Dokumen tersebut membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada manusia sejak lahir, sedangkan KAM merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan agar HAM dapat terpenuhi. Dokumen tersebut juga menjelaskan hubungan antara HAM dan KAM dalam nilai-nilai P
2. HAM
Seperangkat Hak yang melekat pada hakikat
keberadaan manusia sebaga makhluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah
Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,
dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.
Pasal 1 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM
3. Karakteristik HAM
HAM Merupakan hak alamiah yang melekat
dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke
dunia.
HAM Merupakan instrumen untuk menjaga harkat
dan martabat manusia sesuai dengan kodrat
kemanusiaannya yang luhur.
4. CIRI CIRI KHUSUS HAM
Universal
Hak asasi manusia
berlaku untuk semua
orang tanpa
memandang status,
suku bangsa, gender
atau perbedaan
lainnya
Hakiki
Hak asasi manusia
adalah hak asasi
semua umat
manusia yang sudah
ada sejak lahir
01 02 03
Tidak dapat di cabut
Hak asasi manusia tidak
dapat dicabut atau
diserahkan kepada
pihak lain
04
Tidak dapat di dibagi
Semua orang berhak
mendapatkan sema hak,
baik hak sipil, politik,
ekonomi, serta social
dan budaya
5. KAM
Kewajiban dasar manusia merupakan seperangkat
kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak
memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi
Manusia.
Pasal 1 UU ayat (2) No.39 tahun 1999 tentang
HAM
7. Hak dan kewajiban Asasi Manusia dalam nilai
dasar Pancasila
Menjamin hak kemerdakaan untuk memeluk
gama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk
menghormati perbedaan agama.
Menempatkan hak setiap warga negara pada
kedudukan yang samadalam hukum serta memiliki
kewajiban dan hak hak yang sama untuk mendapatkan
jaminan dan perlindungan hukum.
Sila Pertama
Sila Kedua
8. Hak dan kewajiban Asasi Manusia dalam nilai
dasar Pancasila
Mengamanatkan unsur pemersatu di anatara
warga dengan semangat gotong royong dan
semangat persaudaraan
Menghargai hak setiap warga negara untuk
bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa
tekanan, paksaan atau intervensi yang membelenggu
hak hak partisipasi rakyat.
Sila Ketiga
Sila Keempat
9. Hak dan kewajiban Asasi Manusia dalam nilai
dasar Pancasila
Mengakui hak milik perorangan dan melindungi
pemanfaatannya oleh negara serta memberi
kesempatan sebesar besarnya kepada
masyarakat
Sila Kelima
11. CREDITS:
This presentation template was created by
Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics
& images by Freepik
Faktor Pelanggaran HAM
FAKTOR INTERNAL
Sikap Egois
Menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut hak nya,
sementara kewajibannya sering diabaikan
Rendahnya Kesadaran HAM
Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak
asasi yang harus dihormati
Sikap tidak toleran
Menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak
menghormati atas kedudukan atau keeradaan orang lain
12. CREDITS:
This presentation template was created by
Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics
& images by Freepik
Faktor Pelanggaran HAM
FAKTOR EKSTERNAL
Penyalahgunaan Kekuasaan
Ketidaktegasan Aparat Penegak Hukum
Penyalahgunaan Ekonomi
Kesenjangan Sosial
14. Pelanggaran HAM Di
Indonesia
- Kerusuhan Tanjung Priok 12 September 1984. Berdampak 24
orang tewas, 34 luka berat, da 19 orang luka ringan. Keputusan
Majelis Hakim menyatakan 14 terdakwa bebas.
- Penembakan Mahasiswa Universitas Trisakti 12 Mei 1998.
Berdampak 4 mahasiswa tewas. Mahkamah Militer memvonis 2
terdakwa 4 bulan penjara, 4 terdakwa 2 – 5 bulan penjara, dan 9
terdakwa 3 – 9 tahun penjara
- Penculikan Aktivis 1997/1998. Berdampak 23 orang hilang, (9
orang dinyatakan bebas, dan 13 orang belum ditemukan sampai
saat ini).
15. Upaya Penegakkan HAM
Upaya
Pemerintah
dalam
menegakkan
HAM
- Pembentukan Komnas HAM (9 Juni 1993)
Lembaga negara mandiri setingkat Lembaga negara lainnya yang
berfungsi sebagai Lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan,
pemantauan dan mediasi HAM.
- Pembentukan Instrumen HAM
Berupa peraturan undang undang dan Lembaga Lembaga penegak
HAM, seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM.
- Pembentukan Pengadilan HAM
Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan
dapat melindungi Hak Asasi Manusia, baik perorangan ataupun
masyarakat.