Tingkat P elayanan
60.00 Nasional
40.00
50.00 TINGKAT PELAYANAN
30.00 40.00 PUBLIK DAN DEMOKRASI
SULUT
30.00
20.00 TREN TINGKAT
20.00 PELAYANAN PUBLIK DAN
10.00 DEMOKRASI Nasional
10.00
0.00 0.00 TREN TINGKAT
2004 2005 2006 2007 2008 PELAYANAN PUBLIK DAN
DEMOKRASI SULUT
Tahun
Hanya menggunakan 2 indikator (% aparat minimal sarjana &
jml kab/kota memiliki pelayanan satu atap)
Indikator I
4. Relevansi:
- Baik di tingkat nasional maupun provinsi menunjukkan tren yang meningkat,
berarti Relevan, walaupun pencapaian secara nasional di tahun 2008 lebih
baik dari SULUT;
- Lebih dominan ditentukan oleh penambahan jmlh kab/kota yang memiliki
pelayanan satu atap
- Lebih rendahnya nilai tingkat pelayanan publik di SULUT dibandingkan
dengan tingkat nasional, karena adanya beberapa pemekaran, dan daerah
pemekaran baru rata-rata belum mempunyai kantor pelayanan satu atap.
Efektivitas:
- Adanya kenaikan nilai tingkat pelayanan publik dari tahun ketahun
menunjukkan efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan
Rekomendasi:
- Kualitas pelayanan pada kantor pelayanan satu atap perlu untuk terus
ditingkatkan
5. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
Tingkat Kualitas Sumberdaya Manusia
83.00 2.00
82.00
1.50 TINGKAT KUALITAS SUMBER
DAYA MANUSIA Nasional
81.00
Tren Tingkat Kualitas
1.00
Tingkat Kualitas
TINGKAT KUALITAS SUMBER
80.00 DAYA MANUSIA SULUT
0.50
TREN TINGKAT KUALITAS
79.00 SUMBER DAYA MANUSIA
0.00 Nasional
78.00 TREN TINGKAT KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA
-0.50 SULUT
77.00
76.00 -1.00
2004 2005 2006 2007 2008
Tahun
Pendidikan (Angka Partisipasi Murni SD/MI, Angka Putus Sekolah, Angka
Melek Huruf, Proporsi Guru Layak Mengajar), Kesehatan (Prevalensi Gizi
kurang & buruk, proporsi tenaga kesehatan), kependudukan (proporsi
penduduk berKB dan laju pertumbuhan penduduk)
5
Indikator II
6. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
Indeks Pembangunan Manusia
76 1.40
74 1.20
1.00 IPM Nasional
Tren IPM
72
0.80 IPM SULUT
IPM
70
0.60 Tren IPM Nasional
68 0.40 Tren IPM SULUT
66 0.20
64 0.00
2004 2005 2006 2007 2008
Tahun
6
Indikator II
7. Relevansi:
- Tingkat Kualitas Sumberdaya Manusia di Sulawesi Utara relatif lebih
baik dibandingkan dengan rata-rata nasional
- Baiknya tingkat kualitas SDM Sulut juga ditunjukkan oleh nilai IPM
(HDI) yang berada di peringkat 2 nasional
Efektivitas:
- Nilai Tingkat Kualitas SDM SULUT mulai tahun 2005 terus
mengalami peningkatan.
Permasalahan:
- Disparitas kualitas SDM di Sulut masih (IPM -> Manado peringkat
13, Bolmong Selatan peringkat 282);
Rekomendasi:
- Perlu diberikan prioritas pembangunan SDM untuk yang masih
terkebelakang (masyarakat pesisir);
8. Tingkat Pembangunan Ekonomi
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
38.00 10.00
37.00
Tren Tingkat Pertumbuhan
TINGKAT PEMBANGUNAN
5.00
Tingkat Pertumbuhan
36.00 EKONOMI Nasional
35.00 0.00 TINGKAT PEMBANGUNAN
34.00 EKONOMI SULUT
33.00 -5.00
TREN TINGKAT
32.00 PEMBANGUNAN
-10.00 EKONOMI Nasional
31.00 TREN TINGKAT
30.00 -15.00 PEMBANGUNAN
EKONOMI SULUT
2004 2005 2006 2007 2008
Tahun
8
Indikator III
9. Beberapa Catatan:
• hanya mengagregasi 4 indikator pendukung yaitu : laju
pertumbuhan ekonomi, persentase ekspor terhadap
PDRB, Persentase output manufaktur terhadap PDRB
dan laju inflasi.
• Indikator persentase output UMKM terhadap PDRB tidak
termasuk dalam perhitungan karena ketidak tersediaan
data;
• indikator persentase pertumbuhan realisasi investasi
PMA maupun PMDN, tidak dimasukkan dalam
perhitungan karena data yang ada terlalu berfluktuatif
dimana nilainya ada yang sangat besar sehingga jika
dimasukkan dalam perhitungan akan mendominasi
peran indikator lainnya.
• Pola perubahan dipengaruhi secara signifikan oleh laju
inflasi
• Perlu ada standarisasi pengukuran indikator.
10. Laju Inflasi
20.00
18.72
18.00
16.00
14.00
13.10
12.00
10.50 11.06
10.00 10.13 9.71
8.00
6.00 6.10 6.00
4.69 5.09
4.00
2.00
0.00
2004 2005 2006 2007 2008
Nasional 6.10 10.50 13.10 6.00 11.06
Sulut 4.69 18.72 5.09 10.13 9.71
T in g k a t P e rtu m b u h a n E k o n o m i
38.00 10.00
37.00
Tren Tingkat Pertumbuhan
TING K A T P E M B A NG UNA N
5.00
Tingkat Pertumbuhan
36.00 E K O NO M I Nas ional
35.00 0.00 TING K A T P E M B A NG UNA N
34.00 E K O NO M I S U LUT
33.00 -5.00
TRE N TING K A T
32.00 P E M B A NG U NA N
-10.00 E K O NO M I Nas ional
31.00 TRE N TING K A T
30.00 -15.00 P E M B A NG U NA N
E K O NO M I S U LUT
2004 2005 2006 2007 2008
Ta hun
11. Relevansi:
- Trend tingkat pertumbuhan ekonomi SULUT dibandingkan Nasional
sering tidak sejalan. Pada saat laju pertumbuhan ekonomi Nasional
meningkat, malahan SULUT melambat, demikian juga sebaliknya.
- Faktor tingkat Inflasi menjadi faktor dominan
Efektivitas:
- Perekonomian SULUT memburuk pada tahun 2005 dan 2007,
akibat adanya kenaikan BBM, namun tahun 2008 kembali membaik;
Rekomendasi:
- Perlu mempercepat pembangunan sumber-sumber tenaga listrik
baru dan meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif untuk
mendorong investasi baik PMA maupun PMDN
- Perlu mempermudah kegiatan berinvestasi, lebih khusus untuk
meningkatkan jumlah industri pengolahan hasil pertanian
(agroindustry) sehingga dapat meningkatkan output manufaktur
yang menggunakan sumberdaya yang tersedia di daerah serta
dapat menyerap tenaga kerja untuk dapat menekan tingkat
pengangguran di daerah ini.
- Perlu dikaji penggunaan tingkat inflasi sebagai salah satu indikator
dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi
12. Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
Tingkat Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam
45.00 40.00
40.00 35.00 KUALITAS PENGELOLAAN
35.00 30.00 SUMBER DAYA ALAM
25.00 Nasional
30.00
20.00 KUALITAS PENGELOLAAN
Tingkat
25.00
Tren
15.00 SUMBER DAYA ALAM
20.00 SULUT
10.00
15.00 TREN KUALITAS
5.00
10.00 PENGELOLAAN SUMBER
0.00 DAYA ALAM Nasional
5.00 -5.00
TREN KUALITAS
0.00 -10.00 PENGELOLAAN SUMBER
2004 2005 2006 2007 2008 DAYA ALAM SULUT
Tahun
Indikator: persentasi luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan
kritis dan persentase terumbu karang dalam keadaan baik
12
Indikator IV
13. Relevansi
- Tren peningkatan kualitas SULUT relatif lebih baik dibandingkan
dengan tren nasional.
