Buku ini membahas kebijakan strategis Imunisasi Pasti Lengkap (IMPAL) di Kabupaten Pakpak Bharat untuk meningkatkan cakupan imunisasi bayi. Program IMPAL ini bertujuan agar seluruh bayi mendapat lima imunisasi dasar melalui berbagai kegiatan pendukung.
Policy Brief Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Imunisasi Dasar L...Joni Saputra
Dokumen ini membahas analisis kebijakan pemerintah terhadap program imunisasi dasar lengkap di Indonesia. Ringkasannya adalah: (1) program imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan yang penting untuk mencegah penyakit, (2) cakupan imunisasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target, (3) tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan akses ke fasilitas kesehatan
Buku ini membahas kebijakan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi melalui program Gerakan Mandiri Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir beserta strategi lainnya seperti SMS Bunda, Appreciative Inquire, Audit Maternal Perinatal, dan Kelas Ibu Hamil. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar kebijakan penyelenggaraan program imunisasi di Indonesia. Program imunisasi nasional bertujuan untuk menurunkan penyakit menular dengan memberikan vaksinasi secara merata guna mencapai kekebalan komunitas. Dokumen ini menjelaskan konsep, jenis, sasaran dan jadwal imunisasi serta peran tenaga kesehatan dalam meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan imunisasi.
Pelayanan kesehatan usia reproduksi mencakup berbagai layanan mulai dari remaja hingga lanjut usia yang meliputi kehamilan, kelahiran, kontrasepsi, hingga pencegahan penyakit."
Policy Brief Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Imunisasi Dasar L...Joni Saputra
Dokumen ini membahas analisis kebijakan pemerintah terhadap program imunisasi dasar lengkap di Indonesia. Ringkasannya adalah: (1) program imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan yang penting untuk mencegah penyakit, (2) cakupan imunisasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target, (3) tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan akses ke fasilitas kesehatan
Buku ini membahas kebijakan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi melalui program Gerakan Mandiri Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir beserta strategi lainnya seperti SMS Bunda, Appreciative Inquire, Audit Maternal Perinatal, dan Kelas Ibu Hamil. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar kebijakan penyelenggaraan program imunisasi di Indonesia. Program imunisasi nasional bertujuan untuk menurunkan penyakit menular dengan memberikan vaksinasi secara merata guna mencapai kekebalan komunitas. Dokumen ini menjelaskan konsep, jenis, sasaran dan jadwal imunisasi serta peran tenaga kesehatan dalam meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan imunisasi.
Pelayanan kesehatan usia reproduksi mencakup berbagai layanan mulai dari remaja hingga lanjut usia yang meliputi kehamilan, kelahiran, kontrasepsi, hingga pencegahan penyakit."
Dokumen tersebut membahas mengenai pengembangan kapasitas kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dalam hal Program Indonesia Sehat di Keluarga (PISPK). Dokumen ini menjelaskan visi dan misi pemerintah terkait kesehatan, roadmap penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pendekatan keluarga dalam PISPK, dampak PISPK terhadap kesehatan masyarakat, serta hubungan antara Indeks Kesehatan Keluarga
Menkes Lantik dr. Achmad Yurianto Sebagai Dirjen P2P
Menkes melantik dr. Achmad Yurianto sebagai Dirjen P2P menggantikan dr. Anung Sugihantono. Dr. Yurianto saat ini juga menjabat sebagai juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19.
Juknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasiYusneri Ahs
Dokumen tersebut berisi petunjuk teknis pelacakan bayi dan baduta yang belum atau tidak lengkap imunisasinya. Tujuannya adalah meningkatkan cakupan imunisasi dengan menemukan anak-anak yang belum mendapatkan pelayanan imunisasi atau belum selesai imunisasinya sesuai jadwal."
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen Program Ibu dan Anak (PIS-PK) dengan fokus pada tujuan pelatihan, tahapan kegiatan pendataan dan analisis data PIS-PK, serta definisi dan cara perhitungan Indeks Keluarga Sehat.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah dan remaja yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun di luar fasilitas kesehatan melalui puskesmas, sekolah, dan komunitas dengan menggunakan pendekatan UKS (Unit Kesehatan Sekolah) dan model sekolah sehat yang menerapkan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, serta pembinaan lingkungan sekolah yang sehat."
Dokumen tersebut membahas tentang asuhan kebidanan pada bayi sehat yang mendapatkan imunisasi campak di Puskesmas Bojong Rawalumbu Bekasi tahun 2016, termasuk latar belakang masalah, tujuan, manfaat, tinjauan teori mengenai pengertian imunisasi, tujuan, etiologi penyakit campak, jenis imunisasi dan vaksin serta dosis pemberian imunisasi."
Ebook ini memberikan panduan untuk ibu dalam memberikan ASI eksklusif secara sukses. Topik utama yang dibahas antara lain pentingnya ASI eksklusif, persiapan pra-menyusui, perlekatan yang benar, dan tips menyusui yang tepat. Tujuannya adalah untuk membantu ibu dalam memberikan manfaat optimal ASI bagi bayi.
Dokumen tersebut membahas tentang imunisasi dan ASI eksklusif. Imunisasi digunakan untuk meningkatkan kekebalan terhadap penyakit berbahaya melalui vaksin, sedangkan ASI eksklusif hanya memberikan ASI selama 6 bulan pertama tanpa tambahan makanan lain karena mengandung nutrisi yang baik untuk bayi. Dokumen ini juga menjelaskan manfaat dan solusi jika ibu tidak dapat memberikan ASI eksklusif misalnya
Dokumen tersebut membahas mengenai pengembangan kapasitas kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dalam hal Program Indonesia Sehat di Keluarga (PISPK). Dokumen ini menjelaskan visi dan misi pemerintah terkait kesehatan, roadmap penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pendekatan keluarga dalam PISPK, dampak PISPK terhadap kesehatan masyarakat, serta hubungan antara Indeks Kesehatan Keluarga
Menkes Lantik dr. Achmad Yurianto Sebagai Dirjen P2P
Menkes melantik dr. Achmad Yurianto sebagai Dirjen P2P menggantikan dr. Anung Sugihantono. Dr. Yurianto saat ini juga menjabat sebagai juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19.
Juknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasiYusneri Ahs
Dokumen tersebut berisi petunjuk teknis pelacakan bayi dan baduta yang belum atau tidak lengkap imunisasinya. Tujuannya adalah meningkatkan cakupan imunisasi dengan menemukan anak-anak yang belum mendapatkan pelayanan imunisasi atau belum selesai imunisasinya sesuai jadwal."
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen Program Ibu dan Anak (PIS-PK) dengan fokus pada tujuan pelatihan, tahapan kegiatan pendataan dan analisis data PIS-PK, serta definisi dan cara perhitungan Indeks Keluarga Sehat.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah dan remaja yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun di luar fasilitas kesehatan melalui puskesmas, sekolah, dan komunitas dengan menggunakan pendekatan UKS (Unit Kesehatan Sekolah) dan model sekolah sehat yang menerapkan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, serta pembinaan lingkungan sekolah yang sehat."
