SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
IDENTIFIKASI PERATURAN PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
No. Unit Organisasi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Menteri Keterangan
1. Kedeputian RB,
Akuntabilitas
Aparatur dan
Pengawasan
Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand
Design Reformasi
Birokrasi 2010 –
2025
1. Peraturan Menteri
PANRB No. 25 Tahun
2020 tentang Road
Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024;
2. Peraturan Menteri
PANRB No. 26 Tahun
2020 tentang
Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi;
2. Keduputian
Kelembagaan dan
Tata Laksana
Peraturan Presiden
No. 95 Tahun 2018
tentang Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
1. Peraturan Menteri
PANRB No. 5 Tahun
2020 tentang
Manajemen Risiko
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Menteri
PANRB No. 15 Tahun
2017 tentang
Pencabutan Peraturan
Menteri PANRB No.
80 Tahun 2012
tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas
Instansi Pemerintah
IDENTIFIKASI PERATURAN PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
3. Peraturan Menteri
PANRB No. 5 Tahun
2018 tentang
Pedoman Evaluasi
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elekteronik
4. Peraturan Menteri
PANRB 19 Tahun
2018 tentang
Penyusunan Peta
Proses Bisnis Instansi
Pemerintah
5. Peraturan Menteri
PANRB No. 20 Tahun
2018 tentang
Pedoman Evaluasi
Kelembagaan Instansi
Pemerintah
3. Kedeputian Sumber
Daya Manusia
Aparatur
Undang-Undang
No. 5 Tahun 2014
tentang Aparatur
Sipil Negara
1. Peraturan
Pemerintah No. 11
Tahun 2017
tentang
Manajemen PNS;
Perpres No. 38
Tahun 2020 tentang
Jenis Jabatan Yang
Dapat Diisi Oleh
PPPK
1.Peraturan Menteri
PANRB No. 38 Tahun
2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan
ASN;
2. Peraturan
Pemerintah No. 49
Tahun 2018
tentang
Manajemen PPPK;
2.Peraturan Menteri
PANRB No. 35 Tahun
2018 tentang
Penugasan PNS Pada
Instansi Pemerintahan
dan Diluar Instansi
Pemerintah;
2. Peraturan
Pemerintah No. 30
3.Peraturan Menteri
PANRB No. 40 Tahun
IDENTIFIKASI PERATURAN PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Tahun 2019
tentang Penilaian
Kinerja PNS.
2018 tentang
Pedoman Sistem Merit
Dalam Manajemen
ASN;
4. Peraturan Menteri
PANRB No. 41 ahun
2018 tentang
Nomenklatur Jabatan
Pelaksana Bagi PNS
Di Lingkungan
Instansi
Pemerintahan
5.Peraturan Menteri
PANRB No. 42 Tahun
2018 tentang
Pengangkatan PNS
dalam Jabatan
Fungsional Melalui
Penyesuaian/Inpassing
6.Peraturan Menteri
PANRB No. 13 Tahun
2019 tentang
Pengusulan,
Penetapan, dan
Pembinaan Penetapan
JF;
7.Peraturan Menteri
PANRB No. 14 Tahun
2019 tentang
Pembinaan PPPK
IDENTIFIKASI PERATURAN PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Yang Menduduki
Jabatan Fungsional;
8.Peraturan Menteri
PANRB No. 28 Tahun
2019 tentang
Penyetaraan Jabatan
Adminstrasi Ke Dalam
Jabatan Fungsional;
9.Peraturan Menteri
PANRB No. 1 Tahun
2020
10. Peraturan Menteri
PANRB No. 3 Tahun
2020 tentang
Manajemen Talenta
ASN;
4. Kedeputian
Pelayanan Publik
Undang-Undang
No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan
Publik
Peraturan Pemerintah
No. 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No.
25 Tahun 2009
tentang Pelayanan
Publik
1. Peraturan Menteri
PANRB No. 47 Tahun
2020 tentang
Penyelenggaraan
Kompetisi
Pengelolaan
Pengaduan
Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri
PANRB No. 46 Tahun
2020 tentang Road
Map Sistem
Pengelolaan
Pengaduan
Pelayanan Publik
IDENTIFIKASI PERATURAN PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Nasional Tahun 2020-
2024;
3. Peraturan Menteri
PANRB No. 5 Tahun
2019 tentang
Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik Di
Lingkungan
Kementerian
/Lembaga
Pemerintahan Daerah,
Badan Usaha Milik
Negara, Dan Badan
Usaha Milik Daerah
4. Peraturan Menteri
PANRB No. 62 Tahun
2018 tentang
Pedoman Sistem
Pengelolaan
Pengaduan
Pelayanan Publik
Nasional
5. Peraturan Menteri
PANRB No. 23 Tahun
2017 tentang
Penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri
PANRB No. 17 Tahun
2017 tentang
Pedoman Penilaian
Kinerja Unit
IDENTIFIKASI PERATURAN PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Penyelenggara
Pelayanan Publik
7. Peraturan Menteri
PANRB No. 16 Tahun
2017 tentang
Pedoman
Penyelenggaraan
Forum Konsultasi
Publik Di Lingkungan
Unit Penyelenggaran
Pelayanan Publik
8. Peraturan Menteri
PANRB No. 14 Tahun
2017 tentang
Pedoman
Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik
9. Peraturan Menteri
PANRB No. 13 Tahun
2017 tenatng
Pedoman
Penyelenggaran
Sistem Informasi
Pelayanan Publik
Nasional

More Related Content

Similar to Identifikasi-UU-Yang-Berkaitan-3.docx

1 PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN CASN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGG...
1 PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN CASN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGG...1 PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN CASN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGG...
1 PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN CASN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGG...
ArunnaUsminatunAziza
 

Similar to Identifikasi-UU-Yang-Berkaitan-3.docx (20)

9.pdf
9.pdf9.pdf
9.pdf
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
 
Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021
 
RENSTRA KEMENTRIAN PU
RENSTRA KEMENTRIAN PURENSTRA KEMENTRIAN PU
RENSTRA KEMENTRIAN PU
 
RENSTRA K-J JANR-2023.pdf
RENSTRA K-J JANR-2023.pdfRENSTRA K-J JANR-2023.pdf
RENSTRA K-J JANR-2023.pdf
 
Standar Pelayanan Tahun 2021_new.docx
Standar Pelayanan Tahun 2021_new.docxStandar Pelayanan Tahun 2021_new.docx
Standar Pelayanan Tahun 2021_new.docx
 
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
 
RENSTRA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENSTRA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdfRENSTRA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENSTRA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
 
1 PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN CASN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGG...
1 PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN CASN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGG...1 PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN CASN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGG...
1 PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN CASN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGG...
 
Pembangunan zona integritas kementerian perhubungan tahun 2019 menuju predika...
Pembangunan zona integritas kementerian perhubungan tahun 2019 menuju predika...Pembangunan zona integritas kementerian perhubungan tahun 2019 menuju predika...
Pembangunan zona integritas kementerian perhubungan tahun 2019 menuju predika...
 
Peraturan
PeraturanPeraturan
Peraturan
 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  050-5889 Tahun 2021.pdfKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  050-5889 Tahun 2021.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.pdf
 
KEPPRES_NO_3_2024_L.pdf Lampiran ini dapat mengindentifikasi Prosun
KEPPRES_NO_3_2024_L.pdf Lampiran ini dapat mengindentifikasi ProsunKEPPRES_NO_3_2024_L.pdf Lampiran ini dapat mengindentifikasi Prosun
KEPPRES_NO_3_2024_L.pdf Lampiran ini dapat mengindentifikasi Prosun
 
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
 
Iku diskominfo jogja
Iku  diskominfo jogjaIku  diskominfo jogja
Iku diskominfo jogja
 
Peraturan
PeraturanPeraturan
Peraturan
 
SK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi BirokrasiSK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi Birokrasi
 
Pergub nomor 18 tahun 2017
Pergub nomor 18 tahun 2017Pergub nomor 18 tahun 2017
Pergub nomor 18 tahun 2017
 
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
 

Recently uploaded

Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotecAbortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
Abortion pills in Riyadh +966572737505 get cytotec
 
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkksKISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
danzztzy405
 
SIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).ppt
SIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).pptSIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).ppt
SIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).ppt
EndangNingsih7
 
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdshKISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
DosenBernard
 
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Riyadh +966572737505 get cytotec
 

Recently uploaded (17)

Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotecAbortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
 
