Rencana tanggap darurat memberikan panduan untuk menangani keadaan darurat dengan menetapkan tugas personil, prosedur evakuasi, pelaporan, dan latihan untuk memastikan kesiapan menghadapi berbagai skenario darurat seperti tumpahan bahan kimia, kebakaran, atau kecelakaan medis.
Dokumen tersebut membahas langkah-langkah kesiapsiagaan fasyankes dalam menghadapi kondisi darurat dan bencana melalui identifikasi risiko, analisis kerentanan, dan pengendalian risiko termasuk simulasi tanggap darurat."
Dokumen tersebut membahas tentang struktur operasi tanggap darurat bencana di Indonesia, yang terdiri dari 3 fase penanganan yaitu sebelum, saat, dan sesudah bencana. Dokumen ini juga menjelaskan tentang sistem komando tanggap darurat bencana, mekanisme permintaan sumber daya, serta fasilitas yang dibutuhkan oleh komando tanggap darurat bencana.
Instansi/organisasi ini melakukan penilaian kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan dalam kegiatan penyadaran publik pengurangan risiko bencana di Aceh. Penilaian ini bertujuan mengetahui kondisi saat ini, kebutuhan, dan merekomendasikan pilihan untuk meningkatkan kapasitas dalam penyadaran publik PRB.
Rencana tanggap darurat memberikan panduan untuk menangani keadaan darurat dengan menetapkan tugas personil, prosedur evakuasi, pelaporan, dan latihan untuk memastikan kesiapan menghadapi berbagai skenario darurat seperti tumpahan bahan kimia, kebakaran, atau kecelakaan medis.
Dokumen tersebut membahas langkah-langkah kesiapsiagaan fasyankes dalam menghadapi kondisi darurat dan bencana melalui identifikasi risiko, analisis kerentanan, dan pengendalian risiko termasuk simulasi tanggap darurat."
Dokumen tersebut membahas tentang struktur operasi tanggap darurat bencana di Indonesia, yang terdiri dari 3 fase penanganan yaitu sebelum, saat, dan sesudah bencana. Dokumen ini juga menjelaskan tentang sistem komando tanggap darurat bencana, mekanisme permintaan sumber daya, serta fasilitas yang dibutuhkan oleh komando tanggap darurat bencana.
Instansi/organisasi ini melakukan penilaian kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan dalam kegiatan penyadaran publik pengurangan risiko bencana di Aceh. Penilaian ini bertujuan mengetahui kondisi saat ini, kebutuhan, dan merekomendasikan pilihan untuk meningkatkan kapasitas dalam penyadaran publik PRB.
Peranan Standardisasi dalam membangun Sistem Peringatan Dini BencanaInstansi
Dokumen tersebut membahas tentang peranan standardisasi dalam membangun sistem peringatan dini bencana di Indonesia. SNI 8840-1:2019 dan SNI 8841-2:2020 memberikan panduan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana melalui penerapan sistem peringatan dini yang meliputi pengetahuan risiko, diseminasi informasi, pemantauan, kemampuan merespon, dan komitmen jangka panjang. Standardisasi diharapkan dapat men
1. Dokumen tersebut membahas tentang manajemen penanggulangan bencana mulai dari dasar hukum, konsep, jenis bencana, komponen kesiapsiagaan, hingga perencanaan yang dibuat untuk penanggulangan bencana.
2. Ada empat jenis perencanaan yang dibuat yaitu rencana penanggulangan bencana, rencana siaga, rencana operasi tanggap darurat, dan rencana pemulihan.
3. Langkah-langk
Partisipasi Masyarakat dan Antispasi Bencanamusniumar
Dokumen tersebut membahas pentingnya antisipasi bencana melalui langkah-langkah seperti pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, dan tanggap darurat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai jenis bencana yang berpotensi terjadi di DKI Jakarta khususnya Jakarta Selatan."
Penyusunan peraturan walikota tanjungpinang tentang pedoman tanggap darurat b...Dwi Diantono
Dokumen tersebut merangkum ketentuan mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Pesisir No. 3 Tahun 2016. Secara garis besar mencakup tahapan pra bencana, saat terjadi bencana, hingga pasca bencana meliputi penyelamatan korban, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Dokumen ini jug
Dokumen tersebut membahas strategi penanggulangan bencana oleh Polri di Jambi, mencakup pengerahan satuan-satuan seperti preventif, penegakan hukum, logistik, SAR, medis, dan bantuan di berbagai tahap sebelum, saat dan sesudah bencana. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai ancaman dan jenis bencana serta upaya yang dilakukan untuk menanggulanginya.
Dokumen tersebut membahas kajian mitigasi bencana dan pemetaan masalah di Kabupaten Kuningan tahun 2012. Terdapat identifikasi jenis dan lokasi bencana, pengkajian mitigasi bencana, serta pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana. Tujuannya adalah menyusun pedoman perencanaan ruang di daerah rawan bencana.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahaskan strategi pencegahan risiko bencana dan perancangan untuk hospital serta kemudahan kesihatan.
2. Ia menekankan pentingnya penilaian risiko, perancangan sumber, dan pembiayaan untuk memastikan hospital dan kemudahan kesihatan selamat dari bencana.
3. Sasaran utama adalah membina hospital dan kemudahan kesihatan yang tahan terhadap bencana.
GROSIR !! WA : 08956-2264-6455 (Tsel), Grosir Madu Hutan Liar Malissa Tuban B...malissanusantara1
Grosir Madu Hutan Liar Malissa Tuban Bojonegoro, Pusat Kegunaan Madu Asli Malissa Tuban Bojonegoro, Produsen Madu Liar Malissa Tuban Bojonegoro, Distributor Madu Hitam Pahit Asli Malissa Tuban Bojonegoro, Supplier Harga Madu Sumbawa Malissa Tuban Bojonegoro,
"PRODUSEN - WA : 08956-2264-6455 (Ibu Fitri) - Kami menjual Madu Asli dari Malissa Nusantara dengan harga Grosir, Grosir Madu Malissa Nusantara adalah solusinya, Madu Malissa Nusantara adalah madu unggulan yang ada di Indonesia yang dihasilkan oleh lebah yang menghisap nektar tumbuh tumbuhan secara alami, sehingga terjaga rasa, aroma, dan khasiatnya.
