SlideShare a Scribd company logo

6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf

•
•
R
RogandaSinaga2

GMNI

1 of 251
Download to read offline
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2 1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pidana Pasal 72 1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan Syamsuddin Radjab Ade Reza Hariyadi
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan © Syamsuddin Radjab dan Ade Reza Hariyadi Hak Cipta dilindungi Undang-Undang All Rights Reserved Cetakan I, Januari 2014 Koreksi Typos : Asriyah Tata Letak : Rizal Zakaria Desain Sampul : Ujang Prayana Pra-cetak : Zuprianto Ukuran : 14,8 x 21 cm Halaman : xiv+236 ISBN : 978-602-1379-06-6 Diterbitkan oleh : PENERBIT NAGAMEDIA PT. NAGAKUSUMA MEDIA KREATIF Anggota IKAPI No.469/DKI/XI/2013 Menara Cawang Lantai Dasar Blok A No.1 Jl. SMA 14 Cawang Kramat Jati Jakarta Timur 13630 Telepon: +62-21-36501501 E-Mail: penerbit@nagamedia.co.id Website: www.nagamedia.co.id Perpustakaan Nasional RI, Katalog Dalam Terbitan (KTD) Syamsuddin Radjab dan Ade Reza Hariyadi, GMNI DAN HMI DALAM POLITIK KEKUASAAN/Syamsuddin Radjab dan Ade Reza Hariyadi —Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif, 2014. 250 hlm.; 21 cm %LEOLRJUD¿KOP ,6%1 1. Sosial I. Judul
f Kata Pengantar Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat NHVHKDWDQ GDQ DQXJHUDK NHPDPSXDQ EHUÀNLU NHSDGD umat manusia sehingga dapat melangsungkan hidup dan membuat peradaban dunia. Demikian pula, sholawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW beserta para Nabi lainnya atas bimbingan, tauladan sehingga menjadi panutan bagi umat manusia dan rahmat bagi seluruh sekalian alam. Buku yang ada ditangan pembaca saat ini merupakan riset mini dari pergumulan dan pergaulan dua aktivis berbeda organisasi yang di gelutinya. Ollenk merupakan Pengurus Besar HMI Periode 2003-2005 sementara Reza Presidium GMNI Periode 2002-2005. Secara kebetulan, keduanya indekos dalam satu rumah kontrakan di kawasan Salemba Tengah, Jakarta Pusat. Karena masing-masing sebagai pengurus teras organisasi mahasiswa kader (HMI dan GMNI), keduanya terlibat intens dalam pelbagai diskusi
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan viii baik yang diadakan oleh GMNI maupun HMI. Kontrakan rumah dikawasan Salemba tersebut dihuni sebagian besar aktivis mahasiswa, terutama HMI, GMNI dan PMII. Setiap hari, siang dan malam penghuni kontrakan selalu ramai dan tak pernah sepi. Kadang teman dari organisasi pun datang berkunjung sekedar minum kopi atau urusan keorganisasian lainnya. Disamping sebagai pengurus organisasi ekstra kampus, semua penghuni pondokan juga sedang menempuh pendidikan strata dua (S2) bahkan ada yang sedang studi Doktoral. GMNIdanHMImerupakanorganisasikader.Organisasi mahasiswa ini telah melahirkan ribuan kader masing- masing dan berkiprah dipelbagai medan pengabdian. Ada di bidang politik, pemerintahan, pelaku ekonomi (pengusaha), akademisi, pengacara dan bahkan guru ngaji. Partisipasi kader GMNI dan HMI dalam pengabdiannya terhadap bangsa dan negara hampir seusia dengan lahirnya negara Indonesia sendiri. Para kader ditempah dengan pendidikan dan pelatihan sejak masa mahasiswa hingga ke jenjang magister di perguruan tinggi. Dari struktur paling bawah hingga struktur tertinggi dalam kepengurusan. Penguatan intelektual didapatkan saat pendidikan dan pelatihan di organisasi masing-masing (GMNI dan HMI) melalui silabus dan tingkatan pelatihan kader dengan beragam materi pelatihan. Dari materi ideologi, kemasyarakatan, kemanusiaan, kepemimpinan, geopolitik dan ekonomi hingga materi ketuhanan menjadi bagian tak terpisahkan untuk mempersiapkan pemimpin masa
ix Kata Pengantar depan umat, bangsa dan negara. Pemimpin tak lahir karena kebetulan, ia dibentuk, dilatih dan dibina agar tangguh menghadapi tantangan masa depan. Pemimpin instan tanpa melalui tempahan panjang akan mudah menyerah, lemah dan takut menghadapi resiko. Karenanya, pemimpin harus disiapkan dan diciptakan dengan menempuh penjenjangan dan pelatihan panjang. GMNI dan HMI memiliki pedoman perkaderan masing- masing yang diracik dari pikiran mendalam sesuai dengan tujuan organisasi dan dipengaruhi latar belakang lahirnya organisasi. HMI dilahirkan sangat dipengaruhi oleh kondisi keummatan (Islam), kondisi kebangsaan, kondisi ke-Indonesiaan dan kondisi kemahasiswaan pada tahun 1947, demikian pula dengan kelahiran GMNI yang tak bisa dilepaskan dari kondisi kerakyatan, kebangsaan dan ke-Indonesiaan dengan semangat Marhaenis yang sangat membara. Membela kelompok kecil dan masyarakat terpinggirkan agar sederajat dengan manusia lainnya. Boleh dikatakan, GMNI dan HMI merupakan kontributor utama pemimpin nasional Indonesia, sekarang dan masa akan datang. Kiprah kader dan alumninya tersebar dipelbagai tempat, baik di bidang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sejarah Indonesia telah dikawal dan dilayani oleh kader-kader terbaik HMI dan GMNI, bersatu padu untuk wujudkan Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera sesuai cita-cita Proklamasi dan UUD 1945. Perjuangan merebut kemerdekaan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara ini telah mengiringi dan
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan x menyatu dengan cita-cita HMI dan GMNI sebagai organisasi kader. Kader umat, kader bangsa dan kader negara untuk Indonesia satu, maju dan bermartabat. Buku ini, tidak hanya mengulas kader-kader HMI dan GMNI dalam pusaran politik kekuasaan, tetapi juga memberi gambaran bagaimana kader dan calon pemimpin nasional itu diciptakan dan dibina. Hubungan kader, alumni dan organisasinya, bukanlah hubungan layang-layang; dibuat, dinaikkan lalu putus seiring angin kencang. Dalam organisasi kader hubungan individu sangat kuat dengan semangat persaudaraan yang ditempah dalam wadah yang sama. Senior betanggung jawab membina yunior, alumni perhatian terhadap organisasinya dan organisasi mendistribusikan kadernya ke medan laga pengabdian. Ia ibarat tubuh manusia, jika kaki kesandung maka semua merasakan sakitnya, dibangun atas dasar cita-cita yang tinggi dan dasar ideologi yang kuat. Semuanya bermuara pada perwujudan cita-cita Negara Indonesia. Akhirnya, kepada para pembaca budiman, semoga buku ini membawa manfaat bagi kita semua. Tegur sapa dan kritik membangun selalu terbuka bagi kami untuk perbaikan dimasa mendatang. Jakarta, Januari 2014 Penulis, Syamsuddin Radjab Ade Reza Hariyadi
f Daftar Isi Kata Pengantar ...................................................................vii Daftar Isi...............................................................................xi BAB 1 PENDAHULUAN ..................................................................1 A. Latar Belakang..................................................................1 B. Kerangka Teori ...............................................................24 1. Teori Pembangunan ..................................................24 2. Teori Partisipasi Politik...............................................30 3. Teori Kelompok Penekan (Pressure Group) ...............37 4. Teori Civil Society.......................................................41 C. Metodelogi ....................................................................46 BAB 2 GERAKAN MAHASISWA DALAM LINTASAN SEJARAH POLITIK NASIONAL..........................................49
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan xii A. Angkatan Pra Kemerdekaan: Merumuskan Kesadaran Kebangsaan Melawan Imperialisme.............50 1. Budi Utomo 1908: Bangkitnya Kesadaran Kebangsaan Bumiputera ...........................................51 2. Sumpah Pemuda 1928: Peneguhan Komitmen Kebangsaan .............................................61 3. Angkatan 1945: Revolusi Kemerdekaan....................69 B. Pasca Kemerdekaan: Dari Politik Aliran Menuju Stabilitas Politik .................................................75 1. Percobaan Demokrasi: 1950–1957............................75 2. Politik Aliran dan Demokrasi Terpimpin.....................82 3. Stabilitas Politik dan Pembangunanisme Orde Baru .................................................................90 BAB 3 Dinamika Politik HMI dan GMNI di Bawah Hegemoni Kekuasaan Order Baru .......................................................97 A. Mahasiswa dan Pengorganisasian Politik .......................97 1. HMI: Pembaharuan Islam dalam Pusaran Politik Aliran .................................................98 2. GMNI: Nasionalis Soekarnois Di Tengah Politik Kepartaian ....................................................107 B. HMI dan GMNI di Bawah Kekuasaan Hegemonik Orde Baru.................................................121 1. Politik Akomodasi Sebagai Strategi Penataan Politik .......................................................126 2. Kooptasi Negara di Sektor Kepemudaan................145
xiii ŠŤŠ¡ £“ BAB 4 Peran Politik HMI dan GMNI di Pentas Politik Nasional Pasca Order Baru ..............................................171 A. Reformasi dan Perubahan Politik Pasca Orde Baru......171 B. HMI dan GMNI: Upaya Merumuskan Peran Politik Kaum Muda .......................................................185 1. Training Ground dan Sumber Rekruitment Politik Kekuasaan.....................................................186 2. Penguatan Civil society dan Demokratisasi............198 3. Kelompok Penekan (Pressure group) dan Kontrol Kinerja Kekuasaan ...............................206 C. Revitalisasi Organisasi dalam Arus Perubahan.............211 BAB 5 PENUTUP .........................................................................215 Daftar Pustaka..................................................................223 Tentang Penulis ................................................................233
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan xiv
Bab 1 A. Latar Belakang Sejarah politik modern telah mencatat peran strategis dari angkatan muda dalam transformasi sosial dan politik. Pengalaman diberbagai negara berkembang memperlihatkan bahwa angkatan muda memiliki kontribusi penting dalam kelangsungan suatu rezim politik yang sedang berkuasa. Begitu halnya yang berlangsung di Indonesia, keterlibatan angkatan muda dalam transformasi sosial dan politik ini telah berjalan sepanjang sejarah politik Indonesia modern. Sejarah telah memberi peneguhan atas berbagai peristiwa dan perubahan sosial monumental yang selalu digelorakan oleh angkatan muda. 1 Tercapainya kemerdekaan 1 Banyak tulisan yang mengupas tentang peran angkatan muda dalam perubahan sosial. Lihat, Farchan Bulkin, Analisa Kekuatan Politik Indonesia; Pilihan Artikel Prisma. (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 109-174. Lihat juga, Subagio Reksodipuro, Peranan Pemuda dan Pergerakan Pemuda dalam Perjuangan Nasional, Bunga Rampai Soempah Pemoeda, PN Balai Pustaka, Jakarta 1978, hal 407-411. PENDAHULUAN
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 2 tidak membuat angkatan muda surut dari peran dan aktivitas politiknya. Hanya saja persoalan yang menjadi tema dari aktivitasnya juga mengalami perubahan. Romantika perjuangan generasi muda beralih dari perjuangan mengangkat senjata kepada bentuk perjuangan bagaimana mengisi arti kemerdekaan 2 . Pemikiran-pemikiran dalam melestarikan cita-cita perjuangan yaitu Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Angkatan muda paska kemerdekaan dihadapkan pada isu dan persoalan yang biasanya terkait dengan pembangunan nasional sebagai negara bangsa yang baru merdeka. Perkembangan pendidikan memberikan andil tersendiri bagi perkembangan peran politik angkatan muda paska kemerdekaan. Bahkan, hal itu telah terlihat jauh sebelum merdeka, dimana kesadaran kebangsaan dan pengorganisasian gerakan politik melawan kekuatan kolonial banyak diawali oleh para tokoh pemuda terdidik atau berstatus mahasiswa. Kesempatan mengenyam pendidikan hingga jenjang tertinggi melahirkan suatu lapisan elit tersendiri dikalangan angkatan muda. Mereka yang berstatus mahasiswa biasanya menjadi kelompok berpengaruh dan tampil sebagai pemimpin gerakan. Pendidikan tinggi membuat mereka memiliki kemampuan dalam menafsirkan berbagai problematika sosial yang melingkupinya, dan sekaligus merumuskan peran politiknya. 2 Yozar Anwar, Pergolakan Mahasiswa Abad ke-20; Kisah Perjuangan Anak-Anak Muda Pemberani, (Jakarta: Sinar Harapan 1981), hal 241
3 PENDAHULUAN Mahasiswa kemudian menjadi semakin terpandang dan memiliki kedudukan sosial yang penting dalam masyarakat pada umumnya. Para mahasiswa pribumi ini mulai menyadari noblesse oblige untuk memperjuangkan rakyat mereka agar lepas dari ketertindasan. 3 Peranan dan posisi strategis mahasiswa sebagai lapisan elit dalam angkatan muda ini dipengaruhi oleh sejumlah hal yakni: 4 Pertama, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai horizon yang luas diantara keseluruhan untuk lebih mampu bergerak diantara pelapisan sosial masyarakat. Pendidikan tinggi menjadi instrumen penting bagi mereka untuk melakukan mobilitas sosial. Kedua, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku pendidikan, sehingga mengalami proses sosialiasi politik terpanjang di antara angkatan muda. Meski keluarga merupakan agen sosialisasi politik utama, namun peran bangku pendidikan sepertinya lebih efektif dalam sosialiasi politik. Nilai-nilai baru yang diperkenalkan dalam kurikulum pendidikan telah terinternalisasi dan mempengaruhi persepsi serta orientasi sosial politik mahasiswa. Ketiga, kehidupan di kampus membentuk gaya hidup yang unik di kalangan mahasiswa. Proses akulturasi berlangsung lebih efektif akibat intensitas interaksi dibandingkan dengan lembaga-lembaga 3 Burhan D. Magenda, Gerakan Mahasiswa dan Hubungannya dengan Sistem Politik: Suatu Tinjauan, dalam Analisa Kekuatan Politik Indonesia, (Jakarta : LP3ES, 1985), hlm. 130. 4 Lihat Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia; Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan -DNDUWD5DMD*UD¿QGR3HUVDGD KDO 81.
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 4 sosial lainnya. Keempat, mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat, dengan sendirinya merupakan elite dalam kalangan angkatan muda. Sebab, mahasiswa yang merupakan jumlah terkecil dari angkatan muda pada umumnya mempunyai latar belakang sosial ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan lainnya. Peran politik mahasiswa ini semakin menonjol seiring dengan berdirinya organisasi-organisasi kemahasiswaan yang merepresentasikan keragaman potensi sosial maupun politik. Secara garis besar, organisasi mahasiswa yang muncul dapat dikategorisasikan ke dalam dua kelompok yakni, organisasi kemahasiswaan yang bersifat nasional dan diikat oleh kecenderungan yang bersifat ideologis maupun politis seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta organisasi yang lebih pada ikatan sentimen primordialistik seperti Ikatan Mahasiswa Bandung (IMABA), Ikatan Mahasiswa Jakarta (IMADA) dan sejumlah lainnya. Dinamika kepartaian pada tahun 1950-1960an di masa kepemimpinan Soekarno telah meningkatkan intensitas perpolitikan yang dimainkan oleh mahasiswa dan berbagai organisasi yang ada. Bagi partai politik, ledakan jumlah angkatan muda terdidik dan keberadaan organisasi
5 PENDAHULUAN mahasiswa ini merupakan potensi strategis bagi kepentingan mobilisasi politik. Sedangkan bagi mahasiswa, partai politik merupakan sarana yang penting untuk melakukan mobilitas sosial dalam struktur kekuasaan politik negara. Banyak di antara organisasi mahasiswa ini didirikan dalam kepentingan yang segaris dengan kepentingan politik kepartaian dari sejak awalnya maupun yang kemudian mengintegrasikan diri dalam perjalanannya. Pola hubungan itu terlihat seperti dalam relasi antara GMNI yang tidak dapat lepas dari pengaruh PNI, HMI dan Masyumi, CGMI dengan PKI. Organisasi mahasiswa ini aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan kepartaian seperti pawai, rapat umum dan kursus-kursus politik. Artikulasi politik organisasi mahasiswa pada masa itu banyak dipengaruhi oleh orientasi dan kebijakan partai sebagai organisasi induk. Mahasiswa terfragmentasi dalam berbagai organisasi yang berbasis politik aliran dan larut dalam isu kekuasaan yang diusung oleh partai-partai. Eskalasi politik mahasiswa mengalami peningkatan kembali menjelang jatuhnya kekuasaan Soekarno. Demokrasi Terpimpin yang dipenuhi oleh ketegangan antar faksi–faksi politik. Peristiwa 30 September 1965, dimana PKI diduga mendalangi percobaan kudeta dan berada dibalik operasi penculikan para petinggi Angkatan Darat, telah menggoyah stabilitas sosial politik masa demokrasi terpimpin. Situasi itu diperburuk pula oleh keadaan perekonomian nasional yang semakin merosot tajam akibat pertikaian politik. Kondisi nasional yang demikian telah memicu munculnya gelombang
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 6 protes yang didalamnya melibatkan mahasiswa sebagai kekuatan utama. Mahasiswa mengalami polarisasi dalam kelompok- Žiœ“«œŽ Þ˜} «œÌi˜Ãˆ Õ˜ÌÕŽ ÌiÀˆLÌ `“ Žœ˜yˆŽ° Disatu sisi, muncul kelompok yang memang sejak semula secara politik dan ideologis memiliki kedekatan dan berada dibarisan pro Soekarno, sementara di sisi lain kekacauan politik dan ekonomi saat itu juga memunculkan ketidakpuasan dikalangan mahasiswa yang kemudian aktif mendesak Soekarno untuk segera mengambil kebijakan guna pemulihan keadaan. Berbagai komite aksi didirikan untuk mengorganisir mahasiswa dalam gerakan protes, seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang bergerak dengan tuntutan yang dikenal dengan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), yakni pembubaran PKI, retooling kabinet dan turunkan harga. Puncak dari pergolakan politik dari peristiwa 1965 berakhir dengan jatuhnya Soekarno dari kekuasaan dan berdirinya rezim politik yang kemudian disebut sebagai Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen menjadi tema dalam melakukan konsolidasi politik pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Secara bertahap seluruh kekuatan politik dipersatukan dalam satu payung bersama yakni pembangunanisme. Dalam kehidupan kepartaian setelah Pemilu 1971, partai-partai didorong untuk berfusi berdasarkan pengelompokan nasionalis sekuler dan
7 PENDAHULUAN agama. Angkatan Bersenjata memperoleh konsensi politik lebih besar dalam birokrasi pemerintahan sipil, peran-peran ekonomi, begitu pula para pentolan aktivis mahasiswa yang kemudian diakomodir dalam jabatan-jabatan publik. Strategi Orde Baru untuk mengakomodir para tokoh mahasiswa dalam struktur kekuasaan politik tampaknya efektif meredakan dinamika politik mahasiswa. Tanpa mempersoalkan bentuk dan tingkat partisipasi politik masing- masing dalam gerakan angkatan ’66 menumbangkan Orde Lama dan menegakan Orde Baru, sejumlah tokoh pemuda yang sebelumnya adalah pimpinan organisasi mahasiswa dan tokoh sentral dalam struktur gerakan protes mahasiswa, tampil dalam jajaran elite kepemimpinan bangsa. Di jalur politik dan birokrasi muncul nama-nama seperti: Akbar Tanjung (mantan ketua umum HMI), Cosmas Batubara (mantan pimpinan PMKRI), Sarwono Kusumaatmadja, Siswono Yudohusodo (GMNI) dalam Kabinet Pembangunan. Marzuki Darusman, Ekky Syahruddin (HMI), Fahmi Idris (HMI), Marie Muhammad (HMI), merupakan aktivis yang kemudian masuk jalur legislatif. Sementara itu di partai politik nama seperti Soerjadi (GMNI) tampil memimpin PDI, Ismail Hasan Metarium (HMI) memimpin PPP, Akbar Tanjung memimpin Golkar. Para pemimpin gerakan protes mahasiswa ini juga sebagian merupakan elite baru dalam kancah bisnis seperti Sofyan Wanandi. Depolitisasi mahasiswa secara sistematis mulai dilancarkan guna menjinakan mahasiswa dari geliat politik. Berbagai kebijakan dirancang untuk membatasi persentuhan
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 8 mahasiswa dengan isu-isu politik dan pemerintahan. Sulit dibantah bahwa pembangunan Orde Baru telah berhasil menggerakan transformasi struktural di bidang ekonomi dan politik. Sebagaimana diikhtisarkan oleh Sjahrir, berbagai bentuk transformasi struktural dibidang ekonomi telah berhasil dilakukan sepanjang dua dasa warsa pembangunan Orde Baru 5 . Soemitro Djojohadikusumo juga menunjukan bahwa selama lima Pelita, angka pertumbuhan PDB berkisar antara 4,4-8,6% 6 . Angka tertinggi dicapai dalam Pelita I (8,6%) dan angka terendah pada Pelita IV (4,4%). Laju pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai selama lebih dari dua dasa warsa Orde Baru merupakan angka yang relatif menggembirakan; rata-rata 6,02% dalam lima Pelita yang sudah dan sedang berjalan. Hampir semua kalangan sepakat bahwa –dengan memperhitungkan kapabilitas pengambil kebijakan ekonomi Orde Baru yang didukung kenyataan-kenyataan objektif perkembangan perekonomian –laju pertumbuhan yang relatif tinggi tersebut akan dapat dipertahankan secara konsisten kedepan. Proyeksi data pendapatan perkapita penduduk adalah sama menggembirakannya. Dalam rentang waktu 24 tahun— dari 1967-1991—pendapatan perkapita penduduk beranjak dari US $7 menjadi US $570, maka menurut proyeksi Bank Dunia angka itu akan makin beranjak di tahun 2000 hingga 5 Sjahrir, 5HÀHNVL3HPEDQJXQDQ2UGH%DUX(NRQRPL,QGRQHVLD±, (Jakarta: Gramedia, 1992), hal 140 6 Lihat Soemitro Djojohadikusumo, “Perkembangan Ekonomi Indonesia Selama Empat Tahap Pelita, 1969/1970–1988/1989,” Prasaran Untuk 6LGDQJ3OHQR,6(, Bukit Tinggi, 29 Juni 1989.
9 PENDAHULUAN menjadi US $1000. 7 Perkembangan progresif dalam kualitas perekonomian masyarakat juga terlihat melalui pengurangan penduduk miskin dari waktu ke waktu. Pada tahun 1976 masih terdapat 40,09% penduduk miskin dari total sekitar 135 juta penduduk; pada tahun 1987 jumlahnya berkurang hingga menjadi 17,44% dari total sekitar 172 juta penduduk; dan menurut proyeksi BPS angka ini akan menurun lagi menjadi 15,08% dari total 180 juta penduduk ditahun 1990. Transformasi struktural di bidang ekonomi dan politik ini digerakan oleh kebijakan strategis berupa maksimalisasi «Àœ`Վ̈ۈÌà iŽœ˜œ“ˆ `˜ “ˆ˜ˆ“ˆÃÈ Žœ˜yˆŽ «œˆÌˆŽ° Dengan kalimat lain, pembangunan Orde Baru secara umum dapat digambarkan sebagai: memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dengan berpagarkan stabilitas politik. Dalam kerangka ini yang menjadi pusat perhatian negara adalah mesin–mesin pertumbuhan yang efektif dan sebaliknya sektor dan pelaku ekonomi yang tidak potensial untuk memacu pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas belakangan. Secara politik yang diprioritaskan adalah tersedianya lembaga-lembaga yang dituntut oleh konstitusi sambil mempolakan lembaga-lembaga itu untuk menciptakan perilaku politik yang pro stabilitas dan menjauhi Žœ˜yˆŽ«œˆÌˆŽ° Rancang bangun pembangunan seperti itu dapat tegak berdiri ditopang oleh dua pilar: kebijakan ekonomi 7 Lihat Swa Sembada, No. 9/VII, Desember 1992, “Bonus Proyeksi Bisnis 1993”, hal 4.
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 10 pragmatis dan stabilitas politik otokratis. Kebijakan ekonomi pragmatis dijalankan melalui berbagai regulasi ekonomi yang mewujudkan peran negara yang amat besar terhadap ekonomi dan pasar. Negara mewujud sebagai kekuatan yang mensubordinasi kekuatan pasar. Sekalipun Negara Orde Baru cenderung mencontoh model pembangunan yang kapitalistik, tetapi model ini dipraktekan dengan besarnya peran negara dan tidak adanya dasar perkembangan tehnologi yang memadai. Model inilah yang oleh Kunio disebut sebagai kapitalisme semu atau ersatz capitalism. 8 Kapitalisme semu ini dicirikan secara lengkap dengan pentingnya keberadaan modal asing, besarnya peranan Negara, tingkat tehnologi yang rendah, dan dominasi modal domestik non pribumi. Dalam model pembangunan ekonomi seperti ini, keuntungan banyak diperoleh oleh kekuatan-kekuatan ekonomi menengah-besar yang menyandarkan diri pada patronase politik kepada Negara. Sementara itu kekuatan ekonomi kecil, terutama modal domestik pribumi hanya menikmati sebagian kecil remahan kue pembangunan. Sedangkan pembangunan politik guna menciptakan stabilitas poltik otokratis dijalankan melalui rekayasa struktur dan kultur politik. Secara struktural yang dilakukan adalah menyediakan kerangka struktur politik yang menutup peluang bagi terjadinya gangguan–gangguan politik terhadap pembangunan. Kebijakan ini tercermin diawal masa 8 Yoshihara Kunio, Kapitalisme Semu Asia Tenggara, terj. A. Setiawan Abadi, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal 49.
11 PENDAHULUAN pemerintahan Orde Baru melalui kebijakan restrukturisasi politik dan deparpolisasi birokrasi. Orde Baru melihat bahwa restrukturisasi politik ini merupakan langkah untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan politik peninggalan era politik aliran sehingga tidak larut dalam kompetisi kepentingan yang pada akhirnya dapat menggangu roda pembangunan ekonomi 9 . Restrukturisasi ini semakin efektif ketika pemerintah berhasil memaksakan fusi partai – partai politik menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai representasi kekuatan politik Islam dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai representasi kekuatan politik nasionalis. Sedangkan Golkar merupakan Orsospol peserta pemilu yang mendapatkan privilege sebagai kekuatan utama pendukung pemerintah. Penataan politik juga terjadi di birokrasi pemerintah. Sebagai pelaksana kebijakan publik, birokrasi kemudian disterilkan dari pengaruh partai politik. Kebijakan deparpolisasi birokrasi ini secara efektif menempatkan birokrasi dibawah kendali Presiden dan digerakan sesuai dengan kebijakannya. Perwujudan dari deparpolisasi birokrasi ini terlihat dari dikeluarkannya larangan birokrasi untuk berpolitik sekaligus menjadi anggota partai politik. Namun, kebijakan deparpolisasi birokrasi ini mengalami distorsi ketika pemerintah justru memobilisasi birokrasi untuk menjadi anggota Golkar dengan azas monoloyalitas birokrasi terhadap Golkar. 9 Lihat Syamsuddin Haris, 0HQJJXJDW3ROLWLN2UGH%DUX -DNDUWD*UD¿WL 1998), hal 1.
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 12 Birokrasi yang telah dikendalikan merupakan alat pembangunan yang efektif. Birokrasi mengalami pembesaran yang tidak saja untuk tujuan teknis membantu formulasi dan realisasi kebijakan pembangunan, namun juga untuk tujuan- tujuan politik menjaga stabilitas kekuasaan Negara secara internal dan melakukan penguasaan terhadap masyarakat secara eksternal. Untuk tujuan ini, terdapat sekurang- kurangnya tiga bentuk birokratisasi khas Orde baru: Pertama, melakukan pembesaran jumlah atau kuantitas anggota birokrasi. Kedua, memberikan kewenangan besar kepada birokrasi untuk menjadi perpanjangan tangan Negara dalam mengkontrol masyarakat. Dan ketiga, memasukan kekuatan militer kedalam birokrasi, baik pusat maupun daerah melalui legitimasi doktrin Dwi Fungsi ABRI. Peran ini sejalan dengan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan nasional dengan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Militer kemudian digunakan sebagai instrumen efektif untuk menciptakan dan mengendalikan stabilitas yang dihendaki oleh pemerintah. Menurut Ali Moertopo, dalam rangka stabilisasi ini maka kendali militer atas pos-pos strategis pemerintahan tidak mungkin untuk dikembalikan pada kelompok sipil dan hanya akan mempertaruhkan eksistensi negara. Baginya, sipil dianggap tidak memiliki kecakapan dalam menjalankan pemerintahan yang stabil. 10 Di sektor kemahasiswaan, puncak dari kebijakan depolitisasi adalah keluarnya kebijakan NKK/BKK untuk 10 Ali Moertopo, Strategi Politik Nasional, (Jakarta: CSIS,1974), hal 47
13 PENDAHULUAN menempatkan mahasiswa dalam atribut “insan akademis” yang steril dari kepentingan politik praktis. Dalam pandangan penguasa, kampus yang dipenuhi aktivitas politik pada tahun 1970-an merupakan hal yang tidak normal dan perlu diantisipasi. Penguasa merasa perlu untuk mengembalikan mahasiswa dalam situasi normal dan lepas hingar-bingar aktivitas politik. Kepentingan itulah yang mendorong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Yoesoef pada tahun 1978 menerapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Dalam konsep NKK, normalisasi diterjemahkan sebagai pembatasan eksistensi dan ruang gerak politik mahasiswa di kampus. Kebijakan itu juga hendak memanipulasi kesadaran mahasiswa dalam memaknai dan menjalani kehidupan di kampus. Kehidupan kampus yang “normal”, sama artinya dengan steril dari kegiatan politik. Kegiatan kampus diarahkan pada hal-hal yang bersifat “student needs” (misalnya; pemenuhan kebutuhan buku murah, beasiswa), “student interest” (pengembangan minat mahasiswa untuk berkesenian, penelitian) dan “student welfare” (hubungan belajar-mengajar dosen-mahasiswa yang harmonis dan menyenangkan). Kebijakan lainnya, pemerintah menghapuskan lembaga- lembaga kemahasiswaan intra kampus seperti Dewan Mahasiswa dan Majelis Mahasiswa yang bersifat otonom dan berperan seperti “pemerintahan mahasiswa”. Dalam sejarah pergerakan mahasiswa, Dewan Mahasiswa dan Majelis Mahasiswa merupakan alat efektif untuk mengorganisir
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 14 kekuatan mahasiswa di kampus. Demonstrasi mahasiswa dimasa Orba pada tahun 1970-an, seringkali diorganisir oleh organisasi intra kampus tersebut. Sebagai gantinya, dimunculkan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Berbeda dengan Dewan Mahasiswa dan Majelis Mahasiswa, lembaga baru itu tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan, berfungsi koordinatif dan sepenuhnya berada dalam kontrol pimpinan kampus. Pembubaran organisasi intra kampus itu mendapat tentangan keras dari para mahasiswa. Meskipun demikian, sikap rezim Orba tetap bersikukuh dan pada akhirnya gelombang protes keras itu berhasil dihentikan dengan cara represif. Kebijakan depolitisasi mahasiswa ini selain ditopang oleh beragam regulasi politik, juga menggunakan pendekatan keamanan dengan aparatus represif negara sebagai instrumen dilapangan. Ruang bagi mahasiswa untuk mengekspresikan sikap kritisnya menjadi semakin sempit dan terbatas. Slogan politik yang diteriakan pada tahun 1966 seperti keadilan, kebebasan dan hak asasi manusia, berhadapan dengan kenyataan sentralisasi kekuasaan dan ketimpangan dalam struktur sosial maupun ekonomi, yang mulai meningkat setelah Pemilu 1971. Kebijakan penciptaan stabilitas politik ini kemudian mengakumulasikan kekuasaan pada Negara dan mengoptimalkan kekuasaan aparatur Negara —baik aparatur represif maupun aparatur ideologis 11 — sambil melakukan disakumulasi kekuasaan 11 Lihat mengenai pemilahan aparatur Negara menjadi aparatur represif dan aparatur ideologis dalam Nicos Poulatzas, State, Power, Socialism,
15 PENDAHULUAN elemen-elemen masyarakat sipil. Langkah disakumulasi ini dibentuk oleh pembatasan partisipasi politik dan pembatasan keleluasaan kontrol politik. Kegelisahan mahasiswa mulai nampak setelah pemilu yang digelar tahun 1971. Gerakan politik mulai terjadi meski dalam lingkup terbatas dan dibayang-bayangi represi, seperti Gerakan Penghematan (Gepeng), gerakan protes mahasiswa anti modal asing tahun 1974 yang dikenal denga peristiwa Malari, Gerakan Anti Korupsi (GAK), Mahasiswa Menggugat (MM) 12 . Berkembang kesadaran baru di kalangan mahasiswa mengenai kebijakan ekonomi politik Orde Baru yang sarat dengan praktek KKN, ketimpangan sosial ekonomi, dan represif. Korban dari pembangunan tidak hanya mahasiswa, tetapi juga masyarakat luas sebagai lingkup sosial dimana mahasiswa berasal. Kesadaran akan situasi represi inilah yang memicu bangkitnya potensi radikal dan perlawanan mahasiswa terhadap rezim Orde Baru. Dalam menangani aksi protes mahasiswa, pemerintah tidak hanya memanfaatkan aparatus represif negara seperti militer, polisi dan intelejen, tetapi juga menggunakan birokrasi kampus dengan berbagai sangsi akademik yang dikenakan pada aktivis mahasiswa. Represi ini dialami oleh sebagian besar aktivis pada masa Orde Baru, termasuk mahasiswa ITB yang melakukan demonstrasi mengkritik pemerintah pada saat kedatangan Menteri Dalam Negeri, Jenderal Rudini di (London: New Left Books,1978), hal 134 12 Ridwan Saidi, Mahasiswa dan Lingkaran Politik, (Jakarta: Lembaga Pers Mahasiswa Mapussy Indonesia (LPMI), 1989), hal 130
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 16 kampus ITB pada tahun 1980-an. Meski proses peradilan digelar, tetapi sangat mudah ditebak hasilnya dimana pengadilan memvonis hukuman kurungan dan kampus ITB memecat para pimpinan protes dari statusnya sebagai mahasiswa. Perlawanan mahasiswa terhadap pemerintahan Orde Baru menemukan momentum puncaknya pada penghujung tahun 1990an. Gerakan perlawanan yang semula bersifat sektoral dan sporadis mulai terkonsolidasi secara nasional melalui jaringan komunikasi antar organisasi dan isu-isu populis seperti pencabutan Dwi Fungsi TNI, supremasi hukum, demokratisasi, anti KKN, HAM, dan akhirnya adalah desakan agar Soeharto mundur dari kursi Kepresidenan. Krisisi ekonomi dan moneter tahun 1997 telah menjadi pemicu bagi ledakan gejolak sosial politik melawan kekuasaan Soeharto. Tuntutan mahasiswa yang kemudian diikuti oleh sebagian besar masyarakat tidak lagi isu ekonomi, tetapi telah jauh dalam wilayah politik. Gerakan protes mahasiswa tahun 1998 menyatu dalam isu reformasi dan menjadi arus deras yang sulit dibendung oleh rezim. Dalam situasi itulah gerakan mahasiswa menjadi kekuatan politik yang efektif, dan tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran dan kontribusi dari organisasi mahasiswa seperti GMNI dan HMI yang memang memiliki infrastruktur organisasi lebih mapan dan bersifat nasional. Dinamika perpolitikan Indonesia telah memberikan deskripsi bahwa mahasiswa yang terorganisir merupakan suatu entitas politik yang memiliki peranan strategis dalam
17 PENDAHULUAN transformasi sosial dan politik. Mereka tidak hanya sekedar menjadi kekuatan radikal dalam gerakan-gerakan protes dijalanan mengusung gagasan-gagasan perubahan, tetapi juga memiliki andil besar dalam pengisian struktur sosial masyarakat, termasuk didalamnya adalah struktur politik negara. Oleh karena itu menjadi hal yang wajar jika setiap rezim selalu berupaya untuk menjaga dukungan politik dan mengendalikan kalangan muda terdidik ini, baik secara persuasif maupun represif. Peran strategis inilah yang membuat organisasi mahasiswa, dalam hal ini GMNI dan HMI tidak dapat lepas dari persinggungan dengan pusaran politik dan kekuasaan. Keterlibatan organisasi mahasiswa ini tidak berhenti setelah kejatuhan Soekarno. Meski awalnya tidak ada gerakan politik yang cukup dinamis mengingat sebagian besar pimpinan organisasi mahasiswa yang ikut menentang Soekarno dan berkontribusi terhadap berdirinya Orde Baru, diakomodir dalam struktur kekuasaan Orde Baru, namun situasi itu segara berubah seiring dengan munculnya kekecewaan dikalangan mahasiswa atas sistem politik Orde Baru yang semakin korup. Pembangunan politik Orde Baru yang menekankan penciptaan stabilitas politik sebagai fundamen pembangunan nasional berimplikasi pada terciptanya sistem politik yang sentralistik dan otoriter. Situasi itu lantas semakin diperparah dengan berlangsungnya praktek kroniisme dalam berbagai lini, terutama disektor ekonomi dan politik. Berbagai regulasi dan perangkat politik diciptakan
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 18 Soeharto guna mengkontrol dinamika politik sekaligus mengendalikan stabilitas dukungan politik yang diperlukannya. Partai politik yang merupakan instrumen demokrasi yang penting secara efektif berhasil dikendalikan dengan kebijakan penyederhanaan kepartaian. Golkar sebagai kendaraan pemerintah mendapatkan berbagai privellege politik untuk memobilisasi dukungan politik, sedangkan keberadaan PDI yang merupakan hasil fusi partai-partai nasionalis sekuler, dan PPP yang merupakan hasil fusi partai-partai Islam, hanya memperoleh tempat sebagai pelengkap penderita dalam sistem politik yang dilangsungkan Orde Baru. Selain mengendalikan kehidupan kepartaian, Soeharto juga memperluas sekaligus menggunakan Angkatan Bersenjata sebagai salah satu mesin pencipta stabilitas politik dan dukungan politik. Dengan legitimasi doktrin Dwi Fungsinya, TNI dapat melakukan operasi politik menjinakan berbagai organisasi politik sesuai dengan kepentingan kekuasaan dan menduduki jabatan-jabatan politik, terutama dalam struktur birokrasi pemerintahan sipil. Sedangkan disektor kemahasiswaan, selain strategi akomodasi politik diterapkan bagi para elite organisasi mahasiswa, Orde Baru juga melakukan kontrol ketat dimana pemuda dan mahasiswa dimobilisasi dalam satu wadah berhimpun, yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia. Untuk memperkuat depolitisasi mahasiswa, Orde Baru juga menerapkan kebijakan NKK/BKK, sehingga mahasiswa tidak dapat bersentuhan dengan politik praktis dan disibukan
19 PENDAHULUAN dengan kegiatan-kegiatan akademik. Geliat perlawanan politik dari mahasiswa ini sebenarnya sudah mulai berlangsung sejak awal 70-an. Mahasiswa mengkritik model pembangunan Orde Baru yang sarat dengan praktek KKN. Anti korupsi dan hutang menjadi isu perlawanan yang dilakukan oleh mahasiswa. Puncak dari aksi protes mahasiswa tahun 70-an adalah meletusnya peristiwa Malari 1974 yang didahului oleh aksi protes terhadap modal asing. Sejarah gerakan mahasiswa selama Orde Baru adalah sejarah protes dan perlawanan. Berbagai represi yang dialami tidak lantas membuat mahasiswa surut mundur. Sistem politik tertutup dan sentralisasi kekuasaan justru membuat gerakan mahasiswa menjadi the only effective opposition dalam masyarakat. 13 Posisi strategis gerakan mahasiswa ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut: Pertama, bahwa mahasiswa dianggap masih murni dan netral dari kepentingan politik praktis. Hal inilah yang membedakan antara mahasiswa dan partai politik yang dianggap hanya berorientasi kekuasaan dan tidak mampu menjalankan kepentingan politik pemilihnya dihadapan kekuasaan. Kedua, partai-partai politik yang seharusnya menjalankan fungsi artikulasi kepentingan masyarakat dianggap tidak efektif dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Kehidupan partai politik sepenuhnya dalam kendali pemerintah. Meski mereka memiliki otonomi atas proses internal organisasinya, tetapi untuk hal-hal strategis meliputi 13 Burhan D Magenda2SLW hal 146
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 20 rekruitmen kepengurusan dan kebijakan politik yang terkait dengan pemerintahan sangat ditentukan oleh pemerintah Soeharto. Sehingga partai politik kehilangan kemampuan dalam mengontrol pemerintah secara efektif. Ketiga, gerakan civil society belum tumbuh berkembang secara luas sehingga masyarakat belum mampu melakukan kontrol efektif terhadap kebijakan pemerintahan. Oleh karena itu harapan tersisa pada mahasiswa yang dianggap lebih netral dan dekat dengan kepentingan rakyat. Kedudukan strategis mahasiswa dalam sistem sosial dan politik membuat organisasi-organisasi mahasiswa, termasuk GMNI dan HMI, menjadi kekuatan politik yang potensial dihadapan kekuasaan. Hal ini dikarenakan organisasi mahasiswa dapat menjadi kekuatan yang kritis dalam mengawasi kinerja kekuasaan dan sarana politik alternatif bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Sikap kritis ini senantiasa mewarnai perjalan gerakan mahasiswa dari masa ke masa. Eskalasi sikap kritis ini kemudian meningkat pada saat menjelang akhir tahun 1997 akibat krisis ekonomi. Berbagai aksi protes tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, tetapi juga telah melibatkan rakyat sebagai elemen penting. Komite aksi jalanan dibentuk oleh organisasi mahasiswa ekstra kampus, terutama HMI dan GMNI. Tak hanya itu, para senior dan alumninya pun turut dalam mobilisasi politik menentang rezim. Muara dari gerakan protes ini adalah mendesak Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, sekali lagi organisasi-
21 PENDAHULUAN organisasi mahasiswa ini menorehkan kisah dalam catatan sejarah pergolakan politik di Indonesia. Mundurnya Soeharto dari jabatan presiden menjadi pertanda bagi dimulainya tahap baru bagi perjalanan dan dinamika politik Indonesia yang lebih demokratis. Tahap itu merupakan suatu fase transisi politik yang dimaksudkan untuk membangun suatu tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis. Dalam transisi politik, berlangsung proses liberalisasi politik. Kehidupan politik kepartaian tumbuh berkembang ditandai dengan muncul sejumlah partai politik baru dalam waktu singkat. Kekuatan politik yang lama terpendam pada masa Orde Baru tiba-tiba menemukan momentum kebebasannya dan muncul kepermukaan. Politik aliran kembali meski dengan wajah yang jauh berbeda dengan masa Orde Lama. Liberalisasi politik juga ditandai dengan tingginya pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, yakni kebebasan untuk mengekspresikan hak-hak sipil politiknya, baik dalam bentuk perserikatan maupun pernyataan-pernyataan politik secara terbuka. Tak hanya itu, pers yang sebelumnya berada dalam belenggu pun menikmati alam kebebasan yang lebih luas. Liberalisasi politik yang dilakukan oleh Habibie dalam masa transisi menjadi terobosan besar dalam refomasi politik di Indonesia dan memberikan perubahan drastis dalam sistem politik Indonesia adalah revisi terhadap paket Undang- Undang di bidang politik. Undang-Undang perpolitikan yang dianggap tidak mencerminkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi segara diajukan untuk mengalami
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 22 perubahan. Perubahan difokuskan pada Undang-Undang Kepartaian, UU Keormasan, UU Pemilihan Umum, UU Susunan dan Kedudukan DPR/MPR, UU Referendum, UU Pemerintahan Daerah, serta UU lainnya. Revisi atas paket UU Politik ini memberi dampak terhadap format politik Indonesia. Substansi dari revisi itu terletak pada dibukanya ruang bagi partisipasi politik publik lebih luas. Secara teknis aturan itu terkait dengan syarat-syarat pendirian partai politik sebagai sarana artikulasi kepentingan politik publik. Revitalitalisasi lembaga perwakilan, baik pada aspek rekruitmen politik maupun kinerja dan fungsi pengawasan. Harmonisasi hubungan antar lembaga negara dengan meneguhkan prinsip pemisahan kekuasaan, serta pengaturan mekanisme sirkulasi kekuasaan periodik secara fair dan demokratis. Civil society tumbuh berkembang seiring dengan arus kebebasan dan keterbukaan. Keberadaan civil society ini mampu meningkatkan posisi politik masyarakat dihadapan otoritas negara dan sekaligus menjadi alternatif atas lemahnya pelembagaan politik demokratis di tingkat negara. Dengan demikian, civil society memiliki korelasi yang kuat dengan demokratisasi yang hendak dilangsung di Indonesia. Perubahan yang terjadi paska Orde Baru ini tentu berpengaruh terhadap peran politik strategis yang selama ini diperankan oleh organisasi-organisasi mahasiswa. Liberalisasi politik telah memberi kesempatan pada rakyat memiliki ruang dan kemampuan untuk berbicara atas namanya sendiri dan menegosiasikan kepentingannya dengan rezim
23 PENDAHULUAN berkuasa. Oleh karena itu, menjadi studi yang menarik untuk meneliti lebih jauh tentang peran politik organisasi mahasiswa, terutama GMNI dan HMI yang merupakan dua dari sejumlah organisasi mahasiswa berpengaruh dan memiliki rentang sejarah politik yang panjang di Indonesia, dalam pembangunan politik pasca Orde Baru. Ditetapkannya kedua organisasi ini sebagai kajian dalam buku ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : Pertama, bahwa GMNI dan HMI merupakan dua organisasi besar yang mewakili aliran politik penting di Indonesia, yakni GMNI sebagai representasi kekuatan politik nasionalis sekuler dan HMI sebagai representasi kekuatan politik Islam moderat. Kedua aliran politik ini memiliki kedudukan dan peranan yang strategis dalam mewarnai dinamika politik nasional hingga saat ini. Kedua, baik GMNI dan HMI telah melahirkan produk politik berupa kader-kader alumninya yang tersebar dan mengisi berbagai sektor kehidupan negara, termasuk birokrasi pemerintahan, lembaga perwakilan rakyat, partai politik dan sebagainya. Hal ini membuat kedua organisasi ini “i“ˆˆŽˆŽi`Õ`ÕŽ˜Þ˜}ÃÌÀÌi}ˆÃ`“Žœ˜w}ÕÀÈ«œˆÌˆŽ nasional. Ketiga, keberadaan GMNI dan HMI memiliki rentang sejarah yang panjang beriringan dengan pasang surut perpolitikan nasional. Dalam rentang sejarah itu kedua organisasi ini merupakan kekuatan politik yang ikut mewarnai dinamika politik nasional.
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 24 B. Kerangka Teori 1. Teori Pembangunan Sekalipun kata “pembangunan” —sebagaimana di- katakan oleh Bjorn Hettne 14 p ÃՏˆÌ `ˆLiÀˆ `iw˜ˆÃˆ Þ˜} memuaskan, namun setidaknya kita dapat menyepakati bah- wa hakikat pembangunan adalah sebuah proses perubahan menuju perbaikan kualitas kehidupan masyarakat secara kul- tural dan struktural 15 . Dengan demikian, pembangunan men- jadi suatu kerangka kerja penyelenggaraan negara menuju tahapan kondisi-kondisi, baik ekonomi, sosial politik, budaya dan sebagainya yang lebih baik. Sedangkan pembangunan politik memiliki beragam pengertian. Hal ini ditunjukan dengan belum adanya satu kesepakatan diantara ilmuan politik hingga saat ini mengenai pengertian pembangunan politik. Dilihat dari berbagai penulisan dan pembahasan mengenai pembangunan politik, sering dijumpai istilah yang berbeda-beda, yang mungkin berisikan konsep yang berbeda-beda pula. Disamping istilah pembangunan politik, seringkali dijumpai pula istilah lain seperti pendidikan politik, pembaruan politik, pengembangan politik, perubahan politik maupun modernisasi politik. Huntington 16 menjelaskan bahwa modernisasi politik ini 14 Lihat Bjorn Hettne, Ironi Pembangunan di Negara Berkembang, terj. Ismu Martoyo, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hal 9. 15 Lihat Soedjatmoko, “Iman, Amal dan Pembangunan”, dalam Agama dan 7DQWDQJDQ =DPDQ 3LOLKDQ $UWLNHO 3ULVPD ±: (Jakarta, LP3ES, 1985), hal 4. 16 Llihat Huntington, Tertib Politik di Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, (Jakarta, Rajawali, 1983), hlm. 54-55.
25 PENDAHULUAN memiliki tiga aspek penting, yakni: Pertama, berlangsungnya rasionalisasi kekuasaan yang ditunjukan dengan pergantian sejumlah besar pejabat-pejabat politik tradisional, etnis, keagamaan, kekeluargaan oleh kekuasaan nasional yang bersifat sekuler. Kedua, pembangunan politik melibatkan differensiasi fungsi politik yang baru dan pengembangan struktur khusus sebagai pelaksana seluruh fungsi tersebut. Wilayah kewenangan khusus —hukum, militer, administratif dan ilmu pengetahuan— menjelma menjadi kawasan khusus yang terpisah dari dunia politik dan bersifat mandiri, terspesialisasi namun tetap merupakan lembaga subordinasi dalam melaksanakan tugas tersebut. Hierarki administrasi menjadi kian terperinci dan tegas, kompleks, serta disiplin. Jabatan dan kekuasaan didistribusikan dengan bersandar pada ukuran prestasi kerja, bukan askripsi. Ketiga, pembangunan politik ditandai oleh meningkatnya peran serta politik seluruh masyarakat. Meluasnya partisipasi masyarakat di bidang politik ini meningkatkan kadar kontrol masyarakat terhadap kinerja kekuasaan pemerintahan. Melalui partisipasi politik, masyarakat terlibat secara langsung dalam kegiatan yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Dengan mengintrodusir sistem ekologi lingkungan Gabriel Almond melihat sistem politik merupakan mekanisme input dan ouput dari struktur dan fungsi politik. Pendekatan sistem ini mempengaruhi konsepsi Almond mengenai pembangunan politik yang dimaknai sebagai perkembangan
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 26 dari struktur dan fungsi dari sistem politik yang semakin meningkat dengan ditandai oleh terjadinya spesialisasi struktur politik serta sekularisasi kebudayaan politik. Lanjutnya, inti dari perkembangan sistem politik itu terletak dari GHƂEKGPE[ dan effectiveness yang meningkat dari daya guna sistem politik dan kesanggupannya yang meningkat. 17 Sedangkan, Lucian W. Pye pada tahun 1965, menyusun suatu daftar yang cukup komprehensif dengan “i˜`iw˜ˆÃˆŽ˜«i“L˜}Õ˜˜«œˆÌˆŽ`“Ãi«ÕÕ `iw˜ˆÃˆ° -i«ÕÕ `iw˜ˆÃˆ *Þi Ìi˜Ì˜} «i“L˜}Õ˜˜ «œˆÌˆŽ ` sebagai berikut: 18 1) Pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi. Pembangunan politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat membantu jalannya pertumbuhan ekonomi. Secara operasional pandangan tentang pembangunan politik seperti itu pada dasarnya bersifat negatif, sebab lebih mudah bagi kita untuk dengan teliti mengetahui prestasi sistem politik yang mungkin menghalangi atau menggagalkan perkembangan ekonomi daripada menjelaskan bagaimana sistem politik itu membantu pertumbuhan ekonomi. 17 Lihat Gabriel Almond dalam SP. Varma, Teori Politik Modern, (Jakarta, Rajawali Pers, 2007), hal 483. 18 Lihat Lucian W. Pye, Concepts of Political Development, maupun juga dalam Aspect of Political Development, dalam Yahya Muhaimin dan Colin MacAndrews, ed, Masalah-Masalah Pembangunan Politik, (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 1982), hal 1-11.
27 PENDAHULUAN 2) Ciri khas kehidupan politik masyarakat industri. Asumsi dari konsep ini adalah bahwa kehidupan masyarakat industri menciptakan tipe kehidupan politik tertentu yang kurang lebih umum dan dapat ditiru oleh masyarakat manapun, baik yang sudah menjadi masyarakat industri atau belum. Selanjutnya menurut pandangan ini, masyarakat industri, baik yang demokratis atau non demokratis, menciptakan standar-standar tertentu mengenai tingkah laku dan prestasi politik yang dapat menghasilkan keadaan pembangunan politik dan yang merupakan contoh dari tujuan-tujuan pembangunan yang cocok bagi setiap sistem politik. 3) Modernisasi politik. Pandangan bahwa pembangunan politik merupakan kehidupan politik yang khas dan ideal dari masyarakat industri berkaitan erat dengan pandangan bahwa pembangunan politik sama dengan modernisasi politik. Negara-negara maju adalah pembuat mode dan pelopor dalam hampir setiap segi kehidupan sosial dan ekonomi, karena itu dapat dimengerti bila banyak orang yang mengharapkan bahwa hal seperti itu terjadi dalam dunia politik. Tetapi justru penerimaan yang terlalu mudah atas pandangan ini mengundang tentangan dari kelompok yang mempertahankan relativisme kebudayaan, yang mempermasalahkan kebenaran dari ˆ`i˜ÌˆwŽÃˆ “ÃÞÀŽÌ ˆ˜`ÕÃÌÀˆp ÀÌpÞ˜} `ˆ«Žˆ
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 28 sebagai standar kontemporer dan universal bagi setiap sistem politik. 4) Operasionalisasi Negara bangsa. Merupakan suatu proses melalui mana masyarakat- masyarakat yang hanya bentuknya saja merupakan negara–bangsa, atau hanya dalam pengakuan internasional, menjadi negara–bangsa dalam arti yang sebenarnya. Ukuran pembangunan politik akan meliputi; pertama, pembentukan serangkaian lembaga-lembaga publik tertentu yang merupakan prasarana penting bagi suatu negara-bangsa, dan kedua, pengungkapan secara tertib gejala nasionalisme ke dalam kehidupan politik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan politik adalah politik nasionalisme yang dijalankan dalam kerangka lembaga-lembaga negara. 5) Pembangunan administrasi dan hukum. Pembangunan politik merupakan upaya penataan hukum dan administrasi sebagai instrumen untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat politik. 6) Mobilisasi dan partisipasi massa. Pembangunan politik terkait dengan persoalan peranan warga negara dan standar-standar kesetiaan dan keterlibatan yang baru dalam negara-negara yang baru terbentuk. Pembangunan politik dapat berarti terjadinya perluasan partisipasi politik masyarakat dalam urusan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
29 PENDAHULUAN 7) Pembinaan kehidupan demokrasi. Pembangunan politik adalah, atau seharusnya serupa dengan pembentukan lembaga-lembaga dan praktek politik demokratis. 8) Stabilitas dan perubahan yang teratur. Konsep ini menekankan bahwa setiap bentuk kemajuan ekonomi dan sosial umumnya tergantung pada lingkungan yang lebih banyak memiliki kepastian dan yang memungkinkan adanya perencanaan berdasar pada prediksi yang cukup aman. 9) Mobilisasi dan kekuasaan. Bahwa sistem politik dapat dinilai dari sudut tingkat atau kadar kekuasaan yang dapat dimobilir oleh sistem itu. Dengan demikian, pembangunan politik merupakan suatu upaya mobilisasi sumber daya dan kekuasaan guna kepentingan pencapaian tujuan-tujuan negara secara maksimal. 10) Satu segi dari perubahan sosial yang multidimensional. Pembangunan politik hanya bias berjalan dalam konteks perubahan sosial yang multidimensional dimana tidak ada bagian atau sektor masyarakat yang terlalu jauh tertinggal. Dalam kajian ini, teori pembangunan politik akan digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan politik yang berlangsung bersamaan dengan gerakan reformasi 1998 dan berakhirnya kekuasaan Orde Baru. Relevansi teori
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 30 ini adalah untuk menjelaskan fenomena demokratisasi politik yang ditandai dengan berakhirnya kekuasaan pemerintahan sentralisitik dan munculnya lembaga-lembaga politik demokratis, tumbuh berkembangnya partai politik dan civil society, kebebasan pers, sebagai isu baru pembangunan politik. Dengan demikian, memperlihatkan bahwa terjadi perubahan paradigma pembangunan politik dimana demokratisasi menjadi isu baru yang menggantikan penciptaan stabilitas sosial politik melalui pendekatan yang sentralistik dan represif. Hal inilah yang menunjukan bahwa pembangunan politik paska Orde Baru menurut teori pembangunan politik Lucian W. Pye merupakan atau seharusnya serupa dengan pembentukan lembaga-lembaga dan praktek politik demokratis. 2. Teori Partisipasi Politik Salah satu wujud penting dalam partisipasi politik adalah pelaksanaan fungsi rekruitmen politik dalam sistem politik yang sedang berlangsung. Gabriel Almond menjelaskan bahwa partisipasi politik diawali oleh adanya artikulasi kepentingan dimana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik seperti halnya seorang pemimpin partai politik atau seorang diktator militer. Peran mereka sebagai agregator politik(penggalang/penyatu dukungan) akan sangat menentukan bagi bentuk partisipasi
31 PENDAHULUAN politik selanjutnya. 19 Almond juga membagi partisipasi politik dalam dua bentuk; pertama konvensional seperti diskusi politik, pemungutan suara, voting. Dan, kedua, non konvensional seperti demonstrasi, tindak kekerasan (violence). Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, tingkat pendidikan yang tinggi, status sosial ekonomi, keanggotaan dalam organisasi dan partai politik. 20 Partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor- faktor seperti; pendidikan tinggi, status sosial ekonomi dan latar belakang organisasi atau partai politik politik. -i“i˜ÌÀ ˆÌÕ] ˆÀˆ“ Õ`ˆÀœ “i“LiÀˆŽ˜ `iw˜ˆÃˆ umum yang tidak terlalu jauh berbeda, yakni sebagai kegiatan perseorangan atau kelompok untuk ikut berperan serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintahan (public policy). 21 Dukungan yang efektif bagi suatu pergeseran yang besar dalam kebijakan-kebijakan ekonomi atau sosial biasanya berasal dari partisipasi kolektif yang terorganisir dan dapat tampil dalam berbagai bentuk. Dengan demikian,partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai 19 Gabriel A. Almond, G. Bingham Powell, Jr., K. Strom, and R. J Dalton, RPSDUDWLYH 3ROLWLFV 7RGD$ :RUOG 9LHZ, Seventh Edition (New York: Longman, Inc., 1999), hal 156. 20 Ibid, hal 31. 21 Miriam Budiarjo, Partisipasi dan Partai Politik; Suatu Pengantar, dalam Partisipasi dan Partai Politik; Sebuah Bunga Rampai, Miriam Budiarjo, (Jakarta: Yayasan Obor, 1998), hal 1.
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 32 bentuk, baik yang memiliki konotasi positif maupun negatif sebagai berikut ini: 22 a) Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi proses pemilihan. b) Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. c) Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya secara eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintahan. d) Mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. e) Tindak kekerasan (violence) seperti halnya teror, pembunuhan politik dan tindakan ilegal lain yang dimaksudkan sebagai bentuk ekspresi politik juga dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik. 22 Ibid, hal 16
33 PENDAHULUAN Selanjutnya, partisipasi politik dapat pula dianalisis melalui tipe-tipe organisasi kolektif atau golongan yang berlainan, sebagai berikut: 23 a) Kelas, merupakan perorangan-perorangan dengan status sosial, pendapatan atau pekerjaan yang serupa. b) Kelompok atau komunal, merupakan perorangan- perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas tertentu. c) Lingkungan (neighborhood), merupakan perorangan- «iÀœÀ˜}˜ Þ˜} ÃiVÀ }iœ}Àwà LiÀÌi“«Ì ̈˜}} berdekatan satu sama lain. d) Partai, merupakan perorangan-perorangan yang “i˜}ˆ`i˜ÌˆwŽÃˆŽ˜ `ˆÀˆ `i˜}˜ œÀ}˜ˆÃÈ vœÀ“ yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan; dan e) Golongan (faction), merupakan perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patron klien, artinya, satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal balik diantara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat. Untuk melakukan berbagai kegiatan ini sistem 23 Ibid, hal 21
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 34 politik mempunyai lembaga atau struktur-struktur, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan dan partai politik yang menjalankan kegiatan atau fungsi tertentu, yang selanjutnya memungkinkan sistem politik itu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakannya. Almond menyusun kategorisasi fungsionalnya sendiri dan memisahkannya menurut input yang terdiri dari sosialisasi dan perekrutan politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik, dan fungsi output yang meliputi; pembuatan aturan, penerapan aturan, penilaian aturan 24 . Sistem politik yang diterapkan suatu negara meskipun memiliki struktur yang sama belum tentu memiliki fungsi yang sama. Struktur dan fungsi ini akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan politik dimana sistem itu berlangsung. Setiap sistem politik memiliki prosedur untuk melakukan rekruitmen politik, atau seleksi pejabat administratif dan politik. Dalam sistem politik demokratis, jabatan administratif maupun politik biasanya terbuka untuk setiap orang yang “i“ˆˆŽˆ ŽÕˆwŽÃˆ] Ãi«iÀ̈ ÕÈ] `iÀ ] «i˜`ˆ`ˆŽ˜ `˜ lainnya. Tetapi Rekruitmen politik seperti halnya partisipasi politik, cenderung bagi orang dengan latar belakang sebagai kelas menengah atau kelas atas, atau mereka yang meski berasal dari kelas bawah tetapi memiliki latar belakang pendidikan. 25 24 Mochtar Mas;oed dan Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik, (Jogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), hal 29 25 Gabriel Almond and G. Bingham Powell, Jr, 2SLW, hal 63
35 PENDAHULUAN Rekruitmen politik sebagai fungsi input dalam sistem politik dijelaskan oleh Almond sebagai berikut; rekruitmen politik (political recruitment) merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan-kegiatan politik dan jabatan-jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian. 26 Kemudian bentuk umum yang ada yaitu patron-client network dengan struktur dimana pemegang kekuasaan berada di kantor pusat, merupakan w}ÕÀ LiÀÜi˜˜} “i“LiÀˆŽ˜ ŽiÕ˜ÌÕ˜}˜ «` «i“ˆˆ sebagai imbalan kesetiaan mereka. Mengenai rekruitmen politik dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Political Sociology, Michael Rush dan Phillip Althoff, 27 menjelaskan bahwa teori rekruitmen politik berangkat dari proposisi bahwa individu dalam suatu masyarakat tertentu yang aktif pada tingkatan tertinggi dalam partisipasi politik—yaitu mereka yang menduduki jabatan-jabatan politik dan administratif—hanya merupakan kelompok minoritas dari penduduk seluruhnya. Masuknya individu-individu ini dalam jabatan-jabatan politik dan administratif ini dimungkinkan karena adanya suatu proses rekruitmen politik dalam sistem politik yang sedang berlangsung. Sistem rekruitmen politik berlangsung dalam beberapa metode: 28 Pertama, sistem rotasi dimana ini digunakan 26 Ibid 27 Michael Rush Phillip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: 5DMD*UD¿QGR KDO 28 Ibid
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 36 untuk menghindari adanya dominasi dari suatu kelompok dalam pengisian jabatan-jabatan publik. Kedua, perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan kekerasan. Penggulingan kekuasaaan memungkinkan terjadinya perubahan struktur kekuasaan yang memberikan ruang bagi proses rekruitmen politik untuk mengisi atau menempati struktur kekuasaan politik yang baru. Ketiga, model patronase politik. Rekruitmen politik seperti ini mensyaratkan adanya relasi patront-client antara struktur elite yang memegang kekuasaan dengan struktur dibawahnya yang merupakan sumber bagi proses rekruitmen politik. Rekruitmen patronase ini khusus dibuat secara pasti agar dapat memperoleh dan mempertahankan pengawasan politik, serta menjamin kelangsungan kepentingan politik. Dan keempat adalah dengan jalan Koopsi (pemilihan anggota-anggota baru). Koopsi (co-option) itu meliputi pemilihan seseorang ke dalam suatu badan oleh anggota- anggota yang ada baik untuk melakukan pergantian maupun untuk memperbesar keanggotaan. Koopsi dalam ruang lingkup yang lebih luas berlangsung melalui mekanisme pemilihan yang melibatkan publik seperti halnya dalam pemilihan umum. Teori rekruitmen politik Almond ini menjelaskan bahwa dalam sistem politik yang berlangsung terjadi proses seleksi masyarakat sebagai input yang menggerakan struktur dan fungsi dari sistem politik. Kaitannya dengan GMNI dan HMI adalah kedua organisasi ini merupakan sumber daya penting dimana kader-kader alumni kedua organisasi ini merupakan
37 PENDAHULUAN input bagi seleksi politik untuk mengisi struktur dan fungsi- fungsi politik dalam sistem politik yang berlangsung. Relasi patronase yang kuat antara generasi kader alumni organisasi ini memungkinkan mobilitas structural menjadi lebih cepat dan efektif. 3. Teori Kelompok Penekan (Pressure Group) Dalam sistem politik masyarakat terdiri dari kelompok- kelompok politik yang berbeda baik sifat keanggotaan, karakteristik, maupun kepentingan politiknya. Perbedaan- perbedaan inilah yang mempengaruhi bentuk partisipasi politik masing-masing. Menurut Gabriel Almond, masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok saat menyalurkan aspirasinya politiknya. Kelompok-kelompok itu dapat dijelaskan sebagai berikut: 29 1. Kelompok kepentingan, mereka dapat duduk dalam badan pengawas pemerintahan (ombudsman), misalnya dalam masalah pelayanan publik, 2. Kelompok anomic, mereka adalah kelompok yang terbentuk secara spontan karena rasa frustasi, putus asa, kecewa, dan emosi lain, mereka turun ke jalan karena rasa ketidakadilan. Pada saat seperti ini sangat memungkinkan kekerasan akan terjadi “lead to violence” karena kelompok yang ada dan terorganisir semisal partai politik tidak mampu mewakili kepentingan mereka yang marah dalam sistem politik. 29 Gabriel Almond2SLW hal 157
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 38 Kekerasan dapat meledak pada saat tidak terduga dan tidak terkendali. Walaupun kelompok anomic ada pula yang secara sengaja diorganisir untuk kepentingan politik tertentu, 3. Kelompok non-assosiasional, sangat jarang sekali terorganisir, disebabkan aktivitas mereka yang sangat episodik pula. Perbedaan dari kelompok anomik adalah dasar mereka membentuk kelompok karena kesamaan kepentingan etnik, wilayah, agama, pekerjaan, dan juga tali kekeluargaan. Kelompok ini bisa berkelanjutan bila dibandingkan dengan kelompok anomik. Kelompok anomik terbagi 2 yaitu: 1) kelompok besar, terorganisir, dan 2) sub-kelompok kecil pedesaan, mengenal satu sama lain sehingga lebih efektif, 4. Kelompok institusional, merupakan bentuk kelompok yang lebih canggih karena sudah berupa partai politik, korporat bisnis, legislatif, militer, birokrasi, persekutuan gereja, majelis ulama, dimana mereka mendukung kelompok khusus dan memiliki anggota dengan tanggung jawab khusus untuk mewakili kepentingan kelompok, 5. Kelompok asosiasional, merupakan kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus ÌÕëiÈwŽÌiÀ“ÃÕŽÃiÀˆŽÌ«iÀ`}˜}˜`˜ÃiÀˆŽÌ pengusaha. Sedangkan Maurice Duverger 30 menjelaskan bahwa 30 Maurice Duverger3DUWDL3ROLWLNGDQ.HORPSRN±.HORPSRN3HQHNDQ terj
39 PENDAHULUAN dalam sistem politik terdapat kelompok masyarakat yang menjalankan fungsi tekanan-tekanan politik terhadap kekuasaan pemerintahan. Kelompok itu disebut kelompok penekan (pressure group), yakni sebagai kelompok yang tidak mengambil bagian dalam memperoleh kekuasaan secara langsung atau dalam menjalankan kekuasaan itu sendiri; mereka bertindak untuk mempengaruhi kekuasaan meskipun tanpa terlibat di dalamnya, serta melancarkan “tekanan-tekanan” atas kekuasaan yang sedang berjalan. Berbeda dengan partai politik yang memiliki orientasi untuk memperoleh kekuasaan, menempatkan pejabat publik dalam pemerintahan dan memenangkan pemilihan umum, kelompok penekan berupaya untuk mempengaruhi orang- orang yang memegang dan menjalankan kekuasaan, bukan untuk menempatkan orang-orang mereka sendiri dalam memegang kekuasaan, sekurangnya tidak menempatkan secara resmi orang-orang atau perwakilan mereka. Tetapi, kelompok-kelompok penekan tertentu sebenarnya mempunyai wakil-wakil mereka di pemerintahan dan di badan-badan legislatif, tetapi hubungan antara para individu-individu tersebut dengan kelompok yang mereka wakili tetap rahasia atau sangat hati-hati. Kelompok penekan dapat pula dikatakan sebagai organisasi non politik, dimana tekanan politik bukanlah satu-satunya aktivitas mereka. Setiap kelompok, asosiasi, organisasi atau mereka-mereka yang biasanya perhatiannya jauh dari masalah politik, dapat bertindak sebagai kelompok penekan yang menyangkut hal- Dra. Laila Hasyim, ( Jogjakarta: Bina Aksara, 1981), hal 119
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 40 hal tertentu di bawah situasi tertentu pula. Kelompok penekan bertindak atas dua tingkatan (tahap) yang berbeda: 31 1. Mereka secara langsung menekan organ-organ pemerintah seperti menteri, anggota parlemen, dan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan. 2. Mereka melancarkan pengaruhnya secara tidak langsung kepada warga masyarakat guna membentuk pendapat umum yang pada gilirannya akan mempengaruhi pejabat pemerintah, yang biasanya selalu menaruh perhatian pada pendapat umum. Merujuk pada konsep tentang kelompok penekan, organisasi mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang sering kali melibatkan diri dalam tindakan-tindakan yang dimaksudkan memberikan tekanan politik pada pemerintah. Tekanan politik ini diharapkan dapat mempengaruhi dan merubah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai. Dalam konteks Indonesia, organisasi mahasiswa merupakan salah satu kelompok penekan yang potensial sehingga selalu diwaspadai oleh setiap rezim kekuasaan. Dalam konteks kajian ini maka akan digunakan teori pressure group untuk melihat peranan politik mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai pressure group, GMNI dan HMI menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan negara secara kritis, dan bebas dari kepentingan kekuasaan. Hal ini berbeda dengan kader-kader 31 Ibid, hal 143 - 144
41 PENDAHULUAN GMNI dan HMI yang telah selesai masa keanggotaanya dan berstatus sebagai alumni, dimana mereka tergabung dalam berbagai asosiasi maupun kelompok yang bisa jadi memiliki motivasi, cara pandang dan kepentingan politik yang berbeda dengan organisasi GMNI maupun HMI. 4. Teori Civil Society Akar pemikiran tentang civil society telah berkembang lama. Versi awalnya dapat ditemukan dalam karya Aristoteles yang bertema politike koinonia (political society/community) atau yang dirumuskan dalam bahasa latin sebagai societas civilis. Politike koinonia dirumuskan sebagai “a public ethical– political community of free and equal citizens under a legally `iw˜i` ÃÞÃÌi“ œv ÀՏi»° Hukum ini sendiri dilihat sebagai ekspresi dari ethos, yakni seperangkat nilai dan norma umum yang menentukan bukan saja prosedur-prosedur politik, tetapi juga substansi dari bentuk kehidupan Menurut Dahrendorf, civil society merupakan : “the associations in wich we conduct our lives, and wich owe their exixtence to our needs and initiative rather than to the state”. (merupakan sebagian dari asosiasi yang ada merupakan hasil kreasi yang disengaja dan berusia sangat singkat). 32 Civil society bukanlah entitas sosial yang terdiri dari kumpulan manusia yang secara umum disebut masyarakat, 32 Ralf Dahrendorf, Economic Opportunity, LYLOVRFLHW and Liberty, dalam Cornelis Lay, 3UHVLGHQLYLOVRFLHWGDQ+$0 (Jakarta: Pensil 324, 2004) hal 58 - 59
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 42 dan bukan pula manifestasi dari sistem komunal yang dapat dikenal luas dalam masyarakat tradisional. Civil society merupakan ruang publik yang berisikan manusia sebagai individu-individu dengan atribut intrinsiknya. Oleh karenanya ada kesan yang tertera dalam karakteristik civil society yang sama dengan karakter manusia adalah manusia sebagai individu. Jika civil society merupakan ruang publik dan individu merupakan ruang privat, maka di dalam civil society juga harus terdapat nilai-nilai kebebasan, kesederajatan, dan nilai-nilai lain yang terkait seperti yang diungkap oleh Alexis De Tocquivelle, 33 yakni nilai-nilai individualisme otonom, kesukarelaan, keswadayaan dan keswasembadaan. Gabriel Almond menjelaskan civil society sebagai kelompok masyarakat yang terjun berinteraksi secara sosial dan politik tanpa campur tangan, atau kontrol dari pemerintah berupa aturan. Mereka merupakan asosiasi bersifat sukarela yang memiliki kompetensi, kemampuan secara aktif sebagai warga negara dalam partisipasi politik, dan menjadi landasan penting bagi demokrasi politik. Mengenai fungsi penting dari civil society, penelitian Almond dan Verba menunjukan temuan sebagai berikut: 34 Democratic functions of civil society seem long recognized. The organizational member, political or not, compared with the nonmember, is likely 33 Burhanuddin, ed., 0HQFDUL $NDU .XOWXUDO LYLO VRFLHW GL ,QGRQHVLD, Jakarta, INCIS, 2003, hal 3. 34 Almond, Gabriel A., and Sidney Verba, 7KH LYLF XOWXUH 3ROLWLFDO $WWLWXGHVDQG'HPRFUDFLQ)LYH1DWLRQV, (Princeton: Princeton University Press, 1963), 320-321.
43 PENDAHULUAN to consider himself more competence as a citizen, to be a more active participant in politics. The member, in contrast with the nonmember, appears to approximate more closely what we have called the democratic citizen. He is competent, active, and œ«i˜ÜˆÌ ˆÃœ«ˆ˜ˆœ˜Ã°/ i“œÃÌÃÌÀˆŽˆ˜}w˜`ˆ˜} is that any membership -- passive membership or membership in a nonpolitical organization -- has an impact on political competence, and thus on pluralism, one of the most important foundations of political democracy. Sedangkan, Larry Diamond 35 menjelaskan civil society merupakan masyarakat yang menjalani kehidupan sosial sukarela, pembangkitan sendiri, dukungan sendiri, tidak tergantung pada negara, dan terikat dengan aturan resmi. Berbeda dengan arti “masyarakat” secara umum, dimana civil society melibatkan warga bertindak secara kolektif dalam lingkungan publik untuk mengekspresikan kepentingan- kepentingannya, keinginan dan pemikiran-pemikiran, pertukaran informasi, mencapai tujuan bersama, membuat tuntutan kepada negara, dan mengawasi tanggung jawab pejabat negara. Civil society merupakan entitas perantara, yang berdiri diantara masyarakat umum dan negara. Aktor- aktor dalam civil society memerlukan perlindungan sebuah perintah resmi yang terlembagakan. Civil society meliputi susunan organisasi yang luas, baik 35 Larry Diamond, LYLOVRFLHWDQG'HYHORSPHQW'HPRFUDF, (Jakarta:TIM IRE Press, 2003), hal 6.
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 44 formal ataupun informal. Hal tersebut terdiri dari kelompok- kelompok, antara lain: 36 1. Ekonomi (produktif serta jaringan dan asosiasi komersial) 2. Budaya (agama, suku, komunal dan institusi maupun asosiasi lain yang tergantung pada hak-hak kolektif nilai-nilai, keyakinan, kepercayaan, dan simbol-simbol. 3. Informasi dan pendidikan (pengetahuan umum, ide- ide, berita dan informasi). 4. Berbasis kepentingan (dirancang untuk meningkatkan atau mempertahankan fungsi bersama atau kepentingan-kepentingan materi dari para anggotanya, para pekerja, veteran, pensiunan, profesional, dan sebagainya). Dari uraian diatas, maka ciri civil society itu dapat disimpulkan sebagai berikut, civil society berorientasi pada kepentingan umum dibandingkan yang bersifat pribadi atau golongan tertentu. Di samping itu, civil society berpolitik tidak untuk mendapatkan kekuasaan atau kedudukan poltitik, tetapi lebih kepada pencegahan atas penyimpangan kekuasaan yang akan merugikan masyarakat. Diamond menjelaskan lebih jauh, bahwa civil society memiliki fungsi demokratis yang meliputi: 37 Pertama, dan yang paling mendasar dari masyarakat madani adalah memberikan “dasar untuk pembatasan 36 Ibid 37 Ibid
45 PENDAHULUAN kekuasaan negara, mengawasi negara oleh masyarakat dan lembaga-lembaga politik demokratis sebagai cara yang paling efektif melakukan pengawasan tersebut”. Kedua, sebuah kehidupan yang penuh persatuan melengkapi peranan dari partai politik dalam menstimulasi partisipasi politik, meningkatkan efek politik yang diharapkan dan kemampuan masyarakat demokratis, dan mempromosikan sebuah apresiaisi kewajiban-kewajiban selayaknya hak-hak kewarganegaraan demokratis. Ketiga, civil society juga dapat menjadi arena penting bagi pengembangan atribut-atribut demokratis lainnya, seperti toleransi, sikap yang tidak berlebihan, kemauan berkompromi, dan menghargai perbedaan pendapat atau pandangan. Keempat, civil society dapat menjalankan demokrasi adalah dengan menciptakan saluran-saluran lain dari partai politik untuk artikulasi, pengumpulan dan perwakilan kepentingan. Fungsi ini sangat penting untuk memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok yang secara tradisi tidak dibolehkan-seperti kelompok perempuan dan ras atau etnis minoritas-untuk masuk ke dalam kekuasaan “lembaga eselon tertinggi” dari politik formal. Dalam konteks demokratisasi, civil society memiliki arti dan kontribusi yang sangat penting. Pertama, ia menyediakan wahana sumberdaya politik, kebudayaan, moral, ekonomi untuk mengevaluasi dan menjaga keseimbangan pembuat kebijakan/pemerintah. Kedua, plularisme dalam civil society, bila diorganisir akan menjadi fondasi yang kuat bagi persaingan
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 46 demokratis. Ketiga, menghalangi dominasi penguasa yang otoriter dan akan membantu proses tumbangnya penguasa otoriter. Keempat, Civil society merupakan wahana untuk mengkader pemimpin politik. Kelima, Civil society akan berperan untuk menstabilkan negara. Keenam, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, karena kesadaran politik yang tinggi. Ciri dan peran dari civil society ini akan digunakan untuk menjelaskan peran dan kedudukan GMNI dan HMI diantara relasi masyarakat dan kekuasaan negara. Organisasi ini menjalankan fungsi mediasi dan sekaligus saluran politik alternatif yang potensial di luar sarana politik formal yang tersedia. C. Metodelogi Dalam kajian buku ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah metodologi yang menemukan pengetahuan tentang objek research pada suatu masa tertentu dengan cara mengumpulkan data berupa kata- kata, gambar dan bukan angka-angka. 38 Analisis yang dimaksud adalah metode yang menghimpun kenyataan- kenyataan yang dilukiskan secara sistematik, sehingga dapat memperlihatkan hubunga-hubungan yang ada antara fakta yang satu dengan yang lain. Metode kualitatif menggunakan instrument 38 LJ. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), hal 6.
47 PENDAHULUAN pengumpulan data berupa wawancara dan penelitian dokumen. Karena, ide metode kualitatif adalah dengan sengaja memilih informan (atau dokumen atau bahan-bahan visual) yang dapat memberikan jawaban terbaik pertanyaan penelitian. 39 Kajian ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan yang diteliti. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan peristiwa atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Kajian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data primer yang bersumber dari wawancara dengan tokoh- tokoh GMNI dan HMI melalui wawancara tidak berstruktur secara langsung dengan berbagai tokoh kedua organisasi ini. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (library Research), makalah, dokumen kebijakan organisasi, hasil-hasil kongres, pernyataan politik, terbitan-terbitan berkala, surat kabar, undang-undang, surat keputusan atau ketetapan pemerintah, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan peristiwa, kliping dan sebagainya. h 39 John W. Creswell, Research Design, (Jakarta: KIK Press, 2002), hal 144.
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 48
Bab 2 Gerakan Mahasiswa dalam Lintasan Sejarah Politik Nasional P eran strategis dari angkatan muda, khususnya mahasiswa, dalam pergolakan sosial politik telah berlangsung bersamaan dengan sejarah politik Indonesia modern terbentuk. Munculnya angkatan muda, termasuk golongan intelektual dan aktivis, bukanlah sesuatu yang baru dalam panggung sejarah Indonesia, bahkan jauh sebelum deklarasi kemerdekaan dikumandangkan. Sebagai fenomena khas abad XX, gerakan kaum muda tidak hanya muncul di Indonesia, tetapi juga berlangsung diberbagai belahan lain dunia. Seperti di China dengan May Fourth (Gerakan 4 Mei), di India, Burma, Jepang dan lainnya. Persoalan “Angkatan” sering dihubungkan dengan peristiwa sejarah Indonesia yang besar, oleh karenanya Onghokham 1 membagi periodeisasi angkatan ini dalam rentang angkatan pra kemerdekaan; muncul setelah sekelompok mahasiswa kedokteran Stovia membentuk Budi 1 Onghokham, 2SLW Hal 116.
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 50 Utomo dan peristiwa Sumpah Pemuda 1928, yang kemudian hari menjadi tonggak bersejarah bangkitnya kesadaran kebangsaan oleh gerakan kaum muda, angkatan 45; mereka Þ˜}ÌiÀˆLÌ`“ÀiÛœÕÈwÈŽ“iÜ˜«i˜ ]˜}ŽÌ˜ 57; disekitar pergolakan politik masa demokrasi terpimpin dan kembali ke UUD 1945, dan angkatan 66; didominasi oleh tokoh-tokoh mahasiswa yang berasal dari organisasi mahasiswa partai seperti GMNI, HMI, CGMI. A. Angkatan Pra Kemerdekaan; Merumuskan Kesadaran Kebangsaan Melawan Imperialisme Gerakan reformasi abad pencerahan memberikan kontribusi besar terhadap munculnya ide tentang negara bangsa diluar dominasi otoritas feudal agama. Sejak munculnya Ide negara bangsa (1648), nasionalisme telah tumbuh berkembang sebagai sebuah ideologi yang mampu mendobrak kemapanan tatanan sosial dan politik di hampir semua negara Eropa. Gagasan ini membangkitkan harapan akan munculnya suatu sistem dan tatanan masyarakat yang tidak diskriminatif, eksploitatif, rasialis, atau dengan kata lain suatu tata masyarakat yang egaliter dan humanis. Akan tetapi dalam perkembangannya, paham ini ternyata telah menjerumuskan Eropa dalam pemikiran egosentrisme sempit dan akhirnya menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan luar biasa pada negara-negara lain di luar Eropa. Egosentrisme ini melahirkan ekspansi nasionalisme Eropa dalam bentuk politik kolonialisme yang dilandasi kepentingan ekonomi di belahan dunia lain seperti Asia,
51 Gerakan Mahasiswa dalam Lintasan Sejarah Politik Nasional Afrika dan lainnya. Fenomena menarik dari kolonialisasi Eropa adalah gerakan nasionalisme yang pada mulanya diusung oleh bangsa Eropa justru memicu bangkitnya gelombang nasionalisme bangsa-bangsa terjajah dan menjadi senjata untuk melawan imperialisme Eropa. Nasionalisme Indonesia yang tumbuh awal abad ke 20 tidak terlepas dari persoalan di atas, yaitu disatu sisi terinspirasi oleh Eropa sementara di sisi lain sekaligus mengilhami gerakan perlawanan terhadap imperialisme Eropa. Nasionalisme Indonesia tidak dapat lepas dari interaksi kaum Bumiputera terhadap sistem nilai dan gagasan yang diperoleh dari sistem pendidikan Barat. 1. Budi Utomo 1908; Bangkitnya Kesadaran Kebangsaan Bumiputera Pendidikan Barat merupakan fenomena baru yang terjadi setelah pemerintah kolonial Hindia Belanda menerapkan Politik Etis di Hindia Belanda. Politik Etis berakar pada masalah-masalah kemanusiaan dan sekaligus ekonomi. Kapitalisme swasta memainkan pengaruh yang Ø}Ì Ãˆ}˜ˆwŽ˜ ÌiÀ `« ŽiLˆŽ˜ «i“iÀˆ˜Ì Žœœ˜ˆ° Industri Belanda mulai melihat Indonesia sebagai pasar yang potensial dan standar hidupnya perlu ditingkatkan. Modal Belanda maupun internasional mencari peluang-peluang baru bagi investasi dan eksploitasi bahan mentah, khususnya di daerah-daerah luar Jawa. Kebutuhan tenaga kerja Indonesia dalam perusahaan- perusahaan modern pun mengalami peningkatan. Oleh
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 52 karena itu, kepentingan-kepentingan bisnis mendukung keterlibatan yang secara intensif dari pemerintah kolonial dalam rangka mencapai ketentraman, keadilan, modernitas dan kesejahteraan, yang pada muara akhirnya adalah peningkatan akumulasi keuntungan usahanya. Para pejuang kemanusiaan membenarkan apa yang oleh kalangan pengusaha diperkirakan akan menguntungkan itu, dan lahirlah kebijakan yang disebut Politik Etis. Politik Etis diperkenalkan tahun 1899 oleh C.Th. Van Deventer dalam artikelnya yang berjudul “Een Eereschuld” (suatu hutang kehormatan) yang diterbitkan oleh jurnal Belanda de Gids. Deventer menyatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia atas semua kekayaan yang telah diperas dari negeri mereka dan hutang itu harus dibayarkan kembali dengan jalan memberi prioritas utama pada kepentingan rakyat Indonesia dalam kebijakan kolonial. 2 Gagasan ini ditindaklanjuti oleh Ratu Wilhelmina dengan mengumumkan suatu usaha penyelidikan tentang kesejahteraan di Jawa, dan dengan demikian langkah ini merupakan pengesahan secara resmi Politik Etis. Alexander W.F. Idenburg yang menjabat sebagai Menteri Urusan Daerah Jajahan yang sekaligus juga sebagai Gubernur Jenderal (1909-1916), mempraktekan tiga hal penting, yakni pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk, sebagai 2 M.C. Ricklefs, 6HMDUDK ,QGRQHVLD 0RGHUQ ±, ,(Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta 2005), hal 320.
53 Gerakan Mahasiswa dalam Lintasan Sejarah Politik Nasional prinsip inti dari Politik Etis. 3 Sejalan dengan penerapan Politik Etis, sektor ekonomi menunjukan perkembangan luar biasa melalui peningkatan eksploitasi sumber daya alam, perkebunan dan industrialisasi. Peningkatan ekonomi ini disertai pula oleh perluasan daerah kekuasaan hingga ke luar Jawa. Hal ini menuntut ketersediaan tenaga kerja bagi roda ekonomi, termasuk bagi pengembangan sistem administrasi pemerintahan kolonial yang sebagian besar terpusat di Jawa. Dalam mengatasi hal itu dan sebagai upaya untuk menyeimbangkan ketimpangan jumlah penduduk, program pemindahan penduduk atau yang sekarang dikenal dengan transmigrasi dilakukan oleh pemerintah kolonial. Politik Etis dalam hal pendidikan disertai dengan berkembangnya dua aliran pemikiran yang berbeda mengenai jenis pendidikan, model pendidikan dan out put yang hendak dihasilkan. Pertama, pendekatan yang bersifat elitis, dengan pendukungnya J. H. Abendanon, Direktur Pendidikan Etis yang pertama (1900-1905). Dalam konsep ini, pendidikan diarahkan menyerupai model yang berlangsung di Eropa dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya bagi kelompok elite pribumi. Hal ini dimaksudkan agar tercipta lapisan masyarakat yang memiliki cara pandang Barat, memiliki kemampuan dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya ditangani oleh pegawai berkebangsaan Belanda, dapat bekerjasama dengan pemerintah kolonial, tahu 3 Ibid
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 54 berterimakasih dan selanjutnya menjadi contoh perilaku bagi masyarakat golongan bawah. Selain itu, politik pendidikan ini dimaksudkan pula untuk mendorong modernisasi masyarakat dari fanatisme keagamaan mengingat perkembangan Islam yang semakin pesat. Kedua, pendekatan populis yang didukung oleh Idenburg dan Gubernur Jenderal Van Heutsz. Menurut mereka, pendidikan yang lebih mendasar dan praktis dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya bagi golongan-golongan bawah. Pendekatan elitis diharapkan dapat menghasilkan pimpinan bagi zaman pencerahan baru Belanda-Indonesia, sedangkan pendekatan yang merakyat diharapkan memberikan sumbangan langsung bagi kesejahteraan. Pendidikan Etis yang diterapkan Belanda ini telah berhasil mengembangkan dunia pendidikan di Indonesia. Tiga hoofdenscholen, sekolah para kepala di Bandung, Magelang, dan Probolinggo disusun kembali menjadi sekolah untuk menghasilkan pegawai pemerintahan dan diberi nama baru OSVIA (Opleidingsvholen Voor Inlandsche Ambtenaren atau sekolah untuk pelatihan para pejabat pribumi). Sekolah dokter Jawa, Weltevreden diganti menjadi STOVIA (School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen – sekolah untuk pelatihan dokter pribumi), dan mendirikan sekolah rendah untuk pribumi yang akan melanjutkan pendidikan di OSVIA maupun STOVIA, yakni HIS (Hollandsch–Inlandsche). Sekolah- sekolah yang didirikan oleh Belanda ini menyerap kelompok elite pribumi, terutama berasal dari kalangan priyayi rendah dan bangsawan abangan. Mereka memandang bahwa
55 Gerakan Mahasiswa dalam Lintasan Sejarah Politik Nasional pendidikan tidak hanya memungkinkan untuk memasuki struktur pemerintah kolonial, tetapi sekaligus sebagai kunci menuju kemajuan. Gagasan pembebasan bangsa Indonesia lewat pendidikan kaum priyayi didorong sejak awal oleh jurnal Bintang Hindia yang diterbitkan untuk pertama kali di Belanda pada tahun 1902. Adalah Abdul Rivai, sarjana lulusan sekolah dokter Jawa yang berdiam diri di Weltevreden, sebuah daerah dipinggiran kota Batavia, yang menulis artikel-artikel yang kritis dan menyerang praktek kolonialisasi Belanda di Indonesia. Bintang Hindia ini kemudian diedarkan secara meluas di Indonesia dan dibaca oleh banyak kalangan elite sebelum penerbitannya berhenti pada tahun 1906. Artikel yang diterbitkan oleh Bintang Hindia ini memberi pengaruh besar bagi perkembangan tentang ide- ide kebangsaan dikalangan mahasiswa STOVIA. Gagasan LÀÕ Ìi˜Ì˜} œÀ}˜ˆÃÈ `˜ `ˆŽi˜˜Þ `iw˜ˆÃˆ‡`iw˜ˆÃˆ baru tentang identitas muncul. Ide baru tentang organisasi ini meliputi bentuk-bentuk kepemimpinan yang baru dan V˜}}ˆ ]Ãi`˜}Ž˜`iw˜ˆÃˆLÀÕ“iˆ«Ṏ˜ˆÃˆÃ“i˜`“ tentang lingkungan agama, sosial politik dan ekonomi. Poltik Etis bagi kepentingan pemerintah kolonial telah menghasilkan barisan pekerja pribumi terdidik yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan. Namun, melalui Politik Etis ini pula pemuda pribumi dapat berinteraksi dengan gagasan- gagasan baru dari dunia luar yang pada nantinya melahirkan cara pandang dan kesadaran baru sebagai bangsa. Lapisan pribumi terpelajar inilah yang akan menjadi pelopor bagai
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 56 gerakan perjuangan kemerdekaan dengan cara-cara yang lebih modern. Dampak nyata dari pendidikan ini adalah didirikannya organisasi modern pertama untuk kalangan priyayi Jawa dibentuk pada tahun 1908 oleh dr. Wahidin Soedirohoesodo yang merupakan lulusan dari sekolah dokter Jawa. Diawali dari kunjungannya ke STOVIA yang merupakan salah satu lembaga pendidikan terpenting bagi kalangan priyayi rendah Jawa. Pada 20 Mei 1908 digelar pertemuan yang dihadiri oleh para mahasiswa STOVIA, OSVIA, sekolah guru, sekolah pertanian dan sekolah kedokteran hewan. Pertemuan itu menghasilkan beberapa kesepakatan: 4 Pertama, didirikannya organisasi yang diberi nama Budi Utomo (het schooner streven-ikhtiar yang indah) dan mengangkat dr. Soetomo sebagai ketua. Kedua, basis pergerakan organisasi ini akan meliputi wilayah Jawa, Madura dan Sunda. Ketiga, organisasi ini dimaksudkan sebagai wadah untuk melestarikan kebudayaan Jawa dan sekaligus memajukan kepentingan priyayi rendah terutama dalam aspek kebudayaan dan pendidikan yang dianggap telah merosot dan tertinggal jauh di belakang. Kemajuan pesat Budi Utomo dialami bersamaan dengan didirikannya cabang-cabang diberbagai sekolah Hindia Belanda. Dari jumlah sekitar 650 orang pada Juli 1908 berkembang menjadi sekitar 10.000 orang pada akhir 4 Roeslan Abdulgani, 'U6RHWRPRDQJ6DD.HQDO, Yayasan Idayu, Jakarta, 1976, hal 21.
57 Gerakan Mahasiswa dalam Lintasan Sejarah Politik Nasional tahun 1909. 5 Sebagai organisasi yang memusatkan perhatian pada isu-isu kebudayaan, Budi Utomo hampir tidak memiliki peran politik yang aktif. Dinamika internal dan bersifat politis mulai berlangsung ketika muncul desakan dari dr. Tjipto Mangunkusumo yang disampaikan dalam Kongres pertama bulan Oktober 1908, agar Budi Utomo memperluas cakupannya dengan menjadi partai politik yang berjuang untuk mengangkat rakyat pada umumnya, bukan hanya golongan priyayi dan kegiatan-kegiatannya tersebar ke seluruh Indonesia. Meskipun pada akhirnya Kongres menolak usulan ini, namun ide pendirian partai yang dikemukakan oleh dr Tjipto ini memberikan andil penting dalam tumbuh berkembangnya partai politik pada masa kolonial, terutama setelah dr. Tjipto memilih bergabung dengan Indische Partij yang dikenal radikal. Gema berdirinya Budi Utomo terasa di seluruh Indonesia, bahkan pengaruhnya sampai ke negeri Belanda. Sejumlah organisasi yang lebih aktif muncul. Beberapa di antaranya bersifat keagamaan, kebudayaan, dan pendidikan, beberapa lagi bersifat politik, dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Tidak lama berselang berdirilah Trikoro Dharmo, Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera sebagai organisasi pemuda yang didirikan oleh para mahasiswa sekolah dokter Jawa, serta organisasi keagamaan yang didirikan untuk kepentingan pedagang Islam. Organisasi-organisasi ini bergerak di kalangan masyarakat bawah, dan untuk pertama kalinya terjalin 5 Ricklefs, Op.Cit, hal 344.
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 58 hubungan antara rakyat desa dan elite-elite baru itu. Jika Budi Utomo merupakan representasi priyayi abangan Jawa yang banyak duduk dalam administrasi pemerintah kolonial, maka perkembangan organisasi-organisasi baru ini banyak dipimpin oleh orang-orang yang telah berhasil menyelesaikan studi di sekolah Belanda, namun kemudian mengundurkan diri atau diberhentikan dari pekerjaan pemerintahan. Perkembangan organisasi baru ini membawa Indonesia memasuki fase pembaharuan yang paling penting dalam sejarahnya yakni dengan munculnya para tokoh pergerakan dari kalangan agama. Organisasi yang dipelopori oleh kalangan agama ini pada awalnya digunakan untuk menghadapi persaingan dagang dengan para pedagang China dan hambatan aturan pemerintahan kolonial. Sarekat Dagang Islamiyah (1909) di Batavia yang didirikan oleh Tirtoadisurjo yang merupakan lulusan OSVIA, dan Sarekat Dagang Islam 6 oleh Haji Samanhudi di Surakarta merupakan kumpulan pedagang Islam pribumi yang bersaing dengan pedagang China yang pesat setelah kemenangan revolusi China tahun 1911. Perkembangan organisasi Islam ini telah mendorong menguatnya gerakan Pan Islamisme dan gagasan modernisme sebagai dasar yang tepat untuk menjalankan kegiatan politik. Sementara itu di negeri Belanda, sekelompok 6 Terjadi perselisihan antara Tirtoadisurjo dan Samanhudi yang dianggap terlalu disibukan dengan urusan dagang. Sarekat Dagang Islam berkembang pesat setelah berubah menjadi Sarekat Islam tahun 1912 dan diperkirakan mempunyai anggota tersebar berjumlah hingga 2 juta orang. SI dipimpin oleh H.O.S Tjokroaminoto yang sebelumnya merupakan ketua cabang Sarekat Dagang Islam Surabaya.
59 Gerakan Mahasiswa dalam Lintasan Sejarah Politik Nasional mahasiswa yang belajar di negeri Belanda berencana untuk mendirikan Utomo cabang Belanda. Gagasan ini ditolak dan mereka kemudian mendirikan organisasi bernama Indische Vereeniging. Pada mulanya organisasi ini bergerak di bidang sosial, dan sama sekali tidak mempunyai tujuan politik. Tujuannya adalah memperhatikan kepentingan penduduk Hindia Belanda yang ada di negeri Belanda. 7 Perubahan haluan terjadi karena pengaruh dari luar. Tiga serangkai, pemimpin pergerakan Indonesia yang dibuang ke Belanda yaitu dr. Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat (dikenal juga dengan nama Ki Hajar Dewantoro), dan dr. Douwes Dekker (dikenal dengan nama lain Setia Budhi), memasukan unsur-unsur politik. Dengan lambat laun kecenderungan politik organisasi ini mulai mengemuka sebagaimana diungkapkan oleh Hatta, bahwa sekali terdorong ke jalur politik, Indische Vereeniging tidak bisa lagi ke luar dari jalur itu. 8 Indische Vereeniging dirubah menjadi Indonesische Vereegining dan kemudian hari menjadi Perhimpunan Indonesia yang melahirkan tokoh besar seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Ali Sastroamidjojo, Sukiman Wirjosandjojo. Prinsip politik yang dianut adalah pikiran-pikiran tentang persatuan rakyat, hak untuk mengatur diri sendiri, demokrasi, menolong diri sendiri, pembentukan kekuatan, non kooperasi. Dalam kaitan ini, digambarkan bahwa konsepsi perjuangan 7 Susanto Tirtoprodjo, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1970), hal 48. 8 Mohammad Hatta, Indonesia Merdeka, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal 29.
GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan 60 pemuda dan mahasiswa Indonesia adalah: adanya pengertian dan kesadaran sebagai bangsa Indonesia, kemerdekaan diperoleh sebagai hasil perjuangan, dan terakhir, untuk mencapai tujuan itu maka segenap bangsa Indonesia harus bersatu padu dan menjalankan massa aksi nasionalis yang sadar dan bersandarkan kepercayaan pada kekuatan sendiri untuk melawan dan menghentikan penjajahan Belanda atas Indonesia. 9 Budi Utomo mengalami eskalasi peran di luar misi utamanya pada saat momentum perang dunia I meletus. Kebutuhan untuk merancang suatu sistem pertahanan Hindia Belanda dengan membentuk milisi-milisi yang terdiri dari orang Indonesia telah berkembang menjadi tuntutan mengenai perlunya pribumi memiliki perwakilan di pemerintahan yang disebut dengan Volksraad. Bersama dengan Sarekat Islam, Regentbond, dan organisasi lain di Jawa, Budi Utomo mengutus delegasi untuk menemui Ratu Wilhelmina guna pengusulan pembentukan Volksraad dan disahkan dengan undang-undang yang disetujui pada Desember 1916. Berdirinya Volksraad inilah pada nantinya akan mendinamisir perpolitikan Hindia Belanda dan berdirinya berbagai partai politik. 9 Yozar Anwar, Pergolakan Mahasiswa Abad Ke 20; Kisah Perjuangan Anak-Anak Muda Pemberang, Jakarta: Sinar Harapan, 1981, hal 235.
61 Gerakan Mahasiswa dalam Lintasan Sejarah Politik Nasional 2. Sumpah Pemuda 1928; Peneguhan Komitmen Kebangsaan Terbentuknya Volksraad sebagai lembaga perwakilan rakyat meningkatkan intensitas keterlibatan pribumi dalam persoalan politik dan mempengaruhi orientasi politik dari organisasi-organisasi yang ada. Partai-partai politik mulai bergeliat dan mempersiapkan diri merebut kursi dalam Volksraad. Tumbuhnya kepartaian ini diikuti pula oleh berkembangnya politik aliran yang terutama dipicu oleh menguatnya penetrasi politik yang dilakukan oleh ISDV (Indische Social Democratische Vereeniging) yang berhaluan marxis kedalam organisasi massa lainnya, terutama di tubuh Sarekat Islam. Di kalangan nasionalis sekuler muncul PNI (Partai Nasionalis Indonesia) yang didirikan oleh Soekarno dan mantan aktivis Algemene Studi Club Bandung. Sementara itu, organisasi Islam yang semula didorong oleh kepentingan pribumi Islam dalam persaingan dagang juga mengalami perkembangan yang didorong oleh semangat pembaharuan dan modernisme Islam. Berdirinya Muhammadiyah menjadi langkah besar dalam modernisme Islam yang diusung oleh muslim perkotaan yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang dan pegawai pemerintahan. Modernisme Islam ini berangkat dari asumsi bahwa Islam harus disucikan dari segala inovasi yang tidak sah atau bid’ah. Perkembangan zaman telah melahirkan keadaan- keadaan baru yang menuntut dilakukannya penelitian ulang terhadap kebenaran-kebenaran al-Quran dan Hadis yang
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf
6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf

Recommended

Musni Umar Tugas Pemimpin dan Pentingan Membangun Masyarakat Madani di Indonesia
Musni Umar Tugas Pemimpin dan Pentingan Membangun Masyarakat Madani di IndonesiaMusni Umar Tugas Pemimpin dan Pentingan Membangun Masyarakat Madani di Indonesia
Musni Umar Tugas Pemimpin dan Pentingan Membangun Masyarakat Madani di Indonesiamusniumar
 
Ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia
Ketahanan nasional sebagai geostrategi IndonesiaKetahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia
Ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia
fatimmatuzzahro
 
Konstribusi pemuda pancasila jadi
Konstribusi pemuda pancasila jadiKonstribusi pemuda pancasila jadi
Konstribusi pemuda pancasila jadi
kerniaElvianaSari
 
Dikwasbang revisi (23 12-2009) 64 hlman
Dikwasbang revisi (23 12-2009) 64 hlmanDikwasbang revisi (23 12-2009) 64 hlman
Dikwasbang revisi (23 12-2009) 64 hlman
Nandang Sukmara
 
Makalah 123
Makalah 123Makalah 123
Makalah 123
M Saidi Basri
 
Essay mission hmi (1)
Essay mission hmi (1)Essay mission hmi (1)
Essay mission hmi (1)
IndraGunawan335
 
Musni Umar: Tugas Pemimpin dan Pentingnya Membangun Masyarakat Madani
Musni Umar: Tugas Pemimpin dan Pentingnya Membangun Masyarakat MadaniMusni Umar: Tugas Pemimpin dan Pentingnya Membangun Masyarakat Madani
Musni Umar: Tugas Pemimpin dan Pentingnya Membangun Masyarakat Madani
musniumar
 
Musni Umar: Peran Pemimpin dan Pentingnya Membangun Masyarakat Madani
Musni Umar: Peran Pemimpin dan Pentingnya Membangun Masyarakat Madani Musni Umar: Peran Pemimpin dan Pentingnya Membangun Masyarakat Madani
Musni Umar: Peran Pemimpin dan Pentingnya Membangun Masyarakat Madani
musniumar
 

Recommended

Musni Umar Tugas Pemimpin dan Pentingan Membangun Masyarakat Madani di Indonesia
Musni Umar Tugas Pemimpin dan Pentingan Membangun Masyarakat Madani di IndonesiaMusni Umar Tugas Pemimpin dan Pentingan Membangun Masyarakat Madani di Indonesia
Musni Umar Tugas Pemimpin dan Pentingan Membangun Masyarakat Madani di Indonesiamusniumar
 
Ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia
Ketahanan nasional sebagai geostrategi IndonesiaKetahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia
Ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia
fatimmatuzzahro
 
Konstribusi pemuda pancasila jadi
Konstribusi pemuda pancasila jadiKonstribusi pemuda pancasila jadi
Konstribusi pemuda pancasila jadi
kerniaElvianaSari
 
Dikwasbang revisi (23 12-2009) 64 hlman
Dikwasbang revisi (23 12-2009) 64 hlmanDikwasbang revisi (23 12-2009) 64 hlman
Dikwasbang revisi (23 12-2009) 64 hlman
Nandang Sukmara
 
Makalah 123
Makalah 123Makalah 123
Makalah 123
M Saidi Basri
 
Essay mission hmi (1)
Essay mission hmi (1)Essay mission hmi (1)
Essay mission hmi (1)
IndraGunawan335
 
Musni Umar: Tugas Pemimpin dan Pentingnya Membangun Masyarakat Madani
Musni Umar: Tugas Pemimpin dan Pentingnya Membangun Masyarakat MadaniMusni Umar: Tugas Pemimpin dan Pentingnya Membangun Masyarakat Madani
Musni Umar: Tugas Pemimpin dan Pentingnya Membangun Masyarakat Madani
musniumar
 
Musni Umar: Peran Pemimpin dan Pentingnya Membangun Masyarakat Madani
Musni Umar: Peran Pemimpin dan Pentingnya Membangun Masyarakat Madani Musni Umar: Peran Pemimpin dan Pentingnya Membangun Masyarakat Madani
Musni Umar: Peran Pemimpin dan Pentingnya Membangun Masyarakat Madani
musniumar
 
Pancasila Sebagai Nasionalisme Bangsa
Pancasila Sebagai Nasionalisme BangsaPancasila Sebagai Nasionalisme Bangsa
Pancasila Sebagai Nasionalisme Bangsa
universitas islam syekh-yusuf tangerang
 
Martabat dan harga diri pkn
Martabat dan harga diri pknMartabat dan harga diri pkn
Martabat dan harga diri pkn
SMA Negeri 9 KERINCI
 
Aktualisasi peran mahasiswa sebagai solusi terhadap kondisi bangsa
Aktualisasi peran mahasiswa sebagai solusi terhadap kondisi bangsaAktualisasi peran mahasiswa sebagai solusi terhadap kondisi bangsa
Aktualisasi peran mahasiswa sebagai solusi terhadap kondisi bangsa
Musdalifah yusuf
 
Musni Umar: Generasi Muda dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Musni Umar: Generasi Muda dan Peningkatan Wawasan KebangsaanMusni Umar: Generasi Muda dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Musni Umar: Generasi Muda dan Peningkatan Wawasan Kebangsaanmusniumar
 
PPT_MODUL 2_TEMA BHINEKA TUNGGAL IKA_RUKUN ITU INDAH.pptx
PPT_MODUL 2_TEMA BHINEKA TUNGGAL IKA_RUKUN ITU INDAH.pptxPPT_MODUL 2_TEMA BHINEKA TUNGGAL IKA_RUKUN ITU INDAH.pptx
PPT_MODUL 2_TEMA BHINEKA TUNGGAL IKA_RUKUN ITU INDAH.pptx
DamarBagaswara2
 
PowerPoint LK-3.pptx
PowerPoint LK-3.pptxPowerPoint LK-3.pptx
PowerPoint LK-3.pptx
IB4LGAME
 
Musni Umar: Religius, Adil, Mementingkan Persatuan, Musyawarah dan Toleransi ...
Musni Umar: Religius, Adil, Mementingkan Persatuan, Musyawarah dan Toleransi ...Musni Umar: Religius, Adil, Mementingkan Persatuan, Musyawarah dan Toleransi ...
Musni Umar: Religius, Adil, Mementingkan Persatuan, Musyawarah dan Toleransi ...musniumar
 
pkn
pknpkn
pkn
Auguste Comte
 
Peristiwa sumpah pemuda
Peristiwa sumpah pemudaPeristiwa sumpah pemuda
Peristiwa sumpah pemuda
Dedy Setiady
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
pendy heriansyah
 
MAKALAH PPKN.klmpok 2.docx
MAKALAH PPKN.klmpok 2.docxMAKALAH PPKN.klmpok 2.docx
MAKALAH PPKN.klmpok 2.docx
irmahirawaty
 
341354946 makalah-pkn
341354946 makalah-pkn341354946 makalah-pkn
341354946 makalah-pkn
tona pa
 
Makalah softskill bab 3
Makalah softskill bab 3Makalah softskill bab 3
Makalah softskill bab 3
Rika Hariany
 
Makalah pendidikan pancasila (pancasila sakti)
Makalah pendidikan pancasila (pancasila sakti)Makalah pendidikan pancasila (pancasila sakti)
Makalah pendidikan pancasila (pancasila sakti)
Elfan Elfan
 
Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangs sebagai rasa persatu...
Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangs sebagai rasa persatu...Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangs sebagai rasa persatu...
Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangs sebagai rasa persatu...
Operator Warnet Vast Raha
 
Masyarakat madani
Masyarakat madaniMasyarakat madani
Masyarakat madani
Yoga Firmansyah
 
Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaanKontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
Sofyan Siroj
 
TUGAS INDIVIDU_DESI MAYA SARI_.pdf
TUGAS INDIVIDU_DESI MAYA SARI_.pdfTUGAS INDIVIDU_DESI MAYA SARI_.pdf
TUGAS INDIVIDU_DESI MAYA SARI_.pdf
NawirMuddai
 
Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangsa sebagai rasa persat...
Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangsa sebagai rasa persat...Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangsa sebagai rasa persat...
Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangsa sebagai rasa persat...Operator Warnet Vast Raha
 
###Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
###Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan###Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
###Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
Sofyan Siroj
 

More Related Content

Similar to 6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf

Pancasila Sebagai Nasionalisme Bangsa
Pancasila Sebagai Nasionalisme BangsaPancasila Sebagai Nasionalisme Bangsa
Pancasila Sebagai Nasionalisme Bangsa
universitas islam syekh-yusuf tangerang
 
Martabat dan harga diri pkn
Martabat dan harga diri pknMartabat dan harga diri pkn
Martabat dan harga diri pkn
SMA Negeri 9 KERINCI
 
Aktualisasi peran mahasiswa sebagai solusi terhadap kondisi bangsa
Aktualisasi peran mahasiswa sebagai solusi terhadap kondisi bangsaAktualisasi peran mahasiswa sebagai solusi terhadap kondisi bangsa
Aktualisasi peran mahasiswa sebagai solusi terhadap kondisi bangsa
Musdalifah yusuf
 
Musni Umar: Generasi Muda dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Musni Umar: Generasi Muda dan Peningkatan Wawasan KebangsaanMusni Umar: Generasi Muda dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Musni Umar: Generasi Muda dan Peningkatan Wawasan Kebangsaanmusniumar
 
PPT_MODUL 2_TEMA BHINEKA TUNGGAL IKA_RUKUN ITU INDAH.pptx
PPT_MODUL 2_TEMA BHINEKA TUNGGAL IKA_RUKUN ITU INDAH.pptxPPT_MODUL 2_TEMA BHINEKA TUNGGAL IKA_RUKUN ITU INDAH.pptx
PPT_MODUL 2_TEMA BHINEKA TUNGGAL IKA_RUKUN ITU INDAH.pptx
DamarBagaswara2
 
PowerPoint LK-3.pptx
PowerPoint LK-3.pptxPowerPoint LK-3.pptx
PowerPoint LK-3.pptx
IB4LGAME
 
Musni Umar: Religius, Adil, Mementingkan Persatuan, Musyawarah dan Toleransi ...
Musni Umar: Religius, Adil, Mementingkan Persatuan, Musyawarah dan Toleransi ...Musni Umar: Religius, Adil, Mementingkan Persatuan, Musyawarah dan Toleransi ...
Musni Umar: Religius, Adil, Mementingkan Persatuan, Musyawarah dan Toleransi ...musniumar
 
pkn
pknpkn
pkn
Auguste Comte
 
Peristiwa sumpah pemuda
Peristiwa sumpah pemudaPeristiwa sumpah pemuda
Peristiwa sumpah pemuda
Dedy Setiady
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
pendy heriansyah
 
MAKALAH PPKN.klmpok 2.docx
MAKALAH PPKN.klmpok 2.docxMAKALAH PPKN.klmpok 2.docx
MAKALAH PPKN.klmpok 2.docx
irmahirawaty
 
341354946 makalah-pkn
341354946 makalah-pkn341354946 makalah-pkn
341354946 makalah-pkn
tona pa
 
Makalah softskill bab 3
Makalah softskill bab 3Makalah softskill bab 3
Makalah softskill bab 3
Rika Hariany
 
Makalah pendidikan pancasila (pancasila sakti)
Makalah pendidikan pancasila (pancasila sakti)Makalah pendidikan pancasila (pancasila sakti)
Makalah pendidikan pancasila (pancasila sakti)
Elfan Elfan
 
Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangs sebagai rasa persatu...
Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangs sebagai rasa persatu...Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangs sebagai rasa persatu...
Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangs sebagai rasa persatu...
Operator Warnet Vast Raha
 
Masyarakat madani
Masyarakat madaniMasyarakat madani
Masyarakat madani
Yoga Firmansyah
 
Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaanKontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
Sofyan Siroj
 
TUGAS INDIVIDU_DESI MAYA SARI_.pdf
TUGAS INDIVIDU_DESI MAYA SARI_.pdfTUGAS INDIVIDU_DESI MAYA SARI_.pdf
TUGAS INDIVIDU_DESI MAYA SARI_.pdf
NawirMuddai
 
Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangsa sebagai rasa persat...
Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangsa sebagai rasa persat...Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangsa sebagai rasa persat...
Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangsa sebagai rasa persat...Operator Warnet Vast Raha
 
###Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
###Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan###Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
###Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
Sofyan Siroj
 

Similar to 6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf (20)

Pancasila Sebagai Nasionalisme Bangsa
Pancasila Sebagai Nasionalisme BangsaPancasila Sebagai Nasionalisme Bangsa
Pancasila Sebagai Nasionalisme Bangsa
 
Martabat dan harga diri pkn
Martabat dan harga diri pknMartabat dan harga diri pkn
Martabat dan harga diri pkn
 
Aktualisasi peran mahasiswa sebagai solusi terhadap kondisi bangsa
Aktualisasi peran mahasiswa sebagai solusi terhadap kondisi bangsaAktualisasi peran mahasiswa sebagai solusi terhadap kondisi bangsa
Aktualisasi peran mahasiswa sebagai solusi terhadap kondisi bangsa
 
Musni Umar: Generasi Muda dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Musni Umar: Generasi Muda dan Peningkatan Wawasan KebangsaanMusni Umar: Generasi Muda dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Musni Umar: Generasi Muda dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan
 
PPT_MODUL 2_TEMA BHINEKA TUNGGAL IKA_RUKUN ITU INDAH.pptx
PPT_MODUL 2_TEMA BHINEKA TUNGGAL IKA_RUKUN ITU INDAH.pptxPPT_MODUL 2_TEMA BHINEKA TUNGGAL IKA_RUKUN ITU INDAH.pptx
PPT_MODUL 2_TEMA BHINEKA TUNGGAL IKA_RUKUN ITU INDAH.pptx
 
PowerPoint LK-3.pptx
PowerPoint LK-3.pptxPowerPoint LK-3.pptx
PowerPoint LK-3.pptx
 
Musni Umar: Religius, Adil, Mementingkan Persatuan, Musyawarah dan Toleransi ...
Musni Umar: Religius, Adil, Mementingkan Persatuan, Musyawarah dan Toleransi ...Musni Umar: Religius, Adil, Mementingkan Persatuan, Musyawarah dan Toleransi ...
Musni Umar: Religius, Adil, Mementingkan Persatuan, Musyawarah dan Toleransi ...
 
pkn
pknpkn
pkn
 
Peristiwa sumpah pemuda
Peristiwa sumpah pemudaPeristiwa sumpah pemuda
Peristiwa sumpah pemuda
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
MAKALAH PPKN.klmpok 2.docx
MAKALAH PPKN.klmpok 2.docxMAKALAH PPKN.klmpok 2.docx
MAKALAH PPKN.klmpok 2.docx
 
341354946 makalah-pkn
341354946 makalah-pkn341354946 makalah-pkn
341354946 makalah-pkn
 
Makalah softskill bab 3
Makalah softskill bab 3Makalah softskill bab 3
Makalah softskill bab 3
 
Makalah pendidikan pancasila (pancasila sakti)
Makalah pendidikan pancasila (pancasila sakti)Makalah pendidikan pancasila (pancasila sakti)
Makalah pendidikan pancasila (pancasila sakti)
 
Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangs sebagai rasa persatu...
Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangs sebagai rasa persatu...Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangs sebagai rasa persatu...
Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangs sebagai rasa persatu...
 
Masyarakat madani
Masyarakat madaniMasyarakat madani
Masyarakat madani
 
Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaanKontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
 
TUGAS INDIVIDU_DESI MAYA SARI_.pdf
TUGAS INDIVIDU_DESI MAYA SARI_.pdfTUGAS INDIVIDU_DESI MAYA SARI_.pdf
TUGAS INDIVIDU_DESI MAYA SARI_.pdf
 
Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangsa sebagai rasa persat...
Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangsa sebagai rasa persat...Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangsa sebagai rasa persat...
Pencegahan dan penanggulangan ancaman disintegrasi bangsa sebagai rasa persat...
 
###Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
###Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan###Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
###Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
 

6.a. BUKU-GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan.pdf