Dokumen tersebut membahas tentang seminar yang dihadiri oleh para anggota DPRD mengenai tunjangan komunikasi dan operasional yang mereka terima. Pakar hukum yang hadir memberikan pendapat bahwa anggota DPRD tidak perlu mengembalikan tunjangan tersebut karena berdasarkan asas hukum. Namun, komentator menyatakan bahwa tunjangan tersebut sebenarnya untuk kepentingan pribadi anggota DPRD dan bukan kebijakan publik. Dok

1. PEMERINTAH MEMPERKAYA DIRI
Nomor 21 Tahun 2007. Seminar itu menghadirkan pengacara senior OC Kaligis dan pakar
hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda. Pesertanya seratusan
anggota DPRD kota dan kabupaten se-Indonesia.
Baik OC Kaligis maupun Chairul Huda sama-sama berpendapat, anggota DPRD tak perlu
mengembalikan rapelan dana tunjangan komunikasi dan operasional pimpinan itu. Alasannya,
asas hukum menganut asas retroaktif yang menyatakan suatu peraturan perundang-undangan tak
berlaku surut.
OC Kaligis juga berpendapat pejabat publik seharusnya dilindungi dari gugatan baik perdata
maupun pidana saat melaksanakan kebijakan publik. Dalam kasus anggota DPRD menerima
dana tunjangan komunikasi yang diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2006, itu juga dalam rangka
melaksanakan kebijakan publik. “Jangan dikembalikan, Pak,” kata OC Kaligis.
Komentar saya: Pertanyaan untuk OC Kaligis, kebijakan publik yang mana yang dilakukan
anggota DPRD dalam konteks PP Nomor 37 Tahun 2006 dan/atau PP Nomor 21 Tahun 2007?
Yang ada adalah kebijakan kantong sendiri. Mengantongi rapel tunjangan komunikasi bukan
kebijakan publik, melainkan kebijakan rekening bank sendiri.Senada dengan Kaligis, Chairul
Huda juga mengatakan anggota DPRD tak perlu mengembalikan dana itu. Perintah
pengembalian dana tunjangan komunikasi, lanjutnya, merupakan tindakan kesewenang-
wenangan pemerintah pusat yang harus dilawan. “Bahkan, jika ada yang belum menerima harus
ditagih,” katanya.
Seperti mendapatkan dukungan dari pakar hukum dan pengacara, banyak anggota DPRD yang
menceritakan bagaimana aparat hukum menyikapi kasus tunjangan komunikasi di daerahnya
masing-masing.
Komentar saya: Kalau mau dapat uang lebih banyak, anda harus berbaikan dengan pemerintah,
bekerja sama. Atau, anda usahakan agar kekuasaan pemerintah dikurangi sehingga DPR(D) bisa
membuat peraturan penggajian diri sendiri yang lebih bebas.
Ada yang khawatir, ada juga yang tak mau mengembalikan dana tunjangan komunikasi itu.
waktu itu, juga muncul aksi anggota DPRD memberikan kuasa kepada kantor pengacara OC
Kaligis & Associates untuk melakukan uji materi atas PP tersebut. Bahkan, anggota DPRD
Batam Kholik Widiarto mengaku tak akan mengembalikan tunjangan itu, karena merasa
kewajiban itu merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah pusat yang sebelumnya mengesahkan
pemberian tunjangan komunikasi tersebut. “Sampai kiamatpun, saya tak akan mengembalikan,”
katanya sengit.Komentar saya: Goblog kalau mau main keras. Tipu-menipu lebih baik hasilnya.
Bukankah demokrasi itu bagus. Bagus karena memberi jalan untuk secara legal memperkaya diri
sendiri dan teman-teman dari uang pembayar pajak. Antara politikus (penipu) jangan saling
mendahului.Ketua Adeksi Soerya Respationo mengatakan, seminar tersebut merupakan upaya
dari Adeksi menyikapi persoalan PP 37 Tahun 2006 juncto PP 21 Tahun 2007 agar anggota
DPRD tak terjerat hukum seperti saat sejumlah anggota DPRD di sejumlah daerah ditahan
karena dianggap melanggar PP Nomor 110 Tahun 2000.
Bagaimana dengan suara-suara dari anggota Adeksi yang tak ingin mengembalikan tunjangan
komunikasi? “Kita kan tak berpatokan pada keinginan tapi pada aspek hukumnya. Makanya,
kami undang pengacara senior, pakar hukum dan lainnya sebagai masukan ke Adeksi,” kata
Ketua DPRD Batam, itu.

