Dokumen ini membahas tentang bea meterai sesuai dengan undang-undang di Indonesia, mencakup dasar hukum, tarif, jenis dokumen yang dikenakan bea, dan prosedur pelunasan. Juga dijelaskan objek dan tarif dari berbagai jenis dokumen serta pelunasan dengan metode seperti mesin teraan dan teknologi percetakan. Selain itu, terdapat informasi mengenai sanksi administratif dan pidana bagi yang melanggar ketentuan bea meterai.

1. 1
BEA METERAI
Oleh Tunas Hariyulianto, SE., MSi.
TAX CENTRE
FISIP UNIVERSITAS INDONESIA

2. 2
Dasar Hukum
• Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985;
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;
• KepMenKeu 476/KMK.03/2002 tentang Pemeteraian
Kemudian;
• Kep-122B/PJ./2000 tentang Pelunasan Bea Meterai
dengan Mesin Teraan Meterai;
• Kep-122C/PJ./2000 tentang Pelunasan Bea Meterai
dengan Teknologi Percetakan;
• Kep-122D/PJ./2000 tentang Pelunasan Bea Meterai
dengan Sistem Komputerisasi;

3. 3
BEA METERAI
“Pajak atas dokumen yang disebut
dalam undang-undang Bea Meterai”.
Psl 1 (1)

4. 4
Pengertian Dokumen
“Kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan
maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi
seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan”.
Pasal 1 (2) UU Bea Meterai :
Kamus Besar Bhs Indonesia :
• Surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai
sebagai bukti keterangan;
• Barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui
pos; atau
• Rekaman suara, gambar di film, dsb yang dapat dijadikan
sebagai bukti keterangan;
(Surat / Akta)

5. 5
1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (a.l. Surat Kuasa, Surat
Hibah, Surat Pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk
digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan,
kenyataan/ keadaan yang bersifat perdata;
2. Akta-akta Notaris termasuk salinannya;
3. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkap-rangkapnya;
4. Surat yang memuat jumlah uang;
5. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep;
6. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun;
7. Sekumpulan Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
tercantum dalam surat kolektif;
8. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka
pengadilan;
DOKUMEN OBJEK BEA METERAI (Pasal 2)

6. 6
TARIF BEA METERAI
• Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);
• Rp. 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah).

7. 7
1. OBJEK DAN TARIF
surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan
untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan,
kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
Rp. 6.000,00
Surat Perjanjian dalam hukum perdata Indonesia dapat diartikan suatu
persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk
melaksanakan suatu hal ( mengenai harta kekayaan ).
Surat Perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam
meminjam, utang piutang / kredit, pemborongan pekerjaan,
pertanggungan (Polis Asuransi), dsb.
Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah RI
dengan Negara Lain, misal P3B, bantuan keuangan,
kerjasama di bidang pemberantasan penyelundupan.
Akta Kelahiran, Surat Izin usaha, Paspor, SIM, STNK, IMB
Bukan Objek
Bea Meterai
Surat lainnya Surat Kuasa, Surat Hibah, surat pernyataan, dsb.

8. 8
•akta-akta Notaris termasuk salinannya;
•akta-akta yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk
rangkap-rangkapnya;
Rp. 6.000,00
2. OBJEK DAN TARIF

9. 9
Surat yang memuat jumlah uang, yaitu :
1) yang menyebutkan penerimaan uang (Kuitansi);
2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang
dalam rekening di Bank (Nota Kredit);
3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank (Saldo Bilyet /
Surat Saldo); atau
4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau
sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
5) Surat berharga, seperti Wesel, Promes, dan Aksep.
sebagai berikut :
a. yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp.250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)  Tidak Dikenakan
b. yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.250.000,00 (dua
ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00
(satu juta rupiah)  Rp. 3.000,00.
c. yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu
juta rupiah)  Rp. 6.000,00.
3. OBJEK DAN TARIF

10. 10
Pengertian
• Wesel :
Surat perintah kepada seseorang untuk membayarkan
sejumlah uang kepada seseorang lain yang berhak atas
pembayaran tersebut.
• Aksep (Surat Sanggup) :
Surat kesanggupan untuk membayar sejumlah uang
kepada seseorang / pihak lain yang ditunjuk, pada hari
yang telah ditetapkan.
• Promes :
Surat janji untuk membayar sejumlah uang tertentu
kepada tertunjuk, pada waktu diperlihatkan pada suatu
waktu tertentu.

