Alat ukur penilaian BUMN lebih didasarkan pada 2 hal utama yang dapat dijadikan indikator keberhasilan pengukuran kinerja BUMN, yaitu : Alat ukur UKU (Ukuran Utama Kinerja) yang menjadi patokan pengukuran internal dalam BUMN dan Alat ukur non finansial (customer satisfaction, customer loyalty, customer orientation). UKU dihitung berdasarkan ROI, ROE, kecukupan modal, total aktiva, total aset, rasio kecukupan modal. Sehingga efektifitas alat ukur BUMN dapat dikatakan efektif bila terjadi keseimbangan pengukuran secara maksimal antara pengukuran internal dengan UKU dan pengukuran eksternal dengan Customer Satisfaction, Customer Loyalty, Customer Orientation. Karena pada dasarnya pengukuran TK (tingkat Kesehatan) BUMN tidak dapat hanya dilihat dari ukuran finansial saja (UKU) tetapi lebih pada penyeimbang ukuran dalam bentuk pengukuran eksternal yang juga perlu diterapkan untuk mengukur tingkat kesehatan (TK) suatu BUMN.

1. 1
EFEKTIVITAS ALAT UKUR PENILAIAN KINERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BUMN)
BERDASARKAN UU NO. 19 TAHUN 2003
Suatu badan usaha disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila kepemilikan saham
pemerintah pada BUMN tersebut mencapai minimal 51% (Berdasarkan UU No. 19 tahun 2003). BUMN
merupakan bentuk badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka untuk menopang kehidupan
perekonomian bangsa dan Negara dalam berbagai bentuk layanan jasa dan barang. Berbagai layanan jasa dan
barang tersebut meliputi kepentingan hajat hidup orang banyak, yang pada dasarnya tidak diperbolehkan
dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang di dalam proses pengadaan maupun pelayanannya
(Berdasarkan UUD 1945). Pelayanan BUMN meliputi: jasa perbankan, pengelolaan air, minyak, barang-barang
tambang, transportasi, pariwisata, keuangan, pengadaaan barang-barang keperluan pelaksanaan kegiatan kantor
dan instansi pemerintahan, infrastruktur dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BUMN bergerak
hampir di seluruh sektor perekonomian bangsa.
Dalam sejarahnya, BUMN awalnya adalah perusahaan milik Belanda di Indonesia, yang
dinasionalisasikan berdasarkan UU No. 86 tahun 1958, kemudian diterbitkan PP No. 3 Tahun 1983 yang
mengatur tentang BUMN. Pada perkembangan selanjutnya, sejak tahun 1989, BUMN tersebut tidak pernah
dilakukan pengawasan secara sistematis dan terarah hingga kemudian diterbitkan regulasi baru tentang BUMN
berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 agar BUMN tersebut mendapatkan pengaturan-pengaturan yang terstruktur
dan sistematis dalam pelaksanan operasionalnya. Beberapa aspek yang menjadi tolok ukur penilaian bagi
keberhasilan BUMN adalah aspek operasional, aspek keuangan, aspek solvabilitas, aspek pencapaian kinerja,
yang mana pengukuran-pengukurannya dilakukan melalui pengawasan terpadu yang dilakukan oleh jajaran
Departemen Keuangan (Dep keu) berdasarkan PP No. 45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan,
pengawasan dan pembubaran BUMN.
Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, semua BUMN diharapkan bisa melaksanakan operasionalnya
secara terarah dan tersistematis sehingga menghasilkan profit dan pelayanan yang maksimal dalam rangka
penegakan perekonomian nasional. Masa depan BUMN berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 sangat ditentukan
oleh pencapaian-pencapaian berdasarkan semua tolok ukur yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas.Apabila
beberapa indicator dari tolok ukur tersebut di atas tidak bias terpenuhi, maka BUMN tersebut dinyatakan “sakit”
bahkan bila berlarut akan ditutup oprasionalnya dan diswastanisasi (diambil alih oleh pihak swasta) berdasarkan
Kepmen BUMN, No.Kep-100/MBU/2002 tentang penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dan berdasarkan Kep
men BUMN No. Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan RKAP BUMN.
James Harrington seorang pengembang kinerja mengatakan bahwa “measurement is the first step that
leads to control and eventually to improvement.If you can’t measure something, you can’t understand it. If you
can’t understand it, you can’t control it. If you can’t improve it”, artinya pada dasarnya untuk melakukan suatu
proses pengembangan, harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu sebagai langkah pertama yang akan
mengarahkan ke pengendalian. Menurut Perrin, Durch dan Skillman (1999) mengatakan bahwa pengukuran

2. 2
kinerja adalah pemilihan dan penggunaan ukuran kuantitatif atas kapasitas, proses dan keluaran yang
memberikan informasi atas aspek-aspek yang telah/belumtercapai.
