Dokumen tersebut membahas peran koperasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa perubahan kebijakan pemerintah yang menyerahkan penyaluran pupuk dan pengadaan beras sepenuhnya kepada mekanisme pasar telah mengurangi peran koperasi dan berdampak negatif terhadap produksi dan ketersediaan pangan di dalam negeri serta posisi petani. Dokumen ini bertujuan
Wakil Menteri Pertanian: Peran TKPK Daerah dalam Upaya Meningkatkan Produktiv...khoiril anwar
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan produktivitas pertanian untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Ada beberapa poin penting yaitu: (1) sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian dengan produktivitas rendah, (2) kemiskinan paling parah di rumah tangga petani dengan lahan kurang dari 0,5 ha, (3) program pengentasan kemiskinan perlu melibatkan pemberdayaan komunitas dan usaha
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pangan dan ketahanan pangan nasional Indonesia. Ringkasannya adalah bahwa dokumen tersebut menjelaskan peran strategis sektor pertanian Indonesia, permasalahan dan tantangan ketahanan pangan global dan nasional, serta kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan di tingkat nasional.
Beberapa isu strategis pengembangan ketahanan pangan indonesiaDarwin Kadarisman
Dokumen tersebut membahas empat isu strategis pengembangan ketahanan pangan Indonesia yaitu tingginya konsumsi beras, meningkatnya impor bahan pangan terutama gandum, menurunnya konsumsi pangan non-beras, dan rendahnya konsumsi protein hewani. Kementerian Pertanian telah menetapkan empat target untuk mengatasi masalah tersebut yaitu pencapaian swasembada, peningkatan nilai tambah, diversifikasi pangan, dan kesejahteraan
Dokumen tersebut membahas peran koperasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa perubahan kebijakan pemerintah yang menyerahkan penyaluran pupuk dan pengadaan beras sepenuhnya kepada mekanisme pasar telah mengurangi peran koperasi dan berdampak negatif terhadap produksi dan ketersediaan pangan di dalam negeri serta posisi petani. Dokumen ini bertujuan
Wakil Menteri Pertanian: Peran TKPK Daerah dalam Upaya Meningkatkan Produktiv...khoiril anwar
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan produktivitas pertanian untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Ada beberapa poin penting yaitu: (1) sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian dengan produktivitas rendah, (2) kemiskinan paling parah di rumah tangga petani dengan lahan kurang dari 0,5 ha, (3) program pengentasan kemiskinan perlu melibatkan pemberdayaan komunitas dan usaha
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pangan dan ketahanan pangan nasional Indonesia. Ringkasannya adalah bahwa dokumen tersebut menjelaskan peran strategis sektor pertanian Indonesia, permasalahan dan tantangan ketahanan pangan global dan nasional, serta kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan di tingkat nasional.
Beberapa isu strategis pengembangan ketahanan pangan indonesiaDarwin Kadarisman
Dokumen tersebut membahas empat isu strategis pengembangan ketahanan pangan Indonesia yaitu tingginya konsumsi beras, meningkatnya impor bahan pangan terutama gandum, menurunnya konsumsi pangan non-beras, dan rendahnya konsumsi protein hewani. Kementerian Pertanian telah menetapkan empat target untuk mengatasi masalah tersebut yaitu pencapaian swasembada, peningkatan nilai tambah, diversifikasi pangan, dan kesejahteraan
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan pertanian di Kalimantan Selatan. Terdapat beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan kesejahteraan petani. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mencapai visi pertanian Kalimantan Selatan yang unggul dan maju pada tahun 2010.
Permasalahan ketahanan pangan di Indonesia meliputi pertambahan penduduk yang pesat, penurunan lahan pertanian, dan krisis ekonomi yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal ini dapat mengancam ketersediaan pangan di masa depan.
Pembangunan sektor pertanian dan industri dilaksanakan secara besar-besaran pada awal pemerintahan Orde Baru melalui program REPELITA untuk memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku industri, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah juga menekankan pembangunan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan meningkatkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan.
1. KEBIJAKAN UMUM PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA 2022 - KETAHANAN PANGA...ssuser7c5fea2
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 menetapkan penggunaan minimum 20% dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan contoh kegiatan program ketahanan pangan meliputi pembangunan fasilitas peternakan, pengembangan pertanian dan perikanan, serta peningkatan kapasitas masyarakat."
Dokumen ini membahas kebijakan beras nasional Indonesia dan kondisi petani padi. Tujuan utama kebijakan beras adalah mencapai swasembada, tetapi definisinya berubah seiring waktu. Kebijakan ini memberikan perlindungan kepada petani dan konsumen. Sensus Pertanian 2013 menunjukkan penurunan jumlah rumah tangga petani dan luas lahan yang dikuasai. Gejala guremisasi menjadi perhatian.
Kebijakan pemerintah terkait padi dan beras masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi atau kelompok, seperti produktivitas penanaman padi yang rendah, penyelewengan subsidi benih, dan penimbunan beras oleh mafia pangan. Diperlukan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan peraturan untuk mencegah penyimpangan dan mendorong ketahanan pangan nasional.
Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemitraan di ...Raja Matridi Aeksalo
Kolaborasi pemerintah dan lembaga dengan kelompok tani dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat selama pandemi. Program pemberdayaan berbasis kemitraan antara kelompok tani, pemerintah desa, perguruan tinggi dan dinas pertanian telah meningkatkan produksi pangan melalui bantuan produksi, legalisasi kelompok tani, dan peningkatan akses pasar. Kerjasama ini perlu ditingkatkan untuk menjamin ketersediaan dan distribusi pangan
Makalah ini membahas dampak perubahan iklim terhadap pembangunan pertanian dan pembangunan kependudukan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perubahan iklim berdampak pada pergeseran musim tanam dan meningkatnya serangan hama, sehingga menurunkan produktivitas dan pendapatan petani. Pembangunan kependudukan perlu fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui program seperti MDGs untuk men
Strategi kemandirian pangan Indonesia menganalisis sistem rantai pasok beras nasional. Dokumen ini mengidentifikasi masalah seperti produktivitas petani rendah dan pedagang yang mendominasi rantai pasok, serta merumuskan strategi seperti Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi dan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri.
Dokumen tersebut membahas kondisi umum sumber daya alam dan lingkungan hidup Indonesia pada periode 2010-2014. Ia menjelaskan tujuh prioritas pembangunan yakni peningkatan ketahanan pangan, revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, peningkatan ketahanan dan kemandirian energi, pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan, serta peningk
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan untuk periode 2015-2019.
2) Tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi di beberapa provinsi, terutama di Indonesia bagian timur.
3) Ada tantangan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dan mempersempit kesenjangan.
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan pertanian di Kalimantan Selatan. Terdapat beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan kesejahteraan petani. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mencapai visi pertanian Kalimantan Selatan yang unggul dan maju pada tahun 2010.
Permasalahan ketahanan pangan di Indonesia meliputi pertambahan penduduk yang pesat, penurunan lahan pertanian, dan krisis ekonomi yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal ini dapat mengancam ketersediaan pangan di masa depan.
Pembangunan sektor pertanian dan industri dilaksanakan secara besar-besaran pada awal pemerintahan Orde Baru melalui program REPELITA untuk memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku industri, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah juga menekankan pembangunan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan meningkatkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan.
1. KEBIJAKAN UMUM PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA 2022 - KETAHANAN PANGA...ssuser7c5fea2
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 menetapkan penggunaan minimum 20% dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan contoh kegiatan program ketahanan pangan meliputi pembangunan fasilitas peternakan, pengembangan pertanian dan perikanan, serta peningkatan kapasitas masyarakat."
Dokumen ini membahas kebijakan beras nasional Indonesia dan kondisi petani padi. Tujuan utama kebijakan beras adalah mencapai swasembada, tetapi definisinya berubah seiring waktu. Kebijakan ini memberikan perlindungan kepada petani dan konsumen. Sensus Pertanian 2013 menunjukkan penurunan jumlah rumah tangga petani dan luas lahan yang dikuasai. Gejala guremisasi menjadi perhatian.
Kebijakan pemerintah terkait padi dan beras masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi atau kelompok, seperti produktivitas penanaman padi yang rendah, penyelewengan subsidi benih, dan penimbunan beras oleh mafia pangan. Diperlukan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan peraturan untuk mencegah penyimpangan dan mendorong ketahanan pangan nasional.
Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemitraan di ...Raja Matridi Aeksalo
Kolaborasi pemerintah dan lembaga dengan kelompok tani dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat selama pandemi. Program pemberdayaan berbasis kemitraan antara kelompok tani, pemerintah desa, perguruan tinggi dan dinas pertanian telah meningkatkan produksi pangan melalui bantuan produksi, legalisasi kelompok tani, dan peningkatan akses pasar. Kerjasama ini perlu ditingkatkan untuk menjamin ketersediaan dan distribusi pangan
Makalah ini membahas dampak perubahan iklim terhadap pembangunan pertanian dan pembangunan kependudukan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perubahan iklim berdampak pada pergeseran musim tanam dan meningkatnya serangan hama, sehingga menurunkan produktivitas dan pendapatan petani. Pembangunan kependudukan perlu fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui program seperti MDGs untuk men
Strategi kemandirian pangan Indonesia menganalisis sistem rantai pasok beras nasional. Dokumen ini mengidentifikasi masalah seperti produktivitas petani rendah dan pedagang yang mendominasi rantai pasok, serta merumuskan strategi seperti Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi dan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri.
Dokumen tersebut membahas kondisi umum sumber daya alam dan lingkungan hidup Indonesia pada periode 2010-2014. Ia menjelaskan tujuh prioritas pembangunan yakni peningkatan ketahanan pangan, revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, peningkatan ketahanan dan kemandirian energi, pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan, serta peningk
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan untuk periode 2015-2019.
2) Tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi di beberapa provinsi, terutama di Indonesia bagian timur.
3) Ada tantangan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dan mempersempit kesenjangan.
2. (i) meningkatkan daya beli RTM yang rentan terhadap
perubahan ekonomi serta meningkatkan ketahanan
pangan;
(ii) menjadi komplemen penting dalam mendukung program
perbaikan gizi, pendidikan dan kesehatan, serta
mendukung program pemberdayaan masyarakat miskin;
(iii) mendukung program jaminan HPP melalui pengadaan
gabah/beras DN, sehingga dapat terwujud pertumbuhan
produksi beras dan melestarikan swasembada.
(iv) Raskin merupakan salah satu Program Penanggulangan
Kemiskinan , termasuk dalam Kluster I Bantuan dan
Perlindungan Sosial bagi Kelompok Sasaran
3. Diawali dengan adanya program Operasi Pasar
Khusus (OPK) Beras pada pertengahan tahun 1998
terkait dengan munculnya krisis moneter dan
ekonomi tahun 1997 dan 1998 yang mengakibatkan
penurunan produksi pangan secara nyata.
Masyarakat miskin 40% pengeluaran rumah tangga
untukmembeli beras
Dengan beras 15-20 kg/KK, penerima manfaat bisa
mencukupi 40-60% kebutuhan pangan keluarganya
Harga beras Rp1.000,- sampai Rp1.600/kg
terjangkau oleh keluarga miskin.
5. MANFAAT PROGRAM PENGADAAN DAN RASKIN TERHADAP
PENGURANGAN KEMISKINAN
PENGADAAN RASKIN
1. Jaminan harga thd produk petani 1. Ketahanan pangan RTM semakin kuat
2. Terjadinya monetisasi ke pedesaan 2. Stabilisasi harga antar musim & tempat
yg mendorong pertumbuhan
ekonomi pedesaan
1. Transfer pendapatan
2. Transfer gizi makro (kenaikan
produktivitas)
1. Perbaikan kesejahteraan petani , 3. Sebagai komplemen dlm program
terutama petani gurem. pemberdayaan RTM
2. Penurunan kemiskinan di pedesaan 4. Berdampak thd stabilisasi ekonomi
DAMPAK GANDA DARI SISTEM INI
TERHADAP PENURUNAN KEMISKINAN
6. OPK/Raskin merupakan topik yang paling banyak dibahas dalam
konteks bantuan pangan, karena posisi bantuan tersebut yang
kontroversial dan jangka waktu pemberian bantuan yang cukup
lama dengen efektifitas yang rendah.
Beras bantuan ada yang dijual kembali ke pedagang beras, tidak
sampai pada sasaran.
Masyarakat juga merasa bahwa beras tidak diberikan kepada
mereka yang sepantasnya, yakni mereka yang sudah terdaftar
sebagai golonga pra sejahtera.
Seringkali masyarakat tidak dibagikan beras dengan alasan tidak
mampu membayar (walaupun hanya Rp1.000-1.600/kg), dan
karenanya dijual kembali ke pedagang beras.
