POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxFauziahSPdI1
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan netralitas ASN dalam pemilihan umum serentak 2024, mencakup tujuan untuk mewujudkan ASN yang netral dan profesional serta pemilu yang berkualitas, lingkup upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN, serta tata cara penanganan dugaan pelanggaran netralitas.
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan PengawasannyaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD dalam pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintah daerah. Dokumen juga membahas tantangan yang dihadapi DPRD untuk menjadi lembaga yang efektif seperti korupsi dan kepentingan pribadi politisi serta upaya reformasi seperti transparansi dan partisipasi masyarakat.
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Teks tersebut membahas tentang kegagalan perencanaan pembangunan yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perencanaan yang tidak tepat, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, paradigma perencanaan yang tidak sesuai, serta pendekatan perencanaan yang terlalu mengatur secara terpusat."
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxFauziahSPdI1
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan netralitas ASN dalam pemilihan umum serentak 2024, mencakup tujuan untuk mewujudkan ASN yang netral dan profesional serta pemilu yang berkualitas, lingkup upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN, serta tata cara penanganan dugaan pelanggaran netralitas.
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan PengawasannyaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD dalam pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintah daerah. Dokumen juga membahas tantangan yang dihadapi DPRD untuk menjadi lembaga yang efektif seperti korupsi dan kepentingan pribadi politisi serta upaya reformasi seperti transparansi dan partisipasi masyarakat.
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Teks tersebut membahas tentang kegagalan perencanaan pembangunan yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perencanaan yang tidak tepat, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, paradigma perencanaan yang tidak sesuai, serta pendekatan perencanaan yang terlalu mengatur secara terpusat."
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
Pelatihan ini membahas tentang akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator. Materi pelatihan meliputi konsep akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, dan bentuk-bentuk akuntabilitas. Tujuannya adalah agar peserta dapat memahami pentingnya akuntabilitas kinerja dan mampu membangun budaya akuntabilitas di organisasinya."
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
Opad ditinjau dengan penerapan UU nomor 28 tahun 2010, mengingat banyak pemda yang belum menerapkan uu tersebut sebagai wujud kemandirian daerah sebagaimana ditujukannya penerbitan UU nomor 28 tahun 2010
Dokumen tersebut membahas tentang lingkungan strategis yang mempengaruhi pembangunan aparatur negara di Indonesia, mencakup megatrend global, tantangan pemerataan pembangunan daerah, dan perubahan model kerja birokrasi akibat revolusi digital.
Sri Suwanti - Peran lsm dan ormas dalam peningkatan kemandirian generasiSri Suwanti
Dokumen tersebut membahas peran LSM dan ormas dalam peningkatan kemandirian generasi muda. LSM dan ormas berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu menghadapi arus globalisasi dengan menjadi pembangun karakter, pemberdaya karakter, dan perekayasa karakter. Dokumen juga menjelaskan hak dan tanggung jawab generasi muda serta nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk membangun karakter bangsa."
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rekomendasi kebijakan. Memberikan penjelasan mengenai proses analisis kebijakan, bentuk-bentuk hasil kerja analis kebijakan seperti policy paper, policy brief, dan memo kebijakan. Juga menjelaskan alat bantu untuk mengidentifikasi masalah kebijakan seperti iceberg dan model Dunn.
Buku ini membahas upaya percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui implementasi SDGs Desa. SDGs Desa merupakan pembangunan total di desa yang melibatkan seluruh aspek kehidupan warga desa. Buku ini juga menjelaskan metodologi dan instrumen pengukuran pencapaian SDGs Desa serta hasil uji coba instrumen tersebut di beberapa desa. Pilot project akan dilaksanakan pada Desember 2020 untuk men
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas peran dan fungsi DPRD serta proses perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar, dibahas mengenai tiga fungsi utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif.
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dan Pencapaian Visi-Misi melalui Kebij...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan daerah, termasuk tujuan, permasalahan, dan perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus membahas tentang pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah agar tercapai good governance. Juga dibahas mengenai perlunya sistem perencanaan yang melibatkan mekanisme pasar dan
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah: (1) Permendagri No 26/2020 mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP dan Satlinmas, (2) Satpol PP menyelenggara ketertiban umum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sedangkan Satlinmas membantu di tingkat desa/kelurahan, (3) Penyelenggaraan tersebut mencakup kegiatan deteksi dini, pembinaan, patroli, peng
Dokumen tersebut membahas tentang netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu dan pemilihan. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, ASN diwajibkan untuk netral dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye politik partai maupun calon. Pelanggaran atas netralitas ASN dapat dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas peran dan fungsi DPRD serta proses perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar, dibahas mengenai tiga fungsi utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana strategis perangkat daerah. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain proses penyusunan rencana strategis perangkat daerah yang melibatkan berbagai pihak, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program dan pendanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Dokumen ini menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menjalankan pemerintahan daer
Kurikulum yang baik harus memenuhi program outcome dan learning outcome, secara interaktif terkait dengan silabus. Proses penyusunannya meliputi perumusan masalah, desain, implementasi, dan evaluasi berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penilaian terhadap suatu kurikulum perlu mempertimbangkan pencapaian program outcome.
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
Pelatihan ini membahas tentang akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator. Materi pelatihan meliputi konsep akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, dan bentuk-bentuk akuntabilitas. Tujuannya adalah agar peserta dapat memahami pentingnya akuntabilitas kinerja dan mampu membangun budaya akuntabilitas di organisasinya."
