Dokumen ini berisi tentang panduan pengisian data blankspot untuk 52 kabupaten/kota di Lampung. Terdapat instruksi untuk mengisi kolom-kolom seperti nama desa/kelurahan, koordinat, sinyal, akses, dan informasi penduduk. Tujuannya agar data blankspot dapat dikumpulkan secara terstruktur untuk perencanaan peningkatan konektivitas di wilayah tersebut.
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerahvicividivini
Tidak ada program dan kegiatan prioritas yang dibuat dalam sistem perencanaan pembangunan tanpa dasar permasalahan pembangunan/layanan;
Suatu rumusan permasalahan pembangunan yang digali dari prinsip partisipatif adalah daftar rumusan permasalahan yang digali dari perspektif masyarakat yang harus dijamin penganggarannya dalam bentuk program/kegiatan dengan batasan kapasitas/kemampuan keuangan daerah.
Disampaikan pada Webinar “Find the Best Analysis for Strategic Policy”
Diselenggarakan oleh Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan
Jakarta, 30 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Capaian Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan...Oswar Mungkasa
Disampaikan oleh Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kemen PU pada Rapat Koordinasi Nasional Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) di Jakarta 20-21 Agustus 2013
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerahvicividivini
Tidak ada program dan kegiatan prioritas yang dibuat dalam sistem perencanaan pembangunan tanpa dasar permasalahan pembangunan/layanan;
Suatu rumusan permasalahan pembangunan yang digali dari prinsip partisipatif adalah daftar rumusan permasalahan yang digali dari perspektif masyarakat yang harus dijamin penganggarannya dalam bentuk program/kegiatan dengan batasan kapasitas/kemampuan keuangan daerah.
Disampaikan pada Webinar “Find the Best Analysis for Strategic Policy”
Diselenggarakan oleh Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan
Jakarta, 30 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Capaian Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan...Oswar Mungkasa
Disampaikan oleh Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kemen PU pada Rapat Koordinasi Nasional Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) di Jakarta 20-21 Agustus 2013
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
PENDATAAN AWAL SDGs DESA - TAPM LUMAJANG.pdfdwisugiharto1
pola pelaksanaan Pendataan SDG's awal kabupaten lumajang, untuk lingkup desa di wilayah kab. Lumajang, dengan adanya pola pelaksanaan ini, diharapkan dapat membantu proses pelaksanaan pendataan SDG's desa.
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sepenuhnya akan tergantung pada ketersediaan peta yang mumpuni, yaitu berupa peta citra satelit, foto udara dan kondisi terkini.
Keterbatasan anggaran menyebabkan penyediaan peta citra satelit ataupun foto udara akan terkendala.
Dengan LANDSEYE (Inovasi Pertanahan Donggala) RDTR dapat disusun karena Aplikasi LANDSEYE menyediakan secara FREE Citra Satelit dan proses digitasi citra yang mudah.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
BLANKSPOT 4G.pdf
1. DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI
15 MEI 2023
Asistensi Pengisian Tabel Data Wilayah Blankspot
Dan Klarifikasi Data Desa Blankspot Layanan
Telekomunikasi yang Menjadi Usulan dari
Pemerintah Daerah
2. KETENTUAN FASILITASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI
Pasal 34A
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan
kepada Penyelenggara Telekomunikasi
untuk melakukan pembangunan
infrastruktur Telekomunikasi secara
transparan, akuntabel, dan efisien.
(2) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dapat berperan serta untuk menyediakan
fasilitas bersama infrastruktur pasif
Telekomunikasi untuk digunakan oleh
Penyelenggara Telekomunikasi secara
bersama dengan biaya terjangkau.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
PERPPU NO. 2 THN 2022 PP 46 THN 2021 PM 5 THN 2021
Pasal 33
(1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dapat berperan serta menyediakan fasilitas
untuk digunakan oleh Penyelenggara
Telekomunikasi secara bersama dengan biaya
wajar berupa:
a. tanah;
b. bangunan; dan/atau
c. infrastruktur pasif Telekomunikasi.
