150 pdt g 14

Hal. 1 dari 55 Put. No. 0150/Pdt.G/2014/PA.Bdg.
PUTUSAN
NOMOR 0150/Pdt.G/2014/PA.Bdg
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
talak antara:
PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI umur 34 tahun, warga
negara Australia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru,
alamat tempat tinggal di Kota Denpasar, dalam hal ini telah
memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM I, KUASA
HUKUM II dan KUASA HUKUM III, advokat-advokat dan asisten
advokat yang berkantor pada kantor advokat XXXXX & Associates
di Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15
September 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan
Agama Badung Nomor 46/SK/2014/PA.Bdg tanggal 24 September
2014, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan
TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 32 tahun, warga
negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mantan
karyawan XXXXX, alamat tempat tinggal di Kabupaten Badung,
sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa alat-
alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat
permohonan tanggal 22 September 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0150/Pdt.G/2014/PA.Bdg tanggal

24 September 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-
dalil sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2012 telah dilangsungkan perkawinan yang
sah antara seorang laki-laki yang bernama PEMOHON
KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Pemohon) dengan seorang
wanita yang bernama TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT
REKONVENSI (Termohon).
2. Bahwa perkawinan seperti tersebut dalam point 1 di atas dilaksanakan
berdasarkan agama Islam dan menurut prosedur yang berlaku serta telah
didaftarkan di KUA Menteng, Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercatat
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX.
3. Bahwa dalam perkawinan ini telah dikaruniai seorang anak perempuan
bernama ANAK KANDUNG PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON
KONVENSI, lahir di Denpasar pada tanggal 8 Juli 2014.
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah mulai pisah tempat tinggal, yaitu
sejak 30 April 2013 sampai dengan 30 Juni 2013 tapi kemudian kembali
tinggal bersama dengan Termohon lagi di Rumah yang disediakan oleh
Sekolah tempat di mana Pemohon bekerja. Tapi kemudian Pemohon dan
Termohon kembali berpisah sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan
saat diajukannya Permohonan ini.
5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada
awalnya berdasarkan kemauan Termohon dan ayah Termohon yang mana
sebelumnya Pemohon merupakan pemeluk agama Kristen sehingga belum
memeluk agama Islam. Oleh karena itu Termohon meminta agar Pemohon
berpindah agama dan segera menikahinya. Pada saat itu Pemohon merasa
belum siap untuk memeluk agama Islam dan belum siap untuk menikah
akan tetapi karena Termohon tidak memberikan pilihan lain kecuali
menikah atau putus hubungan (tidak menjadi kekasih Pemohon lagi) maka
dengan sangat berat hati Pemohon melaksanakan prosesi Pengislaman
dan Pernikahan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012
di sebuah Mesjid di Daerah Menteng Jakarta Pusat.

6. Bahwa setelah menjalani perkawinan dengan Termohon, Pemohon merasa
lebih banyak bertengkar ketimbang harmonis. Setiap kali bertengkar pasti
berujung dengan kata-kata bercerai, bahkan sempat terjadi kekerasan, di
mana Termohon memukul dan mengunci Pemohon di dalam kamar.
7. Bahwa pada awalnya penyebab pertengkaran adalah tentang Pemohon
yang tidak mau menjalankan syariat Islam seperti sholat dan puasa tapi
kemudian belakangan Termohon mulai menuntut masalah keuangan.
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk belajar sholat demi memenuhi
tuntutan Termohon tapi akhir-akhir ini Pemohon menjadi tidak yakin dan
bingung apa sebenarnya yang diinginkan Termohon terhadap Pemohon
karena sepertinya tidak ada yang benar tingkah laku Pemohon di hadapan
Termohon. Segala kondisi ini semakin membuat Pemohon menjadi yakin
bahwa memang perkawinan antara Pemohon dan Termohon memang
sudah tidak mungkin dipertahankan lagi.
9. Bahwa seringkali karena tidak kuat menghadapi tingkah laku Termohon
yang sering marah luar biasa Pemohon meninggalkan Termohon untuk
beberapa waktu dan tidak pulang ke rumah dengan harapan Termohon
berubah akan tetapi harapan Pemohon tersebut tidak terwujud karena
Termohon tetap kepada prilaku yang sangat tidak disukai oleh Pemohon.
10. Bahwa yang juga membuat Pemohon sangat kecewa dan terluka adalah
kebiasaan Termohon yang sering kali membuka aib dan bahkan cenderung
memfitnah Pemohon dan hal ini disampaikan Termohon melalui Media
Sosial (Facebook dan Twitter). Dan bahkan dengan sangat tega
memunculkan foto-foto Pemohon di Media Sosial tersebut dengan
menyebut jelas nama, profesi, serta tempat kerja Pemohon dengan tujuan
mempermalukan Pemohon di hadapan teman-teman Termohon yang juga
teman-teman Pemohon bahkan keluarga.
11. Bahwa Termohon juga tidak segan-segan menggunakan berbagai cara
untuk menyerang dan menteror Pemohon baik secara langsung maupun
melalui hubungan telephone/handphone bahkan sampai pada kata-kata
akan mendeportasi Pemohon dari Indonesia.

12. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah disebut dalam poin-poin di atas
telah menyebabkan perselisihan (siqoq) dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon secara terus-menerus, maka hal tersebut jualah yang telah
menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon.
13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah diusahakan untuk
didamaikan oleh keluarga besar Pemohon dan Termohon, tetapi tidak
membuahkan hasil.
14. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jelas-
jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara
terus-menerus, yang sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974
tentang Perkawinan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi
dalam rumah tangga, dan membuat Pemohon mengajukan Permohonan
ikrar talak ini.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang
Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No.1
tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan
runnah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dengan demikian
tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan
Termohon, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya
kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon
adalah mengajukan Permohonan ikrar talak ini.
Berdasarkan hal-hal ini tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Badung berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili
Permohonan Talak ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut:
Primer
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dengan
Termohon yang telah dilakukan pada tanggal 15 Juli 2012 sebagaimana

yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX
tertanggal 16 Juli 2012, KUA Menteng, Jakarta Pusat adalah sah.
3. Memberi Ijin kepada Pemohon, PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT
REKONVENSI untuk mengucapkan ikrar/menjatuhkan talak satu raj'i
kepada Termohon, TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI
di depan sidang Pengadilan Agama Badung.
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.
Subsider:
Jika Ketua Pengadilan Agama Badung berpendapat lain, mohon putusan
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di
persidangan, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya hadir
pada sidang pertama, selanjutnya diwakili oleh kuasa hukum Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang
berperkara untuk menempuh mediasi melalui hakim mediator Lia Yuliasih, S.Ag
berdasarkan penetapan Nomor 0150/Pdt.G/2014/PA.Bdg tanggal 15 Oktober
2014, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Oktober 2014,
mediasi yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;
Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak
yang berperkara selama proses pemeriksaan perkara akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa Ketua majelis telah membacakan permohonan Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
tetap mempertahankan permohonannya;
Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan
jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada 15 Juli 2012 di
masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta berdasarkan agama Islam;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak
bernama ANAK PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON
KONVENSI, perempuan, lahir 8 Juli 2014;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon dan Termohon atas permintaan
ayah Termohon dan disanggupi oleh Pemohon karena Pemohon tidak
siap berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak tanggal 11
November 2013 setelah Pemohon mengetahui Termohon sedang
mengandung anak dari Pemohon, dan Pemohon memaksa juga
menawarkan uang untuk menggugurkan janin yang Termohon
kandung, sampai pada akhirnya Pemohon pulang ke rumah dengan
membawa rekan kantor sambil mengambil pakaian dan tidak
memberitahu lagi kapan akan kembali ke rumah. Sejak saat itu
Pemohon tidak bersedia menemui Termohon lagi sampai saat ini
termasuk pada saat Termohon melahirkan;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis
karena Pemohon selalu berbohong dan berselingkuh, memiliki sifat
posesif, dan cemburu yang berlebihan, berkata dan berperilaku kasar
terhadap Termohon. Terlebih lagi bahwa Termohon tidak pernah di
hargai sebagai seorang istri yang setia terhadap suami, dan Pemohon
lebih mementingkan menghargai binatang (anjing) piaraan Pemohon
bahkan lebih menghargai pembantu rumah tangga kami dan kawan-
kawan Pemohon daripada Termohon sebagai seorang Istri yang tidak
menuntut banyak kecuali dihargai dengan kejujuran dan diperlakukan
dengan adil layaknya sebagai pasangan rumah tangga pada umumnya.
Kalimat perceraian awalnya sering diucapkan oleh Pemohon setelah
sebulan kami menikah. Mengancam untuk selalu kabur dan dengan itu
Termohon mengunci kami berdua di dalam kamar kami sendiri.
Kekerasan awalnya terjadi setelah Pemohon mencekik leher Termohon
dengan kedua tangannya sebelum kami menikah. Sampai akhirnya
setelah kami menikah Termohon yang memulai dengan menampar
atau memukul punggung Pemohon yang pada akhirnya Pemohon pun

membalas dengan mendorong sehingga tersungkur di dipan kayu yang
menyebabkan pinggul Termohon cedera dan susah berjalan sehingga
menjadi pemandangan yang sangat memalukan disaksikan oleh teman
Pemohon dan Pemohon hanya menertawakan Termohon tanpa rasa
sungkan. Kekerasan pun terjadi setelah Pemohon menuduh Termohon
menendang anjing Pemohon yang masuk ke dalam rumah yang tentu
hal tersebut tidak Termohon lakukan karena anjing Pemohon berteriak
setelah Termohon menutup pintu dan tidak sengaja mengenai anjing
tersebut sehingga Pemohon mendorong Termohon dan berkata bahwa
Termohon tidak berhak memukul anjing Pemohon yang itupun tidak
benar. Hal tersebut akhirnya menjadi perkelahian yang sangat luar
biasa besarnya sehingga kami berdua saling memukul karena
Termohon tidak terima diperlakukan demikian. Badan Termohon lebam
di beberapa titik juga termasuk Rahim Termohon yang diinjak dengan
lutut Pemohon karena Termohon tidak ingin melepaskan genggaman
Termohon menjambak rambut Pemohon di kamar mandi. Hasil visum
Termohon lakukan 2x di rumah sakit Sanglah, Denpasar dan yang
terakhir tidak Termohon laporkan karena sudah lelah melaporkan
KDRT yang bukti lebam tersebut hanya Termohon foto di selular
Termohon sendiri dan hal itu terjadi setelah Pemohon sangat cemburu
dengan teman pria sahabat Termohon yang Termohon pun tidak
mengenali orang tersebut dan Termohon dipaksa untuk mengakui
tuduhan Pemohon bahwa pria tersebut menyukai Termohon dan ingin
meniduri Termohon yang tentunya hal tersebut tidaklah benar.
- Bahwa tidak benar yang menyebabkan pertengkaran karena Pemohon
tidak ingin menjalankan syariat Islam. Termohon meminta tunjangan
bulanan keuangan dikarenakan berhenti bekerja sebagai karyawan
XXXXXX dengan tujuan menyelamatkan rumah tangga agar suami
merasa aman dan tidak berprasangka buruk lagi terhadap Termohon di
setiap harinya, tetapi Pemohon tidak bersedia memberikan finansial
bulanan khusus buat Termohon;

