Tesis ini membahas pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Perkapita di Sumatera, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 132 kabupaten/kota dan menganalisis data dengan regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa DAK, DAU, dan PAD berpengaruh simultan terhadap pendap

1. PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS, DANA ALOKASI
UMUM, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA
TESIS
Oleh
RICKY ANDRA LEVI BANGUN
077017020/Akt
S
E
K O L A
H
PA
S
C
A S A R JA
N
A
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2009
Ricky Andra Levi Bangun : Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dan Pendapatan Asli Daerah
Terhadap Pendapatan Perkapita, 2009
USU Repository © 2008

2. PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS, DANA ALOKASI
UMUM, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA
TESIS
Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Ilmu
Akuntansi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
Oleh
RICKY ANDRA LEVI BANGUN
077017020/Akt
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2009

3. Judul Tesis : PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS,
DANA ALOKASI UMUM, DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
PERKAPITA
Nama Mahasiswa : Ricky Andra Levi Bangun
Nomor Pokok : 077017020
Program Studi : Akuntansi
Menyetujui
Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak)
Ketua
(Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si., Ak)
Anggota
Ketua Program Studi,
(Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak)
Direktur,
(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B., M.Sc.)
Tanggal lulus : 30 April 2009

4. Telah diuji pada
Tanggal : 30 April 2009
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak
Anggota : 1. Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si., Ak
2. Drs. Hasan Sakti Siregar, M.Si., Ak
3. Dra. Sri Mulyani, MBA, Ak
4. Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si., Ak

5. PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan tesis yang berjudul :
“ PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS, DANA ALOKASI UMUM, DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA”
Adalah benar hasil kerja saya sendiri dan belum dipublikasikan oleh siapapun
sebelumnya. Sumber-sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan
secara benar dan jelas.
Medan, 30 April 2009
Yang membuat pernyataan :
Ricky Andra Levi Bangun

6. ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah Dana
Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Pendapatan Perkapita.
Metode analisis yang dipakai adalah regresi berganda. Populasi penelitian
adalah seluruh kabupaten dan kota di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, dan Bangka
Belitung yang terdiri dari 101 kabupaten dan 31 kota. Data DAK, DAU, dan PAD
diperoleh dari situs www.djpkd.depkeu.go.id. Data pendapatan perkapita diperoleh
dari Badan Pusat Statistik.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa DAK, DAU, dan PAD secara
simultan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Hal ini sejalan dengan hipotesis
penelitian. DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita.
DAU secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pendapatan
perkapita. PAD secara parsial berpengaruh positif secara signifikan terhadap
pendapatan perkapita.
Kata kunci : Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Alsi Daerah,
Pendapatan Perkapita

7. ABSTRACT
The purpose of this research is to know and analyze whether Dana Alokasi
Khusus (specific allocation fund), Dana Alokasi Umum (general allocation fund), and
Pendapatan Asli Daerah (regional own revenue) have impact on per capita income
simultaneously and partially.
The method of analyze is multiple regression. The population of this research
is whole regencies and municipalities in Sumatera Island, Riau islands, and Bangka
Belitung which consists of 101 regencies and 31 municipalities. The data of specific
allocation fund, general allocation fund, and regional own revenue was obtained from
website www.djpkd.depkeu.go.id. The data of per capita income was obtained from
Badan Pusat Statistik (Statistics Indonesia of The Republic of Indonesia).
The result of this research takes conclusion that specific allocation fund,
general allocation fund, and regional own revenue are simultaneously having impact
to per capita income. This relates to the hypothesis of the research. The specific
partially does not have effect to per capita income. The general allocation fund
partially has negative and significant effect to per capita income. The regional own
revenue partially has positive and significant effect to per capita income.
Key words: Specific allocation fund, General allocation fund, Regional own revenue,
Per capita income

8. KATA PENGANTAR
Puji dan ucapan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa
oleh karena kasih dan penyertaanNya setiap waktu sehingga tesis ini dapat
diselesaikan tepat pada waktunya.
Ada beberapa kendala yang ditemui dalam proses penelitian akan tetapi berkat
bimbingan, bantuan, masukan, maupun kritik dari berbagai pihak akhirnya tesis ini
dapat terwujud. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan
terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K) selaku Rektor Universitas
Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk
mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B., M.Sc. selaku Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Sumatera Utara yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk
mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Pascasarjana Akuntansi.
3. Ibu Prof. Dr Ade Fatma Lubis, MBA, MAFIS, Ak selaku Ketua Program Studi
Ilmu Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara sekaligus
sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan motivasi dan
saran dalam membimbing penulis dari awal hingga selesainya tesis ini.
4. Bapak Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si., Ak selaku Anggota Komisi Dosen
Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan, kesempatan berdiskusi,
dan saran yang konstruktif dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.
5. Ibu Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si., Ak selaku Anggota Komisi Dosen
Pembanding yang telah memberikan saran dan kritik yang konstruktif dalam
penyelesaian tesis ini.
6. Ibu Dra. Sri Mulyani, MBA, Ak selaku Anggota Komisi Dosen Pembanding yang
telah memberikan saran dan kritik yang konstruktif dalam penyelesaian tesis ini.

9. 7. Bapak Drs. Hasan Sakti Siregar, M.Si., Ak selaku Anggota Komisi Dosen
Pembanding yang telah memberikan saran dan kritik yang konstruktif dalam
penyelesaian tesis ini.
8. Istriku Alma Miranda Barus, SE, Ak, ibuku Kartini Barus dan adikku Vicky
Ruthapa Bangun, A.Md di Jambi, mama Suphan Barus dan mami Rentina
Hutabarat di Aek Kanopan, adikku Vicky Ruthapa Parulian Bangun, Anita
Verawati Barus/Reinaldo Sembiring, Erik Obaza Barus/Ruth Maranatha Tarigan,
dan seluruh saudara dan famili yang telah memberikan perhatian dan doa
sehingga penulis terdorong untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.
9. Rekan–rekan mahasiswa satu kelas dan satu almamater yang selama ini
memberikan dukungan, semangat, dan saran dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Seluruh staf Sekolah Pascasarjana Ekonomi yang telah membantu penulis dalam
menyelesaikan seluruh administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan dari
segi substansi maupun penyusunannya. Oleh sebab itu penulis mendukung kritik dan
saran sehingga penelitian di bidang akuntansi sektor publik semakin banyak dan
mendalam yang pada akhirnya kita dapat menikmati good government governance
yang kita cita-citakan.
Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga tesis ini
memberikan manfaat bagi para pembaca.
Medan, 30 April 2009
Penulis
Ricky Andra Levi Bangun

10. RIWAYAT HIDUP
Data Pribadi :
Nama : Ricky Andra Levi Bangun
Tempat/Tgl. Lahir : Lahat, 8 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Komp. Bougenville Blok FH No. 2 RT. 25 Kel. Kenali Besar
Kec. Kotabaru Jambi
E-mail : rickylevibangun@yahoo.com
Riwayat Pendidikan :
1. SD Xaverius 2 Jambi Lulus tahun 1992
2. SMP Negeri 17 Jambi Lulus tahun 1995
3. SMU Negeri 1 Jambi Lulus tahun 1998
4. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Lulus tahun 2003
5. Sekolah Pascasarjana USU Medan Lulus tahun 2009
Riwayat Pekerjaan :
1. PNS Dinas Perindag Provinsi Jambi 2005 – sekarang

11. DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK....................................................................................................... i
ABSTRACT.................................................................................................... ii
KATA PENGANTAR................................................................................... iii
RIWAYAT HIDUP........................................................................................ v
DAFTAR ISI…………………………………………..........……................. vi
DAFTAR TABEL…………………………………………........…............... ix
DAFTAR GAMBAR…………………………………………...................... x
DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................. xi
BAB I PENDAHULUAN………………………………........................ 1
1.1. Latar Belakang....................................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah.................................................................. 9
1.3. Tujuan Penelitian.................................................................... 9
1.4. Manfaat Penelitian.................................................................. 10
1.5. Originalitas............................................................................. 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.............................................................. 12
2.1. Tinjauan Teori........................................................................ 12
2.1.1. Dana Alokasi Khusus............................................ 12
2.1.2. Dana Alokasi Umum............................................. 14
2.1.3. Pendapatan Asli Daerah........................................ 14
2.1.4. Pendapatan Perkapita............................................ 15

12. 2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu.............................................. 18
BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS.............................. 30
3.1. Kerangka Konsep............................................................. 30
3.2. Hipotesis Penelitian............................................................... 33
BAB IV METODE PENELITIAN........................................................... 34
4.1.Jenis Penelitian........................................................................ 34
4.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian................................. 34
4.3. Populasi dan Sampel.............................................................. 34
4.4. Metode Pengumpulan Data.................................................... 35
4.5. Definisi Operasional Variabel................................................ 36
4.6. Model Analisis Data............................................................... 38
4.7. Teknik Analisis Data.............................................................. 40
4.7.1. Pengujian Outlier................................................... 40
4.7.2. Pengujian Asumsi Klasik...................................... 40
4.7.2.1. Uji Normalitas..................................... 41
4.7.2.2. Uji Multikoliniearitas........................... 41
4.7.2.3. Uji Autokorelasi................................... 42
4.7.2.4. Uji Heteroskedastisitas........................ 42
4.7.3. Pengujian Hipotesis............................................... 42
4.7.3.1. Uji Statistik F....................................... 42
4.7.3.2. Uji Statistik t........................................ 43
4.7.3.3. Koefisien Determinasi (R2
)................. 44

13. BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.......................... 45
5.1. Hasil Penelitian...................................................................... 45
5.1.1. Statistik Deskriptif................................................. 45
5.1.2. Pengujian Outlier................................................... 47
5.1.3. Pengujian Asumsi Klasik...................................... 48
5.1.3.1. Pengujian Normalitas Data.................. 48
5.1.3.2. Pengujian Multikolinearitas................. 52
5.1.3.3. Pengujian Autokorelasi........................ 54
5.1.3.4. Pengujian Heteroskedastisitas............. 56
5.1.4. Pengujian Hipotesis............................................... 57
5.1.4.1. Uji Statistik F....................................... 58
5.1.4.2. Uji Statistik t........................................ 59
5.1.4.3. Koefisien Determinasi......................... 61
5.2. Pembahasan............................................................................ 62
5.2.1. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap
Pendapatan Perkapita........................................ 64
5.2.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap
Pendapatan Perkapita........................................ 64
5.2.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap
Pendapatan Perkapita........................................ 65
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN................................................... 66
6.1. Kesimpulan............................................................................. 66
6.2. Keterbatasan........................................................................... 67
6.3. Saran...................................................................................... 67
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................... 68

14. DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
2.1. Tinjauan atas Penelitian Terdahulu…………………………..... 25
4.1. Populasi Jumlah Kabupaten dan Kota......................................... 35
4.2. Definisi Operasional Variabel..................................................... 37
5.1. Data Jumlah Kabupaten dan Kota untuk Tahun 2004 dan 2005. 45
5.2. Data Jumlah Kabupaten dan Kota untuk Tahun 2005 dan 2006. 46
5.3. Data Jumlah Kabupaten dan Kota untuk Model Regresi Tahun
2004 dan 2006.............................................................................
47
5.4. Statistik Deskriptif Model Regresi dengan Lag Satu Tahun....... 47
5.5. Statistik Deskriptif Model Regresi dengan Lag Dua Tahun....... 48
5.6. Nilai Koefisien Korelasi Model dengan Lag Satu Tahun........... 52
5.7. Nilai Tolerance dan VIF Model dengan Lag Satu Tahun........... 52
5.8. Nilai Koefisien Korelasi Model dengan Lag Dua Tahun............ 53
5.9. Nilai Tolerance dan VIF Model dengan Lag Satu Tahun........... 54
5.10. Nilai Durbin-Watson Model dengan Lag Satu Tahun................ 54
5.11. Nilai Durbin-Watson Model dengan Lag Dua Tahun................. 55
5.12. Nilai F-hitung Model dengan Lag Satu Tahun............................ 58
5.13. Nilai F-hitung Model dengan Lag Dua Tahun............................ 58
5.14. Nilai t-hitung Model dengan Lag Satu Tahun............................. 59
5.15. Nilai t-hitung Model dengan Lag Dua Tahun............................. 60
5.16. Nilai Koefisien Determinasi Model dengan Lag Satu Tahun..... 61
5.17. Nilai Koefisien Determinasi Model dengan Lag Dua Tahun..... 61
5.18. Perbandingan Hasil Pengujian Statistik...................................... 63

15. DAFTAR GAMBAR
Nomor Judul Halaman
3.1. Kerangka Konseptual........................................................................... 30
5.1. Histogram Uji Normalitas Data Model dengan Lag Satu Tahun......... 49
5.2. Normal P-P Plot Model Regresi dengan Lag Satu Tahun................... 49
5.3. Histogram Uji Normalitas Data Model dengan Lag Dua Tahun......... 50
5.4. Normal P-P Plot Model Regresi dengan Lag Dua Tahun.................... 51
5.5. Scatterplot Model dengan Lag Satu Tahun........................................ 56
5.6. Scatterplot Model dengan Lag Dua Tahun........................................ 57

16. DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Judul Halaman
1 Statistik Deskriptif............................................................................... 73
2 Pengujian Normalitas Data.................................................................. 74
3 Pengujian Multikolinearitas................................................................. 76
4 Pengujian Autokorelasi....................................................................... 78
5 Pengujian Heteroskedastisitas............................................................. 79
6 Pengujian Hipotesis............................................................................. 80
7 Koefisien Determinasi......................................................................... 82
8 Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi......................................... 83
9 Data Alokasi Umum............................................................................ 86
10 Pendapatan Asli Daerah...................................................................... 90
11 Pendapatan Perkapita........................................................................... 93
12 Jadual Penelitian.................................................................................. 97

17. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan bukti keberhasilan pembangunan
yang merupakan salah satu tugas pemerintah. Pendapatan perkapita menunjukkan
rata-rata tingkat pendapatan masyarakat pada suatu daerah. Pemerintah pusat dalam
rangka desentraliasi kewenangannya memberikan dana transfer kepada pemerintah
daerah (pemda). Salah satu kegunaan dari pendapatan perkapita adalah turut
menentukan seberapa besar jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diberikan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nilai DAU menggunakan pendapatan
perkapita sebagai salah satu komponen penghitungannya. Hal ini dapat dilihat pada
bagian penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
tentang dana perimbangan. Selain DAU, pemerintah juga menggunakan Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sarana untuk
menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat.
Data menunjukkan bahwa DAK, DAU, dan PAD dari tahun 2004 sampai 2005
rata-rata menunjukkan peningkatan di berbagai daerah (Lampiran 8, 9, dan 10).
Begitu pula dengan pendapatan perkapita di banyak kabupaten/kota dari tahun 2005
sampai 2006 juga menunjukkan peningkatan (Lampiran 11). Pendapatan perkapita

18. merupakan salah satu indikator apakah kesejahteraan masyarakat di suatu daerah
mengalami peningkatan atau penurunan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada
bagian penjelasan pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa jumlah penduduk merupakan
variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap
daerah. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut seberapa besar pengaruh
keuangan daerah terhadap peningkatan pendapatan perkapita.
Pembangunan di Indonesia pada daerah kabupaten dan kota sampai saat ini
masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kabupaten/kota baru
berdiri yang berasal dari pemekaran pada awal pemerintahan bergantung kepada dana
perimbangan dari pemerintah pusat. Menurut Simanjuntak (2001) dalam Ndadari dan
Adi (2008) walaupun otonomi sudah berjalan di tiap kabupaten dan kota namun
pemerintah daerah belum sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat salah satunya
dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah.
Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan
yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
tahun 2005 tentang dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi
Hasil (DBH), DAU, dan Dana Alokasi Khusus.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
pengelolaan keuangan daerah menyebutkan pendapatan daerah terdiri atas
pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

19. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga bagian tersebut mempunyai peranan dalam
meningkatkan pembangunan di kabupaten/kota.
Menurut Adi dan Ndadari (2008) permasalahan yang terjadi saat ini adalah
pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja
modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Saat
alokasi DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar pada
periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap. Hal ini menunjukkan bahwa DAU
merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung dalam peningkatan kemakmuran
masyarakat di daerah.
Menurut Brata (2004) dalam Harianto dan Adi (2007) bahwa terdapat dua
komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap
pertumbuhan regional yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagian Sumbangan
dan Bantuan, namun penelitian ini dilakukan sebelum periode otonomi daerah.
Mardiasmo (2002) dalam Adi (2007) menyatakan semakin tinggi tingkat investasi
modal diharapkan mampu meningkatkan layanan publik dan pada gilirannya mampu
meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang
tercermin dari adanya peningkatan PAD. PAD merupakan kontribusi publik kepada
pemerintah daerah yang pada akhirnya akan digunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan.
Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
keuangan daerah pada pasal 52 (1) menyebutkan bahwa belanja barang dan jasa
digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya

20. kurang dari dua belas bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program
dan kegiatan pemerintah daerah. Pasal 53 menyebutkan bahwa belanja modal adalah
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan
aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. DAK
dan DAU merupakan sumber bagi pemda untuk melakukan belanja modal sesuai
dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).
Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Didi Widayadi
dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 29 Juli 2007 menyatakan bahwa penyerapan
anggaran dan tidak proporsionalnya belanja modal dibanding belanja barang
pemerintah pusat maupun daerah telah menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah juga dipandang perlu untuk melakukan realokasi sebagian belanja barang
ke belanja modal khususnya untuk percepatan infrastruktur. Selanjutnya Didi
Widayadi menyatakan bahwa perkembangan alokasi belanja modal dan belanja
barang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2002 sampai
dengan 2008 menunjukkan penurunan alokasi belanja modal dibandingkan alokasi
untuk belanja barang. Pada tahun 2002 alokasi belanja modal dibandingkan dengan
total belanja modal dan barang sebesar 74,45% sedangkan tahun 2008 menurun
menjadi sebesar 50,77%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya belanja
barang dibandingkan dengan total belanja menunjukkan semakin besarnya porsi

21. belanja pemerintah yang dialokasikan untuk aparatur dengan kata lain tidak
mendukung rakyat dan pertumbuhan ekonomi (www.bpkp.go.id).
Untuk meningkatkan pembangunan pemerintah berperan dalam menyediakan
fasilitas publik kepada masyarakat seperti jalan, jembatan, rumah sakit, air bersih, dan
lain-lain. Menurut Darwoto dan Yustikasari (2007) pemerintah daerah
mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk
menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah
akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah
maupun untuk fasilitas publik.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah
pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan bagian
daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam
(Maimunah, 2006). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa DAK
merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemda dalam rangka pembangunan
sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk membantu percepatan pembangunan
daerah. Jenis pelayanan yang termasuk dalam pelayanan dasar tersebut diantaranya
adalah pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan air minum sebagai prasarana dasar
(http://balitbang.depkominfo.go.id).
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Mardiasmo menyatakan bahwa DAK
merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, terutama

22. untuk membantu membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar
masyarakat atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Daerah yang
akan mendapatkan alokasi DAK adalah daerah-daerah yang memenuhi kriteria
umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kebijakan alokasi DAK antara lain
diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di
bawah rata-rata nasional dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan
prasarana fisik pelayanan dasar yang sudah merupakan urusan daerah; menunjang
percepatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan kepulauan,
perbatasan darat dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, serta termasuk
daerah ketahanan pangan; mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah
penduduk miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan sel-sel
pertumbuhan di daerah; menghindari tumpang tindih kegiatan yang didanai dari DAK
dengan kegiatan yang didanai dari anggaran kementerian/lembaga; serta mengalihkan
kegiatan-kegiatan yang didanai dari dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang telah
menjadi urusan daerah secara bertahap ke DAK (http://www.perbendaharaan.go.id).
Menurut Halim (2002) dalam Maimunah (2006) bahwa pemerintah daerah
kabupaten/kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan yang berbeda dengan
yang di luar Jawa-Bali. Selanjutnya Maimunah (2006) menyebutkan bahwa Pulau
Sumatera memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda dengan Pulau
Jawa sehingga peneliti ingin mengetahui pengaruh DAK, DAU, dan PAD terhadap
pendapatan perkapita pemda kabupaten/kota di Pulau Sumatera dan sekitarnya.
Kepulauan Riau dan Bangka Belitung dimasukkan ke dalam penelitian ini karena

23. pemda di kedua daerah tersebut berasal dari pemda di Pulau Sumatera yang berawal
dari pemekaran sehingga aparat pemerintah dan pola pemerintahan masih
menggunakan cara pemda sebelumnya.
Abdullah dan Halim (2004) dalam Maimunah (2006) menggunakan lag dalam
meneliti pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah. Belanja pemerintah
adalah salah satu sarana untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
Abdullah dan Halim (2006) pada penelitian yang lain juga menggunakan data change
perubahan belanja modal dan belanja pemeliharaan dari tahun 2003 ke tahun 2004.
Berdasar pada hal tersebut peneliti juga menggunakan lag dalam penelitian ini sebab
DAK, DAU, dan PAD tidak langsung memberikan efek pertumbuhan ekonomi
kepada masyarakat pada tahun anggaran yang sama.
Penelitian Simanjuntak (2006) menunjukkan bahwa variabel PAD dan DAU
memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
yang dinilai dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan harga konstan
di Kabupaten Labuhan Batu. Saragih (2006) meneliti mengenai pengaruh keuangan
daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) menunjukkan bahwa variabel PAD,
DBH, dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Simalungun.
Penelitian Rahmansyah (2004) dengan metode Ordinary Least Square
menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan memberikan pengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan dengan PDRB
berdasarkan harga konstan di dua puluh empat provinsi. Lebih lanjut Rahmansyah

24. (2004) menyatakan bahwa pengeluaran rutin memberikan pengaruh positif tetapi
tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Estimasi menggunakan Generalized
Least Square menunjukkan bahwa variabel pengeluaran rutin dan pengeluaran
pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variasi pertumbuhan
ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia.
Penelitian Nurlina (2004) menjelaskan bahwa anggaran belanja pembangunan
mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Nanggroe Aceh Darussalam. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan PDRB riil dengan
harga konstan. Selanjutnya disebutkan bahwa anggaran belanja rutin memberikan
pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nanggroe Aceh
Darussalam. Nurlina (2004) juga menyimpulkan bahwa pengeluaran pembangunan
dua tahun sebelumnya memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi Nanggroe Aceh Darussalam.
Penelitian Ramzuhri (2008) pada kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara
menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pertumbuhan belanja modal terhadap
pertumbuhan ekonomi. Penelitian Harianto dan Adi (2007) menyimpulkan bahwa
variabel belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap
pendapatan perkapita (PDRB per jumlah penduduk) sedangkan variabel PAD sangat
berpengaruh terhadap pendapatan perkapita, tetapi pertumbuhan yang terjadi masih
kurang merata sehingga banyak ketimpangan/jarak ekonomi antar daerah.

25. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda mengenai
pengaruh penggunaan anggaran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh sebab
itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut untuk mengetahui apakah akan didapat hasil
yang sama atau berbeda. Penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan variabel
pertumbuhan ekonomi yaitu PDRB dengan harga konstan sedangkan penelitian ini
menggunakan variabel dependen pendapatan perkapita dimana PDRB dengan harga
berlaku pada suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk wilayah tersebut.
1.2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah DAK, DAU, dan PAD
berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pendapatan perkapita?
1.3.Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah DAK,
DAU, dan PAD berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pendapatan
perkapita.

26. 1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat kepada pihak-pihak yang
membutuhkan yaitu :
1. Peneliti, sebagai pengetahuan atas pemahaman terhadap akuntansi sektor publik.
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagai informasi untuk mengetahui faktor-
faktor apa saja dalam keuangan daerah yang dapat mempengaruhi pendapatan
perkapita.
3. Akademis, sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya dan memberi
masukan pada perkembangan akuntansi sektor publik.
1.5. Originalitas
Penelitian ini mereplikasi penelitian Harianto dan Adi (2007) yang diambil
dari Simposium Nasional Akuntansi X tanggal 26 sampai dengan 28 Juni 2007 di
Makasar yang berjudul Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal,
Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Perkapita. Kesimpulan penelitian ini antara
lain yaitu DAU berdampak signifikan terhadap PAD dan PAD sangat berpengaruh
terhadap pendapatan perkapita. Populasi dan sampel penelitian tersebut adalah
kabupaten dan kota se-Jawa-Bali dari tahun 2001 sampai 2004 sedangkan populasi
yang diambil oleh peneliti adalah kabupaten dan kota se-Sumatera, Kepulauan Riau,
dan Bangka Belitung dari tahun 2004 sampai 2006. Alat analisis yang digunakan
peneliti sebelumnya adalah analisis deskriptif dan analisis jalur (path analysis)
sedangkan peneliti menggunakan regresi berganda untuk melihat hubungan antara

27. variabel dependen dengan independen. Penelitian ini melanjutkan penelitian
terdahulu dengan menambahkan variabel DAK. Selain itu untuk membedakan dengan
penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan regresi dengan lag satu
tahun dan lag dua tahun sebagai perbandingan seberapa besar pengaruh DAK, DAU,
dan PAD terhadap pendapatan perkapita pada jangka waktu yang berbeda.

28. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Teori
Penelitian mengenai akuntansi sektor publik di Indonesia sampai saat ini
masih terbatas. Salah satu penyebabnya adalah masih berlanjutnya perubahan-
perubahan dalam peraturan perundang-undangan pada sektor publik. Oleh sebab itu
tinjauan teori yang mendukung penelitian ini agak sulit diperoleh.
2.1.1. Dana Alokasi Khusus
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana
perimbangan menyebutkan bahwa DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional. DAK berasal dari APBN dengan tujuan untuk melaksanakan program yang
menjadi prioritas nasional yang dilaksanakan di tingkat daerah. DAK disalurkan
dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum
daerah. Oleh sebab itu DAK dicantumkan dalam APBD. DAK tidak dapat digunakan
untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan,
dan perjalanan dinas. DAK ini akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik
antara lain seperti pembangunan rumah sakit, jalan, irigasi, dan air bersih. DAK ini
bisa disamakan dengan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk

29. mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan
prasarana publik (Ndadari dan Adi, 2008). DAK digunakan sepenuhnya sebagai
belanja modal oleh pemerintah daerah. Belanja modal kemudian digunakan untuk
menyediakan aset tetap. Menurut Abdullah dan Halim (2006) aset tetap yang dimiliki
dari penggunaan belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan
pelayanan publik oleh pemda. Lebih lanjut Abdullah dan Halim (2006) menjelaskan
bahwa biasanya setiap tahun pemda melakukan pengadaan aset tetap sesuai dengan
prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang
secara finansial.
Menurut Abimanyu (2005) yang dikutip oleh Harianto dan Adi (2007)
infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada
pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat
dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara aman dan nyaman yang akan
berpengaruh pada tingkat produktifitasnya yang semakin meningkat dan dengan
adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di
daerah tersebut.
Transfer pemerintah pusat ke pemda diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, menurut Ndadari dan Adi (2008) bahwa
dapat juga terjadi keganjilan dimana terjadi flypaper effect yaitu saat pemda mendapat
transfer dari pemerintah pusat justru pendapatan masyarakat tidak meningkat karena
transfer tersebut digunakan sepenuhnya untuk kegiatan belanja pemerintah tanpa
diimbangi dengan peningkatan PAD. Menurut Maimunah (2006) seharusnya dana

30. transfer dari pemerintah pusat diharapkan untuk digunakan secara efektif dan efisien
oleh pemda untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, selain itu kebijakan
penggunaan dana tersebut harus transparan dan akuntabel.
2.1.2. Dana Alokasi Umum
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana
perimbangan menyebutkan bahwa DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai
kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sama seperti
DAK, DAU juga disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum
negara ke rekening kas umum daerah. Berkaitan dengan perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya
penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Darwanto dan
Yustikasari, 2007). Lebih lanjut menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) hal
tersebut menunjukkan terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah secara leluasa dapat
menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada
masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.
2.1.3. Pendapatan Asli Daerah
Saragih (2006) dalam Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa peningkatan
PAD harus berdampak pada perekonomian daerah. Peningkatan PAD menunjukkan
adanya peningkatan partisipasi publik terhadap jalannya pemerintahan di daerahnya.

31. Pemda yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat
memerlukan PAD sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah.
BAPPENAS (2003) seperti yang dikutip oleh Adi (2006) melakukan analisis
elastisitas PAD terhadap PDRB pada pemerintah provinsi menunjukkan ada 12
provinsi (41,37%) yang mempunyai nilai elastisitas ≥ 1(lebih dari satu). Hal ini
menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang
positif dan signifikan terhadap perubahan PAD, sedangkan provinsi yang lain
perubahan PDRB-nya tidak cukup mempengaruhi perubahan PAD.
2.1.4. Pendapatan Perkapita
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah nilai tambah bruto
yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu atau merupakan jumlah
nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Salah satu
manfaat data PDRB adalah untuk mengetahui tingkat produk yang dihasilkan oleh
seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur
perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu. PDRB atas dasar harga
berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan
menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan
menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada
satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya (http://riau.bps.go.id).

32. Selanjutnya menurut Kuncoro (2004), Gaspersz dan Feony (2003) dalam
Harianto dan Adi (2007) indikator pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan
Produk Domestik Bruto (PDB) atau PDRB dianggap tidak selalu tepat karena tidak
mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Lebih lanjut disebutkan bahwa
indikator pendapatan perkapita lebih komprehensif dalam mengukur pertumbuhan
ekonomi karena lebih menekankan kemampuan daerah untuk meningkatkan PDRB
karena secara simultan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu
meningkatkan kesejahteraan seiring dengan laju pertambahan penduduk.
Hukum Wagner merupakan teori mengenai perkembangan persentase
pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap Gross National Product
(GNP). Wagner menyatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita
meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat
(Mangkoesoebroto, 2001).
Hukum tersebut dirumuskan sebagai berikut :
Gp Ct-1
Yp Ct-1
Gp Ct-2
> > Yp Ct-2
Gp Ct-n
Yp Ct-n> … >
Gp Ct
Yp Ct
Keterangan :
Gp C = pengeluaran pemerintah perkapita
Yp C = produk atau pendapatan nasional perkapita
t = indeks waktu (tahun)

33. Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah
selalu meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan,
kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan
ekonomi, perkembangan demografi, dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi
perkembangan pemerintah (Dumairy, 1997).
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka
panjang (Boediono, 1999). Pengertian tersebut mencakup tiga aspek yaitu proses,
output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses
bukan gambaran ekonomi pada suatu saat. Hal ini mencerminkan aspek dinamis dari
suatu perekonomian yaitu melihat bagaimana perekonomian berkembang atau
berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan
output perkapita. Dalam hal ini berkaitan output total (Gross Domestic Product) dan
jumlah penduduk karena output perkapita adalah total dibagi dengan jumlah
penduduk. Jadi proses kenaikan output perkapita harus dianalisa dengan melihat apa
yang terjadi dengan output total di satu pihak dan dan jumlah penduduk di pihak lain.
Musgrave (1989) menyatakan bahwa pendekatan alternatif penyebab semakin
meningkatnya jumlah anggaran pemerintah antara lain adalah :
a. Pertumbuhan pendapatan perkapita; oleh karena proporsi antara barang pribadi
dan barang sosial selalu berubah sesuai dengan kenaikan pendapatan perkapita
dan bahwa porsi barang-barang sosial selalu mengalami peningkatan. Hal ini
membawa implikasi bahwa kebijakan anggaran yang efisien menghendaki adanya

34. peningkatan rasio pembelanjaan pemerintah terhadap Gross National Product
(GNP).
b. Perubahan populasi penduduk; perubahan populasi bisa merupakan suatu penentu
utama porsi pengeluaran pemerintah. Perubahan tingkat pertumbuhan populasi
menyebabkan perubahan distribusi umur dan kecenderungan ini direfleksikan
dalam perubahan pengeluaran seperti kebutuhan pendidikan, fasilitas perumahan,
dan sebagainya. Oleh sebab itu kebutuhan akan pelayanan umum dipengaruhi
pula oleh faktor-faktor seperti mobilitas penduduk yang dapat mendorong
pertumbuhan kota-kota baru dan berakibat meningkatnya permintaan fasilitas
publik.
2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Berikut ini adalah tinjauan atas penelitian terdahulu yang berhubungan dengan
akuntansi sektor publik :
a. Rahmansyah (2004) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh
Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi-Propinsi di
Indonesia” dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dan Generalized Least
Square (GLS). Data yang digunakan adalah jenis data time series selama kurun
waktu tahun 1975 – 2001 yang diperoleh dari BPS. Variabel dependen pada
penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang dinilai dengan PDRB sedangkan
variabel independennya yaitu pengeluaran pemerintah daerah baik pengeluaran
rutin maupun pengeluaran pembangunan. Kesimpulan penelitian ini bahwa

35. terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengeluaran pembangunan
dan pertumbuhan ekonomi di 24 provinsi. Selanjutnya Rahmansyah (2004)
menyimpulkan bahwa dari hasil estimasi GLS menunjukkan bahwa variabel
pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap variasi pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi Indonesia.
b. Adi (2006) meneliti mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah,
belanja pembangunan, dan PAD. Data yang digunakan adalah APBD realisasi
pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa-Bali tahun 1998 – 2003. Data kemudian
dikelompokkan menjadi data sebelum dan sesudah desentralisasi. Metode analisis
yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis jalur. Hasil penghitungan
menunjukkan bahwa belanja pembangunan mempunyai efek langsung terhadap
PAD. Belanja pembangunan mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan
ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif dengan
peningkatan PAD. Adi (2007) menyatakan bahwa hubungan tidak langsung
antara belanja pembangunan dengan peningkatan PAD dapat dijelaskan oleh
variabel pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Adi (2006) adalah pertumbuhan
ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD
serta belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan
terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.
c. Nurlina (2004) meneliti mengenai analisis pengaruh anggaran belanja rutin dan
anggaran belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Nanggroe Aceh
Darussalam. Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 1976 – 2001

