Buku Putih Tirta Amarta Vol.1 2014

Struktur Yayasan TIRTA AMARTA Paripurna
Dewan Pembina
Dr. Makarim Wibisono
Tubagus Danakusumah
Drs. Firdaus Wadjdi
Marsdya TNI (Purn) Ian Santoso Perdanakusuma
Mayjen TNI (Purn) Eddy Firmanto
Dewan Pengawas
Aditi Husni
Drs. Suhaswoto Hidyoningrat
Dewan Pakar
Dr. Ir. Anton Adibroto, M.Sc
Prof. Dr. Ir. Johny Wahyudiadi M. Soedarsono, DEA
Kol. TNI (Purn) Lili Sobari
Mayjen TNI (Purn) Tulus Sihombing
Mayjen TNI (Purn) Prasetyo
Kol. TNI (Purn) Ir. Mulyanto, M.Sec, M.Scs
Drs. Praginanto
Dipl.Ing. Fahrizi, DEA.
Dewan Pengurus
Ketua Umum : Muhammad Iqbal
Ketua I : Dipl.-Des. Argon Ahimsa (Kajian Strategis)
Ketua II : Ir. Hari Prasetia, MBA (Pemberdayaan Ekonomi)
Ketua III : Fachrurrazi, M.Eng (Sosial Kemanusiaa)
Sekertaris Umum : Verauli Saragih, BSc/LLB(Hons).LLM
Bendahara Umum: W. Amanasto, M.Sc
Wa.Bendum : Anto Suprianto, MBA
Anggota : Drs. Eko Budi Harto (Koordinator Wilayah Pulau Timor)
Anggota : Deista Harahap, M.Bus, M.Fin (Koordinator Wilayah Pulau Flores)
Anggota : Saputro, ST (Koordinator Wilayah Pulau sumatera)
Pendiri
Muhammad Iqbal

i
Daftar Isi i
Daftar Gambar iii
Daftar Lampiran iv
Kata Sambutan v
Dr. Makarim Wibisono, Ketua Dewan Pembina TIRTA AMARTA Paripurna
Muhammad Iqbal, Pendiri dan Ketua Umum TIRTA AMARTA Paripurna
Kata Pengantar ix
Sayidiman Suryohadiprojo, Gubernur LEMHANAS 1974-1978
Professor Dr. Emil Salim, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden 2010 - 2014
Abstraksi 1
Persoalan Kedaulatan Idiologi dan Politik 6
Drs. Firdaus Wadjdi, Marsdya TNI (Purn) Ian Santoso Perdanakusuma, Dr. Makarim
Wibisono
Persoalan Kependudukan 13
DipI.-Des. Argon Ahimsa
Persoalan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 20
Persoalan Pengembangan Ekonomi 29
Tim Tirta Amarta Paripurna
Persoalan Transportasi Nasional 33
Tim Tirta Amarta Paripurna
Politik dan Ekonomi Global 42
Kedaulatan Informasi, Komunikasi dan Teknologi 47
Kiskenda Suriahardja
Ketahanan Energi Nasional 58
Dipl.Ing. Fahrizi, DEA dan Prof. Dr. Ir. Anton Adibroto, M.Sc

ii
Kedaulatan Maritim 72
Ir. Anang Noegroho S.M., SCM M.EM, DipI.-Des. Argon Ahimsa
Kedaulatan Udara Nasional 77
DipI.-Des. Argon Ahimsa, Marsdya TNI (Purn) Ian Santoso Perdanakusuma
Penutup dan Kesimpulan 83
Tim Editor :
Dr. Thony Saut Situmorang
Hendro Irianto

iii
Daftar Gambar
Diskusi Kedaulatan NKRI 6
Diskusi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 13
Diskusi Masyarakat Ekonomi ASEAN 20
Diskusi Pembangunan Ekonomi Indonesia 29
Diskusi Transportasi Nasional 33
Jaringan Domestik Garuda Indonesia 35
Jalur Pengapalan Nasional (PELNI) 36
Jaringan Transportasi Pulau Jawa 37
Sistem Transportasi Udara Baru 38
Sistem Transportasi Laut Baru 39
Jaringan Transportasi Jawa baru 40
Diskusi Politik dan Ekonomi Global 42
Perubahan Struktur Politik 43
Reinforcing Policies 44
Hubungan Segitiga 45
Diskusi Kedaulatan ITC 47
Sektor Telekomunikasi Informasi 49
Filosofi Dasar Kedaulatan ICT 50
Peran Kebijakan ICT Berdasar UUD 45 pasal 33 ayat 4 52
Kedaulatan NKRI 54
Program Sinergi BUMN dengan DepHan 55
Diskusi Kedaulatan Energi 58
Pengelolaan Industri Energi Nasional 60
Produksi Minyak Indoneisa 61
Peningkatan Pemanfaatan Gas Domestik 62
Isu Kritikal Dalam Transportasi Distribusi 63
Logistik Energi Domestik 63
Visi Strategis 64
Program Jangka Pendek 65
Platform Energi Nasional 66
Arah Kebijakan Pengamanan Energi 67
Peningkatan Produksi Energi Nasional 68
Diversifikasi Penggunaan Energi 69
Diskusi Kedaulatan Maritim 72
Wawasan Nusantara 73
Ropax 74
Konstruksi Ropax 75
Diskusi Kedaulatan Udara NKRI 77

iv
Daftar Lampiran
Lampiran 1
Program Berkesinambungan dari Yayasan Tirta Amarta Paripurna 2013-2014
Lampiran 2
Badan Otonom Media Berita dan Analisis IndonesianReview.com

v
KATA SAMBUTAN
Ketua Dewan Pembina Yayasan Tirta Amarta Paripurna
Tahun 2015 merupakan waktu yang unik tidak saja karena sebagai
anggota ASEAN Indonesia akan memasuki Masyarakat ASEAN tetapi juga
sebagai suatu negara bangsa, Indonesia akan berusia 70 tahun yang
berarti 30 tahun kedepan Indonesia akan mencapai usia satu abad.
Sebagai anggota masyarakat yang kritis wajarlah bila memiliki keinginan
tahu mengenai bagaimana Indonesia sebenarnya diusia satu abad?
Sudah berkembang majukah seperti prediksi McKinsey, berjalan datar bercirikan stagnasi
ataukah menjadi negara gagal (failed states) seperti Yugoslavia, Uni Sovyet dan Syria. Skenario
pesimis yang diluncurkan oleh WIKI di dunia maya jelas menggambarkan Indonesia dimasa
depan akan menjadi failed state dan berkeping-keping menjadi beberapa negara kecil. Dalam
konteks ini, Yayasan Tirta Amarta Paripurna didirikan dengan maksud untuk senantiasa
menggelorakan semangat pendiri negara bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
menuju negara yang adil, makmur dan sejahtera lahir dan bathin. Dengan demikian Yayasan
Tirta Amarta Paripurna selalu berjuang menghindarkan diri agar Indonesia jangan sampai
menjadi negara gagal serta berusaha agar Indonesia tidak hanya lari-lari ditempat saja tetapi
bergerak progresif menghantarkan bangsa sejajar dengan bangsa-bangsa besar lain didunia.
Kunci utama untuk tetap memelihara momentum kemajuan tersebut adalah kerja keras dengan
senantiasa berkreasi secara inovatif mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia
serta menangkap secara gesit peluang-peluang yang muncul dari dinamika perjalanan bangsa.
Tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia ditahun 1945 jelas berbeda dengan apa yang
dihadapi diabad ke-21. Apabila Indonesia lahir dari sistim internasional yang bipolar dimana
Amerika Serikat dan Uni Sovyet yang menjadi kubu utamanya, saat ini Indonesia harus berjuang
dalam sistim multi polar dimana beberapa negara besar ikut menentukan masalah-masalah
global utama. Pusat gravitasi ekonomi dunia yang tadinya berada di Amerika Utara sekarang
bergeser perlahan-lahan menuju benua Asia dimana Tiongkok, India dan ASEAN berpeluang
memainkan peranan penting. Disamping itu tumbuhnya kekuatan Tiongkok sebagai negara
ekonomi terkuat di dunia juga akan membawa implikasi tidak saja kepada ASEAN sebagai
kekuatan regional tetapi juga Indonesia sebagai negara keempat terbesar penduduknya di
dunia.

vi
Dalam kaitan ini, Indonesia perlu bergegas mempersiapkan diri menghadapi perobahan-
perobahan eksternal yang strategis. Utamanya bagaimana meningkatkan diri agar Indonesia
bisa menjadi bangsa yang kompetitif, produktif, efisien, berinfrastruktur yang maju, tidak
menjadi negara ekonominya berbiaya tinggi dan bersih dari korupsi dan jilatan pemburu rente
serta menghormati hukum sebagai panglima (rule of law). Pertumbuhan ekonomi yang
didorong oleh eksploitasi sumber daya alam dan peningkatan konsumsi semata-mata hanyalah
semu bukanlah sesuatu yang kekal. Usaha menggiatkan industri manufaktur, industri baja,
otomotif , elektronik, ICT, industri bertehnologi unggul dan usaha kecil dan menengah yang
didukung oleh sektor pertanian dan pertahanan yang kuat akan menjadi generator yang kokoh
bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang luas
ditanah air.
Yayasan Tirta Amarta Paripurna ingin menyumbangkan diri dengan kajian-kajian strategis
maupun melakukan contoh-contoh konkrit dengan melakukan proyek langsung dilapangan.
Semoga usaha-usaha ini dapat diterima sebagai amalan komunitas. Masyarakat yang maju tidak
saja dirujuk karena berpemerintahan yang kuat, media masanya independen dan berpengaruh
serta sektor bisnis berkembang pesat tetapi juga dilihat bagaimana peranan dari masyarakat
sipil (civil society) dalam proses pengambilan keputusan. Semoga amalan masyarakat sipil
mampu ikut serta mendorong tercapainya cita-cita pendiri Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

vii
Muhammad Iqbal
Pendiri dan Ketua Umum Yayasan Tirta Amarta Paripurna
Lingkungan strategis Indonesia ditengah pengaruh perubahan
geopolitik dunia semakin kompleks, sehubungan dengan adanya
tuntutan terwujudnya tujuan dan cita-cita bangsa sejalan dengan
kesadaran pertumbuhan demokrasi masyarakat. Lingkungan
strategis tersebut mencakup aksi reaksi dari lingkungan global,
regional dan nasional itu bukanlah perkara yang mudah bagi
kepemimpinan nasional periode 2014 – 2019 dalam menjawab
kompleksitas tantangan yang akan diberikan, dalam cakupan lingkungan strategis,
tanpa mengabaikan tujuan bangsa Indonesia, yang secara geografi memang sudah
“dianugrahi” berada dalam posisi silang dan titik pertemuan perdagangan dunia,
tentunya akan cepat menerima dampak dari perubahan dunia itu sendiri. Secara global,
perkembangan yang perlu mendapatkan perhatian utamanya adalah ketidakpastian
ekonomi dunia. Sementara perkembangan secara regional, kebangkitan ekonomi China,
membawa dampak bagi dalam negeri Indonesia, pada bagian lain perubahan nasional
terkini yang harus dihadapi adalah pergantian kepemimpinan nasional yang nyata-
nyata membawa tuntutan nilai-nilai baru NKRI pada komponen strategis
IPOLEKSOSBUDHANKAMIPTEK yang tidak dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.
Rentetan perubahan lingkungan strategis inilah yang perlu kiranya dijadikan perhatian
khusus dalam membuat skenario strategis, untuk mengeliminir segala bentuk ancaman
atau Threat yang akan dihadapi kedepan yang dapat mengancam kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini. Ancaman itu sendiri dapat
berasal dari luar maupun dalam negeri atau dapat berasal dari aktor negara dan aktor
non-negara.
Dalam upaya mengeliminir segala bentuk ancaman tersebut, maka salah satu hal
fundamental yang perlu dikaji ulang adalah doktrin politik luar negeri Indonesia yang
menyatakan “ribuan teman tanpa musuh” (thousands friends zero enemy) atau
“keseimbangan dinamis” (dynamic equilibrium). Doktrin ini tentunya sangat lemah

viii
dalam kegiatan diplomasi dengan negara-negara lain, sementara sejauh ini Indonesia
masih kurang “menunjukkan taring” daya saing pada diplomasi hubungan
Internasional, utamanya dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Disamping itu,
di dalam negeri pun kita dihadapi dengan beberapa ancaman pada komponen strategis
seperti permasalahan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan,
IPTEK, dan Demografi.
Tirta Amarta yang terdiri dari berbagai kalangan dengan latar belakang berbeda dan
multi sektor, sadar bahwa untuk kepentingan bangsa dan negera ke depan,
permasalahan bangsa tidak akan bisa selesai dengan baik apabila masih memajukan
ego sektoral. Ini adalah masalah utama yang terjadi, dimana banyak pemimpin bangsa
lupa dengan hal ini, atau lemah secara managerial, yang kemudian menghambat
kemajuan bangsa. Tirta Amarta bertekad, apapun yang dilakukan, baik secara individual
maupun dalam lingkup Tirta Amarta sendiri, untuk selalu melakukan yang terbaik,
untuk tidak terlepas dari cita-cita kemajuan bangsa, dimulai dari hal-hal yang kecil
sekalipun (complexity theory), untuk selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan
negara, untuk pembangunan karakter dan integritas bangsa, dari apapun sumber daya
yang dimilikinya saat ini.