Pembagian beras lebih banyak diprioritaskan untuk keluarga atau
kerabat Kepala Desa/kelurahan.
7. Jumlah RTS 18,497
juta => 60,4 juta
Sangat miskin 2,99
juta, => 15,9 juta
Miskin, 6,83 juta, =>
25,2 juta
Hampir miskin, 7,66
juta => 19,2 juta
RTS Tambahan, 1,01
juta
8. Sensus pertanian tahun 1993 dan tahun 2003
memperlihatkan:
peningkatan jumlah petani gurem (pengguna
lahan < 0,5 ha.) dari 10,8 juta menjadi 13,7 juta
Rumah Tangga Petani (RTP).
Dalam sepuluh tahun terakhir, 1993-
2003, jumlah petani gurem dengan pemilikan
lahan kurang dari 0.5 hektar meningkat cukup
besar dari 10,8 juta menjadi 13,7 juta rumah
tangga.
Sedangkan pada kurun waktu 1983-2003 luasan
kepemilikan rata-rata turun dari 0.27 hektar
menjadi 0.09 hektar.
9. Bantuan pangan dalam hanya bertujuan untuk mengurangi
kerentanan. Dalam kondisi emergency, bantuan pangan memang
dibutuhkan untuk mengurangi resiko kematian yang timbul akibat
runtuhnya sistem-sistem penunjang hidup.
Tetapi dalam kondisi krisis berkelanjutan akibat ancaman-
ancaman kronis, bantuan pangan tidak mencukupi. Bahkan di
suatu sisi, bantuan pangan bisa menurunkan kapasitas dalam
jangka panjang dan menciptakan ketergantungan.
Di sisi lain, bantuan pangan juga memiliki karakteristik dagang
dan politik. Susan George secara lebih radikal menyebut bantuan
pangan sebagai ‘sumber keuntungan’, ‘alat kontrol ekonomi dan
politik’, ‘cara efektif untuk menjaga dominasi atas dunia, terutama
atas mereka yang tertindas’. (George, Susan., “How the Other Half Dies: The Real
Reason for World Hunger”, Penguin Books, 1991)
OPK/Raskin menurunkan harga beras lokal, padahal biaya produksi
meningkat. Berbagai peningkatan biaya hidup, termasuk kesehatan dan
pendidikan menurut masyarakat harusnya diikuti dengan peningkatan
harga jual gabah, bukan dengan memberikan beras.
10. Ketahanan pangan selama ini direduksi sebagai
ketersediaan pangan di pasar,
Akibatnya mengesampingkan proses dan kedaulatan
Selain itu, negara selama ini menerjemahkan pangan
sama dengan beras. Jadi secara sepihak bisa disimpulkan
bahwa rawan pangan sama dengan rawan beras.
“...Kita tidak bisa menutup perdagangan beras seratus persen.
Kita akan butuh ongkos yang mahal dan tidak reasonable dalam
kondisi saat ini yang penuh dengan tekanan dari internasional
maupun dalam negeri. Kita perlu menciptakan kondisi yang dekat
dengan self sufficiency, dimana impor beras tidaklah tabu, tetapi
tetap dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan
jumlah dan waktunya. Kita perlu meminimalkan biaya sosial dan
politik kalau harga beras terlalu tinggi... (Mustafa Abu Bakar, Dirut
Perum Bulog, 2008)
11. Kenyataannya, Raskin tidak mampu mendorong perbaikan lebih
dari 100 kabupaten/kota rawan pangan...cenderung menjadi
instrumen reproduksi kemiskinan dan kelaparan di masa
mendatang....
Amartya Sen menyebut kondisi seperti di atas sebagai
entitlements failure. Menurut Sen, kelaparan bukan kondisi dimana
tidak ada makanan, tetapi adalah kondisi dimana sekelompok
orang tidak memiliki cukup makanan untuk dimakan. Ketiadaan
makanan bisa menjadi penyebab orang tidak memiliki cukup
makanan, tetapi bukan satu-satunya penyebab karena masih
banyak kemungkinan penyebab lainnya.
Karenanya, mengukur katahanan pangan yang berdaulat
dilakukan dengan perpekstif hak, availability
(ketersediaan), accesibility (keterjangkauan), acceptability
(keberterimaan), adaptability (daya adaptasi).