36. yang bersumber dari BPS. Variabel dependen yang digunakan yaitu pertumbuhan
ekonomi yang diukur dengan PDRB dengan harga konstan dengan satuan
ukurannya adalah persen. Variabel independen yang digunakan pengeluaran
pemerintah daerah, anggaran belanja rutin daerah, dan anggaran belanja
pembangunan. Metode analisis yang digunakan adalah persamaan regresi linier
berganda. Kesimpulan yang diperoleh Nurlina (2004) yaitu anggaran belanja
pembangunan mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi NAD, anggaran belanja rutin memberikan pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi NAD, pertumbuhan
ekonomi tahun sebelumnya memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi NAD, dan pengeluaran pembangunan dua tahun
sebelumnya memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi NAD.
d. Harianto dan Adi (2007) meneliti mengenai hubungan antara DAU, belanja
modal, PAD dan pendapatan perkapita. Populasi dan sampel dalam penelitian ini
adalah kabupaten dan kota se-Jawa-Bali. Tahun data yang digunakan diperoleh
dari BPS dan memiliki rentang waktu tahun 2001 – 2004. Metode analisis yang
digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis jalur. Hipotesis yang dikemukakan
yaitu : DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal; belanja modal
berpengaruh positif terhadap PAD; belanja modal berpengaruh positif terhadap
pendapatan perkapita; PAD berpengaruh positif terhadap pendapatan perkapita.
Kesimpulan yang mereka peroleh yaitu DAU berpengaruh positif dan signifikan

37. terhadap perubahan belanja modal; belanja modal berpengaruh positif dan
signifikan terhadap perubahan PAD; belanja modal berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap perubahan PAD; dan PAD berpengaruh positif dan signifikan
terhadap perubahan pendapatan perkapita. Selanjutnya Harianto dan Adi (2007)
dengan menggunakan analisis jalur menyimpulkan bahwa belanja modal
mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap pendapatan perkapita
dalam hubungan langsung, tetapi juga mempunyai hubungan yang positif dalam
hubungan tidak langsung melalui PAD dan DAU mempunyai dampak yang
signifikan terhadap PAD melalui belanja modal (efek tidak langsung).
e. Simanjuntak (2006) menganalisis pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi
di Kabupaten Labuhan Batu. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan
jenis data time series selama kurun waktu 2001 – 2004. Data yang digunakan
bersumber dari Dinas Pendapatan Kabupaten Labuhan Batu (Dispenda), BPS,
Departemen Keuangan, dan sumber-sumber lainnya seperti jurnal-jurnal serta
hasil penelitian. Variabel dependen yang digunakan yaitu PDRB berdasarkan
harga berlaku. Variabel independen yang digunakan yaitu PAD, DAU, APBD,
Derajat Otonomi Fiskal. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Ordinary Least Square. Hasil penelitiannya yaitu PAD dan DAU
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Labuhan Batu serta pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya berpengaruh positif
dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan di Kabupaten
Labuhan Batu.

38. f. Ramzuhri (2008) meneliti pengaruh pertumbuhan belanja modal terhadap
pertumbuhan ekonomi pada enam kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yaitu
Toba Samosir, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Labuhan
Batu, dan Asahan. Data realisasi belanja modal berasal dari Laporan Realisasi
APBD pemda dari tahun 2001 – 2006 yang diperoleh dari Bagian Keuangan atau
Badan Pengelola Keuangan Keuangan dan Kekayaan Daerah pada setiap
kabupaten. Data pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam bentuk PDRB atas
dasar harga konstan tahun 2000 dalam bentuk data tahunan pada tahun anggaran
2001 – 2006 yang diperoleh dari BPS. Kesimpulan yang diperoleh adalah tidak
ada pengaruh pertumbuhan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.
g. Saragih (2006) menganalisis pengaruh keuangan daerah terhadap pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Simalungun. Data yang digunakan adalah data sekunder
yang diperoleh dari berbagai instansi dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Simalungun selama periode tahun 1986 – 2005. Metode analisis yang digunakan
adalah OLS. Variabel dependen yang digunakan yaitu PDRB berdasarkan harga
berlaku sedangkan variabel independennya yaitu PAD, DBH, dan DAU.
Kesimpulan yang diperoleh adalah PAD berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun, Dana Bagi Hasil
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Simalungun, serta DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Simalungun.

39. h. Solin (2007) meneliti mengenai pengaruh anggaran sektor pertanian, pendidikan,
kesehatan, transportasi, dan sektor lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Dairi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari
berbagai instansi yang terkait yaitu Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas
Kesehatan, Dinas Kimpraswil, BPS, Bappeda, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian.
Jenis data adalah time series dengan kurun waktu tahun 1985 – 2004. Variabel
dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui
PDRB atas harga konstan tahun 1993 (dalam rupiah). Variabel independennya
adalah anggaran sektor pertanian, anggaran sektor pendidikan, anggaran sektor
kesehatan, anggaran sektor transportasi, dan anggaran sektor lainnya. Metode
analisis yang digunakan adalah OLS. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu
pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh anggaran sektor pertanian, anggaran
sektor pendidikan, anggaran sektor kesehatan, anggaran sektor transportasi dan
otonomi daerah; secara parsial anggaran pertanian dan sektor pendidikan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; secara parsial
anggaran sektor kesehatan, transportasi, dan lainnya berpengaruh positif tetapi
tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; dan secara parsial otonomi
daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
i. Irawan (2009) meneliti mengenai pengaruh PAD, transfer pemerintah pusat, dan
belanja modal terhadap pendapatan perkapita masyarakat di kabupaten/kota se-
Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang
diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

40. dan situs BPS dengan tahun amatan 2004 – 2006. Metode analisis yang
digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah pendapatan perkapita yang diperoleh dari hasil pembagian PDRB dengan
jumlah penduduk. Variabel independen penelitian ini adalah PAD, transfer
pemerintah pusat, dan belanja modal. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa
secara individual hanya PAD yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pendapatan perkapita sedangkan transfer pemerintah pusat dan belanja modal
secara individual berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan
perkapita. Kesimpulan berdasarkan uji simultan diperoleh hasil bahwa PAD,
transfer pemerintah pusat, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap
pendapatan perkapita kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
j. Walidi (2009) meneliti pengaruh DAU terhadap pendapatan perkapita dengan
belanja modal sebagai variabel intervening. Populasi yang digunakan adalah
seluruh kabupaten/kota yang terdapat di Sumatera Utara dengan rentang waktu
tahun 2004 – 2006. Metode analisis yang digunakan adalah regresi bertingkat.
Data sekunder diperoleh dari BPS dan situs Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah. Kesimpulan penelitian ini yaitu secara individual
DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita dan
belanja modal secara individual berpengaruh positif tidak signifikan terhadap
pendapatan perkapita. Kesimpulan berdasarkan uji simultan ditemukan bahwa
DAU dan belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan
perkapita kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

41. Tabel 2.1. Tinjauan atas Penelitian Terdahulu
No.
Nama Peneliti
dan Tahun
Penelitian
Judul Penelitian
Variabel
Penelitian
Metode yang
Digunakan
Hasil Penelitian
1. Armin
Rahmansyah
(2004)
Analisis Pengaruh
Pengeluaran
Pemerintah
terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi Propinsi-
Propinsi di
Indonesia
Variabel Dependen
:
Pertumbuhan
ekonomi (PDRB)
Variabel
Independen :
Pengeluaran rutin
pemda, Pengeluaran
pembangunan
pemda
Ordinary Least
Square (OLS)
dan Generalized
Least Square
(GLS)
- Terdapat
pengaruh yang
positif dan
signifikan
antara
pengeluaran
pembangunan
dan
pertumbuhan
ekonomi di 24
provinsi.
- Hasil estimasi
GLS
menunjukkan
bahwa variabel
pengeluaran
rutin dan
pengeluaran
pembangunan
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap variasi
pertumbuhan
ekonomi di
provinsi-
provinsi
Indonesia.
2. Priyo Hari Adi
(2006)
Hubungan antara
Pertumbuhan
Ekonomi Daerah,
Belanja
Pembangunan dan
PAD (Studi pada
Kabupaten dan
Kota se Jawa Bali)
Belanja Modal
(Pembangunan),
Pertumbuhan
Ekonomi (PDRB),
PAD
Analisis
deskriptif,
Analisis jalur
(path analysis)
- Pertumbuhan
ekonomi
berdampak
signifikan
terhadap
peningkatan
PAD.
- Belanja
pembangunan
berdampak
positif dan
signifikan
terhadap PAD
maupun
pertumbuhan
ekonomi.

42. 3. Nurlina
(2004)
Analisis Pengaruh
Anggaran Belanja
Rutin dan
Anggaran Belanja
Pembangunan
terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi
Nanggroe Aceh
Darussalam
Variabel
Independen :
Pertumbuhan
ekonomi (PDRB)
Variabel Dependen
:
Pengeluaran pemda,
Anggaran belanja
rutin daerah,
Anggaran belanja
pembangunan
Ordinary Least
Square (OLS)
- Anggaran
belanja
pembangunan
mempunyai
pengaruh yang
negatif dan
signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi NAD.
- Anggaran
belanja rutin
memberikan
pengaruh yang
positif dan
signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi NAD.
- Pertumbuhan
ekonomi tahun
sebelumnya
memberikan
pengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi NAD.
- Pengeluaran
pembangunan
dua tahun
sebelumnya
memberikan
pengaruh yang
positif dan
signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi NAD.
Lanjutan Tabel 2.1

43. 4. David Harianto
dan Priyo Hari
Adi
(2007)
Hubungan Antara
Dana Alokasi
Umum, Belanja
Modal, Pendapatan
Asli Daerah dan
Pendapatan
Perkapita
DAU, Belanja
Modal, PAD,
Pendapatan
Perkapita (PDRB
dibagi jumlah
penduduk)
Analisis jalur
(path analysis)
- DAU sangat
berpengaruh
terhadap
Belanja Modal.
- Belanja Modal
berdampak
signifikan dan
negatif
terhadap PAD.
- PAD sangat
berpengaruh
terhadap
Pendapatan
Perkapita.
- DAU
berdampak
signifikan
terhadap PAD
(efek tidak
langsung).
5. Daslan
Simanjuntak
(2006)
Analisis Pengaruh
PAD terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi di
Kabupaten
Labuhan Batu
Variabel Dependen
:
Pertumbuhan
Ekonomi (PDRB)
Variabel
Independen :
PAD dan DAU
Ordinary Least
Square (OLS)
- PAD dan DAU
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten
Labuhan Batu.
- Pertumbuhan
ekonomi tahun
sebelumnya
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi tahun
berjalan di
Kabupaten
Labuhan Batu.
6. Ramzuhri
(2008)
Pengaruh
Pertumbuhan
Belanja Modal
terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi pada
Kabupaten di
Sumatera Utara
Variabel Dependen
:
Pertumbuhan
Ekonomi (PDRB)
Variabel
Independen :
Pertumbuhan
Belanja Modal
Analisis regresi
sederhana
- Tidak ada
pengaruh
pertumbuhan
belanja modal
terhadap
pertumbuhan
ekonomi.
Lanjutan Tabel 2.1

