Recommended
More Related Content
Similar to Bahan Paparan Sistem Pemerintahan (Binsar Hutajulu).pptx
Similar to Bahan Paparan Sistem Pemerintahan (Binsar Hutajulu).pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
Bahan Paparan Sistem Pemerintahan (Binsar Hutajulu).pptx
- 1. SISTEM PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DALAM ARTI SEMPIT : 1 Aktivitas dari lembaga eksekutif (kepala pemerintahan, menteri, departemen, pemerintah daerah) DALAM ARTI LUAS: Mencakup semua kekuasaan yang meliputi seluruh fungsi negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) SISTEM ETIMOLOGI: • Systema (Latin): Suatu pengaturan • Systema (Yunani): Terorganisir UNSUR SISTEM: 1. Faktor yang dihubungkan 2. Hubungan yang tidak dapat dipisahkan 3. Membentuk suatu kesatuan Sistem Pemerintahan: 2 Merupakan bagian-bagian dari pemerintahan (legislatif, eksekutif, yudikatif) yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang harus padu bekerja sama secara rasional demi tercapainya tujuan negara 1 Stefanus Sampe, Perbandingan Sistem Pemerintahan, (Manado, 2022), hlm.2-9. 2 Mahmuzar, Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013), hlm.16.
- 2. JENIS SISTEM PEMERINTAHAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Istilah lain: • Presidential type of government • Non parliamentary or fixed executive • Separation of power Contoh negara: Amerika Serikat, Chile, Brazil 01 SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER Contoh negara: Inggris, Belanda, Jepang 02 SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN Contoh negara: Prancis. Gabon, Senegal 03 PRESIDENSIAL CAMPURAN PARLEMENTER SP
- 3. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL KARAKTERISTIK 3 1. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan 2. Pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif 3. Kepastian masa jabatan presiden 4. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat 5. Kabinet dibentuk oleh presiden sehingga kabinet bertanggung jawab kepada presiden 6. Eksekutif bersifat non-kolegial 7. Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif. Penghentian presiden dimungkinkan melalui impeachment KELEMAHAN 1. Apabila terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif dapat mengakibatkan deadlock atau kelumpuhan sistem 2. Pemerintahan bersifat kaku temporal 3. Pemerintahan berjalan atas dasar the winner take all Struktur Sistem Pemerintahan Presidensial 4 (Sumber: Syafiie, 2011) KELEBIHAN 1. Mencegah ketidakstabilan pemerintahan 2. Dipandang lebih demokratis dibanding parlementer 3. Pemisahan kekuasaan dapat mencegah terjadinya tirani pemerintahan 3 Stefanus Sampe, Perbandingan Sistem Pemerintahan, (Manado, 2022). 4 Muliadi Anangkota, Jurnal Klasifikasi Sistem Pemerintahan: Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian, volume 3 no.2. hlm.150.
- 4. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER KARAKTERISTIK 5 1. Pemisahan jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan 2. Kepala pemerintahan berasal dari parlemen dan merupakan anggota parlemen 3. Kepala pemerintahan dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen 4. Legislatif mempunyai wewenang untuk mengangkat dan menjatuhkan kepala pemerintahan bersama dengan kabinetnya 5. Masa jabatan perdana menteri dan kabinetnya tidak pasti 6. Kepala negara dapat membubarkan parlemen 7. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum 8. Sistem pemerintahan parlementer memiliki lembaga eksekutif yang kolegial atau kolektif KELEMAHAN 1. Pemerintah dan parlemen bisa bersekongkol mengingkari aspirasi rakyat demi mempertahankan kebijakan salah yang dibuatnya 2. Dalam hal kekuatan partai berkuasa dan partai oposisi merata, maka berpotensi besar terbitnya mosi tidak percaya 3. Apabila terjadi konflik antara eksekutif dengan legislatif, pemerintahan bisa lumpuh bahkan pemerintah bisa dijatuhkan lewat mosi tidak percaya oleh parlemen. KELEBIHAN 1. Dapat menangani suatu masalah secara tuntas melalui pelaksanaan undang- undang yang bersifat komprehensif 2. Stabilitas pemerintahan cukup tinggi 3. Jarang terjadi konflik antara pemerintah dengan parlemen 4. Kekuasaan pemerintah tidak dijalankan atas waktu atau periode tertentu Struktur Sistem Pemerintahan Parlementer 6 (Sumber: Syafiie, 2011) 5 Stefanus Sampe, Perbandingan Sistem Pemerintahan, (Manado, 2022). 6 Muliadi Anangkota, Jurnal Klasifikasi Sistem Pemerintahan: Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian, volume 3 no.2. hlm.148.
- 5. 1. Menggabungkan keunggulan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial 2. Terbangunnya sistem pengawasan dan pembagian kekuasaan pemerintahan yang berimbang 3. Menghindari ketidakstabilan akibat mudahnya kabinet dijatuhkan 4. Mencegah executive-legislative deadlock 7 KELEBIHAN 1. Presiden sebagai kepala negara 2. Terdapat pembagian kekuasaan pemerintahan 8 3. Dapat berupa semi- presidensial atau semi- parlementer 4. Perdana menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, namun bertanggung jawab kepada parlemen 5. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, tetapi presiden dapat membubarkan parlemen 6. Presiden dipilih langsung oleh rakyat KARAKTERISTIK Tugas perdana menteri dan kabinet tidak mudah (berat) KELEMAHAN Sistem pemerintahan campuran memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial, sehingga dalam hal ini penerapannya dapat berbeda- beda di berbagai negara. SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN Konsep Sistem Pemerintahan Parlementer 7 Stefanus Sampe, Perbandingan Sistem Pemerintahan, (Manado, 2022). 8 Ilham Fariduz Zaman, Sistem Pemerintahan Campuran, diakses dari https://pinterhukum.or.id/sistem-pemerintahan-campuran-atau-mixed-system-of-government/ pada tanggal 4-5 Maret 2024
Editor's Notes
- ETIMOLOGI: Systema (Latin): Suatu Pengaturan Systema (Yunani): terorganisir secara keseluruhan, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian UNSUR SISTEM: Faktor yang dihubungkan Hubungan yang tidak dapat dipisahkan Karena hubungannya, maka membentuk suatu kesatuan Sistem adalah suatu kesatuan dimana di dalam nya terdapat unsur atau elemen yang terikat satu sama lain serta berada dalam keadaan dan fungsi yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Sistem: suatu kesatuan dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur, elemen-elemen yang terikat dalam suatu unit yang satu sama lain berada dalam keadaan kait-mengait dan fungsional, masing-masing unsur mempunyai sifat-sifat keterikatan, kohesif sehingga bentuk totalitas unit tersebut terjaga utuh eksistensinya (Perbandingan Sistem Pemerintahan) Definisi pemerintahan sempit dan luas (modul Buku SPI)
- SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Istilah lain: Presidential type of government (pemerintahan dengan tipe presidensial). Non parliamentary (non parlementer) atau fixed executive (jabatan eksekutif yang pasti) Separation of power (sistem pemisahan kekuasaan) Contoh negara: Amerika Serikat, Chile, Brazil SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN Merupakan sistem pemerintahan yang menggabungkan hal-hal positif dari s.p. presidensial dengan s.p. parlementer. Sehingga penerapannya lebih bervariasi lagi di masing-masing negara.
- KARAKTERISTIK: 1. a. Kepala Negara adalah individu atau posisi dalam pemerintahan yang mewakili negara secara simbolis dan menyandang otoritas tertinggi dalam negara tersebut. Peran kepala negara dapat bervariasi tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Fungsi dan tanggung jawab seorang kepala negara meliputi: Perwakilan negara dalam hal diplomatik atau forum internasioal Memiliki peran penting dalam upacara-upacara kenegaraan dan seremonial, seperti pelantikan pejabat pemerintahan, kunjungan kenegaraan, pemberian penghargaan, dan peringatan nasional. Kepala militer: Dalam beberapa negara, kepala negara juga berperan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Fungsi konstitusional: Kepala Negara dapat memberikan persetujuan atau menolak undang-undang yang diajukan oleh badan legislatif. b. Kepala Pemerintahan adalah individu atau posisi dalam pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dan pengelolaan pemerintahan sehari-hari dalam suatu negara. Peran kepala pemerintahan berfokus pada pengambilan keputusan politik, pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta koordinasi berbagai departemen dan lembaga pemerintah. Beberapa karakteristik dan tugas dari kepala pemerintahan meliputi: Kepemimpinan Eksekutif: Kepala pemerintahan memimpin pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab atas keputusan-keputusan penting terkait kebijakan publik, hukum, dan administrasi negara. Mereka mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan program pemerintah dan mencapai tujuan nasional. Pembentukan Kebijakan: Kepala pemerintahan berperan dalam pembentukan kebijakan pemerintah. Mereka bekerja dengan kabinet atau