Addendum surat edaran ka satgas no. 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri tahun 1442h dan upaya pengendalian penyebaran covid 19 selama bulan suci ramadhan 1442h
Dokumen ini merupakan addendum surat edaran tentang pengetatan persyaratan perjalanan domestik selama masa sebelum dan sesudah larangan mudik Idul Fitri 2021. Addendum ini menambahkan ketentuan wajib tes PCR/rapid test/GeNose bagi pengguna transportasi udara, laut, dan kereta api antarkota serta tes acak bagi pengguna transportasi darat dan laut lokal. Addendum ini berlaku 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021.
Se ka-satgas-nomor-2-tahun-2022-tentang-protokol-kesehatan-perjalanan-luar-ne...HarisFadhil
Surat edaran ini menetapkan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri selama pandemi COVID-19, mencakup persyaratan vaksinasi lengkap, tes PCR negatif sebelum keberangkatan dan setibanya di Indonesia, serta karantina terpusat selama 7 hari dengan biaya mandiri kecuali untuk beberapa kelompok seperti PMI dan pegawai pemerintah. Protokol ini ditetapkan untuk mencegah penularan varian baru COVID-19 d
Instruksi Menteri Dalam Negeri mengatur langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 selama Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, termasuk melarang mudik, mengaktifkan satgas COVID-19, menerapkan protokol kesehatan ketat, dan membatasi kapasitas kegiatan di gereja, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata.
Surat Edaran ini menetapkan protokol kesehatan bagi pelaksanaan mekanisme travel bubble di Batam dan Bintan dengan Singapura selama pandemi COVID-19, mencakup persyaratan masuk kawasan travel bubble, pembagian zona, dan tata laksana pemeriksaan kesehatan bagi pelaku travel bubble."
Se ka-satgas-nomor-2-tahun-2022-tentang-protokol-kesehatan-perjalanan-luar-ne...HarisFadhil
Surat edaran ini menetapkan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri selama pandemi COVID-19, mencakup persyaratan vaksinasi lengkap, tes PCR negatif sebelum keberangkatan dan setibanya di Indonesia, serta karantina terpusat selama 7 hari dengan biaya mandiri kecuali untuk beberapa kelompok seperti PMI dan pegawai pemerintah. Protokol ini ditetapkan untuk mencegah penularan varian baru COVID-19 d
Instruksi Menteri Dalam Negeri mengatur langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 selama Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, termasuk melarang mudik, mengaktifkan satgas COVID-19, menerapkan protokol kesehatan ketat, dan membatasi kapasitas kegiatan di gereja, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata.
Surat Edaran ini menetapkan protokol kesehatan bagi pelaksanaan mekanisme travel bubble di Batam dan Bintan dengan Singapura selama pandemi COVID-19, mencakup persyaratan masuk kawasan travel bubble, pembagian zona, dan tata laksana pemeriksaan kesehatan bagi pelaku travel bubble."
Satgas Covid-19 memperketat protokol kesehatan selama liburan Natal dan Tahun Baru untuk mencegah penularan Covid-19. Beberapa ketentuan baru meliputi kewajiban tes antigen/PCR dan e-HAC untuk perjalanan antar pulau dan provinsi, larangan makan di pesawat kurang dari 2 jam, serta penegakan protokol kesehatan 3M di semua moda transportasi. Tujuannya mengurangi mobilitas warga yang sebelumnya selalu meningkat
Surat Edaran ini mengatur ketentuan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara selama pandemi Covid-19, termasuk persyaratan kesehatan bagi penumpang dan awak pesawat serta penerapan protokol kesehatan. Surat Edaran ini juga mengatur tanggung jawab penyelenggara angkutan udara untuk memastikan pemenuhan protokol kesehatan selama penerbangan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otor
Se ka-satgas-nomor-9-tahun-2022-tentang-protokol-kesehatan-perjalanan-luar-ne...CIkumparan
Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
Se ka-satgas-nomor-11-tahun-2022-tentang-ketentuan-perjalanan-orang-dalam-neg...CIkumparan
Surat Edaran ini mengatur protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan dalam negeri selama pandemi COVID-19, termasuk persyaratan vaksinasi dan tes untuk bepergian antardaerah. Surat Edaran ini menggantikan Surat Edaran sebelumnya dan berlaku mulai 8 Maret 2022.
Surat edaran ini mengatur tentang penutupan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia untuk mencegah penularan COVID-19 dan variannya. Surat edaran ini berlaku dari 1-14 Januari 2021 dan menginstruksikan pejabat imigrasi untuk menolak semua permohonan visa dan memantau pelaksanaan kebijakan penutupan sementara tersebut.
Surat Edaran ini mengatur protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui Bali, Batam, dan Bintan selama pandemi Covid-19, mencakup persyaratan tes PCR dan vaksinasi, serta tindakan isolasi bila hasil tes positif.
Peraturan Presiden ini menetapkan pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat Favipiravir untuk memenuhi kebutuhan pengobatan COVID-19 selama 3 tahun. Industri farmasi ditunjuk untuk memproduksi obat tersebut secara terbatas dan nonkomersial serta memberikan imbalan 1% dari penjualan bersih kepada pemegang paten.
1. Pemerintah memberlakukan pelaksanaan paten terhadap obat Remdesivir untuk memenuhi kebutuhan pengobatan COVID-19 selama 3 tahun atau sampai pandemi berakhir.
2. Menteri Kesehatan akan menunjuk perusahaan farmasi untuk memproduksi Remdesivir secara terbatas dan nonkomersial untuk pasien di dalam negeri.
3. Perusahaan farmasi akan memberikan imbalan 1% dari penjualan bersih Remdesivir kepada
PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN DALAM MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISE...temanna #LABEDDU
Surat edaran ini menyediakan panduan teknis untuk pelaksanaan pelatihan selama masa pandemi COVID-19, mencakup PKN Tingkat I, PKN Tingkat II, PKA, PKP, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS. Panduan ini berlaku sampai pandemi berakhir dan bertujuan memastikan pelatihan dapat terlaksana sesuai tujuan pembelajaran. Lembaga pelatihan, peserta dan instruktur harus mematuhi panduan ini.
Surat edaran ini berlaku dari 6 Mei hingga 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang, untuk dilaksanakan dengan tanggung jawab oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pusat dan daerah.
Keputusan Menteri Keuangan menetapkan beberapa barang dan jasa tertentu yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN), termasuk impor dan penyerahan senjata, kapal, pesawat, kereta api, serta jasa angkutan dan perawatan tertentu. Pengusaha harus melapor menjadi Pengusaha Kena Pajak dan menerbitkan faktur pajak dengan mencantumkan pembebasan PPN. Jika barang digunakan tidak sesuai tu
Salinan SE Satgas Covid-19 No. 21 Tahun 2022 tentang PPDN Pada Masa Pandemi C...CIkumparan
Surat Edaran ini mengatur ketentuan perjalanan orang dalam negeri selama pandemi Covid-19, termasuk protokol kesehatan yang harus dipatuhi, persyaratan perjalanan berdasarkan status vaksinasi, dan pengawasan pelaksanaannya oleh berbagai instansi terkait.
Dokumen tersebut mengatur ketentuan persiapan dan pelaksanaan pembekalan untuk peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) Angkatan I Tahun 2022 selama masa pandemi COVID-19, mencakup persiapan administrasi dan kesehatan peserta, pelaksanaan pembekalan secara tatap muka dan daring, serta hak dan kewajiban peserta.
SE 3 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Trans...CIkumparan
Surat Edaran ini mengatur ketentuan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara selama pandemi Covid-19, termasuk persyaratan kesehatan bagi penumpang dan awak pesawat serta penerapan protokol kesehatan. Surat Edaran ini juga mengatur tanggung jawab penyelenggara angkutan udara untuk memastikan pemenuhan protokol kesehatan selama penerbangan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otor
Dokumen tersebut berisi tentang peraturan menteri perhubungan tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Pengendalian dilakukan melalui pembatasan moda transportasi untuk seluruh wilayah, wilayah PSBB, dan mudik tahun 2020. Pengendalian mencakup persiapan, selama perjalanan, dan kedatangan transportasi penumpang dan barang melalui protokol kesehatan dan fasilitas bagi penumpang dan petugas.
Satgas Covid-19 memperketat protokol kesehatan selama liburan Natal dan Tahun Baru untuk mencegah penularan Covid-19. Beberapa ketentuan baru meliputi kewajiban tes antigen/PCR dan e-HAC untuk perjalanan antar pulau dan provinsi, larangan makan di pesawat kurang dari 2 jam, serta penegakan protokol kesehatan 3M di semua moda transportasi. Tujuannya mengurangi mobilitas warga yang sebelumnya selalu meningkat
Surat Edaran ini mengatur ketentuan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara selama pandemi Covid-19, termasuk persyaratan kesehatan bagi penumpang dan awak pesawat serta penerapan protokol kesehatan. Surat Edaran ini juga mengatur tanggung jawab penyelenggara angkutan udara untuk memastikan pemenuhan protokol kesehatan selama penerbangan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otor
Se ka-satgas-nomor-9-tahun-2022-tentang-protokol-kesehatan-perjalanan-luar-ne...CIkumparan
Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
Se ka-satgas-nomor-11-tahun-2022-tentang-ketentuan-perjalanan-orang-dalam-neg...CIkumparan
Surat Edaran ini mengatur protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan dalam negeri selama pandemi COVID-19, termasuk persyaratan vaksinasi dan tes untuk bepergian antardaerah. Surat Edaran ini menggantikan Surat Edaran sebelumnya dan berlaku mulai 8 Maret 2022.
Surat edaran ini mengatur tentang penutupan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia untuk mencegah penularan COVID-19 dan variannya. Surat edaran ini berlaku dari 1-14 Januari 2021 dan menginstruksikan pejabat imigrasi untuk menolak semua permohonan visa dan memantau pelaksanaan kebijakan penutupan sementara tersebut.
Surat Edaran ini mengatur protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui Bali, Batam, dan Bintan selama pandemi Covid-19, mencakup persyaratan tes PCR dan vaksinasi, serta tindakan isolasi bila hasil tes positif.
Peraturan Presiden ini menetapkan pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat Favipiravir untuk memenuhi kebutuhan pengobatan COVID-19 selama 3 tahun. Industri farmasi ditunjuk untuk memproduksi obat tersebut secara terbatas dan nonkomersial serta memberikan imbalan 1% dari penjualan bersih kepada pemegang paten.
1. Pemerintah memberlakukan pelaksanaan paten terhadap obat Remdesivir untuk memenuhi kebutuhan pengobatan COVID-19 selama 3 tahun atau sampai pandemi berakhir.
2. Menteri Kesehatan akan menunjuk perusahaan farmasi untuk memproduksi Remdesivir secara terbatas dan nonkomersial untuk pasien di dalam negeri.
3. Perusahaan farmasi akan memberikan imbalan 1% dari penjualan bersih Remdesivir kepada
PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN DALAM MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISE...temanna #LABEDDU
Surat edaran ini menyediakan panduan teknis untuk pelaksanaan pelatihan selama masa pandemi COVID-19, mencakup PKN Tingkat I, PKN Tingkat II, PKA, PKP, Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS. Panduan ini berlaku sampai pandemi berakhir dan bertujuan memastikan pelatihan dapat terlaksana sesuai tujuan pembelajaran. Lembaga pelatihan, peserta dan instruktur harus mematuhi panduan ini.
Surat edaran ini berlaku dari 6 Mei hingga 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang, untuk dilaksanakan dengan tanggung jawab oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pusat dan daerah.
Keputusan Menteri Keuangan menetapkan beberapa barang dan jasa tertentu yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN), termasuk impor dan penyerahan senjata, kapal, pesawat, kereta api, serta jasa angkutan dan perawatan tertentu. Pengusaha harus melapor menjadi Pengusaha Kena Pajak dan menerbitkan faktur pajak dengan mencantumkan pembebasan PPN. Jika barang digunakan tidak sesuai tu
Similar to Addendum surat edaran ka satgas no. 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri tahun 1442h dan upaya pengendalian penyebaran covid 19 selama bulan suci ramadhan 1442h
Salinan SE Satgas Covid-19 No. 21 Tahun 2022 tentang PPDN Pada Masa Pandemi C...CIkumparan
Surat Edaran ini mengatur ketentuan perjalanan orang dalam negeri selama pandemi Covid-19, termasuk protokol kesehatan yang harus dipatuhi, persyaratan perjalanan berdasarkan status vaksinasi, dan pengawasan pelaksanaannya oleh berbagai instansi terkait.
Dokumen tersebut mengatur ketentuan persiapan dan pelaksanaan pembekalan untuk peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) Angkatan I Tahun 2022 selama masa pandemi COVID-19, mencakup persiapan administrasi dan kesehatan peserta, pelaksanaan pembekalan secara tatap muka dan daring, serta hak dan kewajiban peserta.
SE 3 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Trans...CIkumparan
Surat Edaran ini mengatur ketentuan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara selama pandemi Covid-19, termasuk persyaratan kesehatan bagi penumpang dan awak pesawat serta penerapan protokol kesehatan. Surat Edaran ini juga mengatur tanggung jawab penyelenggara angkutan udara untuk memastikan pemenuhan protokol kesehatan selama penerbangan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otor
Dokumen tersebut berisi tentang peraturan menteri perhubungan tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Pengendalian dilakukan melalui pembatasan moda transportasi untuk seluruh wilayah, wilayah PSBB, dan mudik tahun 2020. Pengendalian mencakup persiapan, selama perjalanan, dan kedatangan transportasi penumpang dan barang melalui protokol kesehatan dan fasilitas bagi penumpang dan petugas.
SE Dirjen Udara 32 tahun 2020 petunjuk operasional transportasi udara penanga...PrabariniKartika
Surat Edaran ini mengatur petunjuk operasional transportasi udara untuk pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, termasuk peran otoritas bandar udara, penyelenggara bandar udara, maskapai penerbangan, dan penyelenggara navigasi udara. Surat Edaran ini berlaku dari 8 Mei hingga 31 Mei 2020.
Surat Edaran ini menjelaskan bahwa vaksinasi meningitis menjadi kewajiban bagi jamaah haji yang berkunjung ke Arab Saudi, sedangkan tidak diwajibkan bagi jamaah umrah. Vaksinasi meningitis tetap dianjurkan bagi jamaah umrah, terutama yang memiliki komorbid. Surat ini juga menginstruksikan dinas-dinas kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk mensosialisasikan kebijakan ini dan melakukan pengawasan serta
Edaran Gubernur Bali mengatur ketentuan bagi wisatawan domestik yang memasuki Bali selama liburan akhir tahun, termasuk kewajiban menunjukkan tes PCR atau antigen negatif, mengikuti protokol kesehatan, dan larangan pesta perayaan tahun baru. Pelanggar akan dikenai sanksi.
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Dokumen tersebut mengatur larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat, laut, udara dan kereta api selama masa mudik serta pengecualian dan sanksi terkait pelanggaran aturan tersebut.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020JalinKrakatau
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Dokumen tersebut mengatur larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat, laut, udara dan kereta api selama masa mudik serta pengecualian dan sanksi terkait pelanggaran aturan tersebut.
Similar to Addendum surat edaran ka satgas no. 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri tahun 1442h dan upaya pengendalian penyebaran covid 19 selama bulan suci ramadhan 1442h (20)
Putusan Pendahuluan ICJ atas gugatan Afrika SelatanRepublikaDigital
This document is an order from the International Court of Justice regarding South Africa's request for provisional measures in its case against Israel concerning alleged violations of the Genocide Convention in Gaza. It provides background on the filing of the case, procedural history, and oral arguments presented by both sides. It recalls the context of ongoing conflict in Gaza and expresses concern for loss of life. The court is considering South Africa's request that it order Israel to suspend military operations in Gaza and take other measures to prevent further harm to Palestinians, as well as Israel's request to reject the measures and remove the case from the court's general list.
This document is an order from the International Court of Justice regarding South Africa's request for provisional measures in its case against Israel concerning alleged violations of the Genocide Convention in Gaza. It provides background on the filing of the case, procedural history, and oral arguments presented by both sides. It notes the ongoing conflict and humanitarian crisis in Gaza that prompted the case. South Africa is requesting the Court order Israel to immediately suspend military operations in Gaza and take measures to prevent further harm to Palestinians. Israel is requesting the Court reject South Africa's requests for provisional measures and remove the case from the Court's general list. The order recalls resolutions by the UN General Assembly on the situation in Gaza.
1. The Director of the UN's New York Office for Human Rights is resigning in protest over the UN's failure to stop the ongoing genocide of Palestinians and hold Israel accountable for human rights violations.
2. He argues that Israel's treatment of Palestinians constitutes genocide and apartheid, and that key UN members like the US are complicit by supporting Israel militarily, economically, and diplomatically.
3. In his resignation letter, he calls on the UN to take a principled stance in support of Palestinian human rights based on international law, including supporting a single democratic state for Palestinians and Israelis with equal rights.
Laporan Dewan HAM PBB Tentang Belanja Senjata MyanmarRepublikaDigital
The Special Rapporteur documents over $1 billion USD in arms, dual-use goods, equipment, and raw materials exported to the Myanmar military since the February 2021 coup. The report identifies suppliers in Russia, China, Singapore, India, and Thailand that have transferred weapons, manufacturing equipment, and materials despite international condemnation of the military's human rights abuses. It concludes that sanctions are failing to curb arms flows because they are not well coordinated or enforced, allowing arms dealers to circumvent them. The Special Rapporteur recommends fully enforcing arms embargoes and targeting the military's sources of revenue to protect human rights in Myanmar.
Risalah Rapat Komisi I DPR dan Menkominfo pada 1 Februari 2021RepublikaDigital
Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Kominfo membahas empat hal yaitu evaluasi kinerja Kominfo tahun 2020, realisasi anggaran 2020, persiapan APBN 2021, dan isu-isu aktual seperti transformasi digital dan peran Kominfo dalam penanganan Covid-19. Dalam rapat, Menteri Kominfo menjelaskan program strategis Kominfo tahun 2020 terkait penyediaan infrastruktur TIK, pengelolaan pos dan informatika, pemanfaatan teknologi, dan komunik
Buku ini membahas model bisnis pengembangan ekonomi pesantren berbasis energi terbarukan khususnya PLTS. Diuraikan bagaimana pesantren dapat memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi untuk mendukung berbagai aktivitas dan usaha ekonomi pesantren.
Dokumen tersebut membahas tentang tren global demokrasi yang mengalami regresi di banyak negara dalam 10 tahun terakhir meskipun Indonesia menunjukkan tren positif. Dokumen juga membahas rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan sebagai representasi keadilan dan pemerataan serta proyeksi ekonomi Indonesia 2023 yang diperkirakan tumbuh 4,8% meskipun ada tantangan ekspor.
This document presents the 2023 edition of The Muslim 500, which identifies the most influential Muslims in the world. It includes the Persons of the Year for 2023, with Maulana Mahmood A. Madani named Man of the Year for his leadership of Jamiat Ulama-i-Hind in defending Indian Muslims, and Aisha Bewley named Woman of the Year for her prolific translations of classical Islamic texts to English. The publication also features the Top 50 most influential Muslims, 450 additional influential figures grouped into categories, obituaries for those who passed away, guest contributions on current issues, and various appendices and indices.
Ekspor Indonesia mengalami kontraksi 2,2% pada Juli 2022 dibanding Juni akibat penurunan ekspor beberapa komoditas utama. Namun, ekspor non-migas masih tumbuh 32% secara tahunan. Pertumbuhan ekspor Januari-Juli 2022 tercatat 36,45% dibanding periode yang sama tahun lalu, didukung kenaikan harga komoditas ekspor seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan statistik ekspor dan impor Indonesia pada bulan Juni 2022. Ekspor Indonesia naik 21,3% dibanding Mei 2022 menjadi US$26,09 miliar, didorong kenaikan ekspor minyak kelapa sawit sebesar 862,7%. Neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2022 surplus sebesar US$4,53 miliar.
Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 merupakan dokumen yang merangkum kondisi ekonomi syariah global dan nasional, serta menetapkan strategi dan program untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia selama 5 tahun ke depan. Dokumen ini menetapkan visi pertumbuhan ekonomi syariah sebesar 7% per tahun, melalui empat strategi utama yaitu penguatan rantai nilai halal, keuangan syariah, UMKM, dan e
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Addendum surat edaran ka satgas no. 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri tahun 1442h dan upaya pengendalian penyebaran covid 19 selama bulan suci ramadhan 1442h
1. 1
SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
ADDENDUM SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PENIADAAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH DAN UPAYA
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1442 HIJRIAH
A. Latar Belakang
1. bahwa pada bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah dan semakin mendekati Hari
Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, terdapat peluang peningkatan mobilitas
masyarakat, baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata
yang akan meningkatkan risiko laju penularan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).
2. bahwa berdasarkan hasil Survei Pasca Penetapan Peniadaan Mudik Selama
Masa Lebaran 2021 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia ditemukan bahwa masih adanya
sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7
dan H+7 pemberlakuan Peraturan Peniadaan Mudik Idul Fitri.
3. bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka
2, maka perlu dibentuk Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul
Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud dari Addendum Surat Edaran ini adalah mengatur pengetatan
persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan
mudik (22 April - 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei - 24 Mei 2021).
Sementara selama masa peniadaan mudik 6 - 17 Mei 2021 tetap berlaku Surat
Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya
2. 2
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama
Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.
Tujuan Addendum Surat Edaran ini adalah untuk mengantisipasi peningkatan
arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus
antardaerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik
diberlakukan.
C. Waktu
1. Periode H - 14 menjelang masa peniadaan mudik (6 Mei 2021 sampai dengan
tanggal 17 Mei 2021) yang dimaksudkan dalam Addendum Surat Edaran ini
berlaku pada tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021.
2. Periode H + 7 pasca masa peniadaan mudik (6 Mei 2021 sampai dengan
tanggal 17 Mei 2021) yang dimaksudkan dalam Addendum Surat Edaran ini
berlaku pada tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021.
D. Ruang Lingkup
Tetap
E. Dasar Hukum
Tetap
F. Pengertian
Tetap
G. Protokol
Menambahkan beberapa ketentuan dengan bunyi sebagai berikut:
13. Selain ketentuan dalam angka 5, berlaku ketentuan khusus pengetatan
mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) pada periode menjelang
masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 22 April sampai dengan tanggal
5 Mei 2021 dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei
sampai dengan tanggal 24 Mei 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat
keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya
diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum
keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di
Bandar Udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan
dan mengisi e-HAC Indonesia;
b. Pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan surat keterangan
hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil
dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau
surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum
keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC
Indonesia;
3. 3
c. Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat
keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya
diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum
keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di
Pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan
mengisi e-HAC Indonesia;
d. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran
terbatas dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi, atau
dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu
wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat
hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat
perjalanan namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
e. Pelaku perjalanan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat
keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya
diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum
keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di
Stasiun Kereta Api sebelum keberangkatan sebagai persyaratan
perjalanan;
f. Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak
rapid test antigen/tes GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satuan
Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
g. Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, dihimbau melakukan tes
RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun
waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose
C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan
dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Daerah;
h. Pengisian e-HAC Indonesia dihimbau bagi pelaku perjalanan dengan
seluruh moda transportasi darat umum maupun pribadi, kecuali bagi
pelaku perjalanan udara dan laut wajib melakukan pengisian e-HAC
Indonesia;
i. Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes
RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan;
j. Apabila hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 pelaku
perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan
tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes
diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil
pemeriksaan; dan
k. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
fungsi terkait perhubungan darat/laut/udara/perkeretaapian
menindaklanjuti Addendum Surat Edaran ini dengan melakukan
penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada Addendum Surat
Edaran ini dan peraturan perundang-undangan.
4. 4
14.Perjalanan orang selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442
Hijriah sebagaimana dimaksud pada huruf G.1 Surat Edaran Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari
Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442
Hijriah dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku
perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, antara
lain: bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka
anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didamping oleh 1 (satu) orang
anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua)
orang, dan kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat
keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.
15.Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan
memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di
daerahnya secara lebih rinci, dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan
instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan Addendum
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021
tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama
Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.
16.Instrumen hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 15 yang mengatur
mengenai kriteria dan persyaratan khusus merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13
Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah
dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.
H. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi
Tetap
I. Penutup
Addendum Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 22 April sampai dengan
tanggal 5 Mei 2021 dan 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021, serta akan
ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan situasi
terakhir di lapangan.