Handout siswa

PEGANGAN GURU
RIRIN ARIYANI
A220100065

Jumat, 12 April 2013 PEGANGAN GURU

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

SMP Kelas VIII

Disusun Oleh:

Ririn Ariyani

A.220.100.065


1. Standar Kompetensi:
Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila.
2. Kompetensi Dasar :
a. Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan
ideologi negara
b. Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar
negara dan ideologi negara
c. Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
d. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila
dalam kehidupan bermasyakat


PETA KONSEP

PANCASILA

IDEOLOGI NEGARA DASAR NEGARA

Nilai-nilai Pancasila Nilai-nilai Pancasila
sebagai Ideologi Negara sebagai Dasar Negara

Sikap positif terhadap nilai Pancasila
dalam kehidupan berbangsa,
bernegara, dan bermasyarakat


BAB I
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR
NEGARA
A. Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi
Negara
1. Perlunya Ideologi bagi suatu Negara
a. Pengertian Ideologi
Ideologi berasal dari kata idea (Inggris) yang
artinya gagasan atau ide. Dan logos (Yunani) yang
berarti pengetahuan. Jadi, Ideologi mempunyai arti
pengetahuan tentang gagasan-
Jumat, 12 April 2013 PEGANGAN SISWA

b. Pentingnya Ideologi bagi suatu Negara
Ideologi dimaknai sebagai keseluruhan pandangan, cita-
cita, nilai, dan keyakinan yang ingin mereka wujudkan
dalam kenyataan hidup yang nyata. Pentingnya ideologi
bagi suatu negara dilihat dari fungsinya:

1) Membentuk identitas atau ciri bangsa

2) Pembentuk solidaritas

3) Permersatu sesama


J U M AT, 1 2 A P R I L 2 0 1 3

c. Pengertian Dasar Negara

Dasar negara bagi suatu negara merupakan sesuatu yang amat penting.
Dasar negara adalah landasan kehidupan bernegara dan setiap negara harus
mempunyai landasan

PEGANGAN SISWA

2. Latar Belakang Pancasila sebagai Ideologi Negara

a. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar

Negara

Pancasila adalah ideologi dan dasar negara kita,

serta terdiri dari lima sila. Sebelum tanggal 17 Agustus

1945 bangsa Indonesia belum merdeka. Bangsa Indonesia

dijajah oleh bangsa lain, banyak bangsa-bangsa lain yang

menjajah atau berkuasa di Indonesia.


b. Pancasila dan Ideologi Lain
Kelima sila pada Pancasila digunakan oleh
bangsa Indonesia sebagai dasar negara karena
Pancasila dipandang cocok bagi bangsa Indonesia.
Oleh karena itu perlu mempertahankannya
melalui pengamalan dalam berbagai bidang
kehidupan. Pancasila sebagai ideologi negara
Indonesia dan negara-negara lain juga
mempunyai ideologi tersendiri.


B. Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi
Negara dan Dasar Negara
1. Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi
Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di
dalamnya merupakan nilai-nilai Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan
Keadilan. Nilai-nilai ini yang merupakan nilai
dasar bagi kehidupan kenegaraan,
kebangsaan dan kemasyarakatan.


Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, maksudnya
adalah:
a. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memilki
makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat-
sifat yang umum universal dan abstrak karena
merupakan suatu nilai;
b. Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang
masa dalam kehidupan bangsa Indonesia baik
dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan
maupun dalam kehidupan keagamaan.


c. Pancasila yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah
negara yang mendasar, sehingga merupakan
sumber dari segala sumber hukum di
Indonesia.
Sedangkan nilai-nilai Pancasila bersifat
subjektif, terkandung maksudnya bahwa
keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung
atau terlekat pada bangsa Indonesia sendiri dan
dapat dijelaskan, karena:


2. Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara
menjadikan setiap tingkah laku dan setiap
pengambilan keputusan para penyelenggara
negara dan pelaksana pemerintah harus
selalu berpedoman pada Pancasila, dan tetap
memelihara budi pekerti kemanusiaan yang
luhur serta memegang teguh cita-cita moral
bangsa.

C. Sikap Positif Pancasila dalam Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa, dan
Bernegara
Sikap positif dapat diartikan sikap yang baik
dalam menanggapi sesuatu, serta terhadap nilai-
nilai Pancasila berarti sikap yang baik dalam
menanggapi dan mengamalkan nilai-nilai yang
ada dalam Pancasila. Maksudnya, dalam setiap
tindakan dan perilaku sehari-hari selalu
berpedoman atau berpegang teguh pada nilai-nilai
Pancasila yang menjunjung tinggi harkat martabat
manusia.