Efektivitas:
- Mulai tahun 2007 tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya alam
dan lingkungan mengalami peningkatan yang cukup signifikan;
- Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya terumbu karang
dalam keadaan baik
Rekomendasi
- Sistem pengelolaan Taman Nasional Bunaken yang cukup berhasil
melalui DPTNB yang melibatkan Pemerintah, Perguruan Tinggi,
Pengusaha dan masyarakat dapat dijadikan contoh.
14. Tingkat Kesejahteraan Sosial
Tingkat Kesejahteraan Sosial
TINGKAT
KESEJAHTERAAN SOSIAL
96.00 1
Nasional
95.00 TINGKAT
0.5
KESEJAHTERAAN SOSIAL
94.00
SULUT
0
93.00 TREN TINGKAT
-0.5 KESEJAHTERAAN SOSIAL
92.00 Nasional
91.00 -1 TREN TINGKAT
2004 2005 2006 2007 2008 KESEJAHTERAAN SOSIAL
SULUT
14
Indikator V
15. Relevansi:
- Secara umum tingkat kesejahteraan di SULUT lebih baik dari rata-
rata nasional.
- Secara nasional peningkatan tingkat kesejahteraan sosial mulai
membaik sejak tahun 2006, sedangkan SULUT mulai membaik
tahun 2007
Efektivitas:
- Tingkat Kesejahteraan Sosial di SULUT sempat menurun di tahun
2006 akibat adanya kenaikan BBM di tahun 2005. Namun mulai
tahun 2007 kembali mengalami peningkatan;
- Dampak kenaikkan BBM menyebabkan meningkatkan TPT dan
Penduduk miskin;
Rekomendasi:
- Untuk mempercepat laju peningkatan kesejahteraan sosial,
teristimewa untuk menurunkan TPT dan penduduk miskin, perlu
diciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan
agroindustri.
16. Indikator Spesifik dan Menonjol
Tingkat Penganguran Terbuka
16.00 50
14.00 40 Tingkat pengangguran
30 terbuka Nasional
12.00
20 Tingkat pengangguran
Tren TPT
10.00
10 terbuka SULUT
TPT
8.00
0 Tren TPT Nasional
6.00
-10
4.00 -20 Tren TPT SULUT
2.00 -30
0.00 -40
2004 2005 2006 2007 2008
Tahun
17. Persentase Penduduk Miskin
20 0.2
0.15 Persentase penduduk
Tren Penduduk
% Penduduk
15 0.1 miskin Nasional
Miskin
Miskin
0.05 Persentase penduduk
10
0 miskin SULUT
5 -0.05
Tren Kemiskinan
-0.1
Nasional
0 -0.15
Tren Kemiskinan
2004 2005 2006 2007 2008
SULUT
Tahun
19. Kesimpulan
Relevansi:
-Pencapaian Indikator Outcomes untuk Tingkat Kualitas
SDM, Penegelolaan SDA, Kesejahteraan Rakyat di
SULUT lebih baik dari rata-rata tingkat nasional;
-Tingkat Pelayanan Publik Sulut masih di bawah rata-rata
nasional, namun dalam beberapa tahun terakhir terus
mengalami peningkatan sesuai dengan tren nasional
-Tingkat pembangunan ekonomi memiliki pola berbeda
dengan tingkat nasional. Namun ini lebih disebabkan
oleh faktor inflasi
-> Jadi secara umum dapat disimpulkan Pembangunan
Daerah di SULUT relatif sudah relevan dengan di tingkat
Nasional
20. Efektivitas:
• Kecuali indikator pembangunan ekonomi yang selalu
berfluktuasi, indikator lainnya selalu mengalami
peningkatan sejak periode tahun 2006-2007;
• Ini menunjukkan pelaksanaan pembangunan di
Sulawesi Utara relatif sudah efektif.
• Namun perlu ada upaya untuk mempercepat penurunan
angka TPT dan penduduk miskin.
21. Quesioner (diisi tim EKPD Prov)
Sangat Tinggi Sedang Rendah Sangat
Item Tinggi rendah
Tingkat Pelayanan Publik dan
Demokrasi
X
Tingkat Kualitas SDM
X
Tingkat Pembangunan
Ekonomi
X
Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
X
Tingkat Kesejahteraan Sosial
X