3.materi hukum perburuhan

HUKUM PERTAMBANGAN
SUDIRMAN Ir., MT
STTNas Yogyakarta

2
REGULASI DI BIDANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah
Pertambangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 ttg pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan
mineral dan batubara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi
dan pasca tambang
6. Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Usaha jasa pertambangan
7. Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan
Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan
Dalam Negeri
8. 2
Permen ESDM No. 17 Tahun 2010 ttg Tata Cara Penetapan Harga
Penjualan Mineral dan Batubara

Penyelenggaraan
Penguasaan Pertambangan
(Mining Right)
3
PERTAMBANGAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NKRI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
(UUD 1945 & UU 32/2004)
BBAANNGGSSAA I NINDDOONNEESSIAIA
NNEEGGAARRAA
PEMERINTAH
PEMERINTAH
Kepemilikan
(Mineral Right)
Penguasaan
• Penetapan Kebijakan dan Pengaturan
• Penetapan Standar dan Pedoman
• Penetapan Kriteria pembagian
Urusan Pusat dan Daerah
• Tanggungjawab pengelolaan
minerba berdampak nasional dan
lintas provinsi
• Penetapan Kebijakan dan Pengaturan
• Penetapan Standar dan Pedoman
• Penetapan Kriteria pembagian
Urusan Pusat dan Daerah
• Tanggungjawab pengelolaan
minerba berdampak nasional dan
lintas provinsi
PROVINSI
PROVINSI
Tanggungjawab pengelolaan lintas
Kabupaten dan/atau berdampak regional
Tanggungjawab pengelolaan lintas
Kabupaten dan/atau berdampak regional
Perda
Perda
KABUPATEN / KOTA
KABUPATEN / KOTA
Tanggungjawab pengelolaan di
Tanggungjawab pengelolaan di
Wilayah Kabupaten/Kota
Wilayah Kabupaten/Kota
Perda
Perda
PELAKU USAHA
PELAKU USAHA
Badan Usaha (BUMN / BUMD, Badan
Usaha Swasta) dan perseorangan)
Badan Usaha (BUMN / BUMD, Badan
Usaha Swasta) dan perseorangan)
+ Desentralisasi
+ Dekonsentrasi
Hak Pengusahaan
(Economic Right)
Undang-Undang

PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA (Pasal 4 dan 5 UU No. 4 Th 2009)
Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan
merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar
kesejahteraan rakyat.
Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh
Pemerintah dan / atau pemerintah daerah.
Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan
Dewan Perwakilan Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan
pengutamaan mineral dan / atau batubara untuk kepentingan dalam negari.
Kepentingan nasional dimaksud dapat dilakukan dengan pengendalian
produksi dan ekspor.
Dalam melaksanakan pengendalian, Pemerintah mempunyai kewenangan
untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap
provinsi.
Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
6

WILAYAH PERTAMBANGAN (WP)
POLA PIKIR
HARUS DDAAPPAATT DDIIMMAANNFFAAAATTKKAANN
SSEERRAACCAA OOPPTTIIMMAALL
EEKKSSPPLLOOIITTAASSII ((MM && BBBB))::
• DDAAPPAATT MMEENNIIMMBBUULLKKAANN DDAAMMPPAAKK
NNEEGGAATTIIFF TTEERRHHAADDAAPP LLIINNGGKKUUNNGGAANN
• KKOONNFFLLIIKK PPEENNGGGGUUNNAAAANN LLAAHHAANN
MMIINNEERRAALL DDAANN BBAATTUUBBAARRAA
PPEERRLLUU DDIIBBUUAATT
WWIILLAAYYAAHH PPEERRTTAAMMBBAANNGGAANN
((MMIINNEERRAALL DDAANN BBAATTUUBBAARRAA))
YYAANNGG MMEEMMPPEERRTTIIMMBBAANNGGKKAANN
KKEESSEEIIMMBBAANNGGAANN DDAANN
DDAAYYAA DDUUKKUUNNGG LLIINNGGKKUUNNGGAANN
DDIIUUSSUULLKKAANN UUNNTTUUKK DDIIJJAADDIIKKAANN
WWIILLAAYYAAHH PPEERRTTAAMMBBAANNGGAANN
DDAALLAAMM RRTTRRWW
DDEEPPOOSSIITT
SSUUMMBBEERR DDAAYYAA MMIINNEERRAALL
DDAANN BBAATTUUBBAARRAA
•RRTTRRWW KK ((KKAABBUUPPAATTEENN))
•RRTTRRWW PP ((PPRROOVVIINNSSII))
•RRTTRRWW NN ((NNAASSIIOONNAALL))
• WWPP HHAARRUUSS DDIISSAAMMPPAAIIKKAANN KKEE PPEEMMEERRIINNTTAAHH
• JJIIKKAA TTEERRJJAADDII DDIISSPPUUTTEE WWPP DDEENNGGAANN ““PPEERRUUNNTTUUKKAANN
LLAAIINN”” DDIISSAAMMPPAAIIKKAANN KKEE BBKKTTRRNN JJIIKKAA WWPP TTEERRSSEEBBUUTT
7
OOLLEEHH BBKKTTRRNN MMEENNJJAADDII ““PPEERRUUNNTTUUKKAANN LLAAIINN”” MMAAKKAA
LLAANNGGSSUUNNGG JJAADDII WWPPNN

8
RTRWN
Kawasan Lindung Kawasan Budidaya
Kawsn Peruntukkan
Pertambangan
WUP WPR WPN
Peruntukkan lain
8 WP
WPN
WILAYAH PERTAMBANGAN
WUP
(dalam hutan lindung dengan
pola penambangan tertutup
sesuai UU 41/1999
dan PP 15 Tahun 2010)

I. WILAYAH PERTAMBANGAN
Penyiapan wilayah pertambangan (WP) :
a. Perencanaan WP
b. Penetapan WP
A. PERENCANAAN WILAYAH PERTAMBANGAN
Perencanaan WP melalui tahapan :
a. Inventarisasi potensi pertambangan
b. Penyusunan rencana WP
1. INVENTARISASI POTENSI PERTAMBANGAN
Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan
dan penelitian pertambangan untuk memperoleh data dan informasi :
a). Formasi batuan pembawa mineral logam dan / atau batubara
b). Data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang
berlangsung, telah berakhir, dan / atau telah dikembalikan kepada
Menteri,
gubernur, atau bupati /walikota sesuai dengan kewenangannya
c). Data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku,
yang sudah berakhir, dan / atau yaang sudah dikembalikan kepada
Menteri,
gubernur, atau bupati / walikotasesuai dengan kewenangannya
d). Interpretasi penginderaan jarak jauh berupa pola struktur maupun
9

Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan oleh :
a). Menteri, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah :
1). lintas wilayah provinsi
2). laut dengan jarak lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai
3). berbatasan langsung dengan negara lain.
b). Gubernur, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah :
1). lintas wilayah kabupaten / kota
2). laut dengan jarak 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari
garis pantai
c). Bupati / Walikota, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah :
1). kabupaten / kota
2). laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
Dalam hal wilayah laut berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan
dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat)mil, wilayah penyelidikan dan
penelitian masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis
tengah. Kewenangan bupati / walikota pada wilayah laut ini sejauh 1/3
(sepertiga) dari garis pantai masing-masing wiayah kewenangan gubernur.
10

Untuk menunjang penyiapan WP Menteri atau gubernur dapat memberikan
penugasan kepada lembaga riset negara dan / atau lembaga riset daerah,
dimana lembaga riset negara dapat melakukan kerja sama teknik dengan
lembaga riset asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
Disamping untuk penyiapan WP penugasan juga untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi pertambangan.
Baik lembaga riset negara dan / atau lembaga riset daerah maupun lembaga
riset asing wajib menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan
informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan.
Lembaga riset negara dan / atau lembaga riset daerah wajib menyerahkan
seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada
Menteri atau gubernur yang memberi penugasan.
Lembaga riset asing wajib menyerahkan seluruh data dan informasi
pertambangan yang diperolehnya kepada lembaga riset negara yang bekerja
sama dengannya paling lambat pada tanggal berakhirnya kerja sama.
Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan wilayah
penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan
dilaksanakan oleh lembaga riset negara dan / atau lembaga riset daerah dan
dituangkan dalam peta.
11

Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang
dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati / walikota dan lembaga riset
berdasarkan penugasan dari Menteri atau gubernur diolah menjadi peta
potensi mineral dan / atau batubara menggunakan standar nasional
pengolahan data geologi.
Menteri melakukan evaluasi berdasarkan peta potensi mineral dan / atau
batubara. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan rencana WP.
2. PENYUSUNAN RENCANA WILAYAH PERTAMBANGAN
Rencana WP dituangkan dalam lembar peta dalam bentuk digital dan
merupakan zona yang didelineasi dalam garis putus-putus.
B. PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN
Rencana WP ditetapkan oleh Menteri menjadi WP setelah berkoordinasi
dengan gubernur, bupati / walikota dan berkonsultasi dengan DPR.
WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Gubernur atau bupati / walikota dapat mengusulkan perubahan WP kepada
Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.
WP terdiri dari :
a. WUP
b. WPR
c. WPN
12

1. WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN
Penyiapan WUP dilakukan melalui kegiatan :
a. Perencanaan WUP
b. Penetapan WUP
a. Perencanaan WUP disusun melalui tahapan :
1). Eksplorasi
2). Penyusunan rencana WUP
13

– WUP yaitu Bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan
data, potensi dan/atau informasi geologi yang berprospek
untuk diusahakan
– Memiliki satu atau lebih jenis mineral dan atau batubara 
dapat terdiri dari WUP mineral logam, WUP mineral batubara,
WUP mineral bukan logam, WUP batuan, WUP radioaktif
– Ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan
pemerintah daerah
– Untuk WUP mineral radioaktif, penetapannya dilakukan oleh
Menteri berdasarkan usulan dari instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenaganukliran
– Penetapan WUP disampaikan secara tertulis kepada DPR
– Pemerintah dapat melimpahkan kepada Gubernur dalam
penetapan WUP Mineral Bukan Logam dan WUP Batuan
(dekonsentrasi)
– WUP merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai
dengan rencana tata ruang
14

WUP dan WPN ditetapkan oleh Menteri.
WPR ditetapkan oleh bupati / walikota.
Untuk menetapkan WUP, WPR, dan WPN Menteri, gubernur, atau bupati /
walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan eksplorasi untuk
memperoleh data dan informasi berupa :
a). Peta yang terdiri dari :
(1). peta geologi dan peta formasi pembawa mineral dan/ atau batuan
(2). peta geokimia dan peta geofisika
b). Perkiraan sumber daya dan cadangan.
Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh gubernur dan
bupati / walikota diolah menjadi peta potensi / cadangan mineral dan / atau
batubara dalam bentuk lembar peta dan digital.
Gubernur dan bupati / walikota wajib menyampaikan potensi / cadangan
mineral dan / atau batubara beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri.
a. Penyusunan rencana wilayah usaha pertambangan
Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana
penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WUP berdasarkan :
1). Peta potensi mineral dan / atau batubara
2). Peta potensi / cadangan mineral dan / atau batubara. 15

Kriteria WUP :
a). Memiliki formasi batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa
mineral logam, dan / atau formasi batuan pembawa mineral radioaktif,
termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi;
b). Memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, mineral logam,
batubara, mineral bukan logam, dan / atau batuan;
c). Memiliki potensi sumber daya mineral atau batubara;
d). Memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan
/ atau batubara;
e). Tidak tumpang tindih dengan WPR dan /atau WPN;
f). Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan
pertambangan secara berkelanjutan; dan
g). Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana
tata ruang.
b. Penetapan wilayah usaha pertambangan
Rencana WUP atau Wilayah di dalam WP yang memenuhi kriteria ditetapkan
menjadi WUP oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur dan
bupati / walikota setempat. Berkoordinasi dimaksudkan untuk menetapkan
batas dan luas WIUP mineral logam dan /atau batubara. 16

17
WWIILLAAYYAAHH IIZZIINN UUSSAAHHAA
PPEERRTTAAMMBBAANNGGAANN ((WWIIUUPP)) DDAALLAAMM WWUUPP
 WIUP adalah wilayah dalam WUP yang diberikan kepada
pemegang IUP
 Terdiri dari WIUP batubara, WIUP mineral radioaktif, WIUP
mineral logam, WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan
 WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Menteri
(setelah berkoordinasi dengan Pemda), diperoleh dengan cara
lelang oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya
 WIUP mineral bukan logam dan batuan ditetapkan oleh
Pemerintah/Pemda (sesuai kewenangannya) dengan cara
permohonan wilayah dalam suatu WUP yang telah ditetapkan
Pemerintah
 Kriteria penetapan WIUP; letak gepgrafis, kaidah konservasi,
daya dukung lingkungan, optimalisasi sunberdaya minerba dan
tingkat kepadatan penduduk.

c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan
Kriteria penetapan WIUP :
a). letak geografis;
b). kaidah konservasi;
c). daya dukung lingkungan;
d). optimalisasi sumberdaya minerba; dan
e). tingkat kepadatan pendduduk.
2. WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
(1). Bupati / walikota menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam
WP menjadi WPR berdasarkan :
a). Peta potensi mineral dan / atau batubara
b). Peta potensi / cadangan mineral dan / atau batubara.
(2). WPR harus memenuhi kriteria :
a). Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan /
atau diantara tepi dan tepi sungai (daerah akumulasi pengayaan
mineral sekunder/paystreak dalam suatu meander sungai);
b). Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman
maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
c). Merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
18

d). Luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar;
e). Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
f). Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah
dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
g). Tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN;dan
h). Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana
tata ruang.
(3). Dalam menetapkan WPR bupati / walikota berkewajiban melakukan
pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara
terbuka.
(4). Pengumuman rencana WPR dilakukan di kantor desa/kelurahan dn
kantor
instansi terkait, dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan
lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat, dan dilengkapi daftar
pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.
(5). Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan
tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan
sebagai WPR.
(6). Wilayah di dalam WP yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR
oleh bupati / walikota setempat setelah berkoordinasi dengan
pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
kabupaten / kota.
19

(6). Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh bupati / walikota
kepada
Menteri dan gubernur.
(7). Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan
dengan
data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi yang bersangkutan.
(8). Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten / kota
untuk menetapan WPR yang didasarkan pada perencanaan dengan
melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP.
20

3. WILAYAH PENCADANGAN NEGARA
a. Penyusunan rencana penetapan wilayah pencadangan negara
Menteri menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi
WPN berdasarkan :
1). Peta potensi mineral dan / atau batubara
2). Peta potensi / cadangan mineral dan / atau batubara.
WPN harus memenuhi kriteria :
a). Memiliki formasi batuan pembawa mineral radioaktif, mineral logam,dan /
atau batubara berdasarkan peta / data geologi
b). Memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, logam, dan / atau
batubara berdasarklan peta / data geologi
c). Memiliki potensi / cadangan mineral dan / atau batubara
d). Untuk keperluan konservasi komoditas tambang
e). Berada pada wilayah dan / atau pulau yang berbatasan dengan negara
lain
f). Merupakan wilayah yang dilindungi
g). Berada pada pulau kecil dengan luas maksimal 2.000 (dua ribu) kilometer
persegi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21

b. Penetapan wilayah pencadangan negara dan wilayah usaha pertambangan
khusus
Wilayah di dalam WP yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPN oleh
Menteri setelah memperhatikan aspirasi daerah dan mendapat persetujuan
dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
WPN dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WUPK.
WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan sebagian
luas wilayahnya setelah berubah statusnya menjadi WUPK dengan
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
Perubahan status WPN menjadi WUPK diusulkan oleh Menteri dengan
mempertimbangkan :
a). Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri
b). Sumber devisa negara
c). Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana
d). Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
e). Daya dukung lingkungan
f). Penggunaan teknologi tinggidan modal ibvestasi yang besar. 22

c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan khusus
Untuk menetapkan WIUPK dalam suatu WUPK harus memenuhi kriteria :
a). Letak geografis
b). Kaidah konservasi
c). Daya dukung lingkungan
d). Optimalisasi sumber daya mineral dan / atau batubara
e). Tingkat kepadatan penduduk.
(1). Untuk kepentingan strategis nasional, yaitu untuk :
- mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
- ketahanan energi dan industri strategis nasional
- meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global
Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN
sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu antara lain :
- tembaga
- timah
- emas
- besi
- nikel
- bauksit
- batubara
23

dan daerah konservasi dimaksud mencakup upaya pengelolaan
mineral dan / atau batubara yang keberadaannya terbatas dalam rangka
menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.
(2). WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan
sebagian luas wilayahnya dimaksud untuk menentukan persentase
besaran luas wilayah yang akan diusahakan dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Raktyat Republik Indonesia.
(3). WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktu
dimaksud adalah WPN yang ditetapkan untuk konservasi dapat
diusahakan setelah melewati jangka waktu tertentu.
(4). Wilayah yang akan diusahakan berubah statusnya menjadi WUPK.
(5). WUPK yang akan diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah setelah
berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
(6). Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK dilakukan dalam
bentuk IUPK.
24

(7). Satu WUPK terdiri atas 1(satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada
lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten / kota, dan / atau dalam
1 (satu) wilayah kabupaten / kota.
(8). Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara ditetapkan oleh
Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan
kriteria dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah.
25

WIUP mineral bukan logam dan / atau batuan berada pada :
a. Lintas wilayah provinsi dan / atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil
dari garis pantai, ditetapkan oleh Menteri pada WUP;
b. Lintas kabupaten / kota dan / atau wilayah laut 4 (empat) mil dari garis
pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil ditetapkan oleh gubernur pada
WUP; dan / atau
c. Kabupaten / kota dan / atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari
garis pantai ditetapkan oleh bupati / walokota pada WUP.
Pada wilayah laut yang berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan
dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah kewenangan
masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.
Dalam hal ini kewenangan bupati / walikota pada wilayah laut sejauh 1/3
(sepertiga) dari garis pantai masing-masing wilayah kewenangan gubernur.
Disamping itu penetapan WUP mineral bukan logam dan / atau batuan yang
berada pada lintas kabupaten / kota dan / atau wilayah laut 4 (empat) mil
dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dan / atau berada pada
kabupaten / kota dan / atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari
garis pantai dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur. 26

- WIUP mineral bukan logam dan / atau batuan ditetapkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan.
- Dalam hal di WIUP mineral logam dan / atau batubara terdapat komoditas
tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang
lainnya wajib ditetapkan WIUP terlebih dahulu.
USAHA PERTAMBANGAN
Usaha pertambangan dikelompokkan atas :
a. pertambangan mineral
b. pertambangan batubara
Pertambangan mineral digolongkan atas :
a. pertambangan mineral radioaktif
b. pertambangan mineral logam
c. pertambangan mineral bukan logam
d. pertambangan batuan.
27

1. Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR, atau IUPK.
2. IUP, IPR, atau IUPK diberikan dalam WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR, atau
WIUPK untuk IUPK.
3. WIUP berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri
4. WPR ditetapkan oleh bupati / walikota
5. WIUPK berada dalam WUPK yang ditetapkan oleh Menteri
6. WUP, WPR, atau WUPK berada dalam WP
Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK pemohon harus memenuhi
persyaratan :
1. administratif
2. teknis
3. lingkungan
4. finansial
II. IZIN USAHA PERTAMBANGAN
IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
a. Badan usaha
b. Koperasi
c. perseorangan 28

Badan usaha dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD
Perseorangan dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau
perusahaan komanditer
IUP diberikan setelah mendapatkan WIUP
Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP
IUP diberikan melalui tahapan :
a. Pemberian WIUP; dan
b. Pemberian IUP.
A. PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)
WIUP mineral logam dan batubara diperoleh dengan cara lelang
WIUP mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan
permohonan wilayah.
Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP
Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
29

Dalam hal pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public)
dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.
1. TATA CARA PEMBERIAN WIUP MINERAL LOGAM DAN BATUBARA
1). Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara
Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya
mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan
usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3
(tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
2). Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara :
a). Menteri harus mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati /
walikota
b). gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati / walikota.
3). Gubernur atau bupati / walikota memberikan rekomendasi dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan
rekomendasi
30

4). Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan / atau batubara
dibentuk panitia lelang oleh :
a). Menteri, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di lintas provinsi
dan / atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
b). gubernur, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di lintas
kabupaten / kota dalam 1 (satu) provinsi dan / atau wilayah laut 4
(empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan
c). bupati / walikota, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada dalam 1
(satu) wilayah kabupaten / kota dan / atau wilayah laut sampai dengan
4
(empat) mil dari garis pantai.
5). Panitia lelang WIUP mineral logam dan / atau batubara beranggotakan
gasal dan memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/ atau
batubara yang ditetapkan oleh :
a). Menteri, paling sedikit 7 (tujuh) orang;
b). gubernur, paling sedikit 5 (lima) orang; dan
c). bupati / walikota, paling sedikit 5 (lima) orang.
31

6). Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam dan / atau
batubara:
a). menyiapkan lelang WIUP
b). menyiapkan dokumen lelang WIUP
c). menyusun jadwal lelang WIUP
d). mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP
e). melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila
peserta lelang WIUP hanya 1 (satu)
f). menilai kualifikasi peserta lelang WIUP
g). melakukan evaluasi terhadap penwaran yang masuk
h). melaksanakan lelang WIUP
i). membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan
pemenang lelang.
7). Peserta lelang harus memenuhi persyaratan :
a). administratif
b). teknis
c). finansial.
32

8). Persyaratan administratif :
a). badan usaha, perusahaan firma, dan perusahaan komanditer :
(1). mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang
(2). profil badan usaha/perusahaan
(3). akte pendirian badan usaha/perusahaan yang bergerak di bidang
usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang
(4). nomor pokok wajib pajak (NPWP).
b). koperasi :
(2). profil koperasi
(3). akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha
pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
c). orang perseorangan :
(2). kartu tanda penduduk (KTP)
33

9). Persyaratan teknis :
a). pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang
pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau
bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan
induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang
pertambangan;
b). mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang
pertambangan dan / atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3
(tiga) tahun; dan
c). rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun
eksplorasi.
10). Persyaratan finansial :
a). laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
b). menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai
di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai
kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi
untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
c). pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu
paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang
lelang.
34

11). Prosedur lelang meliputi :
a). pengumuman prakualifikasi
b). pengambilan dokumen prakualifikasi
c). pemasukan dokumen prakualifikasi
d). evaluasi prakualifikasi
e). klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi
f). penetapan hasil prakualifikasi
g). pengumuman hasil prakualifikasi
h). undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi
i). pengambilan dokumen lelang
j). penjelasan lelang
k). pemasukan penawaran harga
l). pembukaan sampul
m). penetapan peringkat
n). penetapan /pengumuman pemenang lelang yang dilakukan
berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis
o). memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.
35

12). Penjelasan lelang dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta
lelang yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa :
a). lokasi
b). koordinat
c). jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara
d). ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan
e). ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada
f). status hukum.
13). Panitia lelang dapat memberikan kesempatan kepada peserta lelang
WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan
dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan
dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang.
14). Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan kunjungan
lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36

15). Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunungan lapangan dibebankan
kepada peserta pelelangan WIUP.
16). Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan paling lama 35 (tiga puluh
lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga.
17). Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada
Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan
kewenangannya
untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP.
18). Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan
kewenangannya :
a). berdasarkan usulan panitia lelang menetapkan pemenang lelang WIUP
mineral logam dan / atau batubara.
B). memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP
mineral logam dan / atau batubara kepada pemenang lelang.
37

19). Apabila peserta lelang yang memasukkan penawaran harga hanya
terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang.
20). Dalam hal peserta lelang ulang tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan
sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau
lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.
2. TATACARA PEMBERIAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
1). Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan
usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah
kepada :
a). Menteri, untuk permohonan WIUP yang berada lintas wilayah provinsi
dan / atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
b). Gubernur, untuk permohonan WIUP yang berada lintas wilayah
kabupaten / kota dalam 1 (satu) provinsi dan / atau wilayah laut 4
(empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan
c). Bupati / walikota, untuk permohonan WIUP yang berada dalam 1
(satu) wilayah kabupaten / kota dan / atau wilayah laut sampai dengan
4
(empat) mil.
38

2). Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam atau batuan :
a). Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur
dan bupati /walikota
b). Gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati /
walikota.
3). Gubernur atau bupati / walikota memberikan rekomendasi dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimya permintaan
rekomendasi.
4). Pemberian WIUP mineral bukan logam dan / atau batuan yang terlebih
dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur
sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara
nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta,
memperoleh prioritas pertama untuk memdapatkan WIUP.
5). Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima
permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas
permohonan WIUP. 39

6). Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai
dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
7). Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon
WIUP disertai dengan alasan penolakan.
B. PEMBERIAN IUP
IUP terdiri atas :
a. IUP Eksplorasi
b. IUP Operasi Produksi
IUP Eksplorasi terdiri atas :
a. mineral logam
b. batubara
c. mineral bukan logam
d. batuan
IUP Operasi Produksi terdiri atas :
a. mineral logam
b. batubara
c. mineral bukan logam
d. batuan
40

IUP Eksplorasi IUP Operasi Produksi (OP) *)
41
PPEERRIIZZIINNAANN IIUUPP
KKeeggiiaattaann
UUssaahhaa
PU Ekplorasi Penambangan Pengolahan/
*) Penambangan atau Pengolahan dapat dilakukan terpisah
Pemurnian
Pengangkutan
dan Penjualan
Apabila Pengolahan terpisah harus
memiliki kerjasama dengan
Pemegang IUP OP Penambangan
FS

