Dokumen tersebut merupakan bagian pendahuluan dari Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Bangka. Ringkasannya adalah: 1. Dokumen tersebut membahas latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika pembahasan RUKD Provinsi Bangka. 2. RUKD disusun sebagai kebijakan umum pemerintah daerah dalam pembangunan ketenagalistrikan dan pedoman bagi penyediaan listrik di Bangka

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah, beberapa kewenangan pemerintah di limpahkan kepada pemerintah
daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi). Di bidang ketenagalistrikan pelimpahan
kewenangannya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang
ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan). UU Ketenagalistrikan memeberikan kewenangan
daerah yang lebih besar, meliputi perencanaan, perijinan, dan pengawasan beberapa usaha
ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
Dalam perencanaan sector ketenagalistrikan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk
menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), sedang Pemerintah (pusat)
mempunyai kewajiban menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN),
sehingga terjadi keterkaitan dan keselarasan perencanaan ketenagalistrikanbaik dalam
lingkup nasional maupun daerah (Pasal 5 ayat 1 UU Ketenagalistrikan). RUKD merupakan
salah satu peran Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan sector ketenagalistrikan
nasional.
Di samping itu, dalam UU Ketenagalistrikan disebutkan bahwa usaha ketenagalistrikan baik
usaha penyediaan tenaga listrik (pembangkit, transmisi, distribusi, penjualan,pengelolaan
pasar, dan pengo[erasian system tenaga listrik), maupun usaha penunjang tenaga listrik
(konsultasi, konstruksi, pengujian, pengoperasian, pemeliharaan instalasi tenaga listrik,
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan) diselenggarakan berdasarkan
system kompetisi. Sebagai antisipasi terhadap diberlakukannya system kompetisi dalam
penyelengaraan usaha penyedia tenaga listrik, maka perlu di susun RUKD.
1.2 Tujuan
1.2.1 Tujuan Umum
Penyusunan RUKD Provinsi Bangka di maksudkan sebagai:
Kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi Bangka dalam Pembangunan dan
Pengembangan bidang ketenagalistrikan.
Pedoman bagi usaha penediaan listrik di Provinsi Bangka.
Informasi kepada msyarakat tentang kebijakan dan rencan Pemerintah Daerah
Provinsi Banten di bidang ketenagalistrikan.
Dukungan bagi RUKN

2. 1.2.2 Tujuan Khusus
Secara khusus RUKD Provinsi Bangka dimaksudkan untuk :
Menjamin keberlanjutsn pasokan daya dan tenaga listrik untuk industry dan
masyarakat Bangka.
Mendapatkan kualitas dan keandalan kelistrikan yang baik dengan harga optimal.
1.3 Landasan Hukum
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan dalam Bab IV, Pasal 5 ayat
1 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencan Umum
Ketenagalistrikan Daerah, sedang ayat 2 mengamanatkan bahwa Pemerintah menyusundan
menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional. Dalam menyusun Rencan Umum
Ketenagalistrikan Nasional, Pemerinah wajib mempertimbangkan Rencana Umum
Ketenagalistrikan Daerah da Pendapat serta masukan dari masyarakat.
1.4 Ruang Lingkup
Ruang lingkup RUKD Privinsi Bangka meliputi :
Prakiraan kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Bangka.
Rencan penyediaan tenaga listrik di Provinsi Bangka.
Potensi sumberdaya energy untuk pembangkit listrik Provinsi Bangka.
Review jaringan transmisi nasional.
Pemetaan jaringan listrik di Provinsi Bangka.
Kebijakan pemanfaatan sumber energy terbarukan di Provinsi Bangka.
Pranata pengusahaan listrik di Provinsi Bangka.
Kebijakan subsidi dan tariff listrik Provinsi Bangka.
Lisrik Pedesaan di Provinsi Bangka.
1.5 Sistematika Pembahasan
Pembahasan RUKD dibagi dalam dua bagian, yaitu Laporan Utama dan Lampiran. Kerangka
pembahasan dalam Laporan Utama mengacu pada Pedoman Penyusunan RUKD, yang terdiri
atas 6 (enam) bab. Lampiran merupakan pelengkap terhadap Laporan Utama yang memuat
peta jaringan listrik dan tabel-tabel hasil perhitungan.
Bab-bab dalam Lapora Utama adalah sebagai berikut :
Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang, tujuan, lingkup bahasan,
dan sistematika laporan.
Bab II adalah injauan situasi ketenagalistrikan Provinsi Bangka pada saat ini. Bab ini
memuat : system kelistrikan, kapasitas pembangkit listrik, produksi listrik,captive
power,transmisi dan distribusi, karakteristik konsumen listrik, serta rasio elektrifikasi
dan listrik pedesaan.

3. Bab III membahas kebijakan sector ketenagalistrikan, yang terdiri atas: pengusahaaan
listrik menurut UU 20/2002 dan kebijaksanaan pengembangan ketenagalistrikan di
provinsi Bangka.
Bab IV tentang prakiraan kebutuhan dan rencana penyediaaan tenaga listrik. Bab ini
berisi: prakiraan kebutuhan tenaga listrik, rencana pengembangan pembangkit listrik,
rencana pengembangan system penyaluran kelistrikan, prakiraan kebutuhan dana
untuk pengembangan system kelistrikan, dan perkiraan kebutuhan energy
primeruntuk pembangkit.
Bab V berisi potensi energy dan pasokan energy untuk pembangkit listrik terdiri atas
batubara dan gas bumi untuk pembangkit skala besar, serta energy terbarukan untuk
pembangkit skala kecil.
Bab VI merupaka penutup yang berisi ingkasan