Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa prinsip otonomi adalah mengurus dan mengatur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak di capai, maka pemerintah wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengaturan, perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Dalam rangka perwujudan pengembangan KSP secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana tata ruang (RTR)-nya diamanatkan oleh peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, perlu suatu proses perencanaan untuk masing-masing KSP secara baik dan benar serta implementasi RTR KSP yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan di daerah.;
Kawasan Banten Lama – Kasemen dan Kawasan Permukiman Masyarakat Adat Baduy – Leuwidamar merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan di dalam RTRW Provinsi Tahun 2010-2030 dengan kepentingan sosial budaya yang lokasi wilayahnya berada di Kota Serang dan Kabupaten Lebak yang mendapat perhatian khusus di tahun 2014;
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa prinsip otonomi adalah mengurus dan mengatur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak di capai, maka pemerintah wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengaturan, perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Dalam rangka perwujudan pengembangan KSP secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana tata ruang (RTR)-nya diamanatkan oleh peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, perlu suatu proses perencanaan untuk masing-masing KSP secara baik dan benar serta implementasi RTR KSP yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan di daerah.;
Kawasan Banten Lama – Kasemen dan Kawasan Permukiman Masyarakat Adat Baduy – Leuwidamar merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan di dalam RTRW Provinsi Tahun 2010-2030 dengan kepentingan sosial budaya yang lokasi wilayahnya berada di Kota Serang dan Kabupaten Lebak yang mendapat perhatian khusus di tahun 2014;
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat hikmat dan pengetahuan yang diberikan kepada tim penyusun Laporan Antara Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama Di Kota Serang Dan Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak) dapat selesai dengan baik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
Berdasarkan kajian hukumnya, terkait dengan kawasan banten lama, kawasan strategis ini mendapat perlindungan dari RTRW Banten 2030, yakni PERDA No 2 Tahun 2011. Sedangkan KSP Masyarakat Adat Baduy, selain mendapat perlindungan dari RTRW tersebut juga terdapat perlindungan lainnya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Pada pasal 4 didalam peraturan daerah tersebut disampaikan bahwa “Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy”. Yang artinya Penataan ruang didalam KSP Masyarakat Adat Baduy yang mencakup sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilandasi/didasari/diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy.
Pada penyusunan konsep pengembangan kawasan, diharapkan kawasan penyangga yang masuk dalam kesatuan kawasan strategis provinsi dikaji lebih dalam sehingga kualitas rencana tata ruang menjadi lebih baik.
Sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK), maka diharapkan Laporan Antara ini dapat memberikan proses untuk mengelurkan output atau keluaran (produk) berupa Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan, Insentif dan Disinsentif, dan pengaturan sanksi administratif di kedua KSP tersebut.
Kata kunci pada laporan ini adalah kawasan inti, kawasan penyangga, KSP, Baduy, dan Banten Lama.
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat hikmat dan pengetahuan yang diberikan kepada tim penyusun Laporan Antara Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama Di Kota Serang Dan Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak) dapat selesai dengan baik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
Berdasarkan kajian hukumnya, terkait dengan kawasan banten lama, kawasan strategis ini mendapat perlindungan dari RTRW Banten 2030, yakni PERDA No 2 Tahun 2011. Sedangkan KSP Masyarakat Adat Baduy, selain mendapat perlindungan dari RTRW tersebut juga terdapat perlindungan lainnya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Pada pasal 4 didalam peraturan daerah tersebut disampaikan bahwa “Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy”. Yang artinya Penataan ruang didalam KSP Masyarakat Adat Baduy yang mencakup sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilandasi/didasari/diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy.
Pada penyusunan konsep pengembangan kawasan, diharapkan kawasan penyangga yang masuk dalam kesatuan kawasan strategis provinsi dikaji lebih dalam sehingga kualitas rencana tata ruang menjadi lebih baik.
Sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK), maka diharapkan Laporan Antara ini dapat memberikan proses untuk mengelurkan output atau keluaran (produk) berupa Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan, Insentif dan Disinsentif, dan pengaturan sanksi administratif di kedua KSP tersebut.
Kata kunci pada laporan ini adalah kawasan inti, kawasan penyangga, KSP, Baduy, dan Banten Lama.
Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana secara utuh di lini
lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan Desa
3. RTRW Kabupaten Tangerang disusun didasarkan berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, Tentang
Penataan Ruang, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
dan Cianjur, PermenPU nomor16 tahun2009 tentang Pedoman
Penyusunan RTRW Kabupaten. Penataan ruang wilayah Kabupaten
Tangerang dimaksudkan untuk mengatur wilayah yang digunakan
sebagai industri, permukiman, dan pertanian maupun fungsi fungsi
lainnya. RTRW ditujukan agar masyarakat menjadi warga yang madani
dan beriman sesuai dengan slogan Kabupaten Tangerang. RTRW
Kabupaten Tangerang disusun untuk masa periode 2010–2030.
4. Kabupaten Tangerang difokuskan menjadi kabupaten industri di
Indonesia. Pengembangan industri dilakukan untuk mengembangkan
daya saing dan nilai tambah dari wilayah. Wilayah yang dituju
utamanya untuk pengembangan industri adalah Kecamatan Cikupa,
Balaraja, Pasar Kemis, Curug, dan Kosambi. Pengembangan kawasan
permukiman dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten
Tangerang. Penyelenggaran kawasan perkotaan baru dilakukan di
reklamasi Pantai Utara Jakarta.
5. A. Struktur Ruang Kabupaten Tangerang
Struktur ruang Kabupaten Tangerang disusun menyesuaikan dengan
fungsi kabupaten sebagai penyangga industri dan permukiman di
Jabodetabek. Struktur ruang Kabupaten Tangerang merupakan unsur
penting dalam RTRW Kabupaten Tangerang yang disusun
berdasarkan aspek yang dominan dari sisi fungsi pelayanan maupun
indeks sentralitas. Fungsi pelayanan merupakan jumlah unit atau
jenis fasilitas pelayanan dibandingkan dengan luas wilayah.
Sementara itu indeks sentralitas merupakan tingkat konsentrasi
fasilitas pelayanan yang terdapat pada Kabupaten Tangerang.
Terdapat 4 pusat kegiatan yang menyusun struktur ruang Kabupaten
Tangerang yaitu pusat kegiatan wilayah promosi, pusat kegiatan
lokal, pusat kegiatan lokal promosi, dan pusat pelayanan kawasan.
6. 1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi
Berfungsi melayani kegiatan skala propinsi atau beberapa
kabupaten/kota yang terdiri dari Kecamatan Balaraja, Kecamatan
Teluk Naga, dan Kecamatan Curug
2. Pusat Kegiatan Lokal
Berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa
kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Kronjo dan Kecamatan
Tigaraksa
3. Pusat Kegiatan Lokal Promosi
Berfungsi seperti kegiatan lokal tetapi masih dipromosikan. Terdiri
dari Kecamatan Mauk, Cikupa, Sepatan, Pasar Kemis, Kosambi, dan
Kelapa Dua
7. 4. Pusat Pelayanan Kawasan
Berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
Terdiri dari Kecamatan Mekarbaru, Gunungkaler, Kresek, Sukamulya,
Kemiri, Sindangjaya, Jayanti, Solear, Cisoka, Sepatan Timur, Jambe,
Cisauk, Panongan, Rajeg, Pakuhaji, Sukadiri, Pagedangan, dan Legok.
Berdasarkan struktur ruang wilayah Kabupaten Tangerang
menunjukkan bahwa wilayah yang semakin banyak jumlah fasilitas
yang dapat melayani penduduknya maka semakin tinggi hirarki pusat
kegiatan. Hal ini disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Tangerang.
Kabupaten Tangerang memiliki 4 hirarki pusat kegiatan.
8. Kecamatan Balaraja sebagai PKW promosi yang melayani kabupaten
lainnya juga dijadikan PKWp karena memiliki pusat pelayanan wilayah
dengan ketersediaan infrastruktur serta banyaknya penduduk. Pusat
ini dihubungkan pula dengan koridor jalan transportasi berupa jalan
provinsi maupun jalan tol Jakarta-Merak.
9. Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi dibentuk juga
di Kabupaten Tangerang. Hal yang cukup unik ditunjukkan dengan
Kecamatan Tigaraksa sebagai PKL yaitu berada di bawah satu tingkat
hirarki di bawah PKWp padahal Kecamatan Tigaraksa merupakan
ibukota Kabupaten Tangerang, Berdasarkan struktur yang ada
menunjukkan selain PKL dan PKL promosi juga dikembangkan
PPK/pusat pelayanan kawasan , yaitu pusat yang memberikan akses
dalam satu kecamatan misalnya Kecamatan Sukamulya.
10. B. Pola Ruang Kabupaten Tangerang
Pola ruang merupakan salah satu unsur penting dalam rencana tata ruang
yang menjelaskan mengenai pembagian wilayah berdasarkan fungsinya.
Secara umum, pola ruang dibagi menjadi dua yaitu kawasan lindung dan
budidaya. Pola ruang menggambarkan fungsi dan peruntukkan dalam suatu
ruang.
Analisis yang digunakan untuk pengembangan pola ruang Kabupaten
Tangerang didasarkan pada overlay sejumlah aspek. Kawasan lindung
merupakan kawasan yang dikembangkan untuk menjaga kelestarian
lingkungan dan keberlanjutan pengembangan suatu wilayah. Kawasan
lindung mempunyai batasan penggunaan serta peruntukannya untuk
melindungi daerah lain. Kabupaten Tangerang merupakan kabupaten yang
mempunyai kondisi relative homogen dalam relief / topografi, jenis tanah,
tekstur dan curah hujan, Kondisi berbagai komponen fisik sangat penting
untuk memberikan pertimbangan dalam menentukan kawasan lindung
maupun budidaya. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang
dikembangkan untuk dibudidayakan ataupun dimanfaatkan oleh dan untuk
11. Pola ruang yang ada di Kabupaten Tangerang dibagi menjadi dua
kawasan yaitu lindung dan budidaya.
Kawasan lindung yang ada di Kabupaten Tangerang dibagi menjadi :
1. Kawasan cagar budaya di kecamatan Mauk, Kronjo, Solear dan
Pagedangan;
2. Kawasan konservasi berupa hutan konservasi beradai di beberapa
kecamatan seperti Pakuhaji, Mauk, Teluknaga, Kronjo dan Pakuhaji
3. Kawasan lindung setempat berupa sempadan pantai, sempadan
sungai, sempadan situ, dan ruang terbuka hijau.
12. Kawasan budidaya yang ada di Kabupeten Tangerang dibagi menjadi :
1. Pertanian berada di kecamatan Kresek, Gunungkaler, Mekarbaru,
Kronjo, Sukamulya, Mauk, Sukadiri, Kemiri,Rajeg, Pakuhaji,sebagian
Sepatan,dan Teluknaga;
2. Perikanan di kecamatan Mekar Baru dan Kronjo;
3. Peternakan di kecamatan Teluknaga, Cisauk, Jambe, Cisoka dan
Gunungkaler;
4. Permukiman perkotaan di kecamatan Balaraja, Jayanti, Cisoka,
Solear, Tigaraksa, Jambe, Panongan, Legok, Pagedangan, Cisauk,
Curug, Kelapadua, Pasarkemis, Cikupa, Sindangjaya, Sepatan, Sepatan
Timur, Teluknaga, Kosambi dan pada pusat-pusat kecamatan;
5. Permukiman perdesaan di kecamatan Kresek, Gunungkaler,
Mekarbaru, Kronjo, Kemiri, Sukadiri, Mauk, Rajeg, Sukamulya,dan
