Dokumen tersebut merupakan pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional yang mencakup lingkup peraturan menteri PU No. 04/PRT/W/2011 tentang wewenang pemberian izin usaha jasa konstruksi, persyaratan dan tata cara pemberiannya, tanda daftar usaha orang perseorangan, hak dan kewajiban pemegang izin serta laporan dan pengawasan terkait izin usaha jasa konstruksi.

1. PEDOMAN PERSYARATAN
PEMBERIAN IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Oleh: Dr.Ir. A.Sarwiyana
Sastratenaya
Peraturan Menteri PU
No.: 04/PRT/W/2011

2. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
2
DAFTAR ISI
A. Umum
B. Wewenang Pemberian IUJK
C.Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK
D.Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan
E. Jangka Waktu dan Wilayah Operasi IUJK
F. Hak dan Kewajiban
G.Laporan
H.Pengawasan dan Pemberdayaan
I. Administratif
J. Daftar Pustaka

3. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
3
A. Umum

4. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
4
A1. Istilah
Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi
perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa
pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa
konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat
BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum,
yang kegjatan usahanya bergerak di bidang jasa
konstruksi.
Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru
didirikan dan belum punya pengalaman.

5. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
5
A1. Istilah
Domisili adalah tempat pendirian dan/atau
kedudukan/alamat badan usaha yang tetap
dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya
disingkat IUJKadalah izin untuk melakukan
usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

6. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
6
A1. Istilah
Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan penetapan
klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan
kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang
berbentuk orang perseorangan atau badan usaha;
atau
tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan
profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang
perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin
keilmuan dan/atau keterampilan tcrtentu dan/ atau
kefungsian dan/atau keahlian tertentu,

7. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
7
A1. Istilah
Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Homor 28 tahun 2000 Tentang Usaha dan
Peran Masyarakat.
Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang disingkat
TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan
koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya,
Institusi Pembina Jasa Konstruksi adalah institusi yang
tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan

8. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
8
A2. Lingkup PERMEN PU No. 4/2011
1. wewenang pemberian IUJK
2. persyaratan dan tata cara pemberian
IUJK,
3. Tanda Daftar Usaha orang
perseorangan,
4. jangka waktu dan wilayah operasi
IUJK,
5. hak dan kewajiban,
6. laporan serta pengawasan dan
pemberdayaan.

9. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
9
B. Wewenang Pemberian
IUJK

10. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
10
B1. Wewenang pemberian IUJK
1. IUJK diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota tempat BUJK tersebut
berdomisili.
2. Bupati/Walikota dapat menunjuk Unit
Kerja/instansi untuk memberikan IUJK
dalam rangka pelaksanaan pemberian
IUJK,
3. Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan
oleh unit kerja/instansi yang tidak
membidangi jasa konstruksi, IUJK dapat
diberikan setelah mendapatkan
rekomendasi dari unit kerja/instansi yang

11. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
11
C. Persyaratan dan Tata
Cara Pemberian IUJK

12. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
12
C1. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian
IUJK
Badan Usaha JK yang ingin memperoleh IUJK harus
mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota melalui
Unit Kerja/instansi yang ditunjuk sesuai dengan domisili
Badan Usaha.
Permohonan yang dimaksud terdiri atas:
1. permohonan izin baru;
2. perpanjangan izin;
3. perubahan data; dan/atau
4. penutupan izin.

13. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
13
C1a. Persyaratan permohonan izin baru
1. Mengisi formulir permohonan
2. Menyerahkan rekaman akta pendirian BUJK
3. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha
(SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
4. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA)
dan/atau Sertifikat Keterampilan tSKT) dari
Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-
BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
5. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab
Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi
surat pernyataan pengikatan diri Tenaga
Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama
Badan Usaha (PJU-BU).

14. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
14
C1a. Alur proses permohonan izin baru

15. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
15
C1b. Persyaratan perpanjangan izin
1. Mengisi formulir permohonan
2. Menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang
telah
diregistrasi oleh Lembaga;
3. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA)
dan/atauSertifikat
Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan
Usaha
(PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
4. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik
Badan
Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan
pengikatan diri
Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama
Badan
Usaha (PJU-BU); dan
5. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan

16. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
16
C1b. Alur Proses Perpanjangan Izin

17. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
17
C1c. Persyaratan perubahan data
1. Mengisi formulir permohonan;
2. menyerahkan rekaman;
3. Akta Perubahan nama direksi/pengurus
untuk perubahan data nama dan
direksi/pengurus;
4. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk
perubahan alamat BUJK;
5. Akta Perubahan untuk perubahan nama
BUJK; dan/atau
6. Sertifikat Badan Usaha untuk
perubahan klasifikasi dan kualifikasi
usaha.

18. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
18
C1c. Alur proses perubahan data

19. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
19
C1d. Persyaratan penutupan izin
1. Mengisi formulir permohonan;
2. Menyerahkan IUJK yang asli; dan
3. Menyerahkan Surat Pajak Nihil.

20. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
20
C1d. Alur proses penutupan izin

21. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
21
C2. Tata Cara Pemberian IUJK – 1/2
1. Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan
terhadap dokumen permohonan dan dapat
melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
2. IUJK diberikan oleh unit kerja/instansi paling lama
10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen
persyaratan dinyatakan lengkap.
3. IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang
ditandatangani oleh Bupati/Walikota, atau Kepala
Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama
Bupati/ Walikota.

22. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
22
C2. Tata Cara Pemberian IUJK – 2/2
4. IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui
media internet.
5. Setiap IUJK yang diberikan vajib mencantumkan
klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang
tertera dalam SBU.
6. Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil.
7. Setiap IUJKyang diberikan, menggunakan nomor
kode izin.
8. Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan
nama perusahaan.

23. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
23
D. Tanda Daftar Usaha
Orang Perseorangan

24. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
24
D1. Tanda Daftar Usaha Orang
Perseorangan
1. Usaha orang perseorangan wajib memiliki
SKA/SKT dan terdaftar pada unit
kerja/instansi pemberi IUJK.
2. Usaha orang perseorangan sebagaimana
dimaksud ayat (1) diberikan Kartu Tanda
Daftar.
3. Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang
Perseorangan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 4.

25. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
25
E. Jangka Waktu dan
Wilayah Operasi IUJK

26. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
26
E1. Jangka Waktu dan Wilayah Operasi
IUJK
Masa berlaku IUJK selama 3 tahun dan dapat
diperpanjang.
IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah
RepublikIndonesia.

27. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
27
F. Hak dan Kewajiban

28. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
28
1. Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk
mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
2. BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkewajiban untuk:
a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaporkan perubalian data BUJK dalam waktu
paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya
perubahan data BUJK;
c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam
proses permohonan pemberian IUJK; dan
d. menyampaikan laporan akhir tahun yang
disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi
IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
F1. Hak dan Kewajiban -1/2

29. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
29
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d meliputi:
a. nama dan nilai paket pekerjaan yang
diperoleh;
b. Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d menggunakan format yang tercantum
dalam Lampiran 8.
F1. Hak dan Kewajiban – 2/2

30. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
30
G. Laporan

31. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
31
1. Unit Kerja/ Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan
pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga)
bulan sekali kepada Bupati/Walikota yang
bersangkutan.
2. Secara berjenjang, Bupati/Walikota menyampaikan
laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada
Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali,
dan Gubernur menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Menteri
secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
G1. Laporan – 1/2

32. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
32
3. Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK
sebagaimana dimaksud padaayat(l) meliputi:
a. daftar pemberian IUJK baru;
b. daftar perpanjangan IUJK;
c. daftar perubahan data IUJK;
d. daftar penutupan IUJK;
e. daftar usaha orang perseorangan;
f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratis dan
g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap
tertib IUJK,
3. Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) mengacu pada Lampiran 9.
G1. Laporan – 2/2

33. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
33
H. Pengawasan dan
Pemberdayaan

34. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
34
H1. Jangka Waktu dan Wilayah Operasi
IUJK
Bupati/Walikota melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan pemberian IUJK di
daerahnya.
Bupati/Walikota melakukan pemberdayaan BUJK
yang telah memiliki IUJK di daerahnya.

35. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
35
I. Administratif

36. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
36
1. BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2) dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
a. Peringatan tertulis; atau
b. Pembekuan izin usaha; atau
c. Pencabutan Izin Usaha.
I1. Laporan – 1/2

37. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
37
3. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenakan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas
pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (2);
b. Pembekuan Izin Usaha, diberikan dalam hal BUJK telah
mendapat
peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap
tidak
memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari.
3. IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila
BUJK telah memenuhi kewajibannya.
4. Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi
I1. Laporan – 2/2

38. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
38
J. Daftar Pustaka

39. Hakcipta ASS/Genap 2012/2013
39
J. Daftar Pustaka
Permen PU No. 04/PRT/M/2011 tentang
Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha
Jasa Konstruksi Nasional