Makalah Etika dan Hukum Kesehatan

1. ANALISIS MATERI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG MENGATUR PELAYANAN KEPERAWATAN
DAN PRAKTIK MANDIRI
Disusun Oleh : Kelompok 5
Bayu Eka Kurniawan (22020122410012)

2. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor 26
Tahun 2019
Tentang
Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2014
Tentang keperawatan

3. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
2) Keperawatan
3
Adalah seseorang yang
telah lulus pendidikan
tinggi Keperawatan,
baik lulusan pendidikan
vokasi Keperawatan
maupun profesi
Keperawatan, baik
lulusan dari dalam
maupun luar negeri
yang diakui oleh
Pemerintah sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
Adalah kegiatan
pemberian asuhan
kepada individu,
keluarga, kelompok,
atau masyarakat, baik
dalam keadaan sakit
maupun sehat
3) Praktik
Keperawatan
Adalah pelayanan yang
diselenggarakan oleh
Perawat dalam bentuk
Asuhan Keperawatan
4) Pelayanan
Keperawatan
Adalah suatu bentuk
pelayanan profesional
yang merupakan
bagian integral dari
pelayanan kesehatan
yang didasarkan pada
ilmu dan kiat
Keperawatan ditujukan
kepada individu,
keluarga, kelompok,
atau masyarakat, baik
sehat maupun sakit.
1) Perawat

4. PENYELENGGARAAN PRAKTIK
KEPERAWATAN
Perawat menjalankan Praktik Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
dan/atau tempat lain sesuai dengan Klien sasarannya. Fasilitas Pelayanan
Kesehatan berupa tempat praktik mandiri Perawat, klinik, pusat kesehatan
masyarakat; dan/atau rumah sakit. Tempat lain sesuai dengan Klien
sasarannya meliputi rumah Klien, rumah jompo, panti asuhan, panti sosial,
perusahaan, sekolah, dan tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5. Selanjutnya,,,
Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat
bertugas sebagai pemberi Asuhan Keperawatan, penyuluh dan
konselor bagi Klien, pengelola Pelayanan Keperawatan, peneliti
Keperawatan, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan
wewenang dan/atau pelaksana tugas dalam keadaan
keterbatasan tertentu.

6. Perizinan
Perawat wajib memiliki Surat
Tanda Registrasi Perawat (STRP)
dalam melakukan Praktik
Keperawatan. Untuk
memperoleh STRP Perawat
harus memiliki sertifikat
kompetensi atau sertifikat
profesi dan persyaratan lain
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
STRP
Perawat untuk dapat melakukan
Praktik Keperawatan wajib
memiliki Surat lzin Praktik
Perawat (SIPP). SIPP diberikan
kepada Perawat yang telah
memiliki STRP. SIPP dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota. SIPP berlaku
untuk 1 (satu) Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.
SIPP

7. Hak dan Kewajiban
Perawat

8. 1) Memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai
dengan Standar Profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional,
dan ketentuan peraturan perundang-undangan
2) Memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien dan/atau keluarganya
3) Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan
4) Menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan
5) Menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik,
standar pelayanan, Standar Profesi, standar prosedur operasional,atau
ketentuan peraturan perundang-undangan
6) Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar
7) Memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang
sesuai denganharkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan serta nilai-nilai
agama
8) Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya, dan
9) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. 1) Menjaga kerahasiaan kesehatan Klien
2) Memperoleh persetujuan dari Klien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan
3) Melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar
Pelayanan Keperawatan dan ketentuan peraturan perundangundangan bagi Perawat yang
menjalankan praktik mandiri
4) Memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan
Keperawatan, Standar Profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan
perundang-undangan
5) Merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau tenaga kesehatan lain
yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya
6) Mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar
7) Memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai
tindakan Keperawatan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas
kewenangannya
8) Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai
dengan kompetensi Perawat, dan
9) Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

10. PRAKTIK
MANDIRI
PERAWAT
 Penyelenggaraan Praktik Keperawatan mandiri
dilakukan sesuai dengan standar dan kode etik. Praktik
Keperawatan mandiri dilaksanakan di tempat praktik
mandiri Perawat.
 Perawat yang menyelenggarakan Praktik Keperawatan
secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat harus
memenuhi persyaratan, selain ketentuan persyaratan
memperoleh SIPP. Persyaratan meliputi persyaratan
lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, serta obat dan
bahan habis pakai
 Peralatan yang harus dimiliki pada tempat praktik
mandiri Perawat meliputi peralatan Asuhan
Keperawatan yang diperlukan sesuai dengan pelayanan
yang diberikan. Peralatan Asuhan Keperawatan harus
dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

11. Selanjutnya,,,
 Obat bebas, obat bebas terbatas, dan bahan habis pakai yang dapat disimpan oleh
Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik
mandiri Perawat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
 Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik
mandiri Perawat harus melaksanakan pengelolaan limbah medis. Pengelolaan
limbah medis dapat dilakukan melalui kerjasama dengan institusi yang memiliki
instalasi pengelolaan limbah.
 Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik
mandiri Perawat dapat dibantu oleh tenaga kesehatan lain atau tenaga
nonkesehatan. Tenaga kesehatan lain harus memiliki surat izin praktik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Selanjutnya,,,
Perawat yang menyelenggarakan Praktik
Keperawatan secara mandiri di tempat praktik
mandiri Perawat wajib melakukan pencatatan
dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang
diberikan. Pencatatan wajib disimpan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pelaporan ditujukan ke pusat
kesehatan masyarakat di wilayah tempat praktik.