44. 7. Jan Waner
Saragih
(2006)
Analisis Pengaruh
Keuangan Daerah
terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi
Kabupaten
Simalungun
Variabel Dependen
:
Pertumbuhan
Ekonomi (PDRB)
Variabel
Independen :
PAD, Dana Bagi
Hasil (DBH), DAU
Ordinary Least
Square (OLS)
- PAD
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten
Simalungun.
- DBH
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten
Simalungun.
- DAU
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten
Simalungun.
8. Jonni Feber
Solin
(2007)
Pengaruh
Anggaran Sektor
Pertanian,
Pendidikan,
Kesehatan,
Transportasi dan
Sektor Lainnya
terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi
Kabupaten Dairi
Variabel Dependen
:
Pertumbuhan
ekonomi (PDRB)
Variabel
Independen :
Anggaran sektor
pertanian, anggaran
sektor pendidikan,
anggaran sektor
kesehatan, anggaran
sektor transportasi,
anggaran sektor
lainnya, variabel
dummy dimana
D=1 adalah sesudah
otonomi dan D=2
adalah sebelum
otonomi
Ordinary Least
Square (OLS)
- Pertumbuhan
ekonomi
dipengaruhi
oleh anggaran
sektor
pertanian,
anggaran sektor
pendidikan,
anggaran sektor
kesehatan,
anggaran sektor
transportasi dan
otonomi
daerah.
- Secara parsial
anggaran
pertanian dan
sektor
pendidikan
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi.
Lanjutan Tabel 2.1

45. Lanjutan Tabel 2.1
Secara parsial
anggaran sektor
kesehatan,
transportasi, dan
lainnya
berpengaruh
positif tetapi tidak
signifikan terhadap
pertumbuhan
ekonomi.
- Secara parsial
otonomi daerah
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi.
9. Ari Irawan
(2009)
Pengaruh
Pendapatan Asli
Daerah, Transfer
Pemerintah Pusat
dan Belanja Modal
terhadap
Pendapatan
Perkapita
Masyarakat di
Kabupaten/Kota
se- Provinsi
Sumatera Utara
Variabel Dependen
:
Pendapatan
Perkapita
Variabel
Independen :
PAD, Transfer
Pemerintah, Belanja
Modal
Regresi Linier
Berganda
- Secara parsial
PAD
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
pendapatan
perkapita.
- Secara parsial
Transfer
Pemerintah dan
Belanja Modal
berpengaruh
positif tidak
signifikan
terhadap
pendapatan
perkapita.
10. Walidi
(2009)
Pengaruh Dana
Alokasi Umum
terhadap
Pendapatan
Perkapita, Belanja
Modal sebagai
Intervening
Variabel (Studi
Kasus di Propinsi
Sumatera Utara)
Variabel Dependen
:
Pendapatan
Perkapita
Variabel
Independen :
DAU
Variabel
Intervening :
Belanja Modal
Analisis Regresi
Bertingkat
- Dana Alokasi
Umum dan
Belanja Modal
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
pendapatan
perkapita di
kabupaten/kota
se- Sumatera
Utara

46. BAB III
KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS
3.1. Kerangka Konsep
Berdasarkan teori dan penjelasan pada bab sebelumnya maka kerangka
konseptual yang dibentuk adalah sebagai berikut :
DAK
DAU
PAD
Pendapatan Perkapita
(PPKT)
Variabel independen Variabel dependen
Gambar 3.1. Kerangka Konseptual
Berdasarkan penjelasan literatur dan hasil penelitian sebelumnya peneliti
membentuk kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel
dependen dan independen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu DAK,
DAU, dan PAD yang diduga akan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap
variabel dependen yakni pendapatan perkapita. Tanda panah menunjukkan bahwa
masing-masing variabel independen diduga berpengaruh baik secara parsial maupun
simultan terhadap variabel dependen.

47. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa DAK
merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang
digunakan untuk menjalankan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di
kabupaten/kota. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan
khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan
dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong
percepatan pembangunan daerah. DAK sepenuhnya digunakan untuk belanja modal
untuk peningkatan fasilitas publik dengan kata lain tidak ada bagian DAK yang
digunakan untuk biaya operasional pembangunan seperti biaya perjalanan dinas dan
sebagainya. Jika fasilitas publik dapat terpenuhi maka masyarakat merasa nyaman
dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya
akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan (Harianto dan Adi, 2007).
Gamkhar dan Oates (1996) dalam Maimunah (2006) menyatakan bahwa pengurangan
jumlah transfer (cut in the federal grants) menyebabkan penurunan dalam
pengeluaran daerah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa jika transfer dari pemerintah
pusat mengalami penurunan maka alokasi dana yang digunakan pemda untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan menurun, dengan kata lain pendapatan
perkapita akan menurun.
Gan Jun et.al. (2005) dalam Ndadari dan Adi (2008) mengartikan transfer
pemerintah pusat sebagai pengalihan dari pendapatan fiskal antara pemerintah pusat

48. dengan pemerintah daerah yang memainkan peranan penting dalam menentukan
tingkat disparitas sosial sehingga dalam jangka panjang dapat mengembangkan
perekonomian negara. DAU adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam
rangka desentralisasi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa DAU
bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan
untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui
penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU
suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah,
yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah
(fiscal capacity). Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemberian
DAU kepada pemda merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan
pemerintah pusat kepada pemda. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup
signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemda, dan pemda secara leluasa
dapat menggunakan DAU apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada
masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.
Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa pembangunan dalam sektor
pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan
bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu
investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah
sehingga produktifitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan

49. berdampak pada peningkatan PAD. Peningkatan PAD yang semakin tinggi akan
merangsang pemda untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada publik sehingga
pendapatan perkapita masyarakat juga akan meningkat dengan kata lain daerah
dengan pertumbuhan PAD yang positif diharapkan akan meningkatkan pendapatan
perkapita.
3.2. Hipotesis Penelitian
Berdasar pada kerangka konseptual yang telah digambarkan dan dijelaskan
sebelumnya maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut : DAK, DAU, dan
PAD berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pendapatan perkapita.

50. BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hubungan kausal untuk membuktikan
secara empiris pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap pendapatan perkapita.
Penelitian ini dilakukan dengan cara menguji variabel-variabel penelitian melalui
pembentukan model analisis dengan prosedur statistik kemudian diambil intepretasi
untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.
4.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Kepulauan
Riau, dan Bangka Belitung. Waktu yang direncanakan untuk melakukan penelitian
adalah bulan November 2008 - April 2009.
4.3. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di
sepuluh provinsi di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung yang
terdiri dari 132 kabupaten/kota (101 kabupaten dan 31 kota). Penelitian ini
menggunakan metode sensus karena menggunakan seluruh elemen populasi.

51. Tabel 4.1. Populasi Jumlah Kabupaten dan Kota
Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah Kota
Nanggroe Aceh Darussalam 17 4
Sumatera Utara 18 7
Sumatera Barat 12 7
Riau 9 2
Jambi 9 1
Sumatera Selatan 10 4
Bengkulu 8 1
Lampung 8 2
Bangka Belitung 6 1
Kepulauan Riau 4 2
Jumlah 101 31
Total 132
Sumber : Badan Pusat Statistik, PDRB Kabupaten dan Kota, 2002-2006 (data diolah)
4.4. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel (pooled
data) dari 132 kabupaten/kota dari tahun 2004 sampai 2006. Data DAU, DAK, dan
PAD diperoleh melalui situs www.djpkd.depkeu.go.id sedangkan data pendapatan
perkapita diperoleh melalui buku terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) dan situs
www.bps.go.id. Alasan mengapa data yang digunakan dari 2004 sampai 2006 karena
sejauh yang peneliti ketahui ketersediaan data DAK, DAU, dan PAD di situs
www.djpkd.depkeu.go.id yang paling lengkap hanya ada pada jangka waktu tersebut.
Selain itu berdasarkan data BPS, data daerah kabupaten/kota hasil pemekaran wilayah
paling banyak tersedia mulai dari tahun 2004.

52. 4.5. Definisi Operasional Variabel
Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel
dependen. Definisi operasional variabel pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:
1. DAK merupakan variabel independen yaitu dana yang bersumber dari APBN
yang dialokasikan kepada kabupaten/kota dengan tujuan untuk mendanai kegiatan
khusus yang menjadi prioritas nasional dan dilaksanakan oleh daerah. Data DAK
diperoleh langsung dari situs www.djpkd.depkeu.go.id sehingga tidak lagi
dilakukan penghitungan. Penelitian ini menggunakan nilai total DAK non dana
reboisasi dan tidak memisahkan DAK untuk alokasi perbidang. Variabel ini
menggunakan skala pengukuran rasio.
2. DAU merupakan variabel independen yaitu dana yang bersumber dari APBN
yang dialokasikan kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan desentralisasi.
Data DAU merupakan nilai total yang diterima pemda dan diperoleh langsung
dari situs www.djpkd.depkeu.go.id sehingga tidak lagi dilakukan penghitungan.
Variabel ini menggunakan skala pengukuran rasio.
3. PAD merupakan variabel independen yaitu hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang merupakan hasil usaha mandiri
daerah untuk memperoleh dana. PAD yang digunakan adalah PAD realisasi dari
tiap kabupaten dan kota. Data PAD diperoleh langsung dari situs
www.djpkd.depkeu.go.id sehingga tidak lagi dilakukan penghitungan. PAD
menggunakan nilai total yang diperoleh melalui sumber data. Variabel ini
menggunakan skala rasio.

53. 4. Pendapatan perkapita merupakan variabel dependen yaitu hasil pembagian
Produk Domestik Regional Bruto tanpa minyak dan gas dari tiap kabupaten/kota
dengan jumlah penduduk pada wilayah tersebut. Data PDRB dan jumlah
penduduk diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Variabel ini menggunakan skala
pengukuran rasio.
Pendapatan Perkapita = PDRB tahun t
Jumlah Penduduk tahun t
Berikut adalah definisi operasional variabel yang digunakan oleh peneliti
berikut pengukuran dan skala pengukurannya :
Tabel 4.2. Definisi Operasional Variabel
Variabel Definisi Operasional Pengukuran Skala
Pengukuran
Variabel Dependen
Pendapatan
perkapita
Pendapatan perkapita
yaitu PDRB dibagi
dengan jumlah
penduduk
Pendapatan perkapita
dinyatakan dalam angka.
Data PDRB dan jumlah
penduduk diperoleh
langsung dari sumber data,
kemudian peneliti
membagi PDRB dengan
jumlah penduduk untuk
memperoleh data
pendapatan perkapita.
Skala rasio

54. Lanjutan Tabel 4.2
DAU DAU adalah dana yang
bersumber dari APBN
yang dialokasikan
kepada kabupaten/kota
untuk melaksanakan
desentralisasi
DAU dinyatakan dalam
angka (satuan moneter
Rupiah), diperoleh
langsung dari sumber data.
Skala rasio
DAK DAK adalah dana yang
bersumber dari APBN
yang dialokasikan
kepada kabupaten/kota
dengan tujuan untuk
mendanai kegiatan
khusus yang menjadi
prioritas nasional dan
dilaksanakan oleh
daerah
DAK dinyatakan dalam
angka (satuan moneter
Rupiah), diperoleh
langsung dari sumber data.
Skala rasio
PAD PAD adalah
kemampuan daerah
untuk memperoleh
dana yang sepenuhnya
melalui usaha sendiri.
PAD dinyatakan dalam
angka (satuan moneter
Rupiah), diperoleh
langsung dari sumber data.
Skala rasio
4.6. Model Analisis Data
Untuk menguji hipotesis yang dikemukakan digunakan analisis regresi linier
berganda dengan model regresi sebagai berikut :
PPKTt = a + b1DAK t-1 + b2DAUt-1 + b3PAD t-1 + e
PPKTt = pendapatan perkapita
DAK t-1 = Dana Alokasi Khusus tahun sebelumnya
DAU t-1 = Dana Alokasi Umum tahun sebelumnya
PAD t-1 = Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya

55. a = konstanta
b1, b2, b3 = koefisien variabel
e = error
Untuk meneliti lebih lanjut apakah ada perbedaan hasil regresi antara lag satu
tahun atau lebih peneliti menambah lag pada persamaan sebanyak 2 tahun sehingga
modelnya menjadi :
PPKTt = a + b1DAK t-2 + b2DAUt-2 + b3PAD t-2 + e
PPKTt = pendapatan perkapita
DAK t-2 = Dana Alokasi Khusus dua tahun sebelumnya
DAU t-2 = Dana Alokasi Umum dua tahun sebelumnya
PAD t-2 = Pendapatan Asli Daerah dua tahun sebelumnya
a = konstanta
b1, b2, b3 = koefisien variabel
e = error
Model regresi dengan lag sebanyak 2 tahun tetap menggunakan hipotesis
yang sama. Hasil dari regresi dari model yang kedua akan dibandingkan dengan hasil
dari model yang pertama sehingga diketahui pengaruh DAK, DAU, dan PAD secara
parsial dan simultan untuk jangka waktu yang berbeda.

56. 4.7. Teknik Analisis Data
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier. Analisis
regresi bermanfaat terutama untuk tujuan peramalan (estimation) yaitu bagaimana
variabel independen digunakan untuk mengestimasi nilai variabel dependen.
Penelitian ini pada dasarnya menguji hipotesis tentang pengaruh DAK, DAU, dan
PAD secara simultan dan parsial terhadap pendapatan perkapita. Teknik analisis data
menggunakan alat bantu perangkat lunak SPSS 15.0 for Windows.
4.7.1. Pengujian Outlier
Menurut Erlina dan Mulyani (2007) uji ini berguna untuk melihat apakah ada
data yang outlier, yaitu data yang mempunyai nilai sangat menyimpang dari nilai data
lainnya. Salah satu sebab terjadi distribusi tidak normal karena ada yang outlier yaitu
karena ada data ekstrim yang tidak bisa dihindari keberadaannya. Selanjutnya
menurut Hair et.al. (1998) dalam Erlina (2008) cara untuk mengatasi data yang
outlier dengan cara trimming yaitu membuang data outlier yang mempunyai nilai
absolut skor Z (standardized score) sama atau melebihi 3.
4.7. 2. Pengujian Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik diperlukan sebelum dilakukan pengujian hipotesis.
Pengujian asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas, multikolinearitas,
autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

57. 4.7.2.1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan uji F mengasumsikan
bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, oleh sebab itu nilai residual
diharapkan akan memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005). Salah satu cara yang
digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu
dengan analisis grafik (Erlina dan Mulyani, 2007).
4.7.2.2. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terjadi hubungan yang
sempurna/kuat antar variabel independen. Uji multikolinearitas terjadi karena jumlah
variabel independen lebih dari satu (multivariate) dan dikhawatirkan ada hubungan
yang kuat diantaranya. Adanya hubungan yang kuat diantara variabel–variabel
independen menyebabkan informasi yang dihasilkan menjadi sangat mirip dan sulit
memisahkan pengaruh dari variabel independen secara individual sehingga
menimbulkan bias dalam spesifikasi. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan
menggunakan variance inflation factor (VIF) dan Tolerance. Multikolinearitas terjadi
jika VIF lebih besar dari 10 dan nilai Tolerance kurang dari 0,1 atau jika antar
variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi umumnya diatas 0,9 (Ghozali,
2005).

58. 4.7.2.3. Uji Autokorelasi
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu
berkaitan satu sama lain (Hanke dan Reitsch,1998 dalam Kuncoro, 2001). Untuk
mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW)
dengan melihat model regresi linear berganda. Jika nilai Durbin-Watson berada di
bawah angka 2 maka model tersebut terbebas dari autokorelasi (Lubis et.al,2007).
4.7.2.4. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari data pengamatan yang satu ke pengamatan
yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas ini adalah dengan
melihat pola sebaran pada grafik scatter plot. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik
yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi
heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas serta titik–titik menyebar di atas
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,
2005)
4.7.3. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis yang dilakukan meliputi uji F (uji signifikansi simultan)
dan uji t (uji signifikansi parameter individual).
4.7.3.1. Uji Statistik F
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama–sama terhadap
variabel dependen (Kuncoro, 2001). Lebih lanjut Kuncoro (2001) menyebutkan uji

59. ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel, jika
nilai F-hitung lebih besar dari pada nilai F-tabel dapat dinyatakan bahwa semua
variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel
dependen. Hipotesis untuk uji statistik F adalah sebagai berikut :
Ho : b = 0, DAU, DAK, dan PAD tidak berpengaruh secara simultan dan signifikan
terhadap Pendapatan Perkapita.
Ha : b ≠ 0, DAU, DAK, dan PAD berpengaruh secara simultan dan signifikan
terhadap Pendapatan Perkapita
4.7.3.2. Uji Statistik t
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat
(Kuncoro, 2001). Apabila nilai t-hitung lebih besar dari pada t-tabel dapat
disimpulkan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi
variabel dependen (Kuncoro, 2001). Hipotesis untuk uji statistik t adalah sebagai
berikut :
Ho : b = 0, DAU, DAK, dan PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap
Pendapatan Perkapita.
Ha : b = 0, DAU, DAK, dan PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap
Pendapatan Perkapita.

60. 4.7.3.3. Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien determinasi (R²) atau Adjusted R² bertujuan untuk mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai
R² atau Adjusted R² adalah di antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti
variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan
untuk memprediksi variasi variabel dependen dan sebaliknya jika mendekati nol
(Kuncoro, 2001).
Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap
jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu
variabel independen maka nilai R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel
tersebut memiliki nilai t yang signifikan atau tidak. Oleh sebab itu banyak peneliti
menganjurkan untuk menggunakan Adjusted R² karena nilainya dapat naik atau turun
apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Kuncoro, 2001).
Oleh sebab itu dalam penelitian ini digunakan Adjusted R².

61. BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5.1. Hasil Penelitian
Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode statistik diperoleh
hasil-hasil sebagai berikut :
5.1.1. Statistik Deskriptif
Setelah diteliti lebih lanjut dari populasi 132 kabupaten/kota terdapat beberapa
kabupaten/kota yang tidak berhasil diperoleh secara lengkap baik salah satu atau lebih
dari data DAU, DAK, dan PAD. Oleh sebab itu data DAU 2004, DAK 2004, PAD
2004, dan PPKT 2005 dari tiap kabupaten/kota yang memenuhi syarat untuk diuji
adalah sebagai berikut :
Tabel 5.1. Data Jumlah Kabupaten dan Kota untuk Tahun 2004 dan 2005
Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah Kota
Nanggroe Aceh Darussalam 9 3
Sumatera Utara 11 5
Sumatera Barat 8 7
Jambi 4 1
Sumatera Selatan 4 2
Bengkulu 3 1
Lampung 6 2
Jumlah 45 21
Total 66
Sumber : www.djpkd.depkeu.go.id dan BPS (diolah)

62. Data DAU 2005, DAK 2005, PAD 2005, dan PPKT 2006 dari tiap
kabupaten/kota yang memenuhi syarat untuk diuji pada model regresi
PPKTt = a + b1DAK t-1 + b2DAUt-1 + b3PAD t-1 + e adalah sebagai berikut :
Tabel 5.2. Data Jumlah Kabupaten dan Kota untuk Tahun 2005 dan 2006
Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah Kota
Nanggroe Aceh Darussalam 9 3
Sumatera Utara 11 7
Sumatera Barat 8 7
Jambi 6 1
Sumatera Selatan 3 3
Bengkulu 3 1
Lampung 6 2
Bangka Belitung 2 1
Kepulauan Riau 1 0
Jumlah 49 25
Total 74
Sumber : www.djpkd.depkeu.go.id dan BPS (diolah)
Data DAU, DAK, PAD, dan PPKT pada kabupaten/kota yang terdapat kedua
tabel diatas kemudian digabungkan menjadi data panel model regresi dengan lag satu
tahun yaitu PPKTt = a + b1DAK t-1 + b2DAUt-1 + b3PAD t-1 + e.
Data DAU 2004, DAK 2004, PAD 2004, dan PPKT 2006 dari tiap
kabupaten/kota yang memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian pada model regresi
dengan lag dua tahun PPKTt = a + b1DAK t-2 + b2DAUt-2 + b3PAD t-2 + e adalah
sebagai berikut :

63. Tabel 5.3. Data Jumlah Kabupaten dan Kota untuk Model Regresi Tahun 2004
dan 2006
Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah Kota
Nanggroe Aceh Darussalam 9 3
Sumatera Utara 11 5
Sumatera Barat 8 7
Jambi 4 1
Sumatera Selatan 4 2
Bengkulu 3 1
Lampung 6 2
Bangka Belitung 4 1
Kepulauan Riau 0 1
Jumlah 49 23
Total 72
Sumber : www.djpkd.depkeu.go.id dan BPS(diolah)
5.1.2. Pengujian Outlier
Hasil pengujian outlier dengan SPSS diperoleh data yang memiliki nilai
ekstrim. Data tersebut kemudian dibuang sehingga diperoleh data akhir yang lebih
baik. Hasil pengujian outlier untuk regresi dengan lag satu tahun diperoleh hasil
bahwa ada delapan data yang outlier. Setelah data tersebut dibuang maka data akhir
adalah sebagai berikut :
Tabel 5.4. Statistik Deskriptif Model Regresi dengan Lag Satu Tahun
Descriptive Statistics
N Minimum
Maximu
m
Sum Mean
Std.
Deviation
DAU 132 25942,00
337195,6
0
20275277,95
153600,590
5
67453,80501
DAK 132 2500,00 15350,00 1208890,00 9158,2576 2836,93698
PAD 132 283,36 55368,38 1486119,33 11258,4798 8891,00679
PPKT 132
3053436,2
4
1831358
9,14
1116093629,0
4
8455254,76
55
2948623,47732
Valid N
(listwise)
132