Di sisi lain, telah banyak alat ukur yang dipakai dalam pengukuran-pengukuran kinerja manajemen suatu
lembaga/perusahaan yang dilakukan selama ini, misalnya Balanced Score card, Six Sigma, Malcolm balcridge
Criteria for Performance Exellence.
Permasalahan
Permasalahan yang sering muncul dalam pengukuran kinerja BUMN adalah penggunaan dan pemilihan
alat ukur yang sering kali rancu termasuk di dalamnya penyediaan data dan dokumen yang berisi target-target
pencapaian kinerja, yang menimbulkan kerumitan sendiri sehingga perlu ditemukan solusi yang merupakan tolok
ukur pencapaian kinerja bagi BUMN dengan indikator-indikator yang lebih jelas dan terukur. Oleh karena itu,
perlu dilakukan identifikasi tentang kebijakan BUMN saat ini berkaitan dengan tolok ukur pengukuran kinerja
saat ini.
Pembahasan
Pengukuran pada dasarnya adalah penentuan arah selanjutnya. Dokumentasi tidak berkaitan dengan
situasi saat ini dan merupakan dokumentasi formulasi kuantifikasi variable tentang kebutuhan yang akan diukur
dan dimonitor dalam rangka pancapaian target. Franceschini (2007) menyatakan bahwa pengukuran merupakan
hal yang penting dalam proses pengendalian kinerja dan perbaikan. Istilah kinerja secara sederhana diartikan
sebagai hasil yang dicapai, suatu catatan raihan seseorang (menurut Armstrong, 2010).Bernardin dalam
Armstrong (2010) menyatakan kinerja adalah sebagai hasil kinerja karena menggambarkan keterkaitan kuat
dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan pelanggan dan kontribusi ekonomi.
Neely dalam Taticchi (2010) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai kumpulan ukuran untuk
menghitung efisiensi dan efektivitas suatu tindakan. Johnson dan Beiman (2007) menyatakan bahwa system
pengukuran kinerja menyebabkan perusahaan mampu merencanakan, mengukur, dan mengendalikan kinerjanya
sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan.Pengukuran kinerja tradisional menitikberatkan pada pengukuran
aspek keuangan sehingga seringkali mengorbankan kepentingan jangka panjang bagi organisasi.
Kaplan dan Norton (1996) mengatakan bahwa ukuran keuangan tidak mencukupi menuntun dan
mengevaluasi arah organisasi dalam lingkungan kompetitif dan gagal mengukur nilai yang dihasilkan atau
dimusnahkan oleh tindakan manajer dalam periode akuntansi. Lebih lanjut dikatakan bahwa ukuran keuangan
memang mengatakan sesuatu, namun tidak seluruhnya dan gagal memberikan cukup arah bagi tindakan yang
akan diambil hari ini dan selanjutnya pada masa mendatang dalam menciptakan nilai keuangan masa depan.
Untuk mengatasi kelemahan pengukuran kinerja tradisional tersebut,kemudian muncul beberapa konsep sepert i:
balance scorecard, activity based costing, economic value added, quality management, dan sebaginya.
Tujuan utama dari pengukuran kinerja adalah meningkatkan kinerja organisasi sehingga dapat melayani
pelanggan, pegawai, pemilik dan pemangku kepentingan lainnya secara lebih baik. Menurut Nair (2004)
pengukuran kinerja seharusnya memenuhi kriteria antara lain mudah dipahami, sumber data terpercaya, akurat,

3. 3
mewakili kenyataan, relevan dengan tujuan dan strategi, variable terikat, senantiasa berubah-ubah dan memiliki
hubungan kausalitas (sebab-akibat).
Untuk dapat menganalisis lebih lanjut atas kesesuaian istilah yang digunakan dan implementasinya
maka digunakan konsep TK (Tingkat Kesehatan). Saat ini terdapat 2 (dua) istlah yang dapat dipersepsikan
sebagai alat yang dapat digunakan dalam mengukur, membina dan mengawasi kinerja semua BUMN di
Indonesia, yaitu TK (Tingkat Kesehatan) dan UKU (Ukuran Kinerja Utama) . Dalam industri perbankan,di
Indonesia, penilaian TK (Tingkat Kesehatan) dilakukan untuk menilai dan mengukur kemungkinan terjadinya
gagal bayar, yang akan menyebabkan pemilik modal and kreditur terkena dampaknya serta mempengaruhi
fungsi intermediasi dan fungsi dukungan kebijakan moneter suatu Negara. Penilaian TK Bank di Indonesia
masih didasarkan pada CAMELS (Capital. Asset quality, Management. Earning, Liquidity, and Sensitivity to
market risk). Industri perbankan di Indonesia wajib melaporkan penilaian TK berdasarkan Risk Based Banking
Rate (RBBR). Sesuai peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian kesehatan Bank Umum.