- Bahwa tidak benar bahwa Termohon memaksa dan menuntut
Pemohon untuk melaksanakan sholat tiap waktu.
- Bahwa Pemohon terlalu banyak berbohong dengan menggoda wanita
lain dan tidak pernah jujur pada saat keluar kota, termasuk kepergian
Pemohon ke Jakarta untuk bersenang-senang di diskotik dengan
perempuan lain yang pada akhirnya terlihat oleh kawan-kawan
Termohon di sana, sedangkan menurut pengakuan Pemohon,
Pemohon menginap di Kuta bersama kawannya yang datang dari
Australia ataupun alasan-alasan yang tidak masuk akal lainnya. Dan
dalam waktu yang bersamaan pun Termohon dituduh selingkuh juga
dicaci maki dengan kalimat kasar bahwa Termohon ini adalah
perempuan malam, padahal Termohon sedang bekerja lembur dari
kantor dan Pemohon pun tahu keberadaan Termohon di mana.
- Bahwa benar Termohon yang pada akhirnya membuka aib, yang
sebenarnya tidak memfitnah Pemohon karena yang Termohon katakan
betul adanya. Terlebih lagi setelah Termohon mengetahui bahwa
Pemohon ikut menjadi anggota "Bali Single Mingle Group" selama
setahun setelah kami menikah. Tidak heran Termohon selalu
menemukan sms atau inbox Facebook dari perempuan lain termasuk
orang tua murid Pemohon yang pernah berselingkuh dengan Pemohon
dengan mengatakan kalimat romantic yang tidak sepantasnya. Terlebih
lagi setelah Termohon menemukan bukti pemeriksaan hasil lab
Pemohon memeriksakan penyakit kelamin di bulan Juni 2013 pada saat
Pemohon sudah kabur dari rumah dan dugaan Termohon yang selalu
Pemohon lakukan sebelum dan sesudah kami menikah bahwa
Pemohon telah melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain
tanpa menggunakan pengaman terlebih lagi Pemohon berhubungan
intim dengan wanita lain di rumah kami di Sanur di bulan February 2014
pada saat Termohon berada di Makassar sepulang Termohon dari
menunaikan ibadah Umroh pada bulan Januari 2014 lalu yang
Termohon temukan dalam tong sampah kamar mandi kami adalah
kondom bekas pakai sebagai barang bukti.

- Bahwa tidak benar. Pemohon bahkan yang memancing atau
menantang Termohon dengan membawa nama keluarga Termohon hal
terburuk apa yang bisa Termohon lakukan setiap kami bertengkar
hebat. Tidak pernah meneror. Pemohon menantang Termohon apa
yang berani Termohon lakukan di sekolah Pemohon, Termohon
mengatakan bahwa Termohon bisa melaporkan Pemohon ke kepala
sekolah Pemohon tentang perbuatan Pemohon yang berselingkuh
dengan orang tua murid yang bisa menyebabkan Pemohon dipecat dan
semua itupun tidak Termohon lakukan sekalipun Termohon bisa.
- Bahwa sebagian penyebab perselisihan karena Termohon tidak tahan
dengan sifat cemburuan dan possessive Pemohon yang berlebihan
terhadap Termohon, dan juga karena masalah finansial yang selalu
diperhitungkan oleh Pemohon sedangkan Termohon juga bekerja dan
tidak sedikit pula yang Termohon keluarkan dari gaji Termohon untuk
mencukupi kebutuhan.
- Benar adanya. Tidak pernah berhasil karena Termohon selalu dituduh
gila dan mengidap penyakit mental Bipolar yang hal tersebut pun harus
Termohon "iyakan" demi membuat Pemohon kembali ke rumah. Dan
Pemohon tidak segan-segan mengatakan bahwa Termohon dan
keluarga Termohon gila dan menuduh ayah Termohon seorang
koruptor.
- Bahwa Termohon menyetujui permohonan cerai dari Pemohon setelah
tidak ada itikad atau perubahan yang baik sebagai seorang suami
setelah Pemohon meninggalkan Termohon dalam keadaan hamil dan
selalu mengusir Termohon dari rumah pada 5 bulan masa kehamilan
Termohon. Dan puncaknya setelah Termohon melahirkan, tetap tidak
ada perubahan sama sekali dari Pemohon kepada putrinya yang
membuat Termohon marah setelah pacar Pemohon memberikan
informasi kepada Termohon sepulangnya dari Australia Pemohon
memaksa ingin bertemu dengan pacar Pemohon daripada ingin melihat
putrinya sendiri. Sampai saat ini Pemohon masih saja menuduh dan
menghujat Termohon yang sangat negative dengan mengatakan

bahwa Termohon menggunakan bayi (putri kami) sebagai senjata untuk
menyerang ataupun membuat citra Pemohon tidak baik di mata public.
Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan
gugatan rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Termohon meminta hak asuh (hadhanah) atas anak yang
bernama ANAK PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON
KONVENSI, lahir 8 Juli 2014, dengan alasan kondisi Pemohon yang
tidak stabil, dengan semakin parah mengkonsumsi obat (narkotika),
juga ketergantungan meminum minuman keras atau alcohol yang tidak
pernah bisa dikontrol oleh Pemohon, agar tidak menjadi contoh dalam
pertumbuhan anak.
- Bahwa Termohon meminta nafkah anak sejumlah Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) per bulan dari Pemohon dengan rincian sebagai
berikut:
1. Nutrisi asupan ASI (Vitamin, susu, dll): Rp.3.000.000,- (tiga juta
rupiah);
2. Pembantu RT Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
3. Asuransi pendidikan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
4. Perlengkapan sandang, pangan, pakaian dan pengeluaran tak
terduga untuk kebutuhan bayi Rp.5.000,000,- (lima juta rupiah)
5. Tabungan masa depan putri kami Rp. 4.000.000,- (empat juta
rupiah)
Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan
replik secara tertulis sebagai berikut:
Dalam pokok perkara (konvensi)
1. Bahwa Pemohon menolak dan menganggap tidak perlu menanggapi dalil-
dalil Termohon dalam jawabannya kecuali terhadap hal-hal yang menurut
Pemohon adalah sangat prinsip dan perlu disampaikan dalam sidang yang
mulia ini;
2. Bahwa terhadap dalil Termohon pada point 13 Pemohon tidak pernah
menuduh Termohon gila akan tetapi diagnosa terhadap penyakit kejiwaan

yang dimiliki Termohon tersebut berasal dari salah satu Ahli Kejiwaan yang
pernah didatangi oleh Termohon bersama Pemohon yang bernama
XXXXX, yang berpraktek XXXXXX yang beralamat di Jl. Gandapura No.30
yang telah menyatakan bahwa Termohon menunjukkan indikasi adanya
penyakit Bipolar;
3. Bahwa oleh karena adanya indikasi penyakit Bipolar yang dimiliki
Termohon telah membuat Pemohon sangat mengkhawatirkan pertumbuhan
dan masa depan anak Pemohon dan Termohon yaitu ANAK PEMOHON
KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI yang mana menurut informasi
yang Pemohon dapatkan baik melalui keterangan Ahli Jiwa maupun hasil
browsing Pemohon di internet menyatakan bahwa penyakit Bipolar dapat
menurun kepada keturunan dari orang yang memiliki penyakit Bipolar
tersebut;
4. Bahwa berdasarkan kekhawatiran Pemohon tersebut Pemohon sangat
kuatir Termohon tidak akan mampu mengasuh ANAK PEMOHON
KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI untuk bisa tumbuh menjadi
anak yang normal dan sehat bukan saja secara fisik melainkan mentalnya
juga karena apabila penyakit Bipolar Termohon sedang kambuh maka
dikhawatirkan Termohon akan melakukan hal-hal yang dapat
membahayakan baik fisik maupun perkembangan mental ANAK
PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI oleh karena
Termohon akan cenderung tidak mampu mengontrol emosi Termohon
terutama apabila Termohon sedang kesal.
5. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk selalu berobat
dan melakukan therapy tapi justru Termohon tidak bisa menerima
kenyataan telah memiliki penyakit tersebut dan menolak untuk melanjutkan
pengobatan dan menghentikan mengkonsumsi obat yang telah diberikan
oleh XXXXX.
Dalam Rekonvensi
1. Bahwa oleh karena adanya kekuatiran dari Pemohon akan terjadi resiko
anak mereka (ANAK PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON
KONVENSI) akan mengalami kekerasan dan perlakukan yang dapat

membahayakan perkembangannya baik secara fisik dan mental maka
Pemohon menginginkan agar Hak Pengasuhan anak mereka tersebut
diserahkan kepada Pemohon setelah selesai masa menyusui.
2. Bahwa oleh karenanya berkenaan dengan biaya hidup untuk anak mereka
yang akan diberikan Pemohon adalah hanya untuk sampai dengan anak
mereka tersebut telah selesai masa menyusuinya sehingga Pemohon
sendiri yang akan mengasuh anak mereka tanpa mengurangi hak dari
Termohon untuk tetap dapat berkunjung untuk menemui dan memberikan
kasih sayangnya.
3. Bahwa mengenai jumlah biaya hidup ANAK PEMOHON KONVENSI DAN
TERMOHON KONVENSI yang dapat diberikan oleh Pemohon kepada
Termohon selama dalam pengasuhan Termohon adalah Rp.3.000.000,-
(tiga juta rupiah).
4. Bahwa oleh karena sebagai seorang guru yang bekerja di Sekolah
International terbaik di Bali yaitu XXXXX Pemohon memiliki fasilitas untuk
menyekolahkan ANAK PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON
KONVENSI secara gratis dan diberikan jaminan asuransi baik kejiwaan dan
kesehatan maka Pemohon yakin Pemohon dapat mengasuh dan mendidik
ANAK PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI lebih baik
dari Termohon.
Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah Pemohon
mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara aquo dapat memberikan
Putusan sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dengan
Termohon yang telah dilakukan pada tanggal 15 Juli 2012 sebagaimana
yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX
tertanggal 16 Juli 2012, KUA Menteng, Jakarta Pusat adalah sah.
3. Memberi Ijin kepada Pemohon, PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT
REKONVENSI untuk mengucapkan ikrar/menjatuhkan talak satu raj’i

kepada Termohon, TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI
di depan sidang Pengadilan Agama Badung.
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.
Dalam Rekonpensi
1. Menolak permintaan Termohon atas biaya hidup sebesar Rp.20.000.000,
(dua puluh juta rupiah) yang diminta oleh Termohon kepada Pemohon
melainkan menetapkan Pemohon memberikan biaya hidup untuk ANAK
PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI sebesar
Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai ANAK PEMOHON
KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI selesai masa menyusui.
2. Menetapkan hak asuh atas ANAK PEMOHON KONVENSI DAN
TERMOHON KONVENSI diberikan kepada Pemohon segera setelah ANAK
PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI telah selesai masa
menyusuinya.
Jika Ketua Pengadilan Agama Badung berpendapat lain, mohon putusan
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan
duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada
pokoknya tetap sebagaimana jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dan
menegaskan bahwa Termohon tidak memiliki indikasi terkena penyakit bipolar;
Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan
duplik rekonvensi atas replik rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:
Dalam Rekonpensi
1. Bahwa Pemohon bersedia memberikan biaya hidup ANAK PEMOHON
KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI sebesar Rp.5.000.000,- (lima
juta rupiah) per bulan, hal ini dengan dasar pertimbangan bahwa hanya
sebesar itu Pemohon mampu memberikannya kepada Termohon, karena
walaupun sebagai Warga Negara Asing yang bekerja sebagai Guru di
Sekolah Internasional gaji Pemohon lebih besar dari gaji rata-rata guru di
Indonesia akan tetapi biaya hidup Pemohon selaku orang asing di
Indonesia juga lebih besar dari biaya hidup guru-guru Indonesia dan bahwa

ANAK PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI sebagai
seorang bayi belumlah memerlukan biaya yang sebegitu besar
sebagaimana yang diminta oleh Termohon, dan biaya hidup ini di luar
dari jaminan kesehatan yang telah diberikan kepada ANAK PEMOHON
KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI sebagai anak Pemohon oleh
Pemohon secara otomatis dari fasilitas yang didapatkan Pemohon
dari tempat Pemohon bekerja dan biaya ini hanya diberikan sampai
dengan ANAK PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI
berhenti menyusui.
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Pemohon sebelumnya bahwa oleh karena
adanya kekuatiran Pemohon terhadap penyakit Bipolar yang diderita
Termohon, yang akan membahayakan kesehatan, keselamatan,
kebahagiaan, pertumbuhan ANAK PEMOHON KONVENSI DAN
TERMOHON KONVENSI baik secara phisik dan mental/jiwa ANAK
PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI di masa depan
maka sudah sepatutnya hak asuh ANAK PEMOHON KONVENSI DAN
TERMOHON KONVENSI diberikan kepada Pemohon yang tidak
mempunyai permasalahan dengan kesehatan mental/jiwanya sebagaimana
halnya Termohon. Dan pemberian Hak Asuh ini tetap mempertimbangkan
kebutuhan ANAK PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI
untuk tetap menyusui sampai batas waktu yang diperlukan paling lama usia
2 (dua) tahun. Sehingga Hak Asuh ini selambat-lambatnya diberikan
kepada Pemohon pada saat usia ANAK PEMOHON KONVENSI DAN
TERMOHON KONVENSI memasuki usia 2 (dua) tahun.
Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah
sepatutnya Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara aquo
dapat memberikan putusan sebagai berikut;
Dalam Rekonpensi
1. Menolak permintaan Termohon atas biaya hidup sebesar Rp.20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) yang diminta oleh Termohon kepada Pemohon
melainkan menetapkan Pemohon memberikan biaya hidup untuk ANAK
PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI sebesar

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai ANAK PEMOHON
KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI selesai masa menyusui.
2. Menetapkan hak asuh atas ANAK PEMOHON KONVENSI DAN
TERMOHON KONVENSI diberikan kepada Pemohon segera setelah ANAK
PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI telah selesai masa
menyusuinya atau selambat-lambatnya pada saat diberikan kepada
Pemohon memasuki usia 2 (dua) tahun.
Jika Ketua Pengadilan Agama Badung berpendapat lain, Mohon
putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Bahwa terhadap duplik rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon
Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan rereplik
rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi
mempertimbangkan kembali permintaan nafkah anak menjadi Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengidap
gangguan Bipolar;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap meminta hak
asuh anak diberikan kepadanya;
Bahwa terhadap rereplik rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon
Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan reduplik
rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam duplik
rekonvensi;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX, tanggal 16 Juli
2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kota Jakarta Pusat,
DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos,
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Termohon tanggal 05 Juli 2013, yang
ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup dan dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Termohon atas surat Pernyataan
tanggal 05 Juli 2013 yang ditujukan kepada kuasa hukum Pemohon, yang
ditandatangani oleh Termohon tanggal 09 Juli 2013. Bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup dan dicap pos, dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Passport atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXX yang
dikeluarkan oleh pemerintah Australia pada tanggal 25 September 2008.
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.4;
5. Fotokopi print out atas komentar dan pernyataan Termohon pada dinding
akun facebook milik Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.5;
6. Hasil cetak dokumen elektronik berupa 4 (empat) foto bagian tubuh tertentu
dari Pemohon yang terdapat seperti luka memar. Bukti tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dokumen elektronik yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Hasil cetak dokumen elektronik berupa foto SMS dari nomor
+XXXXXXXXXXXX (kakak ipar Termohon) ke handphone Pemohon. Bukti
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen
elektronik yang ada dalam handphone Pemohon ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Hasil cetak screenshot SMS percakapan antara Termohon (dengan nomor
+XXXXXXXXXXXX) dengan XXXXX. Bukti tersebut telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi slip pembayaran gaji Pemohon bulan Oktober 2014 dari
XXXXXXXX. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.9;
Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi juga mengajukan 1 orang saksi ahli, dan 2 orang saksi:
1. SAKSI AHLI, umur 70 tahun, agama Hindu, pekerjaan pensiunan PNS
(dosen Fakultas Kedokteran Universitas XXXXX), namun sekarang masih
mengajar sebagai dosen luar biasa mata kuliah Psikiater di Fakultas
Kedokteran Universitas XXXXX dan dokter Psikiater praktik, alamat di
Kota Denpasar sebagai saksi ahli Pemohon, yang memberikan
keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa riwayat pendidikan saksi adalah saksi menyelesaikan S1 di
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, kemudian mengambil
spesialis di Universitas Airlangga Surabaya bidang Psikiatri (Ilmu
Kesehatan Jiwa), dan menyelesaikan program doktor bidang
Kesehatan di Unair Surabaya;
- Bahwa saksi mengenal kuasa Pemohon, yang meminta saksi sebagai
saksi ahli, dan mengenal Termohon karena Termohon pernah datang
ke tempat praktik saksi untuk konsultasi dan memeriksa kondisi
kejiwaan Termohon atas permintaan Pemohon;
- Bahwa bipolar adalah gangguan emosi dan perasaan yang terdiri dari
2 tipe: 1) Agresif (manic) yaitu gangguan jiwa yang membuat
penderitanya suka menunjukan kehebatannya, kemampuannya, serta
mengekspresikan rasa senang ataupun marah secara berlebihan, dan
2) Depresi yaitu gangguan jiwa yang membuat penderitanya cepat
putus asa, merasa tidak mampu, tidak percaya diri bahkan dapat
berakhir dengan bunuh diri;
- Bahwa gangguan bipolar kebanyakan faktor keturunan atau genetik,
neurotransmitter yang ada di otak, tetapi ada juga karena adanya
trauma, misalnya memori yang membuat ibu trauma ketika anak
dalam kandungan, trauma yang dialami anak sejak dilahirkan, dan
waktu ia dibesarkan. Kalau faktor memori harapan ada, dapat

diperbaiki. Kalau genetik dia akan tetap, sulit disembuhkan dan dapat
diturunkan kepada keturunan, dan harus mengonsumsi obat terus;
- Bahwa trauma dapat disebabkan efek yang dialami bayi sejak dalam
kandungan karena ibu marah-marah atau kelahiran anak tidak
dikehendaki, maupun memori setelah anak dilahirkan, karena anak
sering dimarahi, melihat orang tua bertengkar, atau akibat bullying di
sekolah;
- Bahwa gangguan bipolar karena trauma ini dapat disembuhkan tanpa
mengonsumsi obat, yaitu melalui meditasi untuk mendapatkan memori
baru (reframing memori). Caranya dapat melalui hypnotherapy dengan
metode bio psiko spirit, yaitu metode penyembuhan dengan meditasi
dengan cara diajak memahami keadaan yang ia rasakan, melakukan
sembahyang dan melakukan ajaran agama secara intens, dengan
cara tersebut dapat membantu untuk tidak kambuh. Lama proses
penyembuhan trauma memori tergantung pada kemampuan pasien
masing-masing. Tergantung dari berapa serius dan sungguh-
sungguhnya mengikuti ketentuan proses penyembuhan yang telah
ditentukan oleh dokter yang menangani penyembuhannya, di
antaranya melakukan meditasi secara rutin minimal 2-3 kali, percaya
diri, mengatur omongan serta sikap perbuatan, sehingga tumbuh
memori baru yang lebih baik.
- Bahwa indikasi orang mengalami gangguan bipolar adalah orang
tersebut mudah marah, ketika marah meledak di luar kontrol dirinya,
membanting barang, semakin ditahan maka semakin meledak. Tetapi
saat sadar dia akan menyesali apa yang dilakukan;
- Bahwa saksi pernah melayani konsultasi dan pemeriksaan kepada
Termohon pada tanggal 3 Mei 2013 di tempat praktik saksi di Jalan
Gandapura No.30, Termohon cerita temperamental dan mudah
marah, Termohon mengalami bipolar karena trauma di masa kecil,
pada masa SD, SMP, sampai SMA. Termohon ingin disayang,
dihargai apa yang dia lakukan;

- Bahwa apa yang dialami Termohon di masa kecil yang tidak disenangi
Termohon tanpa sadar akan ia ulangi. Yang dikhawatirkan apabila
Termohon tidak mampu mengontrol emosi dan melakukan kekerasan
pada anaknya, tetapi kalau ditanya maka ia tidak ingat dan menyesal
- Bahwa penyebab gangguan bipolar yang dialami Termohon karena
faktor memori, berdasarkan hasil wawancara;
- Bahwa Termohon jenuh, eneg, melihat kedua orang tuanya sering
bertengkar dan berkata-kata kasar di depan Termohon, dan Termohon
sering mendapat pukulan oleh orang tua sejak kecil sampai usia
remaja;
- Bahwa gangguan bipolar yang dialami Termohon dapat disembuhkan
melalui spiritual hypnotheraphy, mungkin 2 kali, maksimum 3 kali
hypnotherapy;
- Bahwa bipolar dapat menurun ke anak, tetapi juga dapat dipengaruhi
oleh memori/pengalaman masa kecil, dan saksi tidak bisa
mengatakan yang ini normal (Pemohon), yang ini tidak (Termohon),
karena dua-duanya tidak bisa menahan;
2. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Hindu, pekerjaan satpam, alamat di XXXX
Kabupaten Gianyar, yang memberikan keterangan di bawah sumpah
sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi satpam
di rumah kontrak tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Jalan
XXXXX No.10;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam sejak bulan Juni 2013 sampai
dengan Februari 2014;
- Bahwa saksi bekerja setiap hari kecuali hari Minggu/libur, dari jam
18.00 sore sampai jam 06.00. pagi;
- Bahwa Pemohon bekerja mengajar musik di “XXXXXX”;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar,
tetapi hanya satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa pada suatu malam saksi pernah mendengar suara keras
Termohon dari dalam kamar, tak lama kemudian saksi ditelepon oleh
Pemohon yang menyuruh saksi datang ke kamar lalu saksi segera ke
kamar, di sana saksi melihat suasananya tegang, Pemohon terkunci
dalam kamar, sedang Termohon ada di luar kamar kemudian pergi
keluar rumah sendiri. Saksi berusaha membuka pintu kamar tapi
terkunci dari luar akhirnya Pemohon tiba-tiba muncul di luar kamar
mungkin keluar lewat jendela lalu Pemohon menuju ke kamar tamu;
- Bahwa Termohon tidak sering marah-marah, saksi tidak pernah
dimarahi Termohon, tetapi Termohon kalau bicara suaranya keras;
- Bahwa saksi pernah melihat ayah Termohon datang berkunjung di
rumah Pemohon dan Termohon, tetapi saksi tidak melihat Pemohon
berkomunikasi dengan ayah Termohon;
- Bahwa yang datang berkunjung adalah teman-teman Termohon dari
ibu-ibu pengajian setempat jika mengadakan kegiatan di rumah
Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon memelihara anjing di rumah Pemohon dan
Termohon, namun tidak menjadi sebab hingga Pemohon berselisih
dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon sholat, tetapi kalau
Termohon beragama Islam karena saksi pernah antar ke masjid dan
pernah melihat Termohon sholat;
- Bahwa saat saksi masih kerja (Juni 2013 – Februari 2014) Pemohon
dan Termohon masih tinggal bersama, meskipun sebelum bulan
Februari 2014 Pemohon sudah jarang ada di rumah, namun sekarang
Pemohon dan Termohon sudah total berpisah tempat tinggal sejak
awal Februari 2014 atau saat saksi sudah berhenti bekerja di rumah
Pemohon dan Termohon, dan saksi pernah dipanggil Pemohon
melalui telepon untuk membantu kemas-kemas dan mengangkat
barang-barang milik Pemohon karena akan berpisah tempat tinggal
dengan Termohon, tetapi saksi tidak ikut ke tempat tinggal Pemohon

yang baru, Pemohon pergi sendiri sedangkan Termohon tetap di
tempat tinggal bersama;
- Bahwa ketika bertengkar, Termohon yang nadanya keras, sedangkan
Pemohon kadang-kadang keras, tetapi cenderung pelan;
- Bahwa selama Termohon pergi umroh dua bulan, ada tamu seorang
laki-laki teman Pemohon dan menginap selama 1 minggu;
- Bahwa ketika masih bekerja, biasanya Termohon pulang kerja lebih
kurang jam 10 malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon pulang dalam keadaan
mabuk dan tidak tahu Pemohon menggunakan narkotika;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, saksi
pernah melihat Pemohon pulang pagi lebih kurang jam 4 pagi, tetapi
lebih sering pulang jam 11 malam;
- Bahwa setelah Termohon pulang melaksanakan ibadah umrah pada
bulan Februari 2014, Pemohon kadang tidak menginap di rumah;
3. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan guru,
kewarganegaraan Kanada, alamat di XXXXX Kota Denpasar:
- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon selama 7 tahun 6 bulan
dan Pemohon pernah menjadi pendamping pengantin laki-laki dalam
pernikahan saksi;
- Bahwa saksi mengenal Termohon, Pemohon dan Termohon adalah
suami istri;
- Bahwa Pemohon pernah menyatakan bahwa saat itu ia belum siap
menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan
XXXXX, dan saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan
Termohon dua kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah, saksi baru tahu
sejak 4 bulan yang lalu, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di
XXXXX sekitar April atau Mei 2014;
- Bahwa menurut Pemohon, sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan
Termohon sudah tidak harmonis lagi sampai sekarang;

- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon dan Termohon pernah
bertengkar sengit karena Termohon berkata-kata kasar hingga
menyakitkan hati Pemohon, kemudian saksi melihat Pemohon dan
Termohon komunikasinya tidak bagus, saling diam dan tegang;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, saksi
menyimpulkan penyebab pertengkaran karena Termohon tidak
konsisten dan kemarahannya mudah dipicu oleh hal-hal kecil;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon minum minuman beralkohol
(bir) tetapi hanya saat Pemohon main musik di bar dan tidak banyak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru musik di sekolah “XXXXX”
sejak 9 tahun yang lalu;
- Bahwa gaji Pemohon kurang lebih Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua
juta rupiah);
- Bahwa Pemohon pernah cerita tentang anak, Pemohon senang sekali
dengan anaknya, dan menanyakan apa yang baik dan buruk bagi
anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak
lebih 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon baik, jujur, peduli, namun cenderung suka minum
minuman beralkohol tetapi tidak sampai mabuk-mabukan dan tidak
pernah memakai narkotik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon marah secara berlebihan,
hanya pernah melihat Pemohon menjadi pendiam dan kecewa;
- Bahwa Pemohon tidak pernah ada masalah di sekolah, Pemohon
dikenal baik oleh murid-murid dan orang tua murid;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensi,
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat-alat bukti surat
berupa:
1. Hasil cetak e-mail (surat elektronik) yang berisi percakapan antara
Pemohon dan Termohon dari tanggal 9 November 2013 sampai 12
November 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Hasil cetak dokumen elektronik berupa foto beberapa bagian badan
Termohon yang terdapat luka lebam sebanyak 8 (delapan) foto. Bukti
elektronik aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
T.2;
3. Hasil cetak dokumen elektronik berupa foto kondom bekas dipakai di dalam
tempat sampah yang tidak dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya
dan sebuah kondom bekas dipakai. Bukti tersebut telah diberi meterai
cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Hasil cetak dokumen elektronik berupa foto dua SMS dari nomor
+XXXXXXXXXXXX (setelah dikonfirmasi kepada kuasa Pemohon, ternyata
nomor milik Pemohon) kepada Termohon. Bukti tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya
(SMS di dalam handphone Termohon) yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Hasil cetak transkrip percakapan melalui aplikasi whatsapp antara
Termohon dengan XXXXX. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya yang tersimpan di
handphone Termohon yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda T.5;
6. Hasil cetak dokumen elektronik berupa foto Pemohon dengan perempuan
yang diposting di akun facebook atas nama XXXXX yang terdiri dari 5 foto
dan hasil cetak dokumen elektronik berupa screenshot SMS dari nomor
+XXXXXXXXXXXX (menurut Termohon nomor XXXXX). Bukti tersebut
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Hasil cetak transkrip percakapan Termohon dengan Pemohon melalui
aplikasi Whatsapp tanggal 18 November 2014. Bukti tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya

yang tersimpan di handphone Termohon yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Dokumen elektronik berupa rekaman suara Pemohon dalam keadaan
mabuk dan cemburu dan transkrip hasil rekaman yang diterjemahkan
dalam bahasa Indonesia. Transkrip hasil rekaman tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen elektronik berupa
rekaman yang tersimpan di dalam handphone Termohon yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Contract Amendment Pemohon dengan XXXXX periode 1
Agustus 2008 – 31 Juli 2009. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda T.9;
10. Hasil cetak dokumen elektronik berupa screenshot percakapan Pemohon
dan Termohon via sms yang tersimpan di handphone Termohon. Bukti
elektronik aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
T.10;
11. Hasil cetak dokumen elektronik berupa foto tangan kiri Termohon dengan
bekas luka memar. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/XXX/XX-XX/XXXX yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Administrasi Jakarta Timur tanggal 26 September 2014. Bukti tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
Bahwa selain alat bukti surat, Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi juga mengajukan alat bukti 2 orang saksi yaitu:
1. SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI,
alamat Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Termohon;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah
suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2012 di Menteng
Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
kontrakan di Bali, di Jalan XXXXX kemudian pindah di Jalan XXXXX;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon
dan Termohon 3 kali, yaitu 1 kali di kontrakan Jl. XXXXX tetapi hanya
mampir sebentar dan tidak menginap, kemudian 2 kali di kontrakan Jl.
XXXXX, yang pertama hanya mampir sebentar dan tidak menginap,
sedangkan yang kedua saksi berkunjung selama 1 minggu;
- Bahwa saat masih di kontrakan Jl. XXXXX keadaan Pemohon dan
Termohon masih harmonis, namun setelah di kontrakan Jl. XXXXX
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saat saksi berkunjung yang kedua kalinya di kontrakan Jl.
XXXXX pada Februari 2014, Pemohon tidak kelihatan di rumah, tetapi
suatu hari Pemohon tiba-tiba datang dengan keadaan emosi dan
mengambil pakaian lalu beranjak keluar rumah. Kemudian saksi tanya
baik-baik “Mau ke mana?” tetapi Pemohon menjawab dengan nada
lantang: “Saya mau keluar”, dan selama 1 minggu saksi menginap
Pemohon tidak pernah pulang;
- Bahwa Pemohon pernah mengadu bahwa Termohon menguncinya di
dalam kamar sendirian, kemudian Termohon juga mengadu bahwa
Termohon sudah tidak tahan karena sering ditinggal pergi oleh
Pemohon dan akhirnya Termohon mengunci Pemohon sendirian
dalam kamar;
- Bahwa selama menikah, saksi dua kali bertemu Pemohon dan yang
terakhir di XXXXX waktu Pemohon datang dengan marah-marah
kemudian mengambil pakaiannya tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat minuman bir dalam kulkas saat tinggal di
Jalan XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak
Februari 2014, Pemohon pergi dan tinggal entah di mana dan tidak

pernah pulang sampai sekarang, sedangkan Termohon dan anaknya
tetap di tempat tinggal di XXXXX sampai Juni 2014, kemudian pindah
di Jalan XXXXX No.33 Sanur sampai sekarang;
- Bahwa Termohon dan anaknya tinggal bertiga dengan seorang
pembantu rumah tangga untuk mengurus rumah;
- Bahwa Termohon merawat sendiri anaknya sejak lahir sampai
sekarang;
- Bahwa Termohon sangat sayang pada anaknya tidak pernah marah
pada anaknya, selama saksi berkunjung pertama kali di Jalan XXXXX
dan menginap selama 10 hari, saksi melihat Termohon sangat trampil
merawat dan mengasuh anaknya, demikian pula saat saksi
berkunjung yang ke-2 kalinya dan menginap 1 minggu, Termohon
tetap sayang, merawat dan mengasuh anaknya dengan baik,
demikian pula ketika saksi berkunjung sekarang, Termohon tetap
sayang pada anaknya dan ini membuat saksi terharu karena ternyata
Termohon bisa sabar dan telaten mengurus bayinya;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon pada bulan pertama hanya
minum ASI tetapi pada bulan-bulan selanjutnya ASI sudah tidak cukup
dan kelihatan badannya kurang berisi, maka ASI diselingi dengan
susu kambing etawa dan sekarang anaknya jadi bertambah sehat;
- Bahwa saksi yakin Termohon mampu mengasuh anaknya;
- Bahwa mengenai perangai Termohon, Termohon emosi tergantung
pada situasi yang ia hadapi, Termohon tidak mudah marah. Termohon
marah ketika barangnya diambil oleh orang lain, atau karena masalah
yang prinsip terkait dengan harga diri, misalnya dirinya atau saudara
dan keluarganya direndahkan maka dia akan marah besar;
- Bahwa saksi tidak pernah memukul Termohon meskipun disiplin
militer saksi terapkan di rumah, paling saksi hanya mencubit
Termohon waktu SMP dan SMA karena keluar rumah tanpa izin orang
tua, tetapi ternyata menurut teman-temannya Termohon pergi belajar
kelompok dengan teman-temannya;

- Bahwa Ibu Termohon memang keras, sering memarahi anak, bahkan
sampai menekuk jari-jari tangan anak ke belakang sampai menyentuh
pergelangan tangan jika anak tidak patuh;
- Bahwa menurut Termohon selama berpisah, Pemohon masih
memberi nafkah biaya hidup pada Termohon sebanyak Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa Pemohon dan Termohon untuk
menikah, karena kita punya adat dan agama, saksi tidak ingin orang-
orang bilang anaknya jenderal kumpul kebo;
- Bahwa menurut Termohon, Pemohon pernah melakukan tindak
kekerasan fisik terhadap Termohon, dan ditunjukkan foto-fotonya oleh
Termohon;
- Bahwa setelah saksi dan Termohon pulang umroh, saat itu pula
Termohon menemukan kondom bekas dipakai di tempat sampah
dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Termohon,
tetapi bawaan militer saksi tentu menerapkan kedisiplinan tinggi pada
semua anak-anak saksi termasuk pada Termohon, namun istri saksi
memang pernah memukul dan menekuk jari-jari tangan Termohon,
tetapi saksi jelaskan pada Termohon mengapa ibu marah dan
menghukum Termohon, karena ibu tidak suka dengan perbuatan
Termohon. Istri saksi kalau senang ia akan senang sekali dan kalau
dapat kabar yang menyedihkan ia langsung ngedrop bahkan pingsan
dan saksi tidak tahu apakah itu bipolar atau tidak;
2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan takmir Masjid di Sanur,
alamat di Kota Denpasar, yang memberikan keterangan di bawah sumpah
sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak 2013 sebagai jamaah Masjid
XXXXX di Sanur, dan saksi sebagai pengurus masjid;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon pernah datang
satu kali menemui saksi di masjid dengan maksud ingin mempelajari
ajaran Islam;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXX
kemudian pindah ke XXXXX sejak bulan Mei 2013;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dan
Termohon di XXXXX sebanyak 2 kali karena saksi dan jama’ah masjid
diundang untuk baca do’a;
- Bahwa ketika diundang untuk membaca doa, saksi bertemu Pemohon
satu kali di rumah Pemohon dan Termohon di XXXXX dan terakhir
saksi diminta untuk membaca doa pada Mei atau Juni 2014, tetapi
saat itu Pemohon tidak ada;
- Bahwa Termohon sering mengeluh pada saksi melalui telepon bahwa
Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain di rumah Pemohon
dan Termohon, karena Termohon menemukan kondom bekas dipakai
di kamar Pemohon dan Termohon setelah Termohon umroh;
- Bahwa saat Termohon sakit di rumah sakit Pemohon tidak pernah
datang menjenguk, kemudian waktu Termohon melahirkan melalui
operasi di rumah sakit pada Juli 2014, Pemohon pun tidak pernah
datang menjenguk Termohon, dan jamaah Masjid XXXXX yang
menunggu dan membantu proses persalinan Termohon sampai
selesai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tinggal di
XXXXX tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak
sebelum melahirkan, Termohon pindah di XXXXX, dan Termohon
tinggal bersama anaknya sampai sekarang dengan dibantu seorang
pembantu;
- Bahwa saat kandungan Termohon umur 2 bulan, Termohon pernah
memberitahu saksi melalui telepon bahwa Pemohon ingin
menggugurkan kandungan Termohon, kemudian saksi larang karena
menggugurkan kandungan adalah haram;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon diasuh Termohon sejak lahir
hingga sekarang;

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang sehat dan baik-baik
saja, dan kemarin saksi dan para jama’ah Masjid XXXXX diundang
untuk membaca do’a di rumah Termohon karena anaknya rewel dan
sekarang sudah tidak rewel lagi;
- Bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh ingin mempelajari Islam
karena Pemohon datang hanya 1 kali, meski saksi suruh datang terus
di Masjid;
Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan
kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya dalam konvensi tetap meminta
ijin untuk mengucapkan ikrar talak, namun dalam rekonvensi menolak
memberikan nafkah anak karena dalam akta kelahiran ANAK PEMOHON
KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI hanya disebutkan sebagai anak dari
seorang ibu, tanpa menyebutkan Pemohon Konvensi sebagai bapaknya;
Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan
kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya dalam konvensi tidak keberatan
dengan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan
dalam rekonvensi tetap meminta hak asuh dan nafkah anak;
Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM
Dalam Konvensi
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili
permohonan cerai talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili
permohonan cerai talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para
pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sebagaimana maksud
Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 melalui
hakim mediator Lia Yuliasih, S.Ag, akan tetapi tidak berhasil mencapai
kesepakatan;
Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim
juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan
ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon Konvensi
bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami
istri, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.1 yang telah memenuhi
syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti
yang sah;
Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta otentik yang
sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata, oleh
karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga berkepentingan dan
berkualitas sebagai pihak (legitima persona standi in judicio) dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai
talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya
bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon awalnya berdasarkan
kemauan Termohon dan ayah Termohon, sehingga dengan sangat berat hati
Pemohon melaksanakan prosesi pengislaman dan pernikahan, Pemohon dan
Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK
PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI lahir 8 Juli 2014 di
Denpasar, setelah perkawinan Pemohon merasa lebih banyak bertengkar, dan
setiap kali bertengkar berujung dengan kata-kata bercerai, bahkan sempat
terjadi kekerasan, di mana Termohon memukul dan mengunci Pemohon di
dalam kamar, awal penyebab pertengkaran karena Pemohon tidak mau

menjalankan syariat Islam seperti sholat dan puasa, tetapi kemudian Termohon
menuntut masalah keuangan, karena tidak kuat menghadapi tingkah laku
Termohon yang sering marah luar biasa Pemohon sering meninggalkan
Termohon dan tidak pulang ke rumah agar Termohon berubah, akan tetapi
Termohon tetap tidak berubah, Termohon membuka aib dan bahkan cenderung
memfitnah Pemohon melalui media sosial (Facebook dan Twitter), bahkan
dengan memunculkan foto-foto Pemohon di media sosial, Termohon tidak
segan-segan menggunakan berbagai cara untuk menyerang dan menteror
Pemohon baik secara langsung maupun melalui hubungan
telephone/handphone bahkan sampai pada kata-kata akan mendeportasi
Pemohon dari Indonesia, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat
tinggal sejak 30 April 2013 sampai dengan 30 Juni 2013, tetapi kembali tinggal
bersama, dan berpisah lagi sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai sekarang,
dan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah
diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga besar Pemohon dan Termohon,
tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon
Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian
dalil-dalil Pemohon Konvensi dengan memberikan dalil-dalil baru dan
membantah sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi;
Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, Pemohon
Konvensi menolak dan hanya menanggapi dalil Termohon Konvensi yang
menyatakan Pemohon Konvensi menuduh Termohon Konvensi gila dan
mengidap gangguan bipolar;
Menimbang, bahwa selama proses jawab-menjawab antara Pemohon
Konvensi dan Termohon Konvensi, telah ditemukan hal-hal yang diakui oleh
kedua pihak bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
adalah karena permintaan ayah Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi telah memiliki seorang anak bernama ANAK PEMOHON
KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI, perempuan, lahir 8 Juli 2014,
rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis,
antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran,

