Dokumen ini membahas kemiskinan ekstrem di Indonesia, mendefinisikannya melalui pendekatan kebutuhan dasar dan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS dan Bank Dunia. Data menunjukkan tren penurunan kemiskinan ekstrem antara tahun 2014 hingga 2021, tetapi menyoroti tantangan berkelanjutan, terutama dalam mendukung kelompok rentan. Pemerintah menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 dengan berbagai intervensi dan program bantuan sosial.

1. KEMISKINAN EKSTREM
DI INDONESIA
Disampaikan Pada Sesi
Sharing Knowledge Hansos
Jum’at, 25 Feb 2022

2. KONSEP KEMISKINAN
2
Poverty is pronounced deprivation in well-being, and comprises many dimensions
Basic concept of monetary poverty Multidimensional aspects
• Low incomes and the inability to acquire the basic
goods and services necessary for survival with dignity
• Low levels of health and education
• Poor access to clean water and sanitation
• Inadequate physical security, lack of voice
• Insufficient capacity and opportunity to better one’s
life

3. METODOLOGI KEMISKINAN
BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan
pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan).
 Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100
kkalori per kapita per hari)
 Garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang,
pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non-makanan lainnya.
 Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata PENGELUARAN per kapita per bulan di
bawah Garis Kemiskinan.
 Metode ini dipakai BPS sejak tahun 1998 supaya hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari
waktu ke waktu (apple to apple).
 Sumber Data: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
3

4. METODE KEMISKINAN BANK DUNIA
4
Konsep yang digunakan dalam menghitung kemiskinan Bank Dunia
adalah menggunakan konsep Purchasing Power Parity (PPP) 
memungkinkan keterbandingan tingkat kemiskinan antar-negara yang
memiliki tingkat harga atau biaya hidup yang berbeda-beda.
Purchasing Power Parity (PPP) adalah indeks harga internasional yang
diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli
sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang dilakukan
pembanding dengan menggunakan US $ (Deaton dan Aten, 2017)

5. METODE KEMISKINAN BANK DUNIA
5

6. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
6
BATAS KEMISKINAN EKSTREM
Pada tahun dasar tahun 2011, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai
mereka yang hidup di bawah US $ 1,9 PPP per hari.
Dalam laporan Poverty & Equity Brief East Asia & Pacific (2019) dari
World Bank bahwa pada tahun 2017 nilai US $ 1,9 PPP ≈ Rp10.195,6 per
kapita per hari.

7. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
7
KONSEP KEMISKINAN DAN KEMISKINAN EKSTREM
Miskin
●
●
Miskin
Ekstrem
● ● ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Tidak
Miskin
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
● ●
●
● ●
●
●
●
●
●
●
Garis
kemiskinan
1,9 US$ PPP
Rp358.233
Konsep kemiskinan yang digunakan BPS:
pendekatan kebutuhan dasar
(basic needs approach)
Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan
bukan makanan yang diukur menurut
garis kemiskinan (makanan dan non-makanan)
Pada tahun dasar tahun 2011, kemiskinan
ekstrem didefinisikan sebagai mereka yang
hidup di bawah US $ 1,9 PPP per hari
(World Bank)
Tahun 2021 setara dengan:
• Rp11.941 per kapita per hari, atau
• Rp358.233 per kapita per bulan
Kemiskinan
Kemiskinan Ekstrem

8. PERKEMBANGAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DAN
MISKIN EKSTREM DI INDONESIA, 2014-2021
11.25 11.22 10.86 10.64
9.82 9.41 9.78 10.14
7.9
7.2
6.5
5.7
4.6
3.7 3.8 4.0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Miskin Miskin Ekstrim
Perkiraan konversi 1 US $ PPP dengan baseline 2017:
Tahun 2017: 1.9 US $ PPP = Rp 10.195,6 (data terakhir, bersumber dari World Bank)
Tahun 2021: 1.9 US $ PPP = Rp 11.941,1*
*) Estimasi berdasarkan konversi USD PPP Tahun 2017 yang digerakkan dengan perubahan inflasi Maret 2017-Maret 2021
Target 2024:
Kemiskinan
Ekstrem
Nol Persen
8

9. 9
Peta Sebaran Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Kab Kota,
Maret 2020
“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin ekstrim > 30 ribu jiwa
sebagian besar berada di Pulau Jawa
< 10 ribu : 240 kab/kota
10 – 20 ribu : 108 kab/kota
20 – 30 ribu : 56 kab/kota
> 30 ribu : 110 kab/kota