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
Opad ditinjau dengan penerapan UU nomor 28 tahun 2010, mengingat banyak pemda yang belum menerapkan uu tersebut sebagai wujud kemandirian daerah sebagaimana ditujukannya penerbitan UU nomor 28 tahun 2010
Dokumen tersebut membahas tentang lingkungan strategis yang mempengaruhi pembangunan aparatur negara di Indonesia, mencakup megatrend global, tantangan pemerataan pembangunan daerah, dan perubahan model kerja birokrasi akibat revolusi digital.
Sri Suwanti - Peran lsm dan ormas dalam peningkatan kemandirian generasiSri Suwanti
Dokumen tersebut membahas peran LSM dan ormas dalam peningkatan kemandirian generasi muda. LSM dan ormas berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu menghadapi arus globalisasi dengan menjadi pembangun karakter, pemberdaya karakter, dan perekayasa karakter. Dokumen juga menjelaskan hak dan tanggung jawab generasi muda serta nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk membangun karakter bangsa."
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rekomendasi kebijakan. Memberikan penjelasan mengenai proses analisis kebijakan, bentuk-bentuk hasil kerja analis kebijakan seperti policy paper, policy brief, dan memo kebijakan. Juga menjelaskan alat bantu untuk mengidentifikasi masalah kebijakan seperti iceberg dan model Dunn.
Buku ini membahas upaya percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui implementasi SDGs Desa. SDGs Desa merupakan pembangunan total di desa yang melibatkan seluruh aspek kehidupan warga desa. Buku ini juga menjelaskan metodologi dan instrumen pengukuran pencapaian SDGs Desa serta hasil uji coba instrumen tersebut di beberapa desa. Pilot project akan dilaksanakan pada Desember 2020 untuk men
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas peran dan fungsi DPRD serta proses perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar, dibahas mengenai tiga fungsi utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif.
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dan Pencapaian Visi-Misi melalui Kebij...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan daerah, termasuk tujuan, permasalahan, dan perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus membahas tentang pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah agar tercapai good governance. Juga dibahas mengenai perlunya sistem perencanaan yang melibatkan mekanisme pasar dan
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah: (1) Permendagri No 26/2020 mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP dan Satlinmas, (2) Satpol PP menyelenggara ketertiban umum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sedangkan Satlinmas membantu di tingkat desa/kelurahan, (3) Penyelenggaraan tersebut mencakup kegiatan deteksi dini, pembinaan, patroli, peng
Dokumen tersebut membahas tentang netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu dan pemilihan. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, ASN diwajibkan untuk netral dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye politik partai maupun calon. Pelanggaran atas netralitas ASN dapat dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas peran dan fungsi DPRD serta proses perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar, dibahas mengenai tiga fungsi utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana strategis perangkat daerah. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain proses penyusunan rencana strategis perangkat daerah yang melibatkan berbagai pihak, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program dan pendanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Dokumen ini menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menjalankan pemerintahan daer
Kurikulum yang baik harus memenuhi program outcome dan learning outcome, secara interaktif terkait dengan silabus. Proses penyusunannya meliputi perumusan masalah, desain, implementasi, dan evaluasi berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penilaian terhadap suatu kurikulum perlu mempertimbangkan pencapaian program outcome.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, visi misi, tugas dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli. Terdapat uraian mengenai tugas-tugas kepala dinas, sekretaris, kepala sub bagian, dan analis sistem. Juga dijelaskan mengenai prosedur analisis sistem yang meliputi pengamatan dokumen dan langkah-langkah selanjutnya.
SMART dalam Mengelola Proyek (Project Management)Seta Wicaksana
Mengapa membutuhkan Project Management?
Menghemat waktu dengan merencanakan Proyek dengan benar dan mempertimbangkan semua faktor relevan yang dapat mempengaruhi hasilnya
PM akan menghemat uang
PM akan memberikan hasil yang lebih baik jika disiplin dengan pedoman
Pekerjaan akan jauh lebih mudah dengan (1) kejelasan tujuan dan (2) mengelola sumber daya yang dimiliki serta (3) risiko yang teridentifikasi dan dikelola.
Dokumen tersebut membahas fungsi dan peran DPRD Kota Konawe Selatan berdasarkan UU 17/2014 tentang MD3, siklus manajemen pembangunan daerah, dan proses penyusunan rencana strategis SKPD. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.
1. Dokumen ini membahas tentang standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar untuk program pendidikan teknik arsitektur.
2. Standar kompetensi lulusan merupakan acuan untuk mengembangkan kompetensi inti, yang selanjutnya dijabarkan menjadi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran.
3. Analisis kompetensi inti dan dasar untuk mata pelajaran konstruksi
Similar to 15. Job Desc TA. PROFESIONAL- RMC.pdf (20)
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
15. Job Desc TA. PROFESIONAL- RMC.pdf
1. JOB DESC TENAGA AHLI PROFESIONAL RMC-5
P3PD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KOORDINATOR PROVINSI KALTENG
Abstract
(TUGAS & TANGGUNG JAWAB dari seluruh Tenaga Ahli Profesional di tingkat RMC-5 Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah merupakan suatu
Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh Tenaga Ahli (TA) Profesional yg berada dibawah pengendalian Provincial Coordinator).