DATA MINING : ESTIMASI, PREDIKSI, KLASIFIKASI, KLASTERING, DAN ASOSIASI.ppt
DATA MINING : ESTIMASI, PREDIKSI, KLASIFIKASI, KLASTERING, DAN ASOSIASI.pptDATA MINING : ESTIMASI, PREDIKSI, KLASIFIKASI, KLASTERING, DAN ASOSIASI.ppt
DATA MINING : ESTIMASI, PREDIKSI, KLASIFIKASI, KLASTERING, DAN ASOSIASI.ppt
 
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
 
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa IndonesiaSalinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
 
DATA MINING : RSITEKTUR & MODEL DATA MINING
DATA MINING : RSITEKTUR & MODEL DATA MININGDATA MINING : RSITEKTUR & MODEL DATA MINING
DATA MINING : RSITEKTUR & MODEL DATA MINING
 
PPT SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF KUALITATIF
PPT SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF KUALITATIFPPT SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF KUALITATIF
PPT SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF KUALITATIF
 
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkksKISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
 
Materi Pajak Untuk BOS tahun 2024 untuk madrasah MI,MTS, dan MA
Materi Pajak Untuk BOS tahun 2024 untuk madrasah MI,MTS, dan MAMateri Pajak Untuk BOS tahun 2024 untuk madrasah MI,MTS, dan MA
Materi Pajak Untuk BOS tahun 2024 untuk madrasah MI,MTS, dan MA
 
SIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).ppt
SIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).pptSIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).ppt
SIMPUS SIMPUS SIMPUS & E- PUSKESMAS (3).ppt
 
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdshKISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
 
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHANKONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
 
Alur Pengajuan Surat Keterangan Pindah (Individu) lewat IKD.pdf
Alur Pengajuan Surat Keterangan Pindah (Individu) lewat IKD.pdfAlur Pengajuan Surat Keterangan Pindah (Individu) lewat IKD.pdf
Alur Pengajuan Surat Keterangan Pindah (Individu) lewat IKD.pdf
 
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
 
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
 
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningContoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
 
PERTEMUAN 4 himpunan dan fungsi logika fuzzy.ppT
PERTEMUAN 4 himpunan dan fungsi logika fuzzy.ppTPERTEMUAN 4 himpunan dan fungsi logika fuzzy.ppT
PERTEMUAN 4 himpunan dan fungsi logika fuzzy.ppT
 
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdfPerlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
 

Identifikasi-UU-Yang-Berkaitan-3.docx

  • 1. IDENTIFIKASI PERATURAN PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA No. Unit Organisasi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Menteri Keterangan 1. Kedeputian RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 1. Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; 2. Peraturan Menteri PANRB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 2. Keduputian Kelembagaan dan Tata Laksana Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1. Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Menteri PANRB No. 15 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri PANRB No. 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
  • 2. IDENTIFIKASI PERATURAN PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 3. Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elekteronik 4. Peraturan Menteri PANRB 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah 5. Peraturan Menteri PANRB No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah 3. Kedeputian Sumber Daya Manusia Aparatur Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; Perpres No. 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh PPPK 1.Peraturan Menteri PANRB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN; 2. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK; 2.Peraturan Menteri PANRB No. 35 Tahun 2018 tentang Penugasan PNS Pada Instansi Pemerintahan dan Diluar Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah No. 30 3.Peraturan Menteri PANRB No. 40 Tahun
  • 3. IDENTIFIKASI PERATURAN PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen ASN; 4. Peraturan Menteri PANRB No. 41 ahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS Di Lingkungan Instansi Pemerintahan 5.Peraturan Menteri PANRB No. 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing 6.Peraturan Menteri PANRB No. 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Penetapan JF; 7.Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan PPPK
  • 4. IDENTIFIKASI PERATURAN PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Yang Menduduki Jabatan Fungsional; 8.Peraturan Menteri PANRB No. 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Adminstrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional; 9.Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2020 10. Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN; 4. Kedeputian Pelayanan Publik Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Peraturan Menteri PANRB No. 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri PANRB No. 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
  • 5. IDENTIFIKASI PERATURAN PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Nasional Tahun 2020- 2024; 3. Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian /Lembaga Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah 4. Peraturan Menteri PANRB No. 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 5. Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri PANRB No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
  • 6. IDENTIFIKASI PERATURAN PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Penyelenggara Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri PANRB No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik 8. Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 9. Peraturan Menteri PANRB No. 13 Tahun 2017 tenatng Pedoman Penyelenggaran Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional