juknisDinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan cakupan program setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur cq Sub Subtansi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai format dalam Lampiran. Untuk meningkatkan kemampuan pendamping dalam pendampingan
>> Materi:
Strategi komunikasi pendampingan menggunakan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) >> tenaga Promkes
Cara pengukuran antropometri dan aplikasi Buaian >> tenaga Gizi
Cara menentukan ibu hamil anemia >> Bidan
Pelaksanaan skrining TBC terhadap ibu hamil (e-Tibi) >> PJ program TBC
Pelaksanaan skrining Penyakit Tidak Menular pada ibu hamil (Hipertensi = e-Desi) 🡪PJ Program Hipertensi
>> Sasaran: 100 orang kader pendamping
juknisDinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan cakupan program setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur cq Sub Subtansi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai format dalam Lampiran. Untuk meningkatkan kemampuan pendamping dalam pendampingan
>> Materi:
Strategi komunikasi pendampingan menggunakan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) >> tenaga Promkes
Cara pengukuran antropometri dan aplikasi Buaian >> tenaga Gizi
Cara menentukan ibu hamil anemia >> Bidan
Pelaksanaan skrining TBC terhadap ibu hamil (e-Tibi) >> PJ program TBC
Pelaksanaan skrining Penyakit Tidak Menular pada ibu hamil (Hipertensi = e-Desi) 🡪PJ Program Hipertensi
>> Sasaran: 100 orang kader pendamping
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
2022 06 13 MONEV DF.pptx
1. Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Sulawesi Utara
Manado, 15 Juni 2022
2. Peran dan Fungsi APBN
APBN sehat untuk menstimulasi perekonomian dan
mewujudkan kesejahteraan
Kesejahteraan
yg Berkeadilan
Pembangunan Berkelanjutan
APBN yg Sehat
Fungsi
ALOKASI
Fungsi
DISTRIBUSI
Fungsi
STABILISASI
APBN yg Sehat adalah Pondasi
untuk menstimulasi
perekonomian dan mewujudkan
kesejahteraan
APBN yang sehat akan akan
mendukung 3 fungsi
(alokasi, distribusi dan
stabilisasi) yang akan
menopang pembangunan
yang berlanjutan
Pembangunan yang berlanjutan
akan menghantar terwujudnya
masyarakatsejahtera, adil dan
makmur
3. Kebijakan DAU dan DBH untuk Pemulihan Ekonomi
UU No 6/2021 tentang APBN TA 2022 Pasal 11 ayat (18) :
Dana transfer umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk mendukung
program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan
sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan
kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan
layanan publik antardaerah, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia
bidang Pendidikan. (Dana Transfer Umum: DAU dan DBH)
4. DAK FISIK 2022 untuk Dukungan PC-PEN
Mempercepat pencapaian target Prioritas Nasional dan mendukung Pemulihan
Ekonomi Nasional melalui kebijakan DAK Penugasan berbasis Tematik
TEMATIK
PENGEMBANGAN FOOD
ESTATE DAN
PENGUATAN KAWASAN
SENTRA PRODUKSI
PERTANIAN,
PERIKANAN, DAN
HEWANI
TEMATIK
KONEKTIVITAS
KAWASAN UNTUK
PEMBANGUNAN
INKLUSIF DI WILAYAH
NUSA TENGGARA,
MALUKU, DAN PAPUA
TEMATIK PENGUATAN
DESTINASI PARIWISATA
PRIORITAS DAN SENTRA
INDUSTRI KECIL
MENENGAH
Rp 2.436 M Rp 8.114 M Rp 2.901 M
Rp 147 M Rp 179 M
NASIONAL
SULUT
5. KEBIJAKAN DANA DESA 2022
Perpres No. 104/2021 Rincian APBN 2022 dan PMK 190/2021
Program ketahanan
pangan dan hewani
paling sedikit
20%
Dukungan
pendanaan
penanganan
COVID-19 paling
sedikit 8%, dari
alokasi Dana Desa
setiap desa;
Program
perlindungan sosial
berupa BLT Desa
paling sedikit
40%
Rp 27,2 T
Rp 435 M TOTAL DD Rp 1.088 M
NASIONAL
SULUT
Program sektor
prioritas lainnya
@300K / KPM / Bulan
TOTAL DD Rp 68 T
12. RK 21
1.482,029
Kontrak 21
1.394,064
Salur 21
1.299,253
PAGU 21
1.484,008
2021
94,06%
99,87%
Salur 21
1.299,253
93,20%
Provinsi 100,00 %
Bolaang Mongondow Utara 100,00 %
Kotamobagu 99,96 %
Kepulauan Sangihe 99,88 %
Bitung 99,78 %
Manado 99,68 %
Kepulauan SiTaRo 99,59 %
Minahasa 99,57 %
Bolaang Mongondow Timur 98,99 %
Bolaang Mongondow Selatan 99,66 %
Minahasa Tenggara 98,28 %
Minahasa Utara 97,38 %
Minahasa Selatan 95,69 %
Tomohon 92,01 %
Bolaang Mongondow 82,34 %
Kepulauan Talaud 62,92 %
Kontrak 21
1.394,064
Miliar Rupiah
13. RK 21
1.482,029
Kontrak 21
1.394,064
Salur 21
1.299,253
PAGU 21
1.484,008
2021
94,06%
99,87%
Salur 21
1.299,253
93,20%
PAGU 21
1.484,008 Kurang dari 99,995%
Lebih dari 99,995%
Jumlah Pemda
Pelayanan Kefarmasian
dan Bahan Habis Pakai
14. 2021
Permasalahan 2021
Pre Pelaksanaan
Lambatnya proses lelang
Tidak ada pemenang lelang
Pelaksanaan
Penyampaian dokumen mendekati batas akhir
Tidak memenuhi penyerapan dan/atau output
Pemutusan Kontrak
Keterbatasan produk
Koordinasi antar unit
Belum BAST
Bencana
NAMA BIDANGSUM of PAGU
Kesehatan dan KB 705,987,629,000
Pendidikan 411,322,474,000
Jalan 233,678,698,000
Air Minum 77,070,815,000
Perdagangan 75,000,000,000
Kelautan dan Perikanan 59,736,890,000
Sanitasi 56,868,264,000
Pertanian 30,536,327,000
Kehutanan 25,666,588,000
Pariwisata 20,560,279,000
Industri Kecil dan Menengah 19,063,592,000
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 15,285,476,000
Irigasi 11,966,001,000
Perumahan dan Permukiman 8,559,101,000
Lingkungan Hidup 6,405,200,000
1,757,707,334,000