(2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
dan/atau
c. sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan
kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk
melakukan pembangunan infrastruktur
Telekomunikasi secara transparan, akuntabel,
dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Fasiltas dan/atau kemudahan termasuk namun tidak terbatas pada:
1. Perizinan
2. Hak perlintasan (right of way)
3. Insentif, dan
4. Keringanan pungutan dan/atau retribusi
3. TRANSFORMASI DIGITAL
5LANGKAH PERCEPATANTRANSFORMASI DIGITAL
Sesuai Arahan Presiden pada 3Agustus2020
“Percepat
integrasi
Pusat Data
Nasional.”
“Siapkan
kebutuhan
SDM talenta
digital.”
Siapkan
regulasi,
skema-skema
pendanaan
dan
pembiayaan
transformasi
digital secepat-
cepatnya.
02
“Persiapkan
roadmap
transformasi digital
di sektor-sektor
strategis. Baik di
sektor
pemerintahan,
layanan publik,
bantuan sosial,
pendidikan,
Kesehatan,
perdagangan,
industri, maupun
penyiaran.”
03 04 05
01
“Segera lakukan
percepatan
perluasan akses
dan peningkatan
infrastruktur
digital dan
penyediaan
layanan internet,
di 12.500 desa
atau kelurahan,
serta di titik-titik
layanan publik.
4. Penuntasan Desa Blankspot 4G
Evaluasi Pelaksanaan Penuntasan Blankspot Tahun 2022
Masih banyak terdapat desa/kelurahan di
Indonesia yang masih blankspot atau
sinyal lemah seluler 4G (laporan Pemda).
Perbedaan data blankspot layanan
seluler 4G antara Kemkominfo dan
Penyelenggara Jarbersel (sumber
Coverage Prediction) dengan data Pemda
(sumber lapangan).
Masih terdapat permasalahan
pembangunan infrastruktur 4G di desa
3435 Non 3T, misalnya sudah ada
layanan 4G, kawasan hutan, kawasan
banjir, isu-isu sosial lainnya (Dittel telah
memfasilitasi pemindahan lokasi ke desa
lain yg blankspot melalui koordinasi
dengan Pemda terkait).
Infrastruktur seluler 4G di desa 3435 Non 3T
yang telah dibangun oleh Penyelenggara
Jarbersel tidak maksimal kualitasnya dan
menjadi isu di Pemda dikarena
menggunakan jaringan transmisi VSAT
dengan kapasitas bandwidth kecil.
Terhadap tantangan dan permasalahan
tersebut, maka perlu adanya sinergi antara
Pemerintah Pusat yang terkait, Pemerintah
Daerah, dan pihak swasta dalam hal ini
Penyelenggara Jarbersel serta
penyelenggara lain untuk bersama mencari
solusi yang tepat.