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi :
a. administrasi
b. teknis
c. lingkungan
d. finansial.
Persyaratan administrasi untuk :
a. badan usaha, perusahaan firma, dan perusahaan komanditer :
1). IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan
batubara :
a). Surat permohonan
b). Susunan direksi/pengurus dan daftar pemegang saham
c). Surat keterangan domisili.
2). IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produkai mineral bukan logam dan
batuan :
b). Profil badan usaha
c). Akte pendirian badan usaha/perusahaan yang bergerak di bidang
usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang
d). Nomor Pokok Wajib Pajak
e). Susunan direksi/pengurus dan daftar pemegang saham
f). Surat keterangan domisili.
42

b. koperasi :
1). IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :
b). Susunan pengurus
c). Surat keterangan domisili.
2). IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan
batuan
b). Profil koperasi
c). Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha
d). Nomor pokok wajib pajak
e). Susunan pengurus
f). Surat keterangan domisili
c. orang perseorangan :
1). IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :
b). Surat keterangan domisili.
43

2). IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan
batuan :
b). Kartu tanda penduduk
c). Nomor pokok wajib pajak
d). Surat keterangan domisili.
Persyaratan teknis :
a. IUP Eksplorasi :
1). Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli
pertambangan
dan / atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun
2). Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang
dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang
berlaku secara nasional.
b. IUP Operasi Produksi :
1). Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan
bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang
berlaku secara nasional 44

2). Laporan lengkap eksplorasi
3). Laporan studi kelayakan
4). Rencana reklamasi dan pasca tambang
5). Rencana kerja dan anggaran biaya
6). Rencna pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan
operasi produksi
7). Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan / atau geologi yang
berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
Persyaratan lingkungan :
a. IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup.
1). Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolan
lingkungan hidup
2). Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. 45

Persyaratan finansial :
a. IUP Eksplorasi :
1). Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
eksplorasi
2). Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang
WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran
lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan
pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau
batuan atas permohonan wilayah.
1). Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan
publik
2). Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir
3). Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai
penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.
46

1. IUP EKSPLORASI
1). IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha,
koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan
memenuhi persyaratan.
2). IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi
kelayakan.
3). Pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara harus
menyampaikan
permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati /
walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling
lambat
5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang
WIUP.
4). Apabila pemenang lelang WIUP dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja
tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan
uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik pemerintah atau milik
pemerintah daerah.
47

5). Pemenang lelang WIUP yang telah dianggap mengundurkan diri, WIUP
ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang
dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga
yang ditawarkan oleh pemenang pertama.
6). Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya
melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang tidak ada yang
berminat.
7). Menteri menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan /
atau batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan
kepada gubernur dan bupati / walikota untuk mendapatkan rekomendasi
dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan / atau
batuan.
8). Gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan
/ atau batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau
perseorangan kepada bupati / walikota untuk mendapatkan rekomendasi
dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan / atau
batuan. 48

9). Gubernuratau bupati / walikota memberikan rekomendasi dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti
penyampaian peta WIUP mineral bukan logam dan / atau batuan.
10). Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta
WIUP beserta batas dan koordinat dalam jangka waktu paling lambat 5
(lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan
/ atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada
Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan
kewenangannya.
11). Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu 5
(lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap
mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik
pemerintah atau milik pemerintah daerah.
12). Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah dianggap
mengundurkan maka WIUP menjadi wilayah terbuka.
13). Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar
WIUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan
kewenangannya untuk menunjang kegiatan pertambangannya.
49

14). IUP Eksplorasi sekurng-kurangnya memuat :
a). Nama perusahaan
b). Lokasi dan luas wilayah
c). Rencana umum tata ruang
d). Jaminan kesungguhan
e). Modal investasi
f). Perpanjangan waktu tahap kegiatan
g). Hak dan kewajiban pemegang IUP
h). Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan
i). Jenis usaha yang diberikan
j). Rencana pengembangan dan pemberdayaan mayarakat di sekitar
wilayah pertambangan
k). Perpajakan
l). Penyelesaian perselisihan
m). Iuran tetap dan iuran eksplorasi
n). Amdal.
50

15). Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang
IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali
wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
16). Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara wajib
mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan
penjualan.
17). Izin sementara diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati / walikota
sesuai dengan kewenangannya.
18). Mineral atau batubara yang tergali dikenai iuran produksi.
19). Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dan /
atau batubara, mineral bukan logam dan / atau batuan dapat diberikan
IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang
keterdapatannya berbeda.
20). Pemberian IUP dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari
pemegang IUP pertama.
51

IUP Eksplorasi diberikan oleh :
a. Bupati/walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah
kabupaten/kota;
b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah
mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi
setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan
bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
52

2. IUP OPERASI PRODUKSI
1). IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan
perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
2). Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi
sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi
persyaratan peningkatan operasi produksi.
3). IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,
pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
4). Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta
pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya
juga berbeda maka IUP Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh
Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya.
53

5). Pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan
dan penjualan dan / atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan
pengangkutan dan penjualan dan / atau pengolahan dan pemurnian
dapat
dilakuklan oleh pihak lain yang memiliki :
a). IUP Operasi Produksi
b). IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan pengolahan dan
diberikan :
(1). Menteri apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan
lintas provinsi dan negara
(2). Gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan
lintas kabupaten / kota
(3). Bupati / walikota apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan
dalam 1 (satu) kabupaten / kota.
c). IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dan
diberikan :
(1). Menteri, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari
impor/provinsi lain dan / atau lokasi kegiatan pengolahan dan
pemurnian berada pada lintas provinsi
(2). Gubernur, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari
beberapa kabupaten / kotadalam 1 (satu) provinsi dan /atau lokasi
kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas kabupaten /
54

(3). Bupati / walikota, apabila komoditas tambang yang akan diolah
berasal dari 1 (satu) kabupaten / kota dan / atau lokasi kegiatan
pengolahan dan pemurnian berada pada 1 (satu) kabupaten / kota.
6). Dalam hal berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan
oleh instansi yang berwenang berdampak lingkungan pada :
a). 1 (satu) kabupaten / kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh
bupati /
walikota berdasarkan rekomendasi dari Menteri dan gubernur
b). Lintas kabupaten / kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh gubernur
berdasarkan rekomendasi dari bupati / walikota
c). Lintas provinsi, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Menteri
berdasarkan rekomendasi dari bupati / walikota dan gubernur.
7). Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau
batubara di Indonesia, harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengangkutan dan penjualan dari Menteri, gubernur, atau bupati /
walikota sesuai dengan kewenangannya.
8). Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah
di luar WIUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai
dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan pertambangannya.
55

9). IUP Operasi Produksi sekurang-kurangnya memuat :
a). Nama perusahaan
b). Luas wilayah
c). Lokasi penambangan
d). Lokasi pengolahan dan pemurnian
e). Pengangkutan dan penjualan
f). Modal investasi
g). Jangka waktu berlakunya IUP
h). Jangka waktu tahap kegiatan
i). Penyelesaian masalah pertanahan
j). Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang
k). Dana jaminan reklamasi dan pascatambang
l). Perpanjangan IUP
m). Hak dan kewajiban pemegang IUP
n). Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar
o). Perpajakan
p). Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran
produksi
q). Penyelesaian perselisihan
r). Keselamatan dan kesehatan kerja
56

s). Konservasi mineral atau batubara
t). Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri
u). Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang
baik
v). Pengembangan tenaga kerja Indonesia
w). Pengelolaan data mineral atau batubara
x). Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan
mineral atau batubara.
57

IUP Operasi Produksi diberikan oleh :
a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi
pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam
satu wilayah kabupaten/kota ;
b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan
pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah
kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan
rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan
pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi
yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari
gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
58

1. IUP OP meliputi: kegiatan konstruksi, penambangan,
pengolahan & pemurnian, serta pengangkutan dan
penjualan
2. IUP OP KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN
PENJUALAN
3. IUP OP KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
4. IUP OP UNTUK PENJUALAN (khusus untuk badan usaha
yang tidak bergerak pada usaha pertambangan) 
Pasal 105 UU Minerba
5. Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan
penjualan kepada pemegang IUP Eksplorasi
59

C. PEMASANGAN TANDA BATAS
1. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi
Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas
wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
2. Pembuatan tanda batas harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi
produksi.
3. Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Opersi produksi,
harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok
baru pada WIUP.
D. KOMODITAS TAMBANG LAIN DALAM WIUP
1. Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang
bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi
dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan
komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
2. Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya harus membentuk
badan usaha baru.
60

3. Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat
atas komoditas tambang lainnya, kesempatan pengusahaannya dapat
diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau
permohonan wilayah.
4. Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan
wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP
Operasi Produksi pertama.
E. PERPANJANGAN IUP OPERASI PRODUKSI
1. Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri,
gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya paling
cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
61

2. Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi paling sedikit harus
dilengkapi :
a. peta dan batas koordinat wilayah
b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir
c. laporan akhir kegiatan operasi produksi
d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan
e. rencana kerja dan anggaran biaya
f. Neraca sumber daya dan cadangan.
3. Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya
dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila
pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP
Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
4. Penolakan harus disampaikan kepada pemegang IUP Opersi Produksi
paling
lambat sebelum berakhirnya IUP Opersi Produksi.
5. Pemegang IUP Opersi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan
sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu harus mengembalikan WIUP Operasi
Produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
62

6. Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP
Opersi Produksi sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan
kepada Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan
kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau
batubara pada WIUP-nya.
7. WIUP yang IUP-nya akan berakhir sepanjang masih berpotensi untuk
diusahaka, WIUPnya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang
atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan.
8. Dalam pelaksanaan lelang WIUP pemegang IUP sebelumnya mendapat hak
yang sama.
63

III. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
1. Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut :
a. pertambangan mneral logam
b. pertambangan mineral bukan logam
c. pertambangan batuan
d. pertambangan batubara.
2. Bupati / walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat,
baik perorngan maupun kelompok masyarakat dan / atau koperasi.
3. Bupati / walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian
IPR kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati / walikota.
5. Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
6. Untuk memperoleh IPR pemohon wajib menyampaikan surat permohonan
kepada bupati / walikota.
64

7. Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
a. perorangan paling banyak 1 (satu) hektar
b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar
c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
8. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.
9. Pemegang IPR berhak :
a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan
kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari
Pemerintah dan / atau pemerintah daerah
b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
10. Pemegang IPR wajib :
a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
IPR diterbitkan
b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatn dan
kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi
standar yang berlaku
65

c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah
d. membayar iuran tetap dan iuran produksi
e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan
rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.
11. Selain kewajiban pemegang IPR dalam melakukan kegiatan
pertambangan
rakyat wajib menaati ketentan persyaratan teknis pertambangan.
12. Pemerintah kabupaten / kota melaksnakan pembinaan di bidang
pengusahaan, teknologi pertambangan, erta permodalan dan pemasaran
dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
13. Pemerintah kabupaten kota bertanggung jawab terhadap pengamanan
teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :
a. keselamatan dan kesehatan kerja
b. pengelolaan lingkungan hidup
c. pasca tambang.
14. Untuk melaksanakan pengamanan teknis pemerintah kabupaten / kota
wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
66

15. Pemerintah kabupaten / kota wajib mencatat hasil produksi dari seluruh
kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan
melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat.
16. Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila
telah mendapatkan IPR.
17. Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi :
a. persyaratan administratif
b. persyaratan teknis
c. persyaratan finansial.
18. Persyaratan administratif :
a. orang perseorangan:
1). Surat permohonan
2). Kartu tanda penduduk
3). Komoditas tambang yang dimohon
4). Surat keterangan dari kelurahan / desa setempat.
b. kelompok masyarakat :
67

c. koperasi setempat :
2). Nomor pokok wajib pajak
3). Akte pendirian koperasiyang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang
19. Persyaratan teknis :
a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter
b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan
dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power (HP)
untuk 1(satu) IPR
c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
20. Persyaratan finansial berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir
dan
hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.
68

69
1. Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR
2. Bupati/walikota menyusun rencana penetapan wilayah didalam WP
menjadi WPR berdasarkan potensi mineral dan/atau batubara serta peta
potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
3. Penetapan WPR dengan kriteria tertentu.
4. WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi
dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD kab/kota.
5. Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota
kepada Menteri dan gubernur.
6. Penetapan WPR didahului dengan pengumuman rencana WPR kepada
masyarakat secara terbuka, dan penyusunan dokumen lingkungan oleh
bupati/walikota
7. WPR tidak boleh tumpang tindih dengan WUP & WPN serta merupakan
Kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang

70
a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan atau
tepi dengan tepi sungai;
b. mempunyai cadangan primer dengan kedalaman maksimal 25 m;
c. endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
d. luas maksimal pertambangan rakyat adalah 25 Ha;
e. menyebutkan jenis komoditi yang akan ditambang; dan/atau
f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah
dikerjakan sekurang-kurangnya 15 th.

KEWENANGAN PEMERINTAH KAB/KOTA
a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah
b. Pemberian IUP dan IPT, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan
pengawasan usaha pertambangan yang berada pada wilayah
kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil ;
c. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan
pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya
berada pada wilayah Kab/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil ;
d. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam
rangka memperoleh data dan informasi minerba sesuai kewenangannya;
e. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan
71
batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
f. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada
daerah/wilayah kabupaten/kota;
g. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam usaha
pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
h. Pengembangan & peningkatan nilai tambah kegiatan uasha pertambangan
secara optimal

KEWENANGAN PEMERINTAH KAB/KOTA
i. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan
72
penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Gubernur;
j. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta
eksplor kepada Menteri dan Gubernur;
k. Pembinaan dan pengawasan teradap reklamasi dan pasca tambang; dan
l. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan

IV. IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS
IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah
dimaksud dalam rangka pemberdayaan daerah.
IUPK diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1
(satu) WIUPK.
IUPK diberikan setelah diperoleh WIUPK yang telah ditetapkan oleh Menteri.
Dalam 1 (satu) WIUPK dapat terdiri atas 1 (satua) atau beberapa IUPK.
IUPK dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum indonesia,
baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun
badan usaha swaata.
IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh
BUMN, BUMD, atau badan usaha swaata.
Pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUPK, kecuali pemohon
merupakan badan usaha yang telah terbuka dapat diberikan lebih dari 1
(satu) WIUPK.
73

IUPK diberikan melalui tahapan :
a. pemberian WIUPK
b. pemberian IUPK
A. PEMBERIAN WIUPK
Pemberian WIUPK terdiri atas WIUPK mineral logam dan / atau batubara.
WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta oleh
Menteri.
Menteri dalam memberikan WIUPK harus terlebih dahulu menawarkan
kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas.
Dalam hal peminat hanya ada 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan
kepada BUMN atau BUMD dengan membayar biaya kompensasi data
informasi.
Dalam hal peminat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan
dengan cara lelang. 74

Pemenang lelang dikenai kewajiban membayar biaya kompensasi data
informasi sesuai dengan nilai lelang.
Dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPK ditawarkan
kepada bdan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan
mineral atau batubara dengan cara lelang.
1. TATA CARA PEMBERIAN PRIORITAS WIUPK MINERAL LOGAM DAN
BATUBARA
1). BUMN dan BUMD yang telah mendapatkan WIUPK wajib mengajukan
permohonan IUPK mineral logam atau batubara kepada Menteri.
2). Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya
permohonan, Menteri memberikan IUPK kepada BUMN atau BUMD
setelah memenuhi persyaratan.
75

2. TATA CARA LELANG WIUPK MINERAL LOGAM DAN BATUBARA
1). Sebelum dilakukan pelangan WIUPK mineral logam atau batubara,
Menteri
mengumumkan secara terbuka WIUPK yang akan dilelang dalam jangka
waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
2). Dalam pelaksanaan pelelangan WIUPK, Menteri membentuk panitia lelang
WIUPK mineral logam atau batubara.
3). Anggota panitia lelang WIUPK berjumlah gasal yang memiliki kompetensi
di bidang pertambangan mineral atau batubara.
4). Tugas dan wewenang panitia lelang WIUPK mineral logam dan batubara:
a). penyiapan lelang WIUPK
b). penyiapan dokumen lelang WIUPK
c). penyusunan jadwal lelang WIUPK
d). pengumuman waktu pelaksanaan lelang WIUPK
e). melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila
peserta lelang WIUPK hanya 1 (satu)
f). penilaian kualifikasi peserta lelang WIUPK
g). melakukan evaluasi terhadap penwaran yang masuk
h). pelaksanaan lelang WIUPK
i). pembuatan berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan
pemenang lelang WIUPK.
76

5). Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUPK harus memenuhi
persyaratan :
a). Administrasi
b). Teknis
c). Finansial.
6). Persyaratan administrasi meliputi :
a). Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang
b). Profil badan usaha
c). Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha
d). Nomor pokok wajib pajak.
7). Persyaratan teknis meliputi :
a). Pengalaman badan usaha di bidang pertambangan mineral atau
batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus
mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau
afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan
b). Mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli dalam bidang
(tiga) tahun
c). Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun. 77

8). Persyaratan finansial meliputi :
a). Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik
b). Menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai
di bank pemerintah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai
kompensasi data informasi atau total biaya pengganti investasi untuk
lelang WIUPK yang telah berakhir
c). Pernyataan bersedia membayar nilai sesuai surat penawaran lelang
dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman lelang.
B. PEMBERIAN IUPK
IUPK diberikan oleh Menteri kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta
setelah mendapatkan WIUPK.
IUPK terdiri atas :
a. IUPK Eksplorasi terdiri atas mineral logam atau batubara
b. IUPK Operasi Produksi terdirir atas mineral logam atau batubara.
78