1. Karakteristik Ideologi Pancasila
Maksudnya ialah ciri khas yang dimiliki
oleh Pancasila sebagai ideologi negara yang
membedakan dengan ideologi-ideologi yang
lain. Karakteristik ini berhubungan dengan
sikap positif bangsa Indonesia yang memiliki
Pancasila. Secara pokok karakteristik dari
Pancasila yakni yang satu tidak dapat
dipisahkan dari yang lainnya,

karena Pancasila itu merupakan suatu
kesatuan, keutuhan yang saling berkaitan.
2. Arti pentingnya Pancasila dalam
Mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Pancasila mempunyai fungsi sebgai
acuan bersama, baik dalam memecahkan
perbedaan serta pertentangan politik antara
golongan dan kekuatan politik yang ada.
Dengan bingkai Pancasila kita semua sepakat
untuk menjaga,


3. Upaya Mempertahankan Ideologi dan
Dasar Negara Pancasila
Dengan menggunakan Pancasila
sebagai dasar atau pondasi berdirinya Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dasar
negara dapat memenuhi keinginan semua
pihak. Dasar negara Pancasila dapat
mempersatukan bangsa Indonesia yang
terdiri dari banyak suku, agama, dan adat
istiadat atau kebudayaan.

Soal Objektif:
1. Ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan
berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu
dalam bidang politik atau sosial ekonomi, menurut...
a. Tracy
b. Destutt
c. Karl Marx
d. Ramlan Surbakti
2. Ideologi secara struktural diartikan sebagai...
a. Suatu kebenaran yang diyakini oleh semua rakyat yang
harus tunduk pada kemauan penguasa;
b. Sistem pembenaran, seperti gagasan dan formula politik
atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh
penguasa;
c. Kemauan penguasa dalam mengatur jalannya kehidupan
negara dengan mengambil segala kebijakan untuk
kesejahteraan rakyatnya;
d. Kebijakan penguasa dalam mengatur negara untuk
mempertahankan kekuasaannya atas kehidupan rakyat.

3. Pentingnya ideologi bagi suatu negara adalah .....
a. Meningkatkan pendapatan masyarakat
b. Membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
d. Mendidik generasi muda untuk belajar politik
4. Ada dua pengertian Ideologi yaitu Ideologi secara fungsional
dan Ideologi secara struktural adalah pendapat dari.....
a. Ramlan Surbakti
b. Karl Marx
c. Gunawan Setiardjo
d. Tracy


5. Seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama
atau tentang masyarakat dan negara yang
dianggap paling baik adalah ideologi secara.....
a. Pragmatis
b. Struktural
c. Fungsional
d. Sistematis
6. Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan
hidup yang dikembangkan berdasarkan
kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu
dalam bidang .....
a. Politik dan sosial budaya
b. Ekonomi atau sosial budaya
c. Pertahanan atau keamanan negara
d. Politik atau sosial ekonomi

7. Pancasila memiliki makna sebagai sumber semangat bagi
Undang-Undang Dasar 1945, bagi penyelenggara negara,
para pelaksana pemerintahan termasuk juga para pengurus
partai politik dan golongan fungsional. Makna tersebut
menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai ...
a. dasar negara;
b. pandangan hidup bangsa;
c. ideologi bangsa;
d. cita-cita hidup bangsa.
8. Salah satu maksud dari nilai-nilai Pancasila bersifat objektif
adalah...
a. bersifat luwes dan dapat menyesuaikan perkembangan
jaman sesuai dengan perkembangan masyarakat;
b. nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga
bangsa Indonesia sebagai penyebab adanya nilai-nilai
tersebut;
c. objek dari nilai-nilai Pancasila merupakan kehidupan nyata
sehari-hari yang terjadi di masyarakat;
d. rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna
yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum
universal dan abstrak;


9. Salah satu maksud dari nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif
adalah bahwa ...
a. kekuatan nilai-nilai Pancasila sangat menyentuh perasaan
kemanusiaan bangsa Indonesia yang berakhlak mulia dan
berbudi luhur;
b. secara subjektif nilai-nilai Pancasila menyangkut pola
perilaku hidup manusia Indonesia dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara;
c. nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia,
sehingga bangsa Indonesia sebagai penyebab adanya
nilai-nilai tersebut
d. Pancasila dibuat dan disusun oleh bangsa Indonesia sejak
jaman dahulu dan berkembang mengikuti jaman.
10. Sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila mempunyai
fungsi sebagai acuan bersama, dalam memecahkan
perbedaan serta pertentangan .....
a. Politik diantara golongan dan kekuatan politik yang ada
b. Suku bangsa yang satu dengan lainnya
c. Daerah satu dengan daerah lainnya
d. Pejabat satu dengan pejabat lainnya


