Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi layanan pengecekan sertipikat tanah dan surat keterangan pendaftaran tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat. Dijelaskan dasar hukum, syarat permohonan, proses pemeriksaan berkas, hambatan yang kerap dihadapi, serta upaya penyelesaian yang dilakukan.
Tata cara permohonan konfirmasi dan sertifikasi rumah negara golongan iiililik buono
Dokumen ini menjelaskan tata cara permohonan konfirmasi dan sertifikasi rumah negara golongan III untuk pegawai negeri yang dibeli dari pemerintah di kantor pertanahan/BPN setempat. Terdiri dari 3 langkah yaitu pengukuran bidang tanah, permohonan surat keputusan konfirmasi, dan pendaftaran sertifikat dengan masing-masing persyaratan, jangka waktu proses, dan biaya yang ditetapkan peraturan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.pdfpowder jhambazt
Keputusan Menteri Dalam Negeri menetapkan hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan perubahan peraturan dan kebijakan. Keputusan ini menggantikan keputusan sebelumnya dan mulai berlaku setelah ditetapkan.
Undang-undang ini mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). BPHTB adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan akibat pemindahan hak, pemberian hak baru, dan waris. Tarif pajaknya adalah 5% dari nilai perolehan objek pajak setelah dikur
Rapat koordinasi membahas proses pencetakan dan distribusi blanko sertipikat tanah tahun 2022, meliputi analisis kebutuhan blanko, pengadaan pencetakan, distribusi ke kanwil, serta pelaporan stok dan mutasi blanko. Kementerian Agraria mengharapkan data yang akurat untuk menentukan kebutuhan blanko dan menerapkan proses yang teratur untuk menjamin kelancaran pendistribusian.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi layanan pengecekan sertipikat tanah dan surat keterangan pendaftaran tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat. Dijelaskan dasar hukum, syarat permohonan, proses pemeriksaan berkas, hambatan yang kerap dihadapi, serta upaya penyelesaian yang dilakukan.
Tata cara permohonan konfirmasi dan sertifikasi rumah negara golongan iiililik buono
Dokumen ini menjelaskan tata cara permohonan konfirmasi dan sertifikasi rumah negara golongan III untuk pegawai negeri yang dibeli dari pemerintah di kantor pertanahan/BPN setempat. Terdiri dari 3 langkah yaitu pengukuran bidang tanah, permohonan surat keputusan konfirmasi, dan pendaftaran sertifikat dengan masing-masing persyaratan, jangka waktu proses, dan biaya yang ditetapkan peraturan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.pdfpowder jhambazt
Keputusan Menteri Dalam Negeri menetapkan hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan perubahan peraturan dan kebijakan. Keputusan ini menggantikan keputusan sebelumnya dan mulai berlaku setelah ditetapkan.
Undang-undang ini mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). BPHTB adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan akibat pemindahan hak, pemberian hak baru, dan waris. Tarif pajaknya adalah 5% dari nilai perolehan objek pajak setelah dikur
Rapat koordinasi membahas proses pencetakan dan distribusi blanko sertipikat tanah tahun 2022, meliputi analisis kebutuhan blanko, pengadaan pencetakan, distribusi ke kanwil, serta pelaporan stok dan mutasi blanko. Kementerian Agraria mengharapkan data yang akurat untuk menentukan kebutuhan blanko dan menerapkan proses yang teratur untuk menjamin kelancaran pendistribusian.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan barang milik daerah melalui sistem informasi dan manajemen daerah barang milik daerah (SIMDA BMD). Isu utama yang dibahas adalah pentingnya pengelolaan aset daerah, tahapan pengelolaan barang milik daerah, dan peraturan terkait pengelolaan barang milik daerah.
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfHackEuy
UU CK dan PP No. 21/2021 merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui penyederhanaan pengaturan penataan ruang, di antaranya dengan mengintegrasikan berbagai produk rencana tata ruang dan mempermudah proses perizinan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso membentuk tim inventarisasi aset desa untuk melakukan pendataan dan pencatatan aset desa guna mengetahui jumlah, nilai, dan kondisi aset yang dimiliki. Tim ini akan melaksanakan inventarisasi meliputi persiapan, pelaksanaan, identifikasi, dan pelaporan hasil inventarisasi.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembangunan bangunan gedung negara, mencakup persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung negara, klasifikasi, standar luas dan lantai, pembiayaan, penyelenggaraan, tahapan pembangunan, serta pengelolaan dan pengawasan."
Dokumen tersebut berisi keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tentang perubahan standar pelayanan administrasi kependudukan. Keputusan ini menetapkan perubahan empat atas standar pelayanan yang mencakup pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Ketapang. Beberapa poin pentingnya adalah menetapkan BPHTB sebagai pajak daerah, mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, serta sanksi pelanggaran.
Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2022 memberikan relaksasi persyaratan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi dengan mengatur proses bisnis permohonan sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja konstruksi serta mengatur perubahan sistem informasi terkait penerapannya.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan barang milik daerah melalui sistem informasi dan manajemen daerah barang milik daerah (SIMDA BMD). Isu utama yang dibahas adalah pentingnya pengelolaan aset daerah, tahapan pengelolaan barang milik daerah, dan peraturan terkait pengelolaan barang milik daerah.
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfHackEuy
UU CK dan PP No. 21/2021 merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui penyederhanaan pengaturan penataan ruang, di antaranya dengan mengintegrasikan berbagai produk rencana tata ruang dan mempermudah proses perizinan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso membentuk tim inventarisasi aset desa untuk melakukan pendataan dan pencatatan aset desa guna mengetahui jumlah, nilai, dan kondisi aset yang dimiliki. Tim ini akan melaksanakan inventarisasi meliputi persiapan, pelaksanaan, identifikasi, dan pelaporan hasil inventarisasi.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembangunan bangunan gedung negara, mencakup persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung negara, klasifikasi, standar luas dan lantai, pembiayaan, penyelenggaraan, tahapan pembangunan, serta pengelolaan dan pengawasan."
Dokumen tersebut berisi keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tentang perubahan standar pelayanan administrasi kependudukan. Keputusan ini menetapkan perubahan empat atas standar pelayanan yang mencakup pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Ketapang. Beberapa poin pentingnya adalah menetapkan BPHTB sebagai pajak daerah, mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, serta sanksi pelanggaran.
Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2022 memberikan relaksasi persyaratan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi dengan mengatur proses bisnis permohonan sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja konstruksi serta mengatur perubahan sistem informasi terkait penerapannya.
Similar to Bahan FGD 14-15 Maret 2021-Perencanaan edit1 (1).pptx (20)
This document summarizes a quiz attempt on grammar questions. It shows the user answered none of the 10 multiple choice questions correctly. Each question is presented along with the incorrect answer selected by the user and the correct answer. The quiz covers topics like use of conjunctions, verbs, pronouns, and other grammar rules.
The document summarizes a quiz attempt on conditional sentences. It provides 10 multiple choice questions testing the use of conditional sentences, along with the answers selected and whether they were correct or incorrect. It does not provide any context about the topic being tested.
BAB IX_UJI HIPOTESIS UNIVARIAT REVISI 2020 (2) (1) (1).docxTegar Adi
Uji hipotesis satu rata-rata untuk menguji pernyataan bahwa rata-rata PAD Tk II tidak sama dengan Rp 200 juta. Data sampel 50 kabupaten menunjukkan rata-rata PAD sebesar Rp 203,5 juta dengan standar deviasi Rp 16 juta. Uji statistik menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak pada tingkat keyakinan 99%.
Map of Indonesia Infographics by Slidesgo.pptxTegar Adi
The document appears to be a template for creating infographics about planets in the solar system. It includes multiple slides with images and descriptions of planets like Mercury, Mars, Jupiter, and Neptune. The slides provide facts about each planet's characteristics, such as Mercury being the closest planet to the sun, Mars having a cold climate despite its red color, and Neptune being the farthest planet from the sun. The template can be used to create engaging visual presentations about the properties of planets.
2. Referensi Kebijakan
o Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
o Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
o PP Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara;
o PP Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 40Tahun 1994;
o PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
o PP nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung
o PermenPU nomor 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran,
Penetapan Status, Penghunian, PengalihanStatus, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
o Peraturan Bersama Menkeu dan Kepala BPN nomor 186/PMK.06/2009 dan 24 tahun 2009
tentang Persertifikatan BMN berupa Tanah
o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara Berupa Rumah Negara
BIRO MANAJEMEN BMN DAN 2
o Keputusan Menteri Keuangan nomor 334 tahun 2021/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan mencabut Keputusan Menteri
Keuangan nomor 21/KMK.01/2012 tentang Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Keuangan
3. Renstra
Sekretariat
Jenderal
2020-2024
Sasaran Strategi
2 (SS2)
Pengelolaan
Keuangan dan
BMN yang
Kredibel dan
Akuntabel
Strategi
Penguatan Tata
Kelola,
Profesionalisme
dan Digitalisasi
Pengoptimalan
BMN Kemenkeu
Program/
Kegiatan
Penguatan Tata
Kelola
Output
Perencanaan
penertiban
rumah negara
dari aspek
administrasi,
hukum, dan fisik
Data Master Aset Rumah Negara pada Aplikasi SIMAN belum lengkap
BIRO MANAJEMEN BMN DAN 3
Latar Belakang
4. BIRO MANAJEMEN BMN DAN 4
Target Penertiban
Dokumen Tanah
Dokumen Bangunan
Sertipikat atas nama Pemerintah RI c.q.
Kementerian Keuangan
- IMB/PBG
- SLF
5. BIRO MANAJEMEN BMN DAN 5
Data Rumah Negara*
JUMLAH BANGUNAN
JUMLAH TANAH**
* Sumber data: diolah dari data Master Aset SIMAN periode tahun 2020 s.d. 16 November 2021, data Rencana
Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan TA 2020 s.d. 2022 dan Hasil Konfirmasi Eselon I
melalui ND ND-841/SJ.7/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Pengisian Formulir Penertiban Rumah Negara dan
Penyampaian Video tutorial
** Tanah yang dijadikan target merupakan tanah tempat berdirinya rumah negara, tidak termasuk bangunan rumah
negara yang pencatatannya belum teridentifikasi dan data tanahnya belum diinput di master aset SIMAN
10.180 NUP
1.997 NUP
6. BIRO MANAJEMEN BMN DAN 5
Rincian Data Bangunan Rumah Negara
Eselon I Jumlah RN Kondisi Pencatatan Dokumen Bangunan
Memiliki
IMB
Memiliki
SPTJM
Klarifikasi
1*
Klarifikasi
2**
Tidak ada
Dokumen
Setjen 44 1 32 11
Itjen 5 5
DJA 10 1 9
DJP 2860 388 333 111 11 2.017
DJBC 3970 1786 1841 55 288
DJPK 1 1
DJPPR 9 8 1
DJPB 2925 630 1644 117 9 525
DJKN 322 143 65 15 2 97
BPPK 27 15 12
BKF 2 1 1
LNSW 5 5
TOTAL 10.180 2.984 3.937 298 22 2.939
Ket:
* Klarifikasi 1: memiliki IMB/SPTJM, namun belum ada nomor dokuem pada SIMAN
** Klarifikasi 2: terdapat pencatatan di nomor dokumen, namun
7. KATEGORI PENERTIBAN RUMAH NEGARA
• Dokumen tanah
▪ Prioritas yang harus diselesaikan berdasarkan kepada:
✔Untuk yang telah memiliki sertifikat namun belum
bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q.
Kementerian/Lembaga
✔Untuk yang telah memiliki dokumen lainnya, untuk
melengkapi dokumen pendukung penerbitan sertifikat atas
nama Kemenkeu
Dokumen bangunan
▪Prioritas yang harus diselesaikan berdasarkan kepada:
✔Semua wajib memiliki minimal SPTJM
✔Jika telah memiliki as built drawing, untuk penyelesaian SLF
✔Jika telah memiliki SLF, untuk penyelesaian sampai terbitnya PBG
✔Jika belum memiliki as built drawing dan SLF sampai dengan
penyelesaian dokumen as built drawing dan SLF
BIRO MANAJEMEN BMN DAN 6
8. Roadmap Penertiban RN Kemenkeu
Keterangan:
• Target tanah s.d.
memiliki dokumen
kepemilikan
(sertipikat) dan dicatat
di SIMAN
• Target rumah negara
s.d. memiliki dokumen
kepemilikan berupa
IMB/PBG dan SLF serta
dicatat di SIMAN
• Jumlah NUP
bangunan yang
rencana ditertibkan
berdasarkan NUP
yang dicatat di
SIMAN dan telah
teridentifikasi NUP
bidang tanahnya
2022 2023 2024
Target
tanah:
18 NUP
Target
Rumah
Negara:
325 NUP
(SPTJM)
Target
tanah:
14 NUP
Target
Rumah
Negara:
436 NUP
(PBG dan
SLF)
Target tanah:
209 NUP
Target
Rumah
Negara:
438 NUP
(PBG dan
SLF)
BIRO MANAJEMEN BMN DAN 7
9. Roadmap Per Es I (tanah)
Unit Eselon I
Jumlah Target Penertiban (NUP)
2022 2023 2024
Sekretariat Jenderal 3
DJP 2 2 45
DJBC 13 9 28
DJPb 2 3 126
DJKN 1 6
BPPK 1
TOTAL 18 14 209
BIRO MANAJEMEN BMN DAN 8
10. Roadmap Per Es I (Bangunan)
Unit Eselon I
Jumlah Target Penertiban (NUP)
2022*
(SPTJM)
2023
(IMB/PBG dan
SLF)
2024
(IMB/PBG
dan SLF)
Sekretariat Jenderal 4 3 3
DJP 156 87 87
DJBC 47 170 171
DJPb 116 172 172
DJKN 2 4 4
BPPK 1
TOTAL 325 436 438
BIRO MANAJEMEN BMN DAN 9
Catatan: untuk tahun 2022, semua rumah negara yang mejadi target penertiban, minimal memiliki
dokumen SPTJM dan telah dicatat di SIMAN