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saling melakukan kekerasan,
Termohon Konvensi membuka aib Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi telah berpisah rumah, dan Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi telah diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga besar
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon
Konvensi membantah yang pada pokoknya bahwa Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi berpisah sejak 11 November 2013, penyebab
pertengkaran bukan karena Pemohon Konvensi tidak menjalankan syariat
Islam, Termohon Konvensi tidak menuntut Pemohon Konvensi untuk
melaksanakan shalat tiap waktu, Termohon Konvensi tidak menyerang dan
menteror Pemohon Konvensi baik secara langsung maupun melalui hubungan
telephone/handphone bahkan sampai pada kata-kata akan mendeportasi
Pemohon Konvensi dari Indonesia;
Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengemukakan dalil-dalil baru
yang pada pokonya bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon Konvensi
berbohong, berselingkuh, posesif, cemburuan, berkata dan berperilaku kasar,
tidak menghargai Termohon, tidak bersedia memberikan nafkah bulanan dan
selalu perhitungan masalah keuangan, sebagaimana secara lengkap terdapat
dalam jawaban Termohon Konvensi;
Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua
belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan, maka
untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208
KUHPerdata), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada
Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon Konvensi yang
diakui maupun dibantah oleh Termohon Konvensi, dan kepada Termohon
Konvensi dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya -
kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas negative non sunt
probanda - maupun dalil-dalil baru Termohon Konvensi, berdasarkan Pasal
1865 KUHPerdata jo. Pasal 283 R.Bg;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.9 dan 3 orang

saksi;
Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak
Pemohon Konvensi, bukti P.1 telah dipertimbangkan sebelumnya, sementara
bukti P.2 dan P.3 secara materiil tidak berkaitan langsung dengan alasan-
alasan Pemohon Konvensi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi akta otentik yang
sesuai dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan
mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi adalah
warga negara Australia;
Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8, maka sesuai
dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), majelis hakim menilai bukti
P.5, P.6, P.7, dan P.8 merupakan alat bukti hukum yang sah berupa hasil cetak
dokumen elektronik, dan termasuk ke dalam alat bukti tertulis non akta dengan
nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas (tergantung pertimbangan hakim).
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal
6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, maka syarat formil
dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian yaitu informasi elektronik
yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat,
ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto dan seterusnya
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya; dinyatakan sah apabila menggunakan/berasal dari sistem
elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
dianggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses,
ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga
menerangkan suatu keadaan;
Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa fotokopi print out atas
komentar dan pernyataan Termohon Konvensi pada dinding akun facebook
milik Termohon Konvensi tidak dicocokkan dengan dokumen elektronik yang
asli;
Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, dan P.8 merupakan hasil cetak

dokumen elektronik yang sesuai dengan dokumen elektronik aslinya yang
tersimpan di dalam handphone Pemohon Konvensi;
Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bukti P.6, P.7, dan P.8
sebagai bukti permulaan sehingga masih memerlukan bukti lainnya untuk
memenuhi batas minimal pembuktian;
Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, meski tidak dicocokkan dengan
dokumen elektronik asli yang tersimpan di akun facebook Termohon Konvensi,
tidak dibantah Termohon Konvensi, oleh karena itu telah terbukti bahwa
Termohon Konvensi menyampaikan pernyataan-pernyataan yang berisi
kekesalan dan kemarahan terhadap sikap Pemohon Konvensi melalui akun
facebook Termohon Konvensi;
Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, Termohon Konvensi tidak
membantah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi pernah
mengalami luka memar akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Termohon
Konvensi;
membantah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Termohon Konvensi pernah
memancing/mengganggu Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan memakai
nomor handphone kakak ipar Termohon Konvensi;
membantah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Termohon Konvensi telah
melakukan percakapan via sms dengan XXXXX yang berisi kekesalan dan
kata-kata kasar Termohon Konvensi terhadap XXXXX dan Pemohon Konvensi
yang menjalin hubungan cinta atau berpacaran;
Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi akta otentik yang
sesuai dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan
mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi memiliki
penghasilan berupa gaji pokok kotor bulan Oktober 2014 sebesar 3,148.00
USD dan gaji bersih sebesar 2,979.40 USD;
Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 3 orang
saksi, yaitu 1 orang saksi ahli dan 2 orang saksi.
Menimbang, bahwa majelis hakim menilai saksi ahli yang dihadirkan

oleh Pemohon Konvensi terkait dengan gangguan bipolar sesuai dengan dalil-
dalil Pemohon Konvensi dalam menuntut hak asuh anak, sehingga saksi ahli
tersebut akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;
Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi yang bernama
SAKSI I dan SAKSI II telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-
masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang
dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo.
Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan
ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga
telah memenuhi syarat formil;
Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi
diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung, dan saling bersesuaian satu
dengan yang lain, sehingga telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal
308 (1) dan 309 R.Bg;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, saksi-saksi
Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti
yang sah, sehingga perlu dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-2 Pemohon Konvensi
sebagian merupakan pendapat/kesimpulan saksi, oleh karena itu majelis hakim
tidak akan mempertimbangkan keterangan saksi ke dua Pemohon Konvensi
yang merupakan pendapat/kesimpulan saksi sesuai Pasal 308 ayat (2) R.Bg;
Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi memberikan
keterangan bahwa saksi sering mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi bertengkar, tetapi hanya satu kali melihat Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi bertengkar, Pemohon Konvensi terkunci dalam kamar,
sedang Termohon Konvensi ada di luar kamar kemudian pergi keluar rumah
sendiri, saksi berusaha membuka pintu kamar tetapi terkunci dari luar akhirnya
Pemohon Konvensi tiba-tiba muncul di luar kamar mungkin keluar lewat jendela
lalu Pemohon Konvensi menuju ke kamar tamu, sebelum Februari 2014
Pemohon Konvensi jarang tinggal di rumah dan sejak awal Februari 2014
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sampai
sekarang;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Pemohon Konvensi menerangkan
bahwa Pemohon Konvensi pernah menyatakan bahwa saat itu Pemohon
Konvensi belum siap menikah dengan Termohon Konvensi, sejak satu tahun
yang lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis
lagi sampai sekarang, saksi melihat Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi komunikasinya tidak bagus, saling diam dan tegang, Pemohon
Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah, terakhir Pemohon Konvensi
dan Termohon Konvensi tinggal di XXXXX sekitar April atau Mei 2014, saksi
pernah melihat Pemohon Konvensi minum minuman alkohol (bir) tetapi hanya
saat Pemohon Konvensi main musik di bar dan tidak banyak;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan
dalil-dalil barunya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1
sampai dengan T.12 dan 2 orang saksi;
Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.12, kecuali T.9 dan
T.12, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008, majelis hakim menilai merupakan alat bukti hukum yang sah berupa
dokumen elektronik dan hasil cetak dokumen elektronik, dan termasuk ke
dalam alat bukti tertulis non akta dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat
bebas (tergantung pertimbangan hakim);
Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.4, T.5, T.6, T.7, T.10, dan T.11
merupakan hasil cetak dokumen elektronik yang sesuai dengan dokumen
elektronik aslinya yang tersimpan dalam handphone Termohon Konvensi;
Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bukti T.1, T.2, T.4, T.5, T.6,
T.7, T.10, dan T.11 sebagai bukti permulaan sehingga masih memerlukan bukti
lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;
Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa hasil cetak dokumen elektronik
berupa foto kondom bekas pakai dalam tempat sampah yang tidak dicocokkan
dengan dokumen elektronik aslinya, dan kondom bekas pakai, majelis hakim
menilai bukti T.3 merupakan bukti permulaan;
Menimbang, bahwa bukti T.8 merupakan dokumen elektronik berupa
rekaman dan transkrip rekaman yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia,
majelis hakim menilai bukti T.8 sebagai bukti permulaan sehingga masih

memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;
Menimbang, bahwa bukti T.9 dan T.12 memiliki relevansi dengan
tuntutan nafkah anak Termohon Konvensi, sehingga akan dipertimbangkan
dalam rekonvensi;
Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, Pemohon Konvensi tidak
meminta Termohon Konvensi untuk menggugurkan janin yang dikandung oleh
Termohon Konvensi (aborsi) dengan menawarkan sejumlah uang, dan jika
Termohon Konvensi tetap melanjutkan kehamilan Pemohon Konvensi akan
membantu biaya bayi mengikuti hasil tes DNA;
membantah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Termohon Konvensi pernah
mengalami luka memar akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Pemohon
Konvensi;
membantah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi pada 27
Februari 2014 mengirim sms kepada Termohon Konvensi menanyakan kapan
Termohon Konvensi akan keluar dari rumah dan masih akan memberikan
nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Termohon Konvensi
keluar rumah;
Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5, Termohon Konvensi bermaksud
untuk membuktikan bahwa Pemohon Konvensi mengonsumsi obat
terlarang/narkotika dan bahwa Pemohon Konvensi menghamburkan uang,
majelis hakim menilai bukti T.5 merupakan bukti permulaan, sehingga masih
memerlukan alat bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktian;
membantah, dihubungkan dengan bukti P.8, dan T.5, maka telah terbukti
bahwa Pemohon Konvensi telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan
XXXXX;
membantah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi tidak ingin
lagi hidup bersama dengan Termohon Konvensi;

mabuk dan berkata-kata kasar kepada Termohon Konvensi;
membantah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi telah
meminta Termohon Konvensi untuk tidak menulis di facebook tentang
Pemohon Konvensi dan tidak mengganggu XXXXX dengan sms-sms yang
kasar, serta meminta maaf, sebagai syarat untuk mendapatkan kiriman uang
dari Pemohon Konvensi;
Menimbang, bahwa terhadap bukti T.11, karena menurut Termohon
Konvensi terjadi sebelum perkawinan, majelis hakim menilai bukti T.11 tidak
perlu dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang
saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II telah mengucapkan sumpah sesuai
agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan
orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal
172 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
sehingga telah memenuhi syarat formil;
Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon Konvensi
diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung, dan saling bersesuaian antara
masing-masing saksi maupun dengan alat bukti yang lain, oleh karena itu telah
memenuhi syarat materiil;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, saksi-saksi
Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat
bukti yang sah, sehingga perlu dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi menerangkan
bahwa saksi tidak pernah memaksa Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi untuk menikah, saksi tidak ingin Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi kumpul kebo, sejak tinggal di rumah kontrakan di XXXXX Pemohon
Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, saat saksi berkunjung
pada Februari 2014, setelah pulang dari umroh dengan Termohon Konvensi,

Pemohon Konvensi tidak kelihatan di rumah, tetapi suatu hari Pemohon
Konvensi tiba-tiba datang dengan keadaan emosi dan mengambil pakaian lalu
beranjak keluar rumah, dan selama 1 minggu saksi menginap Pemohon
Konvensi tidak pernah pulang, ketika itu Termohon Konvensi menemukan
kondom bekas dipakai di tempat sampah dalam kamar, Pemohon Konvensi
pernah mengadu bahwa Termohon Konvensi menguncinya di dalam kamar
sendirian, kemudian Termohon Konvensi juga mengadu bahwa Termohon
Konvensi sudah tidak tahan karena sering ditinggal pergi oleh Pemohon
Konvensi dan akhirnya Termohon Konvensi mengunci Pemohon Konvensi
sendirian dalam kamar, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah
berpisah tempat tinggal sejak Februari 2014, Pemohon Konvensi pergi dan
tinggal entah ke mana dan tidak pernah pulang sampai sekarang, sedangkan
Termohon Konvensi dan anaknya tetap di tempat tinggal di XXXXX sampai Juni
2014, kemudian pindah di XXXXX No.33 Sanur sampai sekarang;
Menimbang, bahwa saksi ke-2 Termohon Konvensi menerangkan
bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis sejak
tinggal di XXXXX tahun 2013, saat kandungan Termohon berumur 2 bulan,
Termohon pernah memberitahu saksi melalui telepon bahwa Pemohon
Konvensi meminta agar Termohon Konvensi menggugurkan kandungan
Termohon Konvensi, Termohon Konvensi sering mengeluh pada saksi melalui
telepon bahwa Pemohon Konvensi telah berselingkuh dengan wanita lain di
rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena Termohon
Konvensi menemukan kondom bekas pakai di kamar Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi setelah Termohon Konvensi umroh, saat Termohon
Konvensi sakit di rumah sakit Pemohon Konvensi tidak pernah datang
menjenguk, kemudian waktu Termohon Konvensi melahirkan melalui operasi di
rumah sakit pada Juli 2014, Pemohon Konvensi pun tidak pernah datang
menjenguk Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
sudah berpisah tempat tinggal, sejak sebelum melahirkan, Termohon Konvensi
pindah di XXXXX, dan Termohon Konvensi tinggal bersama anaknya sampai
sekarang dengan dibantu seorang pembantu;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi,

Termohon Konvensi, dan bukti-bukti di atas, telah ditemukan fakta sebagai
berikut:
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak
harmonis, karena perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
pada awalnya adalah karena permintaan ayah Termohon Konvensi,
sementara Pemohon Konvensi belum siap untuk menikah (tidak memiliki
komitmen untuk membangun rumah tangga);
- Bahwa sejak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di
XXXXX tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, antara Pemohon Konvensi
dan Termohon Konvensi saling melakukan kekerasan fisik, Pemohon
Konvensi pernah mabuk dan berkata kasar kepada Termohon Konvensi,
Pemohon Konvensi pernah meminta Termohon Konvensi untuk
menggugurkan kandungan Termohon Konvensi dengan menawarkan
sejumlah uang pada November 2013;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akhirnya berpisah
rumah sejak Februari 2014, setelah Termohon Konvensi pulang dari umroh
bersama ayah Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi pergi dan tidak
pernah pulang sampai sekarang, sedangkan Termohon Konvensi dan
anaknya tetap di XXXXX sampai Juni 2014, kemudian pindah di XXXXX
No.33 Sanur sampai sekarang;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, Pemohon Konvensi sering pergi
meninggalkan Termohon Konvensi;
- Bahwa pada Februari 2014 setelah Termohon Konvensi pulang dari umroh,
ditemukan kondom bekas pakai di tempat sampah kamar rumah kontrakan
di XXXXX;
- Bahwa Pemohon Konvensi pada 27 Februari 2014 mengirim sms kepada
Termohon Konvensi menanyakan kapan Termohon Konvensi akan keluar
dari rumah dan masih akan memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) sampai Termohon Konvensi keluar rumah;
- Bahwa ketika Termohon Konvensi melahirkan melalui operasi di rumah
sakit pada Juli 2014, Pemohon Konvensi tidak pernah datang menjenguk

Termohon;
- Bahwa Pemohon Konvensi telah menjalin hubungan dengan perempuan
bernama XXXXX;
- Bahwa Termohon Konvensi menyampaikan pernyataan-pernyataan yang
berisi kekesalan dan kemarahan terhadap sikap Pemohon Konvensi melalui
akun facebook Termohon Konvensi yang dianggap membuka aib oleh
Pemohon Konvensi pada Agustus 2014;
- Bahwa pada November 2014 Termohon Konvensi telah melakukan
percakapan via sms dengan XXXXX yang berisi kekesalan, termasuk kata-
kata kasar Termohon Konvensi terhadap Karina dan Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi tidak ingin lagi hidup bersama dengan
Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi telah meminta Termohon Konvensi untuk tidak
menulis di facebook tentang Pemohon Konvensi dan tidak mengganggu
Karina dengan sms-sms yang kasar, serta meminta maaf, sebagai syarat
untuk mendapatkan kiriman uang dari Pemohon Konvensi;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah ditemukan kondom
bekas pakai di tempat sampah kamar rumah kontrakan di Jl. XXXXX pada
Februari 2014, majelis hakim memiliki persangkaan bahwa Pemohon Konvensi
telah melakukan hubungan intim dengan orang lain ketika Termohon Konvensi
sedang pergi umroh;
Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon
Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh mediasi, tetapi gagal, dan
Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, dengan demikian Pemohon Konvensi
dan Termohon Konvensi terbukti sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam
rumah tangga;
Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
sebagaimana dimaksud Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan
sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup
alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami istri;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam
(KHI), di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri
terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan
tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit diharapkan
untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga
tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;
Menimbang, bahwa fakta di atas telah memenuhi unsur-unsur yang
terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf f KHI, yang mencakup perselisihan dan pertengkaran yang
terus-menerus, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, akibat perselisihan
dan pertengkaran, dan kesulitan untuk dapat rukun kembali;
Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang
demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi
kedua belah pihak, dan berdampak buruk bagi perkembangan anak, oleh
karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan
lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Konvensi patut

dikabulkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158
huruf b KHI, Pemohon wajib memberikan mut’ah kepada Termohon, oleh
karena itu berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
Majelis Hakim secara ex officio atau karena jabatan membebankan kewajiban
kepada Pemohon untuk memberikan mut’ah kepada Termohon;
Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya biaya mut’ah, majelis
hakim perlu mempertimbangkan masa perkawinan Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi, serta kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi;
Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
menikah sejak 15 Juli 2012, dengan demikian masa perkawinan Pemohon
Konvensi dan Termohon Konvensi adalah kurang dari 3 tahun, dan tinggal
bersama kurang dari 2 tahun;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, Pemohon Konvensi memiliki
penghasilan berupa gaji pokok bersih sejumlah USD 2,979.40, jika dikonversi
ke dalam kurs rupiah saat ini dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), maka Pemohon Konvensi
memiliki gaji pokok bersih bulan Oktober 2014 sejumlah Rp. 35.752.800,- (tiga
puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan gaji pokok Pemohon
Konvensi dan masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi,
Majelis hakim menilai mut’ah yang layak dan patut diterima oleh Termohon
Konvensi berupa uang adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b KHI, Pemohon
Konvensi wajib memberikan nafkah ‘iddah kepada Termohon Konvensi;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam
persidangan, Termohon Konvensi telah melakukan kekerasan fisik kepada
Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Termohon Konvensi
telah berbuat nusyuz sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 KHI;
Menimbang, bahwa karena Termohon Konvensi telah berbuat nusyuz,
Pemohon Konvensi tidak wajib memberikan nafkah ‘iddah kepada Termohon

Konvensi berdasarkan Pasal 152 KHI, oleh karena itu Majelis hakim tidak
menggunakan haknya secara ex officio atau karena jabatannya berdasarkan
Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk mewajibkan
Pemohon Konvensi memberikan nafkah ‘iddah kepada Termohon Konvensi;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan
kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
Dalam Rekonvensi
Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam
pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang
masih ada relevansinya;
Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai
Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-
sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan
permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis menilai gugatan
rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu
dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan
rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut hak
asuh atas anak yang bernama ANAK PEMOHON KONVENSI DAN
TERMOHON KONVENSI dengan alasan kondisi Tergugat Rekonvensi tidak
stabil, semakin parah mengonsumsi obat (narkotika), dan ketergantungan
meminum minuman keras sampai mabuk, Tergugat Rekonvensi pernah
meminta Penggugat Rekonvensi untuk menggugurkan kandungan karena
Tergugat Rekonvensi tidak mengiginkan anak, Tergugat Rekonvensi tidak
pernah menemani selama Penggugat Rekonvensi hamil sampai melahirkan,
Penggugat Rekonvensi tidak mengalami gangguan bipolar; dan menuntut
nafkah anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan yang
mencakup biaya nutrisi asupan ASI, biaya pembantu rumah tangga, biaya

asuransi pendidikan, biaya perlengkapan, makanan, pakaian, pengeluaran tak
terduga untuk bayi, dan tabungan masa depan untuk anak;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat
Rekonvensi menjawab yang pada pokoknya keberatan hak asuh anak diberikan
kepada Penggugat Rekonvensi, kecuali hanya sampai selesai masa menyusui,
dan selanjutnya hak asuh diberikan kepada Tergugat Rekonvensi karena ada
indikasi Penggugat Rekonvensi mengalami gangguan bipolar sehingga
dikhawatirkan jika sedang kambuh Penggugat Rekonvensi akan melakukan hal-
hal yang dapat membahayakan baik fisik maupun perkembangan mental anak,
karena cenderung tidak mampu mengontrol emosi ketika Penggugat
Rekonvensi sedang kesal, dan selama masa menyusui Tergugat Rekonvensi
bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
namun dalam kesimpulan, Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah
anak karena dalam kutipan akta kelahiran ANAK PEMOHON KONVENSI DAN
TERMOHON KONVENSI hanya disebutkan sebagai anak dari seorang ibu,
tanpa menyebutkan Pemohon Konvensi sebagai bapaknya;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian dari
perkawinan campuran, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan
pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat
Rekonvensi telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.12 serta 2 orang
saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;
Menimbang, bahwa bukti T.12, yang berupa fotokopi Kutipan Akta
Kelahiran, telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah akta otentik, oleh
karena itu perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti;
Menimbang, bahwa bukti T.12, secara materiil bertentangan dengan fakta
hukum di persidangan, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada 15 Juli
2012 (bukti P.1), Tergugat Rekonvensi juga tidak mengingkari anak yang
bernama ANAK PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI
sebagai anaknya sebagaimana terungkap dalam proses persidangan, dan anak

