Hari AIDS Sedunia yang diperingati setiap 1 Desember tahun 2007 mengusung tema 'kepemimpinan' untuk mendukung pencegahan dan perawatan HIV/AIDS, dengan harapan pemimpin di semua level tergerak untuk mendukung program penanggulangan. Namun, banyak pemimpin yang gagal memenuhi janji dana dan komitmen, dengan masih minimnya pemahaman tentang bahaya HIV/AIDS dalam masyarakat. Situasi ini terkait dengan lemahnya komunikasi dan informasi antara pemimpin dan pemangku kepentingan, mengakibatkan diseminasi informasi yang tidak optimal mengenai pencegahan HIV/AIDS.

1. AIDS DAN “KETELATAN” PEMIMPIN
Hari AIDS sedunia diperingati kembali tepat tanggal 1 Desember, subtema yang diusung secara
internasional tahun 2007 adalah “Kepemimpinan” sebagai bagian dari tema utama kampanye “Stop
AIDS: Tepati Janji” yang diusung Lembaga AIDS Dunia (UNAIDS). Penerjemahan tema ini
mengundang banyak makna namun diharapkan tetap dalam satu agenda dan tujuan yang sama yaitu
menjamin akses universal untuk pencegahan, pengobatan dan perawatan kasus HIV/AIDS seantero
dunia di tahun 2010.
Justifikasi Kepemimpinan
Arti penting kepemimpinan untuk mendukung kerberhasilan penanggulangan HIV/AIDS telah
dinyatakan berbagai pihak. Definisi kepemimpinan juga coba dirumuskan, salah satunya yang
dikemukakan oleh Linda Hartke, anggota Global Steering Committee Kampanye AIDS se Sedunia
“Kepemimpinan adalah otoritas untuk bertindak dan memimpin dengan aksi dan contoh
(keteladanan)”. Kelihatannya statemen ini direspon oleh pemerintah kita dengan menetapkan sub
tema secara nasional yaitu “Stop AIDS: Dengan Kasih Sayang dan Keteladanan”.
Alasan utama memilih sub tema ini agar setiap pemimpin dari semua level dan unsur diharapkan
sadar dan tergerak untuk mendukung secara nyata program penanggulangan HIV/AIDS. Agaknya
pemimpin selama ini diakui atau tidak, telah menjadi salah satu penghambat keberhasilan gerakan
Stop AIDS tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Sebagai contoh para pemerintah
negara-negara kaya berjanji untuk meningkatkan pengeluaran untuk bantuan pembangunan
kesehatan/penanggulangan AIDS hingga 0.7 persen dari anggaran belanja tahunan mereka.
Kenyataannya hanya segelintir yang telah melakukannya. Dalam Deklarasi Abuja, para pemimpin
Afrika juga berkomitmen untuk mengalokasikan 15 persen anggaran mereka untuk kesehatan. Pada
kenyataannya hanya sepertiga negara-negara Afrika yang menganggarkan lebih dari 10 persen.
Beberapa wanprestasi dari janji-janji tersebut karena tidak adanya kepemimpinan yang baik
Kekecewaan terhadap kepemimpinan juga diungkapkan oleh Deloris Dockrey, Ketua, Global
Network of People Living with HIV/AIDS dan wakil International Community of Women Living
with HIV/AIDS. Dia menegaskan bahwa hambatan dalam aspek kepemimpinan paling tidak terkait
dengan lemahnya komitmen pendanaan program dan keseriusan implementasinya. Disisi lain masih
ada para pemimpin keagamaan yang terus menyangkal adanya HIV/AIDS dalam masyarakat yang
mereka layani.
Fenomena yang sama kelihatannya terjadi pula di Indonesia, pengalokasikan anggaran kesehatan
yang sangat minim tetap menjadi kendala baik di nasional maupun di daerah termasuk di dalamnya
untuk kegiatan penanggulangan HIV/AIDS. Kekurang pedulian para pemimpin di strukur
pemerintahan dan masyarakat termasuk komunitas keagamaan terhadap risiko dan dampak
penyakit HIV/AIDS masih sering dijumpai. Mereka terlibat aktif hanya dalam suatu kegiatan yang
bersifat insidental atau seremonial. Secara tidak langsung hal ini mencerminkan ketidak pahaman
kolektif dari para pemimpin yang mungkin disebabkan keterbatasan dan keengganan menerima
informasi dan melakukan komunikasi termasuk dengan berbagai pihak yang dianggap
berkompeten. Hal ini tentu memprihatinkan bahwa hanya untuk melakukan komunikasi secara
efektif saja masih kesulitan. Memang cukup ironis, mengingat problem komunikasi sebenarnya

2. telah menjadi agenda utama pada saat awal diperkenalkan program kampanye hari AIDS sedunia di
tahun 1988 sehingga saat ini seharusnya sudah dapat terantisipasi secara baik.
“Ketelatan” Vs “Keteladanan”
Banyak program inovasi yang telah coba dielaborasikan dari serangkaian program Stop AIDS
secara internasional, nasional dan lokal yang telah menghabiskan begitu banyak dana.
Keberhasilannya kadang terkendala karena keterlambatan pengadopsian dari pemimpin. Kecepatan
pengadopsian inovasi strategi dan kebijakan penanggungalan AIDS seharusnya menjadi salah satu
ciri dari keteladanan yang dilakukan oleh pemimpin. Alih-alih mengharapkan munculnya
keteladan, ternyata yang terjadi justeru “ketelatan” pengadopsian dari pemimpin terhadap berbagai
program Stop AIDS. Sekali lagi hal ini tergantung seberapa efektif dan akuntabel pola komunikasi
dan informasi yang selama ini dilakukan antar pemimpin dengan para pemangku kepentingan
lainnya termasuk dengan masyarakatnya.
Tragisnya dampak “ketelatan” pengadopsian terutama dari pemimpin secara langsung maupun
tidak langsung berimbas pada sebuah fakta, bahwa saat ini hanya 25% dari 220 juta jiwa penduduk
Indonesia yang paham tentang penyakit HIV/AIDS, padahal program penanggulangannya telah
berjalan 20 tahun. Memang belum pernah ada yang meneliti bagaimana tingkat pemahaman dari
para pemimpin kita, kelihatannya kondisinya tak akan jauh berbeda. Setidaknya patut diragukan
apakah mereka cukup paham tentang penyebaran penyakit HIV/AIDS saat ini telah merambah di
32 propinsi dan 186 kota/kabupaten, dimana pada wilayah-wilayah tertentu prevalensinya sudah
mencapai 5 persen atau lebih. Bahkan Provinsi Papua tergolong sebagai daerah generalized
epidemic dimana masyarakat umum pengidap HIV dan AIDS sudah lebih dari 1 persen. Sebagian
dari pemimpin kita bisa jadi belum pernah menerima informasi bahwa pada akhir Juni 2007 di
negara ini secara kumulatif jumlah orang dengan HIV dan AIDS tercatat sebanyak 14.628 kasus
yang terdiri dari 5.813 kasus HIV dan 9.689 kasus AIDS serta perkiraan dari UNAIDS jumlah
orang dengan HIV dan AIDS sudah mencapai 160.000 – 216.000 orang.
Ketidak sabaran pimpinan kita yang cenderung pengin melihat output program secara “instant”
dan “nyata” juga turut memperparah ”ketelatan” pemimpin. Ketidak pahaman mereka tentang
karakteristik upaya preventif dari program penanggulangan AIDS mungkin menjadi akar
masalahnya. Upaya kesehatan preventif memang outputnya sering tidak dapat langsung terlihat dan
bersifat jangka panjang. Disisi lain kebijakan otonomi yang “kebablasan” telah memperbesar risiko
lahirnya pola kepemimpinan yang cenderung otoriter dan tidak mampu memberikan keteladan.
Kondisi ini makin dipersulit dengan masih terfragmentasikanya sistem pelayanan kesehatan sendiri.
Dampaknya adalah pada masih tingginya ego sektoral bahkan ego profesional antar petugas
kesehatan yang seharusnya menjadi leading sector dari pengadopsian berbagai program
penanggulangan AIDS.
Tentu dengan terpilihnya sub tema kepemimpinan dalam peringatan Hari AIDS di Indonesia tahun
ini, maka setiap diri yang menyandang status pemimpin dari tingkat nasional bahkan sampai tingkat
keluarga agar minimal bisa merasa malu apabila selama ini termasuk golongan ”lagards” yang tak
tahu apa-apa tentang bahaya HIV/AIDS di lingkungan masyarakatnya masing-masing
(Sutopo Patria Jati, staf pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDIP)