Pertemuan ke-10 membahas tentang Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain melalui pengadilan.Surat yg dibuat oleh Penggugat pihak merasa hak/kepentingan hukum ukum dilanggar atau dirugikan, ditujukan ke PN, disertai permintaan memeriksa dan memutus agar Tergugat dipaksa memulihkan hak penggugat yang dilanggarnya serta memenuhi kewajiban lainnya akibat dari dilanggarnya hak penggugat tersebut. Permohonan Kepada Pengadilan Niaga agar Menerbitkan Penetapan segera dan efektif berdasarkan Pasal 85 UU Tahun 2001
1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten tentang masuknya. barang/Importasi melanggar merek. yang diduga.
BIDANG MEREK
Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek dan menghindari penghilangan barang buktiPermohonan Penetapan Eksekusi Kepada PN atas Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen men P. 57 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Yurisdikai diajukan kepada PN ditempat kediaman Konsumen yang dirugikan.
Pertemuan ke-10 membahas tentang Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain melalui pengadilan.Surat yg dibuat oleh Penggugat pihak merasa hak/kepentingan hukum ukum dilanggar atau dirugikan, ditujukan ke PN, disertai permintaan memeriksa dan memutus agar Tergugat dipaksa memulihkan hak penggugat yang dilanggarnya serta memenuhi kewajiban lainnya akibat dari dilanggarnya hak penggugat tersebut. Permohonan Kepada Pengadilan Niaga agar Menerbitkan Penetapan segera dan efektif berdasarkan Pasal 85 UU Tahun 2001
1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten tentang masuknya. barang/Importasi melanggar merek. yang diduga.
BIDANG MEREK
Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek dan menghindari penghilangan barang buktiPermohonan Penetapan Eksekusi Kepada PN atas Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen men P. 57 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Yurisdikai diajukan kepada PN ditempat kediaman Konsumen yang dirugikan.
I. PRA(SEBELUM) HUKUM ACARA PERDATA PERCERAIAN
1. membuat surat Gugatan
Isi gugatan:
a. Identitas para pihak
b. Fundamentum petendi / posita (uraian kejadian/peristiwa/duduknya perkara dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan).
c. Petitum (tuntutan: pokok, tambahan)
Tuntutan tambahan supaya:
a. Agar tergugat dihukum membayar biaya perkara.
b. Agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun putusannya dilawan atau dimintakan banding (uitvoobaar bij voorad).
c. Agar tergugat dihukum membayar bunga moratoir (kealpaan) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa pembayaran sejumlah uang tertentu. Bunga ini dibebankan sebagai ganti kerugian karena terlambat memenuhi isi perjanjian dan diperhitungkan sejak diajukan gugatan ke pengadilan (pasal 1250 BW)
d. Agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar uang paksa selama ia tidka memenuhi putusan sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Hukum Kelurga Mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga . Yang termasuk dalam hukum keluarga adalah peraturan perkawinan, peraturan kekuasaan orang tua dan peraturan perwalian
Proses peradilan perdata perceraian by eka priambodo
1. Oleh :
Eka Priambodo, SH., MH.
Advokat
eka_legal99@yahoo.co.id
9/18/2015 Hak Cipta Eka Priambodo 1
2. Dasar Hukum :
Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, tanggal 2 Januari 1974.
Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3
tahun 2006 jo. UU No.50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama.
Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam
PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan.
9/18/2015 Hak Cipta Eka Priambodo 2
3. Proses Perceraian di Pengadilan
Agama
Pendaftaran Gugatan/Permohonan
a. Para Pihak:
Pihak suami yang mengajukan disebut Pemohon dan
Istri disebut Termohon.
Pihak Istri yang mengajukan disebut Penggugat dan
Suami disebut Tergugat.
b. Surat Permohonan/Gugatan:
Suami : mengajukan Permohonan.
Istri : mengajukan Gugatan.
c. Perbedaan:
Suami : ikrar talak setelah putusan.
Istri : tidak ikrar talak.
9/18/2015 Hak Cipta Eka Priambodo 3
4. Sidang :
1. Pemanggilan Pihak Pemohon dan Pihak Termohon
2. Pihak Pemohon dan Pihak Termohon hadir di hari
pertama, kemudian dilanjutkan untuk diadakan
mediasi.
9/18/2015 Hak Cipta Eka Priambodo 4
5. Mediasi
• Mediasi Berhasil : Pencabutan Gugatan/Permohonan
• Mediasi Gagal : Lanjutan Sidang Pembacaan
Gugatan/permohonan
9/18/2015 Hak Cipta Eka Priambodo 5
6. Proses setelah mediasi Gagal
1. Sidang agenda Pembacaan Gugatan/Permohonan
2. sidang agenda Jawaban Tergugat/Termohon
3. Sidang agenda Replik (Penggugat/Pemohon)
4. sidang agenda Duplik (Tergugat/Termohon)
5. sidang agenda Pembuktian:
Alat Bukti Penggugat/Pemohon
Alat Bukti Tergugat/Termohon
6. Sidang agenda Saksi :
1. Saksi Penggugat/Pemohon
2. Saksi Tergugat/Termohon
7. Sidang agenda Kesimpulan
8. Sidang Putusan.
9/18/2015 Hak Cipta Eka Priambodo 6