Download to read offline
More Related Content
ASP-PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG KAB. BOGOR
- 1. 0 MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENERAPANAKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG KAB. BOGOR Disusun oleh : Reza Andika prasetia (022118183) Siti Mardiani (022118297) Faizah Noor Alifiyana (022118302) Mochammad Aldi Feriyanto (022118323) UNIVERSITAS PAKUAN FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI 2020
- 2. 1 KATA PENGANTAR Dengan menyebutnama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ilmiah tentang Penerapan akuntansi berbasis akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Kabupaten Bogor. Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah ilmiah tentang limbah dan manfaatnya untuk masyarakat ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca. Bogor, 19 Maret 2020 Penyusun
- 3. 2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR...............................................................................................1 DAFTARISI.............................................................................................................2 BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................3 1.1 Latar Belakang.......................................................................................... 3 1.2 Rumusan Masalah..................................................................................... 4 1.3 Tujuan....................................................................................................... 4 BAB II LANDASAN TEORI....................................................................................5 2.1 Definisi Akuntansi..................................................................................... 5 2.3 Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan ........................................................ 6 2.4 Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah........................................ 7 2.5 Basis Akrual.............................................................................................. 8 2.6 Standar Akuntansi Pemerintahan............................................................. 8 2.6.1 SAP Berbasis Akrual ..........................................................................8 2.6.2 SAP Berbasis Kas Menuju Akrual......................................................9 2.7 Satandar Akuntan Pemerintahan Berbasis Akrual ................................. 10 BAB III PEMBAHASAN.......................................................................................12 3.1 Profil ....................................................................................................... 12 3.2 Pelaksanaan Akuntansi berbasis akrual pada DPKBD ........................... 13 BAB IV PENUTUP ..............................................................................................17 4.1 Kesimpulan............................................................................................. 17 4.2 Saran....................................................................................................... 17 DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................18
- 4. 3 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LatarBelakang Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri Laporan Pelaksanaan. Anggaran dan Laporan Finansial khusunya yang ada di kota bogor . Laporan Pelaksanaan Anggaran meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan SAL, sementara itu Laporan financial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas. Disamping itu SKPD harus menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Karena Laporan Pemda sebagaimana disebutkan di atas dihasilkan dari penggabungan laporan berbagai SKPD dan BUD maka agar Pemerintah Daerah dapat menghasilkan LRA dan LO sebagaimana dijelaskan di atas, Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun LRA dan LO. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah menyajikan informasi mengenai Pendapatan dan belanja baik anggaran maupun realisasinya yang pengakuannya menggunakan 2 dasar pengakuan sesuai dokumen anggaran. Sementara itu Laporan Operasional menyajikan Pendapatan dan Beban yang pengakuannya berdasarkan dasar akrual. Persoalan teknis pencatatannya adalah bagaimana membuat catatan akuntansi yang dapat dijadikan dasar penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan laporan financial. Mencari arsitektur akuntansi berbasis akrual sebagaimana dimaksudkan dalam PP 71 Tahun 2010 (Lampiran I ) masih merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh kita bersama. Telah banyak ahli akuntansi yang berusaha untuk memberikan solusi. Tulisan ini berusaha mendiskripsikan salah satu usulan untuk menyusun sistem akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan sebagaimana yang dijelaskan di atas. Dalam uraian berikut ini penulis menggunakan akun “RK- PPKD” untuk mencatat hubungan keuangan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Bendahara Umum Daerah (BUD). Uraian inijuga dibatasi pada transaksi di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak melaksanakanpengelolaan keuangan dengan pola Badan Layanan Umum Daerah. Tulisan ini tidak mengilustrasikan Laporan Arus Kas. Usulan berikut ini merupakan usulan pribadi penulis.