menteri-menteri untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, lingkungan, dan lain-lain. Pelaksanaan Kebijakan: Kepala pemerintahan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Mereka memimpin administrasi pemerintahan, mengarahkan departemen dan badan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik, dan memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintahan. Hubungan dengan Legislatif: Kepala pemerintahan berhubungan dengan badan legislatif, seperti parlemen atau kongres, dalam membentuk undang-undang, memperoleh persetujuan anggaran, dan menjalin kerja sama dalam proses legislasi. Mereka dapat memperjuangkan kebijakan pemerintah dan menjalin komunikasi dengan anggota legislatif. Perwakilan dalam Negeri dan Luar Negeri: Kepala pemerintahan mewakili negara dalam hubungan domestik dan internasional. Mereka dapat bertemu dengan pemimpin negara lain, menghadiri pertemuan internasional, dan menjalin hubungan diplomatik untuk memperjuangkan kepentingan nasional serta membangun kerja sama dengan negara lain. 2. Meskipun memegang jabatan kepala pemerintahan, presiden tidak sekaligus menduduki jabatan sebagai anggota parlemen. Dengan demikian sangat jelaslah pemisahan kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara khususnya antara eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan presidensial. 3&4. Kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensial dipilih dalam suatu pemilihan umum untuk suatu masa jabatan tertentu 5. Sehingga kabinet presidensial ini tidak dapat dibubarkan oleh parlemen. 6. Eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial bersifat nonkolegial dan bertumpu pada presiden sebagai pengambil keputusan tunggal. Dalam sistem pemerintahan ini, Menteri-Menteri dalam kabinet adalah penasehat dan pembantu presiden. Namun demikian, mereka diangkat oleh presiden menjadi menteri lebih karena alasan profesionalitas daripada alasan politik. Karena itu mereka tidak harus berasal dari parlemen. Anggota parlemen yang diangkat menjadi menteri harus mengundurkan diri dari parlemen Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar karena selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan yang memimpin kabinet (dewan menteri). Oleh karena itu, diperlukan check and balances antara lembaga tinggi negara agar kekuasaan presiden ini tidak mengarah pada diktatorisme. Inilah yang disebut sebagai checking power with power. Untuk mengatasi kekakuan pemerintahan, maka badan legislatif diberikan hak protes seperti Hak Interpelasi, Hak Angket, Hak Menyatakan Pendapat (untuk menolak atau menerima rancangan undangundang, menolak atau menerima baik perjanjian maupun pernyataan perang terhadap negara lain.) KELEBIHAN: 1. Sistem pemerintahan ini memberikan masa jabatan yang pasti kepada kepala pemerintahan dalam hal ini presiden sehingga mencegah terjadinya ketidakstabilan pemerintahan selama masa pemerintahan tersebut Dalam sistem pemerintahan presidential stabilitas eksekutif didasarkan kepada masa jabatan Presiden. Presiden dalam sistem pemerintahan presidential dipilih oleh rakyat secara langsung melalui teknis (popular vote atau electoral college) untuk masa jabatan tertentu. Pada akhir masa jabatannya, Presiden memberikan pertanggungjawaban kepada (rakyat) pemilih. 2. Dipandang lebih demokratis dibanding parlementer = Pemilihan pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidential adalah pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat. Kepala pemerintahan dalam sistem parlementer ditunjuk atau diseleksi di dalam badan legislatif atau parlemen. Kepala pemerintahan atau perdana menteri ini berasal dari partai politik atau gabungan partai politik (koalisi) yang dominan di parlemen. Kalau hanya satu partai politik yang dominan, berarti perdana menteri dan kabinetnya berasal dari partai politik. 