Dokumen tersebut membahas tentang asuhan kebidanan pada bayi sehat yang mendapatkan imunisasi campak di Puskesmas Bojong Rawalumbu Bekasi tahun 2016, termasuk latar belakang masalah, tujuan, manfaat, tinjauan teori mengenai pengertian imunisasi, tujuan, etiologi penyakit campak, jenis imunisasi dan vaksin serta dosis pemberian imunisasi."
Ebook ini memberikan panduan untuk ibu dalam memberikan ASI eksklusif secara sukses. Topik utama yang dibahas antara lain pentingnya ASI eksklusif, persiapan pra-menyusui, perlekatan yang benar, dan tips menyusui yang tepat. Tujuannya adalah untuk membantu ibu dalam memberikan manfaat optimal ASI bagi bayi.
Dokumen tersebut membahas tentang imunisasi dan ASI eksklusif. Imunisasi digunakan untuk meningkatkan kekebalan terhadap penyakit berbahaya melalui vaksin, sedangkan ASI eksklusif hanya memberikan ASI selama 6 bulan pertama tanpa tambahan makanan lain karena mengandung nutrisi yang baik untuk bayi. Dokumen ini juga menjelaskan manfaat dan solusi jika ibu tidak dapat memberikan ASI eksklusif misalnya
Dokumen tersebut merekomendasikan MPASI berbasis buah-buahan karena buah-buahan kaya akan zat gizi dan enzim yang baik untuk perkembangan fisik dan psikis anak, serta dapat melatih anak untuk mengenal dan menyukai berbagai rasa buah sejak dini.
Imunisasi penting untuk perlindungan kesehatan anak dan masyarakat. Berbagai penyakit berbahaya dapat dicegah melalui program imunisasi nasional yang lengkap dan tepat waktu."
Dokumen tersebut membahas tentang imunisasi untuk mencegah berbagai penyakit seperti difteri, pertusis, tetanus, TBC, campak, polio dan hepatitis B. Imunisasi dilakukan dengan memberikan vaksin seperti BCG, TT, DT, polio, campak dan hepatitis B secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan. Tujuan imunisasi adalah untuk memberikan kekebalan pada tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit yang dapat
Dokumen tersebut membahas tentang imunisasi, yaitu upaya untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit menular melalui pemberian vaksin. Terdapat beberapa metode imunisasi seperti imunisasi aktif dan pasif, serta berbagai program imunisasi seperti imunisasi rutin, tambahan, dan kampanye khusus untuk penyakit tertentu. Faktor-faktor seperti status kekebalan, genetik, dan kualitas vaksin dapat memp
Policy Brief Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Imunisasi Dasar L...Joni Saputra
Dokumen ini membahas analisis kebijakan pemerintah terhadap program imunisasi dasar lengkap di Indonesia. Ringkasannya adalah: (1) program imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan yang penting untuk mencegah penyakit, (2) cakupan imunisasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan meskipun mengalami peningkatan, dan (3) rekomendasi kebijakan terkait peningkatan kesadaran masyarakat, kerja s
Laporan ini membahas pelaksanaan kegiatan imunisasi di desa Manjeppu oleh Puskesmas Lau. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan cakupan imunisasi rutin pada balita di desa tersebut sesuai standar pelayanan kesehatan. Kegiatan dilaksanakan pada 14 Juli 2022 dan melibatkan 5 balita. Hasil evaluasi menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program imunisasi untuk mencegah penyakit pada anak
Buku ini merangkum panduan pelaksanaan imunisasi untuk mahasiswa kebidanan. Buku ini mencakup penjelasan tentang pentingnya imunisasi untuk mencegah penyakit menular, jadwal dan jenis vaksinasi yang diberikan, serta peran bidan dalam meningkatkan cakupan imunisasi di Indonesia. Harapannya, buku ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa kebidanan dalam pelaksanaan imunisasi.
Materi imunisasi Untuk Nusan Tara SehatYusneri Ahs
Dokumen tersebut membahas peran tenaga kesehatan dalam peningkatan cakupan dan layanan imunisasi program. Imunisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kekebalan terhadap penyakit dengan menggunakan vaksin. Tujuannya adalah menurunkan kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Program imunisasi berhasil membebaskan Indonesia dari penyakit cacar, polio,
Buku pedoman ini membahas program pencegahan penularan HIV dan sifilis dari ibu ke anak, mencakup epidemiologi, strategi pencegahan, pengelolaan program, dan peran berbagai pihak yang terkait. Pedoman ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil untuk mencegah penularan penyakit menular langsung dari ibu ke anak.
Contoh Skripsi Akbid tentang imunisasi Jhon Sijabat
Dokumen tersebut membahas tentang peranan bidan desa dalam meningkatkan program imunisasi balita di Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. Ia menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka tentang pengertian imunisasi, pentingnya imunisasi, serta jenis-jenis imunisasi yang diberikan kepada balita.
Pedoman ini memberikan panduan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan pencegahan penularan HIV dan sifilis dari ibu ke anak melalui layanan kesehatan ibu dan anak yang terintegrasi. Pedoman ini mencakup informasi tentang HIV dan sifilis, kegiatan pencegahan seperti tes, konseling, pemberian obat, diagnosis dan rujukan, serta sistem pencatatan dan pelaporan. Harapannya pedoman ini dapat meningkatkan kualitas layanan pencegahan penularan HIV dan s
1. Status imunisasi dasar lengkap pada anak dipengaruhi oleh faktor pendukung, pemungkin, dan penguat seperti karakteristik ibu, akses ke fasilitas kesehatan, dan dukungan masyarakat.
2. Cakupan imunisasi dasar lengkap menurun selama pandemi namun pemerintah berupaya meningkatkannya melalui program BIAN.
3. Berbagai tantangan pelaksanaan BIAN antara lain kesadaran masyarak
Pedoman ini membahas pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak dengan memberikan informasi tentang penularan HIV, faktor risiko, dan tahapan infeksi. Pedoman ini juga menjelaskan empat pilar (prong) pencegahan yaitu tes HIV pada ibu hamil, pencegahan kehamilan tidak direncanakan, pemberian ARV pada ibu hamil positif HIV, dan dukungan untuk ibu dan anak. Tujuannya adalah menurunkan risiko penularan HIV dari ibu
Dokumen tersebut membahas strategi peningkatan cakupan imunisasi dasar pada bayi di Kota Banda Aceh, yang mencakup pemberian layanan imunisasi langsung di Pos Kesehatan Desa pada hari Minggu, pembuatan register sasaran imunisasi, dan penggunaan alat bantu berupa kartu perambuan imunisasi untuk memantau kelengkapan dan ketepatan waktu pemberian imunisasi.
Laporan ini membahas pelaksanaan kegiatan imunisasi pada balita di desa Manjeppu. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh balita terhadap penyakit melalui pemberian vaksinasi rutin seperti BCG, DPT, polio dan campak. Evaluasi menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program imunisasi ini untuk mencegah penyakit pada anak-anak.
Dokumen ini berisi rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2020 dengan total pendapatan sebesar Rp269,5 miliar dan total belanja sebesar Rp27,7 triliun. Belanja tidak langsung sebesar Rp9,7 triliun digunakan terutama untuk belanja pegawai, sedangkan belanja langsung sebesar Rp18 triliun akan digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa,
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2020 untuk Satuan Polisi Pamong Praja mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,1 miliar, terdiri dari belanja tidak langsung Rp2,8 miliar dan belanja langsung Rp5,3 miliar untuk program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020.
Dokumen ini berisi ringkasan rencana anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2020. Total anggaran belanja adalah Rp2,9 miliar, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp2,1 miliar dan belanja langsung sebesar Rp770 juta. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, sedangkan belanja langsung terdiri atas belanja barang dan jasa s
Dokumen ini berisi rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkatan daerah Kecamatan Salak untuk tahun anggaran 2020 dengan total anggaran belanja sebesar Rp3.046.323.846 terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp2.082.112.089 untuk belanja pegawai dan belanja langsung sebesar Rp964.211.757 untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Dokumen tersebut merupakan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pagindar tahun 2020 yang memuat ringkasan pendapatan dan belanja kecamatan sebesar Rp2,54 miliar. Pendapatan berasal dari dana perimbangan sementara belanja digunakan untuk pegawai, barang dan jasa, serta modal.
Dokumen ini berisi rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun anggaran 2020. Tidak ada pendapatan yang direncanakan, sementara belanja yang dianggarkan sebesar Rp469.173.000 untuk belanja pegawai.
Dokumen ini berisi rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun anggaran 2020 dengan total anggaran pendapatan nol rupiah dan total anggaran belanja sebesar Rp6,33 miliar.
(1) Dokumen ini berisi rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2020 dengan total pendapatan Rp810 juta dan belanja Rp46,8 miliar.
(2) Pendapatan berasal dari hasil retribusi daerah, sedangkan belanja terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp3,9 miliar dan belanja langsung Rp42,9 miliar
Dokumen ini berisi rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkatan daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun anggaran 2020. Tidak ada pendapatan yang direncanakan, sedangkan total anggaran belanja yang diusulkan adalah Rp7,3 miliar yang akan digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp2,5 miliar dan belanja langs
(1) Dokumen ini berisi rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2020 dengan total pendapatan Rp178 miliar dan total belanja Rp18,1 miliar.
(2) Belanja tidak langsung sebesar Rp8 miliar untuk belanja pegawai, sedangkan belanja langsung Rp10,1 miliar untuk barang dan jasa serta belanja modal Rp30 juta.
(
Dokumen ini berisi rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkatan daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun anggaran 2020. Dokumen menjelaskan perkiraan pendapatan sebesar Rp. 377.540.000 dan belanja sebesar Rp. 25.876.846.798 dengan rincian belanja tidak langsung Rp. 2.546.809.523 dan belanja langsung Rp. 23.330.037.275 sehing
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
2. i
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berkat limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga tersusunnya Buku
Kebijakan Strategis’ IMPAL’ (Imunisasi Pasti Lengkap) pada bayi di
Kabupaten Pakpak Bharat.
Buku ini bertujuan memberikan gambaran tentang Kebijakan
Strategis IMPAL (Imunisasi Pasti Lengkap) pada bayi. Sehingga kita
dapat menilai kinerja dari program yang Imunisasi yang telah dan akan
dijalankan dengan Kebijakan Strategis IMPAL ini. Cakupan Imunisasi
mencapai target yang telah ditetapkan dan diharapkan dapat
dipertahankan dan dapat ditingkatkan upaya-upaya pada tahun
mendatang.
Buku ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan
kebijakan dan pelaksaan program imunisasi secara keseluruhan. Buku
Profil ini disusun berkat kerjasama antara Puskesmas dan Dinas
Kesehatan. Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunannya. Kami sangat mengharapkan kritik
serta saran guna perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.
Salak, November 2014
Kepala Dinas Kesehatan
Kab.Pakpak Bharat
dr.Tomas
NIP. 19681024 200212 1 001
3. ii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR……………………………………………... i
DAFTAR ISI…………………………………………………….… ii
SAMBUTAN BUPATI PAKPAK BHARAT…………………….. iii
RINGKASAN EKSEKUTIF……………………………………… v
BAB I. PENDAHULUAN………………………………………. 1
1.1 Latar Belakang………………………………….…. 1
1.2 Maksud dan Tujuan…………………………….…. 3
1.3 Ruang Lingkup……………………………………. 3
1.4 Peraturan Perundangan……………………………. 3
BAB II. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN……………. 5
2.1 Gambaran Umum Kabupaten……………………... 5
2.1.1 Visi Misa……………………………………. 5
2.1.2 Geografi…………………………………….. 6
2.1.3 Administratif………………………………… 7
2.1.4 Kependudukan………………………………. 8
2.1.5 Sosial Ekonomi Kemasyarakatan……………. 8
2.2 Gambaran Khusus Sektor…………………………. 9
2.3 Permasalahan............................................................ 16
2.4 Tantangan................................................................. 17
BAB III. KEBIJAKAN STRATEGIS…………………………… 19
3.1. Strategi Implementasi Kebijakan……………………. 19
3.2. Penyelenggaraan Kebijakan…………………………. 21
BAB IV. DAMPAK DAN MANFAAT………………………….. 28
4.1. Dampak………………………………………………. 28
4.2. Manfaat………………………………………………. 28
BAB V. PENUTUP………………………………………………… 30
DAFTAR PUSTAKA
TESTIMONI
4. iii
BUPATI PAKPAK BHARAT
KATA SAMBUTAN
Dalam ilmu kedokteran, imunitas adalah suatu peristiwa
mekanisme pertahanan tubuh terhadap serangan benda asing hingga
terjadi interaksi antara tubuh dengan benda asing tersebut. Adapun tujuan
imunisasi adalah merangsang sistim imunologi tubuh untuk membentuk
antibodi (kekebalan) spesifik sehingga dapat melindungi tubuh dari
serangan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).
Mengingat hal itu melalui Undang-Undang No.23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak pemerintah menegaskan bahwa setiap anak
berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai
kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial termasuk mendapatkan
pelayanan imunisasi untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi seperti tuberkulosis, polio, difteri, campak, hepatitis B
dan sebagainya.
Mengacu kepada hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat membuat sebuah Kebijakan Strategis yang dinamakan
IMPAL (Imunisasi Pasti Lengkap) dengan harapan seluruh bayi yang ada
di Kabupaten Pakpak Bharat benar-benar mendapatkan Lima Imunisasi
Dasar Lengkap (LIL). Saya berharap kiranya dengan terbitnya buku ini
akan dapat lebih memaju kinerja semua petugas kesehatan khususnya
Program Imunisasi dan umumnya seluruh Program yang ada di Dinas
Kesehatan.
5. iv
Demikian sambutan ini Saya sampaikan,kiranya buku kebijakan ini
dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan
dengan lebih mengedepankan upaya preventive dan promotiv. Saya juga
mengucapkan terimakasih kepada tim yang telah merampungkan
penyusunan buku Kebijakan Strategis Kepala Daerah Tentang Imunisasi
Bayi yang dinamakan IMPAL (Imunisasi Pasti Lengkap).
Salak
Bupati Pakpak Bharat
Remigo Yolando Berutu,MBA
6. v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia saat ini mempunyai
beban ganda (double burden). Penyakit menular masih merupakan
masalah, sementara penyakit degeneratif juga muncul sebagai masalah.
Penyakit menular tidak mengenal batas wilayah administrasi, sehingga
menyulitkan pemberantasannya. Dengan tersedianya vaksin yang dapat
mencegah penyakit menular tertentu, maka tindakan pencegahan untuk
mencegah berpindahnya penyakit dari satu daerah atau negara ke negara
lain dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat dan dengan hasil yang
efektif.
Dengan upaya imunisasi terbukti bahwa penyakit cacar telah
terbasmi dan Indonesiadi nyatakan bebas dari penyakit cacar sejak tahun
1974. Mulai tahun 1977, upaya imunisasi diperluas menjadi Program
Pengembangan Imunisasi dalam rangka pencegahan penularan terhadap
Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yaitu, tuberculosis,
difteri, pertusis, campak, polio, tetanus serta hepatitis B. Dengan upaya
imunisasi pula, kita sudah dapat menekan penyakit polio dan sejak tahun
1995 tidak ditemukan lagi virus polio liar di Indonesia. Hal ini sejalan
dengan upaya global untuk membasmi polio di dunia dengan Program
Eradikasi Polio (ERAPO).
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa program
imunisasi kedalam penyelenggaraan yang bermutu dan efisien. Upaya
tersebut didukung dengan kemajuan yang pesat dalam bidang penemuan
vaksin baru (Rotavirus, Japanese encephalitis, dan lain-lain). Beberapa
7. vi
jenis vaksin dapat digabung sebagai vaksin kombinasi yang terbukti dapat
meningkatkan cakupan imunisasi, mengurangi jumlah suntikan dan kontak
dengan petugas imunisasi.
Dari uraian diatas jelaslah diperlukan kebijakan pemerintah daerah
yang strategis dalam upaya untuk meningkatkan imunisasi sehingga
dapat mencapai tingkat population imunity (kekebalan masyarakat) yang
tinggi dan dapat memutuskan rantai penularan PD3I (Penyakit Dapat
Dicegah Dengan Imunisasi). Kebijakan Strategis tersebut akan seiring
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi sehingga upaya
imunisasi dapat semakin efektif dan efisien dengan harapan dapat
memberikan sumbangan yang nyata bagi kesejahteraan anak, ibu serta
masyarakat lainnya.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam melaksanakan
program imunisasi telah membuat dan menjalankan sebuah kebijakan
strategis dengan lebih mengedepankan unsur kedaerahan yang nantinya
diharapkan tersosialisasi dengan baik di masyarakat dengan menamakan
program tersebut ‘IMPAL’ akronim dari Imunisasi Pasti Lengkap. Program
IMPAL ini ditujukan pada semua bayi yang diharuskan untuk mendapat
lima imunisasi dasar. Akronim IMPAL ini menegaskan pada kedekatan
ataupun semacam pertalian persaudaraan yang secara garis keturunan
dan kekerabatan merupakan perjodohan. Program IMPAL pada bayi ini
adalah Kebijakan Strategis yang terdiri dari beberapa kegiatan yang
menunjang untuk tercapainya cakupan lima imunisasi dasar pada seluruh
bayi yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat.
8. 1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Imunisasi adalah suatu cara untuk
menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif
terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak ia terpapar dengan
penyakit tersebut tidak akan sakit atau sakit ringan. Pada tahun
1974, WHO mencanangkan Expanded Programme of Immunization
(EPI) atau program pengembangan imunisasi. Program imunisasi
merupakan suatu program yang digunakan untuk menurunkan
angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi serta anak balita.
Program ini memiliki 6 penyakit target seperti penyakit TBC, Difteri,
Pertusis, Tetanus, Polio dan Campak, sedangkan Hepatitis B baru
ditambahkan pada awal tahun 1980-an karena baru ditemukan.
Idealnya bayi harus mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri
dari BCG 1 kali, DPT 3 kali, Polio 4 kali, HB 3 kali dan Campak 1
kali. Kementerian Kesehatan Indonesia menetapkan imunisasi
sebagai upaya nyata pemerintah untuk mencapai Millennium
Development Goals (MDGs), khususnya untuk menurunkan angka
kematian anak. Indikator keberhasilan pelaksanaan imunisasi diukur
dengan pencapaian UCI (Universal Child Immunization) baik di
tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten bahkan di setiap
desa/kelurahan, yaitu minimal 80% bayi telah mendapatkan
9. 2
imunisasi dasar lengkap untuk BCG, DPT, polio, campak, dan
hepatitis B.
Cakupan UCI di Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan data
yang dihimpun dari puskesmas 2011:100%, 2012:100% ,
2013:100% Berdasarkan data di atas kertas seluruh desa di
kabupaten Pakpak Bharat telah mencapai target. Hal tersebut
disebabkan dukungan dari pemerintah daerah berupa kebijakan
terhadap program imunisasi yang sangat maksimal berupa dana
operasional untuk imunisasi baik rutin maupun tambahan,
tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang adekuate. Hanya saja
masih sangat diperlukan koordinasi lintas sektor termasuk
pelayanan kesehatan swasta, pemberdayaan sumber daya yang
memadai serta masih diperlukan peningkatan pengetahuan
masyarakat tentang program dan manfaat imunisasi. Agar kiranya
data yang tersaji tersebut dapat benar adanya dan sesuai dengan
keadaan sebenarnya di masyarakat.
Buku ini merupakan buku yang berisi Kebijakan Strategis
Kepala Daerah terhadap suatu Satuan Perangkat Kerja Daerah
(SKPD) yang yang menggambarkan pembangunan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah tersebut.
Buku ini berisi kebijakan strategis dibidang kesehatan khususnya
Program Imunisasi,di Kabupaten Pakpak Bharat yang diberi nama
IMPAL (Imunisasi Pasti Lengkap). Buku ini juga memuat bagaimana
10. 3
program tersebut dijalankan dan juga menggambarkan kegiatan-
kegiatan yang mendukung program tersebut
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dibuatnya buku ini adalah untuk
memperoleh gambaran bagaimana kebijakan strategis tersebut
mempengaruhi angka cakupan dan pencapaian indiktator
pelaksanaan imunisas bayi yang ada di kabupaten pakpak bharat.
1.3. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup buku ini membahas tentang kebijakan Kepala
Daerah Pakpak Bharat tentang pelaksanaan program imunisasi bagi
bayi yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat, yang selanjutnya akan
dibahas secara lengkap pada Bab-bab berikutnya.
1.4. Peraturan Perundangan
Kebijakan Pemerintah Pakpak Bharat tentang pelaksanaan
program imunisasi bayi telah memiliki landasan hukum yaitu :
1. Undang-Undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. KEPMENKES No.1611/MENKES/SK/XI/2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi
3. Kep. Menkes no. 1626/Menkes/SK/XII/2005 tentang
Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian
Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).
11. 4
4. PERMENKES No 42 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Imunisasi
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat No 3 tahun
2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat No 5 tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.
6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak
Bharat no 440.443/046/II/2013 Tentang Penetapan
Pengelola Kegiatan Peningkatan Imunisasi di Kabupaten
Pakpak Bharat.
12. 5
BAB II. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
2.1 Gambaran Umum Kabupaten
2.1.1. Visi Misi
Visi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah Terwujudnya
masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang sejahtera serta
kepemimpinan yang adil dan demokrasi didukung pemerintahan
yang professional yang berfokus kepada peningkatan perekonomian
masyarakat, Sumber Daya, Manusia (SDM), ilmu pengetahuan dan
teknologi serta kesehatan dengan menjunjung tinggi nilai budaya
Pakpak dan agama.
Misi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah :
1. Mewujudkan percepatan peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat;
2. Mewujudkan pemerintahan yang professional, kreatif dan
fasilitatif;
3. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pendidikan
masyarakat;
4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat;
5. Memantapkan tata hubungan yang dinamis dengan pemerintah
atasan dan kerja sama saling menguntungkan dalam
13. 6
peningkatan aksesbilitas dengan daerah lain khususnya yang
berbatasan langsung;
6. Meningkatkan iklim keterbukaan dan partisipatif dalam sosial dan
birokrasi;
7. Meningkatkan sinergitas para pihak dalam pemberdayaan
masyarakat;
8. Meningkatkan kualitas hidup dan menguatkan peran perempuan
dalam pembangunan;
9. Mewujudkan komitmen bersama dalam penegakan hukum
secara konsisten dan konsekuen;
10. Mengembangkan hubungan yang dinamis dengan masyarakat
Pakpak Bharat perantau;
11. Menjadikan budaya Pakpak sebagai landasan dlam kebijakan
publik;
12. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam menggali sumber
Pendapatan Asli Daerah.
2.1.2. Geografis
Kabupaten Pakpak Bharat secara geografis terletak pada
garis 2°15’00” - 3°32’00” Lintang Utara dan 90°00’-98°31’ Bujur
Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Dairi, sebelah
Timur dengan Kabupaten Toba Samosir, sebelah Selatan dengan
Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan
sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Singkil. Bila dilihat dari letak
14. 7
geografisnya yang terletak di dekat garis khatulistiwa maka
Kabupaten Pakpak Bharat dapat digolongkan sebagai daerah
beriklim tropis, dengan rata-rata suhu 28 °C dengan curah hujan per
tahun sebesar 311 MM. Kabupaten Pakpak Bharat yang beriklim
tropis sangat memungkinkan untuk terjangkit penyakit tropis.
Penyakit tropis merupakan salah satu bentuk penyakit yang sering
terjadi di daerah beriklim tropis dan subtropik, penyakit tropis ini
dapat mewabah dengan cepat dan menjadi salah satu faktor
peningkatan angka kematian. Untuk mengurangi angka kematian
tersebut, perlu adanya penanggulangan guna menekan
penyebarluasan penyakit tropis yang ternyata semakin lama
semakin mewabah. Imunisasi merupakan salah satu tindakan
pencegahan penyakit tropis tersebut.
2.1.3. Administratif
Dilihat dari luas wilayahnya, Kabupaten Pakpak Bharat
memiliki luas wilayah 1.218,30 km². secara umum topografi wilayah
Kabupaten Pakpak Bharat merupakan daerah perbukitan dan
lembah serta dataran tinggi antara 700-1.400 m diatas permukaan
laut. Sedangkan secara administratif Kabupaten Pakpak Bharat
sejak tahun 2007 memiliki 8 (delapan) kecamatan dan 52 (lima
puluh dua) desa. Luas wilayah yang berjauhan menjadi salah satu
kendala dalam pelaksanaan imunisasi di Kabupaten Pakpak Bharat.
15. 8
2.1.4. Kependudukan
Kabupaten Pakpak Bharat memiliki penduduk sebanyak
50.954 jiwa tahun 2014. Secara umum penduduk yang berumur 10
tahun lebih banyak tamat pada tingkat pendidikan SD/MI (23,74%)
kemudian SMA/SMK/SMA (18,62%), SMP/MTs (16,78%) dan pada
tingkat akademi/universitas hanya sekitar 3,39 %. Di Kabupaten
Pakpak Bharat, jumlah bayi yang berumur 0-4 tahun sebanyak 2.774
orang dan Jumlah bayi lahir hidup pada tahun 2013 sebesar 916
orang. Tingkat pendidikan merupakan dasar untuk tersosialisasinya
kebijakan strategis dimaksud, sehingga masih sangat diperlukan
Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang
kebijakan strategis dimaksud.
2.1.5. Sosial Ekonomi Kemasyarakatan
Dilihat dari mata pencahariannya, masyarakat Kabupaten
Pakpak Bharat bermata pencaharaian sebagai petani sebanyak
16.517 orang, bangunan/konstruksi sebanyak 205 orang, berdagang
sebanyak 974 orang, angkutan/transportasi 257 orang, keuangan 29
orang, jasa kemasyarakatan 1.782 orang, listrik, gas dan air bersih
51 orang. Pelaksanaan Kebijakan Strategis yang dibuat tidak
membenani sosial ekonomi masyarakat sehingga hal ini bukan
merupakan tantangan yang cukup berarti bagi terselenggarnya
kebijakan strategis ini.
16. 9
2.2. Gambaran Khusus Sektor
Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk mencegah
terjadinya penyakit tertentu. Vaksin adalah suatu obat yang
diberikan untuk membantu mencegah suatu penyakit. Vaksin
membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi. Antibodi ini berfungsi
melindungi terhadap penyakit. Vaksin tidak hanya menjaga agar
anak tetap sehat, tetapi juga membantu membasmi penyakit yang
serius yang timbul pada masa kanak-kanak. Vaksin secara umum
cukup aman. Keuntungan perlindungan yang diberikan vaksin jauh
lebih besar daripada efek samping yang mungkin timbul. Dengan
adanya vaksin maka banyak penyakit masa kanak-kanak yang
serius, yang sekarang ini sudah jarang ditemukan.
Jenis Imunisasi
Berdasarkan program pengembangan Ikatan Dokter Anak
Indonesia (IDAI). Program Pengembangan Imunisasi (PPI) yang
diwajibkan dan Program Imunisasi Non PPI yang dianjurkan. Wajib
jika kejadian penyakitnya cukup tinggi dan menimbulkan cacat atau
kematian. Berikut adalah lima imunisasi dasar yang wajib diberikan
sejak bayi:
Imunisasi BCG (Bacillus Calmette-Guerin) sekali untuk
mencegah penyakit Tuberkulosis. Diberikan segera setelah
bayi lahir di tempat pelayanan kesehatan atau mulai 1 (satu)
bulan di Posyandu.
17. 10
Imunisasi Hepatitis B sekali untuk mencegah penyakit
Hepatitis B yang ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan.
Imunisasi DPT-HB 3 (tiga) kali untuk mencegah penyakit
Difteri, Pertusis (batuk rejan), Tetanus dan Hepatitis
B. Imunisasi ini pertama kali diberikan saat bayi berusia 2
(dua) bulan. Imunisasi berikutnya berjarak waktu 4
minggu. Pada saat ini pemberian imunisasi DPT dan Hepatitis
B dilakukan bersamaan dengan vaksin DPT-HB.