01
02
03
04
05
Capaian s.d tahun 31 Des 2022 yaitu 2.762 desa Non 3T(80,40%)
5. Program Penuntasan Desa Non 3T
Blankspot 4G
Konsolidasi Data Penyelenggaraan Jaringan
Telekomunikasi
Survey Kualitas Sinyal di Desa/Kelurahan
Rencana Keluaran :
Dokumen peta Desa/Kelurahan di wilayah non 3T di
Indonesia bagian Barat untuk peningkatan kualitas layanan
seluler 4G
Rencana Keluaran :
Laporan hasil pelaksanaan survey kualitas sinyal secara
sampling
Tools :
1. Data usulan desa / kelurahan yang diusulkan Pemda
melalui signal.kominfo.go.id
2. Perdirjen Quality of Services
3. Aplikasi Sigmon yang diinisiasi Direktorat Pengendalian
PPI
4. Data Pusat Monitoring Telekomunikasi yang dikelola
oleh Direktorat Pengendalian PPI
5. Data dari web GIS Direktorat Pengendalian PPI
Tools :
1. Data usulan desa / kelurahan yang diusulkan Pemda
melalui signal.kominfo.go.id
2. Perdirjen Quality of Services
3. Aplikasi Sigmon yang diinisiasi Direktorat Pengendalian
PPI
4. Data Pusat Monitoring Telekomunikasi yang dikelola
oleh Direktorat Pengendalian PPI
5. Data dari web GIS Direktorat Pengendalian PPI
TAHUN 2023 FOKUS WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT (JAWA, SUMATERA, BALI, KALIMANTAN)
TAHUN 2024 FOKUS WILAYAH INDONESIA TIMUR (NUSRA, SULAWESI, MALUKU, PAPUA)
6. PERMINTAAN DATA BLANKSPOT
5LANGKAH DIREKTUR TELEKOMUNIKASI TELAH MENYAMPAIKAN
SURAT NO. 217/DJPPI.3/PI.02.01/12/2022 TANGGAL 21
DESEMBER 2023 HAL : PERMINTAAN DATA
56 PEMDA
1
2
3 APLIKASI : SIGNAL.KOMINFO.GO.ID/DATA
7. DATA BLANKSPOT
5LANGKAH
DATA AWAL
56 PEMDA
3334 DESA
1ACEH TENGAH 23
2BADUNG 3
3BANGLI 3
4BANJAR 57
5BANTUL 15
6BARITO SELATAN 37
7BARITO UTARA 2
8BENGKULU SELATAN 6
9BENGKULU UTARA 47
10BULELENG 16
11EMPAT LAWANG 89
12GIANYAR 2
13GUNUNG MAS 21
14Hulu Sungai Tengah 14
15INDRAGIRI HILIR 43
16JEMBRANA 2
17KARANGASEM 16
18KEPAHIANG 36
19KEPULAUAN SELAYAR 49
20KLUNGKUNG 15
21KOTAWARINGIN BARAT 27
22Kubu Raya 32
23KUTAI TIMUR 22
24MAMASA 8
25MAMUJU TENGAH 4
26MANDAILING NATAL 66
27MANOKWARI SELATAN 4
28MUSI BANYUASIN 96
29 MUSI RAWAS 47
30OGAN ILIR 68
31OGAN KOMERING ILIR 9
32PADANG LAWAS 23
33PENAJAM PASER UTARA 9
34POLEWALI MANDAR 59
35SIMEULUE 34
36TABALONG 16
37TABANAN 15
38TANA TORAJA 20
39TANAH BUMBU 9
40Tapanuli Selatan 87
41TORAJA UTARA 74
42Jambi 51
43Maluku 4
44Papua Barat 12
45Riau 810
46Sulawesi Barat 85
47Sumatera Selatan 872
48Bupati Aceh Jaya 172
49Bupati Barru 13
50Bupati Batu Bara 0
51Bungo 30
52Buton 22
53Gresik 6
54Muna Barat 16
55Pesisir Selatan 16
56Blitar 0
8. DATA BLANKSPOT
5LANGKAH
DATA SEMENTARA
Berdasarkan data di aplikasi signal.kominfo.go.id/data
per tanggal 11 Mei 2023 (lengkap dan tidak lengkap)
1675 DESA/KELURAHAN
52 PEMDA
DISKOMINFO KABUPATEN YANG DIUNDANG ASISTENSI
TANGGAL 15 MEI 2023
Silakan menghubungi PIC di kontak Whatsapp
sebagai berikut :
Anke – 0821-1260-8191
Imam – 0815-4094-7895
Suci – 0859-5978-3696
NO KAB/KOTA STATUS DI APLIKASI PIC
1 Lampung Barat Belum upload Imam
2 Lampung Selatan Belum upload Imam
3 Lampung Tengah Belum upload Imam
4 Lampung Timur Belum upload Anke
5 Lampung Utara Belum upload Imam
6 Mesuji Belum upload Suci
7 Pesawaran Belum upload Imam
8 Pesisir Barat Belum upload Suci
9 Pringsewu Belum upload Anke
10 Tanggamus Belum upload Suci
11 Tulang Bawang Belum upload Imam
12 Tulang Bawang Barat Belum upload Anke
13 Way Kanan Belum upload Suci
14 Kota Bandar Lampung Belum upload Imam
15 Kota Metro Belum upload Imam
9. PANDUAN PENGISIAN
5LANGKAH
Nama
PIC
No
Kontak
Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan
Latitude
(derajat)
Longitude
(derajat)
sinyal
?