Penilaian TK (Tingkat Kesehatan) tersebut dilakukan berdasarkan 4 faktor, yaitu: Profil Resiko (Risk
Profil),Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (earning), Modal (Capital).
Perkembangan istilah-istilah terkait tingkat kesehatan (TK) dalam pengaturan kinerja BUMN dapat
dilihat dari tabel berikut ini (Tabel 1.1 dan Tabel 1.2) :
Tabel 1.1
No Ketentuan Uraian (hal-hal yang ditetapkan)
1 KMK 740/KMK_00/1989 Penilaian efisiensi dan produktivitas dilakukan melalui penilaian kinerja BUMN secara
berkala
Kinerja adalah prestasi yang dicapai BUMN dalam suatu periode tertentu yang
mencerminkan TK
Aspek yang dinilai operasional, efisiensi dan produktivitas serta aspek keuangan
(Likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas)
TK dikategorikan menjadi sehat sekali, sehat, kurang sehat dan tidak sehat.
2 KMK 826/KMK/1992 Aspek yang dinilai yaitu keuangan likuidita, solvabilitas dan rentabilitas serta operasional
(sesuai jenis kegiatan BUMN)
Perhitungan dilakukan dengan system pembobotan dengan total nilai bobot dimungkinkan
dapat mencapai nilai di atas 100
TK masih diklasifikasikan pada 4 kategori
3 KMK 198/KMK016/1998 Relatif tidak berbeda dengan KEP-100/MBU/2002
4 KEP-100/MBU/2002 Perhitungan dilakukan dengan system pembobotan yang proporsional sesuai industrinya
(sektor jasa keuangan dan non jasa keuangan)
Sektor non jasa keuangan (Infrastruktur) dan non infrastruktur
Sektor jasa keuangan diatur tersendiri
Aspek yang dinilai yaitu: Keuangan (50% infra dan 70% non infra) dan administrasi 15%
Penetapan aspek operasional dilakukan oleh RUPS dalam mekanisme RKAP dengan total
nilai bobot tidak mungkin mencapai di atas 100
Indikator aspek operasional minimum 2 dan maksimum 5 dan dapat berubah setiap tahun,
apabila suatu indikator dianggap sudah memenuhi standar yang sangat baik atau terdapat
indikator lain yang lebih dominan
TK dikategorikan menjadi 3, yaitu : sehat, kurang sehat dan tiadk sehat
5 PER-07/MBU/2010 TK adalah suatu hasil penilain terukur dengan metode tertentu atas aspek yang langsung
mempengaruhi kondisi perusahaan sehingga menggambarkan kondisi perusahaan sehat,
kurang sehat dan tidak sehat.
Pemberian tantiem dan insentif kerja mempertimbangkan faktor pencapaian TK dan
UKU/KPI

4. 4
Analisis dan Sisntesis : Sesuai dengan ketentuan yang masih berlaku, dapat disimpulkan bahwa TK merupakan
indikatorpenentu kondisi perusahaan (sehat, kurang sehat maupun tidak sehat) yang untuk masing-masing BUMN
berbeda-beda dengan indicator yang berbeda juga meski dalam industry yang sejenis.serta digunakan sebagai salah
satu factor penentu besaran tantiem dan insentif kinerja bagi manajemen BUMN. Perlu dicatat juga bahwa TK atas
sektor jasa keuangan belum ditetapkan.
Tabel 1.2
No Ketentuan Uraian (hal-hal yang ditetapkan)
1 KEP-88/M-PBUMN/1998
(KPI)
KPI adalah metode yang digunakan dalam rangka evaluasi organisasi, system dan
prosedur serta sumber daya manusia (SDM) serta sebagai bagian penyusunan
RKAP
2 KEP 215/M-BUMN/1999
(Tingkat Kerja)
Tingkat Kinerja penilaiannya dilakukan pada aspek kinerja korporasi dan
manajemen, Kinerja korporasi hasilnya ditentukan oleh penilaian kinerja keuangan
dan operasional, Kinerja manajemen hasilnya ditentukan oleh penilaian kinerja
keuangan, operasional dan manfaat bagi masyarakat.
3 PER-07/MBU/2010 (UKU) UKU adalah ukuran tertentu yang merupakan target terukur dan harus dicapai
Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas.