13. KASUS-KASUS ETIKA DAN HUKUM DI KEPERAWATAN JIWA
DAN PENYELESAIANNYA
MOJOKERTO, Praktik pemasungan terhadap orang
yang dianggap menderita gangguan jiwa masih saja terjadi.
Nur Kholis misalnya, pemuda di Desa Sugihan, Kecamatan
Soko, Mojokerto, Jawa Timur, itu dipasung warga setempat
atas permintaan keluarganya. Nur Kholis dipasung karena
sering disebutkan mengamuk dan hendak membunuh
ayahnya.
Nur Kholis sempat dibawa ke rumah sakit jiwa,
kemudian dokter dan perawat menganjurkan Nur Kholis
untuk di rehabilitasi namun keluarga menolaknya.
Akhirnya tim dokter dan perawat memberikan obat kepada
keluarga untuk diminumkan pada Nur Kholis di rumah.
Setelah 2 minggu, Nur Kholis tambah parah kemudian
dibawa oleh keluarganya masuk ke RSJ lagi.

14. Setelah dilakukan pemeriksaan dan anamnese
(wawancara) pada keluarganya, ternyata Nur Kholis
dipasung dirumah. Kemudian perawat dan tim dokter
menjelaskan tentang dampak pemasungan dan
menganjurkan Nur Kholis untuk direhabilitasi di RSJ
tapi keluaganya masih tetap menolaknya dengan keras.
Perawat dan tim Dokter mengalami dilema apakah
harus membiarkan pasien untuk pulang sesuai dengan
keinginan keluarga pasien dan membiarkan pasien di
pasung ataukah memaksa melakukan rehabilitasi untuk
memperbaiki kondisi kesehatan pasien?
Selanjutnya,,,

15. Kasus tersebut dapat ditinjau dari aspek Hukum dan Kode Etik
 ASPEK HUKUM
Dari Kasus Nur Kholis di atas, jika ditinjau dari aspek hukum maka ada beberapa dasar hukum yang
berkaitan dengan kasus diatas, antara lain :
1. Dasar hukum yang hukum yang melindungi tim kesehatan (termasuk perawat) jika tetap melakukan
tindakan sesuai dengan dengan keinginan keluarga Nur Kholis.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer HK.02.02/MenKes/148/I/2010 pasal 12 dalam
melaksanakan praktek, perawat wajib untuk :
 Menghormati hak pasien
 Melakukan rujukan
 Menyimpan Rahasia sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
 Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien atau klien dan pelayanan kesehatan yang
dibutuhkan
 Meminta persetujuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan
 Melakukan pencatatan Askep secara sistematis
OPINI KASUS

16. Undang – undang No. 36 tahun 2009 Tentang : Kesehatan
Pasal 5 ayat (3)
Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan
kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
Pasal 56 ayat (1)
Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang
akan diberikan kepadanya setelah menerima dan meahami informasi mengenai tindakan
tersebut secara lengkap.
Pasal 8
Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan
dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
Pasal 7
Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edokasi tentag kesehatan yang
seimbang dan bertanggung jawab.
Selanjutnya,,,

17. Selanjutnya,,,
Dari beberapa dasar hukum diatas, pasien dan keluarga behak mengambil
keputusan yang terbaik atas tindakan yang akan dipilih setelah tim kesehatan
termasuk perawat memberikaninformasi mengenai tindakan yang akan
diterima pasien secara lengkap.hak pasien sepenuhnyauntuk memutuskan
apakah harus membiarkan pasien untuk pulang sesuai dengan keinginan
keluarga pasien atau tidak. Ketika ada persyaratan yang diajukan, pasien dan
keluarganya mmiliki tanggungjawab atas dirinya dalam keoutusan
tersebut.sesuai permenkes, perawat wajib untuk menghormatikeputusan
ataupun persyaratan yang diajukan oleh pasien.

18. 2. Dasar hukum yang tim dokter dan perawat jika melakukan tindakan untuk memperbaiki kondisi
Nur Kholis agar membaik.
Undang – undang No. 36 tahun 2009 Tentang : Kesehatan
Pasal 56
a. Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan
diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara
lengkap.
b. Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada :
• Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang
lebih luas
• Keadaan seseorang tidak sadarkan diri, atau
• Gangguan mental berat

19. Ketika Nur kholis dibawa pulang oleh keluarganya (dalam kasus disebutkan
setelah 2 minggu dibawa pulang keadaan Nur Kholis bertambah parah) tim
kesehatan (termasuk perawat) dibenarkan untuk melakukan tindakan
penyembuhan. Salah satunya menyarankan untuk rehabilitasi dan
menghentikan pemasungan yang diduga akan mempengaruhi keadaan pasien.
Hal ini dibenarkan sesuai Undang-Undang no 36 tahun 2009.
Selanjutnya,,,

20. KODE ETIK KEPERAWATAN
Kode etik keperawatan Indonesia yang berkaitan dengan kasus di atas adalah tentang
tanggung jawab perawat terhadap tugas yang bunyinya “ perawat senantiasa
mengutamakan perlindungan dan keselamatan klien dalam melaksanakan tugas
keperawatan serta matang dalam mempertimbangkan kemampuan jika menerima atau
mengalih tugaskan tanggungjawab yang ada hubungannya dengan keperawatan”.
Dalam kasus yang dialami Nur Kholis, perawat dihadapakan pada 2 pilihan yang sulit,
apakah membiarkan pasien dibawa pulang atau memaksa keluarga pasien untuk
merehabilitasi pasiendi RSJ. Jika kode etik keperawatan yang menjadi dasar pengambilan
keputusan, tentu yang lebih dipentingkan adalah kesembuhan kondisi Nur Kholis.

21. SEKIAN
&
TERIMAKASIH