Dokumen tersebut membahas tentang ekonomi dan pembangunan Kota Pontianak. Tujuan pembangunan ekonomi kini adalah mengurangi kemiskinan dan ketimpangan bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Dokumen ini juga menyajikan data demografi, PDRB, inflasi, ketenagakerjaan, dan kemiskinan di Kota Pontianak.
Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel.pptxBLKTanjungData
[Ringkasan]
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan mulai tahun 2017 hingga perkiraan tahun 2026. Terdapat informasi mengenai tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, pendidikan, dan sektor lapangan usaha penduduk yang bekerja.
Employment is still the main problem of development, especially the development of human resources in Gorontalo Province. The population in 2021 is 1,180,948 people with a population density of 105 people/km2. The population growth rate in 2010-2020 is 1.16% per year. The Working Age Population (PUK) in 2021 is 905,361 people or 76.7%. PUK growth rate is an average of 1.54% per year. The workforce is 596,968 people or 65.9% of the total PUK, which means 34.1% are not in the labor force. The growth rate of the workforce is 2.40% per year. The Working Population (PYB) is 579,009 people or 96.99% of the workforce with a growth rate of 2.69% per year. Thus, the Labor Force Participation Rate is 65.94%. Open Unemployment is 17,959 people which increases by 4.78% per year in the 2015-2021 period. The Open Unemployment Rate (TPT) will reach 3.01% in 2021 or decrease compared to 2015 of 4.61%. Labor productivity of Rp. 50.28 million/person in 2021 increased from Rp. 44.70/worker/year in 2015. The highest labor productivity is in the real estate business.
The main employment issues in Gorontalo Province include: (1) The education level of the working population is dominated by workers who have not/have not/graduated elementary school; (2) women's TPAK is lower than men's; (3) The working population is mostly formal workers (laborers/employees/PNS); (4) Professional staff less than 10%; (5) the proportion of the workforce working less than 35 hours per week is still high at 35.9 and (6) the Covid-19 pandemic is still ongoing which has led to an increase in TPT.
Another important problem is that the UMP for Gorontalo Province until 2021 is not the same as Decent Living Needs. The determination of the UMP every year is still hotly debated between employers (companies, other agencies) and workers. On the one hand, the government wants an increase in investment, on the other hand, investors and employers expect that the minimum wage increase is not too high, while the workers want an appropriate increase in the minimum wage, even exceeding the KHL.
Dokumen tersebut membahas kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong investasi dan ekspor. Secara garis besar dibahas mengenai kondisi ekonomi Jawa Barat, perkembangan investasi dan ekspor, serta kebijakan untuk meningkatkan investasi dan ekspor.
[Ringkuman]
Dokumen tersebut membahas tentang indikator pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Beberapa indikator utama yang dirangkum antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTB dan kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa. Secara umum, indikator-indikator tersebut mengalami perbaikan namun belum mencapai target yang dit
Data sosial ekonomi strategis lampung tw i 2019 XYZ Williams
Dokumen tersebut memberikan ringkasan indikator sosial ekonomi strategis Provinsi Lampung pada tahun 2013-2018, yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, ekspor impor, kemiskinan, pengangguran, rasio gini, dan indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2018 mencapai 5,25% dan inflasi 2,92%. Ekspor pada 2018 sebesar $3,44 miliar sedangkan impor $2,87 miliar.
Bahan Kadis Expose RTK Kalsel 3 Desember 2021 Mercure Hotel.pptxBLKTanjungData
[Ringkasan]
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan mulai tahun 2017 hingga perkiraan tahun 2026. Terdapat informasi mengenai tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, pendidikan, dan sektor lapangan usaha penduduk yang bekerja.