tersebut lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah yaitu 8 Juli 2014,
sehingga secara hukum ANAK PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON
KONVENSI, adalah anak sah dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
terlebih berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulan
poin 8 bahwa alasan Penggugat Rekonvensi tidak memasukkan Tergugat
Rekonvensi dalam akta kelahiran anak adalah karena Penggugat Rekonvensi
tidak ingin anak memiliki kewarganegaraan ganda dan karena banyak terjadi
anak hasil perkawinan campuran dibawa kabur oleh orang asing (mantan
suami) dan Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan hal tersebut terjadi
karena kondisi mental Tergugat Rekonvensi yang berubah-ubah;
Menimbang, bahwa karena secara materiil, bukti T.12 bertentangan
dengan fakta hukum, Majelis hakim menilai bukti T.12 tidak memiliki kekuatan
hukum, dan secara hukum anak yang bernama ANAK PEMOHON KONVENSI
DAN TERMOHON KONVENSI, lahir 8 Juli 2014 adalah anak sah dari
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8, keterangan saksi SAKSI II
PEMOHON KONVENSI bahwa saksi pernah melihat Tergugat Rekonvensi
minum minuman alkohol (bir) saat main musik di bar, dan keterangan saksi
SAKSI I TERMOHON KONVENSI bahwa saksi pernah melihat minuman bir
dalam kulkas di rumah kontrakan XXXXX telah terbukti bahwa Tergugat
Rekonvensi mengonsumsi minuman keras dan pernah mabuk;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, Penggugat Rekonvensi
bermaksud untuk membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi mengonsumsi
obat terlarang/narkotika, majelis hakim menilai bukti T.5 merupakan bukti
permulaan, sehingga masih memerlukan alat bukti lain untuk memenuhi batas
minimal pembuktian;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, telah terbukti bahwa Tergugat
Rekonvensi pernah meminta Penggugat Rekonvensi untuk menggugurkan janin
(aborsi) yang dikandung oleh Penggugat Rekonvensi dengan menawarkan
sejumlah uang, karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah menginginkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sejak Penggugat
Rekonvensi hamil, Tergugat Rekonvensi sering pergi meninggalkan Penggugat
Rekonvensi, yang menurut Tergugat Rekonvensi telah berpisah dengan
Penggugat Rekonvensi sejak 27 Oktober 2013, dan ketika Penggugat
Rekonvensi melahirkan, Tergugat Rekonvensi tidak menjenguk Penggugat
Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi merawat dan mengasuh sendiri anak sejak
lahir hingga sekarang;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat telah
berselingkuh dengan perempuan yang bernama XXXXX dan berdasarkan
persangkaan majelis hakim Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan
intim dengan orang lain di rumah kontrakan Jl XXXXX ketika Penggugat
Rekonvensi pergi umroh;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bahwa Penggugat
Rekonvensi mengalami gangguan bipolar, Tergugat Rekonvensi mengajukan
saksi ahli bernama SAKSI AHLI;
Menimbang, bahwa saksi yang bernama SAKSI AHLI memiliki latar
belakang pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana,
kemudian mengambil spesialis di Universitas Airlangga Surabaya bidang
Psikiatri (Ilmu Kesehatan Jiwa), dan menyelesaikan program doktor bidang
Kesehatan di Unair Surabaya, dengan riwayat pekerjaan pensiunan dosen
Fakultas Kedokteran Universitas XXXXX, namun sekarang masih mengajar
sebagai dosen luar biasa mata kuliah Psikiater di Fakultas Kedokteran
Universitas XXXXX dan dokter Psikiater praktek;
Menimbang, bahwa berdasarkan latar belakang pendidikan dan riwayat
pekerjaan saksi SAKSI AHLI, majelis hakim menilai saksi tersebut layak dan
patut untuk diajukan sebagai saksi ahli;
Menimbang, bahwa saksi ahli Tergugat Rekonvensi telah bersumpah
sesuai agamanya dan memberikan keterangan di dalam persidangan, dan
bukan termasuk yang dilarang untuk didengar keterangannya, oleh karena itu
telah memenuhi syarat formil;
Menimbang, bahwa saksi ahli Tergugat Rekonvensi memberikan
keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi mengalami

gangguan bipolar karena faktor memori/trauma, pada masa kecil, SD, SMP,
dan SMA. Penggugat Rekonvensi jenuh melihat kedua orang tuanya sering
bertengkar dan berkata-kata kasar di depan Penggugat Rekonvensi, dan
Penggugat Rekonvensi sering mendapat pukulan oleh orang tua sejak kecil
sampai usia remaja, dan yang dikhawatirkan apabila Penggugat Rekonvensi
tidak mampu mengontrol emosi akan melakukan kekerasan pada anaknya;
Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli Tergugat Rekonvensi memiliki
kesesuaian dengan keterangan saksi SAKSI I TERMOHON KONVENSI yang
menyatakan bahwa Ibu Termohon memang keras, sering memarahi anak,
bahkan sampai menekuk jari-jari tangan anak ke belakang sampai menyentuh
pergelangan tangan jika anak tidak patuh, dengan demikian Majelis hakim
berpendapat bahwa dapat diduga Penggugat Rekonvensi memiliki indikasi
mengalami gangguan bipolar karena faktor trauma/memori;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Tergugat
Rekonvensi, gangguan bipolar yang disebabkan faktor memori masih dapat
disembuhkan tanpa mengonsumsi obat, yaitu melalui meditasi untuk
mendapatkan memori baru (reframing memori), dan gangguan bipolar yang
dialami Penggugat Rekonvensi dapat disembuhkan melalui spiritual
hypnotheraphy, sebanyak 2 sampai 3 kali hypnotherapy;
Menimbang, bahwa meski berdasarkan keterangan saksi ahli, Penggugat
Rekonvensi mengalami gangguan bipolar, dan dikhawatirkan apabila tidak
mampu mengontrol emosi akan melakukan kekerasan pada anaknya,
keterangan saksi ahli tidak memiliki kekuatan pembuktian mengikat, dan
terhadap keterangan saksi ahli tersebut majelis hakim memiliki pertimbangan
sebagai berikut;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat
Rekonvensi selalu membawa anaknya, ANAK PEMOHON KONVENSI DAN
TERMOHON KONVENSI, selama mengikuti proses persidangan, dan
Penggugat Rekonvensi tampak terampil dan mampu mengasuh anak dengan
baik, dan anak dalam kondisi sehat dan baik, serta masih meminum ASI,
Penggugat Rekonvensi merawat sendiri anak tersebut sejak anak lahir sampai
dengan saat ini, dan tidak ada masalah seperti yang dikhawatirkan oleh

Tergugat Rekonvensi/saksi ahli, meski Penggugat Rekonvensi mengetahui
Tergugat Rekonvensi telah berpacaran dengan XXXXX, hal tersebut
menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi mampu mengontrol emosi, tetap
sabar dan tabah, dalam memelihara, mengasuh, dan membesarkan anak meski
tinggal sendiri dan jauh dari keluarga dan saudara, dan tanpa perhatian dan
kepedulian dari Tergugat Rekonvensi untuk mendampingi atau menjenguk
anak, dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi SAKSI I TERMOHON
KONVENSI bahwa Penggugat Rekonvensi sangat sayang pada anaknya, tidak
pernah marah pada anaknya, selama saksi berkunjung pertama kali ke rumah
kontrakan di XXXXX dan menginap selama 10 hari, saksi melihat Penggugat
Rekonvensi sangat terampil merawat dan mengasuh anaknya, demikian pula
saat saksi berkunjung yang ke dua kalinya dan menginap 1 minggu, Penggugat
Rekonvensi tetap sayang, merawat dan mengasuh anaknya dengan baik,
demikian pula ketika saksi berkunjung sekarang, Penggugat Rekonvensi tetap
sayang pada anaknya dan hal ini membuat saksi terharu karena ternyata
Penggugat Rekonvensi bisa sabar dan telaten mengurus bayinya, Penggugat
Rekonvensi emosi tergantung pada situasi yang dihadapi, Penggugat
Rekonvensi tidak mudah marah, Penggugat Rekonvensi marah karena
masalah yang prinsip terkait dengan harga diri, misalnya dirinya atau saudara
dan keluarganya direndahkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, maka jika
Penggugat Rekonvensi marah dengan sikap Tergugat Rekonvensi yang
meminta agar Penggugat Rekonvensi menggugurkan kandungan, sering
meninggalkan Penggugat Rekonvensi ketika hamil, tidak menjenguk ketika
Penggugat Rekonvensi melahirkan, mendapat kata-kata kasar seperti
terungkap dalam rekaman yang mengatakan Penggugat Rekonvensi sebagai
wanita kampung, brengsek, Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan
perempuan lain, adalah masih dalam batas kewajaran, dan tidak seperti
keterangan ahli yang mengatakan bahwa indikasi orang mengalami gangguan
bipolar adalah orang tersebut mudah marah, ketika marah meledak di luar
kontrol dirinya, membanting barang, semakin ditahan maka semakin meledak,

dan selama dalam proses persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan hal
demikian;
Menimbang, bahwa untuk mendukung kelayakan Tergugat Rekonvensi
dalam mendapatkan hak asuh anak, hanya ada keterangan dari satu orang
saksi Tergugat Rekonvensi yang relevan, yaitu SAKSI II PEMOHON
KONVENSI, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti saksi tersebut tidak
memenuhi batas minimal pembuktian, sesuai Pasal 306 R.Bg dan asas unus
testis nullus testis;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi
perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum
berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 105 KHI perlu dipahami bahwa
KHI dirumuskan dari pendapat-pendapat ulama fikih yang berdasarkan pada
hadis Nabi yang berbunyi: “anti ahaqqu bihi ma lam tankihiy”. Pada saat hadis
itu muncul, memang ibulah yang lebih mampu untuk mengasuh dan mendidik
anak. Karena budaya pada saat itu menempatkan istri hanya sebagai ibu
rumah tangga yang memiliki lebih banyak waktu untuk tinggal di rumah,
sedangkan suami sebagai pencari nafkah tunggal yang harus pergi
meninggalkan rumah. Konteks yang demikian ini tentu berbeda dengan konteks
saat ini, yang memungkinkan kaum perempuan untuk ikut mencari nafkah di
luar rumah. Jadi ketentuan KHI pun perlu dipahami secara kontekstual. Untuk
konteks saat ini tentu yang lebih berhak dalam pengasuhan anak (hadhanah)
adalah siapa yang lebih mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak
sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tanpa membedakan
jenis kelamin, selama kepentingan anak tidak terkait hal-hal yang bersifat
kodrati, seperti mendapatkan ASI;
Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang lebih mampu
mewujudkan kepentingan anak, majelis hakim mendasarkan pada akhlak, dan
waktu yang dimiliki untuk mengasuh anak dari kedua belah pihak;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat
Rekonvensi terbukti lebih baik ahklaknya dan memiliki waktu untuk mengasuh

anak dibandingkan Tergugat Rekonvensi, apalagi saat ini anak tersebut masih
membutuhkan ASI dari Penggugat Rekonvensi;
Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak pasca perceraian, maka
berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bapak
yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang
diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi
kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul
biaya tersebut, oleh karena itu pertimbangan mengenai kemampuan ekonomi
dari kedua pihak dalam menentukan pengasuhan anak tidak relevan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
majelis hakim menilai Penggugat Rekonvensi lebih layak dan mampu dalam
mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak daripada Tergugat Rekonvensi,
oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi terkait hak asuh anak patut
dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON
KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI, perempuan, lahir pada tanggal 8
Juli 2014, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa sekalipun ikatan
perkawinan telah putus karena cerai suami isteri tersebut tetap mempunyai hak
dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak
anak. Maksud tanggung jawab yang sama adalah suatu kewajiban yang
dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih
sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak (vide penjelasan
Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);
Menimbang, bahwa demi kepentingan memenuhi hak anak, maka
Tergugat Rekonvensi tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih
sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan
dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta
dengan sepengetahuan Penggugat;

150 pdt g 14

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to 150 pdt g 14

Similar to 150 pdt g 14 (20)

150 pdt g 14