2. 1. PROVINCIAL COORDINATOR (Kode Posisi: PC1)
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KUALIFIKASI YANG DIBUTUHKAN
• Di bawah pengawasan langsung Regional Manager (PPA), bertanggung
jawab kepada Satker P3PD Ditjen Bina Pemdes dalam mencapai
performa optimal dan ketepatan waktu atas hasil kerja Tim Provinsi
dalam mengawal P3PD melalui NMC;
• Menyiapkan rencana kerja dan target performa untuk semua Tenaga
Ahli di bawah pengawasan dan tanggungjawabnya (Rekapitulasi dari TA RMC);
• Memimpin, mengelola dan mengarahkan Tim P3PD Provinsi dan berkoordinasi
dengan tenaga ahli RMC lainnya (Internal) dalam pelaksanaan program dan
pencapaian output kegiatan;
• Memastikan kualitas proses dan hasil serta akuntabilitas kegiatan sesuai
dengan rencana dan target yang telah disusun;
• Berpartisipasi dan mewakili tim provinsi dalam rapat di tingkat
regional, workshop dan kegiatan lainnya sesuai permintaan Satker
P3PD Ditjen Bina Pemdes;
• Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
dan kinerja tim pengelola program di Tingkat Provinsi dan Kabupaten
serta di tingkat Kecamatan (secara sampling ke Desa);
• Mendukung penuh kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi yang
dilaksanakan oleh Tim NMC, Satker Bina Pemdes dan/atau Tim
Supporting Implementas P3PD dari World Bank;
• Memastikan sinergi para pihak-pihak yang terlibat (PPIU, KPIU, Kec/Ds) dalam
pelaksanaan program dan antara tenaga ahli yang ada di bawah kendalinya;
• Bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan bulanan, quarterly, annual dan
laporan lain atas permintaan khusus sesuai waktu yang ditentukan;
• Melakukan tugas-tugas lainnya sesuai kebutuhan dan/atau atas permintaan
Regional Manager.
• Sarjana dari berbagai disiplin ilmu;
• Memiliki pengalaman secara teknis dan
manajerial selama minimal 10 tahun;
• Pernah menjabat sebagai Team Leader atau
manajer proyek pada program-program
pemerintahan minimal 5 tahun;
• Memiliki kecakapan dalam penggunaan
aplikasi program standar komputer (word,
excel, ppt, pdf);
• Memiliki pengalaman dalam implementasi
program berskala nasional;
• Memiliki komunikasi interpersonal yang baik
serta kemampuan bekerja efektif dalam tim;
• Memiliki pemahaman yang baik tentang
kebijakan dan regulasi terkait Desa;
• Memiliki kemampuan baik dalam pendekatan
dan prinsip manajemen berdasarkan hasil;
• Fleksibel, adaptif dan berorientasi solusi
dalam penyelesaian masalah;
• Membangun hubungan, komunikasi dan
kolaborasi yang baik dan efektif dengan
berbagai pihak pemerintahan di tingkat Pusat
dan Daerah;
• Memiliki kemampuan membuat rancangan
laporan program.
3. KOMPONEN 1
2. TRAINING SPECIALIST (Kode Posisi: TS1)
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KUALIFIKASI YANG DIBUTUHKAN
• Melaporkan dan berada di bawah pengawasan langsung Provincial
Coordinator;
• Menyiapkan rencana kerja dan target performa untuk pelaksanaan
tugas dan tanggungjawabnya;
• Menyusun data base, studi, kategorisasi dan analisa berbagai materi
belajar seperti manual, modul yang dibutuhkan dalam perencanaan dan
pelaksanaan P3PD terkait pengembangan kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kabupaten baik personal maupun
institusional di bawah supervisi Provincial Coordinator dan berkoordinasi
dengan Capacity Building Methodology Specialist di Pusat;
• Bertanggungjawab dalam melakukan penyusunan berbagai materi belajar
seperti manual, modul serta memfasilitasi pelatihan, lokakarya, diskusi
kelompok terfokus, dll yang dibutuhkan dalam perencanaan dan
pelaksanaan P3PD;
• Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur
desa dengan berbagai metode dan pendekatan;
• Memberikan bantuan teknis dan dukungan pelaksanaan kegiatan
pengembangan kapasitas di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
• Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur desa
menggunakan platform digital;
• Memonitor dan mengevaluasi penerapan berbagai materi belajar seperti
manual, modul yang ditindaklanjuti dengan melakukan revisi berdasarkan
hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan;
• Sarjana dari berbagai disiplin ilmu;
• Berpengalaman secara teknis dalam bidang
pelatihan selama minimal 8 tahun;
• Mampu melakukan penilaian kebutuhan
pelatihan (need assessment);
• Mampu menyusun seperangkat modul
pembelajaran aparatur desa yang terdiri
dari matrik kurikulum, silabi dan proses
pembelajaran (lesson plan);
• Memiliki pemahaman yang baik tentang
kebijakan dan regulasi terkait Desa;
• Memiliki pengalaman dalam pengembangan
kapasitas;
• Memiliki pengetahuan dalam pendekatan
dan prinsip manajemen berdasarkan hasil;
• Memiliki kemauan dalam membangun
lingkungan kerja serta melaksanakan tugas
dan tanggungjawab secara proaktif dan
kreatif;
• Fleksibel, adaptif dan berorientasi solusi
dalam penyelesaian masalah;
• Memahami dan mengapresiasi perbedaan
pengalaman, latar belakang dan/atau
kondisi sosial dan budaya;
4. • Koordinasi dan sinergi dengan Learning Management System Specialist
serta Capacity Building Methodology Specialist di NMC dalam penyusunan,
penerapan, monitoring dan evaluasi serta revisi berbagai materi belajar
seperti manual, modul yang dibutuhkan dalam perencanaan dan
pelaksanaan P3PD terkait pengembangan kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kabupaten baik personal maupun
institusional;
• Mendukung penyusunan sistem, penerapan dan/atau pengelolaan platform
belajar digital desa oleh MIS Spesialis terkait substansi dan kedalaman
materi, penggunaan metode dan pemilihan media pembelajaran;
• Menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan program dan
rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan dan hasil setiap
bulan, quarterly, annual dan laporan khusus bila dibutuhkan;
• Melakukan tugas-tugas lain bila dibutuhkan dan/atau diminta oleh
Provincial Coordinator.