Soal Uraian:
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan
ideologi itu!
2. Jelaskan yang dimaksud dengan Pancasila
sebagai sumber nilai!
3. Berikan satu contoh sikap positif terhadap
ideologi Pancasila!
4. Jelaskan Pancasila sebagai dasar negara!
5. Sebutkan 5 nilai-nilai yang terkandung di
dalam Pancasila!


Kunci Jawaban:
A. Objektif
1. C 6. D
2. B 7. B
3. B 8. D
4. A 9. C
5. C 10. A
B. URAIAN
1. Pengetahuan tentang gagasan- gagasan, pengetahuan tentang ide-
ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar.
2. Nilai-nilai Pancasila sebagi sumber acuan dalam menyusun etika
kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Pancasila
juga sebagai paradigma pembangunan, maksudnya sebagai kerangka
pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asa serta arah dan tujuan
dari suatu perkembangan
3. Seseorang yang memiliki sikap positif terhadap nilainilaiPancasila
berarti orang tersebut konsisten dalam ucapan dan perbuatan serta
tingkah lakunya sehari-hari.
4. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara menjadikan setiap tingkah
laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara negara
dan pelaksana pemerintah harus selalu12berpedoman pada Pancasila.
Jumat, April 2013 PEGANGAN SISWA
5. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Daftar Pustaka

Kamarin. Pendamping Siswa Canggih
Pendidikan Kewarganegaraan. Klaten:
CV. Geme Nusa.
Dandang, Sundawa dkk. 2008. Contextual
Teaching and Learning Pendidikan
Kewarganegaraan. Jakarta: Pusat
Perbukuan Departemen Pendidikan
Nasional.


BAB II
Standar Kompetensi :
Memahami berbagai konstitusi yang pernah
digunakan di Indonesia.
Kompetensi Dasar :
1. Menjelaskan berbagai konstitusi yang
pernah berlaku di Indonesia
2. Menganalisis penyimpangan-penyimpangan
terhadap konstitusi yang berlaku di
Indonesia
3. Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD
1945
4. Menampilkan sikap positif terhadap
pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen

PETA KONSEP

UUD 1945
(1945 -
1949) P UUD 1945
Konstitusi e Hasil
RIS n Amandemen
(1949 - y (1999 -
1950) i sekarang)
m
UUDS 1950
Konstitusi p
(1950 -
yang pernah a
1959)
digunakan di n
Indonesia g
UUD 1945 a
(1959 - n Sikap positif
1999) terhadap
pelaksanaan
UUD 1945
Hasil
Amandemen

BAB 2
KONSTITUSI YANG PERNAH DIGUNAKAN
DI INDONESIA
A. Kontitusi-Konstitusi yang pernah
Berlaku di Indonesia
Konstitusi (constitution) diartikan dengan
Undang-Undang Dasar. Menurut Kusnardi dan
Ibrahim (1983), UUD merupakan konstitusi
yang tertulis. Selain konstitusi yang tertulis,
terdapat pula konstitusi yang tidak tertulis atau
disebut konvensi.

1. UUD 1945 periode 18 Agustus 1945-27
Desember 1949

Tanggal 17 Agustus 1945 adalah saat
Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia
tetapi belum memiliki konstitusi atau UUD. Kemudia
tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan
kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang
pertama yang salah satu keputusannya adalah
mengesahkan UUD yang disebut UUD 1945. Pada saat
itulah MPR belum terbentuk, dan mengenai kedaulatan
diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949
Pada tahun 1947 terjadilah Agresi Militer І,
Belanda kemudian melakukan agresi pendudukan
terhadap ibukota Jakarta dan Agresi Militer ІІ atas
kota Yogyakarta pada tahun 1947. Untuk
menyelesaikan pertikaian Belanda dengan
Indonesia, PBB turun tangan dengan
menyelenggarakan KMB di Den Haag (Belanda)
tanggal 23 Agustus-2 November 1949.