3. Tirani bisa dimaknai sebagai pemerintahan yang dijalankan secara sewenang-wenang. KEKURANGAN 1. Apabila terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif dapat mengakibatkan “deadlock” atau kelumpuhan sistem Ketika tidak terjadi persetujuan antara eksekutif dan legislatif, tidak ada prosedur atau metode institusional untuk menyelesaikannya karena ketiga Lembaga negara ini memiliki tingkatan yang sama, tidak ada yang melebihi satu dari yang lainnya. Hal ini tidak seperti dalam sistem pemerintahan parlementer yang memiliki faktor kepercayaan legislatif/parlemen yang menjaga eksekutif tetap selaras dengan legislatif/parlemen. Untuk menghindari masalah “executive-legislative deadlock” ini, lembaga eksekutif dan legislatif tetap dipisahkan tetapi dibuat tidak seimbang dengan cara menambahkan kekuasan presidensial supaya menjadikan presiden sebagai ujung tombak sistem pemerintahan yang lebih aktif dan efektif 2. Memiliki kekakuan temporal, memecah proses politik menjadi periode yang terputus-putus, dan tidak meninggalkan ruang untuk penyesuaian yang berkelanjutan pada setiap periode pemerintahan presiden Hal ini menimbulkan perubahan yang drastik ketika seorang presiden yang telah menyelesaikan jabatannya diganti dengan orang lain yang sangat berbeda gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan publiknya Pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidential bersifat kaku (temporal), karena Presiden dibatasi masa jabatan dan tidak boleh berkelanjutan Dalam sistem pemerintaan presidential dibatasi masa Jabatannya dan tidak boleh berkelanjutan. Hal ini Tidak memberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian yang dikehendaki oleh keadaan. Kadang-kadang Presiden yang sudah habis masa jabatannya masih dikehendaki oleh rakyat untuk menjadi Presiden, tetapi terhalang oleh ketentuan yang sudah diatur dalam konstitusi, misalnya di Fhilipina pada tahun 1999, lewat demonstrasi besar-besaran, rakyat Fhilipina masih menghendaki mantan Presiden Fidel Ramos menjadi Presiden untuk kedua kalinya, tetapi keinganan rakyat Fhlipina tersebut tersandung oleh ketentuan konstitusi Fhilipina yang mengatur masa jabatan Presiden adalah enam tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali. Berdasarkan ketentuan konstitusi Fhilipina tersebut, maka Fidel Ramos tidak bisa Menduduki jabatan Presiden pada periode berikutnya. Rakyat Fhilipina terpaksa harus rela berkorban Atas keinginannya. 3. Pemerintahan berjalan atas dasar the winner take all (pemenang menguasai semuanya) sehingga cenderung membuat politik demokrasi sebagai permainan, rawan konflik, dan enggan membagi kekuasaan dengan oposisi
- KARAKTERISTIK: Kepala pemerintahan dalam sistem parlementer disebut dengan bermacam-macam istilah seperti; perdana Menteri (prime minister), kanselir (chancellor), premier, minister-president atau Taoiseach. kepala negara dipegang oleh raja, ratu, kaisar, sultan, syek, atau apapun istilahnya di dalam bentuk pemerintahan monarki; atau dipegang oleh seorang presiden dalam negara yang berbentuk pemerintahan republik Kepala negara hanya mempunyai kekuasaan nominal. Hal ini berarti bahwa kepala negara hanya merupakan lambang / simbol yang hanya mempunyai tugas-tugas yang bersifat formal, sehingga pengaruh politiknya terhadap kehidupan negara sangatlah kecil 2 – 5 Kepala pemerintahan berasal dari parlemen dan merupakan anggota parlemen, artinya tidak meninggalkan statusnya sebagai anggota parlemen. Parlemen dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum. Lalu kemudian di dalam parlemen dipilih Kepala Pemerintahan, umumnya berasal dari partai politik yang dominan, dimana ketua partai politik dominan menjadi kepala pemerintahan, sedangkan anggota partai politik dominan menjadi Menteri kabinetnya. Sehingga dalam hal ini Kepala Pemerintahan Bersama kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Dan dalam hal ini parlemen dapat menjatuhkan kepala pemerintahan dengan kabinetnya melalui mosi tidak percaya. Hal ini kemudian menyebabkan masa jabatan perdana Menteri dan kabinetnya menjadi tidak pasti. 5-6 Sistem pemerintahan saling ketergantungan Legislatif mempunyai wewenang untuk mengangkat dan menjatuhkan kepala pemerintahan bersama dengan kabinetnya Kepala negara dapat membubarkan parlemen Kepala negara dapat membubarkan parlemen Dikatakan ciri ini penting justru karena ia dapat dijadikan sarana untuk menekan sekecil mungkin kelemahan system pemerintahan parlementer yaitu adanya ketidakstabilan pemerintahan. kewenangan kepala negara (unsur eksekutif) untuk membubarkan parlemen adalah dalam rangka menjaga titik keseimbangan kekuasaan (balance of power) antara eksekutif dan legislatif. 