• Membangun hubungan, komunikasi dan
kolaborasi yang baik dan efektif dengan
berbagai pihak terutama instansi
pemerintahan tingkat Pusat dan Daerah;
• Memiliki kecakapan dalam penggunaan
aplikasi program standar komputer (word,
excel, ppt, pdf);
• Memiliki komunikasi interpersonal yang baik
serta kemampuan bekerja efektif dalam
tim;
• Memiliki kemampuan membuat rancangan
kegiatan;
• Memiliki pengetahuan dasar penggunaan
teknologi digital dan online learning.
5. 3. DIGITAL AND ONLINE LEARNING SPESIALIST (Kode Posisi: DOL)
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KUALIFIKASI YANG DIBUTUHKAN
• Melaporkan dan berada langsung di bawah pengawasan Koordinator
Provinsi;
• Menyusun rencana kerja dan target kinerja tugas dan tanggung jawabnya;
• Bersama Spesialis MIS melakukan pemetaan kebutuhan pembelajaran
digital untuk perangkat desa, kabupaten dan/atau provinsi;
• Mengembangkan dan mengelola platform manajemen pembelajaran
berbasis web;
• Menguji dan memastikan jaminan kualitas dari platform pengelolaan
pembelajaran berbasis web pada aspek penggunaan teknologi informasi,
desain grafis, penggunaan media pembelajaran seperti video, gambar,
animasi dll;
• Koordinasi dan sinergi dengan Knowledge Management Specialist di NMC;
• Memfasilitasi, memberikan bantuan teknis dan mengawasi pelaksanaan
proses pembelajaran aparatur desa berbasis LMS;
• Memfasilitasi, memberikan bantuan teknis dan mengawasi pelaksanaan
proses pembelajaran aparatur desa berbasis LMS;
• Koordinasi dengan Spesialis MIS untuk memastikan bahwa semua staf
pelaksana proyek memiliki akses ke informasi yang relevan mengenai
perencanaan, pelaksanaan dan dampak sebagai hasil dari Proses MIS;
• Menyiapkan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan kemajuan
pelaksanaan program dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas
pelaksanaan dan hasil serta laporan khusus bila diperlukan;
• Tugas lain sesuai permintaan dan/atau dibutuhkan oleh Koordinator
Provinsi.
• Sarjana Ilmu Komputer, Teknologi
Informasi, disiplin ilmu lainnya yang terkait
dengan Digital and Online Learning;
• Pengalaman kerja minimal 8 tahun dalam
pengembangan kapasitas;
• Memiliki pengalaman 3 tahun dalam
mengembangkan sistem pembelajaran
digital;
• Mampu mengoperasikan komputer pada
level advant dan memiliki pengalaman
signifikan dalam proyek serupa;
• Bersedia membangun lingkungan kerja dan
melaksanakan tugas dan tanggung jawab
secara proaktif dan kreatif;
• Fleksibilitas, adaptif dan berorientasi pada
solusi dalam pemecahan masalah;
• Hubungan, komunikasi dan kerjasama yang
baik dan efektif dengan berbagai pihak;
• Keterampilan komunikasi interpersonal yang
baik dan kemampuan untuk bekerja dengan
tim secara efektif;
• Memiliki ketrampilan dalam membuat
laporan administrasi kantor.
6. 4. LEGAL AND REGULATORY SPECIALIST (Kode Posisi: LR1) → TIDAK ADA YG MELAMAR
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KUALIFIKASI YANG DIBUTUHKAN
• Melaporkan dan berada langsung di bawah pengawasan Koordinator
Provinsi;
• Menyiapkan rencana kerja dan target performa untuk pelaksanaan
tugas dan tanggungjawabnya;
• Menyusun data base, studi, kategorisasi dan analisa regulasi baik di
tingkat desa, kabupaten maupun provinsi dalam kebutuhan
perencanaan dan penerapan program di bawah supervisi Provincial
Coordinator dan berkoordinasi dengan Legal and Regulatory Specialist
di tingkat pusat;
• Menyiapkan rencana dan stategi untuk memfasilitasi penyusunan
kebijakan dan regulasi daerah (provinsi dan kabupaten/kota) terkait
pelaksanaan Undang-undang Desa dan Pengembangan Kapasitas
Aparatur Desa;
• Mendukung proses harmonisasi regulasi nasional dan daerah dan
membuat rumusan regulasi prioritas untuk mencapai tujuan program;
• Memfasilitasi penyusunan perundang-undangan terkait desa di tingkat
daerah yang merupakan turunan dari UU tentang Desa;
• Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah dalam proses
penyusunan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan
pengembangan kapasitas aparatur desa;
• Berkoordinasi dengan Advocacy Specialist di tingkat pusat dalam
menyusun kerangka advokasi yang dibutuhkan serta dalam
memperkuat hubungan dan kolaborasi di tingkat Provindi, Kabupaten
dan Desa;
• Sarjana Ilmu Hukum (SH);
• Berpengalaman secara teknis dalam
mendukung penyusunan kebijakan dan
regulasi selama 8 tahun;
• Lebih diutamakan mempunyai pengalaman
dalam menyusun tools dan melakukan studi
serta analisa kebijakan dan/atau regulasi
pemerintah kabupaten dan/atau provinsi;
• Memiliki pemahaman yang baik tentang
kebijakan dan regulasi terkait Desa;
• Memiliki pemahaman yang baik tentang
struktur pemerintahan di Indonesia;
• Memiliki pengetahuan dalam pendekatan dan
prinsip manajemen berdasarkan hasil;
• Mampu memfasilitasi proses penyusunan
regulasi di tingkat daerah;
• Mampu memberikan input substansi/materi
terhadap peraturan yang sedang disusun;
• Memiliki kemauan dalam membangun
lingkungan kerja serta melaksanakan tugas
dan tanggungjawab secara proaktif dan
kreatif;
• Fleksibel, adaptif dan berorientasi solusi dalam
penyelesaian masalah;
7. • Mewakili Tim P3PD Provinsi dalam kelompok advokasi kebijakan publik
yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
pencapaian tujuan dan/atau output program;
• Promosi kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
program;
• Mendukung penyusunan dan produksi media terkait seperti policy brief,
briefing meeting frameworks, concept notes, dll;
• Memfasilitasi pertemuan/rapat workshop dll terkait kebijakan dan/atau
regulasi pada tingkat pemerintah desa, kabupaten dan provinsi;
• Menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan program dan
rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan dan hasil setiap
bulan, quarterly, annual dan laporan khusus bila dibutuhkan;
• Melakukan tugas-tugas lain bila dibutuhkan dan/atau diminta oleh
Provincial Coordinator.
• Memahami dan mengapresiasi perbedaan
pengalaman, latar belakang dan/atau kondisi
sosial dan budaya;
• Membangun hubungan, komunikasi dan
kolaborasi yang baik dan efektif dengan
berbagai pihak;
• Memiliki kecakapan dalam penggunaan aplikasi
program standar komputer (word, excel, ppt,
pdf);
• Memiliki komunikasi interpersonal yang baik
serta kemampuan bekerja efektif dalam tim;
• Memiliki kemampuan membuat rancangan
laporan kegiatan.
8. 5. INSTITUSIONAL SPECIALIST (Kode Posisi: IS1)
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KUALIFIKASI YANG DIBUTUHKAN
• Melaporkan dan berada langsung di bawah pengawasan
Provincial Coordinator;
• Menyiapkan rencana kerja dan target performa untuk
pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
• Menyusun data base, studi, kategorisasi dan analisa terkait
institusionalisasi kebijakan dan regulasi, pengembangan
kapasitas institusi serta organisasi dan tata laksana
Pemerintahan Desa serta pemerintah kabupaten dan provinsi di
bawah supervisi Provincial Coordinator;
• Melakukan proses review analisa kebijakan terkait peran institusi
di Desa dalam pembangunan;
• Melakukan penyusunan model pembangunan desa yang
mengoptimalkan peran serta kerjasama di antara institusi yang
ada di Desa;
• Melakukan penyusunan regulasi dan pedoman yang dibutuhkan
dalam kerangka kerjasama di antara institusi yang ada di Desa
dan antar Desa dalam pembangunan;
• Melaksanakan pengembangan kapasitas institusi di antara
institusi dan yang ada di Desa dan antar Desa;
• Melakukan monitoring dan evaluasi keterlibatan institusi di Desa
dan antar Desa dalam pembangunan;
• Menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan program dan
rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan dan hasil
setiap bulan, quarterly, annual dan laporan khusus bila
dibutuhkan;
• Sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang relevan;
• Berpengalaman secara teknis dalam pengembangan
kapasitas setidaknya selama 8 tahun;
• Lebih diutamakan mempunyai pengalaman dalam
membangun sistem dan menerapkan serta
melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan
kapasitas personal dan institusional di tingkat
kabupaten dan/atau provinsi;
• Memiliki kemampuan memfasilitasi penataan
kelembagaan di tingkat daerah dan/atau desa;
• Mampu menyusun panduan/standar operasional
prosedur (SOP) untuk mendukung penguatan dan
penataan kelembagaan di tingkat daerah dan/atau
desa;
• Memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan
dan regulasi terkait Desa;
• Memiliki pemahaman yang baik tentang struktur
pemerintahan di Indonesia;
• Memiliki pengetahuan dalam pendekatan dan prinsip
manajemen berdasarkan hasil;
• Memiliki kemauan dalam membangun lingkungan
kerja serta melaksanakan tugas dan tanggungjawab
secara proaktif dan kreatif;
• Fleksibel, adaptif dan berorientasi solusi dalam
penyelesaian masalah;
9. • Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tenaga ahli
institutional specialist berkoordinasi dengan Institutional
Coordination Specialist di tingkat pusat;
• Melakukan tugas-tugas lain bila dibutuhkan dan/atau diminta
oleh Provincial Coordinator.