ix
KATA PENGANTAR
Sayidiman Suryohadiprojo
Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional 1974-1978
Yayasan Tirta Amarta Paripurna telah minta saya menulis komentar untuk
Buku Putih yang akan mereka terbitkan. Buku yang berisi kajian tentang
berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini dan masa
depan akan memperkaya Kepustakaan Indonesia. Buku Putih itu
menyajikan berbagai pemikiran yang dapat menjadi bahan pertimbangan
untuk pengambilan keputusan oleh para pimpinan Pemerintah Pusat dan
Daerah. Bagi masyarakat buku itu akan bermanfaat sebagai sumber
pengetahuan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau kajian yang dilakukan
buku itu sungguh mempunyai nilai tinggi bagi Negara dan Bangsa. Meskipun Yayasan Tirta
Amarta Paripurna telah selesai menyusun buku itu, penulis ingin menyampaikan satu saran
yang mudah-mudahan dapat dilaksanakan dalam kegiatan pengkajian yang dilakukan Yayasan.
Akan makin bermanfaat kalau saran itu dipenuhi dengan memasukkan hasil kajiannya dalam
buku yang akan diterbitkan ini. Saran penulis menyangkut masalah yang menjadi inti kebijakan
pemerintah RI sekarang yang dipimpin Presiden RI Ir Djoko Widodo dan Wakil Presiden Drs
Jusuf Kalla. Itu adalah kebijakan membangun Indonesia sebagai Poros Maritim dan Revolusi
Mental. Sebab pernyataan oleh Pemerintah tentang dua masalah yang amat penting itu kurang
sekali didukung dengan penjelasan mendalam tentang subyek masing-masing. Apa yang
dimaksud secara mendasar dengan pengertian Pembangunan Poros Maritim dan bagaimana
hubungannya dengan Wawasan Nusantara, satu konsep geopolitik dan geostrategi yang sejak
tahun 1975 dipunyai NKRI setelah konsep itu diterima Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
dalam usaha membangun Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
Dalam Wawasan Nusantara ditegaskan bahwa NKRI terdiri atas bagian kelautan, daratan dan
udara/angkasa yang harmonis. Wilayah nasional yang bersifat lautan luas sekali, baik sebagai
wilayah nasional maupun sebagai Zone Ekonomi Eksklusif, merupakan unsur pemersatu bagi
wilayah nasional yang bersifat daratan, berupa pulau-pulau besar dan kecil yang memanjang di
khatulistiwa. Kesatuan Lautan dan Daratan yang luas itu menjadikan kata TANAH AIR satu
kenyataan yang bagaikan satu Benua Maritim. Dan di atas wilayah lautan dan daratan yang
bagaikan Benua Maritim itu terbentang udara dan angkasa yang dalam Abad ke 21 makin

x
memperkuat kesatuan Tanah Air Indonesia. Sebagai akibat dari letak geografis Indonesia, maka
Tanah Air Indonesia merupakan satu posisi silang yang amat penting dalam makna geopolitik,
geoekonomi dan geostrategi. Nilai tinggi Tanah Air Indonesia masih ditambah oleh besar dan
banyaknya sumberdaya alam yang dikandungnya dengan kualitas cukup tinggi dan jumlah
sumberdaya manusia yang besar serta mempunyai potensi yang dapat dikembangkan sebagai
kekuatan yang nyata. Kelemahan bangsa Indonesia adalah bahwa konsep yang dikandung
dalam Wawasan Nusantara tidak memperoleh implementai dan perwujudan yang seharusnya
sehingga kini segala potensi yang dikandung Tanah Air belum menjadikan bangsa Indonesia
sejahtera serta kuat lahir dan batin. Bahkan potensi itu cenderung lebih dimanfaatkan bangsa-
bangsa lain yang menjadi kaya karenanya.
Nah, bagaimana relasi atau hubungan konsep Poros Maritim dengan Wawasan Nusantara yang
digambarkan secara singkat itu. Yang tak kalah pentingnya adalah hubungan dan tempat konsep
Revolusi Mental dengan Pancasila yang sejak tahun 1945 diterima sebagai dasar negara dan
satu pandangan hidup atau Welt Anschauung seperti dikatakan Presiden Soekarno sebagai
penggali Pancasila dari akar kehidupan bangsa Indonesia. Sebab belum pernah Presiden Jokowi
sebagai pencetus konsep Revolusi Mental memberikan penjelasan tentang hal itu, bahkan tak
pernah menyebut istilah Pancasila. Padahal Pancasila masih menjadi Dasar Negara RI sekalipun
oleh banyak kalangan dilecehkan sejak terjadinya Reformasi pada tahun 1998. Dan jelas sekali
bahwa Pancasila juga mengandung aspek mental, di samping aspek spiritual dan intelektual.
Sebagai Presiden RI Ir. Djoko Widodo mempunyai kewajiban untuk membela Dasar Negara RI
yang masih tetap Pancasila. Karena itu bagaimana hendak mewujudkan Revolusi Mental dalam
masyarakat yang secara resmi mempunyai dasar Pancasila.
Yayasan Tirta Amarta Paripurna akan amat berjasa kepada bangsa Indonesia kalau dapat
menyampaikan kajian tentang dua masalah ini. Itu sekurangnya akan menjadi awal dari
pendalaman untuk dua konsep resmi pemerintah sekarang. Demikianlah komentar singkat
untuk Buku Putih Yayasan Tirta Amarta, semoga ada manfaatnya bagi yayasan. Dan diharapkan
respons positif terhadap komentar ini.

xi
Professor Dr. Emil Salim
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden 2010 - 2014
Sudah 70 tahun Indonesia merdeka. Banyak sudah berubah
dibandingkan masa penjajahan 350 tahun dibawah Pemerintah
Kolonial Belanda. Namun jejak penjajahan yang begitu lama tidak
bisa serta merta dihapus begitu saja. Cengkeraman penjajah
memberi jejak yang cukup dalam yang tanpa kita sadari
mengganggu perjuangan kita menuju Indonesia yang adil dan
makmur. Di masa penjajahan warga asli Indonesia adalah Inlander, tergolong
masyarakat kelas terendah dibawah "Vreemde Oosterling" terdiri dari kebanyakan
orang Tionghoa, India sebagai golongan masyarakat kelas kedua dan "Europenean,
orang kulit putih asal Belanda dan Eropa selaku warga kelas I. Sebagai "inlander",
penduduk pribumi tidak punya kuasa apa-apa. Mereka tertinggal dalam pendidikan, apa
lagi dalam kesempatan maju di bidang ekonomi. Sektor produktif ditangani warga kelas
I, yang menguasai perkebunan, perdagangan ekspor-impor, angkutan antar pulau, dan
bidang strategis Pemerintahan.
Perdagangan rakyat sampai ke desa dikuasai warga kelas II yang mengembangkan
perdagangan kelontong, penyediaan kredit kecil dan memeras produsen petani di
pedesaan yang terdiri dari warga kelas III, Inlander. Ekonomi yanag berkembang di
masa itu adalah "Kapitalisme Telanjang", dengan ciri-ciri "yang kuat memakan yang
lemah". Dengan peranan "harga" sebagai mekanisme pasar yang diandalkan. Ketika
Indonesia merdeka, yang terjadi adalah perubahan peran. Sang "Inlander" melejit ke
atas, menjadi warga kelas I menurut definisi politik, kelompok "Vreemde Oosterling"
tetap menjalankan peranan kelompok penduduk kelas II. Tetapi sang "Europenean"
berubah menjadi "tamu asing" yang bila membawa modal dinamakan "investor asing".
Sistem ekonomi secara hakiki tetap tidak berubah dan produksi serta konsumsi
berjalan mengikuti mekanisme harga dalam sistem ekonomi pasar. Indonesia
berkembang di tengah-tengah perbenturan idiologi pasca perang dunia, yang terbelah
antara kelompok negara Kapitalis berhadapan dengan kelompok negara Komunis.

xii
Dalam idiologi ada perbedaan prinsipil dimana Kapitalisme bertolak dari kebebasan
individualisme dan Komunisme dari penguasaan komunalisme.
Abad ke-20 didominasi oleh benturan dua idiologi Kapitalisme dengan Komunisme,
yang sama-sama mendambakan kesejahteraan manusia hanya jalannya berbeda.
Kapitalis mengandalkan kebebasan individu yang bergerak dalam ekonomi bebas
dengan intervensi penguasa pemerintah sekecil mungkin. Sedangkan Komunisme
mengandalkan kekuatan sosial masyarakat yang dimobilisasi oleh satu Partai Komunis
yang memimpin pemerintahan untuk membangun masyarakat kolektif-komunis.
Dengan hancurnya negara Komunis Uni Soviet sebagai pusat kekuatan idiologi
pengimbang terhadap Kapitalisme, maka tumbuh anggapan bahwa perang idiologi
sudah berakhir. Sehingga terbukalah dunia untuk mengembangkan negara dengan
nuansa idiologi Kapitalis dengan tekanan pada ekonomi pasar.
Dalam pembangunan ekonomi semakin kuat dorongan untuk menjadikan "harga"
sebagai mekanisme pasar yang mendominasi proses pembangunan. Biarkanlah "pasar"
mengembangkan dinamika masyarakat yang dikendalikan oleh mekanisme harga akan
memberi manfaat yang optimal bagi pengembangan kesejahteraan. Secara telanjang
lahir "Washington Consensus" yang memuat mazhab agar pemerintah mengandalkan
pada kebebasan pasar sebanyak-banyaknya yang akan membawa kesejahteraan
masyarakat. Berilah masyarakat kebebasan berusaha dan ekonomi akan tumbuh pesat
"jika Pemerintah tidur nyenyak tak bergerak". Kemajuan ekonomi melaju pesat. Produk
Domestik Bruto global melejit naik. Tetapi serentak dengan itu ketimpangan
pendapatan membesar tidak saja antar negara, tetapi juga di dalam satu negara
kelompok penduduk berpendapatan tinggi naik lebih cepat dari kelompok penduduk
berpendapatan rendah. Ketimpangan pendapatan tidak saja tumbuh antar negara. Juga
di dalam satu negara tumbuh ketimpangan pendapatan antara penduduk kota dengan
desa. Dan dalam kotapun terdapat ketimpangan pendapatan antara yang hidup mewah
di gedongan dengan mereka yang hidup di kampung kumuh.

xiii
"Harga" sebagai mekanisme pasar tidak berhasil membawa ekonomi maju bersamaan
dengan keadilan kehidupan sosial. Untuk ini perlu campur tangan pemerintah
mengoreksinya. Tetapi "siapakah pemerintah" itu? Maka lahirlah perdebatan
bagaimana menentukan pemerintah itu. Secara otoriter ditentukan oleh satu partai
berkuasa. Atau secara demokratis? Tetapi bagaimana menjamin bahwa pemilihan
umum dalam demokrasi tidak terlepas dari kongkalikong korupsi dalam merebut suara
dan kursi di parlemen?
Dalam perjalanan sejarah dunia ini, Indonesia ikut tumbuh berkembang. Namun
perkembangannya tidaklah menurut "garis lurus", sering ia membengkok dari hasrat
membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ada berbagai tarikan
kepentingan dari satu fihak dengan fihak lain.
Maka perkembangan Indonesia selama 70 tahun ini penuh pergulatan antara kaum
idealis dengan realis, antara yang bercita-cita tinggi dengan mereka yang bersifat
oportunis, antara kalangan idiologis dengan kalangan pragmatis. Sehingga bukan
tampak garis lurus, tapi garis berpatah-patah penuh kejutan dalam perkembangan
kehidupan berbangsa.
Dalam suasana seperti inilah berbagai masalah yang hidup di tanah-air memuat hal-hal
yang memberi segi-segi yang banyak nuansanya. Sehinga tidak ada satu solusi yang
sepenuhnya memuaskan dalam mencari jawaban atas masalah kompleks pembangunan
Indonesia ini. Namun berusaha mencari solusi yang tepat perlu dilangsungkan terus-
menerus, dimana dan kapan saja, oleh siapa dalam fungsi dan tugas apapun. Karena
yang kita perlu persoalkan adalah nasib bangsa Indonesia, kemana kita pergi berjalan
dalam kurun waktu 30 tahun yang akan datang menjelang 100 tahun Republik
Indonesia.
Beribu-ribu tantangan kita hadapi. Dalam waktu 30 tahun Indonesia harus lepas dari
posisi negara berpendapatan menengah, dibawah USD 12.000 per jiwa penduduk,
dibandingkan dengan kini USD 3.800 per jiwa tahun 2014. Kita hadapi tantangan
memanfaatkan bonus-demografi yang hanya sekali muncul dalam sejarah bangsa dan
kita alami sekarang di tahun 2010-2030 ini. Kita harus mampu mengatasi tantangan

xiv
persaingan dengan negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kita harus
atasi ketimpangan pembangunan antara Indonesia bagian barat (Jawa-Sumatera-Bali)
yang kuasai 80% Produk Domestik Bruto dengan Indonesia bagian timur yang
menguasai 20% PDB bangsa. Dan semua ini harus kita tangani dengan birokrasi negara
yang masih lemah dan produktifitas kerja penduduk yang masih rendah. Bertubi-tibi
permasalahan dan tantangan yang menghadang kita. Oleh karena itu kita tidak boleh
berdiam diri. Kita perlu cari dan usahakan solusi bersama.
Dalam rangka ini patut disambut prakarsa Yayasan Tirta Amarta menyelenggarakan
pertemuan Reboan, membahas dan mengkaji berbagai masalah strategis secara
integratif, idiologis, politis, ekonomi, sosial dan budaya. Untuk kemudian disajikan
dalam penerbitan ini.
Semoga renungan "Tirta Amarta" menggugah pembaca untuk berfikir, bertindak dan
berbuat selanjutnya.

1
ABSTRAKSIABSTRAKSI
Persoalan Idiologi dan politik. Kedaulatan adalah hal prinsipil dalam satu negara bangsa
merdeka. Tidak ada satu negara pun di dunia yang diam apabila kedaulatannya diganggu.
Dengan potensi dan kewenangan yang dimilikinya, negara berhak dan wajib menegakkan
kedaulatannya dengan seefektif mungkin. Bagaimana langkah-langkah penguatan nasional
harus dilakukan untuk memenangkan pencapaian tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia,
serta upaya menangkal setiap ancaman dan hambatan yang ada di balik perubahan sosial yang
terus berjalan. Sebagaimana ungkapan Yunani Heraklitos : Panta Rhei (terus
bergerak/berubah). Masyarakat bangsa yang kuat bertahan dan cepat beradaptasilah yang bisa
menguasai masa depan dan akan memenangkan persaingan global. Mengikuti arus jaman
dinamika persaingan yang bergerak cepat namun tidak hanyut terbawa gelombangnya sehingga
kedaulatan Indonesia tetap terjaga.
Persoalan kependudukan. Hal ini masih menjadi persoalan yang urgent bagi bangsa
Indonesia. Indonesia memiliki bonus kependudukan (demografi) yang terus dalam perdebatan
baik pada tataran praktikal dan teori. Bonus kependudukan ini seperti pedang bermata dua jika
bisa mengoptimalkannya sehingga menjadi kekuatan besar, namun jika tidak berhasil
mengelolanya bisa menjadi hambatan pencapaian tujuan dan cita-cita nasional. Beberapa
persoalan kependudukan, yang terdekat dari sisi administrasi adalah persoalan tahapan-
tahapan strategis untuk pelaksanaan “e-KTP,” atau lebih tepat lagi, Sistem Informasi
Adminsitrasi Kependudukan (SIAK) berbasis Database Biometri dan Alphanumerik.
Pembahasan lanjutan perkembangan proyek “e-KTP” juga menjadi isu aktual yang butuh respon
strategis sehubungan dengan tidak saja berisi persoalan demografi-nya saja. Akan tetapi juga
membawa impilikasi pada komponen strategis secara keseluruhan
Persoalan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tantangan bagi Indonesia dalam AEC (ASEAN
Economic Community) diantaranya adalah ketidaksiapan kebijakan ekonomi yang mendukung,
undang-undang dan tenaga kerja, serta pelaku dunia usaha tanah air yang belum siap secara
kualitas dalam meraih kesempatan yang ada dan head-to-head bersaing dengan negara lain di
ASEAN yang memiliki kondisi perekonomian yang lebih memiliki daya saing yang relatif lebih
kuat dibanding Indonesia, juga tidak kalah penting, mengefisienkan sistem perbankan nasional
dari penyakit “kronis” yang menghasilkan bunga pinjaman bank dua digit, sedangkan Negara
tetangga ASEAN bisa menekan bunga pinjaman bank jauh di bawah dua digit atau berkisar

2
antara 2-4% per tahun yang jelas-jelas memposisikan pelaku pasar kita di barisan terbelakang.
Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mempersiapkan para pelaku usaha NKRI, agar dapat
bersaing dalam pasar tunggal ASEAN. Terlebih bagi para pelaku usaha, khususnya pengusaha
skala usaha kecil dan menengah (UKM), mereka akan cukup kesulitan dalam melakukan
efisiensi, meningkatkan kualitas, sekaligus mendiferensiasi produk jika masih menggunakan
sumber daya mesin produksi yang sudah tidak efisien karena tidak memiliki nilai ekonomi.
Pada bagian lain kucuran modal tambahan yang lebih besar untuk meningkatkan skala produksi
juga sangat diperlukan agar bisa menghasilkan produk dengan biaya produksi yang semakin
murah.
Persoalan Ekonomi Kreatif. Berbagai masalah pengembangan ekonomi daerah tertinggal dan
perbatasan yang membutuhkan pendidikan ketrampilan berbasis kearifan dan budaya
setempat, perlu mendapatkan perhatian yang serius bagi terbentuknya pola pikir inovasi
sedemikian rupa agar masa depan bangsa dan negara Indonesia ditopang oleh pelaku-pelaku
ekonomi memiliki daya saing yang berkelanjutan, bukan terputus-putus dan tidak terintegrasi
dengan pasar di dalam dan di luar negeri. Membina anak-anak muda di bidang desain grafis,
desain multimedia, desain lingkungan, desain engineering dan seterus nya supaya bisa lebih
kompetitif menghasilkan devisa di luar negeri, karena karya-karya mereka di luar negeri sudah
sangat terpakai di sentra-sentra industri manca Negara seperti di dunia perfilman dan hiburan
Hollywood di Amerika, karya-karya anak muda kita sudah aktif terlibat dalam produksi
pembuatan film.
Persoalan Sistem Transportasi Nasional. Selama ini di sektor transportasi udara, konsep Hub
and Spoke menciptakan kemacetan parah di Hub, sebagai contoh bandara Soekarno Hatta, pada
tahun 2010 total penumpang mencapai 43,7 juta, melebihi kapasitas 38 juta penumpang di 3
terminal. Pada tahun 2011, bandara Soekarno Hatta menjadi bandara tersibuk ke-12 didunia
dengan 51,1 juta penumpang, meningkat 8 juta atau 18,5 persen dari tahun 2010, yang
ironisnya, tidak semua kepadatan dan penumpukan terjadi karena kekurangan resources,
melainkan sebagian besar diakibatkan oleh kesalahan kebijakan dan kesalahan managerial. Di
sektor transportasi laut, Sejumlah pelabuhan yang dapat mengakomodasi kapal besar
seharusnya didirikan disetiap pulau besar, setidaknya 3, sebagai contoh Sumatera (utara, barat,
selatan dan timur) Jawa (barat, tengah dan timur), Kalimantan (barat, selatan dan timur),
Sulawesi (utara, selatan dan barat daya), Papua (barat, utara dan selatan) satu tambahan
lainnya dapat dibangun jika berlokasi di perbatasan seperti Batam, Tarakan, Merauke, Flores

3
dan Bali. Di sektor transportasi darat khususnya kereta api, seharusnya dibangun kereta cepat
dobel track mencakup Trans Sumatera (utara ke selatan) dan Jawa (barat ke timur) termasuk
jembatan antara dua pulau ini. Transparansi pembuatan kebijakan dan aturan sangat penting
untuk memberi check & balance yang sehat, melihat efek dari ketidakjelasan memberi porsi
besar dalam kesemrawutan selama ini di bidang transportasi secara umum.
Persoalan Politik dan Ekonomi Global. Tantangan global NKRI saat ini adalah memasuki era
baru dimana dunia seolah tidak memiliki batas (borderless). Dimana di dalalamnya terdapat
sejumlah pertentangan atau paradox. Nilai-nilai (values) internasional yang mengatur hubungan
antar negara telah bergeser menjadi hubungan seolah tidak memiliki batas negara, namun di
dalamnya terdapat nilai-nilai tidak hanya mengatur hubungan antar negara, akan tetapi
hubungan antar aktor global yang saling kait mengkait pada komponen strategis yang satu
dengan yang lain. Era globalisasi membuat interaksi politik, ekonomi, sosial, budaya antar aktor
global berlangsung melintasi batas-batas nilai tradisional lokal. Dunia yang semakin terintegrasi
kompleks tidak terpisahkan oleh sekat negara bangsa, berubah menjadi global village dan
dihuni oleh global society. Fenomena ini menyebabkan negara sebagai salah satu aktor global
harus menyesuaikan kebijakan luar negerinya demi menyesuaikan lingkungan global yang
semakin terintegrasi. Indonesia harus merespon perubahan global ini dengan kebijakan yang
tepat dan memiliki kecepatan. Sebab globalisasi tidak saja dihadapkan pada cara-cara kita
menjawab subtansi yang berubah, akan tetapi juga secepat apa kita dapat menghadapinya.
Sayangnya masih banyak pemimpin-pemimpin kita yang masih gaptek (gagap teknologi),
khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mengakibatkan salah persepsi
soal global village maupun global society dan seterusnya memberi kebijakan-kebijakan tidak
tepat sasaran.
Persoalan telekomunikasi dan informasi. Hampir setiap 18 bulan sekali terjadi perubahan
siginifikan pada sektor IT . Perubahan itu tidak saja pada kapasitas akan tetapi juga kecepatanya
(speed and capacity). Sehingga dengan sendirinya era keterbukaan teknologi dan informasi yang
merupakan peluang, tantangan sekaligus juga berisi potensi ancaman besar bagi kedaulatan
Indonesia. Sebab sejauh ini persoalan informasi dan teknologi Indonesia, nyata-nyata telah
menjadi ladang empuk bagi para kartel telekomunikasi. Masalah operator seluler terbesar yang
semula sepenuhnya milik dari Indonesia -Telkomsel- saat ini dinilai hampir dikuasi oleh negara
tetangga Singapura. Pada bagian lain akses utama saluran komunikasi internasional melalui
pemerintah Singapura, yang dimiliki operator SingTel, dan Kementrian Pertahanan, menjadi

4
perdebatan dalam hal adanya ekspansi intelijen Australia dan Singapura dalam 15 tahun
terakhir. Sudah saatnya diteliti dan didalami secara lintas sektoral. Sehingga invetasi atau pun
disvestasi sektor IT tidak lagi dilihat hanya sebagai “economic rent“ atau mencari keuntungan
semata. Dan sudah sangat mendesak Indonesia mempunyai Badan Cyber Nasional yang
mengkoordinasi seluruh kegiatan Cyber secara nasional seperti yang sudah ada di tetangga
ASEAN kita. Tidak cukup kita mempunyai Cyber Force di bawah TNI yang hanya mengurus
Cyber di bidang kemiliteran, tetapi gamang bila menghadapi serang para hacker terhadap
sistem perbankan kita atau divisi Cyber-crime di bawah kepolisian, yang hanya menunggu
laporan masuk baru bisa bertindak.
Persoalan ketahanan energi. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber
daya alam yang variatif (angin, ombak, biogas, biomassa geothermal, matahari, potensi nuklir,
tenaga air dan lain-lain) yang memiliki daya saing, hingga dijuluki sebagai surganya dunia
energi. Namun, menghadapi beberapa persoalan yang menyangkut pengolahan sumber daya
alam dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, yang diolah dan dipergunakan
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Pada bagian lain Indonesia menghadapi
hambatan bagi kemajuan ekonomi sehubungan dengan masalah keterbatasan distrubusi atau
pasokan energi. Keterbatasan ini berdampak sehingga Indonesia relatif tertinggal oleh beberapa
negara maju lainnya. Begitu banyaknya potensi-potensi yang ada di negeri ini, namun belum
maksimal digali dan dimanfaatkan. Dimana apabila dikelola dengan sungguh-sungguh bangsa
Indonesia akan mampu untuk berdikari, mandiri dan lepas dari hutang, bila pemerintah yang
ada, jeli dan mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Utamanya didalam
menggali diversifikasi keanekaragaman potensi energi yang dimilikinya. Sebagian besar dari
Energy-Mix kita, yaitu sekitar 60% dari total konsumsi energi, harus berkonsentrasi untuk
energi terbarukan yang dapat memberikan energi dalam jumlah besar dan pada arus konstan,
seperti pembangkit tenaga listrik air, pembangkit tenaga listrik nuklir maupun pembangkit
tenaga listrik panas bumi, untuk Indonesia. Sampai saat ini teknologi energi terbarukan yang
lain tidak bisa menyumbang dalam skala besar, karena itu cocok untuk men-supply energi ke
daerah-daerah terpencil dalam skala kecil. Saat ini sebagian besar (+/- 75%) kebutuhan energi
Indonesia di-supply oleh energi fosil seperti Minyak, Gas dan Batubara yang tidak terbarukan
dan rentan terhadap harga pasar dunia, disamping merusak atmospir bumi, dalam jumlah besar
yang mengakibatkan “global-warming” dan seterusnya merubah pola cuaca dunia. Karena efek
bahan energi berbasis fosil merubah pola cuaca dunia secara besar-besaran, penduduk dunia
mulai mempengaruhi para pemimpin-pemimpin mereka untuk drastis mengurangi pemakaian

5
energi fosil tidak terbarukan, untuk masa depan. Karena Trend itu, kita harus segara melihat
kemungkinan-kemungkinan lain untuk menggantikan Fossil Fuel sebagai pilar utama di dalam
energy-mix kita. Untuk sementara waktu, sebelum ada teknologi baru, pilihan kita hanya jatuh
pada hydro-power dan nuclear-power dengan safety standard terakhir, geothermal khususnya
untuk Indonesia mungkin bisa ikut dalam pengadaan bulk-energy supplier dalam energy-mix
kita. Hanya saja, karena permainan politik rezim-rezim sebelumnya, geothermal tergolong
mahal hanya di Indonesia. Kita mungkin bisa belajar, dari negara Iceland di Eropa Utara, dimana
geothermal men-supply 99% dari kebutuhan energi listrik mereka, walaupun mereka punya
opsi hydro maupun nuclear, ternyata di Iceland geothermal “paling murah.”
Persoalan kedaulatan udara. Dalam jangka dekat Indonesia akan menghadapai ASEAN
Single/Open Sky. Kebijakan ini ditargetkan pada tahun 2015 dalam roadmap Integrasi
Kebijakan Layanan Udara Kerjasama ASEAN. Beberapa langkah perlu dipersiapkan menyambut
era global yang kini mulai lebih spesifik lagi mendominasi lingkungan (environtment) kawasan
seperti di Asia-Pasifik, China-ASEAN dan ASEAN sendiri. Singapura sejak tahun 1946
mengontrol wilayah udara sampai radius 110 nautical miles meliputi Batam, Natuna sampai
Dumai di Riau. Adanya penilaian ICAO sebagai badan PBB yang bertugas menangani kordinasi
dan regulasi penerbangan Internasional yang menilai bahwa Indonesia tidak memiliki
kapasitas untuk menjamin keamanan lalu-lintas udara internasional di wilayah udaranya
sebaiknya harus diakhiri.

6
PERSOALAN KEDAULATAN
(Pembahasan oleh Muhammad Iqbal, Dr. Makarim Wibisono, Tubagus Danakusumah, Drs.
Firdaus Wadjdi, Marsdya TNI (Purn) Ian Santoso Perdanakusuma, Mayjen TNI (Purn) Eddy
Firmanto dan Tim Tirta Amarta Paripurna lainnya – Hasil Diskusi Reboan 5 Maret 2014)
Diskusi Kedaulatan NKRI
Latar Belakang dan Pendahuluan
Kedaulatan adalah hal prinsipil dalam satu negara bangsa merdeka. Tidak ada satu negara pun
di dunia yang mau kedaulatannya diusik. Dengan potensi dan kewenangan yang dimilikinya
negara berhak dan wajib menegakkan kedaulatannya dengan seefektif mungkin. Bagaimana
langkah-langkah penguatan nasional harus dilakukan untuk memenangkan pencapaian tujuan
nasional bangsa dan negara Indonesia, serta menangkal setiap ancaman dan hambatan yang
ada, dibalik perubahan sosial yang terus berjalan sebagaimana ungkapan cerdik pandai Yunani
Heraklitos yaitu: Panta Rhei (terus bergerak/berubah). Masyarakat bangsa yang kuat bertahan
dan adaptasilah yang bisa menguasai masa depan dan akan memenangkan persaingan global.
Mengikuti arus jaman yang bergerak diamis, namun tidak hanyut terbawa gelombangnya
sehingga kedaulatan Negara Republik Indonesia tetap terjaga.