10. 10
Peta Sebaran Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Kab
Kota, Maret 2020
0,0 – 2,50 : 176 kab/kota
2,50 – 5,00 : 162 kab/kota
5,00 – 7,50 : 84 kab/kota
> 7,50 : 92 kab/kota
“ Kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrim lebih dari 7,5
persen sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia

11. Multiple Interventions dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Menurunkan
Beban Pengeluaran
Perlindungan Sosial
Bantuan Sosial
(BPNT, PKH, PIP,
LansiaPenyandang Disabilitas)
Jaminan Sosial
(JKN-PBI)
Subsidi
(Listrik, LPG)
Lanjutan JPS COVID-19
(BST, BLT-DD, Banpres)
Meningkatkan
Pendapatan
Produktivitas & Inklusi Keuangan
Pengembangan Potensi
(Prudes, BUMDes, Kluster)
Pemberdayaan
(Pendampingan, PLUT)
Transfer Aset
(Lahan, Sarana produksi, Ternak)
Pelatihan & Akses Pekerjaan
(Padat Karya & Pelatihan K/L, Prakerja)
Respon COVID-19
(PKTD DD, BPUM)
Akses & Informasi Pasar
(Keperantaraan, digitalisasi)
Akses Modal & Asuransi
(KUR, UMi, Mekaar, Asuransi Tani,
Ternak & Nelayan)
Meminimalkan
Wilayah Kantong Kemiskinan
Kesempatan & Mobilitas Sosial
Akses Layanan Dasar
(PAUD, FKTP-FKRTL, Sanitasi Air
Bersih )
Konektivitas Wilayah
(Pembangunan jalan dan sarana
transportasi)
Komitmen & Sinergitas Pemda
dan Desa
(Program Kawasan Perdesaan,
Insentif Fiskal)
Penguatan Kecamatan
(sebagai koordinator pembangunan
wilayah
Sumber: TNP2K

12. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
ROADMAP PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM
12
• Jangka pendek: pemberian additional cash transfer selama 3 bulan yang difokuskan pada 35 wilayah prioritas.
• Jangka menengah: diutamakan pada konvergensi program pemberdayaan dan bansos, pemberian additional cash transfer untuk RT miskin ekstrem
diperluas ke 212 wilayah prioritas, serta perbaikan social registry.
35 kabupaten/Kota
prioritas dalam 7
provinsi
212 kabupaten/Kota
prioritas perluasan
514 kabupaten/Kota
prioritas perluasan
nasional secara
bertahap
Kemiskinan
ekstrem
mencapai
0%
2024
2023-2024
2022
Oktober – Desember 2021
Model Konvergensi
Penanggulangan
Kemiskinan Ekstrem
Evaluasi Model
Konvergensi untuk
Wilayah Perluasan
Adopsi Model
Konvergensi Nasional
Tingkat Kemiskinan: 10,19%. •
Kemiskinan ekstrem: 3,8%.
Tingkat Kemiskinan: 9,2 – 9,7%. •
Kemiskinan ekstrem: 3-3,5%.
Tingkat Kemiskinan: 8,5 - 9%. •
Kemiskinan ekstrem: 2,5-3%.
Tingkat Kemiskinan: 6 - 7%. •
Kemiskinan ekstrem: 0-1%.
Additional Cash
Transfer
Program
• Pemberdayaan Masy.
• Social Registry
• Cash Transfer
• Pemberdayaan Masy.
• Social Registry
• Cash Transfer
Sumber: Setwapres, TNP2K, Bappenas & Hasil Rakortas Menteri Koordinator Perekonomian, 28 September 2021

13. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
PERAN BPS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM
PELAKSANAAN SURVEI EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL (SEPBS)
13
• Sampel: 23.360 rumah tangga
panel dari Susenas Maret 2021
• Lokus: 35 kabupaten di 7 provinsi
• Periode: 15 s.d. 20 Desember 2021
RANCANGAN PENDATAAN
Mendapatkan informasi kualitatif yang mendalam
tentang determinan kemiskinan ekstrem
• Sampel: kantong-kantong kemiskinan ekstrem
berdasarkan informasi dari PODES
• Lokus: 20 kabupaten
• Periode: 17 s.d. 22 Desember 2021
Indepth Study
SEPBS
Pilar 1: Komitmen Pemerintah
Pilar 2: Konvergensi Program Anggaran dan Sasaran
Pilar 3: Pemantauan dan Evaluasi
Penetapan indikator/rujukan capaian
penghapusan kemiskinan ekstrem
BPS melakukan Survei Efektivitas Program Bantuan
Sosial (SEPBS) pada wilayah target penyaluran program
bantuan pengentasan kemiskinan ekstrem 2021
(35 kabupaten/kota di 7 provinsi**)
*) Berdasarkan Booklet Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, TNP2K.
Disampaikan pada Rapat Pleno Tingkat Menteri, 18 Agustus 2021
**) Rapat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, 28 September 2021
Target Pemerintah:
Kemiskinan ekstrem 2024  0%
PERAN BPS*)

14. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
CONTOH PENENTUAN 5 KABUPATEN PRIORITAS DI JAWA BARAT
14

15. [JUDUL SLIDE SATU BARIS]
KETEPATAN DAN REALISASI PENYALURAN BANSOS
Keterangan:
Persentase Penerima Bantuan Sosial Rutin
57.53%
57.42%
53.01%
53.76%
49.52%
47.99%
43.65%
38.12%
33.73%
22.68%
44.65%
42.47%
42.58%
46.99%
46.24%
50.48%
52.01%
56.35%
61.88%
66.27%
77.32%
55.35%
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Total
Menerima Tidak Menerima
Bantual sosial rutin masih menyasar
semua kelompok masyarakat
Persentase Penerima Top-Up Bansos
(PKH, BPNT, dll.) (BLT-DD dan/atau Sembako)
• D = Desil kelompok pengeluaran
• Rumah tangga dikategorikan ”menerima” jika menerima
minimal satu bantuan sosial rutin
9.29%
8.27%
7.85%
7.30%
8.59%
6.29%
6.20%
6.82%
4.53%
4.45%
6.82%
90.71%
91.73%
92.15%
92.70%
91.41%
93.71%
93.80%
93.18%
95.47%
95.55%
93.18%
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Total
Menerima Tidak Menerima
15
Realisasi penyaluran top-up bansos masih rendah
pada saat SEPBS dilaksanakan (15-20 Desember 2021)
Hasil indepth study juga mendukung temuan bahwa
belum seluruh rumah tangga miskin ekstrem menerima
top-up bansos saat survei dilakukan
15

16. 16
Aspek Ekonomi Aspek Individu
Aspek Sosial
Keterbatasan: tidak memiliki akses
permodalan dan pasar
Biaya produksi sektor pertanian tinggi dan
harga jual rendah
Ketidakpastian pekerjaan: pekerjaan
bergantung pada alam, terkena PHK
Ketimpangan: upah pekerja perempuan
lebih rendah
Lokasi geografis kurang mendukung: kondisi
alam yang sulit, lahan pertanian terbatas,
Infrastruktur buruk dan terbatasnya akses
kepada fasilitas publik
Keadaan kahar: bencana, hama dan wabah,
pandemi Covid-19
Aspek Lingkungan
Ketidakberdayaan: Lansia, difabel,
permasalahan kesehatan
Ketidakmampuan: Pendidikan rendah,
akses pendidikan yang terbatas, minimnya
keterampilan minim, dan miskin informasi
Tekanan Budaya: budaya urunan untuk acara
adat, budaya patriarki, menikah muda
Beban sosial: jumlah ART besar, menitipkan
anak pada orang tua uang sudah lansia
Pewaris kemiskinan (intergenerational poverty)
Tinggal dalam lingkungan miskin: jejaring
sosial terbatas
Kepala keluarga perempuan
KEMISKINAN EKSTREM MERUPAKAN FENOMENA MULTIDIMENSI
Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga aspek lainnya
Sumber: Hasil Indepth Study

17. 17
ISU STRATEGIS
2
3
Bantuan sosial melalui pemberian top-up belum cukup
mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan ekstrem.
Perlu ada kebijakan khusus pengentasan kemiskinan ekstrem untuk kelompok masyarakat
yang sudah tidak berdaya (difabel, lansia, & penduduk dengan penyakit lainnya).
Kelompok masyarakat tersebut harus mendapat jaminan sosial seumur hidup.
1
Tata kelola pemutakhiran data targeting dalam pengentasan kemiskinan ekstrem
menjadi prioritas untuk disempurnakan.

18. Terima Kasih