Persetujuan Bangunan Gedung

1. KEBIJAKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
DI KABUPATEN CILACAP
SESUAI PP NO. 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN UU NO.28 TAHUN 2002
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP

2. DASAR HUKUM

3. TARGET RETRIBUSI IMB TAHUN ANGGARAN 2021
SEBESAR RP 4,3 MILIAR
REALISASI SAMPAI DENGAN OKTOBER 2021
SEBESAR RP 2.762.696.480 ATAU SEBESAR 64,25%

4. ISU UTAMA
1
• UU CIPTA KERJA MENGUBAH UU BANGUNAN GEDUNG
• UU CIPTA KERJA MENGUBAH IMB MENJADI PBG
2
• PP 16/2021 TTG PELAKSANAAN UU BANGUNAN GEDUNG DIUNDANGKAN
TGL 2 FEB 2021
• PEMDA WAJIB MENYELENGGARAKAN PBG 6 BULAN SEJAK PP 16/2021
DIUNDANGKAN
3
• PERUBAHAN NOMENKLATUR & PENGATURAN IMB MENJADI IMB
MENYEBABKAN PERDA RETRIBUSI IMB TIDAK BELAKU LAGI
• PERDA BANGUNAN GEDUNG PERLU DIUBAH & DISESUAIKAN

5. PERUBAHAN IMB MENJADI PBG
Persyaratan teknis diubah
menjadi Standar teknis yang
diatur secara rinci guna
menjamin keselamatan,
kesehatan, kenyamanan dan
kemudahan bagi masyarakat
2 3
Bisnis proses penerbitan PBG
yang lebih jelas dengan batas
waktu yang terukur. Pemenuhan
standar teknis melalui
penggunaan penyedia jasa
bersertifikat dalam setiap
tahapan penyelenggaraan BG.
4 5
1 IMB dihapus dan diganti
menjadi Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG)
yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kabupaten/
Kota
Penyelenggaraan BG (penerbitan
PBG, SLF, SBKBG dan RTB)
harus dilaksanakan melalui
SIMBG, sehingga menjamin
keseragaman pelayanan dan
standardisasi penerapan teknis
di seluruh Indonesia, NSPK
bersifat TUNGGAL.
Fungsi Pengawasan oleh Pemerintah
Daerah hadir melalui proses
konsultasi bersama Tim Profesi Ahli
(TPA) pada tahap penerbitan PBG
dan mekanisme inspeksi pada tahap
pembangunan BG

6. 18 MEI
• 045.2/029029/25
• Surat Bupati
Perihal
Pemberitahuan
Pemberhentian
IMB
17 SEP
• 640/05736/25/2021
• SE Bupati Cilacap
tentang
Pelaksanaan PBG
dan SLF
• Pelaku Usaha boleh
bangun dulu asal
berkomitmen
proses SLF & PBG
setelah Perda terbit
• Agar Pemkab tdk
kehilangan potensi
pendapatan
30 Sep
• 188.35/1014/25
• Kepala DPMPTSP
menyampaikan
Raperda Retribusi
PBG kepada
Bupati cq Kabag
Hukum
• Raperda Retribusi
saat ini telah
disampaikan kpd
Pimpinan DPRD
utk dibahas
21 Okt
• SE Mendagri No
: 011/5976/SJ
• Pemda wajib
melayani PBG
dengan
Retribusi 0
Rupiah atau
Gratis
• Retribusi IMB yg
ditarik setelah 2
Agustus wajib
disetorkan ke
Kas Negara

7. Keterangan:
Pemohon DPUPR DPMPTSP
BUSSINESS PROCESS PENERBITAN PBG
PERAN DPMPTSP
PERAN
DPMPTSP

8. PENYELENGGARAAN PBG
MERUPAKAN DOMAIN DPUPR
(Mulai dari Penilaian Standar Teknis Bangunan
Gedung, Penghitungan Nilai Retribusi, dan
Pengawasan Pembangunan sesuai PBG)
DALAM PELAYANAN PBG PERAN
DPMPTSP ADA PADA PENERBITAN SKRD DAN
PENERBITAN PBG
KECAMATAN PERLU DIBERIKAN PERAN SEBAGAI
FASILITATOR BAGI PEMOHON AGAR TIDAK PERLU KE
DPUPR UNTUK PENGAJUAN PBG
(JIKA MEMUNGKINKAN JADI BAGIAN DARI
SEKRETARIAT TPA DAN TPT)

9. PERLU DUKUNGAN DARI SELURUH PIHAK AGAR
RAPERDA RETRIBUSI PBG DAPAT SEGERA DIBAHAS
SAAT INI BANYAK PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN
YANG BERNILAI BESAR AKAN DIMULAI
SEPERTI PENGEMBANGAN RS SANTA MARIA, RSI
FATIMAH, PABRIK GARMEN DI KEDUNGREJA, DAN
BEBERAPA PROYEK PERUMAHAN

10. TERIMA KASIH