7
Pembahasan
Amandemen UUD 1945 : Ancaman dan Tantangannya
Pentingnya untuk tetap selalu fokus pada komponen strategis atau persoalan Idiologi & Politik;
Ekonomi, Sosial & Budaya, Pendidikan, Hankam dan Internasional. Serta pada bagian lain
perlunya penguatan sektor hukum perjanjian internasional agar Indonesia bisa menyiasati
keadaan dan unggul dalam kompetisi dengan negara bangsa yang lain. Untuk memperkuat hal
itu perlu ditingkatkan kinerja IPOLEKSOSBUD HANKAM IPTEK intelijen negara yang
berorientas ke luar (outward looking) untuk mengembalikan Indonesia tegak di atas
kedaulatannya, berada di tengah tamansari kompleksitas global dengan kekuatan barunya yang
lebih mampu menjaga harmoni antar negara bangsa sebagaimana amanah UUD’45 .
Bahwa bidang-bidang yang ada tersebut di atas tadi adalah bidang-bidang yang berpengaruh
pada masa depan bangsa, dimana harus kita kaji bidang per bidangnya secara berkelanjutan
tidak terputus putus dari generasi ke generasi. Hasta Gatra, yaitu delapan (8) aspek kehidupan
yang memang sangat mempengaruhi dunia, perlu semua dikaji bersama untuk kemajuan
bangsa. Semua itu akan sangat penting untuk menjadi masterplan nasional pada akhirnya. Hasil
pembahasan akan dapat diketahui “ancaman” bagi kita, dan tujuan dari “ancaman” tadi
mengarah ke mana. Perlunya pendidikan agar masyarakat aware akan hal yang mengancam
tersebut. Targetnya adalah menumbuhkan kewaspadaan nasional Bangsa Indonesia di
masyarakat. Kesadaran bela negara yang sering diperdebatkan belakangan ini, dikaitkan
dengan nasionalisme harus dilawan dengan melakukan upaya akademik dan best practices,
guna membangun kewaspadaan yang dari hari ke hari cenderung menurun. Bidang Idiologi &
Politik misalnya, topik persidensil vs parlementer, dimana ada ketidakjelasan, apakah sekarang
ini Indonesia menganut presidensial atau parlementer, telah menjadi persoalan yang membuat
Indonesia semakin lemah akibat dari fragmentasi politik yang menghabiskan energi dan dana
dalam rentang waktu yang sangat panjang, sehingga perlu pembenahan secara sistemik dan
berkelanjutan.
Merupakan masalah yang sensitif, dari sisi Intelijen guna menelitinya apakah untuk
kepentingan yang lebih luas, untuk poin “apakah UUD’45 versi orde baru sudah bagus?”
kemudian timbul pertanyaan berikut, yang salah orangnya atau sistemnya? Dan bila semua
sepakat orangnya, kenapa sistemnya harus dirubah? Pesoalan ini sudah harus cepat dijawab

8
dengan menggunakan “science and art,“ sebagaimana nilai-nilai intelijen negara seyogianya
didekati dengan jujur, benar, baik dan menghasilkan rasa keadilan.
Perlunya Indonesia kembali ke UUD’45, karena amandemen yang dilakukan berkali-kali selama
ini dihasilkan untuk kepentingan pribadi, golongan dan kelompok-kelompok tertentu. Hal ini
dilakukan sebagai upaya mengembalikan “marwah” bangsa ini, yaitu dengan kita kembali pada
UUD’45, karena “marwah” bangsa ini telah “terjual” dan terpolitisir oleh bangsa asing. Namun
juga harus dipikirkan dan dicermati, terkait amandemen, yaitu bahwa dalam perjalanan suatu
bangsa dimana saja di dunia, selalu berkembang dan termasuk juga konstitusinya. Kalau kita
lihat bagaimana Amerika sekarang dibandingkan yang dihasilkan Thomas Jefferson dkk, sudah
berbeda, banyak terjadi amandemen, walau tetap dalam alur dan semangat yang sama. Dan
kalau kita melihat kembali sejarah, bagaimana penyusunan UUD’45 dilakukan dengan sangat
cepat. Yang penting buat kita sekarang adalah bagaimana kita punya konstitusi yang baru, yang
menjadi bahan kita untuk dijadikan dasar negara. Dan di dalam UUD 1945 itu pasalnya masih
singkat-singkat semua, sedang challenge of the nation kita ini sudah sangat kompleks. Catatan
kritisnya: yang terjadi di kita, sejarah amandemen ini banyak ambigu, misalnya di satu sisi
ditentukan presidensil, tapi dalam amendemen dibuat sedemikian rupa seolah-olah mengarah
pada federalisme.
Jadi amendemen-nya tidak seperti di negara-negara yang lain, dimana konsensusnya tetap
pada yang lama, tapi yang di-amandemen itu sesuai dengan dimensi-dimensi yang
berkembang sekarang. Jadi tidak ada yang mengawal, yang menjaga untuk tetap berada pada
mainstream pemikiran atau jiwa awalnya (kembali ke marwahnya). Tapi kalau kita di tahun
2014 ini, mau kembali ke konstitusi tahun 1945 yang notabene sangat singkat dan tergesa-gesa
penyusunannya, itu juga naïf. Karena bangsa ini mengalami berbagai masalah yang dulu belum
ada dan belum dirasakan. Jangan sampai orang yang membaca output dari Tirta Amarta yang
kurang “cemerlang” di mata masyarakat. Semangatnya harus, We are developing ourself, in
phisic and more complex challenges. Jadi tetap pada ruh-nya UUD 1945 tetapi disesuaian
dengan kekinian, dengan challenge yang ada sekarang.
Bangsa Indonesia perlu be more pragmatic yaitu dengan menyesuaikan kebutuhan bila ada yang
dianggap tidak sesuai, tentu lebih baik dihapus saja, atau bila kurang spesific, diperinci kembali.
Tetapi yang terpenting tidak merubah substansi namun memperbanyak upaya praktik UUD
1945 dan Pancasila di pemerintahan. Dengan demikian bagaimana memastikan nilai-nilai

9
UUD’45 dimplementasikan dalam sistem pemerintahan dan pri kehidupan masyarakat
sesungguhnya adalah bagian yang harus terus didorong secara baik, benar, jujur dan adil.
Keotentikan naskah UUD 1945 penting untuk dijaga agar semangat mencapai tujuan nasional
Indonesia tidak hilang dan terputus antara generasi founding fathers dengan generasi sekarang
dan ke depan. Satu contoh yang hilang misalnya, pada UUD’45 aslinya, ada semangat dan usaha
untuk pemberdayaan ekonomi nasional. Be ourself. Semangat atau spirit itu yang hilang dari
UUD 1945 yang sekarang. Jadi penting untuk dibuat suatu badan yang menjaga, menilai,
mengawal dan mengawasi amandemen nantinya agar ruh awalnya tidak sirna namun dia lebih
berorientasi praktis.
Beberapa pertimbangan memperbaiki atau merubah konstitusi, pertama, sangat tidak efisien
dan mahal kalau pendekatannya pasal per pasal atau ayat-ayat tertentu saja, tapi harus
diusulkan perubahan dalam satu paket. Kalau kita lihat amandemen di Amerika, misalnya,
inisiator biasanya tidak hanya merujuk perubahan 1-2 pasal untuk pemberdayaan ekonomi
nasional, harus dilihat pasal-pasal atau ayat-ayat lain yang menghambat pemberdayaan
ekonomi nasional, diteliti dimana saja yang tidak sesuai, kemudian diselaraskan agar
menunjang iniasiatif perubahan tersebut.
Perlu dipikirkan memangkas demokrasi politik berbiaya tinggi dimana “ongkos mahal” dalam
politik itu, karena di semua sisi jabatan publik itu dibuat pemilihan. Padahal kalau kita lihat
gubernur itu buah dari sistem dekonsentrasi (dalam sistem negara kesatuan), jadi dia sebagai
wakil pemerintah pusat yang ada di provinsi. Sekali pemilihan biayanya sangat besar, padahal
fungsinya hanya sebagai perwakilan pusat untuk mengkoordinir kabupaten-kabupaten. Jadi
mulai harus dipikirkan alternatif seperti gubernur dipilih oleh presiden, sebagai wakil dari
pemerintah pusat dan diupayakan dari unsur eksekutif/karir jadi untuk memberi bobot pada
eksekutif penghargaan demokratis kepada partai yang memang memenangkan pemilu untuk
menyusun jaringan birokrasi eksekutifnya dan dilakukan secara serempak. Hal itu bisa untuk
penghematan sekaligus efektivitas kerja eksekusi atas amanat UU dan pembangunan agar lebih
optimal. Otonomi dan pemilihan langsung hanya perlu dilakukan di Kabupaten/Kota.
Perlu kita kritis melihat kebablasannya amandemen ini sampai pada bentuk parliamentary.
Perkembangannya seperti pendulum, pada jamannya Pak Harto dominasi militer sangat kuat,
walau sebenarnya ini sebagai alat Pak Harto, jadi dominasi Pak Harto sangat tinggi di semua
aspek kehidupan, kemudian ada reformasi, kemudian Pak Habibie yang membuka parsitipatory

10
process terjadi di semua lini. Sebagai contoh lain, proses pengiriman atau penerimaan duta
besar yang datang maupun yang dikirim. Biasa melalui proses agree Mag, dimana pengiriman
pernyataan persetujuan bahwa si duta besar ini disetujui atau tidak, biasanya prosesnya 2-3
minggu, sedang di Indonesia, karena harus dengan persetujuan DPR maka prosesnya bisa
berbulan-bulan, padahal secara etika diplomasi, lebih dari 3 bulan belum ada keputusan,
padahal secara “umum” bisa diartikan di host country itu tidak cocok dengan sang calon. Bukti
ketidakefektifan pemerintahan akibat peran parlemen yang ingin terlalu dominan padahal
harusnya fungsi utamanya adalah membuat undang-undang dan mengontrol pemerintah serta
menyetujui anggaran tanpa harus terlalu detail, kuasa badan anggaran justru yang utama dalam
penyusunan anggaran bukan pemerintah eksekutif.
Amandemen yang diajukan adalah satu paket amandemen perubahan dimana merubah yang
tidak sesuai, baik menghapus maupun menambahkan, tetapi bukan terhadap 1 pasal atau ayat
saja, tetapi dilihat lagi pasal dan ayat lainnya yang berkaikan dengan jiwa amandemen itu. Tentu
ada pertanyaan sistematika perubahannya mana yang lebih baik, apakah kita kembali ke UUD
1945 awal lalu amandemennya diulang lagi dengan mengambil yang sesuai dan membuang
amandemen yang tidak se-jiwa dengan UUD’1945, atau teruskan ke amandemen, lanjutan
pertanyaan itu perlu dijawab dengan melihat bahwa nasib dan kondisi bangsa Indonesia kini
berada dibawah dominasi politisi-politisi yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh yang
dilakukan dengan amandemen ini, mereka tidak mau merubah nama konstitusinya. Mereka
melakukan amandemen-amandemen bahkan sampai yang tidak se-jiwa lagi dengan UUD 1945,
tetapi supaya tidak dianggap jahanam, mereka tetap mau namanya UUD 1945. Dan sayangnya
lagi amandemen yang dilakukan berkali-kali ini tidak melalui proses referendum, jadi
sebenarnya sejajar tingkatannya dengan UU yang cukup disahkan/disetujui oleh parlemen. Jadi
bagaimana amandemen tersebut bisa dikatakan konstitusi, bisa dikatakan hukum tertinggi, bila
proses penyusunannya dan persetujuannya dilakukan oleh badan (DPR) yang sama dengan
badan yang menyusun dan mengesahkan undang-undang biasa. Benar bahwa memang dalam
UUD 1945 sendiri hal ini dimungkinkan, yaitu kehadiran 2/3 perwakilan rakyat. Disini adalah
contoh, bahwa UUD 1945 sendiri memang masih banyak kekurangan di sana-sini. Yang mesti
dipikirkan adalah roh UUD’45 ini sudah hilang karena semua orang sudah berbuat sesukanya.
Perlu dilakukan kaji ulang, perubahan-perubahan mana pada amandemen itu yang tidak sesuai
dengan roh UUD 1945. Yang tidak kalah penting dilakukan juga adalah menganalisa ancaman,
dari manapun juga baik dalam maupun luar, buat kita tidak ada negara sahabat, semua

11
berpotensi untuk menjadi ancaman. Jadi hasil analisa dari kami, bahwa setiap amandemen
dilakukan itu sering kali banyak kepentingan di sana-sini, terutama kepentingan negara lain.
Dan kalau kita ingin seperti tadi, mengembalikan ke spirit awal UUD 1945 ini sangatlah sulit,
kecuali kepemimpinan sekarang ini terjadi pergantian, rezim yang ada sekarang ini diganti.
Kalau tidak, sangat sulit sekali, karena proses ini akan terus berjalan. Dan kami tahu sekarang
ini, siapa yang berada di depan, siapa yang ada dibelakang dan siapa yang diinginkan
masyarakat, dan pemain dari asing di belakangnya. Misalnya pasal 33 UUD 1945 mau
dikembalikan, tetap sulit, karena ada pihak-pihak yang menjaga, supaya hal tersebut tidak
berjalan. Yang terjadi belakangan (sebelum pemilu 2014: pen) Partai Golkar dan PDI
Perjuangan sudah setuju, MPR dikembalikan lagi sebagai lembaga tertinggi, GBHN (Garis-garis
Besar Haluan Negara) dibuat kembali dan pengkajian ulang UUD 1945.
Jadi bukan mengembalikan, tapi mengkaji ulang UUD 1945. Terutama tidak akan merubah,
masa jabatan tidak boleh lebih dari 2 kali berturut-turut. Dan perlunya menyuarakan hal
tersebut lewat “corong-corong media” dan perlu dibentuk suatu “tim kerja” untuk merumuskan
hal tersebut serta harus dilakukan lewat “mandat” yang menugaskan orang yang melakukan hal
tersebut. Masalahnya siapa yang berhak atau berani memberi mandat itu. Perlu tim kerja itu
melakukan riset, menyusun kemudian merekomendasi konstitusi baru. Perlu diantisipasi
hambatan karena banyak pihak yang akan bermain, dan sirkumstansi di Indonesia tidak
mendukung baik bila itu dilakukan sekarang. Dicanangkan pula dalam agenda kerja (program
jangka panjang) Tirta Amarta, untuk membentuk satu tim khusus, dikuatkan dengan hasil kajian
pakar, menyusun usulan satu paket perubahan (penambahan maupun pengurangan) dalam satu
paket addendum dimana nantinya akan diajukan ke parlemen, kemudian kita juga
propagandakan.