Employment is still the main problem of development, especially the development of human resources in Gorontalo Province. The population in 2021 is 1,180,948 people with a population density of 105 people/km2. The population growth rate in 2010-2020 is 1.16% per year. The Working Age Population (PUK) in 2021 is 905,361 people or 76.7%. PUK growth rate is an average of 1.54% per year. The workforce is 596,968 people or 65.9% of the total PUK, which means 34.1% are not in the labor force. The growth rate of the workforce is 2.40% per year. The Working Population (PYB) is 579,009 people or 96.99% of the workforce with a growth rate of 2.69% per year. Thus, the Labor Force Participation Rate is 65.94%. Open Unemployment is 17,959 people which increases by 4.78% per year in the 2015-2021 period. The Open Unemployment Rate (TPT) will reach 3.01% in 2021 or decrease compared to 2015 of 4.61%. Labor productivity of Rp. 50.28 million/person in 2021 increased from Rp. 44.70/worker/year in 2015. The highest labor productivity is in the real estate business.
The main employment issues in Gorontalo Province include: (1) The education level of the working population is dominated by workers who have not/have not/graduated elementary school; (2) women's TPAK is lower than men's; (3) The working population is mostly formal workers (laborers/employees/PNS); (4) Professional staff less than 10%; (5) the proportion of the workforce working less than 35 hours per week is still high at 35.9 and (6) the Covid-19 pandemic is still ongoing which has led to an increase in TPT.
Another important problem is that the UMP for Gorontalo Province until 2021 is not the same as Decent Living Needs. The determination of the UMP every year is still hotly debated between employers (companies, other agencies) and workers. On the one hand, the government wants an increase in investment, on the other hand, investors and employers expect that the minimum wage increase is not too high, while the workers want an appropriate increase in the minimum wage, even exceeding the KHL.
Dokumen tersebut membahas kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong investasi dan ekspor. Secara garis besar dibahas mengenai kondisi ekonomi Jawa Barat, perkembangan investasi dan ekspor, serta kebijakan untuk meningkatkan investasi dan ekspor.
[Ringkuman]
Dokumen tersebut membahas tentang indikator pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Beberapa indikator utama yang dirangkum antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTB dan kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa. Secara umum, indikator-indikator tersebut mengalami perbaikan namun belum mencapai target yang dit
Data sosial ekonomi strategis lampung tw i 2019 XYZ Williams
Dokumen tersebut memberikan ringkasan indikator sosial ekonomi strategis Provinsi Lampung pada tahun 2013-2018, yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, ekspor impor, kemiskinan, pengangguran, rasio gini, dan indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2018 mencapai 5,25% dan inflasi 2,92%. Ekspor pada 2018 sebesar $3,44 miliar sedangkan impor $2,87 miliar.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai proyeksi jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2015, 2020, 2025, dan 2030. Proyeksi ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk wanita namun penurunan penduduk laki-laki. Jumlah penduduk muda lebih besar dibandingkan penduduk tua, mengindikasikan pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Bogor.
Musyawarah perencanaan pembangunan kota Surabaya tahun 2020 membahas tiga hal utama: (1) aspek geografis dan demografi Surabaya, (2) indikator pembangunan manusia dan ekonomi Surabaya, (3) rencana pembangunan infrastruktur di Surabaya.
Dokumen tersebut membahas tentang pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada triwulan III 2022 sebesar 4,63% yang didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertanian serta ekspor."
Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2023 membahas perencanaan pembangunan kesehatan dan evaluasi capaian program kesehatan tahun sebelumnya. Forum ini dihadiri pejabat kesehatan dari berbagai daerah di Banten.
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannyaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas sasaran ekonomi makro dan target pembangunan Indonesia untuk tahun 2020, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6%, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,5-9,5%, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia."
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdfinfraBP4D
Kebijakan sektor perumahan dan permukiman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 mencakup strategi peningkatan kualitas permukiman dan rumah layak huni, serta pemerataan penyediaan infrastruktur permukiman untuk mendukung perekonomian dan mengurangi kemiskinan di Jawa Barat."
