Dokumen tersebut berisi Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) untuk tiga jenis Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan, yaitu bagi PNS yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional, PNS yang alih jabatan, dan PNS yang disesuaikan/inpassing. RBPMD ini mencakup tujuan, materi pembelajaran, jumlah jam pelajaran, peserta, pengajar, dan referensi/dasar hukum untuk masing-masing

1. -1-
LAMPIRAN :
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA DIKLAT
1. RBPMD Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Bagi Peserta Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan
a. RBPMD Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang Diangkat dalam Formasi Jabatan Fungsional
JENIS DAN MATERI JUMLAH PENGAJAR/ REFERENSI/
TUJUAN PESERTA
NAMA DIKLAT PEMBELAJARAN JAMPEL FASILITATOR DASAR HUKUM
2 3 4 5 6 7 8
Diklat Meningkatkan 1. Gambaran Umum Jabatan 3 JP 1. Berijazah paling 1. Kementerian 1. Undang-Undang
Pembentukan kompetensi Fungsional Pengawas rendah Sarjana PAN dan RB; Nomor 8 Tahun 1974
Pengawas peserta Diklat Pemerintahan. Strata (S1) atau 2. Badan tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Pembentukan 2. Otonomi Daerah dan 10 JP Diploma IV Kepegawaian Kepegawaian
Bagi PNS yang Pengawas Pemerintahan Umum. sesuai dengan Negara; sebagaimana telah
Diangkat dalam Pemerintahan 3. Ruang lingkup Pengawasan 10 JP kualifikasi yang 3. Kementerian diubah dengan
Formasi Jabatan Pertama agar Administrasi Umum. ditentukan Dalam Negeri: Undang-Undang
Fungsional mampu 4. Pemahaman tentang 6 JP instansi a. Sekretariat Nomor 43 Tahun
memahami Pengawasan Dekon & Tugas pembina; Jenderal; 1999
peran dan Pembantuan. 2. Setiap unsur b. Inspektorat 2. Undang-Undang
pembagian tugas 5. Pemahaman tentang 6 JP penilaian Jenderal; Nomor 32 Tahun
pengawasan Pembinaan atas Pelaksanaan prestasi kerja c. Badan 2004 tentang
urusan Urusan Pemerintahan atas dan Diklat; Pemerintahan
pemerintahan di penerapan SPM & NSP. pelaksanaan 4. Pemerintah sebagaimana telah
daerah sesuai 6. Ruang lingkup Pengawasan 6 JP pekerjaan Provinsi: diubah beberapa
dengan Substantif Urusan dalam Daftar a. Sekretariat kali, terakhir dengan
ketentuan Pemerintahan. Penilaian Daerah; Undang-Undang
peraturan 7. Pengawasan Pengaduan 6 JP Pelaksanaan b. Badan Nomor 12 Tahun
perundang- Masyarakat. Pekerjaan (DP3) Diklat; 2008
undangan. 8. Evaluasi Penyelenggaraan 6 JP paling rendah c. Badan 3. Peraturan
Pemda. bernilai baik Kepegawaia Pemerintah Nomor

2. -2-
9. Etika Pengawas 6 JP dalam 1 (satu) n Daerah. 14 Tahun1994
Pemerintahan dan Standart tahun terakhir; 5. Praktisi/Pakar; 4. Peraturan
Audit APIP. dan diusulkan 6. Widyaiswara. Pemerintah Nomor
10.Dasar-dasar Teknik 6 JP oleh pejabat 16 Tahun1994
Pengawasan. yang 5. Peraturan
11.Pemahaman Psikologi 6 JP berwenang. Pemerintah Nomor
Pengawasan. 3. PNS yang 101 Tahun 2000
12.Pengawasan Kemampuan 6 JP mengisi 6. Peraturan
kelembagaan. lowongan Pemerintah Nomor
13.Pemberdayaan masyarakat. 4 JP formasi 79 Tahun 2005
14.Kebijakan Pendidikan tentang 6 JP Pengawas 7. Peraturan
Sarana dan prasarana. Pemerintahan Pemerintah Nomor
15.Pengawasan SDM kesehatan , 6 JP melalui 38 Tahun 2007
obat dan perbekalan pengangkatan 8. Peraturan Menteri
kesehatan. pertama Calon PAN & RB Nomor 15
16.Pengawasan Kepemudaan dan 6 JP Pegawai Negeri Tahun 2009
olahraga. Sipil (CPNS). 9. Peraturan Bersama
17.Pengawasan bidang 6 JP
Mendagri dan Kepala
ketenagakerjaan. BKN Nomor 22 dan
18.Pengawasan pengelolaan 4 JP
Nomor 03 Tahun
umum ketahanan pangan. 2010
19.Pengawasan perhubungan 4 JP
10. Permendagri Nomor
darat. 47 Tahun 2010
20.Pengawasan pos dan 4 JP
11.Peraturan
telekomunikasi. perundangan lainnya
21.Pengawasan bidang sosial. 4 JP
yang terkait.
22.Pengawasan bidang pekerjaan 6 JP
umum.
23.Pengawasan bidang kelautan 4 JP
dan perikanan.
24.Pengawasan pertanian bidang 6 JP
tanaman holtikultura,
perkebunan.
25.Pengawasan bidang 6 JP
kehutanan.
26.Pengawasan bidang 6 JP
perindustrian.
27.Pengawasan bidang 6 JP
perdagangan.
28.Pengawasan bidang energi 6 JP
dan SDM meliputi mineral,

3. -3-
batubara, panas bumi dan air
tawar.
29.Pengawasan tugas 8 JP
perbantuan di
kabupaten/kota dan desa.
30.Analisis kasus. 10 JP
31.Pemaparan hasil analisis. 10 JP
32.Penyusunan Laporan hasil 10 JP
pengawasan.
33.Karya Tulis Ilmiah. 10 JP
34.Pengarahan/Orientasi 8 JP
Program Diklat.
- Jam Pimpinan
- Pengarahan Program
Diklat
- Dinamika Kelompok
35.Evaluasi Program. 2 JP
- Pre Test
- Post Test
36.Seremoni 1 JP
- Pembukaan
- Penutupan
TOTAL 220 JP
b. RBPMD Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang Alih Jabatan

4. -4-
JENIS DAN TUJUAN MATERI JUMLAH PESERTA PENGAJAR/ REFERENSI/
NAMA DIKLAT PEMBELAJARAN JAMPEL FASILITATOR DASAR HUKUM
2 3 4 5 6 7 8
Diklat Meningkatkan 1. Gambaran Umum 3 JP 1. Berijazah paling 1. Kementerian 1. Undang-Undang
Pembentukan kompetensi Jabatan Fungsional rendah Sarjana PAN dan RB; Nomor 8 Tahun 1974
Pengawas peserta Diklat Pengawas Pemerintahan. Strata (S1) atau 2. Badan tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Pengawas 2. Pengawasan Kebijakan 4 JP Diploma IV Kepegawaian Kepegawaian
Bagi PNS yang Pemerintahan Pemerintahan Daerah. sesuai dengan Negara; sebagaimana telah
Alih Jabatan peserta Alih 3. Pengawasan atas 10 JP kualifikasi yang 3. Kementerian diubah dengan
Jabatan agar Pelaksanaan Urusan ditentukan Dalam Negeri: Undang-Undang
mampu Pemerintahan dalam instansi a. Sekretariat Nomor 43 Tahun
memahami Penerapan SPM & NSP. pembina; Jenderal; 1999
peran dan 4. Pengawasan Administrasi 9 JP 2. Setiap unsur b. Inspektorat 2. Undang-Undang
pembagian tugas Umum. penilaian Jenderal; Nomor 32 Tahun
pengawasan 5. Pengawasan Substantif 10 JP prestasi kerja c. Badan 2004 tentang
urusan Urusan Pemerintahan. dan Diklat; Pemerintahan
pemerintahan di 6. Pengawasan Dekon & TP 10 JP pelaksanaan 4. Pemerintah sebagaimana telah
daerah sesuai (khusus Pengawas pekerjaan Provinsi: diubah beberapa
dengan Pemerintahan Tingkat dalam Daftar a. Sekretariat kali, terakhir dengan
ketentuan Pusat). Penilaian Daerah; Undang-Undang
peraturan 7. Pengawasan Pengaduan 10 JP Pelaksanaan b. Badan Nomor 12 Tahun
perundang- Masyarakat. Pekerjaan (DP3) Diklat; 2008
undangan. 8. Konsepsi Evaluasi 9 JP paling rendah c. Badan 3. Peraturan
Pemda. bernilai baik Kepegawaia Pemerintah Nomor
9. Etika Pengawas 9 JP dalam 1 (satu) n Daerah. 14 Tahun1994
Pemerintahan dan tahun terakhir; 5. Praktisi/Pakar; 4. Peraturan
Standart Audit APIP. dan diusulkan 6. Widyaiswara. Pemerintah Nomor
10.Teknik Pengawasan. 9 JP oleh pejabat 16 Tahun1994
11.Psikologi Pengawasan. 9 JP yang 5. Peraturan
12.Analisis kasus. 9 JP berwenang. Pemerintah Nomor
13.Pemaparan hasil analisis. 9 JP 3. PNS yang akan 101 Tahun 2000
14.Penyusunan Laporan 10 JP diangkat ke 6. Peraturan
hasil pengawasan. dalam jabatan Pemerintah Nomor
15.Teknik Penulisan Karya 9 JP fungsional 79 Tahun 2005
Tulis Ilmiah. pengawas 7. Peraturan
16.Pengarahan/Orientasi 8 JP pemerintahan Pemerintah Nomor
Program Diklat. melalui 38 Tahun 2007
- Jam Pimpinan perpindahan
- Pengarahan Program dari jabatan 8. Peraturan Menteri
Diklat lain dengan PAN & RB Nomor 15