8. Sistem pemerintahan parlementer memiliki lembaga eksekutif yang kolegial atau kolektif. Posisi perdana menteri dalam kabinet dapat saja berubah-ubah, bisa saja setara dengan menteri-menteri lain atau malah sangat menonjol dalam suatu proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, pengambilan keputusan di dalam kabinet parlementer selalu mengedepankan kolegialitas di antara perdana menteri dan menteri-menteri yang lain. Susunan, personalia dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak di parlemen KELEBIHAN: Dapat menangani suatu masalah secara tuntas melalui pembuatan undang-undang yang bersifat komprehensif sebab kekuasaan eksekutif pada pinsipnya berasal pada satu partai atau koalisi partai pemerintah. Garis tanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan undang-undang juga sangat jelas sehingga para pemilih dalam pemilihan umum dapat menilai dan menentukan pilihan mereka apakah seorang calon anggota parlemen itu layak dipilih atau tidak 2. Dalam sistem pemerintahan parlementer stabilitas pemerintahan tinggi terutama apabila pemerintahan berasal dari partai mayoritas yang menguasai kursi parlemen, semua program dan kebijakan pemerintah akan didukung oleh mayoritas anggota Parlemen. 3. Jarang terjadi konflik antara pemerintah dengan parlemen karena pemerintah pada umumnya diisi oleh anggota parlemen yang berasal dari partai pemerintah. Anggota pemerintahan merangkap menjadi anggota parlemen. Karena pemerintah mayoritasnya berasal dari parlemen maka setiap kebijakan pemerintah selalu mendapat persetujuan dari parlemen. 4. Kekuasaan pemerintah tidak dijalankan atas waktu atau periode tertentu, tergantung kepada kepercayaan parlemen. Karena pemerintah biasanya berasal dari partai mayoritas di parlemen, dan apabila partai tersebut selalu bisa memenangkan pemilu, maka bisa saja seseorang menjabat sebagai Perdana Menteri sampai puluhan tahun seperti di Malaysia. Di Malaysia parlemen dikuasai oleh partai UMNO yang diketuai oleh Mahatir Muhammad kala itu sehingga Mahatir Muhammad bisa menjadi Perdana Menteri sampai lima periode atau selama 25 tahun. KEKURANGAN: Karena dalam sistem pemerintahan parlementer pemerintahan dipegang oleh partai mayoritas yang menguasai kursi parlemen, jika pemerintah membuat kebijakan yang salah, kebijakan tersebut walaupun salah tetap saja mendapat dukungan dari parlemen. Dengan demikian pemerintah dan parlemen bisa bersepakat atau bersekongkol mengingkari aspirasi rakyat demi mempertahankan kebijakan salah yang dibuatnya. Di samping itu pemerintahan bisa menjadi otoriter karena tidak ada pembagian kekuasaan secara tegas.
- KARAKTERISTIK: Sistem pemerintahan campuran memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. DAN TIDAK SAMA DI BERBAGAI NEGARA 2. Terdapat pembagian kekuasaan pemerintahan antara presiden dan perdana Menteri Presiden maupun kabinet sama-sama memiliki kekuasaan riil atas penyelenggaraan pemerintahan. Presiden tidak sekedar simbol seremonial. Jadi, terdapat pembagian kekuasaan antara presiden dan cabinet. Misal, di prancis presiden berwenang menegoisasikan perjanjian, memimpin dewan Menteri, pemegang kekuasaan darurat. Sedangkan perdana Menteri menjalankan kebijakan domestic dsb. 3. Jika lembaga eksekutif yang lebih dominan, maka disebut semi presidensial, tetapi jika parlemen yang dominan, maka disebut semi parlementer. 4. Tugas ini tidak mudah dijalankan oleh seorang perdana menteri karena dia harus mengarahkan pekerjaan sehari-hari pemerintahan, dan memastikan pekerjaannya beroperasi sesuai gaya dan keinginan presiden. Namun demikian, tugas ini akan menjadi mudah ketika partai yang mencalonkan presiden juga memiliki kursi mayoritas di majelis. KELEBIHAN 2. Terbangunnya sistem pengawasan dan pembagian kekuasaan pemerintahan yang berimbang antara presiden dan perdana Menteri. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer dimana kepala negara bersifat nominal, merupakan lambang / simbol yang hanya mempunyai tugas-tugas yang bersifat formal 3. Menghindari ketidakstabilan akibat mudahnya kabinet dijatuhkan dengan cara memberikan masa jabatan yang pasti kepada perdana Menteri 4. Lebih lanjut lagi, untuk mencegah “executive-legislative deadlock” atau kelumpuhan hubungan antara eksekutif dan legislatif di mana dalam hal pemerintah tidak memperoleh dukungan mayoritas legislatif, maka presiden dapat mendelegasikan tugas-tugas politik yang lebih kontroversial kepada perdana menteri sehingga dalam hal ini presiden dapat dengan mudah berlaku sebagai penengah mengatasi masalah yang terjadi. KEKURANGAN Tugas perdana menteri dan kabinet tidak mudah karena harus menyesuaikan dengan orientasi presiden dan juga parlemen Serta adanya pembagian wewenang yang kurang jelas antara presiden dan perdana Menteri di dalam pemerintahan