kawasan
hutan
apakah dapat
mengakomadasi
izin KLHK
elektrifikasi
Alternatif
Power
akses
jalan
tower
existing
Koordinat
Tower
Existing
lokasi
tower
existing
lokasi
tower
existing
Nama PIC : Diisi dengan nama petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengusulan wilayah
No kontak : Diisi dengan nomor handphone petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengusulan wilayah
Provinsi : Diisi dengan nama Provinsi yang diusulkan
Kabupaten / Kota : Diisi dengan nama Kabupaten / Kota yang diusulkan
Kecamatan : Diisi dengan nama Kecamatan yang diusulkan
Kelurahan : Diisi dengan nama Kelurahan yang diusulkan (apabila nama Kelurahan tidak ada di dalam format, agar diisi di kolom Wilayah Pemekaran)
Latitude : Diisi dengan koordinat berdasarkan garis lintang dalam satuan derajat
Longitude : Diisi dengan koordinat berdasarkan garis bujur dalam satuan derajat
Sinyal : Diisi dengan jenis sinyal seluler yang saat ini dapat diterima di wilayah yang diusulkan (2G/3G/4G)
Kawasan hutan : Diisi dengan pilihan apakah desa/kelurahan yang diusulkan berada di kawasan hutan (Ya/Tidak)
Apakah dapat mengakomodasi izin KLHK : Terkait dengan point isian Kawasan Hutan, diisi dengan pilihan apakah desa/kelurahan yang diusulkan dapat mengakomodasi izin KLHK (Ya/Tidak)
Elektrifikasi : Diisi dengan tipe elektrifikasi yang saat ini ada di desa/kelurahan yang diusulkan (PLN/Non PLN)
Alternatif power : Diisi dengan tipe elektrifikasi alternatif yang saat ini ada di desa/kelurahan yang diusulkan (PLN/Non PLN)
Akses jalan : Diisi dengan kondisi akses jalan menuju ke desa/kelurahan yang diusulkan (Aspal/Non Aspal)
Tower eksisting : Diisi dengan ada tidaknya tower eksisting yang lokasinya terdekat dengan usulan lokasi tower di desa/kelurahan yang diusulkan (Ada/Tidak)
Koordinat tower eksisting : Diisi dengan koordinat tower eksisting yang lokasinya terdekat dengan lokasi tower di desa/kelurahan yang diusulkan (Latitude & Longitude)
Lokasi tower eksisting : Diisi dengan nama desa lokasi tower eksisting yang lokasinya terdekat dengan lokasi tower di desa/kelurahan yang diusulkan
10. PANDUAN PENGISIAN
5LANGKAH
jarak tower ke
titik
permohonan
(km)
Kuat
Sinyal
(dBm)
teknologi
Media
Transmisi
Mayoritas
mata
pencaharian
penduduk
penghasilan
rata rata
penduduk
(Rp.)
sarana
kesehatan
sarana
pendidikan
sarana
pasar
jumlah
usia
produktif
kegiatan
ekonomi
jumlah
penduduk
Target
PoI
Fasilitas
yang
dijamin
PEMDA
Kelayakan
Lokasi
Tipe
Antenna
(di tower
existing)
Operator
Selular (di
tower
existing)
Ketinggian
Tower ( di
tower
existing)
Tambahan
Data
Dukung
Jarak tower ke titik permohonan (km) : Diisi dengan jarak tower eksisting yang lokasinya terdekat dengan lokasi tower di desa/kelurahan yang diusulkan (km)
Kuat sinyal (dBm) : Diisi dengan kuat sinyal pada tower eksisting yang lokasinya terdekat dengan lokasi tower di desa/kelurahan yang diusulkan (dBm)
Teknologi : Diisi dengan jenis teknologi tower eksisting yang lokasinya terdekat dengan lokasi tower di desa/kelurahan yang diusulkan (2G/3G/4G)
Media Transmisi : Diisi dengan media transmisi tower eksisting yang lokasinya terdekat dengan lokasi tower di desa/kelurahan yang diusulkan (Fiber Optik/Radio/VSAT)
Mayoritas mata pencaharian penduduk : Diisi dengan mayoritas mata pencaharian penduduk di desa/kelurahan yang diusulkan
Penghasilan rata-rata penduduk (Rp) : Diisi dengan besaran penghasilan rata-rata penduduk di desa/kelurahan yang diusulkan
Sarana kesehatan : Diisi dengan ada tidaknya sarana kesehatan di desa/kelurahan yang diusulkan (Ada/Tidak)
Sarana pendidikan : Diisi dengan ada tidaknya sarana pendidikan di desa/kelurahan yang diusulkan (Ada/Tidak)
Sarana pasar : Diisi dengan ada tidaknya sarana pasar di desa/kelurahan yang diusulkan (Ada/Tidak)
Jumlah usia produktif : Diisi dengan jumlah usia produktif yang ada di desa/kelurahan yang diusulkan
Kegiatan ekonomi : Diisi dengan kegiatan ekonomi yang ada di desa/kelurahan yang diusulkan (misal : persawahan, perkebunan, pasar, dll)
Jumlah penduduk : Diisi dengan jumlah penduduk yang ada di desa/kelurahan yang diusulkan
Target Point of Interest (PoI) : Diisi dengan target Point of Interest (PoI) di desa/kelurahan yang diusulkan (misal : kantor pemerintahan, pasar, dll)
Fasilitas yang dijamin Pemda : Diisi dengan fasilitas yang dijamin akan disediakan oleh Pemda di desa/kelurahan yang diusulkan
Kelayakan lokasi : Diisi dengan kelayakan lokasi yang diusulkan di desa/kelurahan yang diusulkan (Layak/Tidak)
Tipe antena di tower eksisting : Diisi dengan tipe antena di tower eksisting yang lokasinya terdekat dengan lokasi tower di desa/kelurahan yang diusulkan (omnidirectional/directional)
Operator seluler di tower eksisting : Diisi dengan nama operator seluler di tower eksisting yang lokasinya terdekat dengan lokasi tower di desa/kelurahan yang diusulkan
Ketinggian tower eksisting
Tambahan data dukung :
Diisi dengan ketinggian tower eksisting yang lokasinya terdekat dengan lokasi tower di desa/kelurahan yang diusulkan (<40m, antara 40m – 70m, >70m)
Diisi dengan link cloud storage (google drive, onedrive ataupun mega.nz) yang berisi foto dan/atau video dari desa/kelurahan yang diusulkan (misal :
calon lahan tempat pembangunan tower, titik Point of Interest, potensi wisata, dll)
11. PANDUAN PENGISIAN
5LANGKAH Wilayah Lainnya
Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan/Desa
Provinsi : Diisi dengan nama Provinsi yang diusulkan
Kabupaten / Kota : Diisi dengan nama Kabupaten / Kota yang diusulkan
Kecamatan : Diisi dengan nama Kecamatan yang diusulkan
Kelurahan : Diisi dengan nama Kelurahan yang diusulkan