2365 perka bkn nomor 7 tahun 2013 @ pedoman penyusunan standar kompetensi man...Sri Budi Sukiyanto
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil yang mengatur tentang pembentukan tim penyusun, tugas tim, dan prosedur penyusunan standar kompetensi manajerial bagi instansi pemerintah.
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil yang mengatur tentang pembentukan tim penyusun, tugas tim, dan prosedur penyusunan standar kompetensi manajerial di instansi pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang perjalanan dinas, mulai dari pengertian, jenis, biaya yang terkait, pedoman pelaksanaan menurut peraturan pemerintah. Secara garis besar dijelaskan tentang peraturan perjalanan dinas, biaya transportasi, penginapan, serta ketentuan lainnya.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS) yang mencakup penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, dan aspek-aspek lainnya dalam manajemen PNS. Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan kebutuhan PNS yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun berdasarkan analisis j
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Jabatan fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan karier yang bertugas melakukan kajian dan analisis kebijakan. Instansi pembina jabatan ini adalah Lembaga Administrasi Negara, yang antara lain menyusun pedoman dan mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis Kebijakan. Jenjang jabatan terdiri atas Analis Keb
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta menetapkan biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pejabat, pegawai, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta menghapus keputusan sebelumnya tentang hal yang sama.
2365 perka bkn nomor 7 tahun 2013 @ pedoman penyusunan standar kompetensi man...Sri Budi Sukiyanto
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil yang mengatur tentang pembentukan tim penyusun, tugas tim, dan prosedur penyusunan standar kompetensi manajerial bagi instansi pemerintah.
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil yang mengatur tentang pembentukan tim penyusun, tugas tim, dan prosedur penyusunan standar kompetensi manajerial di instansi pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang perjalanan dinas, mulai dari pengertian, jenis, biaya yang terkait, pedoman pelaksanaan menurut peraturan pemerintah. Secara garis besar dijelaskan tentang peraturan perjalanan dinas, biaya transportasi, penginapan, serta ketentuan lainnya.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS) yang mencakup penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, dan aspek-aspek lainnya dalam manajemen PNS. Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan kebutuhan PNS yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun berdasarkan analisis j
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Jabatan fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan karier yang bertugas melakukan kajian dan analisis kebijakan. Instansi pembina jabatan ini adalah Lembaga Administrasi Negara, yang antara lain menyusun pedoman dan mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis Kebijakan. Jenjang jabatan terdiri atas Analis Keb
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta menetapkan biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pejabat, pegawai, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta menghapus keputusan sebelumnya tentang hal yang sama.
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta menetapkan biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pejabat, pegawai, anggota DPRD, PTT dan bukan pegawai yang meliputi (1) biaya uang harian, (2) biaya penginapan berdasarkan kelas dengan tarif berbeda untuk masing-masing kota tujuan, dan (3) jenis transportasi berupa pesawat dan transportasi darat.
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta menetapkan perubahan atas Keputusan Gubernur sebelumnya mengenai biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pejabat, pegawai, anggota DPRD, dan bukan pegawai. Perubahan tersebut menyangkut penyesuaian standar biaya uang harian dan penginapan perjalanan dinas dalam negeri.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Web Master
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
#manajemen_pns
#pp_nomor_17_tahun_2020
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuburaya bertugas merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan mengelola pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan. Landasan kegiatannya mencakup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2009.
Pedoman ini mengatur tentang penghitungan kebutuhan jabatan fungsional adyatama di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Instansi pemerintah yang terkait dapat mengusulkan kebutuhan jabatan tersebut untuk 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan objek kerja seperti destinasi, produk kreatif, dan pemasaran. Usulan tersebut diajukan ke instansi pembina dan Kementerian PAN RB untuk ditetapkan.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, mencakup kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas, unsur kegiatan, dan hasil kerja yang harus dicapai."
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja antara jabatan fungsional dengan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk ketentuan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional untuk mendukung penyederhanaan birokrasi.
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...temanna #LABEDDU
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, mencakup kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas, unsur kegiatan, dan hasil kerja jabatan tersebut.
Dokumen ini membahas internalisasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). SSK hanya berfungsi sebagai dokumen sumber tetapi perlu diinternalisasikan ke dalam dokumen perencanaan dan pengang
a) Bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban serta pelaksanaan perjalanan dinas. b) Peserta bimtek adalah aparatur daerah terkait pengelolaan keuangan. c) Bimtek akan membahas peraturan terkini dan mekanisme pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban perjalanan dinas.
Bimtek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pp no. 12 tahun 2019Info Jadwal Bimtek
Dokumen ini memberikan informasi tentang bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah. Diberikan jadwal dan lokasi pelaksanaan bimbingan teknis di beberapa kota besar di Indonesia selama Juni-Juli 2019. Peserta diharapkan mengkonfirmasi pendaftaran dan membayar biaya kontribusi pelatihan.
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur, yang meliputi pengaturan kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas jabatan, unsur dan sub-unsur kegiatan, uraian tugas jabatan, serta hasil kerja yang harus dicapai.
