Download to read offline
ZIANA AGISTA S._27_BAB 8. YAYASAN (2).pdf
- 1. YAYASAN ASPEK HUKUM DALAMBISNIS Ziana Agista Salsabila (27) 3D-D3 Akuntansi 2232550017
- 2. POKOK BAHASAN PENGERTIAN & DASARHUKUM YAYASAN PENDIRIAN DAN STATUS BADAN HUKUM KEKAYAAN YAYASAN & ORGAN YAYASAN PEMERIKSAAN YAYASAN PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN YAYASAN ASING SANKSI PIDANA PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR YAYASAN
- 3. Pasal 1 angka1 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. PENGERTIAN YAYASAN
- 4. Aaron Loeb Dalam Undang-UndangNomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, landasan murni nirlaba untuk mendirikan yayasan dipertegas pada Pasal 3 ayat (1) dan (2)yang berbunyi : ) yayasan dapat melakukan kegiatan usaha menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. 1. ) yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. 2. Berdasarkan kedua pasal tersebut, konsep nirlaba pada kegiatan yayasan dan pengurusnya tidak dapat diganggu gugat sehingga apabila yayasan ingin menghimpun dana selain dari donasi, maka yayasan harus membuat badan usaha sendiri ataupun melakukan penyertaaan modal dalam suatu badan usaha maksimal 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan
- 5. Yayasan dalam mencapaimaksud dan tujuannya, di antaranya dalam bidang : SOSIAL dalam bidang ini meliputi mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan orang yang lanjut usia, mendirikan sekolah lemah mental, pendidikan informal seperti kursus-kursus keterampilan, pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi, kesenian, olahraga, dan perlindungan konsumen serta kegiatan usaha lainnya yang terkait. dalam bidang ini meliputi mendirikan rumah ibadah (masjid, vihara, gereja atau klenteng), pesantren, pemeliharaan taman makam, menyalurkan infaq dan sedekah serta kegiatan usaha lainnya yang terkait. KEAGAMAAN KEMANUSIAAN dalam bidang ini meliputi mendirikan rumah sakit, mendirikan poliklinik, mendirikan rumah singgah, pelayanan jenazah, penampungan pengungsi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta kegiatan usaha lainnya yang terkait
- 6. DASAR HUKUM YAYASAN SELANJUTNYA UU Nomor 16Tahun 2001 tentang Yayasan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- 7. PENDIRIAN YAYASAN (UU Nomor 16Tahun 2001 Tentang Yayasan) PASAL 3 AYAT (1) ”Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.” Ketentuan dari Pasal 3 ayat (1) tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya.
- 8. Yayasan didirikan olehsatu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah PENDIRIAN YAYASAN Yayasan tidak boleh memakai nama yang : a). telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; b). bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Nama Yayasan harus didahului dengan kata "Yayasan" Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata "wakaf" dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan". Ketentuan mengenai pemakaian nama Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 9. STATUS BADAN HUKUM Yayasanmemperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri. 1. Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut 2. Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani. 3.
- 10. AKTA PENDIRIAN YAYASAN Lahirnya Undang-UndangNo. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mewajibkan dalam pendirian yayasan haru dibuat dengan format baku berupa akta yang autentik oleh notaris. Akta autentik adalah suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu. Doktrin ini pun sesuai dengan ketentuan yang digariskan Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat
- 11. Dalam akta pendirianmemuat aturan-aturan, tentang penunjukan para pengurus, ketentuan penggantian anggota pengurus, dan wewenang serta kewajiban pengurus. Dalam akta pendiriannya memuat anggaran dasar yang memuat pula : Nama dan tempat kedudukan, 1. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, 2. Jangka waktu pendirian, 3. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda, 4. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan, 5. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas, 6. Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas, 7. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan, 8. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar, 9. Penggabungan dan pembubaran yayasan, 10. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran 11.
- 12. Setelah dituangkan dalamakta notaril pendirian yayasan, maka akta pendirian yang bersangkutan dimintakan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Bilamana untuk pengesahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud diatas memerlukan pertimbangan dari instansi terkait, maka instansi tersebut wajib memberikan jawabannya dalam jangka waktu 14(empatbelas) hari yang dihitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima oleh instansi terkait tersebut. Sehingga berakibat dengan perhitungan dari instansi terkait ini maka jika diperlukan pertimbangan dari instansi tersebut pengesahan dari Menteri baru dapat diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima. Proses selanjutnya setelah Anggaran Dasar Yayasan disahkan oleh Menteri, maka Akta Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian disahkan oleh Menteri
- 13. 1 KEKAYAAN YAYASAN Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalambentuk uang atau barang. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari: sumbangan/bantuan yang tidak mengikat 1. wakaf 2. hibah 3. hibah wasiat 4. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. (UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 26) 2 3 4
- 14. KEKAYAAN YAYASAN (UU Nomor16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 5 Ayat (1) ) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honoharium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas Ada pengecualian dalam Pasal 5 ayat (2): Dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar bahwa Pengurus menerima gaji, upah, maupun honoharium dalam hal: a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas b. Melaksanakan kepengurusan secara langsung dan penuh
- 15.
- 16. PENGURUS Pengurus adalah organyang melakukan kepengurusan yayasan baik untuk urusan ke dalam maupun keluar, serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas, karena untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pembina, pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain UU Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 32 tentang Yayasan Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas : Seorang Ketua 1. Seorang Sekretaris 2. Seorang Bendahara 3.
- 17. Organ Yayasan yangbertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Yayasan memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggungjawabnya diatur dalam Anggaran Dasar. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau pengurus. .Tugas dan tanggung jawab pengawas Yayasan : PENGAWAS UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 40 Melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus Yayasan 1. Menetapkan kebijakan pengawasan dan audit internal dan eksternal 2. Bertanggung jawab atas kerugian jika Yayasan pailit karena kelalaian pengawas 3.
- 18. PEMBINA Organ tertinggidalam yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 28 Pengangkatan anggota pembina berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. Kewenangan : keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; 1. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; 2. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; 3. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; 4. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan. 5.
- 19. PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN YAYASAN YAYASAN Pemeriksaan terhadap Yayasanuntuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan : Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar 1. Lalai dalam melaksanakan tugasnya 2. Melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga atau 3. Melakukan perbuatan yang merugikan Negara 4.
- 20. Pemeriksa berwenang memeriksa semuadokumen dan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pemeriksaan Pembina, Pengurus, Pengawas, dan pelaksana kegiatan serta karyawan Yayasan, wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan Pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada pihak lain. Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan. Ketua Pengadilan memberikan Salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon atau Kejaksaan dan Yayasan yang bersangkutan. PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN YAYASAN YAYASAN
- 21. PENGGABUNGAN YAYASAN Penggabungan yayasan dilakukan dengancara penyusunan usul sencana penggabungan oleh pengurus masing-masing yayasan. Usul rencana penggabungan harus diikuti dengan pemuatan: Keterangan mengenai Nama Yayasan dan tempat kedudukan Yayasan yang akan melakukan Penggabungan; 1. Penjelasan dari masing-masing Yayasan mengenai alasan dilakukannya Penggabungan; 2. Ikhtisar laporan keuangan Yayasan yang akan melakukan Penggabungan; 3. Keterangan mengenai kegiatan utama Yayasan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan; 4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan; 5. Cara penyelesaian status pelaksana harian, pelaksana kegiatan, dan karyawan Yayasan yang akan menggabungkan diri; 6. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan; 7. Keterangan mengenai nama anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas; 8. Rancangan perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima Penggabungan, jika ada. 9. UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 57 - 60
- 22. PEMBUBARAN YAYASAN UU Nomor16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 62 - 68 Yayasan bubar karena : jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; 1. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; 2. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: 3. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- 23. PEMBUBARAN YAYASAN UU Nomor16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 62 - 68 Suatu badan hukum dikatakan berakhir apabila jangka waktu berdirinya seperti tersebut dalam anggaran dasar telah lampau, karena keputusan pembubaran yang diambil, karena setelah dinyatakan pailit, dan karena keputusan pengadilan oleh sebab- sebab tertentu Apabila suatu yayasan bubar, maka yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi oleh likuidator yang ditunjuk oleh Pembina dan bila Pembina tidak menunjuk likuidator, maka pengurus bertindak selaku likuidator. Apabila bubarnya karena putusan pengadilan maka pengadilan yang menunjuk likuidator. Likuidator atau kurator wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar berbahasa Indonesia
- 24. YAYASAN ASING UU Nomor16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 69 PP Nomor 59 Tahun 2016 Yayasan asing adalah yayasan yang didirikan oleh warga negara asing Yayasan yang didirikan oleh warga negara asing terdiri atas : Badan hukum yayasan asing atau sebutan lain 1. Badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau 2. badan hukum yayasan yang didirikan oleh' badan hukum asing. 3.
- 25. YAYASAN ASING Perihal masalahkepengurusan, Yayasan yang didirikan oleh orang Asing atau orang asing bersama orang Indonesia, salah satu anggota pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara wajib dijabat oleh warga negara Indonesia. Serta anggota pengurus yayasan wajib bertempat tinggal di Indonesia. Anggota Pengurus Yayasan yang berkewarganegaraan asing harus memegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan memegang Kartu Izin Tinggal Sementara. Apabila anggota pengurus yayasan yang berkewarganegaraan asing tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur, maka akan dikenakan hukuman berhenti dari jabatannya. Kekosongan yang terjadi dalam anggota Pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya, lowongan jabatan yang kosong tersebut harus sudah ada penggantinya.
- 26. SANKSI PIDANA Setiap anggotaorgan Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 1. Selain pidana penjara, anggota organ yayasan juga akan dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yaaysan yang dialihkan atau dibagikan. 2. UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 70
- 27. PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR YAYASAN Undang-Undang Nomor16 Tahun 2001 tentang Yayasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Yayasan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
- 28.