Persyaratan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi harus memenuhi :
a. sdministratif
b. teknis
c. lingkungan
d. finansial.
a. Persyaratan administratif
(1). Untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan
batubara yang diajukan BUMN atau BUMD yang diberikan berdasarkan
prioritas :
(a). Surat permohonan
(b). Profil badan usaha
(c). Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha
pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang
(d). Nomor pokok wajib pajak
(e). Susunan direksi dan daftar pemegang saham
(f). Surat keterangan domosili.
79

(2). Untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan
batubara yang diajukan oleh pemenang lelang WIUPK :
(a). Surat permohonan
(b). Susunan direksi dan daftar pemegang saham
(c). Surat keterangan domisili.
b. Persyaratan teknis meliputi :
(1). Pengalaman BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta di bidang
pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun
(2). Mempunyai paling sedikit 1(satu) orang tenaga ahli dalam bidang
(tiga) tahun
(3). Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun.
c. Persyaratan lingkingan meliputi :
(1). Untuk IUPK Eksplorasi meliputi pernyataan untuk memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
(2). Untuk IUPK Opedrasi Produksi meliputi :
(a). Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup
(b). Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
80

d. Persyaratan finansial meliputi :
(1). IUPK Eksplorasi meliputi :
(a). Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
eksplorasi
(b). Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi atau
sesuai dengan surat penawaran.
(2). IUPK Operasi Produksi meliputi :
(a). Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan
publik
(b). Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.
1. TATA CARA PENERBITAN IUPK EKSPLORASI MINERAL LOGAM DAN
BATUBARA
1). BUMN atau BUMD yang diberikan WIUPK berdasarkan prioritas atau
pemenang lelang WIUPK mineral logam atau batubara, harus
menyampaikan permohonan IUPK Eksplorasi kepada Menteri dalam
jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman
pemenang lelang WIUPK.
81

2). Apabila BUMN atau BUMD yang diberikan WIUPK berdasarkan prioritas
atau pemenang lelang WIUPK dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak
menyampaikan ermohonan IUPK, dianggap mengundurkan diri
3). Dalam hal pemenang lelang WIUPK telah dianggap mengundurkan diri,
WIUPK ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara
berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama
dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.
4). Menteri melakukan lelang ulang WIUPK apabila peserta lelang tidak ada
yang berminat.
5). Pemegang IUPK Ekspl,orasi atau pemegang IUPK Operasi Produksi, dapat
mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK kepada Menteri untuk
menunjang usaha kegiatan pertambangannya.
82

6). IUPK Eksplorasi sekurng-kurangnya memuat :
a). Nama perusahaan
b). Lokasi dan luas wilayah
c). Rencana umum tata ruang
d). Jaminan kesungguhan
e). Modal investasi
f). Perpanjangan waktu tahap kegiatan
g). Hak dan kewajiban pemegang IUPK
h). Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan
i). Jenis usaha yang diberikan
j). Rencana pengembangan dan pemberdayaan mayarakat di sekitar
k). Perpajakan
l). Penyelesaian perselisihan masalah pertanahan
m). Iuran tetap dan iuran eksplorasi
n). Amdal.
83

2. TATA CARA PENERBITAN IUPK OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM DAN
BATUBARA
1). IUPK Operasi Produksi diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan
usaha swasta sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
2). Pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi
Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan
memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
3). IUPK Operasi Produksi diberikan oleh Menteri.
4). IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,
pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
5). WIUPK yang telah mempunyai data lengkap meliputi data eksplorasi, studi
kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh
instansi yang berwenang dapat diberikan IUPK Opertasi Produksi kepada
BUMN atau BUMD dengan cara prioritas atau pemenang lelang.
84

6). IUPK Operasi Produksi sekurang-kurangnya memuat :
a). Nama perusahaan
b). Luas wilayah
c). Lokasi penambangan
d). Lokasi pengolahan dan pemurnian
e). Pengangkutan dan penjualan
f). Modal investasi
g). Jangka waktu berlakunya IUPK
h). Jangka waktu tahap kegiatan
i). Penyelesaian masalah pertanahan
j). Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang
k). Dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang
l). Perpanjangan IUPK
m). Hak dan kewajiban pemegang IUPK
n). Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar
o). Perpajakan
p). Iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/
daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak
berproduksi 85

q). Penyelesaian perselisihan
r). Keselamatan dan kesehatan kerja
s). Konservasi mineral atau batubara
t). Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi serta kemampuan rekayasa
dan
rancang bangun dalam negeri
u). Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang
baik
v). Pengembangan tenaga kerja Indonesia
w). Pengelolaan data mineral atau batubara
x). Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan
mineral atau batubara.
y). Divestasi saham.
7). IUPK tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian
IUPK.
8). Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang
IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang
tergali wajib melaporkan kepada Menteri.
9). Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau
batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan
pengangkutan dan penjualan.
10). Izin sementara diberikan oleh Menteri.
86

C. PEMASANGAN TANDA BATAS
1. Dalam jangka waktu 6(enam) bulan sejak diperolehnya IUPK Operasi
Produksi, pemegang IUPK Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas
wilayah dengan memasang patok pada WIUPK
2. Pembuatan tanda batas harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi
produksi.
3. Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUPK Operasi Produksi,
harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok
baru pada WIUPK.
D. KOMODITAS TAMBANG LAIN DALAM WIUPK
1. Dalam hal pada lokasi WIUPK ditemukan komoditas lainnya yang bukan
asosiasi mineral yang diberikan dalam IUPK, pemegang IUPK Eksplorasi dan
IUPK Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan
komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
87

2. Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya harus membentuk
badan usaha baru.
3. Apabila pemegang IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi tidak
berminat atas komoditas tambang lainnya, pengusahaannya dapat
diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara prioritas atau
lelang.
4. Pihak lain yang mendapatkan IUPK berdasarkan prioritas atau lelang harus
berkordinasi dengan pemegang IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi
pertama.
E. PERPANJANGAN IUPK OPERASI PRODUKSI
1. Permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi diajukan kepada
Menteri
paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUPK.
2. Permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi paling sedikit harus
dilengkapi :
a. peta dan batas koordinat wilayah
b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir
c. laporan akhir kegiatan operasi produksi
88

d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan
e. rencana kerja dan anggaran biaya
f. Neraca sumber daya dan cadangan.
3. Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi
apabila pemegang IUPK Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi,
pemegang IUPK Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi
produksi yang baik.
4. Penolakan harus disampaikan kepada pemegang IUPK Opersi Produksi
paling lambat sebelum berakhirnya IUPK Operasi Produksi.
5. Pemegang IUP Opersi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan
sebanyak 2 (dua) kali.
6. Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan
IUPK Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, wajib mengembalikan WIUPK
Operasi Produksi kepada Menteri berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
89

7. Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan
IUPK Opersi Produksi sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 3 (tiga)
tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUPK berakhir, wajib
menyampaikan kepada Menteri mengenai keberadaan potensi dan
cadangan mineral atau batubara pada WIUPK-nya.
8. WIUPK yang IUPK-nya akan berakhir sepanjang masih berpotensi untuk
diusahakan, Menteri dapat menetapkan kembali WIUPK-nya untuk
ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang.
9. Dalam pelaksanaan lelang WIUPK pemegang IUPK sebelumnya mendapat
hak yang sama.
90

91
VV.. HHAAKK DDAANN KKEEWWAAJJIIBBAANN
A. HAK PEMEGANG IUP DAN IUPK
Melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha
pertambangan
Hak untuk melakukan usaha pertambangan
Pemanfaatan prasarana dan sarana umum dan air untuk
keperluan pertambangan
Pengalihan kepemilikan saham
Hak memiliki mineral setelah membayar iuran produksi.

B. KEWAJIBAN PEMEGANG IUP DAN IUPK
1. Pemegang IUP dan IUPK wajib :
a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik
b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia
c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan / atau batubara
d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
2. Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP
dan IUPK wajib melaksanakan :
a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
b. keselamatan operasi pertambangan
c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk
kegiatan reklamasi dan pascatambang
d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara
e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan
dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu
lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
92

3. Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku
mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.
4. Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung
sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
5. Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan
rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi
Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
6. Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai
dengan peruntukan lahan pascatambang.
7. Peruntukan lahan pascatambang dicantumkan dalam perjanjian
penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas
tanah.
8. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan
dana jaminan pascatambang. 93

dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan
pscatambang dengan dana jaminan, apabila pemegang IUP atau IUPK tidak
melaksanakan reklamasi dan pascatambbang sesuai dengan rencana yang
telah disetujui.
10. Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya
mineral dan / atau batubara dalam pelaksanaan penambangan,
pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.
11. Nilai tambah dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha
pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan.
12. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan
dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
13. Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri
dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai
tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan
tenaga
kerja, dan peningkatan penerimaan negara.
94

14. Pemegang IUP dan IUPK dapat mengolah dan memurnikan hasil
penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.
15. Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan
IUPK Operasi Produksi dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha,
koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK.
16. IUP yang didapat badan usaha adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk
pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur,
bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya.
17. Pemegang IUP dan IUPK dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian
dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.
18. Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang
bermaksud menjual mineral dan / atau batubara yang tergali wajib
terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan dimaksud
pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral dan / atau
batubara yang tergali.
19. IUP hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya. Izin
diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas
mineral dan / atau batubara yang tergali oleh instansi teknis terkait. 95

20. Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual dikenai iuran produksi.
21. Badan usaha wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mneral dan /
atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati /
walikota sesuai dengan kewenangannya.
22. Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemenfaatan tenaga kerja
setempat, barang, dan jasa dalam negeri dan dalam melakukan kegiatan
operasi produksi, wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di
daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat.
24. Penyusunan program dan rencana dikonsultasikan kepada Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.
25. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh
dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau
bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya.
26. Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK
yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada
Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

97
KKEEWWAAJJIIBBAANN PPEEMMEEGGAANNGG IIUUPP DDAANN
IIUUPPKK
 Pengelolaan lingkungan/ Kepatuhan pada standard dan buku mutu lingkungan
 Penyelesaian ganti rugi lahan
 Reklamasi dan penutupan tambang (Pasca Tambang)
 Dana jaminan reklamasi dan dana jaminan Pasca Tambang
 Tenaga kerja lokal
 Barang dan jasa dalam negeri
 Pengembangan masyarakat
 Peningkatan nilai tambah : Pengolahan dan pemurnian dalam negeri
 Keuangan (penerimaan negara)
 Divestasi saham
 Good Mining Practice

VI. DIVESTASI SAHAM PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN
USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS YANG SAHAMNYA DIMILIKI 0LEH ASING
1. Pencantuman divestasi saham untuk IUPK Operasi Produksi hanya berlaku
apabila sahamnya dimiliki oleh asing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2. Modal asing pemegang IUP dan IUPK setelah 5 (lima) tahun sejak
berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya
paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia.
3. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan
warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan / atau
badan hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
4. Divestasi saham dilakukan secara langsung kepada peserta Indonesia yang
terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah
daerah kabupaten / kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta
nasional.
5. Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham ditawarkan kepada
pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten / kota.
98

6. Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten /
kota tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMN dan BUMD
dilaksanakan dengan cara lelang.
7. Apabila BUMN dan BUMD tidak bersedia membeli saham, ditawarkan
kepada badan usaha swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang.
8. Penawaran saham dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90
(sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya izin
Operasi Produksi tahap penambangan.
9. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten /
kota, BUMN, dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu
paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
10. Dalam hal Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah
daerah kabupaten / kota, BUMN, dan BUMD tidak berminat untuk
membeli divestasi saham, saham ditawarkan kepada badan usaha swasta
nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
11. Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal
99

12. Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang
lelang.
13. Apabila divestasi tidak tercapai, penawaran saham akan dilakukan pada
tahun berikutnya.
14. Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan, peserta
Indonesia
sahamnya tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari 20 % (dua puluh
persen).
100

IUP EKSPLORASI IUP OPERASI
PRODUKSI
MINERAL PU EXPL FS LUAS KONS
T PROD LUAS
LOGAM 1 3 + (2X1) 1+(1) (Max. 100.000)
Min. 5.000
(2) 20 + (2x10) Max. 25.000
BATUBARA 1 2 + (2X1) 2 (Max. 50.000)
Min. 5.000
(2) 20 + (2x10) Max. 15.000
BUKAN
LOGAM
1
1
3 + (1X1)
1
1 + (1)
1
Max. 25.000
Min. 500
(2) 20 +(2x10)
(gamping utk
Semen,
intan dan
batu mulia)
10 + (2x5)
Max. 5.000
BATUAN 1 1 1 Max. 5.000
Min. 5
5 + (2x5) Max. 1.000
RADIO AKTIF
1 3+(1x1) 1 Tergantung
Penugasan
Tergantung
Penugasan
Tergantung
Penugasan
JANGKA WAKTU & LUAS WIUP/WIUPK

VII. PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN
USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS
1. Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada
Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya
untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
2. Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada
Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK.
3. Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau
pengembalian WIUP atau WIUPK harus menyerahkan :
a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan
semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang
akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data
lapangan hasil kegiatan.
b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya.
c. bukti pembayaran kewajiban keuangan.
d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir.
e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau
dilepaskan.
102

4. Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi mempunyai kewajiban
untuk
melepaskan WIUP atau WIUPK dengan ketentuan :
a. untuk IUP mineral logam atau IUPK mineral logam :
1). Pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan
paling banyak 50.000 (lima puluih ribu) hektare
2). Pada tahun kedelapan atau pada akhir IUP Ekspolrasi atau IUPK
Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK
Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 25.000
(dua puluh lima ribu) hektare.
b. untuk IUP batubara atau IUPK batubra :
1). Pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan
paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare
2). Pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi atau IUPK
Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK
Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 15.000
(lima belas ribu) hektare.
c. untuk IUP mineral bukan logam :
1). Pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling
banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektare
103

2). Pada tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan
menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling
banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
d. untuk IUP mineral bukan logam jenis tertentu :
1). Pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling
banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektare
2). Pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan
menjadfi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling
banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
e. untuk IUP batuan :
1). Pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling
banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare
2). Pada tahun ketiga atau pada akhir tahap eksplorasi saat peningkatan
menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling
banyak 1.000 (seribu) hektare.
5. Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai,
pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak diwajibkan lagi
menciutkan wilayah.
104

1. Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan
apabila terjadi :
a. Keadaan kahar (force majeur) antara lain : perang, kerusuhan sipil,
pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana
alam di luar kemampuan manusia
b. Keadaan yang menghalangi antara lain : blokade, pemogokan,
perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan
peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang
menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan
c. Apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat
menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral
dan /
atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
2. Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan tidak mengurangi
masa berlaku IUP atau IUPK.
3. Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan apabila terjadi
keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi dilakukan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan
permohonan dari pemegang IUP atau IUPK.
4. Penghentian sementara apabila terjadi kondisi daya dukung lingkungan
dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan
permohonan masyarkat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
105

wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai
alasannya atas permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
menerima permohonan tersebut.
6. Penghentian sementara karena keadaan kahar harus diajukan oleh
pemegang IUP atau IUPK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Menteri,
gubernur, atau bupati / walikota sesuai kewenangannya untuk
memperoleh
persetujuan.
7. Penghentian sementara diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)
tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu)
tahun.
8. Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi diberikan 1
(satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1
(satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan
kegiatan dengan persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati / walikota
sesuai dengan kewenangannya. 106

9. Apabila jangka waktu penghentian sementara telah berakhir, dapat
diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal
terkait perizinan dari instansi lain.
10. Permohonan perpanjangan penghentian sementara diajukan secara
tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.
11. Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara
berakhir pemegang IUP dan IUPK sudah siap melakukan kegiatan
operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri,
gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya.
mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan
dari pemegang IUP atau IUPK.
13. Pemegang IUP dan IUPK yang telah diberikan persetujuan penghentian
sementara dikarenakan keadaan kahar tidak mempunyai kewajiban
untuk
memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan peraturan perundang
-undangan.
107

sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan / atau kondisi
daya dukung lingkungan wajib :
a. Menyampaikan laporan kepada Menteri, gubernur, atau bupati /
walikota sesuai dengan kewenangannya
b. Memenuhi kewajiban keuangan
c. Tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan
kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.
15. Persetujuan penghentian sementar berakhir karena :
a. habis masa berlakunya
b. Permohonan pencabutan dari pemegang IUP atau IUPK.
16. Dalam hal jangka waktu yang telah ditentukan dalam pemberian
persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan
permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak
disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.
17. Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan
pemegang IUP atau IUPK sudah siap untuk melakukan kegiatan
operasinya
kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian
sementra kepada Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai
dengan
kewenangannya.
18. Berdasarkan permohonan Menteri, gubernur, atau bupati / walikota
sesuai dengan kewenangannya menyatakan pengakhiran penghentian
108

IX. BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS
1. IUP dan IUPK berakhir karena :
a. Dikembalikan
b. Dicabut
c. Habis masa berlakunya.
2. Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkan kembali IUP atau IUPK-nya
dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati /
walikota sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang
jelas dimaksud antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis,
ekonomis, atau lingkungan.
3. Pengembalian IUP atau IUPK dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri,
gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya dan
setelah memenuhi kewajibannya.
109