11. 11
Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun :
a. harga nominal sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu
juta rupiah)  Rp. 3.000,00.
b. harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupiah)  Rp. 6.000,00.
4. OBJEK DAN TARIF
Efek (UU No.8/1995 ttg Pasar Modal)
Surat Berharga yang dapat diperdagangkan di bursa efek
Surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham,
obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi
kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari
efek.
Cek dan Bilyet Giro Rp. 3.000,00

12. 12
Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di
muka Pengadilan, yaitu :
1) surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
2) surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai
berdasarkan tujuannya.
BEA METERAI
Rp. 6.000,00
5. OBJEK DAN TARIF

13. 13
BUKAN OBJEK BEA METERAI
a. Dokumen yang berupa :
1) surat penyimpanan barang;
2) konosemen (Surat Muatan Kapal, Surat Keterangan/Pengantar
barang yang diangkut dengan kapal);
3) surat angkutan penumpang dan barang;
4) keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sbgmn
angka 1), 2), dan 3);
5) bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
6) surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
7) surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sbgmn
angka 1) s.d. 6).
b. segala bentuk Ijazah;
c. tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan
pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta
surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
d. tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah
Daerah, dan bank;

14. 14
BUKAN OBJEK BEA METERAI
e. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan
lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara,
Kas Pemerintahan Daerah dan bank;
f. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern
organisasi;
g. dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang
tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan
badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
h. surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan
Pegadaian;
i. tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek,
dengan nama dan dalam bentuk apapun

15. 15
PIHAK DAN SAAT TERUTANG
(Pasal 6 UU BM)
Dokumen Pihak Terutang Saat Terutang
Dibuat oleh Satu Pihak
(Kwitansi)
Penerima dokumen Saat dokumen
diserahkan
Dibuat oleh Dua Pihak /
lebih
Setiap Pihak pembuat
dokumen
Saat dokumen selesai
dibuat
Akta Notaris (Asli dan
salinan)
Pihak-pihak yang
mengadakan perjanjian
Saat dokumen selesai
dibuat
Dibuat di Luar Negeri Setiap Pihak pembuat
dokumen
Saat dokumen digunakan
di Indonesia
Jika Pihak-pihak ybs menentukan lain  Pihak yang ditentukan

16. 16
CARA PELUNASAN
• Benda Meterai :
- Meterai Tempel (nilai nominal Rp.3.000 dan Rp.6.000);
- Kertas Meterai (Ukuran A3 dan A4 dengan nilai
nominal Rp.6.000).
• Cara lain :
- mesin teraan meterai;
- teknologi percetakan;
- sistem komputerisasi;
- alat lain dengan teknologi tertentu,
setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal Pajak.

17. 17
Pelunasan dengan Benda Meterai :
Meterai Tempel :
• Meterai tempel direkatkan di tempat tandatangan pada dokumen;
• Ditandatangani dan dicantumkan tanggal, bulan dan tahun, dengan
tinta atau yang sejenis;
• Sebagian tandatangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas
meterai tempel;
• JIka digunakan lebih dari satu meterai tempel, tandatangan harus
dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian
lagi di atas kertas;
Kertas Meterai :
• Jika isi dokumen terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas
dokumen bermeterai, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal
dapat digunakan kertas tidak bermeterai.
• Kertas Meterai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi;

18. 18
TANDA TANGAN
Tanda tangan sebagaimana lazimnya
dipergunakan, termasuk: parap; teraan atau
cap tanda tangan/cap parap; teraan cap
nama atau tanda lainnya sebagai pengganti
tanda tangan

19. 19
• Hanya diperkenankan kepada penerbit dokumen dengan jumlah
rata-rata setiap hari minimal 50 dokumen;
• Harus mengajukan permohonan ijin tertulis kepada Kepala KPP,
dengan mencantumkan jenis, merk, dan tahun pembuatan, serta
melampirkan surat pernyataan jumlah rata-rata dokumen setiap hari;
• Menyetor Bea Meterai di muka, minimal Rp.15.000.000,00;
• Ijin berlaku selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat
diperpanjang;
• Menyampaikan laporan bulanan penggunaan mesin teraan kepada
Kepala KPP setempat, paling lambat tanggal 15 setiap bulan, bila
lewat diterbitkan surat teguran I dan II, serta pencabutan izin;
Pelunasan dengan Mesin Teraan Meterai :

20. 20
1. Hanya diperkenankan untuk dokumen berupa cek, bilyet giro, dan
efek;
2. Mengajukan permohonan ijin tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak
dengan menyebutkan :
- jenis dokumen,
- jumlah Bea Meterai terutang dan melampirkan SSP,
Penerbit Dokumen harus membayar Bea Meterai di muka
sebesar jumlah dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai;
- perusahaan yang akan melaksanakan pembubuhan tanda lunas;
Pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dilaksanakan oleh Perum
Peruri dan atau perusahaan Sekuriti yang mendapat ijin dari Badan
Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal);
Pelunasan dengan Teknologi Percetakan :

