Dokumen ini adalah perjanjian integritas antara penerima bantuan keuangan khusus untuk desa dengan pihak-pihak terkait seperti ketua BPD desa, petinggi desa, dan ketua panitia pelaksana yang menyatakan komitmen untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta akan menggunakan dana sesuai peraturan.
Tahun 2018
Ada empat peraturan utama yang mengatur mengenai BPD. Tiga peraturan di tingkat nasional dan satu peraturan di tingkat kabupaten/ kota, yaitu:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA BHUANA JAYA AKHIR TAHUN 2020Suwondo Chan
Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD, Tahun 2020 oleh Kepala desa, hal ini sesuai pula dengan UU Desa No.6 Tahun 2014 pasal 27 poin C yakni memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Tahun 2018
Ada empat peraturan utama yang mengatur mengenai BPD. Tiga peraturan di tingkat nasional dan satu peraturan di tingkat kabupaten/ kota, yaitu:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA BHUANA JAYA AKHIR TAHUN 2020Suwondo Chan
Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD, Tahun 2020 oleh Kepala desa, hal ini sesuai pula dengan UU Desa No.6 Tahun 2014 pasal 27 poin C yakni memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris DesaPemdes Wlahar Wetan
Penetapan Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor.
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris DesaPemdes Wlahar Wetan
Penetapan Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor.
Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana secara utuh di lini
lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan Desa
Modul Ajar Seni Rupa - Melukis Pemandangan - Fase B.pdf
Cth pakta integritas
1. Lampiran 3
Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk ……
Desa ............................. Kecamatan .............................
PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PAKTA INTEGRITAS
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
I. Nama :
No. Identifikasi KTP :
Alamat : .............................
Jabatan : Ketua Panitia Pembangunan … Desa .............................
Kecamatan .............................
II. Nama :
No. Identifikasi KTP :
Alamat : .............................
Jabatan : Petinggi .............................
III. Nama :
No. Identifikasi KTP :
Alamat : .............................
Jabatan : Ketua BPD Desa .............................
Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk ….
Desa ............................. Kecamatan ............................. yang tertuang dalam Peraturan
Bupati ............................. Nomor 28 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan APBDes Nomor : …………… Tahun 2015, dengan
ini menyatakan bahwa saya :
1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan Kegiatan Bantuan
Keuangan Khusus;
3. akan menggunakan Bantuan Keuangan Khusus sesuai dengan usulan proposal dan Peraturan
Bupati ............................. Nomor ………… Tahun 2015 tentang Pedoman Umum bantuan
Keuangan Khusus Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya
bersedia bertanggungjawab mutlak dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
.............................,
2015
Penerima Bantuan Keuangan Khusus
Kepada Desa .............................
Ketua BPD
Desa .............................
( …………………..)
Petinggi .............................
( ………………………... )
Ketua Panitia Pelaksana
( …………………….. )
