Dokumen tersebut membahas alasan-alasan mengapa Indonesia membutuhkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), antara lain untuk menurunkan tarif listrik, menggantikan sumber energi primer yang semakin habis, melepaskan BPP dari fluktuasi harga batubara, mengejar target kapasitas terpasang, memenuhi pasokan listrik untuk industri, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan ketahanan energi. Dokumen ini merekomendasikan pembent
1. Oleh
Anggota Pokja ESDM KEIN
(di paparkan pada FGD Nuklir, Bali 16 – 18 April 2018)
Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi – Komite Ekonomi dan Industri Nasional
2. Disclaimer
Paparan ini adalah gambaran umum permasalahan sektor energi
menunjukan sebuah keadaan yang terus berulang tanpa ada solusi yang
permanen hanya solusi sementara (bandaid) dan berikutnya adalah untuk
memperlihatkan hubungan yang erat bahkan kausalitas antara ekonomi dan
energi. –dimana PLTN dapat menjadi solusi yang permanen.
Paparan ini bukan naskah akademis, sehingga beberapa angka adalah
perkiraan penulis yang dapat di pertanggung jawabkan dari berbagai sumber.
Penulis berharap Pemerintah dapat menjadikan gambaran umum paparan ini
menjadi sebuah naskah akademis yang lebih komprehensif.
Jakarta 15 April 2018
Bob S. Effendi
3. Dalam 50 tahun PLTN
beroperasi kematian akibat
kecelakaan PLTN dalam 3
kasus di tidak lebih dari 100
orang (sumber : IAEA, UN WHO)
(Melanie Windridge, PhD. The Guardian, 4 April 2011)
4. Kita mempunyai sumber energi yang cukup banyak
seperti air, surya, angin dan geothermal
namun kalau ini [red: Nuklir] sudah di perlukan,
maka harus segera di siapkan, hal ini jangan di
ambangkan harus di putuskan tapi harus di hitung secara
jelas.
(Presiden Joko Widodo, 12 Januari 2016 *)
*di kutip dari dokumen “Policy Brief No 1 tahun 2016” Hal 2,
Kementerian PPN/Bapennas.
(disampaikan Presiden dihadapan Menteri ESDM)
PERINTAH PRESIDEN
5. Alasan #1 :
Menurunkan tarif listrik
Alasan #2 :
Menggantikan energi
primer yang semakin
habis
Alasan #3 :
Melepaskan BPP
dari fluktuasi harga
batubara
Alasan #4 :
Mengejar Kapasitas
Terpasang
u/Pertumbuhan
Ekonomi
Alasan #5 :Memenuhi
pasokan listrik bagi
industri
Alasan #6 :
Mengurangi emisi
CO2 (target EBT)
Alasan #7 :
Meningkatkan
ketahanan energi
10. Alasan #1 :
Menurunkan
Tarif Listrik
POKJA ESDM
BPP naik terus
hampir setiap
tahun*
* Sedikit turun saat Menteri ESDM IGJ
11. Alasan #1 :
Menurunkan
Tarif Listrik
Sumber Utama Inflasi, Listrik, BBM dan
Beras -- (Bank Indonesia)
POKJA ESDM
12. Alasan #1 :
Menurunkan
Tarif Listrik
POKJA ESDM
Pertumbuhan ekonomi 2017 terancam stagnan di level 5 persen,
sama dengan 2016. Penyebabnya, daya beli masyarakat
kemungkinan akan menurun imbas membengkaknya inflasi. Pangkal
masalahnya adalah kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk golongan
900 volt ampere (VA).
Berdasarkan perhitungan Ekonom Institute for Development of
Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, kenaikan TDL bisa
mendorong inflasi sebesar 1 persen.
https://katadata.co.id/berita/2016/12/30/listrik-picu-inflasi-ekonom-indef-ragu-pertumbuhan-ekonomi-capai-targ
Jum'at 30/12/2016, 12.00 WIB
14. Alasan #1 :
Menurunkan
Tarif Listrik
POKJA ESDM
Penjualan Turun Karena Daya Beli Akibat
Daya Beli Lemah Bukan Tren Online
(Nielsen Indonesia)
15. Alasan #1 :
Menurunkan
Tarif Listrik
POKJA ESDM
Sumber : Paparan Nielsen Kepada Setneg (Oktober 2017)
Penjualan Produk satchet dibanding 2016
16. Alasan #1 :
Menurunkan
Tarif Listrik
POKJA ESDM
Update per Maret 2018
BPP Nasional naik menjadi $7,66
sen dari $7,50 sen/kwh (2017)
KATADATA | Kamis 22/3/2018
Menurunkan tarif listrik
= Menurunkan BPP
20. Alasan #2:
Menggantik
an Energi
Primer yang
akan habis
Apa Pengganti Energi Primer ?
Minyak Bumi Habis dalam 10 – 15 tahun
Gas Alam Habis dalam 20 – 25 tahun
Batubara Habis dalam 15 – 20 tahun
Pada tahun 2029 Indonesia akan
menjadi NET IMPORTIR ENERGI
(BPPT Energy Outlook 2016)
Prakiraan menurut beberapa sumber
23. Alasan #2:
Menggantikan
Energi Primer
yang akan
habis
Minimnya Infrastruktur gas menyebabkan tidak
dapat dimanfaatkannya gas dalam negeri secara
optimum sebagai andalan energi primer. –
(konklusi dari diskusi dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PT PEL
dengan pokja ESDM KEIN)
27. Alasan #3:
Melepaskan
BPP dari
pengaruh
harga BB
Bila harga BB naik maka
pemerintah hanya punya 3 pilihan
– Siapa yang di korbankan?
Naikan Tarif
Listrik
Naikan Subisidi
listrik
Tekan Harga
dengan DMO
Korban Rakyat Korban APBN Korban Perusahaan
1. Inflasi Naik
2. Daya Beli turun
1. Defisit APBN Naik
2. Subisidi Energi naik
1. Penerimaan Negara Turun
2. Ilegal Export Naik
1 2 3
35. Alasan #4 :
Mengejar
Kapasitas
Terpasang
Untuk Mengejar target RUEN 2050 maka yang harus di bangun
10 GW per tahun atau 50,000 MW per 5 tahun -- HOW ??
Pemerintah berikutnya
(2019 – 2025) harus
membangun 45,000 MW2025 Indonesia
masih di bawah
Malaysia saat ini
4000 kwh
39. Alasan #4 :
Mengejar
Kapasitas
Terpasang
Dari data penelitian ekonom Roger Andrew & Robert Ayers di
dapat hubungan linear antara Konsumsi listrik dan GDP
Perkapita. -- Setiap 1 Kwh = $4 – $5 GDP per kapita
Listrik sebagai Driver Pertumbuhan Ekonomi
40. Alasan #4 :
Mengejar
Kapasitas
Terpasang
Jawa baru setara
dengan Vietnam saat
ini (2017) pada tahun
2022
Sumatera dalam 5
tahun (2022) masih
tidak dapat mengejar
Jawa saat ini (2017)
Dengan rata-rata growth 7% - 8%
Dengan rata-rata growth 5% - 6%
41. Alasan #4 :
Mengejar
Kapasitas
Terpasang
Listrik sebagai Driver Pertumbuhan Ekonomi
Analisa (empiris):
1. Ketika GDP Per kapita masih di bawah $10,000 maka listrik
memberikan kontribusi sekitar 90% terhadap pertumbuhan
ekonomi – Listrik menjadi driver
2. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat melebihi berapa besar
pasokan listrik yang tersedia – per 1000 MW (asumsi:
$4/kwh ) maka ekonomi tumbuh sekitar $17 -$30 Milyar
atau Rp 200 – 390 Triliun per tahun (tergantung kapasitas
factor dan daya mampu).
3. Ketika GDP per kapita di atas $10,000 maka pengaruh listrik
“terputus” dari ekonomi sehingga kontribusi hanya di
kisaran 50% - 60% karena ekonomi menjadi kompleks
dengan nilai tambah.
42. Alasan #4 :
Mengejar
Kapasitas
Terpasang
Pertumbuhan kebutuhan listrik untuk saat
ini jangan mengikuti pertumbuhan ekonomi,
tetapi harus di rubah pola pikirnya,
ketersedian energi listrik harus di jadikan
“economic driven” atau energi listrik harus
di jadikan penggerak perekonomian….
Pada level kondisi GDP per kapita sudah
pada level tertentu, listrik berubah menjadi
komoditas dan pertumbuhannya
penyediannya di dasarkan pertumbuhan
ekonomi.
Prof. Dr. Ir. Tumiran, Anggota DEN
50. Alasan 5# :
Memenuhi
Pasokan
Listrik Bagi
Industri
Saya ingin negara RI tidak terjebak. Karena kalau
terjebak dalam pendapatan menengah akan
menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan
terhambat…
~ Sri Mulyani, Menteri Kuangan RI
Basri says it will require 8 percent
(y/y) growth in the years ahead to
escape the middle income trap.
Untuk ekonomi tumbuh 8% maka
butuh lebih dari 120 GW pada
tahun 2025
Akurat.co.id -- Senin, 03 April 2017 16:05 WIB
Indonesia-Investment – 6 Desember 2016
54. Alasan #6 :
Mengurangi
Emisi CO2
(target EBT)
Energi untuk menjadi driver pertumbuhan ekonomi
harus murah tapi energi murah hanya didapat dari
batubara yang kotor padahal untuk menyelamatkan
bumi energi harus bersih tapi energi bersih mahal.
Bob S. Effendi
57. Alasan #6 :
Mengurangi
Emisi CO2
(target EBT)
Bila targetnya adalah emisi maka indikator
seharusnya adalah gram CO2 per Kwh
Perancis :
Bauran 80%
PLTN
58. Alasan #6 :
Mengurangi
Emisi CO2
(target EBT)
Negara dengan emisi CO2 rendah (< 100 gram/kwh)
baurannya Hydro di atas 60% atau Nuklir di atas 60% atau
kombinasi Nuklir + Hydro 60%
Jerman di atas 500 gram CO2 per Kwh
65. KATA SAMBUTAN MENTERI ESDM
(BUKU PUTIH PLTN 5000 MW*)
Sudirman Said, Mentri ESDM
(* Tidak pernah di rilis)
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, telah
diamanatkan untuk memanfaatkan PLTN dengan pertimbangan
keselamatan secara ketat. Dan berdasarkan kajian yang dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada tahun 2014,
berupa simulasi awal prakiraan produksi energi listrik dan bauran
energi pembangkitan tenaga listrik hingga tahun 2045 akan
dibutuhkan PLTN sebesar 5.000 MW pada tahun 2024-2025
Sebenarnya Apakah Indonesia butuh PLTN sudah di bahas secara komprehensif oleh ESDM dalam Buku Putih
PLTN dan jawabanya sesuai dengan sambutan Menteri ESDM – BUTUH
67. REKOMENDASI
Menerbitkan PERPRES dengan mandat di bentuknya Sebuah Badan Pelaksana
Pembangunan PLTN (NEPIO), terdiri dari berbagai stakeholder. – Yang melakukan
perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pembangunan PLTN.
Policy Brief No 1/2016 | Kementerian PPN/Bapennas | Pusat Analisis Kebijakan