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasrazitakhalyla
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran negara. Peraturan ini mengatur prinsip, jenis, dan prosedur perjalanan dinas seperti perjalanan dinas jabatan dan pindah serta penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas.
Dokumen tersebut berisi petunjuk teknis tentang jabatan fungsional analis kepegawaian keahlian dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang ruang lingkup, unsur utama, dan penunjang kegiatan analis kepegawaian serta pengertian istilah-istilah yang terkait.
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta menetapkan biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pejabat, pegawai, anggota DPRD, PTT dan bukan pegawai yang meliputi (1) biaya uang harian, (2) biaya penginapan berdasarkan kelas dengan tarif berbeda untuk masing-masing kota tujuan, dan (3) jenis transportasi berupa pesawat dan transportasi darat.
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta menetapkan perubahan atas Keputusan Gubernur sebelumnya mengenai biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pejabat, pegawai, anggota DPRD, dan bukan pegawai. Perubahan tersebut menyangkut penyesuaian standar biaya uang harian dan penginapan perjalanan dinas dalam negeri.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan...Web Master
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
#manajemen_pns
#pp_nomor_17_tahun_2020
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuburaya bertugas merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan mengelola pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan. Landasan kegiatannya mencakup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2009.
Pedoman ini mengatur tentang penghitungan kebutuhan jabatan fungsional adyatama di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Instansi pemerintah yang terkait dapat mengusulkan kebutuhan jabatan tersebut untuk 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan objek kerja seperti destinasi, produk kreatif, dan pemasaran. Usulan tersebut diajukan ke instansi pembina dan Kementerian PAN RB untuk ditetapkan.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, mencakup kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas, unsur kegiatan, dan hasil kerja yang harus dicapai."
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja antara jabatan fungsional dengan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk ketentuan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional untuk mendukung penyederhanaan birokrasi.
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...temanna #LABEDDU
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, mencakup kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas, unsur kegiatan, dan hasil kerja jabatan tersebut.
Dokumen ini membahas internalisasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). SSK hanya berfungsi sebagai dokumen sumber tetapi perlu diinternalisasikan ke dalam dokumen perencanaan dan pengang
a) Bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban serta pelaksanaan perjalanan dinas. b) Peserta bimtek adalah aparatur daerah terkait pengelolaan keuangan. c) Bimtek akan membahas peraturan terkini dan mekanisme pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban perjalanan dinas.
Bimtek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pp no. 12 tahun 2019Info Jadwal Bimtek
Dokumen ini memberikan informasi tentang bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah. Diberikan jadwal dan lokasi pelaksanaan bimbingan teknis di beberapa kota besar di Indonesia selama Juni-Juli 2019. Peserta diharapkan mengkonfirmasi pendaftaran dan membayar biaya kontribusi pelatihan.
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur, yang meliputi pengaturan kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas jabatan, unsur dan sub-unsur kegiatan, uraian tugas jabatan, serta hasil kerja yang harus dicapai.
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasrazitakhalyla
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran negara. Peraturan ini mengatur prinsip, jenis, dan prosedur perjalanan dinas seperti perjalanan dinas jabatan dan pindah serta penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas.
Dokumen tersebut berisi petunjuk teknis tentang jabatan fungsional analis kepegawaian keahlian dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang ruang lingkup, unsur utama, dan penunjang kegiatan analis kepegawaian serta pengertian istilah-istilah yang terkait.
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Pratiwi Gitomartoyo
1. PPPK merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang ASN Pasal 6.
2. Penetapan kebutuhan PPPK dilakukan berdasarkan Anjab dan ABK untuk 5 tahun dan ditetapkan Menteri setiap tahunnya.
3. Pengadaan PPPK melalui pengadaan jabatan tertentu dan seleksi yang terdiri dari administrasi, kompetensi dasar, dan bidang.
Dokumen tersebut membahas tentang:
1) Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah di Jawa Tengah.
2) Tugas dan wewenang Gubernur dan Kepala Daerah otonom menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3) Proses penyusunan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptxIBRAHIMNAJIBRUSLAN
Dokumen tersebut membahas tentang badan pengelola keuangan daerah, dasar hukum yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, peran gubernur dan kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, serta tahapan penyusunan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan gubernur tentang Standar Operasional Prosedur pada Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen tersebut menjelaskan prosedur administrasi surat masuk mulai dari penerimaan, pengagendaan, verifikasi, disposisi hingga distribusi surat sesuai dengan unit terkait. Dokumen tersebut juga menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap jabatan dalam proses administr
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...azetra
Reformasi manajemen keuangan negara bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta sumber daya keuangan negara melalui (1) pembaharuan peraturan perundang-undangan, (2) pengaturan kelembagaan, (3) penataan sistem dan prosedur, dan (4) peningkatan kapasitas SDM. Aspek kunci reformasi tersebut adalah pengembangan SDM di bidang perencanaan, penganggaran, ak
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, mencakup kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas, unsur kegiatan, dan hasil kerja yang harus dicapai."