21. 21
• Hanya diperkenankan untuk dokumen berupa surat yang memuat jumlah
uang dengan jumlah rata-rata per hari minimal 100 dokumen;
• Mengajukan permohonan ijin tertulis kepada Dirjen Pajak dengan
mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah rata-rata setiap hari;
• Membayar Bea Meterai di muka minimal sebesar perkiran jumlah dokumen
setiap bulan;
• Ijin berlaku selama saldo bea meterai yang telah dibayar pada saat
mengajukan ijin masih mencukupi kebutuhan pemeteraian 1 bulan
berikutnya;
• Penerbit dokumen yang mempunyai saldo Bea Meterai kurang dari estimasi
kebutuhan satu bulan, harus mengajukan permohonan ijin baru dengan
terlebih dahulu melakukan pembayaran Bea Meterai di muka minimal
sebesar kekurangan yang harus dipenuhi untuk mencukupi kebutuhan 1
(satu) bulan;
• Menyampaikan laporan bulanan paling lambat tanggal 15 setiap bulan.
Pelunasan dengan Sistem Komputerisasi :

22. 22
PEMETERAIAN KEMUDIAN
“Suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh
Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang
Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya”.
1. Dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai, namun
akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka
pengadilan;
2. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi
sebagaimana mestinya;
3. Dokumen yang dibuat di Luar Negeri yang akan digunakan
di Indonesia.

23. 23
TARIF PEMETERAIAN KEMUDIAN
a. Atas dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai
namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di
muka pengadilan  sebesar Bea Meterai yang terutang
sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat
pemeteraian kemudian dilakukan.
b. Atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi
sebagaimana mestinya  sebesar Bea Meterai yang
terutang;
c. Atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan
digunakan di Indonesia  sebesar Bea Meterai yang
terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada
saat pemeteraian kemudian dilakukan

24. 24
DENDA PEMETERAIAN KEMUDIAN
1. Dokumen yang tidak atau kurang dilunasi
wajib membayar denda sebesar 200%;
2. Dokumen yang dibuat di luar negeri dan
pemeteraian kemudian dilakukan setelah
digunakan, wajib membayar denda sebesar
200%;

25. 25
TATACARA PEMETERAIAN KEMUDIAN
1. Pemegang dokumen mendatangi Pejabat Pos pada Kantor Pos
terdekat;
2. Melunasi Bea Meterai terutang dengan menggunakan meterai
tempel atau Surat Setoran Pajak;
3. Lembar ke 1 dan ke 3 SSP harus dilampiri dengan Daftar Dokumen,
yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan;
4. Disahkan oleh Pejabat Pos dengan cap “TELAH DIMETERAIKAN
KEMUDIAN SESUAI DENGAN UU NO.13/1985”.

26. Dokumen Tidak Bermeterai = Tidak Sah ?
• Bea Meterai = Pajak;
• Pasal 1320 KUH Perdata ( BURGERLIJK WETBOEK ) yang mengatur
tentang syarat-syarat sah Perjanjian :
1. Adanya persetujuan kehendak antara para pihak yang membuat
perjanjian ( consensus )
2. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian ( capacity )
3. Adanya suatu hal tertentu ( Obyek )
4. Adanya suatu sebab yang halal ( causa )
26

27. 27
DALUWARSA BEA METERAI
(Pasal 12 UU BM)
“Kewajiban pemenuhan Bea Meterai dan denda
administrasi yang terhutang menurut Undang-undang
ini daluwarsa setelah lampau waktu lima tahun,
terhitung sejak tanggal dokumen dibuat.”

28. 28
Larangan Bagi Pejabat
a. menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang
Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar;
b. meletakan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang
dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan;
c. membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen
yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar;
d. memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak
atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterai-nya
Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat
umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya, tidak
dibenarkan :
Sanksi Administratif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 11 UU BM

29. 29
SANKSI PIDANA
Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP :
a. barangsiapa meniru atau memalsukan meterai tempel dan kertas
meterai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu
untuk mensahkan meterai;
b. barangsiapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk
diedarkan atau memasukan ke Negara Indonesia meterai palsu,
yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak;
c. barangsiapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan,
menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukan ke Negara
Indonesia meterai yang mereknya, capnya, tanda-tangannya, tanda
sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan
seolah-olah meterai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain
menggunakan dengan melawan hak;
d. barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas
yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan
untuk meniru dan memalsukan benda meterai.
Pasal 13 UU Bea Meterai :

30. 30
“Barang siapa dengan sengaja
menggunakan cara lain untuk melakukan
pelunasan bea meterai atas dokumen
(sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf b UU Bea Meterai) tanpa izin
Menteri Keuangan, dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun”.
SANKSI PIDANA
Pasal 14 UU Bea Meterai :
---***ooo000ooo***---