SlideShare a Scribd company logo
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 22
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN
PENGHASILAN BAGI GURU DI SEKOLAH FORMAL JENJANG PENDIDIKAN
DASAR DAN SEDERAJAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN
PEMERINTAH DI KOTA SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan mutu dan kinerja guru di sekolah
formal jenjang pendidikan dasar dan sederajat yang
diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di Kota
Surabaya agar dalam memberikan pelayanan Pendidikan
yang terbaik bagi masyarakat di Kota Surabaya dapat lebih
optimal, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian
Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru
di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat
yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pemerintah
di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemberian
tambahan perbaikan penghasilan bagi guru dan agar
pengelolaanya dapat dilakukan secara tertib, maka Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2019 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4
Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru
di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat
yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pemerintah
di Kota Surabaya.
WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR
2
surabaya.go.id
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6938);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
3
surabaya.go.id
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2019
tentang Pedoman Pemberian Tambahan Perbaikan
Penghasilan Bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang
Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat dan Pemerintah di Kota Surabaya (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 23)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 4 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2020 Nomor 4).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN
PENGHASILAN BAGI GURU DI SEKOLAH FORMAL JENJANG
PENDIDIKAN DASAR DAN SEDERAJAT YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
DI KOTA SURABAYA.
Pasal I
Ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22
Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Perbaikan
Penghasilan Bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan
Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan
Pemerintah di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2019 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2020 diubah,
sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
4
surabaya.go.id
Pasal 9
(1) Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Guru
diberikan setiap bulan pada awal bulan berikutnya, kecuali
bulan Desember diberikan pada akhir bulan berkenaan.
(2) Prosedur pencairan Tambahan Perbaikan Penghasilan Guru
adalah sebagai berikut :
a. dana dicairkan melalui metode transfer kepada rekening
tambahan perbaikan penghasilan;
b.pada saat proses pencairan, maka sekolah melampirkan :
1) daftar kehadiran guru penerima tambahan perbaikan
penghasilan guru yang disahkan oleh Kepala Sekolah
dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf D Peraturan Walikota yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini; dan
2) surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas
kehadiran guru yang ditandatangani oleh Kepala
Sekolah dengan contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf E Peraturan Walikota yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.
(3) Penghentian pencairan Tambahan Perbaikan Penghasilan
Guru dilakukan, apabila tidak memenuhi ketentuan dalam
hal :
a. tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 (ayat) 1,
maka penghentian pembayarannya dilakukan pada
bulan berikutnya;
b. tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 (ayat) 2,
maka penghentian pembayarannya dilakukan pada
bulan berkenaan;
c. tidak hadir selama lebih dari 4 (empat) hari kerja tanpa
keterangan yang sah pada bulan berkenaan, maka
penghentian pembayaran dilakukan pada bulan
berkenaan;
d. tidak hadir karena sakit lebih dari 14 (empat belas) hari
kerja, maka penghentian pembayaran dilakukan pada
bulan berkenaan;
e. tidak hadir karena cuti keagamaan lebih dari 12 (dua
belas) hari kerja, maka penghentian pembayaran
dilakukan pada bulan berkenaan;
5
surabaya.go.id
f. tidak hadir karena cuti keagamaan untuk kedua kali
dan seterusnya, maka penghentian pembayaran
dilakukan pada bulan berkenaan;
g. tidak hadir karena cuti haji untuk kedua kali dan
seterusnya, maka penghentian pembayaran dilakukan
pada bulan berkenaan;
h. tidak hadir karena cuti melahirkan anak ke 4 (empat)
dan seterusnya, maka penghentian pembayaran
dilakukan pada bulan berkenaan;
i. meninggal dunia, maka penghentian pembayarannya
dilakukan pada bulan berikutnya;
j. mencapai batas usia pensiun, maka penghentian
pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
k. diangkat menjadi CPNS maka penghentian
pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
l. mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka
penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan
berkenaan; dan/atau
m.dinyatakan bersalah oleh pihak yang berwenang dan
melakukan tindak pidana, maka penghentian
pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Surabaya.
Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 April 2022
WALIKOTA SURABAYA,
ttd
ERI CAHYADI
Diundangkan di.....
6
surabaya.go.id
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
HENDRO GUNAWAN
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 25
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA
Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

More Related Content

Similar to 4113_perwali_24-2022.pdf

Perbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdf
Perbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdfPerbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdf
Perbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdf
diskominfopb1
 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
Pemdes Wonoyoso
 
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019 Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
Pemdes Seboro Sadang
 
Perkades No. 1 Tahun 2023
Perkades No. 1 Tahun 2023Perkades No. 1 Tahun 2023
Perkades No. 1 Tahun 2023
NoerCholies1
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021
NoerCholies1
 
8 Penjabaran APBD 2022.pdf
8 Penjabaran APBD 2022.pdf8 Penjabaran APBD 2022.pdf
8 Penjabaran APBD 2022.pdf
diskominfopb1
 
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
AaEkoPrasetyo
 
PERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdf
PERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdfPERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdf
PERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdf
KLINIKBUMISEHATLOMBO
 
PKPU Nomor 2 Tahun 2020
PKPU Nomor 2 Tahun 2020PKPU Nomor 2 Tahun 2020
PKPU Nomor 2 Tahun 2020
Rano Rahman
 
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
udhi purnomo
 
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
PemerintahDesa4
 
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
Strobillus Found
 
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdf
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdfJuknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdf
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdf
miftahplus
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023
NoerCholies1
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
dianaekowati1
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
dianaekowati1
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
Darmin's Naqsyiabdy
 
Perdes apbdes 2019
Perdes apbdes 2019Perdes apbdes 2019
Perdes apbdes 2019
Sendy Halim Toana
 
RANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdf
RANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdfRANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdf
RANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdf
Gulfino
 
Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021
NoerCholies1
 

Similar to 4113_perwali_24-2022.pdf (20)

Perbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdf
Perbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdfPerbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdf
Perbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdf
 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
 
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019 Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
 
Perkades No. 1 Tahun 2023
Perkades No. 1 Tahun 2023Perkades No. 1 Tahun 2023
Perkades No. 1 Tahun 2023
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021
 
8 Penjabaran APBD 2022.pdf
8 Penjabaran APBD 2022.pdf8 Penjabaran APBD 2022.pdf
8 Penjabaran APBD 2022.pdf
 
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
 
PERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdf
PERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdfPERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdf
PERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdf
 
PKPU Nomor 2 Tahun 2020
PKPU Nomor 2 Tahun 2020PKPU Nomor 2 Tahun 2020
PKPU Nomor 2 Tahun 2020
 
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
 
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
 
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
 
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdf
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdfJuknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdf
Juknis BOPBOS_Madrasah_2023.pdf
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
 
Perdes apbdes 2019
Perdes apbdes 2019Perdes apbdes 2019
Perdes apbdes 2019
 
RANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdf
RANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdfRANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdf
RANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdf
 
Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021
 

Recently uploaded

SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
NinaRahayuBelia
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HarrySusanto18
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 

Recently uploaded (17)

SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 

4113_perwali_24-2022.pdf

  • 1. SALINAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI GURU DI SEKOLAH FORMAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN SEDERAJAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DI KOTA SURABAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan mutu dan kinerja guru di sekolah formal jenjang pendidikan dasar dan sederajat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di Kota Surabaya agar dalam memberikan pelayanan Pendidikan yang terbaik bagi masyarakat di Kota Surabaya dapat lebih optimal, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pemerintah di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2020; b. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan perbaikan penghasilan bagi guru dan agar pengelolaanya dapat dilakukan secara tertib, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pemerintah di Kota Surabaya. WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
  • 2. 2 surabaya.go.id Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  • 3. 3 surabaya.go.id 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pemerintah di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 4). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI GURU DI SEKOLAH FORMAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN SEDERAJAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DI KOTA SURABAYA. Pasal I Ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pemerintah di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2020 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
  • 4. 4 surabaya.go.id Pasal 9 (1) Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Guru diberikan setiap bulan pada awal bulan berikutnya, kecuali bulan Desember diberikan pada akhir bulan berkenaan. (2) Prosedur pencairan Tambahan Perbaikan Penghasilan Guru adalah sebagai berikut : a. dana dicairkan melalui metode transfer kepada rekening tambahan perbaikan penghasilan; b.pada saat proses pencairan, maka sekolah melampirkan : 1) daftar kehadiran guru penerima tambahan perbaikan penghasilan guru yang disahkan oleh Kepala Sekolah dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan 2) surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kehadiran guru yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E Peraturan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. (3) Penghentian pencairan Tambahan Perbaikan Penghasilan Guru dilakukan, apabila tidak memenuhi ketentuan dalam hal : a. tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 (ayat) 1, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya; b. tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 (ayat) 2, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan; c. tidak hadir selama lebih dari 4 (empat) hari kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berkenaan, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berkenaan; d. tidak hadir karena sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berkenaan; e. tidak hadir karena cuti keagamaan lebih dari 12 (dua belas) hari kerja, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berkenaan;
  • 5. 5 surabaya.go.id f. tidak hadir karena cuti keagamaan untuk kedua kali dan seterusnya, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berkenaan; g. tidak hadir karena cuti haji untuk kedua kali dan seterusnya, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berkenaan; h. tidak hadir karena cuti melahirkan anak ke 4 (empat) dan seterusnya, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berkenaan; i. meninggal dunia, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya; j. mencapai batas usia pensiun, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya; k. diangkat menjadi CPNS maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan; l. mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan; dan/atau m.dinyatakan bersalah oleh pihak yang berwenang dan melakukan tindak pidana, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan. Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 April 2022 WALIKOTA SURABAYA, ttd ERI CAHYADI Diundangkan di.....
  • 6. 6 surabaya.go.id Diundangkan di Surabaya pada tanggal 1 April 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, ttd HENDRO GUNAWAN BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 25 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH. Jaksa Madya NIP. 19780307 200501 1 004