2. Komentar saya: Politikus hanya berbicara mengenai aspek legal. Sedangkan aspek kewarasan
dikubur saja.
Adeksi, kata Soerya, akan membahas masalah pengembalian tunjangan komunikasi itu dalam
rapat pengurus Adeksi, mendatang. “Setelah semua masukan kami kumpulkan, kami rapat dan
menyikapi ini. Sikap resmi Adeksi akan kami tentukan nanti,” tukasnya.
Berdasarkan PP Nomor 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD, anggota DPRD Batam menerima rapelan tunjangan komunikasi sebesar Rp 64,26 juta
per orang. Kemudian, selain itu Ketua DPRD Batam mendapatkan rapelan dana operasional
Rp128,52 juta dan Wakil Ketua DPRD Rp 68,544 juta.
Kemudian, karena banyak dikecam dan didemo, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun
2007 yang salah satu pasalnya mewajibkan anggota DPRD yang sudah menerima rapelan dana
komunikasi tersebut mengembalikannya paling lama sebulan sebelum masa jabatan mereka
berakhir.
Di DPRD Batam sendiri, baru anggota DPRD dari PKS yang mengembalikan dan mencicilnya.
Yang lain, belum mengembalikan karena ada yang menolak ada juga yang menunggu hingga
akhir masa jabatan. (med)
Yang menarik ialah untuk menunjang PP 21 Tahun 2007 tentang pengembalian rapel Tunjangan
Komunikasi itu dikeluarkan Surat Edaran (SE) No 700/08/SJ yang isinya „mengancam‟ anggota
DPRD yang tidak mengembalikan dana tunjangan akan dibawa ke jalur hukum. Namun,
sebaliknya, akan diberikan reward bagi yang mengembalikannya. Bagus juga untuk pembayar
pajak. Tetapi sayangnya di lapangan keputusan Mendagri ini tumpul. Sesama politikus jangan
saling mendahului. Akhirnya Mendagri mengeluarkan SE No 555/3032/SJ, yang isinya
membatalkan SE No 700/08/SJ, artinya….. kalau ada wakil rakyat, yang masih mau
mengantongi uang rapel Tunjangan Komunikasi sudah dibuat legal. Sebentar lagi harus dibuat
PP yang membatalkan PP 21 Tahun 2007 supaya lengkap legalitas memperkaya konco-konco
dengan uang dari pembayar pajak.
Asyik bukan?
Sebagai bahan Perenungan:
Pelantikan anggota DPR tahun 2009 ini akan memakan biaya Rp 46 milyar atau setara dengan
144 kg emas. Atau kira-kira 4.5 kali jumlah emas yang ada di atas tugu Monas. Dalam emas,
memang masih kalah dibandingkan tujangan rumah purna bakti Megawati yang kerja sebagai
presiden hanya 3 tahun lebih.Tetapi jumlah itu tetap banyak, 144 kg emas!! Apalagi jumlah
anggota DPR itu hanya 560 orang. Jadi seorang menelan biaya 260 gram emas. Atau kalau
diukur dengan kambing, maka biaya per orangnya setara dengan 80 ekor kambing. Banyak juga.
Ini baru biaya pelantikan. Nanti ada lagi tunjangan, gaji, uang saku kalau pergi study banding
keluar negri.
Saya membaca di koran nada yang sumbang mengenai DPR yang mengawali tugasnya dengan
pengeluaran 144 kg emas atau 80 ekor kambing per orang. Berita di TV menunjukkan adanya
protes mahasiswa. Entah apa yang diprotes. Yang pasti ditujukan kepada anggota DPR.
Mahasiswa ini goblog. Untuk apa demonstrasi.Lebih baik mereka berkampanye untuk
memboikot pemilu. Tunjukkan apa itu sistem yang bernama demokrasi. Hitler, Mussolini,
Truman, L.B Johnson, Abraham Lincoln adalah produk demokrasi modern. Hitler
menghantarkan 7 juta (9%) etnis Jerman ke alam baka. Yang hidup menjadi sengsara.
Mussolini 400 ribu (1%), Truman 400 ribu. Johnson dengan perang Vietnamnya mengirim 58
ribu ke alam baka dan 153 ribu luka-luka pemilihnya. Dan untuk pahlawan US yang paling

3. disanjung, Abraham Lincoln mengirim 620 ribu (2% dari penduduk US) ke alam baka. Tragis.
Mereka ini dipilih untuk dijadikan „pemimpin‟ bersama „wakil rakyat‟ .
Kemudian sang „pemimpin‟ ini mengirim mereka ke alam baka, dan untuk pengiriman ini para
„pemimpin‟ dan „wakil rakyat‟ ini menodong pembiayaannya kepada yang tinggal.
Demikian banyak penderitaan untuk yang namanya demokrasi. Yang mati, yang sengsara dan
yang diperas.Pemimpin Indonesia lebih baik, karena mereka tidak mengirimkan rakyatnya ke
alam baka, kecuali untuk kasus Aceh, Timor-Timur, Dwikora, Trikora, dan perang kemerdekaan.
Kenapa perang kemerdekaan dimasukkan? Mmmmm, Malaysia, Singapore, Brunei dan
Suriname tidak perlu perang kemerdekaan untuk merdeka.Untuk apa menempuh jalan yang perlu
pengorbanan? Banyak yang mati dan cacat untuk hal-hal yang seharusnya tidak perlu ada
pengorbanan. Tetapi karena keahlian politikus memberi semangat, menggiring sapi-sapi yang
mau disembelih dan diperas, mereka (sapi-sapi ini) bisa dijadikan tumbal dan diperas.Manusia
tidak bisa belajar dari sejarah. Sejarah dan ilmu politik sudah ada di peradaban manusia lebih
lama dari pada hukum thermodinamika, siklus Carnot atau siklus Diesel. Tetapi ilmu politik
tidak bisa membawa manusia kepada kemakmuran. Thermodinamika siklus Carnot, membuat
anda bisa naik mobil dan melakukan perjalanan jauh dengan mudah.Bagaimana dengan ilmu
politik? Demokrasi tetap saja sebagai produk yang gagal dan berguna bagi politikus saja,
selebihnya hanya sapi yang layak disembelih dan diperas.
Apakah manusia ini sudah gila (insane)? Atau hanyalah hubungan eksploitasi antara politikus
dengan sapi-sapinya. Sapi-sapi yang terlalu bebal untuk belajar dari pengalaman (sejarah)
walaupun ratusan tahun lamanya.