• Memahami dan mengapresiasi perbedaan
pengalaman, latar belakang dan/atau kondisi sosial
dan budaya;
• Membangun hubungan, komunikasi dan kolaborasi
yang baik dan efektif dengan berbagai pihak;
• Memiliki kecakapan dalam penggunaan aplikasi
program standar komputer (word, excel, ppt, pdf);
• Memiliki komunikasi interpersonal yang baik serta
kemampuan bekerja efektif dalam tim;
• Memiliki kemampuan membuat rancangan laporan
kegiatan.
10. 6. MIS SPECIALIST (Kode Posisi: MIS)
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KUALIFIKASI YANG DIBUTUHKAN
• Melaporkan dan berada langsung di bawah pengawasan Provincial
Coordinator;
• Menyiapkan rencana kerja dan target performa untuk pelaksanaan tugas
dan tanggungjawabnya;
• Di bawah arahan Provincial Coordinator berkoordinasi dan berkolaborasi
dengan tenaga ahli yang relevan dalam pelaksanaan tugas dan
tanggungjawabnya;
• Dengan persetujuan Provincial Coordinator mengkompilasi daftar informasi
kebutuhan dan menyiapkan format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
tugas dan tanggungjawabnya;
• Di bawah arahan Provincial Coordinator menyiapkan rancangan atau format
laporan bulanan, quarterly dan laporan tahunan termasuk laporan yang
bersifat khusus sesuai kebutuhan program dan berdasarkan permintaan
dari Provincial Coordinator;
• Bertanggungjawab dalam menyediakan informasi terkait pelaksanaan
program dalam website P3PD di bawah supervisi MIS Specialist di tingkat
pusat;
• Memfasilitasi kebutuhan data dan informasi Satker Ditjen Bina Pemdes
terkait pelaksanaan dan laporan program;
• Menyediakan dukungan data dan informasi yang dibutuhkan tenaga ahli
lainnya dalam pelaksanaan program;
• Berkoordinasi dengan MIS Specialist di tingkat pusat dalam menyiapkan
pedoman terkait ketentuan penggunaan data dan informasi dalam
pelaksanaan program;
• Sarjana Ilmu Komputer, Teknologi
Informasi, disiplin ilmu lainnya yang terkait
dengan MIS;
• Berpengalaman secara teknis dalam
pengelolaan sistem data dan informasi
setidaknya selama 8 tahun;
• Lebih diutamakan mempunyai pengalaman
membangun sistem manajemen data dan
informasi (MIS);
• Memiliki keahlian dalam penggunaan
teknologi dan aplikasi program computer;
• Memiliki pengetahuan tentang kebijakan
dan regulasi terkait Desa;
• Memiliki pengetahuan tentang struktur
pemerintahan di Indonesia;
• Memiliki pengetahuan dalam pendekatan
dan prinsip manajemen;
• Memiliki kemauan dalam membangun
lingkungan kerja serta melaksanakan tugas
dan tanggungjawab secara proaktif dan
kreatif;
• Memahami dan mengapresiasi perbedaan
pengalaman, latar belakang dan/atau
kondisi sosial dan budaya;
11. • Mendukung pelaksanaan e-learning dengan menyiapkan aplikasi dan
konten pembuatan digital e-learning;
• Berkoordinasi dengan MIS Specialist di tingkat pusat dalam penyusunan
data based PTPD;
• Melakukan pengumpulan, validasi dan analisa data untuk mendukung
pencapaian KPI (Key Perfhorma Indicators);
• Menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan program dan
rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan dan hasil setiap
bulan, quarterly, annual dan laporan khusus bila dibutuhkan;
• Melakukan tugas-tugas lain bila dibutuhkan dan/atau diminta oleh
Provincial Coordinator.
• Membangun hubungan, komunikasi dan
kolaborasi yang baik dan efektif dengan
berbagai pihak;
• Memiliki komunikasi interpersonal yang
baik serta kemampuan bekerja efektif
dalam tim;
• Memiliki kemampuan membuat rancangan
laporan kegiatan.
12. 7. MONITORING AND EVALUATION SPECIALIST (Kode Posisi: ME1)
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KUALIFIKASI YANG DIBUTUHKAN
• Melaporkan dan berada langsung di bawah pengawasan Provincial
Coordinator;
• Menyiapkan rencana kerja dan target performa untuk pelaksanaan
tugas dan tanggungjawabnya;
• Melakukan penilaian kebutuhan (need assessment) untuk
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bawah
koordinasi Monitoring and Evaluation Specialist di tingkat pusat;
• Menyiapkan rencana dan strategi untuk mengontrol performa dan
early warning system dalam pelaksanaan program;
• Membantu Provincial Coordinator dalam melakukan supervisi untuk
pencapaian kualitas pelaksanaan program;
• Menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan program dan
rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan dan hasil setiap
bulan, quarterly, annual dan laporan khusus bila dibutuhkan;
• Melakukan tugas-tugas lain bila dibutuhkan dan/atau diminta oleh
Provincial Coordinator.
• Sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang relevan;
• Berpengalaman secara teknis dalam melakukan monitoring
dan evaluasi program setidaknya selama 8 tahun;
• Lebih diutamakan mempunyai pengalaman dalam
menyusun system dan tools monitoring dan evaluasi;
• Mempunyai pengalaman melakukan monitoring dan
evaluasi kegiatan program pemberdayaan/pengembangan
Desa;
• Memiliki pengetahuan yang memadai tentang kebijakan
dan regulasi terkait Desa;
• Memiliki pengetahuan yang memadai tentang struktur
pemerintahan di Indonesia;
• Memiliki kecakapan yang sangat baik dalam penggunaan
aplikasi program standar komputer (word, excel, ppt, pdf);
• Memiliki pemahaman yang sangat baik dalam pendekatan
dan prinsip manajemen berdasarkan hasil;
• Memiliki kemauan dalam membangun lingkungan kerja
serta melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara
proaktif dan kreatif;
• Memahami dan mengapresiasi perbedaan pengalaman,
latar belakang dan/atau kondisi sosial dan budaya;
• Membangun hubungan, komunikasi dan kolaborasi yang
baik dan efektif dengan berbagai pihak;
• Memiliki komunikasi interpersonal yang baik serta
kemampuan bekerja efektif dalam tim;
• Memiliki kemampuan membuat rancangan laporan
kegiatan.
13. 8. VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT SPECIALIST (Kode Posisi: VFM)
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KUALIFIKASI YANG DIBUTUHKAN
• Melaporkan dan berada langsung di bawah pengawasan
Provincial Coordinator;
• Menyiapkan rencana kerja dan target performa untuk
pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
• Melakukan kompilasi pemetaan sumber pendapatan Desa yang
ada dalam APBDesa di seluruh lokasi program;
• Melakukan penelaahan terhadap kualitas dokumen RPJMDesa,
RKPDesa dan APBDesa;
• Melakukan review terhadap proses penyusunan APBDesa;
• Melakukan kajian terhadap kualitas belanja Desa yang
tergambar dalam APBDesa;
• Mengumpulkan dan mengkompilasi seluruh data terkait
dengan proses penyaluran anggaran Desa;
• Melaksanakan supervisi terhadap penyaluran anggaran Desa
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
• Menyiapkan rencana kerja dan target performa untuk
pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
• Berkoordinasi dengan Koordinator Provinsi, Satker Provinsi,
PPIU dan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti tindakan
yang dibutuhkan (jika ada) terkait manajemen Keuangan Desa;
• Melakukan tugas-tugas lain bila dibutuhkan dan/atau diminta
oleh Provincial Coordinator.
• Sarjana ilmu ekonomi;
• Berpengalaman secara teknis dalam bidang pengelolaan keuangan
program pemerintah setidaknya selama 8 tahun;
• Memliki kemampuan memfasilitasi penyusunan APB Desa;
• Memiliki kemampuan melakukan analisis kelayakan penggunaan
anggaran Desa;
• Memiliki kemampuan memfasilitasi penyusunan penatausahaan
pengelolaan keuangan Desa;
• Memiliki pengetahuan tentang kebijakan dan regulasi terkait Desa;
• Memiliki pengetahuan tentang struktur pemerintahan di
Indonesia;
• Memiliki keahlian yang sangat baik dalam penggunaan aplikasi
komputer excel dan program aplikasi manajemen dan pelaporan
keuangan program serta aplikasi komputer standar lainnya (word,
excel,ppt, pdf);
• Memiliki pemahaman yang baik dalam pendekatan dan prinsip
manajemen berdasarkan hasil;
• Memiliki kemauan dalam membangun lingkungan kerja serta
melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara proaktif dan
kreatif;
• Memahami dan mengapresiasi perbedaan pengalaman, latar
belakang dan/atau kondisi sosial dan budaya;
• Membangun hubungan, komunikasi dan kolaborasi yang baik dan
efektif dengan berbagai pihak;
• Memiliki komunikasi interpersonal yang baik serta kemampuan
bekerja efektif dalam tim;
• Memiliki kemampuan membuat rancangan laporan kegiatan.
14. 9. BEHAVIORAL CHANGE SPECIALIST (Kode Posisi: BC1) → TIDAK ADA YG MELAMAR
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KUALIFIKASI YANG DIBUTUHKAN
• Melaporkan dan berada langsung di bawah pengawasan Provincial Coordinator;
• Menyiapkan rencana kerja dan target performa untuk pelaksanaan tugas dan
tanggungjawabnya;
• Membantu dan berkoordinasi dengan Behavioral Change Specialist di tingkat
pusat dalam penyiapan dan revisi materi belajar termasuk modul untuk
aparatur pemerintahan desa dan kabupaten terkait kapasitas personal dan
institusi terutama menyediakan masukan terkait perubahan sikap dan adopsi
pengetahuan pada tahun pertama pelaksanaan program;
• Berkoordinasi dengan Behavioral Change Specialist di tingkat pusat dalam
melakukan penjabaran dan adopsi perubahan perilaku berbasis data,
perumusan dan implementasi strategi perubahan perilaku untuk pemerintahan
Desa dan kabupaten dan desa serta fasilitator dan kader di desa dengan:
1) Melakukan studi dan analisis faktor dominan perubahan perilaku
(kognitif,afektif dan psikomotor) untuk individu dan institusi;
2) Mengembangkan pedoman untuk pendekatan, strategi, dan tahapan
penerapan perubahan perilaku termasuk bagaimana mengukur tingkat
perubahan;
3) Melakukan supervisi terhadap pendekatan dan strategi implementasi
perubahan perilaku;
4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pendekatan dan strategi
implementasi perubahan perilaku.
• Berkoordinasi dengan Behavioral Change Specialist di tingkat pusat dalam
menyusun rekomendasi terhadap aspek regulasi yang dibutuhkan untuk
• Sarjana Psikologi, Sosiologi,
Antropologi, Komunikasi Sosial;
• Berpengalaman secara teknis dalam
bidang behaviour change setidaknya
selama 8 tahun;
• Memiliki kemampuan melakukan
pemetaan kapasitas sumber daya
manusia;
• Memiliki kemampuan mengidentifikasi
perubahan perilaku dari para pelaku
program;
• Mempu melakukan analisis perubahan
kepada para pelu program berdasarkan
data dan informasi yang dihimpun;
• Memiliki pemahaman yang baik tentang
kebijakan dan regulasi terkait Desa;
• Memiliki pemahaman yang baik tentang
struktur pemerintahan di Indonesia;
• Memiliki pengetahuan dalam
pendekatan dan prinsip manajemen
berdasarkan hasil;
• Memiliki kemauan dalam membangun
lingkungan kerja serta melaksanakan
tugas dan tanggungjawab secara
proaktif dan kreatif;
15. perubahan perilaku berdasarkan penerapan pendekatan, strategi dan
pengukuran terhadap perubahan perilaku personal dan institusional;
• Berkoordinasi dengan Behavioral Change Specialist di tingkat pusat dalam
mengembangkan pedoman untuk strategi pembelajaran yang menarik dan
dapat digunakan oleh semua yang terlibat dalam program di mana pun dan
kapan pun (platform pembelajaran digital desa) untuk tujuan mengubah
perilaku individu dan kelembagaan dalam tata kelola dan manajemen program;
• Melakukan kompilasi atau menyusun paket informasi terkait perubahan
perilaku personal dan institusional;
• Mendukung pembuatan platform belajar dijital serta sistem evaluasi performa
Desa dan Kabupaten bersamaan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi
program dengan Provincial Coordinator dan pihak lainnya;
• Mendukung evaluasi sistem penilaian kinerja desa dan kabupaten;
• Menyiapkan laporan pelaksanaan program dan rekomendasi untuk
peningkatan kualitas pelaksanaan dan hasil setiap bulan, quarterly, annual dan
laporan khusus bila dibutuhkan;
• Melakukan tugas-tugas lain bila dibutuhkan dan/atau diminta oleh Provincial
Coordinator.
• Fleksibel, adaptif dan berorientasi solusi
dalam penyelesaian masalah;
• Memahami dan mengapresiasi
perbedaan pengalaman, latar belakang
dan/atau kondisi sosial dan budaya;
• Membangun hubungan, komunikasi
dankolaborasi yang baik dan efektif
denganberbagai pihak;
• Membangun hubungan, komunikasi
dankolaborasi yang baik dan efektif
denganberbagai pihak;
• Memiliki komunikasi interpersonal yang
baik serta kemampuan bekerja efektif
dalam tim;
• Memiliki komunikasi interpersonal yang
baik serta kemampuan bekerja efektif
dalam tim;
16. 10. COMPLAIN HANDLING SPPECIALIST (Kode Posisi: CH1)
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KUALIFIKASI YANG DIBUTUHKAN
• Melaporkan dan berada langsung di bawah pengawasan
Koordinator Provinsi;
• Menyiapkan rencana kerja dan target performa untuk pelaksanaan
tugas dan tanggungjawabnya;
• Menyiapkan panduan penanganan pengaduan masalah serta
advokasi hukum dalam pelaksanaan P3PD;
• Melakukan penilaian kebutuhan untuk mengontrol pengaduan dan
menangani masalah dan advokasi hukum;
• Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam upaya penanganan
pengaduan dan permasalahan serta advokasi hukum;
• Fasilitasi dan pendampingan penanganan pengaduan dan
permasalahan serta advokasi hukum dalam pelaksanaan P3PD;
• Menyusun dan melaporkan secara berkala status penanganan
pengaduan dan masalah hukum serta advokasi;
• Menyiapkan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan kemajuan
pelaksanaan program dan rekomendasi untuk meningkatkan
kualitas pelaksanaan dan hasil serta laporan khusus bila
diperlukan;
• Tugas lain sesuai permintaan dan/atau dibutuhkan oleh
Koordinator Provinsi.
• Sarjana Ilmu Hukum.
• Memiliki pengalaman kerja minimal 8 tahun dalam
penanganan pengaduan dan masalah di pedesaan /
program pemberdayaan masyarakat;
• Memiliki kemampuan menyusun sistem manajemen
pelaporan dan pengaduan masalah;
• Memiliki pengalaman memfasilitasi penyelesain masalah
pada program pemberdayaan/pembangunan Desa;
• Mempunyai pemahaman yang baik tentang kebijakan dan
peraturan desa;
• Memahami struktur pemerintahan di Indonesia;
• Memiliki pengetahuan tentang prinsip dan pendekatan
manajemen berbasis hasil (result-based management
approaches and principles);
• Bersedia membangun lingkungan kerja dan melaksanakan
tugas dan tanggung jawab secara proaktif dan kreatif;
• Fleksibilitas, adaptif dan berorientasi pada solusi dalam
pemecahan masalah;
• Memahami dan menghargai perbedaan pengalaman, latar
belakang dan/atau kondisi sosial dan budaya;
• Keterampilan dalam mengoperasikan aplikasi program
komputer standar (word, excel, ppt, pdf);
• Hubungan, komunikasi dan kerjasama yang baik dan efektif
dengan berbagai pihak;
• Keterampilan komunikasi interpersonal yang baik dan
kemampuan untuk bekerja dengan tim secara efektif;
• Memiliki ketrampilan dalam membuat laporan administrasi
kantor.
•