Ada sedikitnya 7 alasan mengapa anda perlu memilih Madu Asli dari Malissa Nusantara :
1. Malissa Nusantara : Madu 100% Alami dari Nusantara
2. Tanpa bahan pengawet maupun bahan kimia.
3. Mempunyai beberapa macam varian sesuai dengan selera dan kebutuhan anda.
4. Dapat menyembuhkan berbagai penyakit sesuai Nash dalam al quran
5. Mempunyai izin Dinas Kesehatan RI dan Hasil Uji Lab
6. Harga terjangkau Eceran & Grosiran
7. Sistem keAgenan yang terjaga (Tanpa Perang Harga)
SEGERA KONTAK KAMI untuk Info AGEN dan DISTRIBUTOR:
TELP : 08956-2264-6455 (Ibu Fitri)
WA : 08956-2264-6455 (Ibu Fitri)
Website Pusat : https://www.MalissaNusantara.com
#Maduasli #Madumanis #Madupahit #Madumurni #Madumurah #Maduhutan #Madusehat #Madusialang #Madusarang #Jualmadu #Jualmaduasli #Madualami #Maduindonesia"
Modul ini membahas konsep bencana yang mencakup pengertian, potensi ancaman, jenis, dan sistem penanggulangan bencana. Bencana didefinisikan sebagai peristiwa yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau gangguan kesehatan. Potensi bencana utama di Indonesia adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan kebakaran. Sistem penanggulangan bencana meliputi tahapan pencegahan, kesiapsi
Dokumen tersebut membahas tentang rencana kontinjensi untuk menangani keadaan darurat. Rencana ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, LSM, dan organisasi internasional untuk bekerja sama dalam merespons berbagai skenario keadaan darurat seperti bencana alam maupun konflik dengan tujuan melindungi korban dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Rencana ini mencakup analisis risiko, pengembangan sken
Buku Panduan Latihan Kesiapsiagaan Bencana : Membangun Kesadaran, Kewaspadaan...JalinKrakatau
Buku pedoman ini membahas tentang penyusunan dan tujuan diterbitkannya buku pedoman latihan kesiapsiagaan bencana nasional untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan latihan serta meningkatkan kesadaran akan bahaya bencana di Indonesia. Buku ini mencakup berbagai jenis bencana dan cara melakukan latihan evakuasi yang tepat.
Mata kuliah ini membahas tentang peningkatan pengetahuan mahasiswa mengenai manajemen bencana melalui berbagai upaya pendidikan. Mata kuliah ini mencakup teori, konsep, dan prinsip-prinsip pendidikan manajemen bencana beserta implementasinya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Beberapa topik yang dibahas antara lain manajemen darurat, resiko, sosial ekonomi masyarakat rawan
Mempersiapkan Daerah Menghadapi Bencana dengan Menerapkan SNIInstansi
Dokumen ini membahas tentang penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mempersiapkan daerah dalam menghadapi bencana. SNI merupakan acuan yang digunakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana di tingkat desa dan kelurahan seperti yang diatur dalam SNI 8357 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai SNI terkait penanggulangan bencana seperti sistem peringatan d
Peranan Standardisasi dalam membangun Sistem Peringatan Dini BencanaInstansi
Dokumen tersebut membahas tentang peranan standardisasi dalam membangun sistem peringatan dini bencana di Indonesia. SNI 8840-1:2019 dan SNI 8841-2:2020 memberikan panduan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana melalui penerapan sistem peringatan dini yang meliputi pengetahuan risiko, diseminasi informasi, pemantauan, kemampuan merespon, dan komitmen jangka panjang. Standardisasi diharapkan dapat men
1. Dokumen tersebut membahas tentang manajemen penanggulangan bencana mulai dari dasar hukum, konsep, jenis bencana, komponen kesiapsiagaan, hingga perencanaan yang dibuat untuk penanggulangan bencana.
2. Ada empat jenis perencanaan yang dibuat yaitu rencana penanggulangan bencana, rencana siaga, rencana operasi tanggap darurat, dan rencana pemulihan.
3. Langkah-langk
Partisipasi Masyarakat dan Antispasi Bencanamusniumar
Dokumen tersebut membahas pentingnya antisipasi bencana melalui langkah-langkah seperti pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, dan tanggap darurat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai jenis bencana yang berpotensi terjadi di DKI Jakarta khususnya Jakarta Selatan."
Penyusunan peraturan walikota tanjungpinang tentang pedoman tanggap darurat b...Dwi Diantono
Dokumen tersebut merangkum ketentuan mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Pesisir No. 3 Tahun 2016. Secara garis besar mencakup tahapan pra bencana, saat terjadi bencana, hingga pasca bencana meliputi penyelamatan korban, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Dokumen ini jug
Dokumen tersebut membahas strategi penanggulangan bencana oleh Polri di Jambi, mencakup pengerahan satuan-satuan seperti preventif, penegakan hukum, logistik, SAR, medis, dan bantuan di berbagai tahap sebelum, saat dan sesudah bencana. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai ancaman dan jenis bencana serta upaya yang dilakukan untuk menanggulanginya.
Dokumen tersebut membahas kajian mitigasi bencana dan pemetaan masalah di Kabupaten Kuningan tahun 2012. Terdapat identifikasi jenis dan lokasi bencana, pengkajian mitigasi bencana, serta pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana. Tujuannya adalah menyusun pedoman perencanaan ruang di daerah rawan bencana.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahaskan strategi pencegahan risiko bencana dan perancangan untuk hospital serta kemudahan kesihatan.
2. Ia menekankan pentingnya penilaian risiko, perancangan sumber, dan pembiayaan untuk memastikan hospital dan kemudahan kesihatan selamat dari bencana.
3. Sasaran utama adalah membina hospital dan kemudahan kesihatan yang tahan terhadap bencana.
GROSIR !! WA : 08956-2264-6455 (Tsel), Grosir Madu Hutan Liar Malissa Tuban B...malissanusantara1
Grosir Madu Hutan Liar Malissa Tuban Bojonegoro, Pusat Kegunaan Madu Asli Malissa Tuban Bojonegoro, Produsen Madu Liar Malissa Tuban Bojonegoro, Distributor Madu Hitam Pahit Asli Malissa Tuban Bojonegoro, Supplier Harga Madu Sumbawa Malissa Tuban Bojonegoro,
"PRODUSEN - WA : 08956-2264-6455 (Ibu Fitri) - Kami menjual Madu Asli dari Malissa Nusantara dengan harga Grosir, Grosir Madu Malissa Nusantara adalah solusinya, Madu Malissa Nusantara adalah madu unggulan yang ada di Indonesia yang dihasilkan oleh lebah yang menghisap nektar tumbuh tumbuhan secara alami, sehingga terjaga rasa, aroma, dan khasiatnya.
Ada sedikitnya 7 alasan mengapa anda perlu memilih Madu Asli dari Malissa Nusantara :
1. Malissa Nusantara : Madu 100% Alami dari Nusantara
2. Tanpa bahan pengawet maupun bahan kimia.
3. Mempunyai beberapa macam varian sesuai dengan selera dan kebutuhan anda.
4. Dapat menyembuhkan berbagai penyakit sesuai Nash dalam al quran
5. Mempunyai izin Dinas Kesehatan RI dan Hasil Uji Lab
6. Harga terjangkau Eceran & Grosiran
7. Sistem keAgenan yang terjaga (Tanpa Perang Harga)
SEGERA KONTAK KAMI untuk Info AGEN dan DISTRIBUTOR:
TELP : 08956-2264-6455 (Ibu Fitri)
WA : 08956-2264-6455 (Ibu Fitri)
Website Pusat : https://www.MalissaNusantara.com
#Maduasli #Madumanis #Madupahit #Madumurni #Madumurah #Maduhutan #Madusehat #Madusialang #Madusarang #Jualmadu #Jualmaduasli #Madualami #Maduindonesia"
Modul ini membahas konsep bencana yang mencakup pengertian, potensi ancaman, jenis, dan sistem penanggulangan bencana. Bencana didefinisikan sebagai peristiwa yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau gangguan kesehatan. Potensi bencana utama di Indonesia adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan kebakaran. Sistem penanggulangan bencana meliputi tahapan pencegahan, kesiapsi
Dokumen tersebut membahas tentang rencana kontinjensi untuk menangani keadaan darurat. Rencana ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, LSM, dan organisasi internasional untuk bekerja sama dalam merespons berbagai skenario keadaan darurat seperti bencana alam maupun konflik dengan tujuan melindungi korban dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Rencana ini mencakup analisis risiko, pengembangan sken
Buku Panduan Latihan Kesiapsiagaan Bencana : Membangun Kesadaran, Kewaspadaan...JalinKrakatau
Buku pedoman ini membahas tentang penyusunan dan tujuan diterbitkannya buku pedoman latihan kesiapsiagaan bencana nasional untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan latihan serta meningkatkan kesadaran akan bahaya bencana di Indonesia. Buku ini mencakup berbagai jenis bencana dan cara melakukan latihan evakuasi yang tepat.
Mata kuliah ini membahas tentang peningkatan pengetahuan mahasiswa mengenai manajemen bencana melalui berbagai upaya pendidikan. Mata kuliah ini mencakup teori, konsep, dan prinsip-prinsip pendidikan manajemen bencana beserta implementasinya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Beberapa topik yang dibahas antara lain manajemen darurat, resiko, sosial ekonomi masyarakat rawan
Mempersiapkan Daerah Menghadapi Bencana dengan Menerapkan SNIInstansi
Dokumen ini membahas tentang penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mempersiapkan daerah dalam menghadapi bencana. SNI merupakan acuan yang digunakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana di tingkat desa dan kelurahan seperti yang diatur dalam SNI 8357 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai SNI terkait penanggulangan bencana seperti sistem peringatan d
Dokumen tersebut membahas tentang unit sukarelawan Bulan Sabit Merah Malaysia yang terlibat dalam operasi bantuan bencana, termasuk Regional Disaster Response Team, Rapid Deployment Squad, Volunteer Aid Department, Junior RDS, Belia, dan LINK. Ia juga menjelaskan peranan unit-unit tersebut dalam membantu agensi kerajaan dan kementerian dalam menangani bencana serta latihan dan simulasi tahunan yang diadakan.
Minit mesyuarat pertama ajk kebajikan dan keselamatanFaten Norfatihah
Mesyuarat pertama Sekretariat Kebajikan dan Keselamatan OPKIM 10 Penjuru Darul Ta'zim (Tenggara) 2013 membahas tentang kata sambutan Ketua Post, sesi suai kenal antara anggota jawatankuasa, penerangan tentang program OPKIM selama 5 hari, dan pembahagian tugas kepada anggota.
PROSEDUR (SOP) PENGURUSAN BENCANA DI IPT DENGAN KERJASAMA UNIVERSITI AWAM / IPTA AWAM TERMASUK PENOLONG PENDAFTAR UTeM EN. MUHAMAD ZULKHALID BIN MD ISA
Dokumen tersebut merupakan proposal sosialisasi pencegahan banjir kepada warga RT 26 yang mencakup tujuan sosialisasi untuk mengedukasi warga mengenai cara pencegahan, dampak, penyebab, dan penanggulangan banjir.
Dokumen tersebut membahas tentang isi dan penggunaan peti pertolongan cemas di Bulan Sabit Merah Malaysia Cabang UKM. Peti tersebut berisi berbagai jenis obat makan, obat sapu, dan perlengkapan medis untuk memberikan pertolongan pertama pada keadaan darurat.
Dokumen tersebut membahas tentang bencana alam yang dapat terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, puting beliung, serta cara menghadapi dan mencegah terjadinya bencana alam tersebut.
Gejala alam atau peristiwa alam adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak biasa, yang ditimbulkan oleh alam. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan bencana alam dapat berupa jatuhnya korban jiwa, rusaknya rumah dan berbagai fasilitas umum, rusaknya lahan pertanian, kematian hewan ternak, dan lain sebagainya. Indonesia termasuk wilayah yang rawan bencana alam. Gejala atau peristiwa alam yang sering terjadi di antara lain gunung meletus, banjir, gempa bumi, badai atau angin topan, tsunami, kekeringan dan tanah longsor. Gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan angin topan murni disebabkan oleh alam, tetapi ada juga gejala alam yang juga disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti banjir dan tanah longsor.
BAB 1
Sejarah Penubuhan Palang Merah di Dunia Sejarah Hidup Bapa Palang Merah Dunia Sejarah PBSM di Malaysia
Fungsi International Committee Red Cross (ICRC) di Malaysia Prinsip-prinsip Asas PBSM
Etika Pemakaian Logo Pergerakan
Lagu Bulan Sabit Merah Malaysia Ikrar Persatuan
BAB 2
Jawatankuasa Induk PBSM Seksyen 2
Jawatankuasa Kumpulan
Laporan Aktiviti dan Perjumpaan Mingguan PBSM
Laporan Biro Makanan Kem Jati Diri PBSM
BAB 3
Slaid Pembentangan Kumpulan Slot 1
(Sejarah Palang Merah dan Bulan Sabit Merah)
Slaid Pembentangan Kumpulan Slot 2
(Kaedah Pertolongan Cemas)
BAB 4
4.1 Pertolongan Cemas 77
4.2 Jenis-jenis balutan luka 79
4.3 Pembebat dan Pembalut 83
4.4 Kit Bantuan Kecemasan “First Aid Kit” 85
АНЦА-асоційовані васкуліти: сучасні рекомендації щодо менеджментуИрина Головач
Презентація містить сучасні підходи до лікування та ведення пацієнтів із АНЦА-асоційованими васкулітами: гранульоматозом з поліангіітом, мікроскопічним поліангіїтом, синдромом Чаржа-Строс і PAUCI-гломерулонефритом
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu ke 2 dan 3Syawalina Soerbakti
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1) Dokumen tersebut membahas strategi, unsur-unsur, dan metode penyuluhan perikanan dan kelautan, mencakup strategi penyuluhan, unsur-unsur seperti penyuluh, materi, dan sasaran penyuluhan, serta penyusunan materi penyuluhan.
2) Unsur-unsur penyuluhan meliputi penyuluh perikanan, materi penyuluhan, media penyuluhan, dan sasaran pen
Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian pencemaran lingkungan yang mencakup pencegahan, antara lain melalui kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), perencanaan tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria kerusakan lingkungan, dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal/UKL-UPL). Dokumen tersebut juga membahas mengenai perizinan lingkungan yang diterbitkan berdasarkan hasil amdal/UKL-UPL.
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, disarikan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perka bnpb 9 2008 protap tim reaksi cepat bnpbHayatudin Thok
Dokumen ini mengatur tentang prosedur tetap tim reaksi cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani darurat bencana, mencakup tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran tugas tim tersebut.
Platform Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) merupakan forum multi-pihak untuk koordinasi dan pengarahan kebijakan tentang pengurangan risiko bencana secara multi-sektoral dan interdisipliner dengan partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Planas PRB bertujuan untuk berkontribusi pada pembangunan ketangguhan Indonesia terhadap bencana demi mencapai pembangunan berkelanjutan.
1. Cadangan Manual Standard Operasi (Panduan) Untuk Pengurusan Banjir Di Malaysia
Nik Zafri bin Abdul Majid/Tetty Henney binti Zulkifli - Rujukan : M/NZ-THZ/D/Rev X/1214 – VER 002
(PUBLIC)
Draft
Cadangan Garis Panduan
Manual Standard Operasi
Untuk Pengurusan Banjir
Di Malaysia
Cadangan terbuka untuk dimajukan kepada :
Kerajaan Malaysia, Kementerian, Jabatan, Agensi
berkaitan atau mana-mana pihak yang berminat
Dimajukan dan ditulis oleh: -
Nik Zafri bin Abdul Majid/Tetty Henney binti Zulkifli
URL :
http://www.nikzafri.blogspot.com
http://www.e-brainfund.webs.com
e-mail : nikzafri@yahoo.com, nikzafri@gmail.com,
tettyhenney@gmail.com
2. Cadangan Manual Standard Operasi (Garis Panduan) Pengurusan Banjir Di Malaysia
Nik Zafri bin Abdul Majid/Tetty Henney binti Zulkifli - Rujukan : M/NZ-THZ/D/Rev X/1214 VER 002
(PUBLIC)
KENYATAAN DAN PENAFIAN
1. Dokumen ini hanyalah cadangan dari orang awam yang masih di
peringkat draf,
2. Dokumen ini hanyalah cadangan yang boleh digunakan sebagai
panduan
3. Isi kandungan dokumen tidak bermaksud untuk mempengaruhi
keputusan yang dilakukan oleh pengurusan tertinggi dalam
mengemaskinikan atau membangunkan manual, pelan dan prosedur
standard operasi
4. Penggunaan dokumen ini perlu dirujuksilang kepada semua Undang-
Undang, Akta-Akta yang terkini dan berkaitan termasuk pindaan-
pindaan yang dibuat selain merujuksilang mana-mana piawaian,
manual, prosedur standard operasi, pekeliling, arahan dll yang
berkaitan dengan pengurusan bencana banjir dll bencana alam
3. Cadangan Manual Standard Operasi (Garis Panduan) Pengurusan Banjir Di Malaysia
Nik Zafri bin Abdul Majid/Tetty Henney binti Zulkifli - Rujukan : M/NZ-THZ/D/Rev X/1214 VER 002
(PUBLIC)
1.0 PENUBUHAN SURUHANJAYA ATAU JAWATANKUASA KHAS YANG
BERSIFAT KEKAL
1. Pengenalan
Pengurusan Banjir di Malaysia melibatkan pelbagai lapisan kementerian,
jabatan dan agensi pada tiga tahap utama iaitu Persekutuan, Negeri dan
Daerah/Jajahan.
Pengurusan Banjir seperti lain-lain bencana alam perlu mengambilkira
kajian semasa (impak) terhadap alam sekitar, flora & fauna, kestabilan struktur,
kestabilan tanah & slope, penebangan/penerokaan hutan, pembuangan sampah,
pembangunan di kawasan tinggi, penerokaan bahan mentah dan sumber
semulajadi, ekosistem/ekologi, cuaca/meteologi, fenomena alam dsb.
Adalah dicadangkan supaya satu suruhanjaya atau jawatankuasa khas
yang bersifat kekal ditubuhkan di semua peringkat bermula dengan persekutuan
dan diikuti dengan negeri-negeri serta daerah-daerah/jajahan-jajahan di negeri
masing-masing.
Hal ini penting supaya tidak berlaku tindanan kuasa atau arahan-arahan
yang diberikan oleh mereka yang tidak berkelayakan akan menyebabkan
kekeliruan dan kecelaruan. Pengalaman telah membuktikan bahawa apabila
terlalu banyak arahan-arahan yang bertindan, maka akan lebih banyak nyawa
yang terkorban.
Di peringkat persekutuan, fungsi utamanya ialah melibatkan dasar,
keputusan, pengagihan sumber dan bantuan, mengutamakan aktiviti belanjawan
serta memantau aktiviti jawatankuasa-jawatankuasa di peringkat negeri/daerah
terutamanya membabitkan operasi kecemasan bencana alam seperti banjir.
Selain itu kajian khusus perlu dilakukan secara preventif dengan mengenalpasti
zon-zon yang berpotensi didatangi bencana alam serta mengambil tindakan
pembetulan seberapa segera. (juga dicadangkan manual ini boleh diperluaskan
dan menjadi asas kepada pengurusan bencana-bencana lain seperti gempa
bumi, ribut/taufan, tsunami, peperangan dan lain-lain)
Suruhanjaya Persekutuan dan negeri ini perlu melibatkan dalam
jawatankuasanya semua kementerian, jabatan dan agensi berkaitan, wakil
pertubuhan/persatuan bukan kerajaan, sektor korporat/swasta, sukarelawan dan
wakil-wakil dari parti siasah.
Di peringkat daerah/zon/jajahan pula, setiap ahli jawatankuasa akan
mengepalai jawatankuasa-jawatankuasa kecil.
4. Cadangan Manual Standard Operasi (Garis Panduan) Pengurusan Banjir Di Malaysia
Nik Zafri bin Abdul Majid/Tetty Henney binti Zulkifli - Rujukan : M/NZ-THZ/D/Rev X/1214 VER 002
(PUBLIC)
Semua suruhanjaya di peringkat negeri secara asasnya perlu
Menyelaras semua agensi yang berkaitan untuk mengadakan mesyuarat-
mesyuarat mingguan, bulanan dan tergempar, mengadakan taklimat,
membuat keputusan-keputusan penting berasaskan satu pelan tindakan yang
menyeluruh,
menubuhkan pusat-pusat pemindahan yang khusus di samping kemungkinan
keperluan untuk pusat-pusat ad-hoc,
memastikan aspek kesihatan dan rawatan kecemasan termasuk peralatan
serta ubat-ubatan yang mencukupi stok – seperti hospital, klinik dll.
Membangunkan satu pangkalan data berpusat yang boleh diakses oleh pihak
yang berkepentingan di mana data perlu meliputi beberapa aspek utama
seperti mangsa, jenis rawatan yang diberikan, zon-zon bahaya, tindakan yang
diambil dan sebagainya,
Pertolongan dan bantuan segera diberikan (mengikut jenis dan kesesuaian)
setelah menerima distress-call
Memastikan makanan yang mencukupi untuk setiap pusat-pusat pemindahan
dan sebagainya.