5. -5-
- Dinamika Kelompok pangkat Penata Tahun 2009
17.Evaluasi Program. 2 JP Muda, 9. Peraturan Bersama
- Pre Test Golongan Mendagri dan Kepala
- Post Test Ruang III/a BKN Nomor 22 dan
18.Seremoni 1 JP atau pangkat Nomor 03 Tahun
- Pembukaan Penata Muda 2010
- Penutupan Tingkat I, 10. Permendagri Nomor
Golongan 47 Tahun 2010
Ruang III/b. 11. Peraturan
perundangan lainnya
yang terkait.
TOTAL 140 JP
c. RBPMD Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang disesuaikan/inpassing

6. -6-
JENIS DAN TUJUAN MATERI JUMLAH PESERTA PENGAJAR/ REFERENSI/
NAMA DIKLAT PEMBELAJARAN JAMPEL FASILITATOR DASAR HUKUM
2 3 4 5 6 7 8
Diklat Meningkatkan 1. Gambaran Umum Jabatan 3 JP 1. Berijazah paling 1. Kementerian 1. Undang-Undang
Pembentukan kompetensi Fungsional Pengawas rendah Sarjana PAN dan RB; Nomor 8 Tahun 1974
Pengawas peserta Diklat Pemerintahan. Strata (S1) atau 2. Badan tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Pengawas 2. Pengawasan Kebijakan 4 JP Diploma IV Kepegawaian Kepegawaian
Bagi PNS yang Pemerintahan Pemerintahan Daerah. sesuai dengan Negara; sebagaimana telah
disesuaikan peserta 3. Pengawasan atas 10 JP kualifikasi yang 3. Kementerian diubah dengan
/inpassing Inpassing agar Pelaksanaan Urusan ditentukan Dalam Negeri: Undang-Undang
mampu Pemerintahan dalam instansi a. Sekretariat Nomor 43 Tahun
memahami Penerapan SPM & NSP. pembina; Jenderal 1999
peran dan 4. Pengawasan Administrasi 10 JP 2. Setiap unsur b. Inspektorat 2. Undang-Undang
pembagian tugas Umum. penilaian Jenderal Nomor 32 Tahun
pengawasan 5. Pengawasan Substantif 10 JP prestasi kerja c. Badan 2004 tentang
urusan Urusan Pemerintahan. dan Diklat. Pemerintahan
pemerintahan di 6. Pengawasan Dekon & TP 10 JP pelaksanaan 4. Pemerintah sebagaimana telah
daerah sesuai (khusus Pengawas pekerjaan Provinsi: diubah beberapa
dengan Pemerintahan Tingkat dalam Daftar a. Sekretariat kali, terakhir dengan
ketentuan Pusat). Penilaian Daerah; Undang-Undang
peraturan 7. Pengawasan Pengaduan 6 JP Pelaksanaan b. Badan Nomor 12 Tahun
perundang- Masyarakat. Pekerjaan (DP3) Diklat; 2008
undangan. 8. Dasar-dasar Evaluasi 10 JP paling rendah c. Badan 3. Peraturan
Penyelenggaraan Pemda. bernilai baik Kepegawaia Pemerintah Nomor
9. Psikologi Pengawasan. 6 JP dalam 1 (satu) n Daerah. 14 Tahun1994
10.Analisis kasus. 10 JP tahun terakhir; 5. Praktisi/Pakar; 4. Peraturan
11.Pemaparan hasil analisis. 10 JP dan diusulkan 6. Widyaiswara. Pemerintah Nomor
12.Penyusunan Laporan hasil 10 JP oleh pejabat 16 Tahun1994
pengawasan. yang 5. Peraturan
13.Teknik Penulisan Karya Tulis 10 JP berwenang. Pemerintah Nomor
Ilmiah. 3. PNS yang akan 101 Tahun 2000
14.Pengarahan/Orientasi 8 JP diangkat ke 6. Peraturan
Program Diklat dalam jabatan Pemerintah Nomor
- Jam Pimpinan fungsional 79 Tahun 2005
- Pengarahan Program pengawas 7. Peraturan
Diklat pemerintahan Pemerintah Nomor
- Dinamika Kelompok melalui 38 Tahun 2007
15.Evaluasi Program 2 JP perpindahan 8. Peraturan Menteri
- Pre Test dari jabatan PAN & RB Nomor 15
- Post Test lain yang Tahun 2009

7. -7-
16.Seremoni 1 JP melaksanakan 9. Peraturan Bersama
- Pembukaan tugas di Mendagri dan Kepala
- Penutupan inspektorat di BKN Nomor 22 dan
bidang Nomor 03 Tahun
pengawasan 2010
pada saat 10. Permendagri Nomor
terbitnya 47 Tahun 2010
peraturan ini 11.Peraturan
(inpassing). perundangan lainnya
yang terkait.
TOTAL 120 JP
2. RBPMD Diklat Berjenjang Pengawas Pemerintahan
a. RBPMD Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Bagi Peserta Diklat Jenjang Muda
JENIS DAN TUJUAN MATERI JUMLAH PESERTA PENGAJAR/ REFERENSI/