12
Kesimpulan
Atas “kekacauan yang ada” di dalam amandemen UUD 1945 yang dilakukan berkali-kali, dan
dilakukan oleh politisi-politisi yang tidak bertanggung jawab, dan telah menghilangkan “ruh”
dan semangat awal UUD 1945, perlu dibahas kembali pengembalian “ruh” UUD 1945 ke
awalnya, dengan tidak melupakan kekinian dan perubahan jaman yang terus berkembang pesat
di masa mendatang, agar lebih terarah lagi untuk menjawab tantangan global. Proses tersebut
di atas harus dilakukan dengan lebih komprehensif, dalam paket amandemen, yang tidak
terpaku pada 1-2 pasal saja, tapi melihat kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam UUD 1945
(paket usulan).
Action Plan
 UUD 1945 sebagai konstitusi dasar sebaiknya dikembalikan sesuai naskah asli (otentik)
sedangkan untuk menampung upaya pembaharuan bisa dimandatkan untuk dibuat di UU
yang lex spesialis sebagai pelaksanaan amanat pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar
1945 yang asli (otentik) dengan memperhatikan hal-hal yang utama memiliki obyek hukum
yang terkait dengan kehidupan rakyat banyak sehingga diharapkan dapat terjadi tertib
hukum dalam bernegara lebih baik.
 Ambil alih semua potensi negara yang harusnya menghadirkan keuntungan justru
merugikan negara seperti SAS (Single ASEAN Sky) atau ada juga soal FIR (Flight Information
Region) yang mana kita sampai saat ini sebagai negara berdaulat, tetapi di area-area udara
khusus wilayah udara Indonesia, harus melaporkan pesawat kita ke pihak Singapura.
 Untuk persoalan FIR harus terbuka untuk masalah ini dan menggiatkan kegiatan pressure
group dari masyarakat, agar pemerintah, terutama pemerintah yang akan datang, lebih
aware lagi untuk menjalankan ini dan mengedepankan kedaulatan nasional di atas
pertimbangan lainnya.

13
PERSOALAN KEPENDUDUKAN
(Pembahasan oleh Tim Tirta Amarta Paripurna
– Hasil Diskusi Reboan 23 April | 12 November 2014)
Diskusi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Persoalan kependudukan menjadi persoalan yang urgent bagi bangsa Indonesia. Indonesia
memiliki bonus kependudukan (demografi). Bonus kependudukan ini seperti pedang bermata
dua jika bisa mengoptimalkan akan menjadi kekuatan besar namun jika tidak berhasil
mengelolanya bisa menjadi hambatan pencapaian tujuan dan cita-cita nasional.
Soal kependudukan terdekat dari sisi administrasi kependudukan adalah persoalan tahapan-
tahapan strategis untuk pelaksanaan “e-KTP”. Pembahasan lanjutan perkembangan proyek “e-
KTP” juga menjadi isu aktual yang butuh respon strategis.
Catatan: kepentingan strategis proyek ini sebenarnya pada database kependudukan, atau lebih
tepat lagi, Sistem Informasi Adminsitrasi Kependudukan (SIAK) berbasis Database Biometri dan
Alphanumerik, untuk sebagai “bahan dasar” pengambilan keputusan strategis pemerintah.

14
Penggunaan istilah “e-KTP,” yang sebenarnya salah satu produk keluarannya, hanya untuk
pengindentifikasian menggunakan istilah popular saja.
Pembahasan
Berdasarkan pemetaan Tirta Amarta yang telah memetakan design proyek yang seharusnya
dijalankan pemerintah dalam e-KTP ini, dan kemudian menjelaskan titik-titik kesalahan yang
dilakukan pemerintah sebelumnya. Diantaranya yaitu memfokuskan proyek pada chip data
yang ditanam di e-KTP, sedang dalam perkembangan teknologinya, sekarang ini tidak
diperlukan lagi chip dalam kartu, kebutuhannya hanya untuk personal di lapangan, seperti
polisi, keamanan bandara, bea cukai dll. Jadi chip kegunaannya bahwa si orang pemegang kartu
(yang ada chip-nya) membawa data dirinya dalam chip tersebut, tetapi bila misalnya terjadi
bencana alam, yang orang kehilangan segalanya, tentu data dirinya pun hilang, sehingga penting
bahwa data mereka ini ada di data sentral yang ditata sejalan dengan perkembangan teknologi
IT.
Kekurangan utama dari data yang tidak sentral ini, juga terjadi pada kepemilikan properti di
daerah lain (beda dengan wilayah si penduduk teregistrasi). Karena daerah ingin
pendapatannya didapat langsung, tidak melalui pusat, tentu akan meminta supaya pemilik
property tadi teregistrasi juga di daerahnya, sehingga membuat banyak orang memiliki double
(atau lebih) identitas. Hal ini nantinya perlu dibuat satu data baru yang mengikat semua data
ganda yang dimiliki perorangan, sehingga tidak menimbulkan kekacauan.
Sistem yang ada sekarang berantakan, terutama karena fokusnya adalah di security printing,
selain chip data yang sudah dijelaskan di atas. Padahal masalah e-KTP ini semestinya utamanya
adalah database kependudukan, yang bersih. Kartu dan chip hanya sekedar perangkat pengenal.
Untuk proyek sistem informasi administrasi kependudukan ini juga, penting disadari bahwa ini
adalah kekayaan Republik Indonesia, karenanya jangan sampai terpengaruh kepentingan
politik, data ini harus bersih, akurat dan berada dalam pengawasan dan keamanan yang ketat.
Karena data kependudukan terkait dengan komponen strategis atau Hasta Gatra yang pada tiap
komponen memiliki kerawaanan tersendiri .
Kesiapan yang ada dari timTirta Amarta dalam persiapan proyek ini sudah lengkap, dari alat
scan biometric yang terbaik, sistem database terbaik, sudah mempersiapkan juga solusi-solusi

15
yang timbul dari pembenahan sistem informasi administrasi kependudukan, misalnya
bagaimana solusi untuk data diri penduduk yang ganda dll, dan semua peralatan teknis yang
dibutuhkan dengan pilihan alat-alat terbaik saat ini, dan yang terutama dari sisi solusi tingkat
keamanan datanya. Tirta Amarta mencoba men-define pemetaan strategi untuk meng-goal-kan
proyek sistem informasi administrasi kependudukan dan mencari tahu prosesnya. Hasil yang
didapat dapat dijelaskan bahwa proyek ini sebenarnya sudah dimulai dari jaman Presiden
Suharto, waktu itu dengan Menteri Dalam Negerinya Pak Rudini, yang kemudian tidak selesai.
Lalu dimulai lagi jaman Pak Hari Sabarno ketika yang memimpin Ibu Megawati, yang tidak
selesai juga. Dimulai lagi tahun 2009, oleh Pak Agus, dan diteruskan lagi oleh Pak Mardianto,
tetapi bukan dipakai yang 2009, malah membuka tender baru lagi 2010, yang sekarang ini.
E-KTP yang sekarang ini bisa dikatakan gagal. Sekarang perlu mulai presentasi teknis dulu.
Anggaran yang diajukan dan di-approve di DPR pada tahun 2009 sebesar 23T Rupiah, di-spread
untuk 5 tahun, berdasarkan info yang ada. Dan untuk menghimpun data, dibutuhkan minimal 5
tahun. Urutannya Depdagri ke Komisi II di DPR, kemudian jadi tender. Dan ini pun harus
ditunggu sampai penggantian menteri. Melihat perkembangan yang ada pergantian presiden,
sedang menunggu sampai Dirjen-dirjen diganti, memerlukan waktu 2 bulan, sehingga, proyek
ini baru bisa jalan ada Desember 2014 atau Januari 2015. Sehingga bila beliau-beliau turun
sekarang membawa proyek ini, maka akan berhenti ditengah jalan.
Secara teknis percaya dengan kemampuan tim, karena mengikuti proses yang dulu pernah
dijalankan sampai dengan “disingkirkan,” hanya problemnya saat ini adalah masalah politis,
dimana masih harus menunggu pergantian kepemimpinan nasional, baru bisa dilaksanakan
setelah pemerintahan berganti, dimana posisi di pemerintah yang baru sudah settle, baru bisa
berjalan. Bagaimanapun juga, proyek e-KTP harus berjalan, karena untuk kepentingan bangsa
dan negara. Satu lagi yang menjadi masalah e-KTP, bahwa efek dari gagalnya dan korupsi yang
ada pada proyek e-KTP kemarin ini akan berdampak panjang, yang bisa membuat Depdagri
“lumpuh,” dalam arti mereka akan ketakukan untuk mengadakan proyek yang baru.
Perlu dipersiapkan strategic proposal untuk memetakan stakeholder dan proses birokrasi
proyek ini. Masukan pendapat dari kolega Tirta Amarta, bahwa sejak pertama datang ke
Indonesia dia melihat betapa kayanya bangsa ini, walaupun relatif masih membangun di segala
bidang, terutama di bidang politik dan demokrasi, tapi negara ini punya potensi yang sangat
besar baik manusia dan alamnya, karenanya amat disayangkan bila tidak tertata baik dan

16
terdata dengan baik, agar bisa fokus dalam pengembangan dan pembangunannya. Sistem ini
(sistem informasi administrasi kependudukan) sangatlah penting bagi sebuah pemerintahan
untuk menentukan kebijakan-kebijakannya, dimana bisa menjadi tools utama sebuah negara.
Potensi kerugian negara dari kekacauan e-KTP sekitar 6 Triliun Rupiah. Sistem e-KTP kemarin
ini masih banyak kekurangan, karena belum centralize, menggunakan chip yang murah sekali
sehingga kena panas saja bisa rusak, terbukti sampai keluar larangan memfotokopi e-KTP ini,
padahal standar kualitas dari PBB sudah ada. Selain itu data yang dihasilkan pun belum
“bersih.” Hal ini sangatlah penting, karena apapun yang akan dihasilkannya bukan merupakan
data yang baik, bila data asalnya tidak bersih. Negara butuh sekali data kependudukan yang
benar, dan akan memudahkan banyak pekerjaan pemerintah, di bidang pendidikan, kesehatan,
keuangan, dll. Sebagai contoh pada pelaksanaan program BLT, depkeu serahkan ke depdagri
yang kemudian bingung dana tersebut harus turun ke mana saja, akhirnya diserahkan ke
pemerintah daerah kelurahan, yang kemudian berujung pembagiannya hanya untuk keluarga
dan kerabat dekatdari lurahnya saja, karena di bawah pun tidak memiliki data yang akurat,
mana warganya yang pantas mendapatkan BLT ini.
Untuk mendapatkan data yang valid, kita harus memulai dari nol. Ini yang kemarin tidak
dilakukan, yang dilakukan hanya pemutihan, yang akhirnya kembali lagi kita punya data yang
“kotor” kembali. Perlu diambil tindakan untuk memajukan dan coba mendorong pembenahan
masalah ini ke pemerintah. Karena data kependudukan ini sangat penting sekali untuk
pemerintahan yang baik dan ini adalah tools kekuatan bangsa, inilah Pancasila. Dan
keamanannya pun harus terjaga baik, jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang yang tidak
bertanggung jawab.
Data kependudukan yang baik tentu akan memudahkan dan memberikan kepastian penghasilan
pajak untuk pemerintah. Terutama bagi 3% penduduk Indonesia yang menguasai 80%
keuangan dan menguasai 90% asset yang ada di Indonesia. Mereka ini banyak yang tidak
terdata dengan baik, terutama dikarenakan double atau lebih indentitas, yang tentu sebenarnya
potensi pajak yang besar bagi negara. Dan double identitas ini juga sebenarnya adalah karena
kebijakan daerah, karena ingin pajaknya ke kas mereka langsung, bukan dari pusat. Karenanya
harus memakai sistem biometri, karena datanya lebih akurat. Dan nantinya, bagi yang
mempunyai double identitas atau lebih, bisa diikat oleh satu nomor penduduk utama, supaya

17
bisa terpantau lebih baik, dan meminiminalisir dampak pemaksaan identitas tunggal, yang
akhirnya malah memakan waktu, tenaga dan dana dalam aplikasi pembenahannya.
e-KTP dan data kependudukan negara ini harus diajukan ke pemerintah yang akan datang,
sebagai salah satu bentuk penyelamatan negara. Dan tim Tirta Amarta sendiri sudah mulai
diundang oleh desk e-KTP ini, dibawah koordinasi Menko Polkamnas. Perlu membenahi sistem
yang ada, dengan melakukan perbaikan dari data yang sudah ada sekarang, sebagai bentuk
penyelamatan keuangan negara yang sudah terlanjur keluar untuk proyek sistem e-KTP yang
lalu. Namun hal itu tidak mungkin, karena untuk data yang baik dan “bersih”, harus dilakukan
dari awal kembali, karena kalau tidak, kita kembali mempunyai data yang “kotor” dan hanya
akan menambah kekacauan data yang seharusnya kita miliki. Memang banyak sekali
permasalahan dalam sistem informasi di pemerintahan kita di semua lini, tidak hanya di sipil, di
militer pun ini terjadi, sehingga kita hampir tidak memiliki sistem yang terintegrasi dengan
baik, yang menjadi penghubung antara departemen-departemen dan bidang-bidang. Semua ini
sebenarnya permasalahan kemauan dan kepentingan. Jadi untuk membuat satu sistem yang
baik dan terintegrasi, untuk menghasilkan data informasi yang akurat, dibutuhkan rancangan
sistem yang baik dan rapih, dan semua pihak harus aware bahwa ini adalah untuk kebaikan
bangsa ke depannya. Dimanapun juga, porsi waktu untuk rancangan sistem yang baik dan
terintegrasi rapih ini memang besar, karena benar-benar harus dicermati dengan baik dan teliti
agar hasilnya pun optimal. Kemudian informasi ini mau diapakan, dilanjutkan kemana, siapa
saja yang bisa akses, ini semua harus dirancang dari awal.
Perlu ada whitepaper, soal bagaimana memperbaiki bangsa ini ke depan, yang sedianya akan
diserahkan kepada pemimpin negara dari hasil pemilu 2014 ini, sebagai pegangan modal
menentukan kebijakan ke depan dalam upaya memastikan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Saat belakangan ini, tim dari Tirta Amarta, telah diminta oleh berbagai pihak, diantaranya
Megawati Institute dan dan juga pihak Kementerian Dalam Negeri, untuk mempresentasikan
program sistem informasi administrasi kependudukan-nya, dan merekomendasikan untuk
segera dilakukan evaluasi program e-KTP yang telah berjalan sebelumnya.

18
Kesimpulan
Penting untuk kita membenahi sistem database kependudukan Indonesia, untuk menjadi
pegangan dan data dasar, untuk pijakan pengambilan keputusan-keputusan strategis, dan
membuat program-program pemerintahan. Salah satu poin penting sistem database
kependudukan yang valid adalah untuk menjangkau 2% penduduk yang menguasai 80%
kekayaan negara Indonesia. Proyek e-KTP yang kemarin dilaksanakan bisa dikatakan gagal
karena belum dapat menghimpun data kependudukan yang bersih, untuk menjadi sistem
informasi administrasi kependudukan yang valid sebagai pegangan pemerintah. Untuk memiliki
data kependudukan yang valid, harus dimulai dari awal (dari nol), tidak bisa meneruskan apa
yang sudah ada hasil proyek-proyek kependudukan yang lalu, karena sumber datanya sudah
tidak bersih, terlihat dari banyaknya masalah orang yang sudah mati kenapa datanya muncul
kembali. Ini dikarenakan kepanikan tidak mencapai waktu yang ditargetkan sehingga
mengambil data lama yang sudah usang.
Karena pentingnya sistem informasi administrasi kependudukan ini bagi kehidupan bangsa,
Tirta Amarta berencana akan masuk ke pemerintahan dengan membawa sistem yang telah
dirancang oleh tim Tirta Amarta untuk meng-endorse pemerintah yang akan datang, supaya
data kependudukan kita tertata baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Rencana di atas
akan dijalankan menunggu hasil pemilu tahun ini dan pergantian pejabat-pejabat di
kementerian terutama di Depdagri, yang diperkirakan antara bulan Desember 2014 atau
Januari 2015. Mendorong perhatian pemerintah yang harus lebih perhatian dan teliti lagi dalam
pembenahan data kependudukan dan terutama dengan dijalankannya lagi proyek e-KTP dari
awal, untuk mendapatkan data kependudukan yang bersih, sebagai modal kekuatan bangsa dan
mempertegas Pancasila.
Perlu diusulkan ke berbagai pihak, terutama kepada Kementerian Dalam Negeri, untuk segera
melakukan evaluasi terhadap proyek e-KTP sebelumnya.
Action Plan
 Persoalan kependudukan di Indonesia berada dalam titik penting. Adanya bonus
kependudukan yang kalau pintar memanfaatkan, akan menjadi kekuatan, namun kalau
salah pemanfaatannya, bisa menjadi musibah bagi bangsa dan negara, karena tenaga

19
produktif penduduk yang seharusnya menjadi kekuatan negara justru akan menjadi beban
negara pada saatnya jika tidak mampu mengoptimalkan usia produktif.
 Kemudian penting bagi pemerintah baru untuk menjawab ketidakpercayaan rakyat
terhadap penyelenggaraan dan pengadaan e-KTP oleh negara akibat lamanya proses
pembuatan. Untuk itu dalam seratus hari hal ini bisa menjadi kebijakan yang populis jika
bisa diselesaikan dengan cepat. Percepat penyelesaian persoalan e-KTP serentak di
Indonesia bekerjasama dengan pihak pemangku kebijakan terkait sangat dinanti oleh
masyarakat yang meliputi semua segment dan stratifikasi sosial.
 Perlu direspon cepat untuk memulihkan kepercaayaan publik terhadap proyek e-KTP
pemerintah yang berlarut dan belum beres hingga saat ini. Perlu diambil tindakan untuk
menyelamatkan kerugian negara dari proyek e-KTP ini.
 Merekomendasikan kepada Kementrian Dalam Negeri untuk segera mengadakan evaluasi,
dan mengajukan Dr. Edmon Makarim, S.Kom., SH, LL.M seorang ahli hukum IT dari
Universitas Indonesia, yang baru saja melakukan tinjauan berjalannya informasi
administrasi kependudukan di beberapa negara, yang didanai oleh PBB.
.

20
PERSOALAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015
(Pembahasan oleh Dr. Makarim Wibisono dan Tim Tirta Amarta Paripurna
– Hasil Diskusi Reboan 5 Maret 2014 | 30 April 2014 | 21 Mei 2014)
Diskusi Masyarakat Ekonomi ASEAN
Deklarasi Bangkok tahun 1967 merupakan awal dimulainya kerjasama ekonomi negara-negara
Association of South East Asian Nation (ASEAN) yang bertujuan untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di kalangan negara-negara
ASEAN. Dalam perkembangannya, pelaksanaan kerjasama ekonomi ASEAN berjalan relatif lebih
cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik, keamanan, dan sosial budaya, sehingga
mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community).
Integrasi ekonomi merupakan langkah penting bagi pencapaian ASEAN Economic Community
(AEC) yang berdaya saing dan berperan aktif dalam ekonomi global, sedangkan momentum
menuju terwujudnya AEC 2015 tentunya tidak terlepas dari peranan ASEAN sebagai organisasi
regional sebagai “kendaraan” untuk mencapai tujuan tersebut.

21
Alasan terbentuknya ASEAN, yaitu untuk membentuk kerjasama dalam meredakan rasa saling
curiga, membangun rasa saling percaya, selain itu negara-negara Asia Tenggara telah
melakukan berbagai upaya kerja sama regional, baik yang bersifat intra maupun ekstra
kawasan seperti Association of Southeast Asia (ASA), South East Asian Ministers of Education
Organization (SEAMEO), South East Treaty Organization (SEATO), dan Asia and Pacific Council
(ASPAC) serta Malaya, Philipina, Indonesia (MAPHILINDO). Namun pada kenyataannya,
organisasi-organisasi tersebut belum dapat meningkatkan integrasi kawasan. Untuk mengatasi
persekutuan yang sering terjadi di antara negara-negara Asia Tenggara dan membentuk kerja
sama regional yang lebih kokoh, maka tercetuslah deklarasi tersebut yang dikenal dengan
ASEAN. Upaya-upaya yang dilakukan adalah untuk membangun rasa saling percaya antar
negara anggota guna mengembangkan kerjasama regional yang bersifat kooperatif namun
belum bersifat integratif. Sejak awal pembentukkannya, ASEAN secara insentif menyepakati
berbagai kesepakatan dalam bidang ekonomi.
Kesepakatan yang menjadi cikal bakal pembentukan AEC pada tahun 2015 nanti adalah
disepakatinya Common Effective Preferential Tariff- ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) pada
tahun 1992 dengan target impelementasi semula tahun 2008, kemudian dipercepat menjadi
tahun 2003. Pada tahun 1997, disepakati ASEAN Vision 2020, yaitu mewujudkan kawasan yang
stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata yang
ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi. Lalu pada tahun
2003, disepakati tiga pilar untuk mewujudkan ASEAN Vision 2020 yang dipercepat menjadi
2015, yaitu:
1. ASEAN Economic Community,
2. ASEAN Political-Security Community,
3. ASEAN Socio-Cultural Community
Pada bulan Januari 2007, disepakati untuk mempercepat pencapaian AEC yang semula tahun
2020 menjadi tahun 2015. Pada tahun yang sama ditandatangani pula pedoman bagi negara-
negara anggota ASEAN untuk mencapai AEC 2015, yaitu AEC Blueprint. Setiap negara-negara
anggota ASEAN berkewajiban untuk komitmen dalam blueprint tersebut yang berisi rencana
kerja strategis dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, hingga tahun 2015 menuju
terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu:

22
1. Menuju single market dan production base (arus perdagangan bebas untuk sektor barang,
jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
2. Menuju penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (regional
competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation,
taxation, dan pengembangan UKM);
3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (region of equitable
economic development) melalui pengembangan UKM dan program-program Initiative for
ASEAN Integration (IAI); dan
4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan
ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaaan dalam global supply network).
Jika kita cermati bersama, apabila dibandingkan dengan sembilan negara anggota ASEAN lain,
Indonesia memiliki sejumlah keunggulan yang dapat difungsikan menjadi modal berharga
dalam menghadapi AEC, meliputi: jumlah penduduk, kekayaan sumber daya alam, kiprah
internasional, dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun memiliki modal penting tersebut, dalam
menghadapi AEC, Indonesia juga memiliki sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Menurut
Global Competitiveness Index yang dikeluarkan oleh World Economic Forum 2012-2013,
peringkat daya saing kita berada pada posisi ke-50 dari 144 negara, turun dari posisi ke-46
pada 2011. Untuk kawasan ASEAN, Indonesia hanya menempati urutan ke-5 di bawah
Singapura (2), Malaysia (25), Brunei (28), dan Thailand (38).
Ada banyak determinan pendorong produktivitas, yang oleh WEF dikelompokkan ke dalam 12
pilar daya saing, yaitu: birokrasi, regulasi dan kepastian hukum, institusi, infrastruktur,
makroekonomi, kesehatan, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, efisiensi pasar barang, efisiensi
pasar tenaga kerja, pasar keuangan, kesiapan teknologi, besaran pasar, dan kemasan inovasi.
AEC ini terintegrasi lewat kerja sama ekonomi regional yang diharapkan mampu memberikan
akses yang lebih mudah, tidak terkecuali perdagangan luar negeri. Indonesia adalah market
yang cukup besar bagi produsen-produsen suatu produk untuk menawarkan barangnya.
Banyak produsen luar negeri beranggapan Indonesia menjadi salah satu sasaran pemasaran
yang paling menguntungkan dibandingkan negara-negara berkembang lainnya.
Dengan diterapkannya, blueprint perdagangan tanpa batas yang jadwalkan akan berlangsung di
tahun 2015, tentunya Indonesia memiliki peluang sekaligus tantangan dalam hal perdagangan
internasional. Tarif yang hampir 80% menggunakan zero percent tentunya akan mempermudah

23
Indonesia memasuki pangsa pasar bahan baku dari negara tetangga, mengingat tidak semua
bahan baku ada di Indonesia. Keadaan ini akan memicu persaingan yang lebih kompetitif baik
dalam lingkup domestik maupun internasional. Di samping itu, nama Indonesia yang dikenal
sebagai market potensial dengan jumlah penduduk yang besar diharapkan mampu menarik
para investor luar negeri yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Tentu saja di sini
pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengatur kebijakan terhadap para investor
agar tidak saja mencari keuntungan, tetapi mampu meningkatkan tingkat perekonomian
Indonesia. Jika pemerintah tidak melakukan analisis terhadap permasalahan tesebut, beberapa
sektor industri akan mengalami titik kelemahan ketika AEC benar-benar diimplementasikan.
Tantangan bagi Indonesia dalam AEC di antaranya ketidaksiapan kebijakan ekonomi yang
mendukung, undang-undang, dan tenaga kerja serta pelaku dunia usaha tanah air yang belum
siap secara kualitas dalam meraih kesempatan yang ada dan bersaing head-to-head dengan
negara lain dengan kondisi perekonomian yang lebih kuat dibanding Indonesia. Tidak hanya
itu, tantangan Indonesia selanjutnya adalah bagaimana mempersiapkan para pelaku usaha agar
dapat bersaing dalam pasar tunggal ASEAN. Masalahnya, para pelaku usaha, khususnya
pengusaha skala usaha kecil dan menengah (UKM), akan cukup kesulitan dalam melakukan
efisiensi, meningkatkan kualitas, sekaligus mendiferensiasi produk, jika masih menggunakan
mesin produksi yang sudah usang. Kucuran modal tambahan yang lebih besar untuk
meningkatkan skala produksi juga sangat diperlukan agar bisa menghasilkan produk dengan
biaya produksi yang semakin murah. Di sinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk
menstimulasi industri domestik.
Hal lain juga harus didorong untuk kesiapan daerah dalam menghadapi AEC 2015. Daerah harus
menjadi pusat perhatian karena daerah akan menjadi penentu kesiapan bangsa Indonesia
bersaing dalam pasar bebas ASEAN. Apalagi dalam era globalisasi ini, konsep persaingan telah
bergeser dari sekadar persaingan antarnegara ke persaingan antarindividu, perusahaan,
provinsi, dan kota. Melalui AEC ini, kota-kota yang ada di kawasan ASEAN akan tumbuh menjadi
kekuatan dengan comparative advantage masing-masing. Singapura akan tumbuh sebagai pusat
keuangan, Johor sebagai pusat manufaktur, Bangkok sebagai terminal industri agrobisnis,
Phuket sebagai pusat wisata.

24
Mendapatkan gambaran umum keunggulan dan kelemahan yang dimiliki masing-masing negara
ASEAN, seperti comparative advantages yang berkaitan dengan tingkat efisiensi dalam
memproduksi barang tertentu oleh negara tertentu terkait sumber daya yang dimilikinya.
Karena itu, terintegrasinya basis industri menjadi penting karena negara yang mempunyai
comparative advantage tinggi untuk produk tertentu akan menjadi basis industri barang
tersebut. Harmonisasi langkah setiap negara ASEAN dalam memproduksi barang dan jasa untuk
keperluannya, sehingga ASEAN akan memiliki competitive advantage akan barang dan jasa yang
digunakan intern ASEAN ataupun eksport keluar ASEAN.
Menggali potensi Indonesia yang memiliki sumber daya alam terbesar, sehingga berpeluang
menjadi basis industri pengolahan bagi ASEAN, bukan hanya menjadi pasar konsumen.
Berdasarkan data yang ada, 43% dari penduduk ASEAN yang sekarang mencapai 600 juta jiwa
adalah penduduk Indonesia. Secara geografis, 53% wilayah ASEAN juga merupakan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia perlu menyadari setiap keunggulan dan kelemahan yang dimilikinya, seperti
comparative advantages yang berkaitan dengan tingkat efisiensi dalam memproduksi barang.
Akan berlaku negara yang memiliki efisiensi lebih tinggi akan menjual barangnya kepada
negara dengan efisensi lebih rendah. Karena itu, terintegrasinya basis industri menjadi penting
karena negara yang mempunyai comparative advantage tinggi untuk produk tertentu akan
menjadi basis industri barang tersebut.
Strategi yang perlu dipersiapkan adalah melalui tahapan:
1. Mengidentifikasi problem internal dalam menghadapi AEC bersama stakeholders
(Keuangan, Industri, Perdagangan, Dalam Negeri dan Luar Negeri).
2. Strategi yang akan diterapkan masing-masing negara ASEAN, melalui diskusi materi yang
akan dibawakan, yang perlu diarahkan untuk menjadikan kekuatan masing-masing
bersinergi untuk kekuatan komunitas ASEAN.
3. Perumusan strategi Indonesia dalam menghadapi AEC, dalam sebuah grand design
kebijakan dan aksi, di antaranya adalah:
a) Sosialisasi internal, serta membuka pusat informasi khusus AEC 2015 guna melayani
para stakeholders yang membutuhkan informasi. Pemerintah menyediakan dana
untuk melaksanakan program dimaksud.
AEC bisa menjadi Ancaman atau Peluang

25
b) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan disertai
sosialisasi dan bimbingan mengenai pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk
agar mampu menembus pasar regional/internasional.
c) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan
pelatihan dengan prioritas pengembangan keterampilan lewat pendidikan dan
pelatihan vokasi, disertai dengan proses sertifikasi profesi agar tenaga kerja mampu
bersaing di pasar regional/internasional.
d) Perbaikan infrastruktur untuk memperlancar proses handling, transportasi, dan
penyimpanan serta efisiensi arus barang untuk menurunkan biaya logistik dan
mengurangi ekonomi biaya tinggi.
e) Reformasi kelembagaan dan pemerintah agar berpihak kepada pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, inklusif, dan sustainable, serta memangkas birokrasi untuk
efisiensi dan menghilangkan akar terjadinya ekonomi biaya tinggi.
f) Reformasi Iklim Investasi
g) Evaluasi regulasi, peraturan, dan ketentuan terkait dan membuat sinkronisasi
kebijakan pusat dan daerah; harmonisasi dan keberlanjutan program; dan sinergi
kegiatan pengembangan produk andalan Indonesia.
h) Menggiatkan upaya pembangunan karakter bangsa agar memiliki sikap kerja dan
semangat siap berkompetisi, namun memiliki moral yang menjunjung tinggi nilai-
nilai tanggung jawab, kejujuran, etika, hukum, dan perilaku positif lainnya.
Selain itu beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penguatan nasional menghadapi
AEC 2015:
Kesiapan Indonesia menghadapi AEC 2015 perlu dilihat dan ditinjau kritis, juga
mempertimbangkan hal-hal berikut:
 Perlu kritis melihat bahwa jiwa AEC 2015 ini adalah liberalisasi pasar yang ada di Asia
Tenggara, karenanya kita harus mencermati lagi keadaan dan posisi ekonomi Indonesia
sendiri, dimana dalam 10 tahun belakangan ini tergantung pada domestic consumtion,
bukan untuk ekspor, bukan seperti negara-negara ASEAN lain yang membidik pasar
ekspor. Melihat pada Gross Domestic Product (GDP) yang terdiri dari government
expenditures + consumpsion + investment + selisih antara export dan import, di negara lain
yang banyak justru perbedaan antara export dan import, sementara di kita adalah domestic

26
consumption. Dan melihat ini, sebenarnya AEC ini tidak sesuai dengan keadaan Indonesia
sendiri. Sementara AEC sendiri malah membuat pasar kita dimasuki barang negara ASEAN
lain, yang justru akan membatasi pasar produksi kita sendiri.
 Oleh sebab itu, melihat masalah ini, tentu akan lebih baik kita berbicara untuk kepentingan
Indonesia sendiri. Harus sejalan dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional.
Karena bila kepentingan bisnis kita dibuka, dalam satu petisi atau whitepaper, di mana
kompetisi yang terjadi berbasis pada tingkat produktivitas, lalu bagaimana kita mampu
berkompetisi sedang interest rate di Indonesia itu dua kali atau tiga kali lipat dari negara
utama ASEAN lain, sehingga menghambat potensi produktifitas nasional.
 Tidak ada satu negara pun yang diwajibkan menjalankan AEC 2015 ini, di mana kita adalah
negara yang berdaulat yang berhak menjalankan atau tidak menjalankan sesuatu tanpa
paksaan dari negara lain. Bahwa sejak Westphalia Agreement, 300 tahun yang lalu, semua
orientasi itu ke nation state, pemerintah negara bangsa manapun boleh tegas untuk
memperjuangkan kedaulatan negaranya.
 Kendala utama lainnya, pemerintah selama ini tidak mendorong produksi nasional untuk
siap dipasarkan di luar negeri, dan kita selama ini terjaga oleh tariff, sehingga barang luar
yang masuk bebannya tinggi, dan harganya tinggi juga.
 Intinya, semua negara lain telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk keterbukaan dan
pasar bebas, sedang kita tidak.
 Bahwa inisiasinya dengan mem-breakdown semua segi dalam kesiapan AEC ini, kita
memang disimpulkan tidak siap dan mungkin mereka (negara ASEAN lain) juga akan
aware bahwa mereka sudah siap. Tidak melihat pada negara ASEAN utama (Singapura,
Malaysia, dan Thailand), tetapi negara-negara seperti Myanmar, Kamboja, dan Vietnam
bahwa untuk mereka effect-nya tidak begitu besar, berbeda dengan kita, yang mempunyai
GDP 16 terbesar di dunia. Filipina juga Malaysia sangat siap untuk pasar terbuka ini.
 Keberadaan World Bank nantinya untuk menjelaskan alasan larangan-larangan terhadap
satu negara, misalnya kalau ada yang melakukan dumping, atau kebijakan yang merusak
lingkungan, atau ke judisialnya WTO, untuk mengangkat masalah alasan kita tidak ikut
serta AEC.
 Indonesia sebagai sovereign nation, kitalah yang harus menentukan sikap bukan lagi
melihat siap tidak siap, apakah ini dilaksanakan atau tidak, kita yang tegaskan, dengan
mengambil inisiatif memimpin AEC ini, AEC start 2015 but only point this and that, 2016 this

27
poin and that poin, and so on. Jadi pelaksanaannya dibuat tahapan-tahapan dan kita yang
menentukannya.
 Harus ada good negociator di trade ministry untuk menjalankan itu.

28
Kesimpulan
Harus lebih cermat lagi melihat apakah Indonesia siap untuk turut serta dalam AEC 2015 ini,
dan mengajak untuk mencermati kondisi Indonesia sekarang dengan banyaknya keadaan
Indonesia yang tidak mendukung untuk terlaksananya AEC sendiri. Perlu membuka mata
pemerintah dan praktisi ekonomi di Indonesia, akan keadaan tersebut di atas. Utamanya
dengan melakukan pembinaan secara berkelanjutan atas masyarakat dan organisasi profesi
terkait dengan capacity building dan SDM guna memiliki daya saing
Dibutuhkan negosiator yang kuat dalam pemerintahan, dimana Indonesia sudah seharusnya
menjadi leading dalam penentuan poin-poin mana saja dari AEC 2015 yang sudah bisa
dijalankan, maupun dibuatkan tahapannya, demi kepentingan Indonesia.
Action Plan
Pentingnya pemerintah dan pelaku-pelaku perekonomian nasional ini aware akan masalah ini.
Masalah ini adalah pertaruhan masalah safetiness. Bagaimana resources kita juga akan
dimanfaatkan oleh negara lain, kalau kita sendiri tidak mampu menjaga dan mengelolanya. Dan
untuk perlu tidaknya mengundang tamu dari negara ASEAN lain, mereka akan lebih terbuka lagi
matanya untuk melihat ketidaksiapan Indonesia. Dan semua ini “terpaksa” diungkapkan, supaya
kita lebih cerdas lagi dan cermat melihat keadaan dan gejala-gejala yang terjadi. Oleh sebab itu
mendorong potensi di dalam negeri dan negara ASEAN untuk mau dan mampu bekerjasama
dan sekaligus bersaing (co-opetition) adalah kata kunci dari keterbukaan ekonomi global.

29
PERSOALAN PENGEMBANGAN EKONOMI
(Pembahasan oleh Tim Tirta Amarta Paripurna – Hasil Diskusi Reboan 21 Mei 2014)
Diskusi Pembangunan Ekonomi Indonesia
Persoalan masalah pengembangan ekonomi daerah tertinggal dan perbatasan melalui
pendidikan ketrampilan berbasis kearifan dan budaya setempat perlu untuk mendapatkan
perhatian yang serius bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia.
Pembahasan
Perlu kesamaan visi dan misi untuk perbaikan dan pembangunan negeri ini ke arah yang lebih
baik lagi. Pemerintah seharusnya merubah mindset untuk lebih memperhatikan lagi
pengembangan litbang (penelitian dan pengembangan) untuk kemajuan teknologi di berbagai
bidang, untuk kemajuan bangsa ke depannya. Seringkali ada investasi peralatan canggih yang
tidak digunakan karena mahalnya biaya maintenance-nya, akhirnya menjadi investasi yang sia-
sia.

30
Perlu menyambungkan kerjasama antara PTN dengan beberapa perusahaan yang memang
meminta supply SDM dari PTN-PTN sekitar wilayah usaha. Dan untuk beberapa bidang,
diperlukan sertifikasi-sertifikasi khusus, dan kelengkapan untuk mencapai sertifikasi tersebut,
agar baik SDM dan peralatan comply. Melihat apa yang dilakukan Malaysia, bahwa mereka
mengatur siswanya yang mau belajar ke luar negeri, yang mereka sesuaikan dengan kebutuhan
di dalam negeri. Jadi siswa tidak sembarangan memilih jurusan yang akan mereka ambil,
pemerintah Malaysia yang “memilihkan” yang terbaik untuk mereka. Program Mahatir
Muhammad, yang awalnya banyak mengirim siswa Malaysia ke London dan Amerika, tetapi
ketika melihat kurang perkembangannya, akhirnya beliau mengirim ribuan siswanya ke Jepang,
dan pemerintah Malaysia juga sudah memikirkan dan memperhitungkan penyalurannya ketika
mereka pulang nanti. Beda dengan Indonesia, yang juga banyak mengirim siswa untuk belajar di
luar negeri, tapi tidak dipikirkan ketika mereka pulang, mau ditempatkan dimana.
Permasalahan strategis bangsa, yang juga pada tataran sistem dan kebijakan, karenanya yang
elit harus aware akan topik-topik yang diangkat. Utamanya bila yang diangkat soal
pengembangan ekonomi. Perlu political will dari pemerintah baru untuk mengkreasi pekerjaan
untuk pengembangan ekonomi nasional (creating the job). Perlu gotong royong dan kerjasama
dengan pendekatan multi stakeholder untuk pengembangan ekonomi. Kurangi memiliki ego
sektoral, dan hanya berisi kebaikan bersama. Perlu kepastian dan pembentukan kembali GBHN
yang akan menentukan arah pembangunan negara dan bangsa, utamanya sebagai pijakan arah
pembangunan perekonomian. Perlu kesatuan visi misi untuk kemajuan bangsa, karenanya
masing-masing dari kita juga hendaklah mengaplikasikan dengan tindakan yang sesuai juga,
sekecil apapun yang kita lakukan juga hendaknya memberikan contoh teladan yang baik. Dan
dengan berkumpul ini, semoga makin kuat juga pemberian contoh keteladanannya, dan semoga
tindakan kita banyak menular di lingkungan kita.
Masalah infrastruktur penting untuk menstimulasi pengembangan ekonomi. Keadaan yang ada
sekarang, Indonesia cuma menjadi tempat berbagai pihak mengeruk keuntungan saja, baik
dengan menguras sumberdaya alam, mengeksploitasi dll, tenaga kerja murah, dengan dekat
dengan kekuasaan, dan berujung pada larinya kekayaan ke luar negeri, sehingga pemerintah
Singapura mengakui, dari 3 orang terkaya di sana, salah satunya adalah orang Indonesia. Selain
itu salah satu orang terkaya di Australia bidang property adalahorang Indonesia juga, dengan
pasarnya yang warga Indonesia juga. Dan pola-pola seperti ini juga masih terus berjalan.
Karenanya perlu kesadaran nasional untuk membenahi itu semua.

31
Permasalahan utama adalah ketidakpastian hukum, yang karena tidak adanya GBHN, akhirnya
tiap 5 tahun berganti kepemimpinan dan berganti juga hukumnya. Semua permasalahan
berakar di sini, dan setuju juga bahwa ini yang pertama harus dibenahi dengan memasukannya
pada konstitusi negara. Keadaan sekarang ini kita sangat tergantung oleh Singapura terutama
dalam bidang keuangan, selain dengan Malaysia, dimana perekonomian kita banyak tergantung
oleh Kelapa Sawit, sedang yang mengatur transaksi internasional dan harganya adalah Malaysia,
karena mereka menguasai akses pasar internasionalnya, mereka menguasai teknologi
pengembangannya.
Indonesia hampir tidak pernah mengalami masa kepemimpinan diakhiri dengan keadaan baik,
dan tetap harus diakui, dengan SBY selama dua periode dan dua tahun ini, dimana relatif bisa
dikatakan keadaan lebih stabil, dan dengan turunnya beliau secara konstitusional, dimana
keadaan lebih baik dibandingkan pemimpin lain sejak reformasi, itu sebenarnya modal kita
untuk melangkah lebih ringan ke depan. Walaupun demokrasinya kebablasan.