- 5. 4 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkanrumusan masalah yang ada di bawah ini, penulis dapat mengemukakan beberapa kajian tentang rumusan masalah, sebagai berikut : 1. Apa pengertian Definisi Akuntansi ? 2. Bagaimana cara penyusunan sistem Akuntansi Keuangan Daerah di kota Bogor? 3. Bagaimana standar Akuntansi pemerintahan? 4. Basis akrual ? 5. Standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual? 6. Bagaimana Akuntansi berbasius akrual pada dinas kesehatan kab.Bogor? 1.3 Tujuan Adapun tujuan penulisan makalah ini yang dapat penulis kemukakan adalah, sebagai berikut : 1. Untuk menambah pengetahuan mengenai Sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual beserta prosedur – prosedurnya. 2. Untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana cara penyusunan asitertur pada sistem akuntansi pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. 3. Untuk mengetahui bagaimana cara membuat data pada simulasi akuntansi berbasis akrual. 4. Untuk mengetahui bagaimana cara penyusunan dalam penerapan akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual.
- 6. 5 BAB II LANDASAN TEORI 2.1Definisi Akuntansi Akuntansi adalah proses untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang tepat dari pengguna informasi (American Accounting Association – AAA). Akuntansi juga diartikan sebagai suatu proses merangkum, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan bisnis. Yang dimaksud dengan transaksi yaitu suatu persetujuan antara dua pihak, dimana salah satu pihak menjual barang atau jasa sedangkan pihak lain membeli barang atau jasa tersebut. Sebuah transaksi bisnis harus bisa diukur nilainya dengan uang, atau dengan kata lain bisa dinyatakan dalam mata uang. Selain itu para ahli juga memberikan pendapat dalam definisi akuntansi, sebagai berikut : 1. Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison Menurut Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison, pengertian akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi sebuah laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. 2. Warren dkk Menurut Warren dkk, pengertian akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. 3. Rudianto Menurut Rudianto, akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu badan usaha. 4. Pengertian Akuntansi Menurut AICPA Menurut American Insitute of Certified Public Accounting (AICPA), definisi akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian- kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil- hasilnya. Jadi, pengertian akuntansi secara singkat adalah sistem dalam bisnis yang membahas tentang keuangan dan bagaimana uang itu masuk dan digunakan. Jadi, akuntansi sangat penting dalam bisnis sebagai analisis laba dan rugi.
- 7. 6 2.2 Sistem AkuntansiKeuangan Daerah Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah daerah, pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawasan keuangan, investor, kreditur dan donator, analis ekonomi dan pemerhati pemda yang seharusnya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah (Darise, 2009:77). Dari pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan system akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standard an prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Sehingga dimensi dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdiri dari : 1. Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 2. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 3. Sistem Akuntansi Sumber Daya Manusia, dan 4. Sistem Teknologi Informasi. 2.3 Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsitem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu, menurut Muhammad Gade (2000:112) tujuan sistem akuntansi pemerintah pusat (daerah): a. Menjaga aset pemerintah dan instansi instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima umum. b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat (daerah), baik secara nasional(daerah) maupun instansi yang berguna sebagai dasar pengukuran kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat (daerah) secara keseluruhan.
- 8. 7 d. Menyediakan informasikeuangan yang berguna untuk perencanaan pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. 2.4 Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kebijakan dari System Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri No.13 tahun 2006 Pasal 239 (2006:77) terdiri dari : 2.4.1 Pengakuan Akuntansi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. SAP tidak menentukan satu kebijakan yang harus dianut oleh pemerintah daerah, melainkan memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dalam merancang system akuntansi yang sesuai dengan karakteristik kauangan di masing-masin daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan akuntansi yang berisi system dan prosedur yang telah dipilih oleh pemerintah daerah dalam rangka menyajikan laporan keuangan. Dengan kata lain, kebijakan akuntansi ini bisa bervariasi antar daerah. 2.4.2 Pengukuran Akuntansi “Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah” (USAID 2009). Jadi dapat disimpulkan pengukuran adalah apakah suatu transaksi atau kejadian akan diukur dengan menggunakan nilai historis (nilai jual-beli ketika transaksi itu dilakukan) atau menggunakan nilai pasar (yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku). Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya tentu saja setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.akuntansi pengeluaran diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dn fungsi untuk melaksanakan aktivitas seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah,bantuan social , dan belanja tak terduga. 2.4.3 Penyajian Akuntansi Ikhtisar-ikhtisar atas kebijakan dan pelaksanan akuntansi kemudian dimuat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan keuangan yang dibuat oleh berbagai dinas atau instansi pemerintah daerah lalu disampaikan kepada kepala pemerintah daerah setempat dan diaudit oleh pemeriksa ekstern atau
- 9. 8 Badan Pengawas Keuangan(BPK) sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 2.5 Basis Akrual Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Halim dan Kusufi (2012: 53) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan. Beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasikan antara lain (Bastian, 2010: 120): 1. penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat. 2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi. 3. Dalam pembandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya admnistrasi menjadi lebih mahal. 4. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan. 2.6 Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. 2.6.1 SAP Berbasis Akrual Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrual dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- 10. 9 2.6.2 SAP BerbasisKas Menuju Akrual Penerapan SAP Berbasis Akrual dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dilakukan dengan memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup laporan.SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akrual tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sebelumnya, SAP Berbasis Kas Menuju Akrual digunakan dalam SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat lima tahun. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Berikut adalah perbedaan akuntansi berbasis akrual dan akuntansi berbasis kas berdasarkan berbagai parameter. 1) Jangka Waktu Dalam hal ini sudah sangat jelas, untuk akuntansi berbasis akrual pendapatan dan pengeluaran dicatat segera setelah layanan atau produk digunakan. Sedangkan untuk akuntansi berbasis kas pendapatan dan pengeluaran dicatat ketika dana telah didebit atau dikreditkan. 2) Ketepatan Akuntansi berbasis kas kurang efektif digunakan dalam jangka panjang. Masalahnya adalah kemungkinan hal ini bisa memberikan waktu yang sangat lama bagi Anda untuk menerima dana dari penjualan yang telah dilakukan. Dalam pandangan bisnis, ini sangat merugikan dan tidak ada kontrol pada transaksi non-tunai yang mungkin lebih kompleks. Sedangkan untuk akuntansi berbasi akrual
- 11. 10 memiliki representasi yanglebih akurat dan memberikan gambaran nyata tentang posisi bisnis secara realtime. 3) Kemudahan Penggunaan Untuk Akuntansi berbasis kas, lebih mudah dalam pencatatan dan pengecekan. Hal ini dikarenakan hanya membutuhkan lebih sedikit entri jurnal. Berbeda dengan akuntansi berbasis akrual yang membutuhkan lebih banyak entri jurnal untuk setiap transaksi yang terjadi. 4) Arus Kas Akuntansi berbasis kas memberikan keakuratan pada setiap kas yang masuk dan keluar dari sistem. Sedangkan untuk akuntansi berbasis akrual lebih sulit merepresentasikan laporan kas yang benar. Banyak akuntan perusahaan harus membuat laporan arus kas terpisah, secara tidak langsung ini adalah overhead cost. 5) Analisis Tren Dikarenakan akuntansi berbasis kas hanya mencatat teransaksi ketika dana berpindah tangan, mungkin ada kesenjangan atau celah waktu yang signifikan antara kejadian aktual dengan pencatatannya. Oleh karena itu, analisis tren tidak mungkin dilakukan. Sedangkan untuk akuntansi akrual dikarenakan setiap transaksi dicatat ketika terjadi, ada representasi yang lebih akurat pada setiap transaksi yang terjadi. Dengan demikian, lebih mudah untuk menganalisis pola penjualan atau pengeluaran. 6) Standar Akuntansi Dalam PSAK mengatur mengenai pencatatan akuntansi dimana bahwa setiap perusahaan wajib menggunakan Accrual Basis. Dimana PSAK 1 paragraf 25 berbunyi: Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Jadi sangat jelas, jika akuntansi berbasis kas tidak dalam standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. 2.7 Satandar Akuntan Pemerintahan Berbasis Akrual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Laporan keuangan yang dihasilkan dari
- 12. 11 penerapan SAP BerbasisAkrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Peraturan lebih lanjut mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) dan bagan akun standar (BAS). Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri dari kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. Sedangkan kebijakan akuntansi akun mengatur mengenai definisi, pengakuan, pengukuran penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan panduan standar akuntansi pemerintahan atas pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP dan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam masing-masing peraturan kepala daerah.
- 13. 12 BAB III PEMBAHASAN 3.1 Profil BerdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa salah satu perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas adalah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah bahwa khusus bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset, dapat dikembangkan sesuai prinsip-prinsip organisasi (fungsi lini dan fungsi staf) yaitu fungsi pendapatan menjadi dinas pendapatan dan fungsi pengelola keuangan dan Asset menjadi Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan dan pada bagian selanjutnya pada Permendagri Nomor 41 Tahun 2007 dijelaskan bahwa dinas daerah yang harus dibentuk salah satunya yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Oleh karenanya pada tahun 2008 dan sebelumnya fungsi pengelolaan keuangan dan barang daerah melekat pada Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan dan Bagian Pengelolaan Barang Daerah. Tahun 2009 yang bertepatan dengan periode penyusunan dan penetapan renstra SKPD tahun 2009-2013 melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah digabungkan dengan fungsi pengelolaan pendapatan daerah pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah menempati gedung yang sebelumnya ditempati oleh Dinas Pendapatan Daerah yang berlokasi di Kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Jalan Aman No. 1 Cibinong Kabupaten Bogor. Tahun 2012 fungsi pengelolaan pendapatan daerah dipisahkan dari fungsi pengelolaan keuangan dan barang daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah. Selama tahun 2012 Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah bersama- sama menempati gedung lama yang berlokasi di Jalan Aman No. 1 Cibinong Kabupaten Bogor. Mulai Januari 2013 Dinas Pendapatan Daerah menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan Tegar Beriman dan gedung lama sepenuhnya digunakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah. Menurut pasal 219 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh badan adalah Keuangan. Selanjutnya menurut pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bahwa Badan Daerah kabupaten/kota merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Oleh karenanya melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan
- 14. 13 Barang Daerah berubahnama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. BPKAD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan. BPKAD menempati gedung yang sama dengan DPKBD yang beralamat di Jalan Aman No. 1 Cibinong Kabupaten Bogor. 3.2 Pelaksanaan Akuntansi berbasis akrual pada DPKBD Upaya DPKBD dalam mewujudkan WTP(Wajar Tanpa Pengecualian) yaitu dengan melakukan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel. Namun demikian upaya pencapaian WTP bukanlah semata-mata hanya menjadi tugas DPKBD tetapi perlu peran serta seluruh SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk melakukan proses pengelolaan keuangan dan barang daerah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Penjelasan pasal 16 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada kriteria : kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Salah satu kriteria opini WTP yaitu kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan dimana pada Tahun 2015 ini merupakan tahun pertama penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat kedua peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor selaku entitas pelaporan telah melakukan langkah-langkah antara lain : telah diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai acuan pelaksanaan implementasi akuntansi berbasis akrual; melaksanakan Bimbingan Teknis bagi para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), petugas akuntansi, dan bendahara SKPD; mengubah aplikasi penatausahaan dan pelaporan SIPKD R IV menjadi R VI berbasis akrual; menyusun laporan keuangan dengan pendampingan dari BPKP Perwakilan Jawa Barat dan tenaga ahli dari perguruan tinggi; penyempurnaan aplikasi pengelolaan barang daerah (ATISIBADA) yang mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual; serta melakukan pembinaan terhadap Pengelola Barang SKPD dan Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada seluruh Kepala UPT. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung terhadap terciptanya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel.