8. -8-
NAMA DIKLAT PEMBELAJARAN JAMPEL FASILITATOR DASAR HUKUM
2 3 4 5 6 7 8
Diklat Jabatan Meningkatkan 1. Gambaran Umum Jabatan 3 JP 1. Berijazah paling 1. Kementerian PAN 1. Undang-Undang Nomor
Fungsional Pengawas kompetensi Fungsional Pengawas rendah Sarjana dan RB; 8 Tahun 1974 tentang
Pemerintahan Bagi peserta Diklat Pemerintahan. Strata (S1) atau 2. Badan Pokok-Pokok
Peserta Diklat Jenjang Pengawas 2. Pengawasan atas pelaksanaan 8 JP Diploma IV sesuai Kepegawaian Kepegawaian
Muda. Pemerintahan RKA-SKPD, untuk urusan wajib dengan Negara; sebagaimana telah
Muda agar dan urusan pilihan. kualifikasi yang 3. Kementerian diubah dengan Undang-
mampu 3. Pengawasan teknis Penerapan 8 JP ditentukan Dalam Negeri: Undang Nomor 43
menganalisa SPM/NSPK. instansi pembina; a. Sekretariat Tahun 1999
kebutuhan dan 4. Pengawasan pelaksanaan urusan 6 JP 2. Setiap unsur Jenderal; 2. Undang-Undang Nomor
hambatan dalam kependudukan dan catatan sipil. penilaian prestasi b. Inspektorat 32 Tahun 2004 tentang
kegiatan 5. Pengawasan terhadap perangkat 6 JP kerja dan Jenderal; Pemerintahan
pengawasan. daerah dalam pelaksanaan pelaksanaan c. Badan Diklat; sebagaimana telah
Otonomi daerah dan pekerjaan dalam 4. Pemerintah diubah beberapa kali,
pemerintahan umum. Daftar Penilaian Provinsi: terakhir dengan
6. Pengawasan pemberdayaan adat 6 JP Pelaksanaan a. Sekretariat Undang-Undang Nomor
dan pengembangan kehidupan Pekerjaan (DP3) Daerah; 12 Tahun 2008
sosial budaya masyarakat. paling rendah b. Badan Diklat; 3. Peraturan Pemerintah
7. Pengawasan Kebijakan 6 JP bernilai baik c. Badan Nomor 14 Tahun1994
pembiayaan pendidikan dan dalam 1 (satu) Kepegawaian 4. Peraturan Pemerintah
tenaga kependidikan. tahun terakhir; Daerah. Nomor 16 Tahun1994
8. Pengawasan kebijakan 6 JP dan diusulkan 5. Praktisi/Pakar; 5. Peraturan Pemerintah
pembiayaan kesehatan. oleh pejabat yang 6. Widyaiswara. Nomor 101 Tahun
9. Pengawasan ketenagakerjaan. 4 JP berwenang. 2000
10. Pengawasan keamanan pangan. 4 JP 3. PNS yang telah 6. Peraturan Pemerintah
11. Pengawasan perhubungan 4 JP menduduki
Nomor 79 Tahun 2005
perkeretaapian. jabatan
7. Peraturan Pemerintah
12. Pengawasan kebijakan sarana 4 JP fungsional
Nomor 38 Tahun 2007
komunikasi dan diseminasi pengawas
8. Peraturan Menteri PAN
informasi. pemerintahan
6 JP dan akan naik & RB Nomor 15 Tahun
13. Pengawasan kebijakan sosial,
setingkat lebih 2009
perencanaan bidang sosial,
sarana dan prasarana sosial, dan tinggi mengalami 9. Peraturan Bersama
sistem informasi kesejahteraan kenaikan jenjang Mendagri dan Kepala
sosial. jabatan BKN Nomor 22 dan
14. Pengawasan pekerjaan umum 4 JP fungsional Nomor 03 Tahun 2010
perkotaan dan pedesaan serta pengawas 10. Permendagri Nomor 47
jasa konstruksi. pemerintahan Tahun 2010
15. Pengawasan pelaksanaan urusan 4 JP dari tingkat 12. Peraturan
bidang kelautan dan perikanan pertama ke perundangan lainnya
meliputi umum, perikanan tingkat muda yang terkait.