64. Hasil pengujian outlier dengan lag dua tahun diperoleh hasil bahwa tiga
daerah merupakan data outlier sehingga data akhir sebagai berikut :
Tabel 5.5. Statistik Deskriptif Model Regresi dengan Lag Dua Tahun
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Sum Mean
Std.
Deviation
DAU 2004
69 25942,00 315688,00
10223797,0
0
148170,971
0
70320,3598
4
DAK 2004 69 2500,00 14060,00 560920,00 8129,2754 2514,13435
PAD 2004
69 283,36 68646,57 791964,33 11477,7439
10201,0384
5
PPKT 2006
69
3306988,7
3
18657450,
08
639992045,
32
9275247,03
36
3186521,68
905
Valid N
(listwise)
69
5.1.3. Pengujian Asumsi Klasik
Pengujian data melalui metode regresi berganda dengan variabel independen
yaitu DAU, DAK, dan PAD serta variabel dependen yaitu pendapatan perkapita
(PPKT) diperoleh hasil sebagai berikut.
5.1.3.1. Pengujian Normalitas Data
Hasil pengujian normalitas data pada variabel DAU, DAK, PAD, dan PPKT
diperoleh hasil sebagai berikut :

65. Regression Standardized Residual
420-2
Frequency
30
20
10
0
Histogram
Dependent Variable: PPKT
Mean =1.89E-15
Std. Dev. =0.988
N =132
Gambar 5.1. Histogram Uji Normalitas Data Model dengan Lag Satu Tahun
Berdasarkan tampilan histogram dan kurva normal yang berbentuk lonceng
maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi normal.
Observed Cum Prob
1.00.80.60.40.20.0
ExpectedCumProb
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: PPKT
Gambar 5.2. Normal P – P Plot Model Regresi dengan Lag Satu Tahun

66. Berdasarkan analisa lebih lanjut dengan menggunakan Normal Probability
Plot of Regression Standardized Residual dapat dilihat bahwa data residual
membentuk pola garis lurus mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa
data telah berdistribusi normal.
Hasil pengujian normalitas data pada variabel DAU 2004, DAK 2004, PAD
2004, dan PPKT 2006 diperoleh hasil sebagai berikut :
Regression Standardized Residual
3210-1-2-3
Frequency
20
15
10
5
0
Histogram
Dependent Variable: PPKT 2006
Mean =4.89E-16
Std. Dev. =0.978
N =69
Gambar 5.3. Histogram Uji Normalitas Data Model dengan Lag Dua Tahun
Berdasarkan tampilan histogram dan kurva normal yang berbentuk lonceng
maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi normal.

67. Observed Cum Prob
1.00.80.60.40.20.0
ExpectedCumProb
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: PPKT 2006
Gambar 5.4. Normal P – P Plot Model Regresi dengan Lag Dua Tahun
Berdasarkan analisa lebih lanjut dengan menggunakan Normal Probability
Plot of Regression Standardized Residual dapat dilihat bahwa data residual
membentuk pola garis lurus mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa
data telah berdistribusi normal.

68. 5.1.3.2. Pengujian Multikolinearitas
Hasil pengujian multikolinearitas pada variabel DAU, DAK, PAD, dan PPKT
diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 5.6. Nilai Koefisien Korelasi Model dengan Lag Satu Tahun
Model PAD DAK DAU
1 Correlations PAD 1,000 ,210 -,434
DAK ,210 1,000 -,266
DAU -,434 -,266 1,000
Covariances PAD 939,066 577,005 -54,454
DAK 577,005 8061,205 -98,025
DAU -54,454 -98,025 16,789
a Dependent Variable: PPKT
Berdasarkan koefisien korelasi antar variabel independen tidak ada yang
melebihi 0,90 dengan demikian tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi.
Tabel 5.7. Nilai Tolerance dan VIF Model dengan Lag Satu Tahun
Collinearity Statistics
Model
Tolerance VIF
DAU
DAK
PAD
,780
,918
,802
1,283
1,089
1,246
a. Dependent Variable: PPKT

69. Pengujian menggunakan VIF dan Tolerance menunjukkan bahwa tidak ada
yang bernilai lebih dari 10 dan kurang dari 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi.
Hasil pengujian multikolinearitas data pada variabel DAU 2004, DAK 2004,
PAD 2004, dan PPKT 2006 diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 5.8. Nilai Koefisien Korelasi Model dengan Lag Dua Tahun
Coefficient Correlationa
Model PAD DAK DAU
1 Correlations PAD 2004 1,000 ,334 -,510
DAK 2004 ,334 1,000 -,579
DAU 2004 -,510 -,579 1,000
Covariances PAD 2004 1350,951 1929,779 -115,515
DAK 2004 1929,779 24782,824 -562,455
DAU 2004 -115,515 -562,455 38,032
a. Dependent Variable: PPKT 2006
Berdasarkan koefisien korelasi antar variabel independen tidak ada yang
melebihi 0,90 dengan demikian tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi.

70. Tabel 5.9. Nilai Tolerance dan VIF Model dengan Lag Satu Tahun
Coefficienta
Collinearity Statistics
Model
Tolerance VIF
DAU 2004
DAK 2004
PAD 2004
,552
,662
,738
1,812
1,510
1,355
a. Dependent Variable: PPKT 2006
Pengujian menggunakan VIF dan Tolerance menunjukkan bahwa tidak ada
yang bernilai lebih dari 10 dan kurang dari 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi.
5.1.3.3. Pengujian Autokorelasi
Hasil pengujian autokorelasi pada variabel DAU, DAK, PAD, dan PPKT
diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 5.10. Nilai Durbin-Watson Model dengan Lag Satu Tahun
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Durbin-Watson
1 ,351ª ,123 ,103 1,478
a. Predictors: (Constant), PAD, DAK, DAU
b . Dependent Variable: PPKT

71. Nilai Durbin-Watson berada dibawah angka 2 yaitu 1,478 menunjukkan
bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.
Hasil pengujian autokorelasi pada variabel DAU 2004, DAK 2004, PAD
2004, dan PPKT 2006 diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 5. 11. Nilai Durbin-Watson Model dengan Lag Dua Tahun
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R
Square
Durbin-
Watson
1 ,579ª ,336 ,305 1,357
a. Predictors: (Constant), PAD 2004, DAK 2004, DAU 2004
b . Dependent Variable: PPKT 2006
Nilai Durbin-Watson berada dibawah angka 2 yaitu 1,357 menunjukkan
bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

72. 5.1.3.4. Pengujian Heteroskedastisitas
Hasil pengujian heteroskedastisitas pada variabel DAU, DAK, PAD, dan
PPKT diperoleh hasil sebagai berikut :
Regression Standardized Predicted Value
420-2
RegressionStudentizedResidual
4
2
0
-2
Scatterplot
Dependent Variable: PPKT
Gambar 5.5. Scatterplot Model dengan Lag Satu Tahun
Berdasarkan scatterplot diatas, titik–titik tidak membentuk pola tertentu yang
teratur dan menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka disimpulkan
tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

73. Hasil pengujian heteroskedastisitas pada variabel DAU 2004, DAK 2004,
PAD 2004, dan PPKT 2006 diperoleh hasil sebagai berikut :
Regression Standardized Predicted Value
420-2
RegressionStudentizedResidual
3
2
1
0
-1
-2
-3
Scatterplot
Dependent Variable: PPKT 2006
Gambar 5.6. Scatterplot Model dengan Lag Dua Tahun
Berdasarkan scatterplot diatas, titik-titik tidak membentuk pola tertentu yang
teratur dan menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka disimpulkan
tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
5.1.4. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis kedua model regresi digunakan untuk mengetahui apakah
ketiga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen baik secara
simultan maupun parsial.

74. 5.1.4.1. Uji Statistik F
Hasil pengujian statistik F (uji simultan) pada variabel DAU, DAK, PAD, dan
PPKT diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 5.12. Nilai F-hitung Model dengan Lag Satu Tahun
ANOVA(b)
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 140201093576813,700 3 46733697858937,900 5,989 ,001(a)
Residual 998762740267190,000 128 7802833908337,420
Total 1138963833844004,000 131
a Predictors: (Constant), PAD, DAK, DAU
b Dependent Variable: PPKT
Nilai F-hitung 5,989 lebih besar dari pada nilai F-tabel 2,675 (Ho ditolak),
artinya semua variabel independen (DAU, DAK, dan PAD) secara simultan
berpengaruh terhadap variabel dependen (PPKT) pada taraf signifikansi α = 5%.
Hasil pengujian statistik F (uji simultan) untuk variabel DAU 2004, DAK
2004, PAD 2004, dan PPKT 2006 diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 5.13. Nilai F-hitung Model dengan Lag Dua Tahun
ANOVA(b)
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 231840767793526,500 3 77280255931175,500 10,953 ,000(a)
Residual 458625824493463,000 65 7055781915284,060
Total 690466592286990,000 68
a Predictors: (Constant), PAD 2004, DAK 2004, DAU 2004
b Dependent Variable: PPKT 2006

75. Nilai F-hitung 10,953 lebih besar dari pada nilai F-tabel 2,736 (Ho ditolak),
artinya semua variabel independen (DAU 2004, DAK 2004, dan PAD 2004) secara
simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (PPKT 2006) pada taraf
signifikansi α = 5%.
5.1.4.2. Uji Statistik t
Hasil pengujian statistik t (uji parsial) untuk variabel DAU, DAK, PAD, dan
PPKT diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 5.14. Nilai t-hitung Model dengan Lag Satu Tahun
Coefficients(a)
Unstandardized Coefficients
Standardized
CoefficientsModel
B Std. Error Beta
t Sig.
1 (Constant) 9054538,306 951444,534 9,517 ,000
DAU -12,194 4,097 -,279 -2,976 ,003
DAK -3,911 89,784 -,004 -,044 ,965
PAD 116,312 30,644 ,351 3,796 ,000
a Dependent Variable: PPKT
Variabel independen yang mempunyai nilai lebih besar dari pada nilai t-tabel
1,978 dalam nilai absolut pada taraf signifikansi α = 5% yaitu DAU sebesar 2,976
dan PAD sebesar 3,796. Variabel DAU bernilai negatif pada t-hitung berarti variabel
ini berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap variabel PPKT (Ho
ditolak). Variabel PAD bernilai positif pada t-hitung berarti variabel ini berpengaruh
positif dan signifikan terhadap variabel PPKT (Ho ditolak). Variabel DAK bernilai

76. lebih kecil dari t-tabel dalam nilai absolut artinya tidak berpengaruh secara parsial
terhadap variabel PPKT (Ho diterima).
Hasil pengujian statistik t (uji parsial) untuk variabel DAU 2004, DAK 2004,
PAD 2004, dan PPKT 2006 diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 5.15. Nilai t-hitung Model dengan Lag Dua Tahun
Unstandardized Coefficients
Standardized
CoefficientsModel
B Std. Error Beta
t Sig.
1 (Constant) 10192826,042 1168427,748 8,724 ,000
DAU 2004 -19,832 6,167 -,438 -3,216 ,002
DAK 2004 -13,389 157,426 -,011 -,085 ,932
PAD 2004 185,556 36,755 ,594 5,048 ,000
a Dependent Variable: PPKT 2006
Variabel independen yang mempunyai nilai lebih besar dari pada nilai t-tabel
1,994 dalam nilai absolut pada taraf signifikansi α = 5% yaitu DAU 2004 sebesar
3,216 dan PAD 2004 sebesar 5,048. Variabel PAD 2004 bernilai positif pada t-hitung
berarti variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PPKT 2006.
Variabel DAK 2004 dalam angka absolut bernilai lebih kecil dari t-tabel, berarti
variabel tersebut tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel PPKT 2006 (Ho
diterima).