3. Periode Berlakunya UUDS 1950

Awal Mei 1950 terjadi penggabungan
negaranegara bagian dalam negara RIS, sehingga
hanya tinggal tiga negara bagian yaitu negara
Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan
Negara Sumatera Timur. Perkembangan
berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara
RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan
Negara Sumatera Timur dengan Republik
Indonesia untuk kembali ke bentuk negara
kesatuan.

4. UUD 1945 Periode 5 Juli 1959 – 19
Oktober 1999
Praktik penyelenggaraan negara pada masa
berlakunya UUD 1945 sejak 5 Juli 1959- 19
Oktober 1999 ternyata mengalami berbagai
pergeseran bahkan terjadinya beberapa
penyimpangan. Oleh karena itu, pelaksanaan
UUD 1945 selama kurun waktu tersebut dapat
dipilah menjadi dua periode yaitu periode Orde
Lama (1959-1966), dan periode Orde Baru
(1966-1999).

5. UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999 –
Sekarang
Setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagai
penguasa Orde Baru, maka sejak tahun 1999
dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD
1945. Sampai saat ini, UUD 1945 sudah
mengalami empat tahap perubahan, yaitu pada
tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Penyebutan
UUD setelah perubahan menjadi lebih lengkap,
yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.


B. PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN TERHADAP KONSTITUSI
berbagai peyimpangan terhadap konstitusi,
yang kita fokuskan pada konstitusi yang kini berlaku, yakni UUD 1945.
1. Penyimpangan terhadap UUD 1945 masa awal kemerdekaan, antara
lain:
a. Keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X (baca:eks) tanggal 16
Oktober 1945 yang mengubah fungsi KNIP dari pembantu menjadi
badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan
GBHN sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA.
b. Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang
merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem
pemerintahan parlementer. Hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat
(1) dan pasal 17 UUD 1945.


2. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde
Lama, antara lain:
a. Presiden telah mengeluarkan produk peraturan dalam
bentuk Penetapan Presiden, yang hal itu tidak dikenal
dalam UUD 1945.
b. MPRS, dengan Ketetapan No. I/MPRS/1960 telah
menetapkan Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959
yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita
(Manifesto Politik Republik Indonesia) sebagai GBHN
yang bersifat tetap.
c. Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan
sebagai menteri-menteri negara, yang berarti
menempatkannya sejajar dengan pembantu Presiden.

3. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa
Orde Baru
a. MPR berketetapan tidak berkehendak dan tidak
akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945
serta akan melaksanakannya secara murni dan
konsekuen (Pasal 104 Ketetapan MPR No.
I/MPR/1983 tentang Tata Tertib MPR).
b. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/
1983 tentang Referendum yang mengatur tata
cara perubahan UUD yang tidak sesuai dengan
pasal 37 UUD 1945.

C. Hasil-hasil Perubahan UUD 1945
Dasar pemikiran yang melatarbelakangi
dilakukannya perubahan UUD 1945 antara lain :
1. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang
sangat besar pada Presiden yang meliputi
kekuasaan eksekutif dan legislatif,
khususnya dalam membentuk
undangundang.
2. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang
terlalu luwes (fl eksibel) sehingga dapat
menimbulkan lebih dari satu tafsir
(multitafsir).
3. Kedudukan penjelasan UUD 1945 sering kali
diperlakukan dan mempunyai kekuatan
hukum seperti pasal-pasal (batang tubuh)
UUD 1945

Adapun rangkaian dan hal-hal pokok perubahan UUD Negara
Republik Indonesia tahun 1945 dapat digambarkan seperti di bawah
ini (Sumber: Sekretariat Jenderal MPR 2005):
Dasar Pemikiran
Perubahan
Sebelum 1. Kekuasaan tertinggi
Tuntutan Reformasi Perubahan
1. Amandemen UUD ditangan MPR.
Jumlah : 2. Kekuasaan yang
1945. • 16 bab.
2. Penghapusan doktrin sangat besar pada
• 37 pasal presiden.
dwi fungsi ABRI. • 49 ayat
3. Penegakan hukum, 3. Pasal-pasal multitafsir.
• 4 pasal 4. Pengaturan lembaga
HAM, dan pemberan- Aturan
tasan KKN. negara oleh presiden
Peralihan. melalui pengajuan
4. Otonomi daerah. • 2 ayat Aturan
5. Kekebasan pers. UU.
Tambahan. 5. Praktik
6. Mewujudkan • Penjelasan.
kehidupan demokrasi. ketatanegaraan tidak
sesuai de-ngan jiwa
Pembukaan UUD
1945.