4. Pemegang IUP atau IUPK dapat dicabut izinnya oleh Menteri, gubernur,
atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya apabila :
a. Tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta
peraturan perundang-undangan
b. Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
ini
c. Dinyatakan pailit.
5. Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis
dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap
kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan,
IUP dan IUPK tersebut berakhir.
6. Pemegang IUP atau IUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir karena
alasan dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya wajib memenuhi
dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
7. Kewajiban pemegang IUP atau IUPK dianggap telah dipenuhi setelah
mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati / walikota
sesuai dengan kewenangannya.
110

8. Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib
menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan
operasi
produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan
kewenangannya.
X. PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
1. Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan
pendapatan daerah.
2. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara
bukan pajak.
3. Penerimaan pajak terdiri atas :
a. Pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
b. Bea masuk dan cukai.
4. Penerimaan negara bukan pajak terdiri atas :
a. Iuran tetap
b. Iuran eksplorasi
c. Iuran produksi
d. Kompensasi data informasi.
111

5. Pendapatan daerah terdiri atas :
a. Pajak daerah
b. Retribusi daerah
c. Pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perudang
-undangan.
6. Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan
batubara wajib membayar sebesar 4 % (empat persen) kepada Pemerintah
dan 6 % (enem persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih
sejak berproduksi.
7. Bagian pemerintah daerah diatur sebagai berikut :
a. Pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1 % (satu persen)
b. Pemerintah kabupaten / kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5 %
(dua koma lima persen)
c. Pemerintah kabupaten / kota lainnya dalam provinsi yang sama
mendapat bagian sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
8. Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran produksi dan pajak daerah dan
reribusi daerah atas tanah / batuan yang ikut tergali pada saat
penambangan. 112

9. Pemegang IUP atau IUPK dikenai iuran produksi atas pemanfaatan tanah /
batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.
10. Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat
pengusahaan,
produksi, dan harga komoditas tambang.
11. Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar
langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara.
113

114
PP 23 /2010 :
Golongan Komoditas Tambang
 Mineral Radioaktif: Radium,Thorium, Uranium dan bahan-bahan galian radioaktif
lainnya.
 Mineral Logam: Litium, Berilium, Magnesium/Monasit, Kalium, Kalsium, Emas,
Tembaga, Perak, Timbal, Seng, Timah, Nikel, Mangan, Platina, Bismuth, Molibdenum,
Bauksit, Air Raksa, Wolfram, Titanium, Barit, Vanadium, Kromit, Antimoni, Kobalt,
Tantalum, Cadmium, Galium, Indium, Yitrium, Magnetit, Besi.
 Mineral Bukan Logam: Intan, Korundum, Grafit, Arsen, PasirKuarsa, Fluorspar,
Kriolit, Yodium, Brom, Klor, Belerang, Fosfat, Halit, Asbes, Talk, Mika, Magnesit,
Yarosit, Oker, Fluorit, Ball Clay, Fire Clay, Zeolit, Kaolin, Feldspar, Bentonit, Gipsum,
Dolomit, Kalsit, Oniks, Rijang, Pirofilit, Kuarsit, Zirkon, Wolastonit, Tawas,
batukuarsa, perlit,garambatu,Clay dan batugamping untuk semen.
 Batuan: Pumice, Tras, Toseki, Obsidian, Perlit, Tanah diatomae, Tanah serap (fullers
earth), Slate, Granit dan granodiorit, Andesit, Gabro dan peridotit, Basalt,Trakhit,
Leusit, Tanah liat, Opal, Kalsedon, Batukapur, Pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur
mineral logam, bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi
ekonomi pertambangan.
 Batubara: Gambut, bitumen padat, aspal, antrasit, batubara, batubara muda.

115
 Hak atas WIUP, WPR, WIUPK tidak meliputi hak atas tanah
permukaan bumi  hak atas IUP/IUPK/IPR bukan merupakan
pemilikan hak atas tanah
 Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat
yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan
 Pemegang IUP/IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan
kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas
tanah (Persetujuan dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan
yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi a.n pengeboran, parit uji)
 Pemegang IUP/IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi
wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai
ketentuan peraturan perudang-udnangan
 Pemegang IUP/IUPK OP wajib memberikan kompensasi berdasarkan
kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah 
kompensasi dapat berupa sewa menyewa, jual beli, atau pinjam
pakai

116
 Pemegang IUP/IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat (PPM) di sekitar WIUP/WIUPK
 PPM harus dikonsultasikan dengan Pemerintah, Pemprov, Pemerintah
Kabupaten/Kota, dan Masyarakat setempat
 Masyarakat dapat mengajukan usulan PPM kepada bupati/walikota setempat untuk
diteruskan kepada pemegang IUP/IUPK
 PPM diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP/WIUPK yang terkena dampak
langsung akibat aktivitas pertambangan dengan tidak melihat batas administrasi
wilayah kecamatan/kabupaten
 PPM dibiayai dari alokasi biaya PPM pada anggaran dan biaya pemegang
IUP/IUPK setiap tahun
 Pemegang IUP/IUPK setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya
pelaksanaan PPM sebagai bagian dari RKAB tahunan kepada Menteri, Gubernur,
atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk mendapat persetujuan
 Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi PPM
setiap 6 bulan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya

117
USAHA JASA PERTAMBANGAN
(1) Usaha Jasa Pertambangan terdiri atas:
1. Usaha Jasa Pertambangan;
2. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
(2)Jenis Usaha Jasa Pertambangan meliputi:
a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan
pengujian peralatan di bidang
1. penyelidikan umum;
2. eksplorasi;
3. studi kelayakan;
4. konstruksi pertambangan;
5. pengangkutan;
6. lingkungan pertambangan;
7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
8. keselamatan dan kesehatan kerja
b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian
peralatan di bidang penambangan; atau
pengolahan pemurnian

Pelanggaraan oleh Pelaku Usaha, a.l:
Pelanggaran terhadap ketentuan perundangan yang berlaku oleh Pemegang
IUP/IUPK Dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, atau pencabutan
IUP, IPR, dan IUPK.
Untuk pelaku usaha tanpa izin IUP, IPR, atau IUPK (dikatagorikan sbg PETI) dapat
dikenakan sangsi pidana
Pelanggaran karena Penyalahgunaan Wewenang, dapat dikenakan sanksi
berupa :
Dalam hal terjadi pelanggaran prosedur atau regulasi dalam perizinan IUP yang
dikeluarkan oleh pemda, Pemerintah dapat menghentikan dan mencabut izin IUP
yang dikeluarkan oleh Pemda tersebut.
Dikenakan hukuman maks 2 tahun kurungan atau denda maks Rp. 200.000.000
terhadap petugas Pemerintah yang mengeluarkan izin tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR atau IUPK
diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
118
MEKANISME SANKSI

Kejahatan/Pelanggaran Pidana Denda
Tidak mempunyai izin Penjara 10 th denda paling banyak Rp 10
119
Miliar
Menyampaikan laporan tidak benar atau menyampaikan laporan palsu Penjara 10 th denda paling banyak Rp 10
Miliar
Tidak memiliki IUP melakukan eksplorasi kurungan 1 th denda paling banyak Rp.
200 juta
Tidak mempunyai IUP atau mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan
kegiatan operasi produksi
penjara 5 th denda paling banyak Rp.
10 Miliar
Membeli/menampung & memanfaatkan batubara dari hasil kegiatan yang tidak
memiliki IUP, IPR, atau IUPK
penjara 10 th denda paling banyak
Rp.100 Milyar
Setiap orang yang mengeluarkan izin yang bertentangan dengan UU ini dan
menyalahgunakan kewenangannya
kurungan 2 th denda paling banyak Rp.
200 juta
Mengganggu atau merintangi kegiatan operasi produksi pemegang IUP yang
telah memenuhi persyaratan
kurungan 1 th denda paling banyak Rp.
100 juta.
KETENTUAN PIDANA

120
KETENTUAN PERALIHAN UU 4/2009 (1)
Pasal 169
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang
telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai
jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a
disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b
adalah upaya peningkatan penerimaan negara.
Pasal 170
Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah
berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103
ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.

121
KETENTUAN PERALIHAN UU 4/2009 (2)
Pasal 171
1) Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan
batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan
tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi
paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus
menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian
sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk
mendapatkan persetujuan pemerintah.
2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, luas
wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya
dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara disesuaikan dengan
Undang-Undang ini.
Pasal 172
Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan
batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun
sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat
persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati
dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-
Undang ini.

3.materi hukum perburuhan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to 3.materi hukum perburuhan

Similar to 3.materi hukum perburuhan (20)

3.materi hukum perburuhan