Imunisasi polio untuk memberikan kekebalan
terhadap penyakit polio. Imunisasi Polio diberikan 4 (empat)
kali dengan jelang waktu (jarak) 4 minggu.
Imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak.
Imunisasi campak diberikan saat bayi berumur 9 bulan.
Grafik 1. Jumlah bayi yang dimunisasi BCG di Kabupaten Pakpak
Bharat
1155
905
796
893
1016
910
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
sasaran bayi cakupan
2011
2012
2013
Imunisasi BCG
18. 11
Grafik 2 : Persentase cakupan bayi yang diimunisasi BCG di
Kabupaten Pakpak Bharat
78.3
112
89.6
0
20
40
60
80
100
120
%cakupan
2011
2012
2013
ImunisasiBCG
Dari grafik 1 dan 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak tahun 2012
cakupan imunisasi BCG pada bayi sudah memenuhi target nasional
yaitu 80 %.
Grafik 3.Jumlah bayi yang dimunisasi Polio di kabupaten Pakpak
Bharat
1155
949 936 935
867796
895
957
912
945
1016 989 1035 1068
990
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
sasaran bayi Cakupan
Polio 1
Cakupan
Polio 2
Cakupan
Polio 3
Cakupan
Polio 4
2011
2012
2013
Iunisasi Polio
19. 12
Grafik 4: Persentase cakupan bayi yang diimunisasi Polio di
Kabupaten Pakpak
Bharat
82 81 81 76
112
120 115 119
97.3 101.9 105.1
97.4
0
20
40
60
80
100
120
140
% Polio 1 % Polio 2 % Polio 3 % Polio 4
2011
2012
2013
Polio
Dari Grafik 3 dan 4 cakupan imunisasi polio telah melampaui target
cakupan nasional yaitu 80 %
Grafik 5: Jumlah bayi yang dimunisasi DPT HB di kabupaten Pakpak
Bharat
1155
860
815
856
796
984 1027 10131016 1041
1029
1071
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
sasaran bayi Cakupan DPT
HB 1
Cakupan DPT
HB 2
Cakupan DPT
HB 3
2011
2012
2013
Imunisasi DPT HB
20. 13
Grafik 6: Persentase cakupan bayi yang diimunisasi DPT HB di
Kabupaten Pakpak Bharat
75 71 74
124
129 127
102.5 101.3
105.4
0
20
40
60
80
100
120
140
% DPT HB 1 % DPT HB 2 % DPT HB 3
2011
2012
2013
DPT HB
Dari Grafik 5 dan 6 dijelaskan bahwa imunisasi DPT HB sejak tahun
2012 telah mencapai target nasional yaitu 80%
21. 14
Grafik 7: Jumlah bayi yang diImunisasi Campak di kabupaten
Pakpak Bharat.
1155
803796
948
1016 991
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
sasaran bayi cakupan
2011
2012
2013
Campak
Grafik 8: Persentase cakupan bayi yang diimunisasi Campak di
Kabupaten Pakpak Bharat
.
70
119
97.5
0
20
40
60
80
100
120
140
% cakupan
2011
2012
2013
Imunisasi Campak
22. 15
Dari Grafik 7 dan 8 dapat dijelaskan bahwa imunisasi campak di
kabupaten Pakpak Bharat telah memenuhi target nasional yaitu 80%
sejak 2012.
Grafik 9: Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Kabupaten kota
yang ada di Propinsi Sumatera Utara.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Medan
P.Siantar
Tg.Balai
Binjai
Tb.Tinggi
Sibolga
P.Sidempuan
GunungSitoli
D.Serdang
Langkat
Karo
Simalungun
Asahan
Lab.Batu
Tap.Utara
Tap.Tengah
Tap.Selatan
Nias
Dairi
Tobasa
Madina
Humbahas
Pak-pakBharat
NiasSelatan
Sergei
Samosir
BatuBara
Palas
Paluta
Labura
Labusel
NiasUtara
NiasBarat
Provinsi
Dari grafik 9 terlihat bahwa Kabupaten Pakpak Bharat secara
data telah memenuhi target Provinsi Sumatera Utara yaitu 80%
2.3. Permasalahan
Beberapa kendala terkait Kebijakan strategis IMPAL:
1. Kurangnya komitmen dari petugas kesehatan yang
terlibat langsung dengan pelaksanaan program imunisasi
23. 16
sehingga kebijakan strategis yang ditetapkan Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat belum maksimal.
2. Terbatasnya SDM Kesehatan secara kuantitas dan
kualitas yang dimiliki sehingga upaya kesehatan kurang
menjangkau ke masyarakat di daerah-daerah yang
terpencil.
3. Seringnya terjadi perpindahan SDM di daerah yang
menangani Imunisasi sehingga menyebabkan pelaksanaan
program menjadi tidak berkesinambungan.
4. Masih kurang kurangnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi
kesehatan khususnya dalam Program Imunisasi kepada
masyarakat di daerah terpencil, dan perbatasan, Kejadian
Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) menjadi hal yang
memberatkan bagi sebahagian kecil masyarakat untuk
memberikan imunisasi pada bayinya.
5. Keterlambatan pelaporan data yang berjenjang dari desa ke
puskesmas dan puskesmas ke dinas kesehatan yang
mempengaruhi pencapaian cakupan dan pencapaian
indikator program imunisasi.
2.4. Tantangan
Yang menjadi tantangan adalah bagaimana meningkatkan
motivasi petugas pengelola di puskesmas dan petugas lapangan,
penguatan supervisi support beserta tindak lanjutnya, pelembagaan
24. 17
PWS di Puskesmas, pertemuan koordinasi kecamatan, advokasi
stakeholder, meningkatkan KIE dan training petugas, meningkatkan
kerjasama dengan RS dan praktek swasta, penanganan khusus
untuk daerah sulit dan terpencil. Tantangan terbesar adalah
bagaimana mengembangkan sistem informasi imunisasi. Sistem
informasi imunisasi terdiri dari reminder dan recall serta forecast.
Reminder adalah suatu informasi mengenai imunisasi yang akan
diberikan saat itu dan biasanya berorientasi pada penyedia layanan
kesehatan. Recall adalah suatu informasi/pengingat mengenai
imunisasi/vaksin yang telah di peroleh dan biasanya berorientasi
pada pasien dan penyedia layanan kesehatan atau bahkan
keduanya. Forecast adalah informasi yang berhubungan dengan
waktu jatuh temponya imunisasi yang akan diberikan dan biasanya
berorientasi pada pasien dan pemberi layanan kesehatan. Pada
forecast ini jika seseorang atau anak sudah terlambat maka
pemberi atau penyedia layanan akan memberikan suatu pengingat
(baik melalui surat ataupun telepon) agar anak segera untuk di
imunisasi. Setelah reminders, recall dan forecast dihasilkan maka
perlu dilakukan pengalihan informasi ke area tujuan sehingga dapat
digunakan pada praktek klinis untuk meningkatkan kepatuhan
pedoman imunisasi. Sehingga data UCI Kabupaten Pakpak Bharat
sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat.