------------------ruangan ini sengaja dikosongkan--------------------------
5. Cadangan Manual Standard Operasi (Garis Panduan) Pengurusan Banjir Di Malaysia
Nik Zafri bin Abdul Majid/Tetty Henney binti Zulkifli - Rujukan : M/NZ-THZ/D/Rev X/1214 VER 001 (PUBLIC)
5
Penaung/Penasihat
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Ketua Operasi
Penyelidikan dan
Pembangunan
Kesihatan Keselamatan Logistik Kewangan &
Perbendaharaan
Wakil-Wakil Parti
Siasa
Wakil-Wakil NGO
Teknikal & ICT
Wakil-Wakil
Media
Wakil-Wakil Jabatan dan Agensi Wakil-Wakil Sektor Korporat/Swasta
Setiausaha Agung
Rajah 1 – Cadangan Struktur Organisasi secara asas
6. Cadangan Manual Standard Operasi (Garis Panduan) Pengurusan Banjir Di Malaysia
Nik Zafri bin Abdul Majid/Tetty Henney binti Zulkifli - Rujukan : M/NZ-THZ/D/Rev X/1214 VER 001 (PUBLIC)
6
2. Fungsi-Fungsi Utama
a. Penasihat/Penaung
Adalah dicadangkan Penasihat dan Penaung peringkat Persekutuan diketuai
oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan
Agong dan Pemangku baginda sebagai Timbalan.
Begitu juga diperingkat Negeri yang dinaungi oleh DYMM Raja-Raja Melayu
dan timbalan baginda iaitu Tengku Mahkota atau Raja Muda Negeri.
Antara tugas baginda ialah mendapat segala nasihat dan laporan berkala
teknikal, lojistik dan pengurusan daripada Pengerusi. Baginda juga setelah
mendapat nasihat dan syor daripada Pengerusi boleh membuat keputusan
kritikal seperti mengisytiharkan kecemasan atau yang setaraf dengannya
mengikut tahap umpamanya :
i. Tahap 1 (sangat kritikal)
ii. Tahap 2 (kritikal)
iii. Tahap 3 (merbahaya)
iv. Tahap 4 (potensi bahaya)
v. Tahap 5 (berjaga-jaga)
b. Pengerusi
Adalah dicadangkan Pengerusi Suruhanjaya di Peringkat Persekutuan
diketuai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan dibantu
oleh YAB Timbalan Perdana Menteri.
Begitu juga di peringkat Negeri yang diketuai oleh YAB-YAB Menteri-Menteri
Besar dan Ketua-Ketua Menteri diikuti oleh Timbalan masing-masing.
Antara tugas yang dicadangkan ialah :
i. Mempengerusi mesyuarat kabinet atau mesyuarat persekutuan (yang
melibatkan seluruh jentera pengurusan negeri) secara berkala atau
tergempar khusus mengenai bencana,
ii. Mendapatkan laporan lengkap daripada jemaah menteri dan/atau jentera
persekutuan dan pengurusan negeri,
iii. Memberikan laporan berkala, nasihat dan syor kepada DYMM Penaung
dan Timbalan atau dalam Sidang-Sidang Parlimen,
iv. Memberikan arahan-arahan berdasarkan pelan tindakan dan
perisytiharan kecemasan bagi memastikan kelicinan operasi.
v. Dengan bantuan Ketua Operasi, menguruskan bantuan-bantuan aset dan
kewangan dari negara-negara luar,
vi. Melakukan post-mortem dan laporan susulan/penutup,
vii. Dan lain-lain yang diperlukan
7. Cadangan Manual Standard Operasi (Garis Panduan) Pengurusan Banjir Di Malaysia
Nik Zafri bin Abdul Majid/Tetty Henney binti Zulkifli - Rujukan : M/NZ-THZ/D/Rev X/1214 VER 001 (PUBLIC)
7
c. Setiausaha Agung
Adalah dicadangkan jawatan Setiausaha Agung diketuai oleh Yang Amat
Berbahagia Ketua Setiausaha Negara dan Timbalan yang dilantik
Di peringkat negeri, jawatan ini diketuai oleh Setiausaha-Setiausaha Kerajaan
Negeri atau yang setaraf dengannya dan timbalan-timbalan yang dilantik.
Antara tugas yang dicadangkan ialah :
i. Melapor terus kepada Pengerusi
ii. Menghantar notis/pekeliling mesyuarat kepada peringkat persekutuan dan
negeri,
iii. Merekodkan sidang atau mesyuarat,
iv. Membentangkan agenda, minit mesyuarat yang telah lalu,
v. Membantu Pengerusi bagi membuat dan membentangkan laporan yang
diperlukan,
vi. Memastikan komunikasi yang cepat, tepat dan berkesan antara
Suruhanjaya Persekutuan dan Negeri
vii. Dan lain-lain yang diperlukan
d. Ketua Operasi
Adalah dicadangkan jawatan ini dipegang oleh samada Ketua Pengarah
Majlis Keselamatan Negara atau Panglima Turus Angkatan Tentera Malaysia
atau Ketua Polis Negara dan timbalan-timbalan yang dilantik.
Di peringkat negeri pula ialah Pengarah MKN peringkat Negeri atau Ketua
Staf ATM Negeri atau Ketua Polis Negeri dan Timbalan-timbalan yang
dilantik.
Jawatan ini juga boleh digilirkan mengikut tempoh yang ditetapkan.
Antara tugas yang dicadangkan ialah :
i. Bertindak sebagai perancang utama termasuk pelan tindakan,
ii. menyelaraskan segala aspek operasi dan pentadbiran
iii. melapor terus kepada Setiausaha Agung dan Pengerusi
iv. menggerakkan jentera yang diperlukan samada darat, udara mahupun
laut, sungai dan saliran-saliran,
v. menyelaras dengan semua ahli exco atau jawatankuasa seperti R&D,
kesihatan, logistik, keselamatan, kewangan, teknikal dll.
vi. Selaku pengerusi tender untuk infrastruktur pra dan pos-bencana,
vii. Mengadakan sidang media, membuat kenyataan bertulis atau lisan dsb.
viii. Dan lain-lain yang perlu
8. Cadangan Manual Standard Operasi (Garis Panduan) Pengurusan Banjir Di Malaysia
Nik Zafri bin Abdul Majid/Tetty Henney binti Zulkifli - Rujukan : M/NZ-THZ/D/Rev X/1214 VER 001 (PUBLIC)
8
e. Ahli Exco Suruhanjaya/Jawatankuasa
1) Am
1.1 Semua ahli exco perlu menyediakan Prosedur Standard Operasi dan
lain-lain dokumen termasuk Pelan Tindakan mengikut seksyen dan
mengikut kepakaran masing-masing. Mereka juga boleh mendapatkan
nasihat dari perunding-perunding atau mana-mana pihak dalam
menyediakan Prosedur Standard Operasi.
1.2 Semua ahli exco suruhanjaya atau jawatankuasa perlu menjadi
jawatankuasa pemilihan tender infrastruktur pra dan pos bencana
1.3 Semua ahli exco suruhanjaya atau jawatankuasa perlu menubuhkan
jawatankuasa-jawatankuasa kecil dianggotai oleh mereka yang sesuai,
berpengalaman dan berkelayakan. Mesyuarat juga perlu diadakan
mengikut tempoh yang ditetapkan.
1.4 Semua ahli exco suruhanjaya atau jawatankuasa perlu menjadi
pengerusi kepada jawatankuasa kecil daerah, jajahan dan zon.