9. -9-
tangkap dan perikanan budidaya. atau dari pangkat
16. Pengawasan peternakan dan 4 JP Penata, Golongan
kesehatan hewan. Ruang III/c ke
17. Pengawasan bidang kehutanan. 4 JP pangkat Penata
18. Pengawasan perdagangan dalam 4 JP Tingkat I,
negeri. Golongan Ruang
19. Pengawasan energi dan sumber 4 JP III/d.
daya mineral: geologi,
ketenagakerjaan, pendidikan dan
pelatihan.
20. Pengawasan tugas pembantuan 6 JP
di kabupaten/kota dan desa.
21. Pengawasan atas pengaduan 4 JP
masyarakat atas indikasi
hambatan dalam pelayanan
masyarakat.
22. Evaluasi penyelenggaraan 6 JP
pemerintahan kecamatan dan
desa/kelurahan atau sebutan
lainnya.
23. Evaluasi laporan akuntabilitas 6 JP
SKPD Provinsi dan SKPD
Kabupaten/Kota.
24. Analisis kasus. 8 JP
25. Pemaparan hasil analisis. 8 JP
26. Penyusunan Laporan hasil 8 JP
Pengawasan.
27. Teknik Penulisan Karya Tulis 8 JP
Ilmiah.
28. Pengarahan/Orientasi Program 8 JP
Diklat
- Jam Pimpinan
- Pengarahan Program Diklat
- Dinamika Kelompok
29. Evaluasi Program 2 JP
- Pre Test
- Post Test
30. Seremoni 1 JP
- Pembukaan
- Penutupan
TOTAL 160 JP

10. -10-
b. RBPMD Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Bagi Peserta Diklat Jenjang Madya
JENIS DAN TUJUAN MATERI JUMLAH PESERTA PENGAJAR/ REFERENSI/
NAMA DIKLAT PEMBELAJARAN JAMPEL FASILITATOR DASAR HUKUM
2 3 4 5 6 7 8
Diklat Jabatan Meningkatkan 1. Gambaran Umum Jabatan 3 JP 1. Berijazah paling 1. Kementerian 1. Undang-Undang

11. -11-
Fungsional kompetensi Fungsional Pengawas rendah Sarjana PAN dan RB; Nomor 8 Tahun
Pengawas peserta Diklat Pemerintahan. Strata (S1) atau 2. Badan 1974 tentang Pokok-
Pemerintahan Bagi Pengawas 2. Pengawasan atas 3 JP Diploma IV Kepegawaian Pokok Kepegawaian
Peserta Diklat Pemerintahan pelaksanaan RPJMD, Renstra sesuai dengan Negara; sebagaimana telah
Jenjang Madya. Madya agar SKPD, RKPD, renja SKPD, kualifikasi yang 3. Kementerian diubah dengan
mampu dan KUA untuk urusan wajib ditentukan Dalam Negeri: Undang-Undang
menganalisa dan urusan pilihan. instansi a. Sekretariat Nomor 43 Tahun
kebutuhan dan 3. Pengawasan kebijakan 3 JP pembina; Jenderal; 1999
hambatan keuangan daerah dan 2. Setiap unsur b. Inspektorat 2. Undang-Undang
dalam kegiatan barang/ aset daerah. penilaian Jenderal; Nomor 32 Tahun
pengawasan. 4. Pengawasan pelaksanaan 3 JP prestasi kerja c. Badan 2004 tentang
urusan wajib bidang dan Diklat; Pemerintahan
kesbangpol dalam negeri . pelaksanaan 4. Pemerintah sebagaimana telah
5. Pengawasan Otonomi daerah 3 JP pekerjaan Provinsi: diubah beberapa
dan pemerintahan umum. dalam Daftar a. Sekretariat kali, terakhir dengan
6. Pengawasan Administrasi 3 JP Penilaian Daerah; Undang-Undang
keuangan daerah. Pelaksanaan b. Badan Nomor 12 Tahun
7. Pengawasan pemberdayaan 3 JP Pekerjaan Diklat; 2008
masyarakat desa, adat dan (DP3) paling c. Badan 3. Peraturan
pengembangan kehidupan. rendah bernilai Kepegawaian Pemerintah Nomor
8. Pengawasan Kebijakan 3 JP baik dalam 1 Daerah. 14 Tahun1994
pendidikan dan standar, (satu) tahun 5. Praktisi/Pakar; 4. Peraturan
kurikulum dan mutu terakhir; dan 6. Widyaiswara. Pemerintah Nomor
pendidikan. diusulkan oleh 16 Tahun1994
9. Pengawasan manajemen 3 JP pejabat yang 5. Peraturan
kesehatan. berwenang. Pemerintah Nomor
10.Pengawasan 3 JP 3. PNS yang telah 101 Tahun 2000
ketenagakerjaan. menduduki 6. Peraturan
11.Pengawasan ketahanan 3 JP jabatan Pemerintah Nomor
pangan. fungsional 79 Tahun 2005
12.Pengawasan perhubungan 3 JP pengawas 7. Peraturan
laut & perhubungan udara. pemerintahan Pemerintah Nomor
13.Pengawasan kebijakan 3 JP dan akan naik 38 Tahun 2007
sosial , perencanaan bidang setingkat lebih 8. Peraturan Menteri
sosial, PSKS, dan pembinaan tinggi PAN & RB Nomor 15
tenaga fungsional pekerja mengalami Tahun 2009
sosial. 3 JP kenaikan 9. Peraturan Bersama
14.Pengawasan bina marga dan jenjang jabatan Mendagri dan
penataan ruang. 3 JP fungsional Kepala BKN Nomor
15.Pengawasan bidang pengawas 22 dan Nomor 03
kehutanan. 3 JP pemerintahan

12. -12-
16.Pengawasan terhadap dari tingkat Tahun 2010
perencanaan dan program, muda ke
standarisasi, dan
pengawasan industri. 3 JP tingkat madya 10. Permendagri Nomor
17.Pengawasan Perdagangan atau dari pangkat 47 Tahun2010
luar negeri, kerjasama Penata tingkat I, 11.Peraturan
perdagangan internasional Golongan Ruang perundangan
dan pengembangan ekspor III/d ke pangkat lainnya yang terkait.
nasional. 3 JP pembina,
18.Pengawasan Transmigrasi. 3 JP Golongan Ruang
19.Pengawasan terhadap IV/a
peraturan daerah dan
perturan kepala daerah
tentang APBD, pajak daerah,
retribusi daerah, dan tata
ruang daerah. 3 JP
20.Pengawasan untuk tujuan
tertentu yang berkenaan
dengan berakhirnya masa
jabatan gubernur dan
bupati/walikota. 3 JP
21.Pengawasan atas pengaduan
masyarakat atas indikasi
penyalahgunaan wewenang
dan pengawasan indikasi
kolusi, korupsi dan
nepotisme. 3 JP
22.Evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan provinsi dan
pemerintahan kab/kota.
23.Evaluasi penyelenggaraan 3 JP
otonomi daerah provinsi dan
pemerintahan kab/kota. 3 JP
24. Evaluasi daerah otonom
baru provinsi dan daerah
otonom baru
kabupaten/kota. 3 JP
25.Evaluasi pemerintahan
kecamatan dan desa atau
sebutan lainnya. 3 JP
26.Evaluasi laporan

13. -13-
akuntabilitas komponen
kementerian. 8 JP
27.Analisis kasus. 8 JP
28.Pemaparan hasil analisis. 8 JP
29.Penyusunan Laporan hasil
pengawasan. 8 JP
30.Teknik Penulisan Karya Tulis
Ilmiah. 7 JP
31.Pengarahan/Orientasi
Program Diklat
- Jam Pimpinan
- Pengarahan Program
Diklat 2 JP
- Dinamika Kelompok
32.Evaluasi Program
- Pre Test 1 JP
- Post Test
33.Seremoni
- Pembukaan
- Penutupan
TOTAL 120 JP
BENTUK DAN PENULISAN STTPP DIKLAT PENGAWAS PEMERINTAHAN
1. Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan
a. Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang Diangkat dalam Formasi Jabatan Fungsional
FORMAT BAGIAN DEPAN

14. -14-
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
NOMOR : ……………………………………………
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, menyatakan bahwa :
Nama :
NIP :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi :
DINYATAKAN LULUS
Kualifikasi :
Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang Diangkat dalam Formasi Jabatan Fungsional Angkatan……Tahun ….. ,
yang diselenggarakan oleh ........................ dari tanggal……….sampai dengan ………………di ……………..dengan waktu 220 jam pelajaran.
Jakarta, …………………20XX
a.n. MENTERI DALAM NEGERI
Pas Photo
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4X6
………………………………………
FORMAT BAGIAN BELAKANG
DAFTAR MATERI PELAJARAN

15. -15-
1. Gambaran Umum Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan 18. Pengawasan pengelolaan umum ketahanan pangan.
2. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum. 19. Pengawasan perhubungan darat.
3. Ruang lingkup Pengawasan Administrasi Umum. 20. Pengawasan pos dan telekomunikasi.
4. Pemahaman tentang Pengawasan Dekon & Tugas Pembantuan. 21. Pengawasan bidang sosial.
5. Pemahaman tentang Pembinaan atas Pelaksanaan Urusan 22. Pengawasan bidang pekerjaan umum.
Pemerintahan atas penerapan SPM & NSP. 23. Pengawasan bidang kelautan dan perikanan.
6. Ruang lingkup Pengawasan Substantif Urusan Pemerintahan. 24. Pengawasan pertanian bidang tanaman holtikultura, perkebunan.
7. Pengawasan Pengaduan Masyarakat. 25. Pengawasan bidang kehutanan.
8. Evaluasi Penyelenggaraan Pemda. 26. Pengawasan bidang perindustrian.
9. Etika Pengawas Pemerintahan dan Standart Audit APIP. 27. Pengawasan bidang perdagangan.
10. Dasar-dasar Teknik Pengawasan. 28. Pengawasan bidang energi dan SDM meliputi mineral, batubara,
11. Pemahaman Psikologi Pengawasan. panas bumi dan air tawar.
12. Pengawasan Kemampuan kelembagaan. 29. Pengawasan tugas perbantuan di kabupaten/kota dan desa.
13. Pemberdayaan masyarakat. 30. Analisis kasus.
14. Kebijakan Pendidikan tentang Sarana dan prasarana. 31. Pemaparan hasil analisis.
15. Pengawasan SDM kesehatan , obat dan perbekalan kesehatan. 32. Penyusunan Laporan hasil pengawasan.
16. Pengawasan Kepemudaan dan olahraga. 33. Karya Tulis Ilmiah.
17. Pengawasan bidang ketenagakerjaan.
(tempat penyelenggaraan), …………………………..20XX
PENANGGUNGJAWAB PROGRAM
(SETINGKAT PEJABAT ESELON II)
NAMA
NIP
b. Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang Alih Jabatan
FORMAT BAGIAN DEPAN

