Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pelaksanaan e-tendering (pelelangan secara elektronik) untuk pengadaan barang/jasa pemerintah, mencakup penjelasan umum, tata cara pelaksanaan, ketentuan jaminan penawaran, perubahan jadwal, sanksi, dan audit.
Teknik SIpil UNS 2015
Mata Kuliah Sistem dan Managemen Konstruksi
Kelompok 9:
Ayu Ismoyo Sofiana I0113021
Briberliant Kurnia I0113026
Diana Dellariam Bayu I0113034
Diar Kurnia Sari I0113035
Dina Atika Sari I0113036
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Ā
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Teknik SIpil UNS 2015
Mata Kuliah Sistem dan Managemen Konstruksi
Kelompok 9:
Ayu Ismoyo Sofiana I0113021
Briberliant Kurnia I0113026
Diana Dellariam Bayu I0113034
Diar Kurnia Sari I0113035
Dina Atika Sari I0113036
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Ā
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Penulis : Mistra
Penerbit : Griya Kreasi
Synopsis
Rumah di kota-kota besar dan padat seperti Jakarta, Surabaya, Bekasi, dan Tanggerang sangat sulit direnovasi. Hal ini dikarenakan lahan yang ada semakin sempit sehingga tidak ada jalan lain selain meningkat rumah. Bagi sebagian masyarakat, meningkat rumah merupakan momok yang menakutkan kerana biayanya tidak sedikit. Namun, seiring majunya teknologi dibidang konstrusi bangunan, muncul beberapa teknik meningkat rumah. pada buku ini disajikan 9 teknik meningkat rumah beserta kelebihan dan kekurangannya. Tak, lupa disajikan gambar struktur bangunan untuk meningkat rumah tipe 21, 36, 38 dan tipe lainnya.
Link download : http://safel.ink/wGXnb
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Ā
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
4. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
4
E-Tendering
adalah tata cara pemilihan Penyedia
Barang/Jasa yang dilakukan secara
terbuka dan dapat diikuti oleh semua
Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada
sistem pengadaan secara elektronik
dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali
penawaran dalam waktu yang telah
ditentukan.
A. Umum
5. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
5
E-Lelang adalah metode pemilihan penyedia
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya secara
elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat
diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
E-Seleksi adalah metode pemilihan penyedia jasa
konsultansi secara elektronik untuk semua
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua
penyedia jasa konsultansi yang memenuhi
syarat.
A. Umum
6. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
6
Aplikasi SPSE
adalah aplikasi perangkat lunak Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
berbasis web yang terpasang di server
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) yang dapat diakses melalui website
LPSE.
A. Umum
7. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
7
Pengguna SPSE
adalah perorangan/badan usaha yang
memiliki hak akses kepada aplikasi SPSE,
direpresentasikan oleh/dengan user id dan
password yang diberikan oleh LPSE, antara
lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan
(Pokja ULP), Penyedia barang/jasa, Auditor /
Pemeriksa.
A. Umum
8. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
8
Ketentuan teknis operasional pengadaan
barang/jasa secara elektronik mengacu pada:
1. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010
Tentang Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE),
2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011
TentangĀ Tata Cara e-Tendering,
3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011
Tentang Standar Dokumen Pengadaan
Barang/JasaĀ Pemerintah Secara Elektronik.
4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun
2012 TentangĀ Tata e-Tendering,
A. Umum
9. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
9
Lampiran Peraturan Kepala LKPP No. 5/2011 tentang
Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
1. Pengadaan barang melalui pelelangan
umum/sederhana dengan pascakualifikasi;
2. Pengadaan barang melalui pelelangan umum dengan
prakualifikasi;
3. Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan
pascakualifikasi;
4. Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan
prakualifikasi;
5. Pengadaan jasa konsultansi badan usaha dengan
prakualifikasi satu sampul;
6. Pengadaan jasa konsultansi badan usaha dengan
prakualifikasi dua sampul;
A. Umum
11. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
11
Aktivitas pemilihan metode e-tendering:
1. Persiapan Pemilihan
2. Pelaksanaan Pemilihan
3. Surat Jaminan Penawaran
4. Perubahan Jadwal
5. Pengenaan Sanksi
6. Audit
B. Tata Cara e-Tendering
12. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
12
Aktivitas pemilihan metode e-tendering:
1. Persiapan Pemilihan
2. Pelaksanaan Pemilihan
3. Surat Jaminan Penawaran
4. Perubahan Jadwal
5. Pengenaan Sanksi
6. Audit
B. Tata Cara e-Tendering
13. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
13
Pengguna SPSE yang belum memiliki kode
akses aplikasi SPSE (Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit
Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Penyedia
barang/jasa) harus melakukan pendaftaran
sebagai pengguna SPSE.