1.5 Semua ahli exco suruhanjaya atau jawatankuasa akan dipantau oleh
pihak yang berkaitan samada di peringkat kementerian, agensi, institusi dll
yang dilantik. Pemantauan ini melibatkan audit, pemeriksaan, ujian dan
sebagainya.
1.6 Semua ahli exco suruhanjaya atau jawatankuasa melaporkan kepada
Ketua Operasi.
1.7 Semua ahli exco suruhanjaya atau jawatankuasa dilantik dengan
deskripsi tugas/tanggungjawab/fungsi yang dicadangkan di bawah
bertindak hanya semasa fasa pra, semasa dan pos bencana sahaja.
1.8 Semua ahli exco suruhanjaya atau jawatankuasa dilantik perlu
menyelaras, menerima cadangan konkrit, mendengar kritik konstruktif,
membantu, mengadakan usahasama dsb. dari mana-mana Kementerian,
Jabatan, Institusi, Agensi, sektor korporat dan swasta, NGO, orang awam
dll.
9. Cadangan Manual Standard Operasi (Garis Panduan) Pengurusan Banjir Di Malaysia
Nik Zafri bin Abdul Majid/Tetty Henney binti Zulkifli - Rujukan : M/NZ-THZ/D/Rev X/1214 VER 001 (PUBLIC)
9
2) Penyelidikan dan Pembangunan – adalah dicadangkan jawatan ini
dipegang oleh Timbalan Naib Canselor atau Rektor mana-mana IPTA dan
IPTS (akademik yang diakreditasikan oleh MQA atau setaraf) atau mana-
mana Rektor atau Pengarah Kolej Kemahiran (kemahiran yang
diakreditasikan oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan atau setaraf)
Jawatan ini juga boleh digilirkan mengikut tempoh yang ditetapkan.
Tugas exco R & D yang dicadangkan ialah :
i. Menjalankan penyelidikan dan pembangunan teknologi dan
infrastruktur preventif dan reaktif bencana alam dengan sokongan
statistik, data dan fakta yang mencukupi,
ii. Menjalankan kajian semasa (impak) terhadap alam sekitar, flora &
fauna, kestabilan struktur, kestabilan tanah & slope,
penebangan/penerokaan hutan, pembuangan sampah, pembangunan
di kawasan tinggi, penerokaan bahan mentah dan sumber semulajadi,
ekosistem/ekologi, cuaca/meteologi, fenomena alam dsb.
iii. Membangunkan sistem pangkalan data berpusat,
iv. Memberikan cadangan teknologi berkenaan kepada jawatankuasa
peringkat persekutuan atau negeri,
v. Bekerjasama dengan bahagian Teknikal untuk membangunkan
teknologi atau infrastruktur berkenaan
vi. Dan lain-lain yang diperlukan
*Teknologi termasuklah sistem amaran banjir, RFID, thermal imaging scan,
GPS, jentera, kelengkapan, Internet of Things (IOT) – Kepintaran Buatan
(Artificial Intelligence), perisian/aplikasi/pangkalan data, infrastruktur –
bangunan/premis, sistem saliran, sokongan hayat, teknologi solar dll..
3) Kesihatan – adalah dicadangkan jawatan ini dipegang oleh Ketua
Pengarah Kesihatan dan di peringkat negeri – pengarah-pengarah
kesihatan negeri. Jawatan ini juga boleh dipegang oleh pengarah-
pengarah atau pakar kesihatan hospital-hospital kerajaan atau swasta
yang diiktiraf.
Jawatan ini juga boleh digilirkan mengikut tempoh yang ditetapkan.
Antara tugas-tugas yang dicadangkan:
i. Mendapatkan nasihat daripada pakar-pakar untuk semua jenis bidang
kesihatan,
ii. Menyediakan dasar, pekeliling, notis dan laporan kesihatan secara
komprehensif untuk diedarkan dan/atau dibentangkan,
iii. Bersiap-sedia secara sistematik untuk pemindahan apabila perlu,
iv. Memastikan kecukupan kelengkapan, peralatan, perkakasan, mesin
dsb. katil dsb,
10. Cadangan Manual Standard Operasi (Garis Panduan) Pengurusan Banjir Di Malaysia
Nik Zafri bin Abdul Majid/Tetty Henney binti Zulkifli - Rujukan : M/NZ-THZ/D/Rev X/1214 VER 001 (PUBLIC)
10
v. Memastikan kecukupan stok ubat-ubatan terutamanya anti-biotik,
anestetik, anti-venom, antidot, serum dsb.
vi. Memastikan kecukupan kakitangan perubatan terutamanya doktor dan
jururawat,
vii. Mengenalpasti dan memastikan tindakan preventif atau reaktif diambil
bagi mencegah sebarang wabak dan penyakit yang menular semasa
banjir atau lain-lain bencana alam – ini termasuklah dengan kerjasama
agensi-agensi yang berkaitan memberikan arahan pembuangan
sampah di tempat yang ditentukan, saliran yang dibersihkan,
pengkebumian atau penyimpanan mayat secara sempurna dan
pemusnahan/penanaman bangkai ternakan yang mati dsb.
viii. Menyediakan bekalan air yang bersih, makanan nutrisi yang sesuai
untuk jenis pesakit dan penyakit yang dialami,
ix. Penyediaan makmal untuk menguji air minuman atau lain-lain bahan
yang mungkin terdapat kontaminasi,
x. Mempunyai pasukan psikologi dan psikiatri dibantu oleh parakaunselor
atau sukarelawan bagi memberikan nasihat kepada mangsa banjir
yang mengalami trauma,
xi. Menyelaras perkhidmatan kesihatan bergerak di tempat-tempat
bencana,
xii. Bersama-sama dengan bahagian keselamatan bagi memberikan
taklimat dan latihan kepada kakitangan, NGO dan orangramai
mengenai persediaan menghadapi banjir atau lain-lain bencana alam,
xiii. Menyelaras dengan NGO seperti Persatuan Bulan Sabit Merah dan
lain-lain pasukan penyelamat untuk bersedia memberikan pertolongan
cemas sebelum atau semasa dalam perjalanan ke hospital, klinik atau
mana-mana pusat kesihatan/rawatan yang bertauliah, sekiranya perlu,
xiv. Dan lain-lain yang diperlukan
4) Keselamatan – adalah dicadangkan jawatan ini dipegang oleh Ketua
Pengarah Jabatan Pertahanan Awam atau Ketua Pengarah Jabatan
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau Ketua Pengarah Jabatan
Sumber Asli dan Alam Sekitar atau Ketua Pengarah BOMBA dan
Penyelamat dan di peringkat negeri – pengarah-pengarah JPAM atau
JKKP atau Bomba dan timbalan-timbalan yang dilantik.
Jawatan ini juga boleh digilirkan mengikut tempoh yang ditetapkan.