Dokumen tersebut berisi informasi tentang indeks pembangunan manusia, angka harapan hidup, indeks keluarga sehat, imunisasi, angka kematian ibu dan bayi, prevalensi stunting, serta program-program kesehatan di Jawa Timur seperti Program Indonesia Sehat, Sajadah, KOPIPU, dan Buian.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai proyeksi jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2015, 2020, 2025, dan 2030. Proyeksi ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk wanita namun penurunan penduduk laki-laki. Jumlah penduduk muda lebih besar dibandingkan penduduk tua, mengindikasikan pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Bogor.
Musyawarah perencanaan pembangunan kota Surabaya tahun 2020 membahas tiga hal utama: (1) aspek geografis dan demografi Surabaya, (2) indikator pembangunan manusia dan ekonomi Surabaya, (3) rencana pembangunan infrastruktur di Surabaya.
Dokumen tersebut membahas tentang pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada triwulan III 2022 sebesar 4,63% yang didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertanian serta ekspor."
Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2023 membahas perencanaan pembangunan kesehatan dan evaluasi capaian program kesehatan tahun sebelumnya. Forum ini dihadiri pejabat kesehatan dari berbagai daerah di Banten.
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannyaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas sasaran ekonomi makro dan target pembangunan Indonesia untuk tahun 2020, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6%, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,5-9,5%, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia."
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdfinfraBP4D
Kebijakan sektor perumahan dan permukiman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 mencakup strategi peningkatan kualitas permukiman dan rumah layak huni, serta pemerataan penyediaan infrastruktur permukiman untuk mendukung perekonomian dan mengurangi kemiskinan di Jawa Barat."
Dokumen tersebut berisi informasi tentang indeks pembangunan manusia, angka harapan hidup, indeks keluarga sehat, imunisasi, angka kematian ibu dan bayi, prevalensi stunting, serta program-program kesehatan di Jawa Timur seperti Program Indonesia Sehat, Sajadah, KOPIPU, dan Buian.
231122 DISEMINASI HASIL PSG 2022_24 NOV.pptTommy Priyatna
Dokumen tersebut membahas hasil survei status gizi balita di Kota Pontianak tahun 2022. Prevalensi stunting, berat badan kurang, dan kurus masih tinggi di beberapa kelurahan. Faktor penyebabnya antara lain praktek menyusui dan pemberian MP-ASI yang kurang baik, pola makan yang kurang seimbang, dan pemantauan pertumbuhan yang kurang memadai."
Dokumen tersebut merangkum tentang model input-output dan tabel input-output yang menyajikan informasi transaksi antar sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Tabel input-output menggambarkan hubungan antara output suatu sektor dengan inputnya, baik dari sektor lain maupun faktor primer. Dokumen juga menjelaskan beberapa matriks yang terkait dengan tabel input-output seperti matriks koefisien teknologi, matriks pengganda, serta dampak
15052023 Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat 2018-2022 (1).pptxTommy Priyatna
Dokumen tersebut membahas perkembangan kemiskinan di Kalimantan Barat antara tahun 2018-2022, yang menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan. Garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin berkurang di sebagian besar kabupaten/kota, meski ada beberapa daerah yang masih di atas rata-rata provinsi.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
2. Ekonomi Pembangunan
Tujuan utama dari usaha-usaha
pembangunan ekonomi bukan lagi
menitikberatkan pada aspek
pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
tetapi bagaimana mengurangi angka
kemiskinan dan ketimpangan…
3. Materi
Kependudukan
Penduduk Kota Pontianak versi
Capil dan BPS
Piramida Penduduk versi Capil
Piramida Penduduk versi BPS
Migrasi
01 PDRB
Peranan Kota Pontianak dalam
perekonomian Kalimantan Barat
Pertumbuhan ekonomi Kota
Pontianak, Kalimantan Barat &
Nasional
PDRB per Kapita Kota Pontianak
Kalimantan Barat & Nasional
02 Inflasi
Inflasi Kota Pontianak dan
Nasional
Inflasi Kota Pontianak menurut
Kelompok Pengeluaran
You can simply impress your
audience and add a unique zing.