16. -16-
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
NOMOR : ……………………………………………
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, menyatakan bahwa :
Nama :
NIP :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi :
DINYATAKAN LULUS
Kualifikasi :
Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang Alih Jabatan Angkatan……Tahun ….., yang diselenggarakan
oleh ................................ dari tanggal……….sampai dengan ………………di ……………..dengan waktu 140 jam pelajaran.
Jakarta, …………………20XX
a.n. MENTERI DALAM NEGERI
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pas Photo
4X6 ………………………………………
FORMAT BAGIAN BELAKANG
DAFTAR MATERI PELAJARAN

17. -17-
1. Gambaran Umum Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
2. Pengawasan Kebijakan Pemerintahan Daerah
3. Pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dalam Penerapan SPM dan NSP
4. Pengawasan Administrasi Umum
5. Pengawasan Substantif Urusan Pemerintahan
6. Pengawasan Dekonsentarasi dan Tugas Pembantuan (khusus Pengawasan Pemerintahan tingkat pusat)
7. Pengawasan Pengaduan Masyarakat
8. Konsepsi Evaluasi Pemda
9. Etika Pengawas Pemerintahan dan Standart Audit APIP
10.Teknik Pengawasan
11. Psikologi Pengawasan
12. Analisis Kasus
13. Pemaparan Hasil Analisis
14. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
15. Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah
(tempat penyelenggaraan), …………….20XX
PENANGGUNGJAWAB PROGRAM
(SETINGKAT PEJABAT ESELON II)
NAMA
NIP
c. Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang Disesuaiakan/inpassing
FORMAT BAGIAN DEPAN

18. -18-
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
NOMOR : ……………………………………………
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, menyatakan bahwa :
Nama :
NIP :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi :
TELAH MENGIKUTI
Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang disesuaiakan/inpassing Angkatan……Tahun …., yang diselenggarakan oleh
........................... dari tanggal……….sampai dengan ………………di …………….. dengan waktu 120 jam pelajaran.
Jakarta, …………………20XX
a.n. MENTERI DALAM NEGERI
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pas Photo
4X6 ………………………………………
FORMAT BAGIAN BELAKANG
DAFTAR MATERI PELAJARAN
1. Gambaran Umum Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan

19. -19-
2. Pengawasan Kebijakan Pemerintahan Daerah
3. Pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan dalam penerapan SPM dan NSPK
4. Pengawasan Administrasi Umum
5. Pengawasan Substantif Urusan Pemerintahan
6. Pengawasan Dekonsentarasi dan Tugas Pembantuan (Khusus Pengawasan Pemerintahan Tingkat Pusat)
7. Pengawasan Pengaduan Masyarakat
8. Dasar-Dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Psikologi Pengawasan
10. Analisis Kasus
11.Pemaparan Hasil Analisis
12.Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
13.Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah
(tempat penyelenggaraan), …………….20XX
PENANGGUNGJAWAB PROGRAM
(SETINGKAT PEJABAT ESELON II)
NAMA
NIP
2. Diklat Berjenjang Pengawas Pemerintahan
a. Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Bagi Peserta Diklat Jenjang Muda
FORMAT BAGIAN DEPAN

20. -20-
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
NOMOR : ……………………………………………
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, menyatakan bahwa :
Nama :
NIP :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi :
DINYATAKAN LULUS
Kualifikasi :
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Bagi Peserta Diklat Jenjang Muda Angkatan……Tahun ….., yang diselenggarakan
oleh ........................... dari tanggal……….sampai dengan ………………di …………….. dengan waktu 160 jam pelajaran.
Jakarta, …………………20XX
a.n. MENTERI DALAM NEGERI
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pas Photo
4X6 ………………………………………
FORMAT BAGIAN BELAKANG
DAFTAR MATERI PELAJARAN