LPSE menerbitkan kode akses Pengguna
SPSE dan menyimpan dokumen pendukung
proses registrasi dan verifikasi pengguna
B. Tata Cara e-Tendering
14. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
14
Aktivitas pemilihan metode e-tendering:
1. Persiapan Pemilihan
2. Pelaksanaan Pemilihan
3. Surat Jaminan Penawaran
4. Perubahan Jadwal
5. Pengenaan Sanksi
6. Audit
B. Tata Cara e-Tendering
15. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
15
Pelaksanaan pemilihan dengan metode e-
tendering:
1. Pembuatan paket dan pendaftaran
2. Pemberian Penjelasan
3. Pemasukan Data Kualifikasi
4. Pemasukan/Penyampaian Dokumen
Penawaran
5. Pembukaan Dokumen Penawaran dan
Evaluasi
6. Sanggahan
7. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa
8. Penandatanganan Kontrak
B. Tata Cara e-Tendering
16. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
16
Aktivitas pemilihan metode e-tendering:
1. Persiapan Pemilihan
2. Pelaksanaan Pemilihan
3. Surat Jaminan Penawaran
4. Perubahan Jadwal
5. Pengenaan Sanksi
6. Audit
B. Tata Cara e-Tendering
17. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
17
Surat jaminan penawaran pada pemilihan dengan
metode e-tendering (1/3):
1. Jaminan penawaran pada E-Tendering
dengan metode E-Lelang tidak diperlukan
untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki
nilai paling tinggi Rp. 2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) atau tidak
menimbulkan risiko apabila pemenang
mengundurkan diri menyebabkan pekerjaan
tidak dapat diselesaikan tepat pada
waktunya.
B. Tata Cara e-Tendering
18. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
18
Surat jaminan penawaran pada pemilihan dengan
metode e-tendering (2/3):
2. Jaminan penawaran disampaikan dalam
bentuk softcopy hasil pemindaian (scan) yang
dimasukan dalam dokumen penawaran,
3. Jaminan penawaran asli untuk E-Lelang
dengan
pascakualifikasi, disampaikan kepada Pokja
ULP padasaat pembuktian kualifikasi.
4. Jaminan penawaran asli untuk E-Lelang
dengan
prakualifikasi, disampaikan kepada Pokja
B. Tata Cara e-Tendering
19. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
19
Surat jaminan penawaran pada pemilihan dengan
metode e-tendering (3/3):
5. Jika calon pemenang tidak memberikan
jaminan
penawaran asli dan atau jaminan penawaran
tidak dapat dicairkan maka akun SPSE
penyedia barang/jasa tersebut di nonaktifkan
dan dapat dimasukkan dalam daftar hitam.
B. Tata Cara e-Tendering
20. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
20
Aktivitas pemilihan metode e-tendering:
1. Persiapan Pemilihan
2. Pelaksanaan Pemilihan
3. Surat Jaminan Penawaran
4. Perubahan Jadwal
5. Pengenaan Sanksi
6. Audit
B. Tata Cara e-Tendering
21. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
21
Perubahan jadwal
Pada pemilihan dengan metode e-tendering, Pokja
ULP dapat melakukan perubahan jadwal tahap
pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan
yang dapat dipertanggungjawabkan.
B. Tata Cara e-Tendering
22. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
22
Aktivitas pemilihan metode e-tendering:
1. Persiapan Pemilihan
2. Pelaksanaan Pemilihan
3. Surat Jaminan Penawaran
4. Perubahan Jadwal
5. Pengenaan Sanksi
6. Audit
B. Tata Cara e-Tendering
23. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
23
Pengenaan sanksi pada pemilihan dengan metode e-
tendering:
1. Apabila Penyedia barang/jasa melakukan
pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan
penggunaan aplikasi SPSE, pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan berlaku, atau masuk
ke dalam daftar hitam maka LPSE atau Pengelola
Agregasi Data Penyedia dapat menonaktifkan kode
akses Pengguna SPSE.
2. Dalam hal Penyedia barang/jasa telah ditetapkan ke
dalam daftar hitam, maka LPSE atau Pengelola
Agregasi Data Penyedia dapat memasukkan
Penyedia barang/jasa ke dalam menu daftar hitam di
dalam aplikasi.
B. Tata Cara e-Tendering
24. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
24
Aktivitas pemilihan metode e-tendering:
1. Persiapan Pemilihan
2. Pelaksanaan Pemilihan
3. Surat Jaminan Penawaran
4. Perubahan Jadwal
5. Pengenaan Sanksi
6. Audit
B. Tata Cara e-Tendering
25. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
25
Proses Audit pada pemilihan dengan metode e-tendering:
1. Proses audit pengadaan secara elektronik
dilaksanakan melalui fasilitas yang disediakan dalam
aplikasi SPSE.
2. Auditor hanya dapat mengakses informasi atau data,
mengunduh (download) dan membuka file, baik yang
disampaikan oleh Pokja ULP maupun peserta
pemilihan paket pekerjaan yang menjadi objek audit
sebagaimana tercantum dalam surat tugas.
3. Auditor dapat menemui Pokja ULP untuk
memperoleh informasi dan dalam rangka proses
audit paket pemilihan tertentu.
B. Tata Cara e-Tendering
27. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
27
C. Daftar Pustaka
1. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010
Tentang Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE),
2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011
TentangĀ Tata Cara e-Tendering,
3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011
Tentang Standar Dokumen Pengadaan
Barang/JasaĀ Pemerintah Secara Elektronik.
4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun
2012 TentangĀ Tata e-Tendering,