03
Ketenagakerjaan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Pontianak, Prov Kalbar &
Nasional
Tingkat Pengangguran Terbuka,
Inflasi & Pertumbuhan Ekonomi
Kota Pontianak
04 Kemiskinan
Garis Kemiskinan di Kota
Pontianak, Provinsi Kalimantan
Barat dan nasional
Persentase Penduduk Miskin.
Kemiskinan Eksterm
05 IPM
You can simply impress your
audience and add a unique zing.
You can simply impress your
audience and add a unique zing.
You can simply impress your
audience and add a unique zing.
06
5. PIRAMIDA PENDUDUK
35 000 25 000 15 000 5 000 5 000 15 000 25 000 35 000
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
PIRAMIDA PENDUDUK 2022 VERSI CAPIL
Laki-laki Perempuan
30 20 10 0 10 20 30
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
PIRAMIDA PENDUDUK 2022 VERSI BPS
Laki-laki Perempuan
Laki-laki Perempuan Total
Tidak Produktif 101.478 99.701 201.179
Produktif 235.217 237.004 472.221
DR 43,14 42,07 42,60
Laki-laki Perempuan Total
Tidak Produktif 104 103 208
Produktif 231 231 462
DR 45,03 44,74 44,89
6. BONUS DEMOGRAFI
30 20 10 0 10 20 30
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
PIRAMIDA PENDUDUK 2025 VERSI BPS
Laki-laki Perempuan
Kelompok Umur
Tahun 2025 (ribu)
Laki-laki Perempuan Total
0-4 27,364 26,255 53,619
5-9 28,877 27,405 56,282
10-14 27,690 26,583 54,273
15-19 27,747 26,335 54,082
20-24 27,433 26,414 53,847
25-29 28,062 27,972 56,034
30-34 26,988 26,843 53,831
35-39 25,321 26,089 51,410
40-44 25,129 25,981 51,110
45-49 23,300 23,569 46,869
50-54 21,229 21,530 42,759
55-59 17,419 17,838 35,257
60-64 14,009 14,358 28,367
65-69 9,836 10,457 20,293
70-74 6,815 7,828 14,643
75+ 5,661 7,682 13,343
342,880 343,139 686,019
Laki-laki Perempuan Total
Tidak Produktif 106 106 212
Produktif 237 237 474
DR 44,90 44,83 44,86
Dependency Ratio) merupakan perbandingan antara jumlah
penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah
penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah
penduduk usia 15-64 tahun
Persentase Dependency Ratio yang kecil menunjukkan kecilnya beban
yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang
belum produktif dan tidak produktif.
Era bonus demografi ditandai dengan besarnya penduduk usia produktif
(15-64 tahun) dibandingkan dengan penduduk non produktif (0-14 tahun
dan lebih dari 65 tahun) atau rasio ketergantungan kurang dari 50
7. MIGRASI PENDUDUK
ARUS MIGRASI SEUMUR HIDUP ANTAR KAB/KOTA 2020
(tempat lahir Kota Pontianak)
Kab/Kota tempat
tinggal sekarang
Laki-laki Perempuan Total Persen
Sambas 1.653 1.429 3.082 0,51
Bengkayang 1.452 1.536 2.988 0,50
Landak 1.561 1.229 2.790 0,47
Mempawah 3.927 3.088 7.015 1,17
Sanggau 3.973 2.322 6.295 1,05
Ketapang 2.411 2.257 4.668 0,78
Sintang 2.421 1.608 4.029 0,67
Kapuas Hulu 1.049 932 1.981 0,33
Sekadau 862 757 1.619 0,27
Melawi 1.508 1.068 2.576 0,43
Kayong Utara 1.006 1.196 2.202 0,37
Kubu Raya 21.505 21.363 42.868 7,16
Singkawang 3.236 3.421 6.657 1,11
Pontianak 258.111 251.708 509.819 85,17
Total 304.675 293.914 598.589
LIMA BESAR PROVINSI ASAL
MIGRAN
SEUMUR HIDUP 2020
Provinsi Lahir Jumlah
Jawa Timur 12.898
Jawa Tengah 11.045
Jawa Barat 6.408
Sumatera Utara 4.616
DKI Jakarta 4.418
LIMA BESAR PROVINSI TUJUAN
MIGRAN
SEUMUR HIDUP 2020
Provinsi Lahir Jumlah
DKI Jakarta 26.814
Jawa Barat 18.018
Banten 9.138
Kepulauan Riau 4.884
Jawa Timur 4.773
MIGRASI SEUMUR HIDUP 2020
Migrasi Masuk Migrasi Keluar Migrasi Netto
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
76.666 83.310 159.976 89.630 87.811 177.441 -12.964 -4.501 -17.465
8. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
16.80
17.30
17.80
18.30
18.80
19.30
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
18.94
19.04
18.89 18.83
18.58
18.26
17.44 17.38 17.33
Peranan Kota Pontianak Dalam Perekonomian Kalbar
24.41
24.22 24.30
24.14
23.30
22.65
20.90
21.31
21.54
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Peranan Kota Pontianak di Kategori
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi &
Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor Kalbar
9. PERTUMBUHAN EKONOMI
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nasional 6.17 6.03 5.56 5.05 4.88 5.03 5.07 5.17 5.02 -2.07 3.69 5.31
Kalbar 5.98 5.81 6.05 5.03 4.81 5.20 5.17 5.07 5.09 -1.82 4.78 5.07
Pontianak 5.05 7.77 7.83 5.54 4.99 5.08 4.96 4.21 4.04 -3.97 4.60 4.98
5.05
7.77 7.83
5.54
4.99 5.08 4.96
4.21 4.04
-3.97
4.60 4.98
-4.5
-2.5
-0.5
1.5
3.5
5.5
7.5
Persen
Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional
10. PRODUK DOMESTIK PER KAPITA
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nasional 51,891,200 55,992,100 59,317,900 57,269,800 62,236,400 64,886,513
Kalbar 35,988,240 38,826,871 41,884,614 39,631,760 42,282,900 43,556,365
Pontianak 53,294,603 56,568,916 60,236,031 57,257,217 60,568,889 66,169,963
Rupiah
PDB Per Kapita Nasional
PDRB Per Kapita Provinsi Kalimantan Barat dan
PDRB Per Kapita Kota Pontianak
12. INFLASI
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
2020 2021 2022
Makanan, Minuman, dan Tembakau
Pakaian dan Alas Kaki
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan
Bakar Rumah Tangga
Perlengkapan, Peralatan, dan
Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga
Kesehatan
Transportasi
Informasi, Komunikasi, dan Jasa
Keuangan
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya
Pendidikan
Penyediaan Makanan dan
Minuman/Restoran
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya
Inflasi Kota Pontianak menurut Kelompok Pengeluaran
13. KETENAGAKERJAAN
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)
memperlihatkan persentase angkatan kerja
terhadap penduduk usia kerja.
TPAK terendah selama kurun waktu 2018-2022
terjadi pada tahun 2020. Diduga hal ini disebabkan
oleh pandemi covid-19 yang membuat angkatan
kerja menjadi tidak bekerja dan bergeser menjadi
bukan angkatan kerja.
di tahun 2022 TPAK meningkat tajam yang
disebabkan adanya peningkatan drastis penduduk
yang bekerja
2018 2019 2020 2021 2022
Kota Pontianak 61.26 61.75 60.05 61.94 64.82
Prov Kalbar 68.86 68.51 68.83 68.45 68.97
Nasional 67.31 67.53 67.77 67.80 68.63
60.00
61.00
62.00
63.00
64.00
65.00
66.00
67.00
68.00
69.00
70.00
Persen
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
14. KETENAGAKERJAAN
2018 2019 2020 2021 2022
Kota Pontianak 10.21 9.06 12.36 12.38 9.92
Prov Kalbar 4.18 4.35 5.81 5.82 5.11
Nasional 5.30 5.23 7.07 6.49 5.86
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
Persen
Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pontianak
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional
15. Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi &
Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak
KETENAGAKERJAAN
9.36
10.37
9.13
12.36 12.38
9.92
3.86 3.99
2.64
2.11
1.16
6.40
4.96
4.21
4.04
-3.97
4.60
4.98
2017 2018 2019 2020 2021 2022
PENGANGGURAN, INFLASI & PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PONTIANAK
Pengangguran Inflasi P. Ekonomi
16. KEMISKINAN
Garis Kemiskinan Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional
2018 2019 2020 2021 2022
Kota Pontianak 483,618 523,736 567,432 578,615 622,735
Prov Kalbar 409,287 438,555 471,200 483,454 520,660
Nasional 401,220 425,250 454,652 472,525 505,469
380,000
430,000
480,000
530,000
580,000
630,000
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)
Garis kemiskinan makanan
adalah nilai pengeluaran
kebutuhan minimum makanan
(setara 2100 kkalori per kapita per
hari)
Garis kemiskinan bukan
makanan adalah nilai minimum
pengeluaran untuk perumahan,
sandang, pendidikan, kesehatan
dan kebutuhan pokok non-
makanan lainnya.
Penduduk miskin adalah
penduduk yang memiliki rata-rata
PENGELUARAN per kapita per
bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Metode ini dipakai BPS sejak
tahun 1998 supaya hasil
penghitungan konsisten dan
terbanding dari waktu ke waktu
(apple to apple).
Sumber Data: Survei Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas).
17. 2018 2019 2020 2021 2022
Kota Pontianak 5.00 4.88 4.7 4.58 4.46
Prov Kalbar 7.77 7.49 7.17 7.15 6.73
Nasional 9.82 9.41 9.78 10.14 9.54
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
Persen
Persentase Penduduk Miskin
Persentase Penduduk Miskin Kota Pontianak
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional
KEMISKINAN
18. KEMISKINAN
2018 2019 2020 2021 2022
Kota Pontianak 0.62 0.70 0.50 0.68 0.49
Prov Kalbar 1.18 1.14 1.01 1.03 1.04
Nasional 1.71 1.55 1.61 1.71 1.59
0.30
0.50
0.70
0.90
1.10
1.30
1.50
1.70
Persen
Indeks Kedalaman Kemiskinan
2018 2019 2020 2021 2022
Kota Pontianak 0.14 0.16 0.09 0.20 0.09
Prov Kalbar 0.28 0.26 0.23 0.23 0.24
Nasional 0.44 0.37 0.38 0.42 0.39
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
Persen
Indeks Keparahan Kemiskinan
Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional
19. KEMISKINAN
Batas Kemiskinan Ekstrem
Pada tahun dasar tahun 2011, kemiskinan ekstrem didefinisikan
sebagai mereka yang hidup di bawah US $ 1,9 PPP per hari.
Dalam laporan Poverty & Equity Brief East Asia & Pacific (2019)
dari World Bank bahwa pada tahun 2017 nilai US $ 1,9 PPP ≈
Rp10.195,6 per kapita per hari.