77. 5.1.4.3. Koefisien Determinasi
Berdasarkan hasil pengujian statistik untuk model dengan variabel independen
DAU, DAK, dan PAD serta variabel dependen PPKT diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 5.16. Nilai Koefisien Determinasi Model dengan Lag Satu Tahun
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square
1 ,351ª ,123 ,103
a. Predictors: (Constant), PAD, DAK, DAU
b . Dependent Variable: PPKT
Koefisien determinasi dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,103 berarti
variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 10,3%,
sisanya sebesar 89,7 % diterangkan oleh variabel lain di luar model yang terangkum
dalam error.
Berdasarkan hasil pengujian statistik untuk model dengan variabel independen
DAU 2004, DAK 2004, dan PAD 2004 serta variabel dependen PPKT 2006 diperoleh
hasil sebagai berikut :
Tabel 5.17. Nilai Koefisien Determinasi Model dengan Lag Dua Tahun
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square
1 ,579ª ,336 ,305
a. Predictors: (Constant), PAD 2004, DAK 2004, DAU 2004
b . Dependent Variable: PPKT 2006

78. Koefisien determinasi dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,305 berarti
variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 30,5%,
sisanya sebesar 69,5% diterangkan oleh variabel lain di luar model yang terangkum
dalam error.
5.2. Pembahasan
Hasil pengujian statistik untuk model dengan lag satu tahun menunjukkan
bahwa pada regresi dengan variabel independen DAU, DAK, dan PAD serta variabel
dependen PPKT disimpulkan bahwa DAU berpengaruh secara negatif dan signifikan
pada α = 5% terhadap PPKT, artinya kenaikan DAU akan menyebabkan penurunan
pendapatan perkapita. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa PAD berpengaruh
secara positif dan signifikan pada α = 5% terhadap PPKT, artinya kenaikan PAD
akan menaikkan pendapatan perkapita. Penelitian Harianto dan Adi (2007) dengan
menggunakan analisis jalur (path analysis) juga menyatakan bahwa PAD
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita. Model yang
terbentuk dari hasil regresi adalah sebagai berikut :
PPKTt = 9.054.538,306 – 12,194 DAU t-1 – 3,911 DAK t-1 + 116,312 PAD t-1 + e
Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa pada regresi dengan variabel
independen DAU 2004, DAK 2004, dan PAD 2004 serta variabel dependen PPKT
2006 disimpulkan bahwa DAU 2004 berpengaruh secara positif dan signifikan pada α
= 5% terhadap PPKT 2006. Hal ini berarti kenaikan DAU akan menyebabkan
penurunan pendapatan perkapita. Pengujian secara statistik menunjukkan PAD

79. berpengaruh secara positif dan signifikan pada α = 5% terhadap PPKT 2006. Artinya
kenaikan PAD akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Model yang
terbentuk dari hasil regresi adalah sebagai berikut :
PPKTt = 10.192.826,042 – 19,832 DAU t-2 – 13,389 DAK t-2 + 185,556 PAD t-2 + e
Tabel di bawah ini adalah rangkuman yang menunjukkan variabel apa saja
yang berpengaruh terhadap pendapatan perkapita serta seberapa besar kemampuan
model dalam menerangkan variabel dependen.
Tabel 5.18. Perbandingan Hasil Pengujian Statistik
Variabel Independen Variabel Dependen Adjusted R² t signifikan pada α = 5%
DAU PPKT 10,3% DAU ( - )
DAK PAD ( + )
PAD
DAU 2004
DAK 2004 PPKT 2006 30,5% DAU 2004 ( - )
PAD 2004 PAD 2004 ( + )
Sumber : Hasil pengolahan data
Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat pada kedua model yang
terbentuk menunjukkan bahwa dengan menggunakan lag satu tahun nilai Adjusted R²
lebih rendah dari pada menggunakan lag dua tahun. Berdasarkan hasil pengolahan
data secara statistik dapat diambil kesimpulan bahwa dalam jangka panjang (lebih
dari satu tahun) DAK, DAU, dan PAD secara simultan akan lebih berpengaruh
terhadap pendapatan perkapita. Ini berarti DAK, DAU, dan PAD akan lebih memberi

80. pengaruh atau efek terhadap pendapatan perkapita setelah ketiganya digunakan oleh
pemda lebih dari satu tahun dengan kata lain sarana dan prasarana yang dibangun
oleh pemda akan terasa manfaatnya setelah melewati masa satu tahun anggaran.
5.2.1. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Perkapita
Hasil pengujian dengan lag dua tahun membuktikan bahwa DAK 2004 secara
parsial tidak berpengaruh terhadap PPKT 2006. Selanjutnya dengan selisih waktu
satu tahun diperoleh hasil yang sama bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap PPKT,
demikian pula DAK tidak berpengaruh terhadap PPKT. Penelitian ini tidak
memisahkan alokasi DAK perbidang seperti pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air
bersih, kelautan dan perikanan serta pertanian. Selain itu, pengalokasian DAK per
bidang di tiap-tiap daerah berbeda-beda tergantung dari prioritas pembangunan
nasional yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat bersama pemda. Peneliti tidak
dapat mengetahui secara rinci sarana dan prasarana apa saja yang dibangun
pemerintah yang menggunakan DAK dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat selain itu terdapat perbedaan DAK untuk masing–masing kabupaten/kota.
5.2.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Perkapita
Hasil pengujian dengan lag satu dan dua tahun diperoleh hasil bahwa DAU
secara parsial berpengaruh negatif terhadap PPKT. Hasil diatas tidak sejalan dengan
penelitian Saragih (2006) dan Simanjuntak (2006) yang menyatakan bahwa DAU
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Data penelitian
ini menggunakan lebih banyak kabupaten/kota dan runtut waktu selama tiga tahun
(data panel) dengan lokasi seluruh Sumatera, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung

81. sedangkan Saragih (2006) dan Simanjuntak (2006) hanya menggunakan data runtut
waktu (time series) pada satu kabupaten. Penelitian ini tidak memisahkan secara rinci
seberapa besar DAU yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
selain itu porsi DAU untuk masing-masing kabupaten/kota juga berbeda-beda
tergantung dari hasil penghitungan DAU yang ditentukan pemerintah pusat.
5.2.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Perkapita
Hasil pengujian dengan lag satu dan dua tahun membuktikan bahwa PAD
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita. Hal ini sejalan
dengan penelitian Harianto dan Adi (2007) yang menyatakan bahwa PAD sangat
berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Penelitian ini juga sejalan dengan
penelitian Saragih (2006) dan Simanjuntak (2006) bahwa PAD berpengaruh positif
dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini memberi bukti secara empiris
bahwa pengaruh PAD terhadap peningkatan pendapatan perkapita sebab PAD tidak
tergantung dari pemerintah pusat dan lebih menunjukkan kemandirian daerah. Selain
itu Harianto dan Adi (2007) menyebutkan bahwa kebijakan untuk penggunaan
belanja modal untuk peningkatan pendapatan perkapita lebih efektif melalui PAD
dari pada digunakan secara langsung untuk peningkatan pendapatan perkapita.

82. BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sehingga
diketahui pengaruh DAK, DAU, dan PAD terhadap pendapatan perkapita.
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Secara simultan, DAK, DAU, dan PAD berpengaruh terhadap pendapatan
perkapita. Kesimpulan ini sejalan dengan hipotesis penelitian.
2. Secara parsial DAK tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Pengujian
pengaruh DAK terhadap pendapatan perkapita sepengetahuan penulis belum
pernah dilakukan sebelumnya. Secara parsial DAU berpengaruh negatif secara
ignifikan terhadap pendapatan perkapita. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian
Simanjuntak (2006) dan Saragih (2006). Secara parsial PAD berpengaruh positif
secara signifikan terhadap pendapatan perkapita. Hal ini sejalan dengan penelitian
Harianto dan Adi (2007), Saragih (2006), dan Simanjuntak (2006).
3. Berdasarkan hasil pengujian statistik diketahui bahwa DAK, DAU, dan PAD
lebih memberi efek terhadap pendapatan perkapita setelah digunakan dua tahun
sebelumnya dari pada setelah satu tahun atau dengan kata lain DAK, DAU, dan
PAD yang telah dianggarkan dan digunakan tahun ini akan lebih memberi
manfaat kepada kesejahteraan masyarakat dua tahun berikutnya.

83. 6.2. Keterbatasan
Keterbatasan penelitian ini yaitu data DAU, DAK, dan PAD yang digunakan
belum terinci dengan baik. Hal ini disebabkan karena data tidak diperoleh secara
lengkap serta rentang waktu yang pendek yaitu tahun 2004 – 2006. Data DAU dan
PAD yang digunakan tidak memisahkan bagian untuk pelayanan publik dengan
bagian untuk pelaksanaan pemerintahan sehingga tidak diketahui secara rinci
seberapa besar DAU dan PAD yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
Data DAK yang digunakan juga tidak memisahkan alokasi perbidang sehingga tidak
diketahui bidang apa saja yang berperan dalam peningkatan pendapatan perkapita
6.3. Saran
Penelitian berikutnya disarankan menggunakan data yang lebih lengkap dan
rentang waktu yang lebih panjang sehingga besarnya pengaruh DAK, DAU, dan PAD
terhadap pendapatan perkapita lebih teruji. Data DAU yang digunakan adalah untuk
sarana dan prasarana publik sehingga pengaruh DAU terhadap pendapatan perkapita
dapat lebih teruji. Data DAK sebaiknya dilakukan pemisahan alokasi perbidang
sehingga dapat diketahui mana saja yang memiliki peranan jangka pendek dan jangka
panjang terhadap peningkatan pendapatan perkapita. Penelitian selanjutnya dapat
menggunakan model regresi dengan lag lebih dari dua tahun sehingga dapat diketahui
apakah DAK, DAU, dan PAD dalam jangka lebih panjang semakin berpengaruh
dalam peningkatan pendapatan perkapita atau malah terjadi penurunan.

84. DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)
dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah
Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Yogyakarta: Jurnal Ekonomi
STEI No.2/Th. XIII/25/ April-Juni 2004: 90-109.
______________________________. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran
Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan
Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No.2, November
2006, Hal. 17-32
Abimanyu, Anggito. 2005. Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang
Tindih. Bapekki Depkeu.
Adi, Priyo Hari. 2007. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja
Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota
se Jawa Bali). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Volume 08, No.
01, February 2007. Page 1450 -1465.
BAPPENAS. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Propinsi dalam Era Otonomi Daerah
: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah. Direktorat
Pengembangan Otonomi Daerah.
Boediono. 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE UGM. Yogyakarta.
BPS. http://riau.bps.go.id/bengkalis/content/pdrb06/bab1
Brata, Aloysius Gunadi. 2004. Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan
Pertumbuhan Ekonomi Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.
Darwoto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan
Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja
Modal. Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar 26 – 28 Juli 2007.
Departemen Komunikasi dan Indormasi. 2008.Dana Alokasi Khusus Untuk Bantu
Daerah Dalam Pembangunan.
http://balitbang.depkominfo.go.id/?mod=CLDEPTKMF_BRT01&view=1&id
=BRT080212142301&mn=BRT0100%7CCLDEPTKMF_BRT01