D. SIKAP POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN UUD 1945 HASIL
PERUBAHAN
Sebagai warga negara, kalian hendaknya mampu menampilkan sikap
positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil perubahan (amandeman).
Sikap positif tersebut antara lain:
1. menghargai upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa dan para
politisi yang dengan gigih memperjuangkan
2. reformasi tatanan kehidupan bernegara yang diatur dalam UUD
1945 sebelum perubahan,
3. menghargai upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara
khususnya MPR yang telah melakukan perubahan terhadap UUD
1945,
4. menyadari manfaat hasil perubahan UUD 1945,
5. mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD
1945 hasil perubahan,
6. mematuhi aturan dasar hasil perubahan UUD 1945,
7. berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan aturan hasil perubahan UUD 1945,
8. menghormati dan melaksanakan aturan-aturan lain di bawah UUD
1945 temasuk tata tertib sekolah.

Uji Kompetensi
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan
jawaban yang benar!
1. Konstitusi (constitution) sering diartikan sebagai.....
a. Undang-Undang Dasar
b. Konvensi
c. Peraturan
d. Norma
2. UUD merupakan konstitusi yang tertulis adalah pendapat
dari....
a. Karl Marx
b. Tracy
c. Kusnardi dan Ibrahim
d. Sri Soemantri

3. Kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan terpelihara dalam praktik
ketatanegaraan, ialah pengertian dari.....
a. Sanksi
b. Norma
c. Undang-Undang Dasar
d. Konvensi
4. Naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari
badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan
pokok-pokok cara kerja badan-badan, pendapat....
a. K.C.Wheare
b. E.C.S.Wade dan G.Philips
c. C.F. Strong
d. Sri Soemantri


5. Lembaga-lembaga tinggi negara:
i. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
ii. Presiden
iii. Dewan Pertimbanagan Agung (DPA)
iv. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
v. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
vi. Mahkamah Agung (MA)
Terdapat pada tata urutan UUD 1945 periode....
a. 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
b. berlakunya Konstitusi RIS 1949
c. Berlakunya UUDS 1950
d. 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999


6. Berdasarkan UUDS 1950 sistem pemerintahan yang digunakan
adalah ...
a. Sistem Presidensial
b. Sistem Campuran
c. Sistem Parlementer
d. Sistem Pemisahan Kekuasaan
7. Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai
menteri-menteri negara. Hal ini merupakan penyimpangan pada
masa.....
a. Awal kemerdekaan
b. Orde Baru
c. Orde Lama
d. Masa reformasi


8. Di bawah ini merupakan penyimpangan konstitusi pada masa
Orde Lama, Kecuali ...
a. Pengangkatan presiden seumur hidup
b. Menggunakan sistem pemerintahan parlementer
c. Membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955
d. Adanya produk peraturan dalam bentuk penetapan presiden
9. Di bawah ini merupakan kesepakatan dasar dalam melakukan
perubahan, Kecuali ...
a. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
b. Melakukan perubahan dengan cara addendum
c. Mempertegas/menggunakan sistem pembagian kekuasaan
d. Mempertahankan Negara kesatuan


10. UUD 1945 (sebelum amandemen) mengandung pasal-pasal
yang terlalu luwes (fleksibel) sehingga ...
a. Mendorong terjadinya perpecahan
b. Sulit untuk dipahami
c. Mendorong berkembangnya korupsi
d. Dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir)
II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Sebutkan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945
sesudah amandemen!
2. Apakah isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959!
3. Apakah yang dimaksud pemerintahan konstitusional!
4. Jelaskan tentang akibat penyimpangan konstitusional!
5. Sebutkan 2 contoh penyimpangan terhadap UUD 1945 pada
masa orde baru!

Kunci jawab:
I. Objektif
1. A 6. C
2. C 7. C
3. D 8. B
4. B 9. B
5. A 10. D
II. URAIAN
1. MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY
2. Jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara, susunan
ketatanegaraan suatu negara, pembagian dan pembatasan tugas
ketatanegaraan.
3. Pemerintah yg berdasarkan kepada konstitusi atau UUD
4. Menyebabkan krisis konstitusional, yg akan menimbulkan krisis
politik yg berkepanjangan dalam berbagai kehidupan masyarakat
5. MPR tdk akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta
melaksanakan secara murni dan konsekuen,dll.


Handout siswa

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Handout siswa

Similar to Handout siswa (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Handout siswa