- 15. 14 Dengan diterapkannya akuntansiberbasis akrual di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun 2015 maka dilaksanakan Sosialisasi Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada tanggal 8 September 2015 yang diikuti oleh PPK SKPD dan petugas akuntansi dari 38 Dinas/Badan/Kantor. Tahun 2015 merupakan tahun ketiga Pemerintah Kabupaten Bogor menggunakan aplikasi SIPKD dalam percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah namun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah bahwa pemerintah daerah diwajibkan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran 2015 maka aplikasi SIPKD menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dengan mengembangkannya menjadi SIPKD versi VI Laporan keuangan Dinas Penelolaan Keuangan dan Barang Kab. Bogor, meliputi : 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Realisasi Anggaran ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan- LRA dan belanja selama periode yang ditetapkan 2. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas 3. Laporan Operasinal (LO) Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Memberikan informasi daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- 16. 15 Serta menunjang DPKBDsebagai entitas pelaporan dalam menyusun atau menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 3. Neraca 4. Laporan Operasional (LO) 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 6. Laporan Arus Kas (LAK) 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 8. Laporan Oprasional Jadi DPKBD ini menggunkan basis Akrual, Basis akrual (accrual basis) yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi, yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Dalam pencatatan menggunakan basis akrual ini tentu akan lebih akurat, dan dengan menggunakan basis akrual aset, kewajiban dan ekuitas mudah diukur. Di dalam basis akrual sebuah pendapatan akan diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk melakukan penagihan dari hasil transaksi. Dan menggunakan basis akrual ini tidak memperdulikan kapan kas akan diterima, dan kapan kas dikeluarkan. Pengakuan biaya di dalam basis akrual ini ketika kewajiban membayar sudah jatuh tempo. Dan biaya tersebut sudah dapat diakui ketika kewajiban membayar sudah terjadi, meskipun kas belum dikeluarkan. 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode yang ditetapkan 2. Neraca Unsur-unsur Neraca Unsur neraca dalam basis akrual adalah: 1) Aset; sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah. 2) Kewajiban; utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 3) Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan sebagaimana dalam basis kas menuju akrual); kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- 17. 16 3. Laporan PerubahanEkuitas a. Informasi yang disajikan Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 4 Laporan Operasional Informasi yang disajikan Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. DPKBD menggunakan basis akrual. ini diliat dari isi akun akun yang berada di laporan posisi keuangan yang isinya : pendapatan laporan oprasional, beban dari kegiatan oprasional, surplus/ defisit dari kegiatan oprasiona, dan surplus dari non oprasional.
- 18. 17 BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan Hasildari makalah disimpulkan bahwa dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual signifikansi peran pemerintahan dalam sektor publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, semakin nyata. Peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 4.2 Saran Saran penulis sebagai hasil dari penelitian ini dalam mengimplementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual khususnya pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Kabupaten Bogor , kiranya perlu adanya upaya akselerasi sinkronisasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan peraturan lokal di pemerintah daerah. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Kabupaten Bogor sebaiknya mengkaji lebih dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang di lakukan dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Selain itu, perlu adanya pengembangan atas pemahaman sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah, serta dilakukan training atau pelatihan berkaitan dengan SAP berbasis akrual tersebut
- 19. 18 DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra.2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Undang-undang Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Kab. Bogor https://bpkad.bogorkab.go.id/ (Diakses 20 Maret 2020) Pengertian Akuntansi https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/akuntansi/pengertian-akuntansi.html (Diakses 20 Maret 2020) Perbedaan Akuntansi Berbasis Akrual dan Akuntansi Berbasis Kas https://cpssoft.com/blog/akuntansi/perbedaan-akuntansi-berbasis-akrual-dan- akuntansi-berbasis-kas/ (Diakses 20 Maret 2020) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah http://www.jtanzilco.com/blog/detail/1324/slug/penerapan-standar-akuntansi- pemerintahan-berbasis-akrual-pada-pemerintahan-daerah (Diakses 20 Maret 2020) Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/11/sistem-akuntansi-keuangan- pemerintah-daerah/ (Diakses 20 Maret 2020) Standar Akuntansi Pemerintah https://www.wikiapbn.org/standar-akuntansi- pemerintahan/ (Diakses 20 Maret 2020)