21. -21-
1. Gambaran Umum Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan 16.Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Pengawasan Atas Pelaksanaan RKA-SKPD Untuk Urusan Wajib dan 17.Pengawasan Bidang Kehutanan
Urusan Pilihan 18.Pengawasan Perdagangan Dalam Negeri
3. Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NSPK
19.Pengawasan Energi dan Sumber Daya Mineral; Geologi,
4. Pengawasan Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
5. Pengawasan Terhadap Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah dan Pemerintahan Umum 20.Pengawasan Tugas Pembantuan Di Kabupaten/Kota dan Desa
6. Pengawasan Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial 21.Pengawasan Atas Pengaduan Masyarakat Atas Indikasi Hambatan
Budaya Masyarakat Dalam Pelayanan Masyarakat
7. Pengawasan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan dan Tenaga 22. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan
Kependidikan Desa/Kelurahan atau Sebutan lainnya
8. Pengawasan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan
23. Evaluasi Laporan Akuntabilitas SKPD Provinsi dan SKPD
9. Pengawasan Ketenagakerjaan
10.Pengawasan Keamanan Pangan Kabupaten/Kota
11.Pengawasan Perhubungan Perkeretaapian 24. Analisis Kasus
12.Pengawasan Kebijakan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi 25. Pemaparan Hasil Analisis
13.Pengawasan Kebijakan Sosial, Perencanaan Bidang Sosial, Sarana dan 26. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
Prasarana Sosial, dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial 27. Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah
14. Pengawasan Pekerjaan Umum Perkotaan dan Pedesaan Serta Jasa
Konstruksi
15.Pengawasan Pelaksanaan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan
Umum, Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
(tempat penyelenggaraan), …………….20XX
PENANGGUNGJAWAB PROGRAM
(SETINGKAT PEJABAT ESELON II)
NAMA
NIP
b. Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Bagi Peserta Diklat Jenjang Madya
FORMAT BAGIAN DEPAN

22. -22-
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
NOMOR : ……………………………………………
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, menyatakan bahwa :
Nama :
NIP :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi :
DINYATAKAN LULUS
Kualifikasi :
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Bagi Peserta Diklat Jenjang Madya Angkatan……Tahun ….., yang diselenggarakan
oleh ........................... dari tanggal……….sampai dengan ………………di …………….. dengan waktu 120 jam pelajaran.
Jakarta, …………………20XX
a.n. MENTERI DALAM NEGERI
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pas Photo
4X6
………………………………………
FORMAT BAGIAN BELAKANG
DAFTAR MATERI PELAJARAN

23. -23-
1. Gambaran Umum Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan 17. Pengawasan Perdagangan Luar Negeri, Kerjasama Perdagangan
2. Pengawasan atas Pelaksanaan RPJMD, RENSTRA SKPD, RKPD, Renja Internasional dan Pengembangan Ekspor Nasional
SKPD dan KUA Untuk Urusan Wajib dan Urusan Pilihan 18. Pengawasan Transmigrasi
3. Pengawasan Kebijakan Keuangan Daerah dan Barang/Aset Daerah 19. Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Pengawasan Pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Kesbangpol Dalam Tentang APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah
Negeri 20. Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu yang Berkenaan Dengan
5. Pengawasan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota.
6. Pengawasan Administrasi Keuangan Daerah 21. Pengawasan atas Pengaduan Masyarakat atas Indikasi Penyalahgunaan
7. Pengawasan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adat dan Pengembangan Wewenang dan Pengawasan Indikasi Kolusi
Kehidupan 22. Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi dan Pemerintahan
8. Pengawasan Kebijakan Pendidikan dan Standar Kurikulum dan Mutu Kab/Kota.
Pendidikan 23. Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi dan Daerah
9. Pengawasan Manajemen Kesehatan Otonom Baru Kabupaten/Kota
10. Pengawasan Ketenagakerjaan 24. Evaluasi Daerah Otonom Baru Provinsi dan Daerah Otonom Baru
11. Pengawasan Ketahanan Pangan Kabupaten
12. Pengawasan Perhubungan Laut dan Perhubungan Udara 25. Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa Atau Sebutan lainnya
13. Pengawasan Kebijakan Sosial, Perencanaan Bidang Sosial, PSKS Dan 26. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Komponen Kementerian
Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial 27. Analisis Kasus
14. Pengawasan Bina Marga dan Penataan Ruang 28. Pemaparan Hasil Analisis
15. Pengawasan Bidang Kehutanan 29. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
16.Pengawasan Terhadap Perencanaan dan Program Standardisasi dan 30. Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah
Pengawasan Industri
(tempat penyelenggaraan), …………….20XX
PENANGGUNGJAWAB PROGRAM
(SETINGKAT PEJABAT ESELON II)
NAMA
NIP
BENTUK DAN PENULISAN SERTIFIKAT

24. -24-
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT
NOMOR : ……………………………………………
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelengaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, menyatakan bahwa :
Nama :
NIP :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Telah mengikuti Sertifiksasi melalui Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah. Selanjutnya yang
bersangkutan dinyatakan KOMPETEN untuk melakukan Pengawasan Bidang ………………………………….. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.
Jakarta, …………………20XX
a.n. MENTERI DALAM NEGERI
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
………………………………………
MENTERI DALAM NEGERI,
REPUBLIK INDONESIA
ttd
GAMAWAN FAUZI
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
ttd
ZUDAN ARIF FAKRULLOH

25. -25-
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001