Antara tugas-tugas yang dicadangkan (semasa atau potensi kecemasan):
i. Mengenalpasti potensi kecemasan terutamanya di negeri, zon, daerah,
jajahan atau mana-mana kawasan yang merbahaya,
ii. Menguruskan struktur dan operasi bencana,
iii. Memastikan keselamatan orangramai sebelum atau semasa bencana –
seperti operasi pemindahan, aturan pusat pemindahan yang
ditetapkan, penghantaran ke hospital, pertolongan cemas dll.,
11. Cadangan Manual Standard Operasi (Garis Panduan) Pengurusan Banjir Di Malaysia
Nik Zafri bin Abdul Majid/Tetty Henney binti Zulkifli - Rujukan : M/NZ-THZ/D/Rev X/1214 VER 001 (PUBLIC)
11
iv. Bekerjasama dengan PDRM, Rukun Tetangga, Jawatankuasa
Keselamatan Kampung, RakanCop, unit-unit perisikan pelbagai bagi
mengadakan kawalan dan pemantauan untuk memastikan pencegahan
kejadian jenayah samada di lokasi banjir atau di pusat pemindahan,
v. Memberikan latihan dan tunjukajar kepada kakitangan, NGO termasuk
orangramai secara berkala,
vi. Memastikan kelengkapan, mesin, peralatan dan jentera yang
mencukupi dan mampu untuk merangkumi semua operasi menyelamat
dan pencegahan,
vii. Menentukan zon merah, kuning dan hijau dan memastikan hanya
mereka yang terlatih sahaja memasuki zon merah dan mengatur
pasukan, anggota dan mereka yang berkaitan mengikut zon,
viii. Menyelaras dengan Bahagian Kewangan, NGO, sektor korporat, wakil-
wakil parti siasah, individu yang berdaftar di bawah mana-mana NGO
dll mengenai bantuan yang dihantar, memastikan semua data bantuan
ini didaftarkan dan dikumpulkan bersama supaya tidak berlaku
kekeliruan dalam penghantaran,
ix. Lain-lain yang diperlukan
5) Logistik – adalah dicadangkan jawatan ini dipegang oleh Ketua Pengarah
Kementerian Pengangkutan atau Ketua Pengarah Kementerian
Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia dan
di peringkat negeri – Pengarah Negeri Pengangkutan atau YDP-YDP
Majlis Perbandaran dan timbalan-timbalan yang dilantik.
Jawatan ini juga boleh digilirkan mengikut tempoh yang ditetapkan.
Antara tugas-tugas yang dicadangkan :
i. Memastikan semua aset dan mod pengangkutan dengan kerjasama dari
semua pihak (contohnya ATM, Penerbangan Awam, PDRM, Bomba,
Hospital, Ambulan dsb) mencukupi dan diselenggarakan dengan
sempurna – ini termasuklah stor/gudang simpanan yang teratur,
ii. Mengenalpasti laluan dan rut (route) yang digunakan semasa kecemasan,
iii. Mengadakan jadual penghantaran dan pengangkutan secara sistematik,
iv. Memastikan kawalan trafik semasa bencana atau pemindahan dilakukan
dengan sempurna,
v. Memberikan arahan keseluruhan atau sebahagian penutupan fasiliti
pengangkutan awam mengikut penilaian dan tahap kecemasan dan
memastikan semua aset awam dipindahkan dan disimpan serta
diselenggarakan dengan baik,
vi. Memberikan arahan penutupan institusi pengajian tinggi, sekolah dan
lain-lain.
vii. Bekerjasama dengan Unit ICT mengenai perisian yang digunakan untuk
menyelaras dan mengawal kitaran penghantaran serta menilai prestasi
dan kualiti bagi ditingkatkan secara berterusan,
12. Cadangan Manual Standard Operasi (Garis Panduan) Pengurusan Banjir Di Malaysia
Nik Zafri bin Abdul Majid/Tetty Henney binti Zulkifli - Rujukan : M/NZ-THZ/D/Rev X/1214 VER 001 (PUBLIC)
12
viii. Membekal dan menguruskan tenaga kerja mengikut keperluan dan
perubahan dari masa ke semasa,
ix. Dll yang diperlukan,
6) Kewangan dan Perbendaharaan – adalah dicadangkan jawatan ini
dipegang oleh Ketua Pengarah Kementerian Kewangan atau Gabenor
Bank Negara atau Ketua Audit Negara lain-lain yang setaraf dan di
peringkat negeri – Pengarah Negeri MOF/Audit Negara atau mana-mana
Pengarah Bank Negeri dan timbalan-timbalan yang dilantik.
Jawatan ini juga boleh digilirkan mengikut tempoh yang ditetapkan.
Antara tugas-tugas yang dicadangkan :
i.Mencadang, mengurus dan menerima arahan Pengerusi atau Setiausaha
Agung atau Ketua Operasi mengenai strategi, peruntukan dan
belanjawan dll yang berkaitan semasa dan selepas bencana alam
berlaku,
ii. Memastikan peruntukan dan belanjawan diselaraskan dengan sempurna
sehingga tiba kepada peringkat negeri, zon/jajahan/daerah terutamanya
mangsa yang memerlukan,
iii. Memastikan komunikasi dengan pihak institusi perbankan dan
kewangan, hasil/cukai dll mengenai isu-isu pelepasan atau tempoh
bertenang (pinjaman perumahan, kenderaan, perniagaan dsb)
iv. pembahagian harta/urusan pampasan/KWSP/Perkeso, Insuran dll
kepada waris si mati akibat bencana, pengurusan harta yang tidak
dituntut kerana tiada pewaris atau pewaris tidak dapat dihubungi
v. Memastikan urustadbir (governance) yang telus dalam pembentangan,
sidang media, laporan dll pengenai pengurusan kewangan dan
perbendaharaan,
vi. Memastikan segala infrastruktur, pusat-pusat pemindahan, aset-aset,
teknologi dsb. yang dibangunkan untuk tujuan sebelum, semasa atau
selepas bencana diselia dengan baik,
vii. Mengumpul data dan menyelaraskan semua jenis bantuan kewangan
seperti derma/sumbangan dll dari semua pihak samada NGO, sektor
swasta/korporat, orang perseorangan dll.
viii. Urusan elaun Penaung, Pengerusi dan semua jawatankuasa termasuk
pembayaran kepada perunding, pembekal, kontraktor dll yang berkaitan
diuruskan dengan sempurna
ix. Memastikan semua dokumen dan rekod berhubung jawatankuasa
difailkan dan dikawal secara berpusat,
x. Lain-lain yang diperlukan
13. Cadangan Manual Standard Operasi (Garis Panduan) Pengurusan Banjir Di Malaysia
Nik Zafri bin Abdul Majid/Tetty Henney binti Zulkifli - Rujukan : M/NZ-THZ/D/Rev X/1214 VER 001 (PUBLIC)
13
7) Teknikal dan ICT – adalah dicadangkan dua (2) jawatan diwujudkan iaitu
Teknikal/Kejuruteraan dipegang oleh Ketua Pengarah Jabatan Kerjaraya
Malaysia dan ICT pula dipegang oleh Ketua Pegawai Eksekutif (CEO)
MDEC atau lain-lain yang setaraf dan di peringkat negeri – Pengarah JKR
negeri atau wakil MDEC seperti syarikat-syarikat
aplikasi/kejuruteraan/pembangunan perisian/sistem yang mendapat
persijilan MSC dsb. serta timbalan-timbalan yang dilantik.
Jawatan ini juga boleh digilirkan mengikut tempoh yang ditetapkan.
Antara tugas-tugas yang dicadangkan :
i. Menerima cadangan rekabentuk dari unit R & D berhubung dengan
teknologi, teknikal, kejuruteraan sivil & bangunan – elektrikal & mekanikal,
infrastruktur dan ICT diterima, disemak, dipinda dan diluluskan,
ii. Menubuhkan pasukan pembinaan dan pembangunan samada teknikal
atau ICT bagi menguruskan projek-projek yang dijalankan,
iii. Bekerjasama dengan unit kewangan bagi memantau aspek belanjawan,
pembelian, kewangan, kualiti dan keselamatan kerja sepanjang projek-
projek yang dijalankan diuruskan dengan sempurna,
iv. Mengambilkira kajian semasa (impak) terhadap alam sekitar, flora &
fauna, kestabilan struktur, kestabilan tanah & slope,
penebangan/penerokaan hutan, pembuangan sampah, pembangunan di
kawasan tinggi, penerokaan bahan mentah dan sumber semulajadi,
ekosistem/ekologi, cuaca/meteologi, fenomena alam dsb.
v. Memastikan projek dapat disempurnakan mengikut jadual yang
ditentukan
vi. Memastikan aspek ujian dan pemeriksaan, testing & commissioning, final
accounts, CMGD, CPC, CFO/CCC, penyerahan dll sebelum, semasa dan
selepas fasa pembangunan dijalankan mengikut piawaian yang
ditentukan
vii. Dll yang diperlukan
14. Cadangan Manual Standard Operasi (Garis Panduan) Pengurusan Banjir Di Malaysia
Nik Zafri bin Abdul Majid/Tetty Henney binti Zulkifli - Rujukan : M/NZ-THZ/D/Rev X/1214 VER 001 (PUBLIC)
14
3. Prosedur Standard Operasi (bencana) yang dicadangkan
a. Pelan Tindakan Bencana (komprehensif) meliputi ringkasan SOP-SOP iaitu :
b. SOP Cuaca dan Amaran Banjir - Aspek yang perlu diambilkira - cara Sistem
Amaran diaktifkan, diumumkan dan medium yang digunakan, pihak yang
berkuasa untuk mengumumkan ‘amaran’, elemen yang diambilkira semasa
menyebarkan amaran, jenis sistem/teknologi sistem amaran yang digunakan,
isi kandungan amaran – ringkas, tidak terlalu teknikal dan tidak terlalu bernada
panik, kekerapan amaran, kawalan khabar angin dll.
c. SOP Operasi Mencari dan Menyelamat – merujuk kepada SOP-SOP yang
sediada samada ATM, PDRM, SAR, Bomba, JPAM dll.
d. SOP Pemindahan (evacuation) – Aspek yang perlu diambikira – mengenalpasti
jenis ancaman/bencana dan cara pelaksanaan prosedur dan pelan tindakan,
penyelarasan dengan agensi-agensi dan pihak yang berkaitan dalam operasi
menyelamat, pihak yang berkuasa mengarahkan pemindahan dan
penyelarasan,pemindahan secara berperingkat bersistem dan tidak
menimbulkan panik, akses/jalan/pengangkutan yang digunakan, berawas
dengan talian elektrik/tiang lampu awam, memastikan kerjasama orangramai
yang terbabit, pemindahan mengikut kes – pemindahan keluarga, pemindahan
mangsa yang sakit, cedera, jangkitan atau berpenyakit kronik, pemindahan
OKU, kanak-kanak, wanita, golongan tersasar/sesat dan orang tua, keperluan
membawa bersama perlindungan hujan, but, selimut/gebar, bantal dan sarung
bantal, baldi, gelas/cawan/botol plastik, telefon bimbit, ubat-ubatan, dokumen
penting – sijil kelahiran, kad pengenalan, paspot, dokumen insuran dsb,
mematikan elektrik, air dll, mengunci pintu dan tingkap, dll
e. SOP Pengurusan Kesihatan, Perubatan, Kelengkapan - merujuk kepada SOP-
SOP yang sediada dan dirujuksilang kepada tugas exco Suruhanjaya atau
Jawatankuasa dalam Manual ini.
f. SOP Pengurusan Pertanian dan Ternakan – aspek yang perlu diambilkira –
cara melindungi dan menyelamatkan hasil pertanian, ternakan, haiwan
peliharaan dsb. semasa sistem amaran diaktifkan atau semasa/selepas
bencana
g. SOP Pengurusan Pengairan dan Saliran – mengambilkira pengurusan Sungai,
Parit, Laut, Tasik, Longkang, Empangan dll. sebelum, semasa dan selepas
bencana
h. SOP Pusat Pemindahan dan Bantuan – mengambilkira pengurusan sumber
dan keperluan – seperti bantuan kewangan, makanan/minuman, derma,
perubatan, rawatan, tempat tidur, pencegahan jenayah dll.
15. Cadangan Manual Standard Operasi (Garis Panduan) Pengurusan Banjir Di Malaysia
Nik Zafri bin Abdul Majid/Tetty Henney binti Zulkifli - Rujukan : M/NZ-THZ/D/Rev X/1214 VER 001 (PUBLIC)
15
i. SOP Sumber dan Infrastruktur Telekomunikasi, Elektrik, Internet, Air dll. –
mengambilkira pengurusan, penutupan, pemutusan bekalan dll sebelum,
semasa dan selepas bencana
j. SOP Logistik - Pengangkutan Udara, Air dan Darat, (termasuk perkhidmatan
rel) – mengambilkira SOP yang sediada dan apa yang dicadangkan dalam
fungsi unit logistik seperti dalam manual ini.
k. SOP Penyelidikan dan Pembangunan – mengambilkira apa yang dicadangkan
dalam fungsi unit R & D seperti dalam manual ini. Selain kertas cadangan
rekabentuk pembangunan teknikal dan ICT yang komprehensif.
l. SOP Kewangan dan Perbendaharaan - merujuk kepada SOP-SOP yang
sediada dan mengambilkira apa yang dicadangkan dalam fungsi unit
Kewangan dan Perbendaharaan seperti dalam manual ini.
m. SOP Pembangunan Infrastruktur, Teknikal, Kejuruteraan dan ICT – menerima,
menyemak, meminda dan meluluskan cadangan dari unit R & D, pengurusan
projek dan mengambilkira fungsi unit Teknikal/ICT seperti dalam manual ini.
n. SOP-SOP Pengurusan Banjir ATM dan PDRM – merujuk SOP-SOP yang
sediada, SOP-SOP mengenai pertolongan cemas – merujuk SOP-SOP yang
sediada, SOP-SOP yang mengambilkira kajian semasa (impak) terhadap alam
sekitar, flora & fauna, kestabilan struktur, kestabilan tanah & slope,
penebangan/penerokaan hutan, pembuangan sampah, pembangunan di
kawasan tinggi, penerokaan bahan mentah dan sumber semulajadi,
ekosistem/ekologi, cuaca/meteologi, fenomena alam dsb.
o. Lain-lain SOP, Rekod, Pelbagai, Senarai Periksa (Checklist) yang berkaitan.