22. KEMISKINAN
Kemiskinan Ekstrem di Kalimantan Barat
2021 2022 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5)
Sambas 0,45 0,77 72,13 58,30
Bengkayang 0,52 0,82 71,45 48,14
Landak 1,12 1,91 44,29 41,40
Mempawah 0,72 0,14 53,08 100,05
Sanggau 0,58 1,15 67,64 41,77
Ketapang 1,59 3,57 41,76 36,05
Sintang 1,69 2,54 33,01 28,62
Kapuas Hulu 0,82 2,38 53,16 39,25
Sekadau 0,59 0,36 70,82 99,80
Melawi 4,05 1,74 24,69 66,45
Kayong Utara 3,22 2,04 41,64 38,42
Kubu Raya 0,73 0,38 64,53 64,12
Kota Pontianak 0,83 0,70 51,73 53,25
Kota Singkawang 0,88 1,52 55,54 59,22
Kalimantan Barat 1,08 1,41 13,42 14,10
Kabupaten/Kota
P0 Kemiskinan Ekstrem RSE Kemiskinan Ekstrem
23. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
IPM Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
dan Nasional
2018 2019 2020 2021 2022
Pontianak 78.56 79.35 79.44 79.93 80.48
Kalbar 66.98 67.65 67.66 67.90 68.63
Nasional 71.39 71.92 71.94 72.29 72.91
65.00
67.00
69.00
71.00
73.00
75.00
77.00
79.00
81.00
83.00
85.00
Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah
ringkasan ukuran pencapaian rata-rata dalam
dimensi utama pembangunan manusia:
kehidupan yang panjang dan sehat,
berpengetahuan luas dan memiliki standar
hidup yang layak
IPM diperkenalkan oleh United Nations
Development Programme (UNDP) pada tahun
1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam
laporan tahunan Human Development Report
(HDR)
24. 2018 2019 2020 2021 2022
Pontianak 72.41 72.80 72.96 73.12 73.46
Kalbar 70.18 70.56 70.69 70.76 71.02
Nasional 71.20 71.34 71.47 71.57 71.85
70.00
70.50
71.00
71.50
72.00
72.50
73.00
73.50
Usia Harapan Hidup
2018 2019 2020 2021 2022
Pontianak 14,322 14,515 14,465 14,610 15,141
Kalbar 8,860 9,055 8,930 8,974 9,355
Nasional 11,059 11,299 11,013 11,156 11,479
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
Pengeluaran Per Kapita Per Tahun
Disesuaikan
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
UHH dan PPP Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
dan Nasional
Usia harapan hidup menggambarkan umur harapan
hidup sejak lahir. Indikator ini untuk melihat derajat
kesehatan suatu masyarakat. Usia harapan hidup
Kota Pontianak lebih tinggi daripada rata-rata
nasional maupun provinsi Kalimantan Barat.
Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam
membelanjakan uangnya dalam bentuk barang
maupun jasa. Pengeluaran per kapita disesuaikan
ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan
paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP).
25. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
RLS dan HLS Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
dan Nasional
2018 2019 2020 2021 2022
Pontianak 9.90 10.14 10.17 10.43 10.44
Kalbar 7.12 7.31 7.37 7.45 7.59
Nasional 8.17 8.34 8.48 8.54 8.69
6.80
7.30
7.80
8.30
8.80
9.30
9.80
10.30
10.80
Rata Rata Lama Sekolah
2018 2019 2020 2021 2022
Pontianak 14.81 14.99 15.00 15.01 15.02
Kalbar 12.55 12.58 12.60 12.65 12.66
Nasional 12.91 12.95 12.98 13.08 13.10
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
Harapan Lama Sekolah
Harapan lama sekolah menunjukkan kemungkinan
lamanya waktu bersekolah (dalam tahun) bagi
penduduk usia 7 tahun ke atas.
Harapan lama sekolah Kota Pontianak jauh lebih
tinggi daripada rata-rata nasional dan juga provinsi
Kalimantan Barat
Rata-rata lama sekolah menunjukkan lamanya waktu
bersekolah yang dialami bagi penduduk usia 25
tahun ke atas.
Rata-rata lama sekolah Kota Pontianak juga lebih
tinggi daripada rata-rata nasional dan provinsi
Kalimantan Ba
26. GINI RATIO
0.373
0.335
0.327
0.337
0.363
0.300
0.310
0.320
0.330
0.340
0.350
0.360
0.370
0.380
2018 2019 2020 2021 2022
Indeks Gini Indeks Gini atau Koefisien Gini, adalah
sebuah metode ataupun alat yang
digunakan agar bisa mengukur tingkat
ketimpangan ekonomi yang terdapat dalam
sebuah populasi melalui adanya distribusi
pendapatan
Gini Rasio Kota Pontianak selama tahun
2018-2022 memperlihatkan arah kenaikan.
Hal ini menggambarkan kecenderungan
meningkatnya kesenjangan kesejahteraan
masyarakat di Kota Pontianak.