Analisis beban kerja di 32 SKPD Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan kebutuhan tambahan 677 pegawai, terutama di Satpol PP (163 orang) dan Dinas Perhubungan (68 orang). Beberapa SKPD kelebihan pegawai. Kendala meliputi belum sesuainya nama jabatan fungsional dan kekurangan data tugas dalam beberapa form ABK.
Dokumen tersebut membahas proses pembinaan dan supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Terdapat penjelasan mengenai struktur organisasi baru Kantor Wilayah, proses bisnis pembinaan dan supervisi KPPN, serta aspek-aspek yang menjadi fokus pembinaan dan supervisi seperti perubahan ketentuan, peningkatan kualitas pelayanan, dan peny
Dokumen ini membahas standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten yang mencakup landasan hukum, tujuan, ruang lingkup, manfaat, prinsip-prinsip, jenis, format, dan langkah-langkah penyusunan SOP."
1. Dokumen ini membahas penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan peraturan terbaru.
2. SKP merupakan alat untuk merencanakan, memantau, dan menilai kinerja PNS secara objektif.
3. Terdapat perbedaan penyusunan SKP antara ketentuan lama dan baru, termasuk penggunaan bahasa pencapaian bukan aktivitas.
Surat ini mengundang para pejabat pemerintah daerah untuk mengikuti berbagai program pelatihan dan bimbingan teknis yang akan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah. Surat itu mencantumkan 29 judul pelatihan yang tersedia dengan berbagai topik seperti penilaian kinerja PNS, pengelolaan keuangan daerah, pembuatan peraturan daerah, dan lainnya. Kontak ditawarkan untuk memesan undangan
1. BIMTEK KEPEGAWAIAN
Beberapa Bimtek/ Diklat Bidang Materi Tentang Kepegawaian :
1. Bimtek Kepegawaian Tentang Manajemen PNS dan Manajemen PPPK serta Perbedaan PNS dengan PPPK;
2. Bimtek Keterampilan Negosiasi bagi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah;
3. Bimtek Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS berdasarkan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018;
4. Bimtek Manajemen Konflik dan Krisis ( Conflict and Crisis Management ) bagi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PNS) Pemerintah Daerah;
5. Bimtek Teknik atau Keterampilan Komunikasi dan Membina Hubungan Interpersonal (Communication dan
Interpersonal Skills) Bagi Aparatur Penyidik PNS Pemerintah Daerah;
6. Bimtek Perhitungan Angka Kredit Guru berdasarkan PerMENPAN RB Nomor 16 Tahun 2009 dan Permendiknas
Nomor 35 Tahun 2010 serta Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Guru;
7. Bimtek Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bagi Pemerintah Daerah;
8. Bimtek Manajemen Intelijen Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Daerah & Bimtek Intelijen Pengawalan dan
Pengamanan Pimpinan dan Objek vital;
9. Bimtek Profesionalisme Aparatur Pemerintah & Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Bagi Pemerintah Daerah;
INFO 0822-9802-5359 / 0812-8780-8484
2. • Bimtek Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan dan Sosialisasi Inovasi Pelayanan
Publik;
• Bimtek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (Angka
Kredit P2UPD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017, tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional Pengawas Pemerintahan;
• Bimtek Tata Cara Perjalanan Dinas Bagi Apratur Sipil Negara Sesuai PMK Nomor
113/PMK 05/2012 dan PMK Nomor 190/PMK 05/2012;
• Bimtek Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
• Bimtek Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Teknis Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (PNS);
• Bimtek Tata Cara Perjalanan Dinas Bagi Apratur Sipil Negara Sesuai PMK Nomor
113/PMK 05/2012 dan PMK Nomor 190/PMK 05/2012;
INFO 0822-9802-5359 / 0812-8780-8484
3. INFORMASI JADWAL DIKLAT DAN BIMTEK KEUANGAN DALAM BENTUK UNDANGAN
BIMTEK, UNDANGAN DIKLAT, ATAU UNDANGAN SOSIALISASSI YANG BISA DITUJUKAN
KE LEMBAGA ATAU INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT BIMTEK KEUANGAN DALAM
RANGKA MEMANTAPKAN PEMAHAMAN KEPADA PARA PESERTA BIMTEK.
KAMI SELAKU PNYELENGGARA AKAN MENGADAKAN KEGIATAN BIMTEK DAN DIKLAT
TERSEBUT DENGAN JADWAL TERLENGKAP YANG KAMI LAMPIRKAN SESUAI
KEBUTUHAN DAN KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN TERSEBUT.
INVESTASI BIAYA: @RP.4.500.000 (FULL FASILITAS) @RP.3.500.000 (NON AKOMODASI
FASILITAS :
• Pelatihan selama 2 hari / Materi sampai dengan Selesai
• Peserta Menginap (Twin-Shering);
• Seminar Kit serta Tas Ekslusif;
• Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)
• Sertifikat Pelatihan
Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3
Konfirmasi Pendaftaran :
Telp. / Fax. ( 021 ) 631 3391
Konf : 0822-9802-5359 / 0812-8780-8484