32
Kesimpulan
Pentingnya untuk kembali membenahi permasalahan konstitusi Indonesia, dari akibat
banyaknya amandemen yang dibuat untuk kepentingan sektoral beberapa kalangan dan
disusun kembalinya GBHN, agar pemerintah punya acuan jelas dalam membuat dan
menjalankan program-programnya. Pembenahan masalah hukum penting untuk dilakukan
segera agar tercipta ketertiban dan keteraturan dalam bernegara, sehingga penegakan dan
kejelasan dan kepastian hukum bisa diterapkan. Pentingnya pembangunan untuk lebih
menciptakan SDM-SDM yang memiliki global competitiveness yang kuat, sehingga bangsa ini
bisa melangkah lebih jauh lagi ke depan. Pengembangan ekonomi perlu dilakukan dengan
inovasi dan kreatifitas, agar pemerintah lebih mendorong lagi dengan dukungan aturan-aturan
dan ketetapan yang memudahkan para penggiat usaha dalam creating the job.
Action Plan
 Tirta Amarta menyusun strategi pembenahan sistem pendidikan agar dapat mewujudkan
SDM bangsa Indonesia yang berkualitas, dapat berkompetisi di dunia global, yang juga
bermoral dan bermartabat.
 Memberikan masukan untuk pemerintah yang mendatang untuk menyusun kembali GBHN
agar pembangunan Indonesia bisa terencana baik dan juga lebih terarah, dalam pencapaian
tujuan-tujuannya.
 Merumuskan strategi dan manajemen strategis untuk menciptakan dan mendorong
terciptanya lapangan pekerjaan (creating the job) yang memiliki daya saing di pasar tenaga
kerja secara berkelanjutan dan berjangka panjang karena dibangun secara bertahap.

33
PERSOALAN TRANSPORTASI NASIONAL
(Pembahasan oleh Tim Tirta Amarta Paripurna
– Hasil Diskusi Reboan 12 Maret 2014 | 21 Mei 2014 | 10 September 2014)
Diskusi Transportasi Nasional
Indonesia merupakan sebuah republik yang beribukota di Jakarta yang terdiri dari 6000 pulau
berpenghuni yang tersebar di 36 provinsi, 250 juta penduduk yang menjadikan Indonesia
negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-empat didunia. Indonesia memiliki batas dengan
negara Malaysia, Timor Timur dan Papua Nugini dan perbatasan laut dengan Singapura,
Filipina, Australia dan wilayah Andaman dan kepulauan Nikobar. Indonesia merupakan pendiri
ASEAN dan sebagai anggota ekonomi global G-20. Indonesia juga merupakan negara dengan
perekonomian terbesar ke-16 menurut GDP dan terbesar ke-15 menurut kekuatan paritas
pembelian. Dalam sejarahnya kepulauan Indonesia telah menjadi daerah perdagangan penting
sejak abad ke tujuh, ketika kerajaan Sriwijaya dan Majapahit melakukan hubungan dagang
dengan Cina dan India. Otoritas lokal secara rutin menyerap budaya asing, agama dan model
politik. Sejarah Indonesia telah diperkuat oleh pengaruh asing sampai pengelolaan sumber daya

34
alamnya. Pedagang muslim membawa Islam, sementara kekuatan eropa membawa agama
Kristen dan memonopoli perdagangan di sepanjang pulau Maluku selama masa itu.
Selama tiga setengah abad dibawah pemerintah kolonial Belanda, Indonesia memperoleh
kemerdekaannya setelah perang dunia II. Sejarah Indonesia sejak saat itu terus mengalami
gejolak, dengan tantangan yang beragam mulai dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses
demokratisasi dan masa-masa perubahan ekonomi.
Sistem Transportasi Nasional
A. Sistem Transportasi Udara
Isu keamanan transportasi udara di Indonesia masih menjadi problematik. Beberapa insiden
yang terjadi telah membuat sistem transportasi udara Indonesia menjadi salah satu yang
terburuk di dunia. Pada tahun 2011, jumlah penumpang maskapai Indonesia mencapai 66 juta
dengan penerbangan domestik dan 58,8 juta penumpang dengan penerbangan internasional.
Indonesia memiliki lebih dari 676 bandara dengan 185 sudah memiliki landasan pacu yang
memadai dan 491 tidak memiliki landasan pacu yang memadai. Sebagian besar dioperasikan
oleh kementrian transportasi. Berdasar pada undang-undang penerbangan tahun 2009,
pemerintah harus mentransfer manejemen pelayanan navigasi udara dari operator bandara
menuju institusi non profit pada Januari 2011 untuk meningkatkan layanan lalu lintas udara
(ATS).
Terdapat 2 tipe sertifikat operator penerbangan (AOC) di Indonesia, AOC 121 dan AOC 135.
Sertifikat AOC 121 diperuntukkan bagi jadwal airlines komersial yang berpenumpang lebih dari
30 orang di 22 airlines. Sementara AOC 135 diperuntukkan bagi penumpang kurang dari 30
orang di 32 airlines. Pada 12 Januari 2012 semua jadwal penerbangan Indonesia harus
mengooperasikan sedikitnya 10 aircraft dimana minimal 5 aircraft harus dimiliki. Kementrian
transportasi akan menarik sertifikat operasi mereka jika maskapai tidak tunduk pada peraturan
ini. Sejauh ini 17 airlines aktif dari 22 jadwal airlines yang memegang sertifikat AOC 121 dan
hanya 20 dari 32 memegang sertifikat AOC 135.

35
Jaringan Domestik Garuda Indonesia
B. Sistem Transportasi Laut
Transportasi laut telah menjadi alat transportasi pengangkut muatan terbesar sepanjang
sejarah. Meskipun transportasi laut sangat krusial bagi penumpang, nyatanya telah terjadi
penurunan dikarenakan adanya alternative transportasi udara, transportasi air bagi
penumpang hanya efektif untuk perjalanan pendek atau menengah meskipun transportasi air
lebih murah daripada transportasi udara. Transportasi laut dapat menempuh segala jarak
dengan boat, kapal, perahu layar, tongkang melintasi samudra dan danau melalui kanal atau
sepanjang sungai. Pengapalan berbagai macam material yang dapat dipindahkan melalui jalur
air, bagaimanapun juga transportasi air menjadi tidak praktis ketika pengiriman material
membutuhkan waktu yang cepat.
Pengapalan Maritim
Karena geografis Indonesia meliputi kepulauan yang terbentang, pengapalan maritim
menghubungkan jalur-jalur inti antar bagian bagian penting di Indonesia. Layanan ferri sering
melintasi selat antara pulau-pulau terdekat, tepatnya dalam rantai kepulauan yang
membentang dari Sumatra melalui Jawa sampai ke barat dan timur Nusa Tenggara. Pada jalur
sibuk pelayaran yang membentang antara Sumatera, Jawa dan Bali, kapal-kapal feri secara rutin
beroperasi 24 jam per hari. Terdapat juga layanan feri internasional disepanjang selat Malaka
antara Sumatera dan Malaysia dan antara Singapura dan kepulauan Indonesia terdekat seperti
Batam.

36
Jalur pengapalan nasional (PELNI) melayani penumpang menuju pelabuhan diseluruh
Indonesia
Pelabuhan
Pelabuhan utama dikelola oleh berbagai macam perusahaan pelabuhan yang terdiri dari:
Sumatera (Belawan, Batam, Padang, Palembang) Jawa (Jakarta, Cilacap, Cirebon, Semarang,
Surabaya) Kalimantan (Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan) Sulawesi (Makasar, Kendari dan
Manado) Papua (Sorong, Biak, Jayapura, Merauke) Maluku (Ambon dan Ternate) Bali (Benoa
dan Singaraja) Nusa Tenggara Barat (Bima) dan Nusa Tenggara Timur (Kupang).
C. Jalan Raya dan Jaringan Kereta Api
Sebagian besar jaringan rel kereta api Indonesia berada di Jawa, dimana terdapat 2 jalur utama
yang beroperasi di sepanjang pulau. Layanan Penumpang dan muatan beroperasi melalui jalur
ini. Indonesia memiliki beberapa jalur Highways atau jalan raya, beberapa diantaranya adalah
rute nasional. Layanan bus disediakan di sebagian besar daerah yang terhubung ke jaringan
jalan raya.

37
Usulan Desain Baru Sistem Transportasi
1. Desain baru sistem transportasi harus dikembangkan untuk mengatasi kemacetan di
bandara, pelabuhan, stasiun kereta dan juga stasiun bus.
2. Transportasi udara penting, khususnya dimana transportasi darat dan laut tidak dapat
menjangkau atau tidak ada. Ini didasarkan pada jaringan penerbangan domestik yang luas
dimana semua kota-kota besar dapat dicapai oleh penumpang pesawat.
3. Transportasi laut sangat penting bagi integrasi ekonomi dan untuk perdagangan luar negeri
dan domestik. Ini dapat berkembang dengan baik jika masing-masing pulau utama memiliki
setidaknya dua kota pelabuhan utama. Disisi lain peran utama jalur peraian di pedalaman
relatif kecil dan terbatas kepada area tertentu di Sumatera Timur dan Kalimantan.
4. Sistem jalur rel kereta api memiliki 4 jaringan tidak terputus di Jawa dan Sumatera
utamanya ditujukan untuk transportasi komoditi besar dan lalu lintas penumpang jarak
jauh.
5. Transportasi darat adalah yang utama, dengan total sistem sepanjang 437.759 km pada
tahun 2008.
6. Semua moda transportasi memainkan peran penting dalam sistem transportasi negara dan
secara umum saling melengkapi bukan saling berkompetisi.
Jaringan Transportasi Pulau Jawa

38
Konsep Hub and Spoke menciptakan kemacetan parah di Hub, sebagai contoh bandara
Soekarno Hatta, pada tahun 2010 total penumpang mencapai 43,7 juta, melebihi kapasitas 38
juta penumpang di 3 terminal. Pada tahun 2011, bandara Soekarno-Hatta menjadi bandara
tersibuk ke-12 di dunia dengan 51,1 juta penumpang, meningkat 8 juta atau 18,5 persen dari
tahun 2010. Untuk mengatasi kelebihan kapasitas, pada agustus 2012 proyek Ground Breaking
telah selesai pada terminal 3 dan diproyeksikan menjadi bandara aerotropolis yang dapat
menampung 62 juta penumpang per tahun. Proyek ini diprediksi selesai pada akhir tahun
2014. Langkah alternatif mengurangi kemacetan dapat dilakukan dengan penambahan hub
atau penggunaan pendekatan point to point dalam upaya mendistribusikan beban hub dan
menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Sistem Transportasi Udara Baru
A. Transportasi Udara

39
Sistem Transportasi Laut Baru
C. Jalur Kereta Api
Seharusnya dibangun kereta cepat dobel track mencakup Trans Sumatera (Utara ke Selatan)
dan Jawa (Barat ke Timur) termasuk jembatan antara dua pulau ini. Secara khusus dipulau
jawa, rel kereta api untuk kereta cepat seharusnya direncanakan tidak mengikuti jalur yang
sudah ada dikarenakan rel kereta terlalu sempit, entah menggunakan rel kereta dengan yang
lebih lebar atau menggunakan bantalan magnetis dengan tujuan mencapai kecepatan
300km/jam.
B. Transportasi Laut
Sejumlah pelabuhan yang dapat mengakomodasi kapal besar seharusnya didirikan disetiap
pulau besar, setidaknya 3, sebagai contoh Sumatera (Utara, Barat, Selatan dan Timur) Jawa
(Barat, Tengah dan Timur), Kalimantan (Barat, Selatan dan Timur), Sulawesi (Utara, Selatan dan
Barat Daya), Papua (Barat, Utara dan Selatan) satu tambahan lainnya dapat dibangun jika
berlokasi di perbatasan seperti Batam, Tarakan, Merauke, Flores dan Bali utamanya untuk
pesiar. Pelayaran kapal di daerah pedalaman sepanjang sungai di Sumatera dan Kalimantan
seharusnya diaktifkan, kemudian jalur transportasi didesain tegak lurus menuju sungai seperti,
membuat sistem transportasi antar moda yang efektif. Jalur kereta sepanjang Sumatera dari
Utara ke Selatan juga tegak lurus menuju semua sungai yang mengalir dari Barat ke Timur.

40
Jalan Raya
Sebagian besar jalan raya dari sebelah utara sampai sebelah selatan bagian pulau jawa
seharusnya tetap dipertahankan seperti itu. Semua jarak pendek dan menengah disediakan oleh
jalan raya untuk menghubungkan daerah terpencil. Dikota besar seperti Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan, Semarang dimana populasi lebih dari 3 juta orang, harus dibangun Mass Rapid
Transit (MRT).
Jaringan Transportasi Jawa Baru

41
Kesimpulan
Integrasi transportasi udara, transportasi laut dan trasnportasi darat akan menghasilkan sistem
transportasi yang efisien, dan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Negara seharusnya
meningkatkan infrastruktur transportasi supaya meningkatkan GDP dan perkembangan
ekonomi. Efisiensi infrastruktur dalam transportasi akan meningkatkan perpindahan dari aspek
sosial dan ekonomi dari satu tempat ke tempat lainnya dan untuk meningkatkan daya saing
nasional. Koneksi transportasi yang sempurna menciptakan efek spin-off di sektor lain yang
akan mendorong persebaran kesejahteraan di seluruh negeri.

42
POLITIK DAN EKONOMI GLOBAL
(Pembahasan oleh Dr. Makarim Wibisono dan Tim Tirta Amarta Paripurna
– Hasil Diskusi Reboan 8 Januari | 16 April 2014)
Diskusi Politik dan Ekonomi Global
Dunia global saat ini telah memasuki era baru dan dapat memiliki nilai paradox karena adanya
dominasi non state actors dibeberapa komponen stratagis . Hubungan internasional yang
mengatur hubungan antar negara telah bergeser menjadi hubungan global yang tidak hanya
mengatur hubungan antar negara akan tetapi hubungan antar aktor global yang saling
terhubung. Era globalisasi membuat interaksi politik, ekonomi, sosial, budaya antar aktor global
berlangsung melintasi batas-batas negara. Dunia yang semakin terintegrasi tidak terpisahkan
oleh sekat negara bangsa, dunia telah berubah menjadi global village dan dihuni oleh global
society. Fenomenana ini menyebabkan Negara sebagai salah satu aktor global harus
menyesuaikan kebijakan luar negeri nya demi menyesuaikan lingkungan global yang semakin
terintegrasi. Indonesia harus merespon perubahan global ini dengan kebijakan yang tepat.

Buku Putih Tirta Amarta Vol.1 2014

Buku Putih Tirta Amarta Vol.1 2014

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (12)

Similar to Buku Putih Tirta Amarta Vol.1 2014

Similar to Buku Putih Tirta Amarta Vol.1 2014 (20)

Buku Putih Tirta Amarta Vol.1 2014