4 SE-14/MBU/2010 (UKU) Indikator KinerjaUtama (UKU) sama padanannya dengan KPI (Key Performance
Indicator)
5 PER-01/MBU/2011 (IPK) Indikator Pencapaian Kinerja memiliki padanan, yaitu Key Performance indicator,
Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian keberhasilan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasandan pemberian nasehat oleh
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau anggaran dasar
Analisis dan Sintesis : sesuai ketentuan yang masih berlaku, dapat disimpulkan bahwa UKU/KPI
merupakan ukuran penilaian keberhasilan atas target terukur yang harus dicapai Direksi, Dewan Komisaris,
dan Dewan Pengawas sebagai salah satu factor penentu bersama tantiem dan insentif kinerja manajemen
BUMN.
Asia Development Bank (ADB) Tahun 2007 mengatakan bahwa suatu sistem pengukuran kinerja membuat
organisasi dapat merencanakan, mengukur, dan mengendalikan kinerja sesuai dengan strategi yang telah
ditetapkan. Pernyataan ADB tersebut diperkuat dengan pernyataan Johnson dan Beiman (2007) yang
menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja menyebabkan perusahaan mampu merencanakan, mengukur, dan
mengendalikan kinerjanya sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Jadi pengukuran kinerja secara garis
besar berfungsi sebagai alat pengendalian kinerja agar sesuai dengan strategi, yang terdiri dari sekumpulan
ukuran dengan menghitung efektivitas dan efisiensi suatu tindakan. Daftar BUMN-BUMN yang ada di Indonesia
yang menjadi tanggung jawab pembinaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, antara lain :
No Bidang Perusahaan
1 Telekomunikasi PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), PT LEN Industri
(Persero)
Perum LKBN ANTARA,
Perum Produksi Film Negara (PFN),
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM)
2 Perbankan PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Ekspor Indonesia (BEI)
3 Asuransi PT AsuransiABRI (ASABRI)

5. 5
PT AsuransiEkspor Indonesia (ASEI)
PT AsuransiJasa Indonesia (JASINDO)
PT AsuransiJasa Raharja
PT AsuransiJiwasraya
PT AsuransiKesehatan Indonesia (ASKES)
PT Askrindo
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI)
PT Taspen (Persero)
4 Energi PT Pertamina (Persero)
PT Energy Management Indonesia (Persero)
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero)
PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) (Persero) Tbk
5 Industri Strategis PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT PAL Indonesia
PT Batan Teknologi
PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Industri Kereta Api (INKA) (Persero)
PT Barata Indonesia
PT Boma Bisma Indra (BBI) (Persero)
PT Krakatau Steel (KS) Tbk
PT Dahana ( Persero )
PT PINDAD
6 Aneka Industri PT Bio Farma (Persero)
PT Indofarma (Persero) Tbk
PT Kimia Farma (Persero) Tbk
PT Primissima (Persero)
PT Industri Sandang Nusantara (INSAN)
PT Garam (Persero)
PT Industri Gelas (IGLAS) (Persero)
7 Kehutanan PT Inhutani I
PT Inhutani II
PT Inhutani III
PT Inhutani IV
PT Inhutani V
Perum Perhutani
8 Kawasan Industri dan
Perumahan
Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS)
PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)
PT Kawasan Industri Medan (KIM) (Persero)
PT Kawasan Industri Makasar (KIMA) (Persero)
PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW)
PT Pengembangan Daerah Industri(PDI) Pulau Batam
9 Jasa Konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Brantas Abipraya (Persero)
PT Hutama Karya (HK)
PT Istaka Karya
PT Nindya Karya (Persero)
PT Pembangunan Perumahan

6. 6
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Waskita Karya
PT Bina Karya
PT Indah Karya
PT Indra Karya
PT Virama Karya
PT Yodya Karya (Persero)
PT Amarta Karya
10 Jasa Pembiayaan PT Danareksa (Persero)
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
Perum Pegadaian
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero)
PT PANN Multi Finance (Persero)
Perum Jamkrindo
PT Perusahaan Pengelola Aset
11 Logistik dan Jasa Sertifikasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT Surveyor Indonesia
PT Sucofindo (Persero)
PT Survai Udara Penas (Persero)
PT Bhanda Ghara Reksa (BGR)
Perum Bulog
PT Pos Indonesia (POSINDO)
PT Varuna Tirta Prakasya (VTP)
PT PP Berdikari (Persero)
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) (Persero)
PT Sarinah (Persero)
12 Penunjang Pertanian Perum Jasa Tirta I
Perum Jasa Tirta II
PT Pertani
PT Sang Hyang Seri (SHS) (Persero)
PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) (Persero)
13 Perikanan PT Perikanan Nusantara
Perum Prasarana Perikanan Samudera
14 Perkebunan PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) (Persero)
PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) (Persero)
PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) (Persero)
PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) (Persero)
PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) (Persero)
PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) (Persero)
PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) (Persero)
PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) (Persero)
PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) (Persero)
PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) (Persero)
PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) (Persero)
PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) (Persero)
PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) (Persero)
PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) Persero)
PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)
15 Percetakan dan Penerbitan PT Balai Pustaka (BP) (Persero)
Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI)
PT Pradnya Paramita

7. 7
Perum Percetakan Uang RI (PERURI)
PT Kertas Kraft Aceh (KKA) ( Persero )
PT Kertas Leces (Persero)
16 Pertambangan PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk
PT Sarana Karya
PT Timah (Persero) Tbk
PT Semen Baturaja
PT Semen Gresik (Persero) Tbk
17 Sarana Angkutan dan
Pariwisata
PT Indonesia Ferry (ASDP) (Persero)
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
PT Djakarta Lloyd
PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)
Perum DAMRI
PT Kereta Api Indonesia (KAI)
Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)
PT Hotel Indonesia Natour (HIN)
PT Bali Tourism & Development Corporation
PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
PT Garuda Indonesia Tbk (GIA) (Persero)
PT Merpati Nusantara Airlines (MNA
18 Prasarana Angkutan PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I)(Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II)
PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III) (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV) (Persero)
PT Angkasa Pura I (AP I)
PT Angkasa Pura II (AP I)(Persero)
PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO)
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut di atas
berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 dilaksanakan oleh Kementerian BUMN.
Kesimpulan :
Dari analisa tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Ukuran TK (Tingkat Kesehatan) merupakan suatu indikator ukuran kondisi perusahaan atas kemungkinan
kegagalan usahanya.
2. Pencapaian kinerja suatu BUMN merupakan target yang harus dicapai suatu BUMN.
3. Dengan mempertimbangkan TK (Tingkat kesehatan) sebagai indikator suatu perusahaan, maka sebaiknya
TK harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Indikator dapat mencerminkan tingkat kegagalan suatu perusahaan dalam industri tertentu dalam
memenuhi kewajiban atau mempertahankan kelangsungan hidupnya.
b. Sebagai Sarana Early Warning System bagi pemangku jabatan/wewenang.
c. Ukuran kuantitatif karena harus dapat diukur.
d. Indikator dan nilai standarnya harus dapat diubah setiap tahun
e. Indikator seharusnya sama untuk perusahaan dalamindustri yang sejenis

8. 8
f. Tidak secara langsung dikaitkan dengan pemberian remunerasi manajemen BUMN.
4. Sedangkan untuk UKU/KPI harus memenuhi standar sebagai berikut :
a. Merupakan target terukur yang harus dicapai manajemen BUMN
b. Ukuran kuantitatif karena harus dapat diukur
c. Setiap tahun harus dapat ditetapkan indikator dan besarannya.
Saran :
Dengan mempertimbangkan TK (Tingkat Kesehatan) sebagai indikator suatu perusahaan, maka sebaiknya
TK (Tingkat Kesehatan) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Indikator-indikatornya
dapat mencerminkan tingkat kegagalan suatu perusahaan dalam industri tertentu dalam memenuhi
kewajiban atau mempertahankan kelangsungan hidupnya, bisa juga sebagai Sarana Early Warning System
bagi pemangku jabatan/wewenang, Ukuran kuantitatif karena harus dapat diukur, Indikator dan nilai
standarnya juga harus dapat diubah setiap tahun, selain itu Indikator-indikatornya seharusnya sama untuk
perusahaan dalam industri yang sejenis, tidak secara langsung dikaitkan dengan pemberian remunerasi
manajemen BUMN. BUMN tetap tersentral pada kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Setiap
langkah yang ditempuh BUMN harus selalu di koordinasikan antara kementerian BUMN, RUPS dan
kementerian keuangan karena menyangkut berbagai aspek likuiditas, aspek solvabilitas serta aspek
permodalan jangka panjang dan pendek.
DAFTAR PUSTAKA
Asep Kartiwa, Sawitri Budi Utami, 2012, Usaha-Usaha Milik Negara dan Daerah, Ilmu Administrasi
Negara-s-1, ADPU 4337, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia
Kepmen BUMN, No.Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, Jakarta
Kep men BUMN No. Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan RKAP BUMN, Jakarta.
Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum, Jakarta
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran
BUMN. Jakarta
Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta