DKM Masjid Darussalaam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Kemakmuran Masjid Darussalaam Taman Yasmin 1
ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA
DEWAN KEMAKMURAN MASJID
(DKM)
DARUSSALAAM TAMAN YASMIN
KOTA BOGOR

MUKADIMAH
Bismillahirahmaanirrahiim
ِ‫س‬ُ‫ف‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ِ‫ر‬ْ‫و‬ُ‫ر‬ُ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫هلل‬‫ا‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫و‬ُ‫ع‬َ‫ن‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬ِ‫د‬ْ‫ه‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ن‬ َ‫و‬ ْ‫ه‬ُ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ن‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬ُ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ع‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ن‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬ُ‫د‬َ‫م‬ْ‫َح‬‫ن‬ ِ َّ ِ‫َلِل‬ َ‫د‬ْ‫م‬َ‫ح‬ْ‫ال‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫أ‬ ِِ‫ا‬ََِ‫ي‬ََ ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ه‬ِ‫د‬ْ‫ه‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫م‬ْ‫ْع‬
ِ‫ل‬ْ‫ض‬ُ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ َّ‫ل‬ ِ‫ض‬ُ‫م‬ َ‫ال‬َ‫ف‬ ُ‫هللا‬َ‫ص‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫لل‬َ‫ا‬ .ُ‫ه‬ُ‫ل‬ ْ‫و‬َُ َ‫ر‬َ‫و‬ ُ‫ه‬ُ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ْع‬ ‫ًا‬‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ َّ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫د‬َ‫ه‬ْ‫ش‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ‫هللا‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ال‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫د‬َ‫ه‬ْ‫ش‬َ‫أ‬ .ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ي‬ِ‫َاد‬‫ه‬ َ‫ال‬َ‫ف‬ ْ‫ل‬ِ‫ل‬
.ِ‫ة‬َ‫ام‬َ‫ي‬ِ‫ق‬ْ‫ال‬ ِ‫م‬ْ‫و‬َ‫ي‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ُ‫ه‬‫ا‬َ‫د‬ُ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ى‬َ‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬‫ا‬ ِ‫ن‬َ‫م‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ْ‫ح‬َ‫ص‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬‫آ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ْع‬ َ‫و‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ْع‬ ْ‫ك‬ ِ‫ار‬َ‫ب‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ل‬ََ َ‫و‬
Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan, dan petunjuk-
Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa
mendapat dari petunjuk Allah maka tidak akan ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang
sesat maka tidak ada pemberi petunjuknya baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain
Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, semoga doa dan keselamatan
tercurah pada Muhammad dan keluarganya, dan sahabat dan siapa saja yang mendapat petunjuk
hingga hari kiamat.
‫إ‬ِ‫َّن‬‫م‬َ‫ا‬‫يإ‬‫م‬َ‫ع‬ْ‫م‬‫م‬‫إر‬‫م‬‫س‬
‫إ‬ِ‫ن‬ َّ‫م‬ِ‫ا‬‫مإعَي‬ِ‫ر‬ُِ‫م‬ِ‫إم‬ِ‫ن‬ َّ‫م‬ِ ‫إعََّلل‬َِ‫ن‬ِ َِ ِ‫إم‬ ‫ن‬َ ‫ن‬‫ُب‬ِ‫م‬‫ه‬ِ‫إع‬‫ن‬َ ‫ه‬‫م‬َِ‫ه‬َ‫ع‬ ِ‫نإم‬‫َء‬‫ن‬‫خ‬‫إ‬ ِِِ‫ُو‬ِ‫م‬‫إ‬‫ه‬ِِ‫نإو‬‫ِإعء‬‫و‬ ‫ن‬‫ة‬ َِّ‫و‬ِ‫إو‬ ‫ا‬َ‫ا‬‫و‬‫ه‬‫ٱ‬َِ‫نإ‬ِ‫و‬‫ة‬‫ن‬ ‫ِإ‬َِ‫إ‬ ِ ‫ن‬َ
‫خ‬ََِّ‫م‬‫ا‬َ‫إ‬‫خ‬َّ‫م‬ِ‫و‬ِ‫ٱ‬ِ‫ف‬‫عإ‬‫إ‬ِ‫إعء‬‫أ‬‫ن‬ ‫إ‬ ِ ‫ه‬‫ب‬َِ‫إ‬‫ه‬ََِ ِ‫م‬
‫إ‬‫ا‬‫ا‬ََِِ‫ن‬‫و‬ِ‫ر‬‫ه‬‫م‬‫ا‬‫و‬‫ه‬َ‫إع‬ ِِ‫ن‬‫إو‬ُ‫م‬‫ا‬‫ة‬‫م‬‫إ‬‫م‬‫اد‬‫ن‬‫م‬َ
Innamā ya'muru masājidallāhi man āmana billāhi wal-yaumil-ākhiri wa aqāmaṣ-ṣalāta wa ātaz-zakāta
wa lam yakhsya illallāh, fa 'asā ulā`ika ay yakụnụ minal-muhtadīn
Allah SWT.Berfirman :
"Hanya mereka yang memakmurkan masjid-masjjd Allah-lah orang-orang yang beriman kepada
Allah dan hari kemudian,serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada
siapapun) selain Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-
orangyangmendapatpetunjuk." (QS.At-Taubah. 9: 18)
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, masjid didirikan semata-mata untuk mengabdi kepada
Allah atas dasar taqwa, mencapai ridha-Nya,membina umat yang berakhlaq al-karimah dan
melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.
Demi menyambut seruan tersebut, maka warga muslim yang berdomisili di Perum Taman Yasmin
Kel. Cilendek Timur Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat berusaha berhimpun untuk
mengerahkan segala potensi, dan secara nyata mengoptimalkan keberadaan Masjid Darussalaam
sebagai pusat kegiatan da’wah dan syi’ar serta pembinaan ummat khususnya di lingkungan Taman
Yasmin Kota Bogor.
Untuk mewujudkan cita-cita diatas, dibentuklah Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Darussalaam,
yang menjadi wadah pengelolaan kegiatan ke-Islaman guna optimalisasi fungsi Masjid
Darussalaam. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) ini disusun sebagai pijakan
dan aturan baku untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan yang sistematis dan konsisten.
Menyakini bahwa tidak ada kesempurnaan melainkan hanyalah milik Allah Swt, maka seraya
memohon rahmat dan ridlo-Nya, Dewan Kemakmuran Masjid Darussalaam Taman Yasmin
mengesahkan ANGGARANDASAR sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR
DKM DARUSSALAAM TAMAN YASMIN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :
1. Anggaran Dasar atau disebut “AD” adalah ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar
bagi aturan berjalannya DKM Darussalaam yang termuat dalam akta ini dan sebagaimana
dikemudian hari diubah menurut kondisi dan dinamika organisasi dari waktu ke waktu.
2. Anggaran Rumah Tangga atau disebut “ART” adalah peraturan yang disusun dan ditetapkan
oleh rapat pleno sebagai penjabaran dan pelengkap Anggaran Dasar.
3. Anggota atau disebut Jamaah adalah warga muslim yang aktif melaksanakan kegiatan
peribadatan di Masjid Darussalaam khususnya berdomisili di lingkungan Perumahan Taman
Yasmin, Kota Bogor.
4. Masjid adalah Masjid Darussalaam Perumahan Taman Yasmin Jalan Rafflesia Raya RT. 002 RW.
09 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.
5. Dewan Kemakmuran Masjid atau disebut “DKM” adalah organisasi berbasis masjid yang
dibentuk oleh jamaah untuk mengelola kegiatan ‘imarah dan ri’ayah dengan prinsip-prinsip
‘idarah yang baik agar terwujud kemakmuran masjid.
6. ‘Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid dalam peribadatan maupun muamalah seperti
pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam.
7. Ri’ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan
dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat.
8. ‘Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian,
pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan.
9. Pengelola adalah orang atau sekumpulan orang yang menjalankan proses perumusan,
pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pengawasan guna pencapaian tujuan organisasi.
10. Pembina adalah bagian dari pengelola DKM Darussalaam yang ditetapkan musyawarah jamaah
dan merupakan kumpulan tokoh masyarakat yang mempunyai kapasitas keilmuan dan
integritas yang bertugas memberikan petunjuk, bimbingan, pertimbangan, arahan dan saran
kepada Pengurus dalam pengambilan keputusan penting bagi perkembangan Dewan
Kemakmuran Masjid.
11. Pengurus adalah bagian dari pengelola DKM Darussalaam yang merupakan sekelompok
anggota jama’ah yang diberi amanah oleh musyawarah jamaah untuk melaksanakan tugas
pengelolaan masjid sesuai dengan AD-ART dalam jangka waktuyang telah ditentukan.
12. Pengawas adalah orang-orang yang karena jabatannya pada lembaga pemerintah dan unsur
masyarakat yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan roda organisasi agar
dapat berjalan sesuai koridor dan tujuan Dewan Kemakmuran Masjid.
13. Musyawarah Jamaah adalah pertemuan jamaah masjid yang diadakan pada periode tertentu
sebagai proses pengambilan keputusan untuk memilih pengelola DKM Darussalaam sebagai
amanat organisasi yang tertuang di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
14. Musyawarah Jamaah Luar Biasa adalah pertemuan jamaah masjid yang diadakan sebagai
proses pengambilan keputusan untuk membicarakan masalah-masalah krusial akibat adanya
pelanggaran AD-ART/hukum dalam pengelolaan masjid oleh pengelola yang mengancam
kepentingan masjid dan jamaah.
15. Rapat Pleno adalah pertemuan yang dilakukan antara pembina bersama pengurus guna proses
pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah strategis terkait tugas pokok dan fungsi
pengelola.

16. Rapat Pembina adalah pertemuan yang diadakan dalam lingkup anggota pembina guna proses
pengambilan suatu keputusan terhadap pelaksanaan tugas pembina.
17. Rapat Pengurus adalah pertemuan yang dilakukan seluruh pengurus guna proses pengambilan
keputusan terhadap tindaklanjut program kerja, pelaksanaan dan evaluasinya serta hal-hal lain
terkait dinamika kegiatan masjid.
18. Rapat Kerja adalah pertemuan yang dilakukan antara pengurus inti dengan seluruh pengurus
bidang dalam rangka proses pengambilan keputusan untuk penyusunan program kerja dan
rencana anggaran guna ditetapkan sebagai program tahunan.
19. Tokoh Masyarakat adalah orang-orang yang memiliki posisi dan pengaruh dalam lingkungan
masyarakat yang dipilih secara formal atau informal menerima kehormatan dari masyarakat
dan/atau pemerintah;
20. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan
untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak
mempunyai anggota.
21. Forum Komunikasi DKM Darussalaam se-Taman Yasmin atau disebut Forkodya adalah wadah
komunikasi dan kerjasama para pengelola DKM-DKM Darussalaam se-kawasan Perumahan
Taman Yasmin.
22. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena
telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
23. Infaq adalah harta atau penghasilan yang dikeluarkan untuk suatu kepentingan yang
diperintahkan ajaran islam.
24. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha
diluar zakat untuk kemashlahatan umum.
25. Badan Amil Zakat Daerah atau disebut Bazda adalah Badan Amil Zakat Daerah Kota Bogor.
26. Wakif adalah pihak yang mewakafkanharta benda miliknya
27. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
28. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai
dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut
syariah.
29. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat
jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
30. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kota Bogor.
31. Pakta integritas adalah suatu pernyataan yang berisi komitmen/janji untuk melaksanakan
amanah/kepercayaan yang diberikan oleh jamaah sebagai tanggung jawab moral;
32. Dewan Masjid Indonesia atau disebut DMI adalah Dewan Masjid Indonesia Kota Bogor.
33. Imam rawatib adalah orang yang memiliki kemampuan ilmu agama secara syarí yang
diberikan amanah oleh jamaah masjid melalui suatu penetapan surat keputusan untuk
memimpin sholat-sholat rawatib dan dijadikan sebagai panutan serta contoh teladan dalam
bertindak, bertutur dan berbuat.
34. Marbot adalah seseorang yang ditugaskan untuk menjaga kebersihan dan kerapian masjid
serta sekaligus menjadi penanggungjawab segala ritual ibadah di masjid seperti adzan lima
waktu, menjadi imam cadangan, dan juga khatib cadangan.
35. Lembaga otonom adalah lembaga yang dibentuk dan diluar struktur DKM, dengan bimbingan
dan pengawasan diberi hak dan kewajiban mengatur rumah tangga sendiri dalam rangka
mencapai maksud dan tujuan DKM Darussalaam. (misalnya Remaja Masjid, TPA,dll.)
36. Badan usaha adalah suatu unit usaha yang sebagian atau seluruh modalnya berasal kekayaan
yang dipisahkan dari anggaran DKM Darussalaam dengan tujuan mencari keuntungan.

37. Taman Pendidikan Al Quran atau disebut TPQ adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang
menyelenggarakan pendidikan non formal yang bertujuan memberikan pengajaran ilmu baca
Al quran sejak usia dini.
38. Remaja Masjid adalah perkumpulan remaja dan pemuda yang menjadikan masjid sebagai basis
aktifitasnya untuk kegiatan sosial dan ibadah dalam rangka pengembangan potensi diri.
39. Demisioner adalah suatu kondisi dimana Pengurus sudah tidak memiliki kuasa lagi untuk
membuat keputusan atau kebijakan dan tetap menunggu dengan melaksanakan tugas rutin
pengelolaan hingga di berikannya mandat baru oleh Musyawarah Jamaah.
BAB II
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 2
Nama
1. Organisasi ini bernama DEWAN KEMAKMURANMASJID DARUSSALAAM, selanjutnya disebut
DKM DARUSSALAAM.
2. Berdasarkan tipologinya Masjid Darussalaam terkategori sebagai Masjid Jami’.
Pasal 3
Jangka Waktu dan Kedudukan
DKM Darussalaam didirikan pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2005 Masehi bertepatan dengan
tanggal 20 Dzulqaidah 1425 Hijriah, yang berkedudukan di Jalan Rafflesia Raya RT. 002 RW. 09
Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan.
BAB III
ASAS DAN LANDASAN
Pasal 4
Asas
DKM Darussalaam berasaskan islam dan beraqidah ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana ajaran
Rasulullah dan para sahabat serta tabiut tabiin.
Pasal 5
Landasan
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Keputusan
Dirjen Bimas Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Manajemen
Masjid merupakan landasan operasional kegiatan DKM Darussalaam.
BAB IV
KEDAULATAN
Pasal 6
1. Kedaulatan tertinggi berada pada jamaah dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah
Jamaah.
2. Musyawarah jamaah diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan bilamana diperlukan atas
masukan/pertimbangan pengawas berdasarkan keadaan memaksa dan kemashlahatan masjid
dan jamaah yang disebabkan pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap AD/ART dapat
diadakan Musyawarah Jamaah Luar Biasa.
BAB V

SIFAT DAN FUNGSI
Pasal 7
Sifat
DKM Darussalaam bersifat independen, terbuka, persamaan (egaliter), tanpa pamrih (ikhlas);
gotong royong dan saling menolong (taáwun);profesional(itqon);berpegang pada prinsip
manajemen (idariyah); membina dan memupuk rasa persaudaraan, persatuan dan kesatuan antar
jamaah (ukhuwahislamiyah),serta tidak berafiliasi dengan organisasi politik (non partisan).
Pasal 8
Fungsi
DKM Darussalaam berfungsi sebagai:
1. Wadah berhimpun jamaah masjid untuk bersilaturahim antar sesama jamaah dalam kerangka
pengabdian kepada Allah Swt melalui pemakmuran masjid.
2. Wadah untuk menyerap, menampung, menyalurkan dan mengembangankan sekaligus
memberdayakan potensi masjid sebagai wujud implementasi ajaran islam dalam berbagai
aspek kehidupan sosial kemasyarakatan.
BAB VI
VISI DAN MISI
Pasal 9
DKM Darussalaam memiliki Visi, “Terwujudnya fungsi Masjid Darussalaam sebagai pusat ibadah,
pengembangan masyarakat serta persatuan umat dalam rangka mengimplementasikan ajaran Al
Quran dan Sunnah Rasullulah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melalui peningkatan keimanan,
ketaqwaan, ahlak mulia dan kecerdasan umat demi tercapainya lingkungan yang islami yang diridhai
AllahSubhanahuwaTa'ala”.
Pasal 10
Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada pasal 9, DKM Darussalaam mempunyai misi
sebagai berikut :
1. Terimplementasikan ajaran-ajaran islam melalui kegiatan-kegiatan peribadatan yang sesuai
petunjuk Al Qurán dan Sunnah Rasulullah Saw;
2. Terlaksananya syiar islam secara kontinyu (istimroriyah) melalui kegiatan PHBI, pendidikan,
santunan dan kegiatan dawah lainnya;
3. Terpelihara dan meningkatnya sarana dan prasarana masjid guna mendukung kegiatan DKM
Darussalaam;
4. Terberdayakannya potensi masjid dalam segala aspek kehidupan sosial kemasyarakatan;
5. Mengembangkan dan meningkatkan kepekaan, kepedulian, peran serta serta solidaritas warga
muslim terhadap permasalahan-permasalahan kebangsaan kerakyatan dan keummatan dalam
lingkup ekonomi, pendidikan, politik, hukum, sosial, dan budaya.
BAB VII
USAHA
Pasal 11
Untuk mencapai misi sebagaimana dalam pasal 10, DKM Darussalaam melakukan usaha-usaha
antara lain:
1. bergerak di bidang sosial meliputi pesantren yatim, pelayanan panti asuhan, panti jompo;
2. Mengembangkan pola idarah (manajemen), imarah (pengelolaan program) dan ri'ayah
(pengelolaan fisik);

3. Mengembangkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam;
4. Mengembangkan dakwah pendidikan (sejak usia dini sampai lansia) dan perpustakaan;
5. Mengembangkan program kesejahteraan pemberdayaan perempuan, remaja serta kesehatan
masyarakat;
6. Mengembangkan ekonomi jamaah melalui usaha perdagangan dan pemanfaatan aset.
BAB VIII
JAMAAH
Pasal 12
Keanggotaan
1. Setiap muslim berhak untuk menjadi jamaah DKM Darussalaam khususnya warga yang
domisili di Perumahan Yasmin dan memiliki perhatian pada kegiatan DKM Darussalaam serta
komitmen mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggota DKM Darussalaam terdiri dari jama’ah biasa dan pengelola yang sekaligus merangkap
jamaah.
Pasal 13
Hak dan Kewajiban Jamaah
1. Setiap jama’ah memiliki hak dan kewajiban yang sama.
2. Setiap jama’ah mempunyai hak bicara dan hak suara untuk memilih dan di pilih sebagai
pengurus atau pembina.
3. Jama'ah berkewajiban mematuhi AD-ART, peraturan-peraturan dan keputusan musyawarah/
rapat lainnya.
4. Hak dan kewajiban jama'ah berakhir jika yang bersangkutan :
a. Meninggal dunia;
b. Murtad;
c. Pindah domisili;
d. Hilang akal dan dibawah pengampuan.
5. Hal-hal yang terkait keanggotaan, diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.
BAB IX
PENGELOLA
Pasal 14
Pengawas, Pembina Dan Pengurus
1. Pengelola DKM Darussalaam terdiri dari Pembina dan Pengurus.
2. Pengawas merupakan organ organisasi diluar struktur DKM Darussalaam yang ditunjuk dan
beranggotakan unsur kementerian agama, unsur akademisi, unsur tokoh agama dan unsur
tokoh masyarakat.
3. Masa pengabdian pengawas mengikuti masa pengabdian pengelola.
4. Pengawas, Pembina dan Pengurus merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat
dipisahkan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
5. Pembina terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.
6. Pengurus terdiri dari ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil
bendahara dan bidang-bidang,
Pasal 15
Kepengurusan

1. Pengelola DKM Darussalaam sebagaimana Pasal 14 ayat (1) dipilih dari dan oleh jamaah
melalui musyawarah jamaah yang dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk khusus
untuk itu.
2. Pengelola DKM Darussalaam terpilih dalam musyawarah jamaah sebelum menjalankan tugas
dan tanggung jawabnya menandatangani pakta integritas.
3. Pembina dan pengurus dipilih untuk masa pengabdian 3 (tiga) tahun serta dapat dipilih
kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya dalam jabatan yang sama.
4. Masa pengabdian pembina dan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak
tanggal ditetapkannya keputusan hasil pemilihan.
5. pengabdian pembina dan pengurus berakhir dengan sendirinya jika :
a. Masa bakti kepengurusan berakhir;
b. Meninggal dunia;
c. Pindah domisili;
d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan tertulis dan/atau disampaikan secara lisan
dalam rapat terbuka;
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur AD-ART;
f. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pleno karena alasan melakukan tindakan
tercela, pelanggaran AD-ART atau pelanggaran hukum atas aturan perundang-undangan
yang berlaku.
5. Susunan dan komposisi kepengurusan serta tugas dan wewenang Pengawas, Pembina dan
Pengurus diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.
BAB X
MANAJEMEN PENGELOLAAN MASJID
Pasal 16
Tata Kelola Masjid
1. DKM Darussalaam mengelola masjid melalui pendekatan prinsip-prinsip manajemen (idariyah)
yang dilaksanakan dengan:
a. Berbasis teknologi informasi yang inovatif, bersifat transparan, berlandaskan keilmuan,
dan dijalankan oleh pengelola yang terampil;
b. Melibatkan peran serta jamaah yang bersifat konstruktif;
c. Memiliki akuntabilitas.
2. Program Kerja disusun berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan
kebutuhan jama’ah baik untuk kondisi aktual maupun yang akan datang.
3. Untuk melaksanakan kegiatan, pengurus dapat membentuk panitia Ad Hoc (insidental).
Pasal 17
Program Kerja Dan Anggaran
1. Untuk mewujudkan visi, misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Pengurus
setiap tahun membuat program kerja dan anggaran yang bersumber dari kekayaan DKM
Darussalam, atas dasar usulan dari seluruh pengurus.
2. Program kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam rapat pleno.
3. Program Kerja dan Anggaran diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.
BAB XI
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 18
1. Musyawarah dan rapat-rapat DKM Darussalaam terdiri dari:
a. Musyawarah Jamaah;

b. Musyawarah Jamaah Luar Biasa;
c. Rapat Pleno;
d. Rapat Pembina;
e. Rapat Pengurus;
f. Rapat Kerja.
2. Hal–hal yang berkaitan dengan ketentuan dan pelaksanaan musyawarah dan rapat-rapat
diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.
Pasal 19
Notulen dan Berita Acara Rapat
1. Dalam pelaksanaan musyawarah dan rapat-rapat wajib di buat notulen dan/atau berita acara
rapat sebagai dokumentasi otentik oleh salah satu peserta rapat yang ditunjuk.
2. Notulen dan/atau berita acara rapat harus ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seorang
jama'ah lainnya yang hadir dalam rapat dengan dilampirkan daftar hadir peserta rapat.
3. Notulen dan/atau berita acara rapat yang dibuat sesuai ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan bukti yang sah mengenai pembicaraan dan keputusan yang diambil dalam
musyawarah dan rapat pengelola.
BAB XII
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 20
1. Musyawarah, rapat-rapat dan pengambilan keputusan dinyatakan sah dan memenuhi kuorum
apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah peserta.
2. Rapat yang diselenggarakan jika belum memenuhi kuorum, rapat tetap dibuka dan kemudian
pimpinan rapat menutup sementara untuk penundaan selama 10 menit pertama, setelah itu
dibuka kembali, apabila dalam pembukaan kedua rapat masih belum kuorom, pimpinan rapat
menutup kembali untuk penundaan selama 10 menit, jika masih belum memenuhi kuorum
rapat tetap dibuka dan dinyatakan sah.
3. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat yang dijiwai oleh semangat
ukhuwah dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak.
4. Dalam hal musyawarah akan mengambil keputusan tentang perubahan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
peserta.
BAB XIII
BADAN DAN LEMBAGA
Pasal 21
1. DKM Darussalaam dapat membentuk badan-badan usaha dan lembaga otonom.
2. Pengukuhan badan usaha dan lembaga otonom ditetapkan dengan surat keputusan.
3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan usaha dan lembaga otonom wajib dan
harus menyesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DKM Darussalaam.
4. Hubungan badan dan lembaga dengan DKM Darussalaam diatur dalam anggaran rumah
tangga.
BAB XIV
IMAM RAWATIB DAN MARBOT

Pasal 22
1. Pengurus dapat mengangkat imam rawatib dan marbot untuk membantu sebagian tugas-tugas
pengelolaan masjid.
2. Pengangkatan imam rawatib dan marbot melalui mekanisme persetujuan rapat pleno.
3. Pengangkatan dan penetapan imam rawatib dan marbot melalui surat keputusan dengan
memperhatikan kemampuan anggaran.
4. Hal–hal yang berkaitan imam rawatib dan marbot diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah
tangga.
BAB XV
FORKODYA
Pasal 23
1. DKM Darussalaam sebagai pioner terbentuknya Forkodya, wajib berperan aktif untuk
terwujudnya ukhuwah islamiyah diantara sesama DKM masjid mushola di wilayah perumahan
yasmin.
2. Peran aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk hubungan
komunikasi antar pengurus DKM, pengiriman delegasi dalam kepanitiaan-kepanitiaan,
pengajuan kandidat sekjen forkodya pada saat waktu pergiliran dan memberikan masukan
atas dinamika perkembangan forkodya.
3. Hal–hal lain mengenai forkodyadiatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.
BAB XVI
YAYASAN
Pasal 24
1. Jika diperlukan, DKM Darussalaam dapat membentuk badan hukum yayasan untuk mengelola
aset dan kegiatan-kegiatan masjid.
2. Pembentukan badan hukum yayasan, harus terlebih dahulu dibahas dan disetujui dalam rapat
pleno.
3. Mekanisme dan tata cara pembentukan badan hukum yayasan diatur dalam anggaran rumah
tangga.
BAB XVII
NAZHIR DAN HARTA BENDA WAQAF
Pasal 25
1. Lahan dan bangunan Masjid Darussalaam sebagai harta benda waqaf, perlu dikelola secara
baik dan bertanggungjawab oleh DKM Darussalaam;
2. Untuk mengelola harta benda waqaf yang diserahkan waqif kepada DKM Darussalaam,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditunjuk nazhir lembaga/badan hukum
berdasarkan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Segala dokumen yang terkait dengan harta benda waqaf harus diarsipkan secara baik oleh
pengelola DKM Darussalaam;
BAB XVIII
HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEISLAMAN
Pasal 26

1. DKM Darussalaam merupakan organisasi kemasyarakatan yang dapat menjalin hubungan baik
dan membangun kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga,
paguyuban, serta ormas islam lainnya, baik skala lokal, nasional maupun internasional,
berdasarkan paradigma kemitraan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan;
2. Hubungan atau kerjasama pada ayat (1) dapat dilakukan melalui aliansi strategis organisasi
masjid semisal DMI, guna penguatan fungsi masjid sebagai pranata sosial di masyarakat.
3. Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas melalui rapat pleno.
BAB XIX
KEKAYAAN
Pasal 27
1. Keuangan DKM Darussalaam diperoleh dari :
a. Zakat, infak dan sodaqoh jamaah;
b. Donatur tetap dan donatur tidak tetap;
c. Waris, wasiat, waqaf dan hibah umat Islam;
d. Sumbangan yang tidak mengikat dari badan-badan pemerintah, swata maupun
perorangan;
e. Pendapatan dari usaha-usaha yang sah dan halal yang tidak bertentangan dengan syariah,
AD/ART dan/atau Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Masjid.
2. Semua kekayaan DKM Darussalaam digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan
kemakmuran masjid.
3. Keuangan DKM Darussalaam disusun dalam bentuk Anggaran Penerimaan dan Belanja
tahunan dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah akhir tahun kalender, pengurus
membuat laporan keuangan.
4. Keuangan DKM Darussalaam sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas
harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
5. Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DKM
Darussalaam menggunakan rekening pada bank syariah nasional.
6. Hal-hal yang menyangkut pengeluaran dan penerimaan keuangan dari dan untuk organisasi
dilaksanakan sesuai fungsi dan tanggungjawab pengurus dan harus dipertanggung jawabkan
dalam rapat pleno.
7. Hal-hal yang berkaitan dengan Kekayaan DKM Darussalaam diatur lebih lanjut dalam anggaran
rumah tangga.
BAB XX
PEMBEKUAN PENGURUS
Pasal 28
1. Pengawas dapat melakukan pembekuan dan pembubaran pengurus dan pembina apabila
kepengurusan dimaksud melakukan hal yang merugikan atau membahayakan kepentingan
masjid dan jamaah.
2. Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan musyawarah
jamaah masjid.
3. Pembekuan pengelola DKM Darussalaam harus disampaikan dan dipertanggungjawabkan di
dalam musyawarah jamaah masjid.

BAB XXI
LAMBANG DAN ATRIBUT
Pasal 29
1. DKM Darussalaam mempunyai lambang dan atribut.
2. Lambang DKM Darussalaam merupakan tanda jati diri yang memiliki arti/makna.
3. DKM Darussalaam memiliki atribut yang merupakan identitas organisasi berupa : papan nama,
kop surat, stempel dan kelengkapan lainnya.
BAB XXII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM
Pasal 30
1. Jika dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan organisasi timbul sengketa dan perselisihan yang
diakibatkan adanya sengketa kepengurusan dan/atau sengketa perdata, penyelesaian
perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui :
a. Musyawarah
b. Arbitrase
c. Peradilan
2. Ketua dan Sekretaris karena jabatannya mewakili DKM Darussalaam di dalam dan di luar
pengadilan;
3. Ketentuan lebin lanjut tentang penyelesalan perselisihan hukum, diatur dalam Peraturan
Organisasi.
BAB XXIII
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 31
1. Pembubaran DKM Darussalaam hanya dapat dilakukan oleh musyawarah jamaah Masjid
Darussalaam.
2. Kekayaan dan aset DKM Darussalaam setelah dibubarkan harus diserahkan kepada
Kementerian Agama yang membidangi urusan agama untuk digunakan sesuai dengan visi dan
misi Masjid Darussalaam.
BAB XXIV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 32
1. Untuk kepentingan masjid dan jamaah, anggaran rumah dasar dapat diubah, disempurnakan,
atau disesuaikan melalui musyawarah jamaah.
2. Perubahan, penyempurnaan atau penggantian anggaran rumah dasar dapat ditetapkan secara
mufakat, dalam hal permufakatan tidak tercapai, keputusan dianggap sah dan dapat ditetapkan
apabila mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta yang hadir.
3. Hasil keputusan tentang perubahan, penyempurnaan atau penggantian anggaran rumah dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan yang ditandatangani
pembina dan pengurus dan diumumkan kepada seluruh jamaah.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
1. Sesudah Anggaran Dasar ini ditetapkan maka seluruh peraturan pelaksanaan yang ada harus
menyesuaikan dan tidak boleh bertentangan.
2. Anggaran dasar yang sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku setelah Anggaran Dasar ini
ditetapkan.
BAB XXVI
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 34
Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga.
BAB XXVII
KHATIMAH
Pasal 35
1. Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar, tafsir
yang sah adalah yang ditetapkan oleh musyawarah jama’ah.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
Ditetapkandi : Kota Bogor
Pada Tanggal : 1 Juni 2020
MUSYAWARAH JAMA’AH
Pembina Pengurus
A : ……………………….. B : ………………………..
C : ……………………….. D : ………………………..
E : ………………………..

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB I
KEANGGOTAAN JAMAAH
Pasal 1
Persyaratan Jama'ah
Untuk menjadi jama'ah DKM Darussalaam, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Muslim;
b. Baligh;
c. Sehat jasmani rohani;
d. Aktif mengikuti kegiatan sholat rawatib dan ta’lim;
e. Mendukung serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program kegiatan masjid.
Pasal 2
Hak dan Kewajiban Jama'ah
1. Jama'ah DKM Darussalaam berhak :
a. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama;
b. Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstuktif dan positif baik secara lisan
maupun tertulis;
c. Membela diri;
d. Memilih dan dipilih sebagai pengurus atau pembina serta memperoleh hak bicara;
(terkecuali untuk memilih menjadi pengurus, wajib mematuhi ketentuan dan persyaratan
yang telah ditetapkan)
e. Berpartisipasi dalam program DKM Darussalaam.
2. Jama'ah DKM Darussalaam berkewajiban :
a. Bertaqwa kepada Allah Swt yang tercermin dalam akhlaq islami;
b. Menerima dan mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga termasuk hasil
keputusan musyawarah dan rapat-rapat serta peraturan DKM Darussalaam;
a. Menjaga martabat, kemakmuran kehormatan dan nama baik/citra masjid dari setiap
usaha dan tindakan yang merugikan;
b. Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra masjid;
c. Menjaga kebersihan keamanan, kesucian dan kenyamanan lingkungan dan aset masjid;
d. Menjalin ukhuwah dan silaturahim dengan sesama jamaah.
Pasal 3

Berakhirnya Hak dan Kewajiban Jamaah
Hak dan kewajiban jama'ah DKM Darussalaam berakhir jika :
a. Meninggal dunia;
b. Pindah domisili;
c. Murtad;
d. Hilang akal dan dibawah pengampuan.
Pasal 4
Larangan dan Pelanggaran
1. Jamaah dan Pengelola dilarang :
a. Melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2).
b. Melakukan tindakan atau kegiatan yang melanggar ketentuan anggaran dasar, anggaran
rumah tangga, keputusan musyawarah/rapat dan peraturan DKM Darussalaam;
c. Melakukan tindakan atau perbuatan tercela yang dapat merusak citra dan mencemarkan
nama baik masjid;
d. Melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi dapat menimbulkan pertentangan dan/
atau perpecahan dalam DKM Darussalaam;
2. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi
dan penindakan.
Pasal 5
Sanksi dan Penindakan
1. Sanksi merupakan peringatan dari organisasi kepada jama'ah dan pengelola yang melakukan
pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diatur pada pasal 4.
2. Jama'ah (bukan pengelola) yang melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan pada pasal 4
ayat (1) dapat dikenakan sanksi dan penindakan berupa teguran.
3. Dalam hal pengelola DKM Darussalaam terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur
dalam pasal 4 ayat (1), dikenakan sanksi dan penindakan berupa :
a. Teguran;
b. Peringatan tertulis;
c. Di non aktifkan sementara atau skorsing sebagai pengelola;
d. Pemberhentian sebagai pengelola.
4. Penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh ketua atas dasar
pertimbangan berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh jama'ah dan/atau
pengelola berdasarkan hasil Sidang Etik(SE).
5. Kategori berat ringannya jenis pelanggaran dan mekanisme penindakan jama'ah dan/atau
pengelola ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan DKM Darussalaam.
6. Pengelola yang dikenai sanksi dapat mengajukan pembelaan di Sidang Etik.
7. Sidang Etik dibentuk dari unsur keterwakilan pengelola, unsur jamaah dan tokoh agama yang
bersifat ad hoc (sementara) dan dihadiri pengelola yang dikenai sanksi dan pihak-pihak yang
dianggap meringankan bagi yang bersangkutan.
8. Hasil Sidang Etik jama'ah bersifat final dan mengikat.
Pasal 6
Hak Pembelaan Diri
1. Jama'ah dan pengelola yang dikenakan sanksi dan penindakan dapat mengajukan pembelaan
diri.
2. Pembelaan diri dilakukan dengan cara menyampaikan keberatan tertulis kepada ketua dengan
menyatakan keberatan atas sanksi yang diberikan disertai alasan atas keberatannya tersebut.

3. Atas pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), selambat-lambatnya
30 hari kalender rapat pleno harus mengambil keputusan berupa pembatalan atau penguatan
atau perbaikan terhadap tindakan penjatuhan sanksi yang dikenakan.
4. Rehabilitasi dapat dilakukan dengan pertimbangan kepentingan jama'ah dan aktifitas masjid.
BAB II
SUSUNAN DAN KOMPOSISI PENGELOLA DKM
Pasal 7
Kepengurusan
1. Susunan dan komposisi Pengawas terdiri dari :
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Anggota.
2. Susunan dan komposisi Pembina terdiri dari :
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris;
d. Anggota.
3. Susunan dan komposisi Pengurus terdiri dari :
a. Ketua;
b. Wakil Ketua I bidang ‘idarah;
c. Wakil Ketua IIbidang ‘imarah;
d. Wakil Ketua III bidang ri’ayah;
e. Sekretaris;
f. Wakil Sekretaris;
g. Bendahara;
h. Wakil Bendahara;
i. Bidang-bidang terdiri dari :
I. Wakil Ketua I bidang ‘idarah membawahi bidang : 1) hubungan masyarakat 2)
pemberdayaan ekonomi.
II. Wakil Ketua II bidang ‘imarah membawahi bidang : 1) peribadatan; 2) pendidikan
dan da’wah 3) pembinaan anak dan remaja; 3) zakat, infaq dan shodaqoh; 4)
peringatan hari besar islam (PHBI);5) sosial kemasyarakatan; 6) ta’lim muslimah.
III. Wakil Ketua III bidang ri’ayah membawahi bidang : 1) pembangunan dan
pemeliharaan; 2) sarana, akomodasi dan kebersihan.
4. Setiap pengurus bidang sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf i terdiri dari ketua, wakil ketua
dan anggota.
BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
PENGAWAS, PEMBINA DAN PENGURUS
Pasal 8
Pengawas
1. Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap roda organisasi agar dapat berjalan
sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan-keputusan musyawarah dan
peraturan perundang-undangan.

2. Pengawas terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang diusulkan dan ditetapkan dalam
musyawarah jamaah.
Pasal 9
Tugas dan Wewenang Pengawas
1. Pengawas memiliki wewenang untuk memberikan pengawasan roda organisasi sesuai dengan
AD/ART dan apabila penyelenggaraan roda organisasi dinilai tidak sesuai dengan AD/ART,
Pengawas berhak memanggil pengelola untuk diminta penjelasan dan memberikan arahan
perbaikan.
2. Pengawas dapat memberikan masukan berupa informasi dan evaluasi, baik diminta maupun
tidak diminta kepada Pengelola.
3. Dalam memberikan masukan, Pengawas harus mengacu pada peraturan perudang-undangan
yang berlaku, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
Pasal 10
Masa Pengabdian Pengawas
1. Masa pengabdian pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diusulkan dan dipilih kembali
untuk satu kali masa bakti berikutnya dalam jabatan yang sama.
2. Mekanisme dan tata kerja pengawas diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.
Pasal 11
Pembina
1. Pembina bertugas memberikan bimbingan, pertimbangan, arahan dan saran kepada pengurus
dalam pengambilan keputusan strategis keummatan.
2. Pembina diusulkan, diangkat dan ditetapkan melalui surat keputusan oleh musyawarah
jamaah yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat lingkungan masjid, unsur RT dan RW
setempat dan unsur keterwakilan jamaah;
3. Susunan dan jumlah anggota pembina sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang;
Pasal 12
Tugas dan Wewenang Pembina
1. Pembina memiliki tugas dan wewenang :
a. Mengesahkan program kerja dan anggaran tahunan pengurus dalam rapat pleno;
b. Membentuk panitia musyawarah jamaah untuk pemilihan pengelola DKM Darussalaam;
c. Mengevaluasi kegiatan pengurus sekurang-kurangnya 6 bulan sekali;
d. Bersama-sama pengurus melakukan pembahasan perubahan, penyempurnaan dan
penggantian AD-ART dalam rapat pleno guna diusulkan pada musyawarah jamaah;
e. Bersama-sama pengurus membahas hal-hal terkait isu-isu strategis pemberdayaan umat,
harta benda waqaf dan pengembangan aset masjid;
f. Mengesahkan laporan tahunan dan laporan akhir masa bakti pengurus;
g. Memberikan ide dan saran dalam rangka kemakmuran masjid;
h. Memberi pertimbangan atas kebijakan strategis, yang ditetapkan oleh pengurus.
2. Saran, nasehat dan pertimbangan yang disampaikan pembina sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g dan huruf h, harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh pengurus.
Pasal 13
Masa Pengabdian Pembina
1. Masa pengabdian pembina adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diusulkan dan dipilih kembali
untuk satu kali masa bakti berikutnya dalam jabatan yang sama.
2. Mekanisme dan tata kerja pembina diatur lebih lanjut dalam peraturan DKM Darussalaam.
Pasal 14
Pengurus

1. Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara
dan Wakil Bendahara diusulkan, dipilih, ditetapkan dan diberhentikan oleh musyawarah
jamaah.
2. Pengurus bidang diusulkan, dipilih dan ditunjuk dalam rapat pengurus untuk ditetapkan dan
disahkan melalui surat keputusan ketua dan sekretaris.
Pasal 15
Tugas Dan Wewenang Pengurus
1. Pengurus memiliki tugas dan wewenang :
a. Melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah dan
peraturan organisasi;
b. Menjalankan roda organisasi guna pencapaian tujuan dibentuknya Dewan Kemakmuran
Masjid;
c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada musyawarah jamaah;
d. Menyusun program kerja dan rencana anggaran tahunan untuk disahkan dalam rapat
pleno oleh pembina;
e. Melakukan pengisian kekosongan jabatan dan/atau pergantian pengurus demi kelancaran
roda organisasi;
f. Mengesahkan dan mengukuhkan susunan pengurus lembaga atau badan otonom;
g. Mewakili pengelola, baik kedalam maupun keluar DKM Darussalaam untuk kepentingan
kemaslahatan masjid dan jamaah.
2. Ketua bertugas dan berwenang :
a. Memimpin, mengarahkan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengevaluasi program
kegiatan Masjid Darussalaam;
b. Menyusun dan mengangkat kelengkapan pengurus organisasi yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan;
c. Mengusulkan anggota nadzir atas setiap ikrar wakaf untuk mendapatkan pengesahan dari
pejabat yang berwenang;
d. Melaksanakan hasil-hasil musyawarah jamaah, ketetapan para pengurus tentang program
kerja dan kebijakan organisasi;
e. Menindak lanjuti pengarahan, bimbingan, saran dan nasehat pembina;
f. Mengangkat pegawai (imam rawatib dan marbot) untuk membantu tugas pemakmuran
masjid dengan persetujuan rapat pleno;
g. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada akhir kepengurusan dalam
musyawarah jamaah atau dalam musyawarah jamaah luar biasa;
h. Membentuk kepanitiaan untuk kegiatan-kegiatan tertentu apabila diperlukan;
i. Dalam menjalankan tugasnya ketua dibantu wakil-wakilketua, sekretaris dan bendahara.
3. Wakil ketua I bidang idarah bertugas dan berwenang :
a. Membantu tugas-tugas ketua dibawah bidang idarah;
b. Bertanggungjawab dalam bidang kegiatan pengelolaan masjid yang menyangkut
perencanaan, pengorganisasi, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan;
c. Bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Wakil ketua II bidang imarah bertugas dan berwenang :
a. Membantu tugas-tugas ketua dibawah bidang imarah;
b. Bertanggungjawab dalam bidang kegiatan memakmurkan masjid sebagai tempat
peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), dan
lain-lain;
5. Wakil ketua IIIbidang ri’ayah bertugas dan berwenang :
a. Membantu tugas-tugas ketua dibawah bidang ri’ayah;

b. Bertanggungjawab dalam bidang kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan
sarana dan prasarana masjid;
6. Sekretaris bertugas dan berwenang :
a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi, kesekretariatan dan
kerumahtanggaan masjid;
b. Mempersiapkan teknis penyelenggaraan musyawarah dan/atau rapat-rapat serta
merumuskan, mendokumentasi, mengarsip hasil-hasil kegiatan musyawarah dan/atau
rapat-rapat;
c. Mendampingi ketua dalam tugas-tugas khusus serta melayani kebutuhan organisasi;
d. Bertanggung jawab kepada Ketua, dan dalam menjalankan tugasnya sekretaris dibantu
wakil sekretaris.
7. Bendahara bertugas dan berwenang :
a. Bertanggung jawab menyelenggarakan dan mengelola keuangan, menyusun rencana
anggaran dan pembukuan keuangan serta menyelenggarakan pertanggungjawaban
keuangan dalam bentuk laporan keuangan secara periodik;
b. Bertanggung jawab kepada Ketua, dan dalam menjalankan tugasnya bendahara dibantu
wakil bendahara.
8. Ketua bidang humas dan publikasi bertugas dan berwenang :
a. Bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan publikasi atas jalannya organisasi
dan program kerja pengurus;
b. Menginformasikan dan mempromosikan rencana aktifitas/program mesjid sebagai usaha
untuk melibatkan seluruh warga muslim dilingkungan perumahan yasmin;
c. Mendokumentasikan semua kegiatan dalam bentuk, laporan kegiatan, foto dan video;
d. Mengelola mading;
e. Bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I bidang idarah, dan dalam menjalankan tugasnya
dibantu anggota bidang.
9. Ketua bidang pemberdayaan ekonomi bertugas dan berwenang :
a. Menyusun roadmap pengembangan usaha berbasis masjid dan melaksanakan usaha-
usaha komersil berbasis syariah;
b. Menggali, mengembangkan dan memberdayakan potensi-potensi ekonomi dari
pemanfaatan aset masjid dan keberadaan jamaah;
c. Bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I bidang idarah, dan dalam menjalankan tugasnya
dibantu anggota bidang.
10. Ketua bidang peribadatan bertugas dan berwenang :
a. Bertanggung jawab atas berlangsungnya aktivitas peribadatan seperti mengontrol
pelaksanaan ibadah rutin, konfirmasi khatib jumat, menjemput khatib/penceramah (bila
diperlukan), serta mengatur jadwal imam dan kultum pelaksanaan shalat tarawih, sholat
malam/ikhtikaf, idul fitri, dan idul adha (apabila kondisi hujan dan menyelenggarakan
sendiri);
b. Bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II bidang imarah, dan dalam menjalankan
tugasnya dibantu anggota bidang
11. Ketua bidang pendidikan dan dawah bertugas dan berwenang :
a. Bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan pendidikan dan dakwah yang dilakukan
secara teknis maupun yang insidental seperti kultum, pengelolaan majelis taklim
(pengajian) bapak-bapak, remaja, dan anak-anak (TPA) yang berkoordinasi dengan
bidang talim muslimah atau bidang lainnya;
tugasnya dibantu anggota bidang.
12. Ketua bidang peringatan hari besar islam (PHBI) bertugas dan berwenang :

a. Bertanggung jawab atas penyelenggaran kegiatan peringatan hari besar Islam seperti
tabligh akbar dan lainnya;
13. Ketua bidang pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) bertugas dan berwenang :
a. Bertanggung jawab atas sosialisasi guna penyadaran jamaah dan pengelolaan
(menghimpun dan menyalurkan) zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) baik rutin maupun
tahunan;
b. Membuat kerjasama strategis pengelolaan zis baik dengan Bazda maupun lembaga
pengelolaan zakat lainnya guna optimalisasi potensi zakat jamaah;
c. Bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II bidang imarah, dan dalam menjalankan
14. Ketua bidang sosial dan kemasyarakatan bertugas dan berwenang :
a. Bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial seperti program donor
darah, pelayanan kesehatan, bazar murah, pemberian santunan kepada fakir miskin,
dhuafa, anak yatim piatu serta pemberian bea siswa secara rutin;
b. Bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan jana’iz, pelatihan jana’iz, dan
silaturrahim antar warga muslim di wilayah Yasmin.
15. Ketua bidang ta’lim muslimah bertugas dan berwenang :
a. Bertanggung jawab penyelenggaraan pengajian rutin/majelis ta’lim khusus ibu-ibu di
masjid;
16. Ketua bidang pembinaan anak dan remaja bertugas dan berwenang :
a. Bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap anak dan remaja di lingkungan yang
menyangkut pengkaderan maupun program kegiatannya;
b. Bertanggung jawab terhadap berlangsungnya aktivitas pendidikan secara teknis
mengevaluasi dan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan;
17. Ketua bidang pembangunan dan pemeliharaan bertugas dan berwenang :
a. Bertanggung jawab dalam pembangunan dan pemeliharaan masjid secara rutin;
b. Mengusulkan pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan keamanan sarana masjid;
c. Bertanggung jawab kepada Wakil Ketua III bidang ri’ayah, dan dalam menjalankan
18. Ketua bidang sarana, akomodasi dan kebersihan bertugas dan berwenang :
a. Bertanggung jawab menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta inventaris masjid,
kebesihan masjid dan pemeliharaannya;
b. Mengontrol kinerja marbot dan jadwal pengaturan kebersihannya;
c. Bertanggung jawab kepada Wakil Ketua III bidang ri’ayah, dan dalam menjalankan
Pasal 16
Tanggungjawab Pengurus
1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya dalam memakmurkan masjid
guna mencapai visi misi Dewan Kemakmuran Masjid.
2. Pengurus wajib mempertanggungjawabkan semua tindakan yang telah dilakukan selama masa
kepengurusannya kepada dan di dalam musyawarah jamaah.

Pasal 17
Masa Pengabdian Pengurus
Masa pengabdian pengurus adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diusulkan dan dipilih kembali untuk
satu kali masa bakti berikutnya dalam jabatan yang sama.
Pasal 18
1. Ketua dan sekretaris secara bersama-sama mewakili DKM Darussalaam baik kedalam maupun
keluar organisasi dan dapat mendelegasikan pada pengurus yang lain apabila berhalangan.
2. Apabila dalam masa pengabdiannya, ketua berhalangan secara tetap, maka salah satu diantara
wakil ketua dipilih dan diangkat sebagai pelaksana tugas ketua sampai akhir masa pengabdian
oleh musyawarah jamaah yang khusus diadakan untuk itu.
3. Selama selang waktu penetapan pelaksana tugas ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
sekretaris berhak dan berkewajiban untuk menyelenggarakan musyawarah jamaah yang
khusus diadakan guna menetapkan pelaksana tugas ketua selambat-lambatnya dalam waktu 3
bulan.
4. Apabila sekretaris berhalangan secara tetap, maka tugas-tugas sekretaris diambil alih dan
ditangani sementara waktu oleh wakil sekretaris sampai selambat-lambatnya 3 bulan rapat
pleno sudah harus menunjuk sekretaris definitif.
Pasal 19
Hak dan Kewajiban Pengelola
1. Pengelola DKM Darussalaam berhak :
a. Memperoleh perlakuan yang sama;
b. Memperoleh pendidikan/pelatihan, bimbingan dan pembinaan pengelolaan masjid;
c. Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstuktif dan positif baik secara lisan
maupun tertulis;
d. Memilih dan dipilih sebagai pembina dan pengurus serta memperoleh hak bicara;
e. Membela diri.
2. Pengelola DKM Darussalaam berkewajiban :
b. Menerima dan mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga termasuk hasil
keputusan musyawarah serta peraturan DKM Darussalaam;
c. Menjaga nama baik/citra masjid dan membela kepentingan jamaah masjid dari setiap
usaha dan tindakan yang merugikan;
d. Menghadiri musyawarah, rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan;
e. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program kerja;
f. Memperjuangkan terwujudnyavisi dan misi DKM Darussalaam;
g. Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab;
h. Melaksanakan tugas-tugas pengelola;
i. Menjaga kerahasiaan, keharmonisan dan kehormatan DKM Darussalaam.
Pasal 20
Pakta Integritas
Pengelola terpilih sebelum menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menandatangani pakta
integritas.
.Pasal 21
Persyaratan Pengelola
Untuk menjadi pengelola DKM Darussalaam, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Jamaah aktif masjid;
b. Baligh;

d. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturanDKM Darussalaam;
e. Amanah, jujur dan berintegritas;
f. Sanggup dan bertekad untuk mendukung serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan
program guna mewujudkan tujuan DKM Darussalaam;
g. Memiliki wawasan ilmu keislaman (termasuk dasar-dasar fiqh);
h. Dipilih sesuai dengan ketentuan dalam AD-ART DKM Darussalaam.
Pasal 22
Berakhirnya Pengabdian
Pengabdian Pengelola DKM Darussalaam berakhir dengan sendirinya jika :
a. Masa bakti kepengurusan berakhir;
b. Meninggal dunia;
c. Pindah domisili;
d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan tertulis dan/atau disampaikan secara lisan dalam
rapat terbuka;
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur AD-ART;
f. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pleno karena alasan melakukan tindakan tercela,
pelanggaran AD-ART atau pelanggaran hukum atas aturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 23
Persyaratan Calon Ketua
Untuk menjadi calon ketua, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
i. Baligh dan berusia diatas 40 Tahun;
b. Jamaah aktif masjid;
d. Domisili di perumahan yasmin;
e. Memiliki wawasan ilmu keislaman (termasuk dasar-dasar fiqh);
f. Amanah, jujur dan berintegritas;
g. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan DKM;
h. Mempunyai sifat kepemimpinan (leadership);
i. Bersedia dan mampu mengabdi selama masa 3 (tiga) tahun.
Pasal 24
Pemilihan Ketua
1. Nama-nama calon ketua pengurus harus diusulkan dalam musyawarah jamaah sebelum acara
pemilihan ketua dimulai.
2. Musyawarah jamaah memilih dan mengangkat ketua beserta pengurus inti dengan
kewenangan untuk menetapkan kepengurusan berikutnya.
3. Penyusunan, pengangkatan dan penetapan susunan struktur pengurus Dewan Kemakmuran
Masjid dilakukan oleh ketua terpilih bersama-sama pengurus inti terpilih.
4. Penetapan susunan kepengurusan melalui surat keputusan.
5. Tata cara dan mekanisme pemilihan Ketua pengurus Dewan Kemakmuran Masjid diatur dalam
peraturan organisasi.
6. Sejak hasil pemilihan ditetapkan hingga selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah itu,
pengurus DKM Darussalaam demisioner harus melaksanakan serah terima jabatan.
Pasal 25
1. Dalam hal musyawarah tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena adanya kondisi dan
situasi yang tidak memungkinkan, sedangkan masa jabatan kepengurusan telah berakhir, maka
masa jabatan pengurus dapat diperpanjang secara otomatis dan karenanya tetap dapat

menjalankan tugas dan wewenangnya sampai musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Bab
VI pasal 32 dapat dilaksanakan sesegera mungkin.
2. Ketua yang masa jabatannya telah berakhir, dapat dipilih kembali untuk masa jabatan
berikutnya dengan ketentuan tidak dapat diangkat untuk lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.
Pasal 26
Karateker atau Pelaksanaan Tugas
1. Apabila ketua berhalangan tetap atau diberhentikan sesuai dengan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga, maka pimpinan dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) untuk
melanjutkan jalannya organisasi hingga berakhirnya periode kepengurusan.
2. Masa pelaksanan pelaksana tugas (Plt) sesuai dengan sisa masa akhir kepengurusan pengurus
yang dimulai sejak ditanda tangani surat keputusan.
Pasal 27
Rangkap Jabatan
1. Setiap pengurus tidak dibolehkan rangkap jabatan, dalam jabatan kepengurusan yang lain.
2. Apabila terjadi rangkap jabatan, maka diwajibkan untuk memilih salah satu dari jabatan
rangkap tersebut secara tertulis.
3. Rangkap jabatan hanya dimungkinkan sebagai pengurus lembaga dan badan otonom.
Pasal 28
Pengisian Kekosongan Jabatan
1. Pengisian kekosongan jabatan pada pembina dan pengurus dilakukan melalui rapat pleno.
2. Calon pengganti untuk pengisian kekosongan jabatan pembina diajukan oleh ketua pembina
dan calon pengganti untuk pengisian kekosongan jabatan pengurus diajukan oleh ketua
pengurus untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno.
3. Pejabat pengganti melanjutkan masa jabatan hingga periode masa bakti berakhir.
4. Penetapan pejabat pengganti dilakukan melalui surat keputusan.
Pasal 29
Administrasi dan Tata Persuratan
1. Pengelolaan administrasi dan kesekretariatan berada dalam tanggung jawab sekretaris.
2. Surat-surat keputusan dan surat-surat keluar untuk internal maupun eksternal pengurus DKM
Darussalaam ditandatangani oleh ketua bersama sekretaris.
3. Dalam keadaan ketua dan sekretaris tidak dapat menjalankan fungsinya maka surat-surat
keluar ke internal maupun eksternal ditanda tangani oleh wakilnya masing-masing atau
pengurus yang mendapat kuasa atau mandat dari keduanya.
4. Mekanisme dan tata kelola administrasi dan persuratan diatur didalam peraturan organisasi.
BAB IV
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 30
1. Pengurus wajib menyusun program kerja yang terukur beserta rencana anggaran untuk
mewujudkan visi dan misi DKM.
2. Program kerja dan rencana anggaran dirumuskan dan disusun oleh masing-masing bidang
dalam rapat kerja.
3. Program kerja dan rencana anggaran yang telah dirumuskan dalam rapat kerja kemudian
disampaikan kepada pembina untuk ditetapkan dalam rapat pleno.
BAB V
IMAM RAWATIB DAN MARBOT

Pasal 31
1. Pengurus atas persetujuan pembina dapat mengangkat imam rawatib dan marbot untuk
membantu sebagian tugas-tugas pengelolaan masjid.
2. Pengangkatan imam rawatib dan marbot dilakukan melalui seleksi dan ditetapkan dengan
surat keputusan.
3. Imam Rawatib mempunyai tugas dan tanggungjawab :
a. Memimpin shalat rawatib berjamaah;
b. Menyampaikan khutbah manakala khotib utama berhalangan;
c. Mengarahkan konsep pemakmuran masjid;
d. Menjadi konsultan/tempat rujukan jamaah;
e. Memberikan bimbingan kemasyarakatan.
4. Syarat menjadi Imam Rawatib :
a. Muslim, Baligh berusia minimal 25 tahun;
b. Hafal bacaan Al Qurán dan memiliki suara yang baik;
c. Sekurang-kurangnya memahami ilmu dan kaidah fiqh;
d. Berakhlaqul karimah;
e. Wara’, jujur dan amanah.
5. Marbot mempunyai tugas dan tanggungjawab :
a. Menjaga waktu shalat dan mengumandangkan seruan azan dan iqamah pada setiap waktu
shalat fardhu serta memberikan kesempatan kepada jama’ah apabila menginginkan azan
atau iqamah;
b. Membuka pengeras suara untuk qira’ah 10 menit (atau disesuaikan dengan keputusan
musyawarah) sebelum masuk waktu shalat fardhu;
c. Sebagai Imam pengganti apabila imam rawatib berhalangan/uzur;
d. Membantu pelaksanaan ibadah shalat, zakat, qurban, dan santunan anak yatim dan dhuafa;
e. Menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan Masjid;
f. Menjaga perlengkapan/inventaris masjid agar tetap berfungsi dengan baik;
g. Melaporkan kepada pengurus jika ada jama’ah/tamu yang menggunakan fasilitas masjid
untuk i’tikaf atau pengajian;
h. Membantu kelancaran kegiatan kegiatan pengajian rutin dan kegiatan remaja masjid;
i. Membantu persiapan rapat jika diperlukan.
BAB VI
Musyawarah dan Rapat – Rapat
Pasal 32
Musyawarah Jamaah
1. Musyawarah jamaah berfungsi sebagai pemegang keputusan tertinggi DKM Darussalaam;
2. Musyawarah jamaah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun;
3. Peserta musyawarah jamaah adalah, pembina, pengurus, pengawas dan jamaah Masjid
Darussalaam;
4. Musyawarah Jamaah dilakukan untuk:
a. Menetapkan perubahan/penggantian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
b. Menetapkan pokok – pokokprogram DKM Darussalaam;
c. Menilai laporan pertanggungjawaban pengelola;
d. Memilih dan menetapkan pembina.
e. Memilih dan menetapkan Ketua dan pengurus.
Pasal 33

Musyawarah Jamaah Luar Biasa
1. Musyawarah jamaah luar biasa dilaksanakan atas permintaan rapat pleno dan atau permintaan
jamaah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang;
2. Peserta musyawarah jamaah adalah, pembina, pengurus, pengawas dan jamaah Masjid
Darussalaam;
3. Musyawarah jamaah luar biasa dilaksanakan apabila :
a. Ketua berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugasnya;
b. Ketua mengundurkan diri;
c. Ketua melanggar AD/ART dan telah mendapat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, namun
tetap juga melakukan pelanggaran;
d. Ketua melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara.
4. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan b, untuk menjaga kelangsungan
kegiatan DKM Darussalaam maka rapat pleno menetapkan pelaksana tugas untuk menjabat
sementara sebagai ketua DKM Darussalaam, sampai ditetapkannya ketua pada musyawarah
jamaah luar biasa.
Pasal 34
Rapat Pleno
1. Rapat Pleno diselenggarakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dihadiri seluruh
pembina dan pengurus masjid.
2. Rapat Plenoberwewenang Untuk :
a. Mengesahkan program kerja dan anggaran yang telah dibahas dalam rapat pengurus;
b. Mengesahkan laporan tahunan dan laporan akhir masa bakti pengurus;
c. Membahas dinamika perkembangan masjid dan jamaah dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
d. Membahas perubahan, penyempurnaan dan penggantian AD-ART DKM Darussalaam.
Pasal 35
Rapat Pembina
1. Rapat Pembina diadakan sewaktu-waktu bila diperlukan untuk membahas hal-hal strategis
dan mendesak.
2. Rapat Pembina diselenggarakan dan dihadiri oleh seluruh anggota pembina.
3. Rapat Pembina dilaksanakan untuk :
a. Membentuk panitia pemilihan pengelola DKM Darussalaam;
b. Membahas evaluasi kegiatan pengurus sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali;
c. Membahas program kerja pengurus guna memberikan masukan perbaikan;
d. Membahas laporan tahunan dan laporan akhir masa bakti pengurus.
4. Dalam hal-hal tertentu karena pertimbangan situasi dan kondisi atau kepentingan mendesak
dan efektifitas, rapat pembina dapat dilakukan dengan menggunakan media/aplikasi teknologi
komunikasi semisal Whatsapp/Telegram/Zoom atau aplikasi lainnya yang menyediakan
layanan untuk itu, dengan terlebih dahulu dibuat kesepakatan bersama semua peserta rapat.
5. Jika rapat pembina dilakukan dengan menggunakan aplikasi sebagaimana dimaksud ayat (3),
sekretaris atau salah seorang pengurus dapat ditunjuk dan ditugaskan untuk bertindak sebagai
admin group yang dibentuk dan bertanggung jawab terhadap lalu lintas jalannya rapat,
mendokumentasi pembicaraan (skrinsut), meresume serta membuat kesimpulan keputusan
rapat. Hasil keputusan rapat melalui jaringan online ini sah dan bersifat mengikat sepanjang
memenuhi syarat kuorom.
6. Admin group wajib memastikan aplikasi yang digunakan memiliki fasilitas enkripsi guna
keamanan pembicaraan.

7. Admin group wajib memastikan peserta rapat adalah orang-orang yang secara kewenangan
memiliki hak untuk mengikuti rapat pleno, dan setiap peserta rapat wajib mengisi daftar
kehadiran dengan mengisi nama, jabatan dan men-cheklist (√)atau menyatakan “hadir” dalam
percakapan tersebut sebelum rapat secara onlinedimulai.
Pasal 36
Rapat Pengurus
1. Rapat Pengurus diadakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu bila
diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan program kerja dan
merumuskan kebijakan dalam masalah-masalah penting yang dihadapi.
2. Rapat Pengurus diselenggarakan dan dihadiri oleh seluruh pengurus.
3. Rapat Pengurus dilaksanakan untuk :
a. Membahas issue-isue aktual berkaitan dengan dinamika aktifitas masjid yang dianggap
perlu mendapat perhatian secara serius;
b. Membahas penyusunan laporan tahunan dan laporan akhir masa bakti;
c. Membahas dan mengevaluasi program kerja dan anggaran kegiatan serta pencapaian
program kerja berjalan.
4. Dalam hal-hal tertentu karena pertimbangan situasi dan kondisi atau kepentingan mendesak
dan efektifitas, rapat pengurus harian dapat dilakukan dengan menggunakan media aplikasi
teknologi komunikasi semisal Whatsapp/Telegram,Zoom atau aplikasi lainnya yang
menyediakan layanan untuk itu, dengan terlebih dahulu dibuat kesepakatan bersama oleh
semua peserta rapat.
5. Jika rapat pengurus harian dilakukan dengan menggunakan aplikasi sebagaimana dimaksud
ayat (2), salah seorang pengurus dapat ditunjuk dan ditugaskan untuk bertindak sebagai
admin group yang dibentuk dan bertanggung jawab terhadap lalu lintas jalannya rapat,
mendokumentasi pembicaraan (skrinsut), meresume serta membuat kesimpulan keputusan
rapat. Hasil keputusan rapat melalui jaringan onlineini sah dan bersifat mengikat.
6. Admin group wajib memastikan aplikasi yang digunakan memiliki fasilitas enkripsi guna
keamanan pembicaraan.
7. Admin group wajib memastikan peserta rapat adalah orang-orang yang secara kewenangan
memiliki hak untuk mengikuti rapat pengurus harian, dan setiap peserta rapat wajib mengisi
daftar kehadiran dengan mengisi nama dan men-cheklist (√)atau menyatakan “hadir” dalam
percakapan tersebut sebelum rapat secara daringdimulai.
Pasal 37
Rapat Kerja
1. Rapat Kerja diadakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun untuk melakukan penyusunan
program kerja dan rencana anggaran.
2. Rapat Kerja diselenggarakan dan dihadiri oleh seluruh pengurus.
3. Rapat Kerja dilaksanakan untuk :
a. Membahas penyusunan program kerja dan rencana anggaran tahunan;
b. Membahas dan mengevaluasi program kerja dan anggaran kegiatan tahun sebelumnya.
BAB VII
HAK BICARA DAN HAK SUARA
Pasal 38
1. Setiap jama'ah mempunyai hak bicara dan hak suara;
2. Pelaksanaan Hak Bicara dan Hak Suara dalam musyawarah dan rapat-rapat diatur dalam

BAB VIII
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 39
1. Musyawarah, rapat-rapat dan pengambilan keputusan dinyatakan sah dan memenuhi kuorum
apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah peserta.
2. Rapat yang dilakukan jika belum memenuhi kuorum, rapat tetap dibuka dan kemudian
pimpinan rapat menutup sementara untuk penundaan selama 10 menit pertama, setelah itu
dibuka kembali, apabila dalam pembukaan kedua rapat masih belum kuorom, pimpinan rapat
menutup kembali untuk penundaan selama 10 menit, jika masih belum memenuhi kuorum
rapat tetap dibuka dan dinyatakan sah.
3. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat yang dijiwai oleh semangat
ukhuwah dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak.
4. Dalam hal musyawarah akan mengambil keputusan tentang perubahan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
peserta.
BAB IX
EVALUASI
Pasal 40
1. Dalam satu tahun anggaran diselenggarakan evaluasi kegiatan untuk memonitor pelaksanaan
program-program masjid.
2. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk perbaikan kinerja organisasi dan menilai pencapaian
program tahunan.
BAB X
PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN KEPENGURUSAN
Pasal 41
Pembekuan
1. Pengawas dapat melakukan pembekuan dan pembubaran kepengurusan DKM Darussalaam
apabila kepengurusan dimaksud melakukan hal yang merugikan atau membahayakan
kepentingan masjid dan jamaah, diantaranya :
a. Kepengurusan mengambil kebijakan yang menyimpang atau bertentangan dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh musyawarah jamaah;
b. Kepengurusan terpecah dalam kelompok-kelompok yang tidak lagi dapat dipertemukan
dan saling bertentangan, yang sebagian atau seluruh pengurus terlibat langsung dalam
pertentangan dan perpecahan;
c. Kepengurusan tidak dapat melaksanakan tugasnya yang telah diatur dalam anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART).
2. Dalam hal diperlukan pembekuan atau pembubaran kepengurusan untuk semua organ
organisasi, pengawas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan musyawarah jamaah.
3. Pembekuan kepengurusan organisasi harus disampaikan dan dipertanggungjawabkan di
dalam musyawarah jama’ah.
BAB XI

FORKODYA
Pasal 42
1. Penunjukan delegasi-delegasi termasuk posisi Sekretaris Jenderal Forkodya untuk mewakili
DKM Darussalaam harus terlebih dahulu melalui pembicaraan dalam rapat pleno.
2. Jama’ah yang mendapat amanah untuk mewakili DKM Darussalaam Darussalaam harus
mampu menjaga nama baik masjid dan bijak dalam mengakomodir aspirasi dari pengurus
DKM-DKM lainnya.
3. Kriteria dan syarat kandidat sekretaris jenderal forkodya dari DKM Darussalaam diatur oleh
rapat pleno.
BAB XII
YAYASAN
Pasal 43
1. Dalam hal DKM Darussalaam akan membentuk badan hukum yayasan, usulan pembentukan
terlebih dahulu dibahas dalam rapat pleno yang kemudian disampaikan dalam musyawarah
jamaah yang diadakan khusus untuk itu, untuk mendapat persetujuan.
2. Pengusulan badan hukum yayasan masjid, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan nama-nama jama’ah yang akan ditunjuk menjadi pengawas dan pengurus yayasan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang jamaah untuk menempati posisi pengawas dan 3 (tiga)
orang jamaah untuk menempati posisi pengurus.
3. Jamaah yang akan diajukan menjadi pengawas dan pengurus yayasan harus memenuhi syarat
sebagai berikut :
a. Jamaah aktif masjid;
b. Baligh dan berusia minimal 40 tahun;
d. Amanah, jujur dan berintegritas;
e. Berdomisili di perumahan yasmin;
4. Tata cara dan mekanisme pembentukan badan hukum yayasan diatur lebih lanjut dalam
5.
BAB XIII
NAZHIR DAN HARTA BENDA WAQAF
Pasal 44
1. Pengurus DKM Darussalaam berhak mengusulkan anggota nazhir terhadap harta benda waqaf
yang diberikan waqif kepada masjid Darussalam.
2. Pengusulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui rapat pleno.
3. Nazhir yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur aturan perundang-
undangan.
4. Pengusulan nama-nama calon nazhir disampaikan kepada pejabat yang berwenang guna
mendapat pengesahan.
BAB XIV
KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN
BADAN USAHA DAN LEMBAGA OTONOM DENGAN DKM
Pasal 45
1. Pengurus dapat membentuk badan usaha atau lembaga otonom sesuai dengan kebutuhan guna
melaksanakan kegiatan dan program kerja yang memerlukan penanganan khusus secara
professional;

2. Pengesahan dan pengukuhan badan usaha atau lembaga otonom dilakukan dengan surat
keputusan;
3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan usaha atau lembaga otonom wajib dan
harus menyesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DKM Darussalaam.
Pasal 46
Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ)
1. TPQmerupakan lembaga otonom dibawah kepengurusan DKM Darussalaam.
2. Kepala TPQ Darussalaam ditunjuk oleh pengurus berdasarkan seleksi dan masukan dari
bidang pendidikan dan dawah.
3. Kepala TPQ Darussalaam berkewajiban menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua DKM
Darussalaam per semester kegiatan.
4. Ketua DKM Darussalaam bertindak sebagai Penasehat TPQ dan ikut memantau program kerja
TPQ.
5. Masa bakti kepala TPQ Darussalaam adalah 2 (dua) tahun dan dapat diusulkan dan ditunjuk
kembali untuk dua kali masa bakti berikutnya.
Pasal 47
Remaja Masjid
1. Remaja Masjid merupakan lembaga otonom dibawah kepengurusan DKM Darussalaam.
2. DKM Darussalaam dapat membentuk Remaja Masjid sebagai wadah pembinaan dan kaderisasi
serta aktifitas para remaja muslim di lingkungan perumahan yasmin.
3. Ketua bidang pembinaan anak dan remaja sebagai penasehat organisasi remaja masjid
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan remaja masjid.
4. Masa bakti kepengurusan remaja masjid DKM Darussalaam adalah 2 (dua) tahun dan dapat
diusulkan dan ditunjuk kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya.
BAB XV
KEKAYAAN
Pasal 48
Sumber Pendanaan
1. Kekayaan Organisasi DKM Darussalaam diperoleh dari :
a. Zakat, infak dan sodaqoh jamaah;
b. Donatur tetap dan donatur tidak tetap;
c. Waris, wasiat, waqaf dan hibah umat Islam;
d. Sumbangan yang tidak mengikat dari badan-badan pemerintah, swata maupun
perorangan;
e. Pendapatan dari usaha-usaha yang sah dan halal yang tidak bertentangan dengan syariah,
AD/ART dan/atau Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik masjid.
2. Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus melalui rekening bank atas nama DKM
Darussalaam serta dipertanggungjawabkan oleh Pengurus pada rapat pleno;
3. Hal-hal yang menyangkut kekayaan organisasi dilaporkan secara tertulis oleh Bendahara
kepada rapat pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa akhir tahun buku;

4. Ketentuan mengenai pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Dewan
Kemakmuran Masjid diatur dalam Peraturan Organisasi;
Pasal 49
Pengelolaan Dana Masjid dan Tanggungjawab
1. Harta kekayaan DKM Darussalaam Darussalaam terdiri dari barang bergerak, barang tidak
bergerak, dan dana yang berupa uang dan simpanan di bank.
2. Seluruh kekayaan organisasi wajibdikelola dengan administrasi secara tertib dan benar.
3. Bendahara dapat memfasilitasi dan mengoptimalisasi penerimaan dana masjid melalui
pemanfaatan teknologi komunikasi yang ada untuk memudahkan jama’ah menyalurkan infaq
dan shadaqahnya seperti membuat program keropak online atau melalui aplikasi-aplikasi yang
tersedia untuk itu dengan persetujuan rapat pengurus.
4. Seluruh dana yang diperoleh dari berbagai sumber (kecuali dari sumber zakat dan waqaf)
wajib dimanfaatkan hanya untuk membiayai kegiatan masjid dan kegiatan sosial lainnya yang
ditetapkan oleh pengurus.
5. Penerimaan yang bersumber dari dana wakaf dan zakat pemanfaatan sesuai peruntukkannya
tidak boleh di salurkan atau digunakan untuk kegiatan lain.
6. Pengurus berkewajiban membukukan pemasukan dan pengeluaran secara tertib, teratur,
terbuka/transparan yang sewaktu-waktu dapat dikontrol oleh jamaah/warga/publik untuk
menghindari penggunaan atau pemasukan uang yang tidak jelas untuk kepentingan diluar
kepentingan Masjid.
7. Pengelolaan dan pertanggungjawaban kekayaan DKM Darussalaam harus berpedoman pada
prinsip transparan dan akuntabilitas.
Pasal 50
Laporan Keuangan Tahunan
1. Pengurus wajib membuat laporan keuangan dan pembendaharaan per tanggal 31 Desember
setiap tahun berjalan.
2. Tahun buku dimulai pada bulan1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.
BAB XVI
ASET MASJID DAN DOKUMEN ASET
Pasal 51
1. Tanah, bangunan, kendaraan, peralatan penunjang termasuk kotak amal merupakan aset
masjid yang harus di inventaris dan dipelihara secara baik.
2. Perubahan atau penghapusan aset yang disebabkan kerusakan, kehilangan atau sebab-sebab
yang lain harus disetujui oleh rapat pleno dan dilaporkan kepada jamaah dalam musyawarah
jamaah.
3. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan dokumen aset tetap dan bergerak (Sertifikat
Tanah, IMB, Ikrar Wakaf, BPKB Kendaraan Bermotor) harus disimpan di safety box pada bank
syariah pemerintah.
4. Pemeliharaan dan pengelolaan aset DKM Darussalaam dilakukan oleh bidang sarana,
akomodasi dan kebersihan yang anggotanya termasuk nadzir.
5. Apabila DKM Darussalaam belum mampu melaksanakan amanah sesuai dengan ikrar wakaf,
DKM Darussalaam selaku nadzir harta benda wakaf akan mengkonfirmasikan kepada wakif
dan dituangkan dalam pernyataan tertulis yang disaksikan paling tidak oleh dua orang saksi.

BAB XVII
LAMBANG DAN ATRIBUT
Pasal 52
Bentuk Lambang atau Logo
Lambang DKM Darussalaam berupa :
1. Gambar kubah masjid berwarna kuning dengan garis tepi dan ditopang tulisan kaligrafi arab
“Darussalaam” berwarna hijau tua.
2. Diatas kubah masjid terdapat lambang bulan sabit dan bintang berwarna hijau tua.
3. Pada bagian bawah yang menjadi dasar terdapat tulisan “DARUSSALAAM” dalam ejaan bahasa
indonesia dengan garis bawah tebal berwarna hijau tua.
Pasal 53
Arti Lambang
1. Gambar Kubah Masjid menyimbolkan icon masjid yang menunjukkan identitas berkeislaman
secara terbuka, tenang, sopan, toleran, optimis, dinamis dan memiliki kepercayaan diri sebagai
muslim.
2. Bulan sabit bermakna penunjuk waktu. Waktu terdiri dari masa lalu, sekarang dan masa depan.
Menunjukkan tentang penguasaan sejarah, waktu persiapan, dan kemampuan untuk
memprediksi masa depan atau “forecasting”. posisi bulan sabit bersanding dengan bintang
bermakna semangat pembaharuan untuk terus berkiprah dalam perubahan dinamika zaman.
3. Bintang merupakan simbol arah tujuan, cahaya bintang menuntun para penjelajah sampai
pada titik tuju. Bintang bermakna kepemimpinan yang arif bijaksana serta berwawasan luas.
posisi bintang berada tepat diatas kubah bermakna semangat untuk terus menjadi lebih baik
dari segala aspek dengan ikatan kebersamaan dan menjadikan penunjuk jalan perubahan atau
pencerahan guna menemukan jati diri, potensi dan integritas ummat menuju kesuksesan.
4. Kata DARUSSALAAM menunjukkan nama masjid atau menyiratkan arti tujuan akhir yang
hendak dicapai ke negeri yang aman penuh dengan kesejahteraan (jannah).
5. Warna kuning pada kubah bermakna melambangkan keluhuran atau keagungan sebagai
simbol kegembiraan, optimis, progresif, kreatif, kesederhanaan, kesetaraan, kerjasama yang
juga mencerminkan trasparan dan akuntabel.
6. Warna hijau pada bingkai kubah, bulan sabit, bintang, kaligrafi dan tulisan Darussalaam
melambangkan kesuburan atau kemakmuran sebagai simbol alami, harmoni, kesegaran dan
sumber kehidupan
Pasal 54
Atribut Organisasi
Atribut Organisasi antara lain terdiri dari papan nama, stampel, kop surat, dan atribut lainnya, yang
bentuk dan ukurannya diatur dalam peraturan organisasi.
Pasal 55
Pakaian Seragam

1. Pakaian seragam merupakan sarana untuk menumbuhkan kebanggaan korps dan rasa percaya
diri guna meningkatkan citra organisasi.
2. Penggunaan pakaian seragam mampu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta rasa
kebersamaan sesama jama'ah.
3. Penggunaan pakaian seragam untuk untuk kegiatan-kegiatan tertentu.
BAB XVIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM
Pasal 56
1. DKM Darussalaam sebagai badan hukum diwakili oleh ketua dan sekretaris di dalam dan di
luar pengadilan.
2. Jika dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan organisasi timbul sengketa dan perselisihan yang
diakibatkan adanya sengketa kepengurusan dan/atau sengketa perdata, penyelesaian
perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui :
a. Musyawarah untuk mencapai mufakat;
b. Arbitrase;
c. Peradilan.
3. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak tercapai,
pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.
4. Ketentuan dan tata cara mediasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
5. Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat
ditempuh melalui arbitrase atau pengadilan.
BAB XIX
PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 57
1. Untuk kepentingan masjid dan jamaah, anggaran rumah tangga dapat diubah, disempurnakan,
atau disesuaikan melalui musyawarah jamaah.
2. Perubahan, penyempurnaan atau penggantian anggaran rumah tangga dapat ditetapkan secara
mufakat, dalam hal permufakatan tidak tercapai, keputusan dianggap sah dan dapat ditetapkan
apabila mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta yang hadir.
3. Hasil keputusan tentang perubahan,penyempurnaan atau penggantian anggaran rumah tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan yang ditandatangani
pembina dan pengurus dan diumumkan kepada seluruh jamaah.
BAB XX
KHATIMAH
Pasal 58
1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga akan diatur lebih lanjut dalam
peraturan DKM Darussalaam dan keputusan–keputusan lainnya.
2. Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam anggaran rumah tangga,
tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh musyawarah jamaah.
3. Anggaran rumah tangga ini mulai berlaku sejak tanggal1 Juni 2020 dan menjadi pedoman dan
acuan perjalanan organisasi sampai telah dilaksanakannya musyawarah jamaah Masjid
Darussalaam;
4. Anggaran rumah tangga yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku setelah Anggaran Rumah
Tangga ini ditetapkan.
Ditetapkandi : Kota Bogor

Pada Tanggal : 1 Juni 2020
MUSYAWARAH JAMAAH
Pembina Pengurus
A : ……………………….. B : ………………………..
C : ……………………….. D : ………………………..
E : ………………………..

DKM Masjid Darussalaam

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to DKM Masjid Darussalaam

Similar to DKM Masjid Darussalaam (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

DKM Masjid Darussalaam