25. 18
BAB III. KEBIJAKAN STRATEGIS
3.1. Strategi Implementasi Kebijakan
Kebijakan-kebijakan yang mendukung pelaksanaan Program
Imunisasi di kabupaten Pakpak Bharat antara lain :
1. Kebijakan
1. Penyelenggaraan Imunisasi dilaksanakan oleh Pemerintah,
swasta dan masyarakat, dengan mempertahankan prinsip
keterpaduan antara pihak terkait.
2. Mengupayakan pemerataan jangkauan pelayanan imunisasi
baik terhadap sasaran masyarakat maupun sasaran wilayah.
3. Mengupayakan kualitas pelayanan yang bermutu.
4. Mengupayakan kesinambungan penyelengaraan melalui
perencanaan program dan anggaran terpadu.
5. Pehatian khusus diberikan untuk wilayah rawan sosial, rawan
penyakit (KLB) dan daerah-daerah sulit secara geografis
2. Strategi
1. Memberikan akses (pelayanan) kepada masyarkat dan
swasta.
2. Membangun kemitraan dan jejaring kerja.
26. 19
3. Menjamin ketersediaan dan kecukupan vaksin, peralatan
rantai vaksin dan alat suntik.
4. Pelayanan imunisasi dilaksanakan oleh tenaga
professional/terlatih.
5. Pelaksanaan sesuai standar.
6. Memanfaatkan perkembangan metoda dan teknologi yang
lebih efektif, berkualitas dan efesien.
7. Meningkatkan advokasi, fasilitas dan pembinaan.
Foto Pelaksanaan Imunisasi di salah satu posyandu
27. 20
3.2. Penyelenggaraan Kebijakan
1. Perencanaan penyelenggaraan Kebijakan strategis IMPAL
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
dalam hal ini Dinas Kesehatan berdasarkan perencanaan
yang dilakukan oleh puskesmas. Perencanaan meliputi
penentuan sasaran, kebutuhan logistik, dan pendanaan.
2. Kebijakan Strategis IMPAL dijalankan Pemerintah daerah
Kabupaten Pakpak Bharat dengan menyediakan logistik
untuk penyelenggaraan imunisasi antara lain meliputi Auto
Disable Syringe, safety box, peralatan coldchain, emergency
kit dan dokumen pencatatan status imunisasi sesuai dengan
kebutuhan. Penyediaan unit logistik imunisasi untuk
menyimpan dan merumat vaksin dan logistik imunisasi
lainnya pada instalasi farmasi yang memenuhi standar dan
persyaratan teknis penyimpanan juga merupakan bentuk dari
penyelenggaraan Kebijakan Strategis IMPAL.
3. Penyelengaraan kebijakan strategis IMPAL juga mencakup
kepada pendistribusian logistik berupa vaksin, Auto Disable
Syringe, safety box dan dokumen pencatatan status imunisasi
untuk penyelenggaraan imunisasi bayi sampai ke seluruh
puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lain di wilayah
Kabupaten Pakpak Bharat. Kebijakan Strategis ini menjamin
28. 21
bahwa pendistribusian vaksin dilakukan sesuai cara distribusi
yang baik dengan menyimpan vaksin pada waktu dan tempat
dengan kendali suhu tertentu sebelum pendistribusiannya
sehingga kualitas vaksin tetap terjaga dengan baik.
4. Kebijakan Strategis IMPAL juga mengatur dalam hal
penyediaan tenaga pengelola untuk penyelenggaraan
imunisasi bayi di Kabupaten Pakpak Bharat Tenaga
pengelola sebagaimana dimaksud terdiri atas pengelola
program, pengelola coldchain, pengelola vaksin, dan
pengelola logistic, yang harus memenuhi kualifikasi tertentu
yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan
pelatihan tersebut juga merupakan salah satu bentuk
kegiatan yang ada dalam Kebijakan Strategis IMPAL.
5. Kebijakan Strategis IMPAL yang berupa Pelayanan
Imunisasi pada bayi dapat dilaksanakan secara massal dan
perseorangan. Pelayanan imunisasi secara massal
dilaksanakan di puskesmas, posyandu, sekolah, atau pos
pelayanan imunisasi lainnya yang telah ditentukan.
Pelayanan imunisasi secara perseorangan dilaksanakan di
rumah sakit, puskesmas, klinik, praktik dokter dan dokter
spesialis, praktik bidan, dan fasilitas pelayanan kesehatan
lainnya. Pelaksanaan pelayanan imunisasi bayi secara
29. 22
massal harus direncanakan oleh puskesmas secara berkala
dan berkesinambungan. meliputi jadwal pelaksanaan, tempat
pelaksanaan dan pelaksana pelayanan imunisasi.
6. Kebijakan Strategis IMPAL juga menyiapkan biaya opersional
untuk pelayanan imunisasi wajib pada bayi. Biaya operasional
sebagaimana dimaksud meliputi biaya transport dan
akomodasi petugas, bahan habis pakai, pemeliharaan dan
perbaikan peralatan rantai vaksin.
7. Kebijakan Strategis IMPAL ini juga memuat kegiatan yang
menggerakkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan
pelayanan imunisasi wajib bagi bayi. Yang dilaksanakan
melalui kegiatan: pemberian informasi melalui media cetak,
media elektronik dan media luar ruang, advokasi dan
sosialisasi, pembinaan kepada kelompok binaan balita dan
anak sekolah atau pembinaan organisasi lembaga swadaya
masyarakat.
30. 23
Gambar yang menunjukkan peran serta masyarakat pada
saat imunisasi berlangsung.
8. Kebijakan Strategis IMPAL juga melaksanakan kegiatan
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan imunisasi wajib
bayi secara berkala, berkesinambungan, dan berjenjang.
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan
untuk mengukur kinerja penyelenggaraan imunisasi wajib
bayi sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan yang
dilaksanakan dengan menggunakan instrumen Pemantauan
Wilayah Setempat (PWS), Data Quality Self Assessment
(DQS), Effective Vaccine Management (EVM), Supervisi
Suportif, KIPI, dan Recording and Reporting (RR). Dalam
31. 24
Recording and Reporting dibuat sebuah terobosan yaitu
Sertifikat Imunisasi Lengkap pada semua bayi yang ada di
Kabupaten Pakpak Bharat
Gambar Sertifikat Imunisasi Bayi yang akan dibagikan pada seluruh bayi
yang ada dikabupaten Pakpak Bharat yang telah mendapat lima imunisasi
dasar lengkap.
32. 25
Tabel 1. Alokasi Anggaran Program Imunisasi yang menopang
Kebijakan Strategis IMPAL
Dari tabel dapat disimpulkan adanya penurunan alokasi anggaran,
hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
telah memulai Reformasi Birokrasi di seluruh jajarannya. Alokasi
anggaran yang lebih mengarah kepada belanja pegawai dalam
menjalankan pekerjaan yang sudah merupakan TUPOKSI nya akan
dihilangkan, sehinnga akan tercipta PNS yang bekerja secara
Anggaran Dana
2011 2012 2013
Program
Pencegahan
Pemberantasan Penyakit
104.488.200 65.839.200 49.258.060
Nama
Kegiatan Peningkatan Imunisasi
Capaian
Program Universal Child Imunitation
Keluaran
Jumlah Bayi yang
Mendapat Imunisasi
Lengkap
Hasil
Meningkatnya Imunitas
Bayi
34. 27
BAB. IV. DAMPAK DAN MANFAAT
4.1. Dampak
Dampak Kebijakan Pemerintah Pada Program Imunisasi ini
adalah bagi kesehatan serta pertumbuhan perkembangan anak-
anak Pakpak Bharat kelak di kemudian hari. Karena memang ketika
bayi baru lahir saja sudah harus mendapatkan vaksinasi imunisasi
bagi bayi baru lahir ini. Dengan Kebijakan Pemerintah pada Program
Imunisasi ini mencerminkan betapa pentingnya anak sebagai
investasi masa depan bangsa. Selaras juga dengan program
terwujudnya generasi emas Pakpak Bharat dimana Imunisasi
menjadi salah satu pilar yang teramat penting untuk menjaga
kesehatan anak anak Pakpak Bharat baik saat ini maupun di masa
yang akan datang.
4.2. Manfaat
Adapun manfaat Kebijakan Strategis IMPAL Pemerintah ini
adalah:
1. Untuk menekan morbiditas dan mortalitas tujuh penyakit di
Kabupaten Pakpak Bharat (Tuberkulosis, Polio, Difteri,
Tetanus, Pertusis, Campak, dan Hepatitis B)
2. Pembasmian penyakit ini bukan hanya menghilangkan
penderitaan, morbiditas, mortalitas dan disabilitas pada
manusia yang diakibatkannya, tetapi juga menghilangkan
kerugian moril dan materi.
35. 28
3. Kabupaten Pakpak Bharat akan berperan langsung dengan
peningkatan derajat kesehatan secara nasional karena
dengan kebijakan pemerintah pada program imunisasi ini
juga akan mencegah terjadinya penularan penyakit.
36. 29
BAB V. PENUTUP
Imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan
karena pencegahan penyakit melalui imunisasi merupakan cara
perlindungan terhadap infeksi yang paling efektif dan jauh lebih
murah dibanding mengobati seseorang apabila telah jatuh sakit dan
harus dirawat di rumah sakit. Dengan imunisasi, anak akan terhindar
dari penyakit infeksi berbahaya, maka mereka memiliki kesempatan
beraktifitas, bermain, belajar tanpa terganggu masalah kesehatan.
Imunisasi tentu perlu mendapatkan dukungan penuh dari semua
pihak, termasuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
sangat meyakini kesehatan anak anak adalah investasi terbesar
dikarenakan anak anak itulah yang nantinya akan menjadi generasi
emas Pakpak Bharat. Hal ini dibuktikan dengan Kebijakan
Pemerintah pada program.
Pada kesempatan ini, kami menyampaikan maaf jika
penulisan ini jauh dari kesempurnaan dan kami sangat berterim
kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga
seluruh anak di Kabupaten Pakpak Bharat telah mendapatkan
imunisasi lengkap, terlebih lagi kepada Bapak Bupati Pakpak
Bharat, Remigo Yolando Berutu, MBA yang selalu mendukung
program-program dari Dinas Kesehatan untuk kesehatan
masyarakat Pakpak Bharat.
37. 30
Akhir kata, ada pepatah mengatakan orang sakit hanya
memiliki satu harapan dan orang sehat memiliki banyak harapan.
Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan dengan mengutamakan
tindakan pencegahan.
Salam sehat,
Njuah-juah banta karina.
Tim work
1. Kadis Kesehatan Kab. Pakpak Bharat
2. Kabid P2P-PL
3. Kasie P2P
4. Staf Bidang P2P-PL
38. 31
DAFTAR PUSTAKA
1. Muamalah, Siti. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Status
Imunisasi Difteri Pertusis Tetanus (Dpt) Dan Campak. Dapat
diunduh dari http://id.scribd.com/doc/53187122/FAKTOR, diakses
pada tanggal 06 November 2014. 2006
2. Menyongsong Program Indonesia Sehat 2010 Gairahkan Spirit
Imunisasi Bayi dan Balita. Dapat diunduh dari
http://www.dutamasyarakat.com/rubrik.php?id=27905&kat=Daera
h, diakses pada tanggal 22 Oktober 2014. 2010
3. WHO. Program Imunisasi Dan Pengembangan Vaksin. Dapat
diunduh dari http://www.who.or.id, diakses pada tanggal 05
November 2014.
4. Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2010. Dapat diunduh dari
http://www.litbang.depkes.go.id/sites/download/buku_laporan/lapna
s_riskesdas2010/Laporan_riskesdas_2010.pdf, diakses pada tanggal
08 November 2014
5. Kementerian Kesehatan Indonesia. Profil Data Kesehatan Indonesia
Tahun 2013. Dapat diunduh dari
http://www.depkes.go.id/downloads/PROFIL_DATA_KESEHATA
N_INDONESIA_TAHUN_2011.pdf, diakses pada tanggal 08
November 2014
39. 32
6. Ranuh I.G.N. Pedoman Imunisasi Di Indonesia. Edisi 2. Jakarta:
Balai Penerbit IDAI, 2005.
7. Entjang, Indan. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti. 2000
8. Ilyas, Sadeli. Imunisasi. Dapat diunduh dari http://
akfarsam.ac.id/downlot.php?file=IMUNISASI.pdf, diakses pada
tanggal 10 November 2014
9. Jenis Macam Vaksin Imunisasi untuk Anak. Dapat diunduh dari
http://digilib.litbang.depkes.go.id/go.php?id=jkpkbppk-gdl-grey-
2003-supraptini-1631-imunisasi [Diakses pada tanggal 10
November 2014]
10. Epidemiologi Imunisasi Dan Kesehatan Matra. Dapat diunduh dari
http://www.jakarta.go.id [diakses tanggal 10 November 2014].
Pemutakhiran Terakhir (Senin, 18 April 2014 14:26)
11. Notoatmojo, S. 2010. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi.
Jakarta : Rineka Cipta
40. 33
TESTIMONI
IMUNISASI DI DESA SALAK II
IBU RUSMAWATI PADANG, 30 Thn
Pendapat tentang imunisasi :
Imunisasi itu bagus buat bayi walaupun anak demam itu
karena serasi dengan Imunisasi nya , Bayi Sehat dan Kuat
berkat Imunisasi.
41. 34
IMUNISASI DI DESA TANJUNG RAHU
IBU AGUSYANI BANCIN , 35 Thn
Pendapat tentang Imunisasi :
Imunisasi sangat bermanfaat bagi bayi saya untuk
menambah kekebalan tubuh tehadap penyakit
42. 35
IMUNISASI DI DESA MUNGKUR
IBU LOTMA MANIK
Pendapat tentang Imunisasi :
Imunisasi itu bagus dan bisa membantu kekebalan tubuh
anak dari segala penyakit seperti campak dan polio