1. Dokumen tersebut membahas tentang bimbingan, pengawasan, dan pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan dalam penegakan Kode Etik Notaris. 2. Terdapat beberapa pelanggaran Kode Etik seperti larangan memiliki lebih dari satu kantor dan melakukan publikasi diri. 3. Dewan Kehormatan bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, dan memberikan sanksi atas dugaan pelanggaran Kode Etik.

1. BIMBINGAN, PENGAWASAN,
PEMBINAAN ANGGOTA DALAM
PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS
Oleh :
DEWAN KEHORMATAN WILAYAH IKATAN NOTARIS
INDONESIA BALI
(DR. IDA BAGUS AGUNG PUTRA SANTIKA, SH., M.Kn.)
PENGARAHAN PADA KONFERDA IKATAN
NOTARIS INDONESIA PENGURUS DAERAH
TABANAN
DESEMBER-2019

2. Tujuan :
1. Me-reaktualisasi nilai-nilai Kode Etik Jabatan
Notaris sebagai pedoman dalam menjalankan
dan menjaga kehormatan Jabatan Notaris;
2. Menegaskan kembali tugas dan wewenang
Dewan Kehormatan (DK) Notaris dalam rangka
bimbingan, pembinaan, pengawasan dan
pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik
Notaris.

3. Mengapa perlu ?
Terdapat prilaku ambigu dikalangan para Notaris,
terhadap :
1. Kode Etik, yaitu sikap di satu sisi memang
mengetahui adanya dan bahkan merupakan syarat
untuk menjabat notaris dan di sisi lain seolah tidak
pernah ada, dengan tidak mau menjalankan
sebagaimana mestinya karena telah mengetahuinya;
2. Dewan Kehormatan, yaitu : dalam pelaksanaan
tugas dan wewenangnya sering dianggap subyektif,
yaitu proses yang kurang atau tidak sesuai presedur,
materi yang ditanyakan mengandung kepentingan
pribadi bahkan tendensius bertujuan untuk
memojokan serta menyalahkan rekan terperiksa,

4. 3. Belum terumuskan secara rinci atau
setidaknya tidak terdapat pedoman sebagai
Standard Operation Precedure (SOP) bagi DK
secara berjanjang baik dari Pusat (DKP) Wilayah
(DKW) hingga Daerah/Kota (DKD) dalam
menentukan jenis pelanggaran kode etik dan
jenis hukuman;
4. Teguran lisan lahirkan persoalan personal;
5. Sanksi yang telah dikenal selama ini yang
sifatnya sebatas pembinaan merupakan salah
satu kendala-kendala dalam pelaksaan tugas
dan wewenang DK selama ini. Sehingga
hukuman berupa teguran apalagi penghukuman
akan melahirkan perdebatan dan kontroversi
sebagaimana dimaksud di atas.

5. Sementara itu :
Dalam suatu profesi atau jabatan, terdapat etika
sebagai tuntunan prilaku orang-orang yang
menjalaninya.
Berasal dari bahasa Yunani : ethos (tunggal) berarti
adat istiadat, akhlak yang baik, ta etha (jamak)
berarti adat kebiasaan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia : etika
adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang
buruk dan tentang hak dan kewajiban (moral).

6. Kode Etika Jabatan Notaris
Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang
ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris
Indonesia yang selanjutnya akan disebut
“Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres
Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan
diatur dalam peraturan perundang undangan yang
mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi
serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota
Perkumpulan dan semua orang yang menjalakan
tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di
dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris
Pengganti pada saat menjalakan jabatan.

7. Pelanggaran Kode Etik
Jabatan Notaris
Dalam Kode Etik Notaris berdasarkan KODE ETIK
PERUBAHAN KODE ETIK NOTARIS KONGRES
LUAR BIASA IKATAN NOTARIS INDONESIA,
BANTEN 29-30 MEI 2015 tidak ekplisit namun inplisit
menentukan hal-hal sebagai pelanggaran kode etik
notaris sebagaimana dimaksud dalam BAB III
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECUALIAN.
Pasal 3 tentang Kewajiban
Pasal 4 tentang Larangan
Pasal 5 tentang Pengecualian

8. Kewajiban
Pasal 3
Notaris maupun orang lain (selama yang
bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib :
1. memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang
baik;
2. Menghormati dan menjungjung tinggi harkat dan
martabat jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
4. Berprilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah,
seksama, penuh rasa tanggungjawab,
berdasarkan peraturan perundang-ungangan dan
isi sumpah jabatan notaris;

9. 5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian
profesi yang telah dimiliki tidak tebatas pada
ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada
kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan
kewenangan lainnya untuk masyarakat yang
tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor ditempat kedudukan
dan kantor tersebut merupakan satu-satunya
kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam
melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;

10. 9. Memasang 1 (satu) pasang papan nama di depan
atau dilingkungan kantornya dengan pilihan ukuran
100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80
cm yang memuat:
a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan
pengangkatan yang
terakhir sebagai notaris;
c. Tempat kedudukan;
d. Alamat kantor dan nomor telepon atau fax.

11. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna
hitam dan tulisan diatas papan nama harus jelas dan mudah
dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak
dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang
diselenggarakan oleh Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan
dan
keputusan-keputusan Perkumpulan;
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;

12. 13.Membayar uang duka untuk membantu ahli waris
teman sejawat yang meninggal dunia;
14.Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan
tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
15.Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali
karena alasan-alasan tertentu;
16.Menciptakan suasana kekeluargaan dan
kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan
dan kegiatan sehari-hari serta saling
memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling
menghormati, saling menghargai, saling membantu
serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali
silahturahmi;

13. 17. Memperlakukan setiap klien yang datang
dengan baik,
tidak membedakan status ekonomi dan /atau
status
sosial;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran
untuk
menjalankan peraturan perundang-undangan,
khususnya
Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan
Kode Etik.

14. Larangan
Pasal 4
Notaris maupun orang lain (selama yang
bersangkutan menjalankan jabatan Notaris)
dilarang:
1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik
kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan /atau tulisan
yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar
lingkungan kantor;

15. 3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik
sendiri maupun secara bersama- sama
dengan mencantumkan nama dan jabatannya,
menggukana sarana media cetak dan /atau
elektronik dalam bentuk:
a. Iklan;
b. Ucapan selamat;
c. Ucapan belasungkawa;
d. Ucapan terima kasih;
e. Kegiatan pemasaran;
f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang
sosial, keagamaan, maupun olahraga.

16. 4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan
Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai
perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya
telah dipersiapkan oleh pihak klien;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk
ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan cara apapun,
agar seseorang berpindah dari notaris lain
kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung
kepada klien yang bersangkutan maupun melalui
perantaraan orang lain;

17. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan
dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan /atau melakukan
tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap
membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung
yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat dengan
sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam
jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan
Perkumpulan;

18. 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang
masih
berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa
persetujuan
terlebih dahulu dari yang bersangkutan,
menerima
pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;

19. 12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan
Notaris atau akta
yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris
menghadapi
dan/ataumenemukan suatu akta yang dibuatnya
oleh rekan
sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat
kesalahan-kesalahan
yang serius dan/atau membahayakan klien, maka
Notaris
tersebut memberitahukan kepada rekan sejawat
yang
bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya
dengan cara yang

20. 13. Tidak melakukan Kewajiban dan melakukan Pelanggaran
terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik
dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun
tidak
terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat
eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu
instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi
Notaris lain untuk berpartisipasi;

21. 15. Menggunakan dan mencantumkan gelar
yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran
yang batas
jumlahnya ditentukan oleh dewan kehormatan
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan
pekerjaan/
pembuatan akta.

22. Pengecualian
Pasal 5
Hal-hal yang tersebut dibawah ini merupakan
pengecualian oleh karena itu tidak termasuk
pelanggaran, yaitu:
1. Memberikan ucapan selamat, memberikan
ucapan berduka cita dengan mempergunakan
kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun
media lainnya dengan tidak mencantumkan
Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku
panduan nomor telepon, fax, dan telex, yang
diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan
/atau instansi-instansi dan /atau lembaga-
lembaga resmi lainnya;

23. 3. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan
dengan ukuran
tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna
putih
huruf, berwarna hitam, tanpa mencantumkan
nama
Notaris serta dipasang dalam radius
maksimum 100 meter
dari kantor Notaris;
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan
promosi diri
selaku Notaris.

24. Penegakan Kode Etik
Jabatan Notaris
BAB V ALAT PERLENGAKAPAN ORGANISASI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR IKATAN
NOTARIS INDONESIA KONGRES LUAR BIASA
IKATAN NOTARIS INDONESIA BANTEN, 29-10
MEI 2015
Pasal 12 Dewan Kehormatan
1. Dewan kehormatan mewakili Perkumpulan
dalam hal pembinaan, pengawasan dan
pemberian sanksi dalam penegakan Kode
Etik Notaris.

25. 2. Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan wewenang
untuk :
- melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan
anggota dalam penegakan Kode Etik Notaris
- memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan
pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris;
- memberikan saran dan pendapat kepada Majelis
Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas
dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan
Notaris;

26. BAB V TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK
PERUBAHAN KODE ETIK NOTARIS KONGRES
LUAR BIASA IKATAN NOTARIS INDONESIA,
BANTEN 29-30 MEI 2015
Bagian Pertama, Pengawasan
Pasal 7 : Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik
oleh :
a. Pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Pengurus
Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
b. Pada tingkat Propinsi oleh Pengurus Wilayah dan
Dewan Kehormatan Wilayah;
c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusatu dan
Dewan Kehormatan Pusat.

27. - melakukan koordinasi, komunikasi, dan
berhubungan
secara langsung kepada anggota maupun
pihak-pihak
yang berhubungan dengan pelaksanaan
dan penegakan
Kode Etik Notaris;
- membuat peraturan dalam rangka
penegakan Kode
Etik Notaris bersama-sama dengan
Pengurus Pusat.

28. Penutup
Gustav Radbruch (dalam teori Hukum dan
Moralitas) mengajarkan bahwa : hakikat hukum
adalah moral dalam arti prilaku yang
diperintahkan atau dilarang oleh hukum, juga
merupakan prilaku yang diperintahkan oleh
norma moral.

29. Terimakasih