anggaran pemerntah

1. Standar Pelayanan Minimal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

2. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Deskripsi dan Tujuan
DESKRIPSI:
Topik ini menjelaskan konsep dan prinsip pelayanan publik dan
keterkaitan SPM dengan belanja, definisi, manfaat, prinsip-prinsip
SPM, keterkaitan urusan wajib dengan SPM, pengintegrasian dan
penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran.
TUJUAN:
① Peserta memahami definisi, manfaat, dan prinsip SPM
② Peserta memahami keterkaitan urusan wajib dengan SPM
③ Peserta memahami penerapan dan implikasi penerapan SPM
④ Peserta memahami pembinaan dan pengawasan dalam penerapan
SPM

3. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Bahasan
Latar Belakang
1
Definis, Manfaat dan Prinsip-prinsip SPM
2

4. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Definisi Standar
Oxford Dictionary:
• Standar adalah tingkat keprimaan dan digunakan sebagai
dasar perbandingan
• Standar adalah tingkat minimum yang jika dicapai
masyarakat kemungkinan besar akan puas
• Standar dikenal sebagai model untuk dicontoh atau ditiru
WHO:
• Kaji banding (benchmark) terhadap pencapaian yang
didasarkan pada tingkat pencapaian terbaik yang diinginkan
• Standar menjadi model untuk dicontoh dan dapat digunakan
sebagai dasar untuk melakukan pembandingan

5. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Definisi Standar (2)
• Standar: spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan
termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan
konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan
syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan
hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan
datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
(PP No. 102/2000)
• Standar: pedoman yang harus dipergunakan sebagai
petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. (UU No.
23/1992 pasal 53 ayat 2)

6. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tipe-tipe Standar
Donabedian:
• Standar struktur: segala sesuatu yang kita gunakan (the
things we use ): SDM, uang, sumber daya yang lain)
• Standar proses: kegiatan yang kita lakukan (what we do):
kegiatan yang meliputi asuhan, pelayanan, maupun
manajemen
• Standar hasil (outcome): hasil-hasil yang ingin dicapai

7. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Standar Internal dan External
(Burrill & Ledolter, Achieving Quality through Continual Improvement)
External Standards
Developed by people/organization outside the health care
Facility (disusun oleh pihak di luar organisasi)
Internal Standards
Developed by the health care facility itself based on evidence, references,
and the conditions of the organization (disusun sendiri oleh lembaga
penyedia pelayanan berbasis evident, reference, dan kondisi organisasi)

8. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Standar Pelayanan
UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 20
Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,
mudah, terjangkau, dan terukur.

9. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Standar Pelayanan Minimal
PP No. 65 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 6
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah
yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

10. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Standar
Minimal
No service should fall bellow
this standard
A “must”, bellow which lies the
unacceptable
Optimal
The best level of service that
can be achieve
Represent a degree of excellenc
Achievable
The level of performance achieve
by the top quartile of service
(MuirGray, J.A., Evidence Based Health Care, 2001; WHO, 1993)

11. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Manfaat SPM
Manfaat SPM bagi Pusat/Propinsi
• Menjamin pelayanan umum bidang pemerintahan yang esensial menjangkau
masyarakat secara seimbang pada skala nasional/propinsi.
• Memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan wajib oleh
Kabupaten/Kota.
• Memudahkan identifikasi kebutuhan daerah untuk meningkatkan kinerja dalam
pelayanan minimal (melalui pembinaan, pelatihan, dll).
Manfaat SPM bagi Kabupaten/Kota
• Memudahkan penentuan pelayanan dan segi intensitas, jangkauan, kualitas,
efisiensi, dan dampak.
• Memudahkan pelaporan pemerintah daerah tentang pelayanan kepada pihak lain
(Pusat, DPRD, dan Masyarakat).
• Memudahkan pertukaran informasi antar daerah guna meningkatkan dan
menyempurnakan pelayanan.
• SPM akan menjadi argumen dalam melakukan rasionalisasi kelembagaan Pemda,
kualifikasi pegawai, serta korelasinya dengan pelayanan masyarakat.

12. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Manfaat SPM (2)
Manfaat SPM bagi Masyarakat
•Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam
kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, memberikan fokus pelayanan kepada
pelanggan/masyarakat, menjadi alat komunikasi antara pelanggan dengan penyedia
pelayanan dalam upaya meningkatkan pelayanan, menjadi alat untuk mengukur kinerja
pelayanan serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan.
•Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik: anatara lain dalam rangka memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utlilitas, sosial dan
lainnya.
•Meningkatkan kualitas pelayanan. Keberadaan standar pelayanan dapat membantu
unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik
bagi masyarakat pelanggannya. Dalam standar pelayanan ini dapat terlihat dengan
jelas dasar hukum, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan,
biaya serta proses pengaduan, sehingga petugas pelayanan memahami apa yang
seharusnya mereka lakukan dalam memberikan pelayanan.

13. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Prinsip-prinsip dalam Penyusunan SPM
Dalam penyusunan SPM menganut beberapa prinsip sebagaimana yang diatur
dalam PP No. 65 Tahun 2005 Pasal 3.
• SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk
menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara
merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.
• SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
• Penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari
penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
• SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan
dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.
• SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan
kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan
dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

14. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Pelayanan Publik
(UU No. 25 Tahun 2009)
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

15. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Penyelenggara
(UU No. 25 Tahun 2009)
Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan
publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk
kegiatan pelayanan publik.

16. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Organisasi Penyelenggara & Pelaksana
(UU No. 25 Tahun 2009)
•Organisasi penyelenggara pelayanan publik adalah satuan kerja
penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan
institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-
mata untuk kegiatan pelayanan publik.
•Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas,
dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara
yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan
pelayanan publik.

17. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Penyelenggaran Pelayanan Publik
Penyelenggaraan pelayanan publik, sekurang-kurangnya meliputi:
• pelaksanaan pelayanan;
• pengelolaan pengaduan masyarakat;
• pengelolaan informasi;
• pengawasan internal;
• penyuluhan kepada masyarakat; dan
• pelayanan konsultasi.

18. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Hak Penyelenggara
(UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 14)
• Memberikan pelayanan publik memiliki hak memberikan
pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
• Melakukan kerja sama;
• Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan
pelayananan publik;
• Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan
yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik;
• Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

19. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Kewajiban Penyelenggara
(UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 15)
Penyelenggara juga berkewajiban:
a) Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
b) menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
c) Menempatkan pelaksana yang kompeten;
d) Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik
yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
e) Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas
penyelenggaraan pelayanan publik;
f) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
g) Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

20. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Kewajiban Penyelenggara (2)
Lanjutan...
h.Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang
diselenggarakan;
i.Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
j.Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara
pelayanan publik;
k.Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku
apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi
atau jabatan;
l.Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau
melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang
berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak,
berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

21. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Kewajiban bagi Pelaksana Pelayanan Publik
(UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 16)
Pelaksana berkewajiban melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan
penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
a) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b) Memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu
tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari
lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang,
dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c) Memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau
melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan
perundangundangan;
d) Melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja
kepada penyelenggara secara berkala.

22. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Larangan bagi Pelaksana Pelayanan Publik
(UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 17)
a) Merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi
pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan
usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
b) Meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan
yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
c) Menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara;
d) Membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa
persetujuan penyelenggara;
e) Melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik

23. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Bentuk dan Asas Pelayanan Publik
(UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 4)
Pelayanan publik meliputi:
1)Pelayanan barang public,
2)Jasa publik,
3)Pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,
meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal,
komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi,
perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis
lainnya.
Asas penyelenggaraan pelayanan publik:
kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan
kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

24. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Maksud dan Tujuan Pelayanan Publik
(UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 2 dan 3)
Pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum
dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam
pelayanan publik, dengan tujuan, sebagai berikut:
1) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak,
tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang
baik;
3) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan
4) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

25. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Penyusunan Standar Pelayanan Publik
(UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 20)
•Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan
menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan
penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
•Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara
wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.
•Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan.
Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait dilakukan dengan prinsip
tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki
kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan
keberagaman.
•Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu
yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah

26. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Komponen Standar Pelayanan Publik
Komponen standar pelayanan publik sekurang-kurangnya:
dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka
waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk pelayanan; sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana; pengawasan internal;
penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan
pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai
dengan standar pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas
dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan evaluasi kinerja pelaksana
Penjelasan lebih rinci: Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI No. 36 Tahun 2012.

27. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Keterkaitan Urusan Wajib dan SPM
• Proses desentralisasi: transfer tanggung jawab dari Pemerintah ke
Pemda.
• Pemerintah Pusat jabarkan Kewenangan Wajib yang harus disediakan
Pemerintah Daerah (UU No. 32/2004 Pasal 13 & 14)
• Urusan Wajib: urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan
pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan kepada Daerah:
 untuk perlindungan hak konstitusional,
 kepentingan Nasional,
 kesejahteraan masyarakat,
 ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia
 pemenuhan komitmen Nasional yang berhubungan dengan perjanjian
dan konvensi internasional. (PP No. 65/2005 Pasal 1 Ayat 5)

28. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Keterkaitan Urusan Wajib dan SPM:
Program, Kegiatan dan Pembiayaan
Urusan Pemerintahan Wajib
SPM
Target/Nilai Indikator
Program/Kegiatan
Pembiayaan
Jenis Pelayanan
SPM
SPM
Jenis Pelayanan
Jenis Pelayanan
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Pembiayaan
Pembiayaan

29. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Urusan Wajib dan Pilihan (PP 38/2007)
URUSAN WAJIB
• Pendidikan
• Kesehatan
• Lingkungan Hidup
• Pekerjaan Umum
• Penataan Ruang
• Perencanaan Pembangunan
• Perumahan
• Kepemudaan dan Olahraga
• Penanaman Modal;
• Koperasi dan usaha kecil & menengah
• Kependudukan dan catatan sipil
• Ketenagakerjaan
• Ketahanan Pangan
• Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
• Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
• Perhubungan
• Komunikasi dan Informasi
• Pertanahan
• Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri
• Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
• Pemberdayaan Masyarakat & Desa
• Sosial
• Kebudayaan
• Statistik
• Kearsipan
• Perpustakaan
URUSAN PILIHAN
Kelautan dan Perikanan; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Pariwisata;
Industri; Perdagangan; dan Ketransmigrasian.

30. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Typologi Urusan Pemerintahan dalam
Kaitannya dengan SPM
Urusan Pemerintahan
Urusan pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi wewenang Pemerintah
Urusan Pemerintah
Urusan Pemda
Urusan pemerintahan yang dapat
dikelola bersama oleh Pemerintah
(Pusat), Prov, Kab/Kota
• Politik luar negeri
• Pertahanan
• Keamanan
• Yustisi
• Moneter & Fiskal Nasional
• Agama
• Eksternalitas (scope dampak)
• Akuntabilitas (distance dampak)
• Efisiensi (rasio untung rugi)
Pemerintah menyelenggarakan sendiri
atau dapat melimpahkan sebagian
urusannya kepada perangkatnya atau
kepada wakil Pemerintah di daerah atau
menugaskan kepada Pemda/Pemdes
Standar Pelayanan
Minimal
Wajib
Pelayanan
Dasar
Pilihan
Sektor
Unggulan
Diselenggarakan
berdasarkan asas otonomi
• Menyelenggarakan
sendiri
• Melimpahkan
sebagian urusan
kepada Gubernur
selaku wakil
Pemerintah
• Menugaskan
sebagian urusan
kepada
Pemda/Pemdes

31. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tata Cara Penyusunan SPM (Nasional)
Muatan Inti :
• Jenis Pelayanan Dasar
• Indikator dan Nilai SPM
• Batas waktu pencapaian SPM
• Pengorganisasian SPM
Departemen / LPND terkait
Urusan Wajib
Hasil Kerja Tim Konsultasi SPM
Menteri Dalam Negeri /
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dewan Pertimbangan Otonomi
Daerah (DPOD)
Menteri / Pimpinan LPND
Penyusunan SPM oleh Menteri /
Pimpinan LPND
Menjadi referensi untuk
selanjutnya digunakan dalam
Membuat rekomendasi dan
menyampaikannya kepada
Menyampaikan hasil tersebut
kepada
Peraturan Menteri /
Peraturan Menteri Terkait
Ditetapkan menjadi
Yang dikoordinasikan oleh
Hasil Kerja Tim Konsultasi SPM
Menteri Dalam Negeri /
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dewan Pertimbangan Otonomi
Daerah (DPOD)
Menteri / Pimpinan LPND
Penyusunan SPM oleh Menteri /
Pimpinan LPND
Menjadi referensi untuk
selanjutnya digunakan dalam
Membuat rekomendasi dan
menyampaikannya kepada
Menyampaikan hasil tersebut
kepada
Peraturan Menteri /
Peraturan Menteri Terkait
Ditetapkan menjadi
Yang dikoordinasikan oleh
Muatan Inti :
• Jenis Pelayanan Dasar
• Indikator dan Nilai SPM
• Pengorganisasian SPM
• Batas waktu Pencapaian SPM
Departemen / LPND terkait
Urusan Wajib
Hasil Kerja Tim Konsultasi SPM
Menteri Dalam Negeri /
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dewan Pertimbangan Otonomi
Daerah (DPOD)
Menteri / Pimpinan LPND
Penyusunan SPM oleh Menteri /
Pimpinan LPND
Menjadi referensi untuk
selanjutnya digunakan dalam
Membuat rekomendasi dan
menyampaikannya kepada
Menyampaikan hasil tersebut
kepada
Peraturan Menteri /
Peraturan Menteri Terkait
Ditetapkan menjadi
Yang dikoordinasikan oleh
Hasil Kerja Tim Konsultasi SPM
Menteri Dalam Negeri /
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dewan Pertimbangan Otonomi
Daerah (DPOD)
Menteri / Pimpinan LPND
Penyusunan SPM oleh Menteri /
Pimpinan LPND
Menjadi referensi untuk
selanjutnya digunakan dalam
Membuat rekomendasi dan
menyampaikannya kepada
Menyampaikan hasil tersebut
kepada
Peraturan Menteri /
Peraturan Menteri Terkait
Ditetapkan menjadi
Yang dikoordinasikan oleh
Departemen / LPND terkait
Urusan Wajib
Hasil Kerja Tim Konsultasi SPM
Menteri Dalam Negeri /
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dewan Pertimbangan Otonomi
Daerah (DPOD)
Menteri / Pimpinan LPND
Penyusunan SPM oleh Menteri /
Pimpinan LPND
Menjadi referensi untuk
selanjutnya digunakan dalam
Membuat rekomendasi dan
menyampaikannya kepada
Menyampaikan hasil tersebut
kepada
Peraturan Menteri /
Peraturan Menteri Terkait
Ditetapkan menjadi
Yang dikoordinasikan oleh
Hasil Kerja Tim Konsultasi SPM
Menteri Dalam Negeri /
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dewan Pertimbangan Otonomi
Daerah (DPOD)
Menteri / Pimpinan LPND
Penyusunan SPM oleh Menteri /
Pimpinan LPND
Menjadi referensi untuk
selanjutnya digunakan dalam
Membuat rekomendasi dan
menyampaikannya kepada
Menyampaikan hasil tersebut
kepada
Peraturan Menteri /
Peraturan Menteri Terkait
Ditetapkan menjadi
Yang dikoordinasikan oleh

32. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Penerapan SPM
(PP 65/2005 Pasal 9)
•Pemerintahan Daerah menerapkan SPM dengan menyusun rencana
pencapaian SPM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Menteri. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu
acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan
penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
•Selanjutnya, Pemerintahan Daerah menyusun rencana pencapaian SPM
yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada
batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri.
•Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam RPJMD dan Renstra
SKPD. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam RKPD,
Renja SKPD, KUA, RKA-SKPD sesuai klasifikasi belanja daerah dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

33. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 6 Tahun 2007
TANGGAL : 7 Februari 2007
USULAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Departemen/LPND :
Urusan Wajib :
No. Jenis
Pelayanan
Dasar
Standar
Pelayanan
Minimal
Batas Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Satuan
Kerja/Lembaga
Penanggungjawab
Ket
Indikator Nilai
1 2 3 4 5 6 7

34. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Indikator SPM (1)
• Tiap jenis pelayanan harus jelas tolok ukurnya yang disebut
dengan indikator SPM. Indikator merupakan variabel ukuran
atau tolok ukur yang memberikan petunjuk/indikasi terhadap
adanya perubahan atau penyimpangan terhadap nilai yang
telah ditetapkan (PERMENDAGRI No. 6 Tahun 2007).
• Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan
kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran
sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu
SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau
manfaat pelayanan (PP No. 65 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 8).

35. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Indikator SPM (2)
• Batas waktu pencapaian SPM adalah periode yang ditentukan
dalam Peraturan Menteri untuk mencapai indikator-indikator
SPM (Penjelasan PP No. 65 Tahun 2005 Pasal 4 Ayat 2).
• Dalam menentukan batas waktu pencapaian SPM
mempertimbangkan
 Status awal pelayanan dasar yang bersangkutan;
 Target pelayanan dasar yang akan dicapai;
 Variasi faktor komunikasi, demografis dan geografis daerah;
 Kebutuhan waktu untuk mencapai SPM;
 Kemampuan, potensi, serta prioritas nasional dan daerah.

36. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Pertimbangan Pemilihan Indikator
Pertimbangan dalam memilih indikator yang prioritas untuk
menilai kinerja pelayanan
• Diwajibkan/dipersyaratkan oleh peraturan perundangan
• Dipersyaratkan oleh pemilik (pertanggung jawaban)
• Ketersediaan data
• High risk, high cost, high volume, problem prone
• Konsensus
• Dipersyaratkan/diinginkan oleh customer

37. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
No. Jenis Pelayanan
Dasar
Standar Pelayanan Minimal Batas
Waktu
Capai
(Thn)
Satker/Lemb
aga
Penanggung
jawab
Ket
Indikator Nilai
1 2 3 4 5 6 7
1. Pelayanan
kesehatan dasar
1. Cakupan kunjungan
ibu hamil k4
95% 2015 Dinkes
Kab/Kota
2. Cakupan pelayanan
nifas
90% 2015 Dinkes
Kab/Kota
3. Cakupan kunjungan
bayi
90% 2010 Dinkes
Kab/Kota
2. Pelayanan
kesehatan
rujukan
4. Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
100% 2015 Dinkes
Kab/Kota
3. Promosi
kesehatan dan
berdayakan
masyarakat
5. Cakupan desa siaga
aktif
80% 2015 Dinkes
Kab/Kota
Contoh: SPM Urusan Kesehatan

38. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
No. Rincian
Kewenangan
Jenis Pelayanan Indikator Ket
1. Penyelenggara
an Sekolah
Dasar
Penyediaan
kalender
pendidikan
Tersedia kalender
pendidikan di setiap SD
Paling lambat
tersedia seminggu
sebelum tahun
ajaran baru
Penerimaan
siswa
Tertampung 100% anak usia
SD 7-12 thn di SD/MI
Perpindahan
siswa
Terlayaninya perpindaha
siswa SD
Penyediaan
kurikulum
Tersedia kurikulum nasional
dengan muatan lokal di
setiap SD
Rekomendasi surat
ket pindah dari
sekolah asal
Penyediaan
sarana prasarana
pendidikan
Di setiap satu
kelurahan/desa terdapat 1
SD beserta kelengkapannya
Penyediaan buku
mata pelajaran
Tersedia buku mata
pelajaran
Disediakan secara
bertahap
Contoh: SPM Urusan Pendidikan

39. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
No Jenis Pelayanan
Dasar
Standar Pelayanan Minimal Batas
Waktu
Capai
(Thn)
Satker/Lembaga
Penanggung
jawab
Indikator Nilai
1 2 3 4 5 6
1. Pelayanan
dokumen
kependudukan
1. Cakupapenerbitan KTP 100% 2011 Dinas
Kependudukan
2. Cakupan penerbitan
akta kelahiran
100% 2011 Dinas
Kependudukan
2. Pemeliharaan
ketenteraman dan
ketertiban
masyarakat
3. Cakupan petugas
perlindungan
masyarakat (Linmas) di
Kab/Kota
50% 2015 Dinas Trantib
2. Penanggulangan
bencana
kebakaran
4. Cakupan pelayanan
bencana kebakaran
Kab/Kota
25% 2015 Dinas Pemadam
Kebakaran
5. Tingkat waktu tangap
(response time rate)
daerah layanan
Wilayah Mjt Kebakaran
(WMK)
75% 2015 Dinas Pemadam
Kebakaran
Contoh: SPM Urusan Pemerintah Dalam Negeri

40. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
No Rincian Kewenangan Jenis Pelayanan Indikator Ket
1. Penertiban ijin angkutan Penerbitan ijin trayek • 14 hari
• Tersedia SIM
angkutan
Terhitung sejak
permohonan diterima
dengan persyaratan
lengkap dan benar.
Misal: Taxi
Penerbitan ijin operasi • 14 hari
• Tersedia SIM
angkutan
Penerbitan ijin usaha
angkutan
• 14 hari
• Tersedia SIM
angkutan
2. Pelaksanaan pengujian
berkala kendaraan
bermotor
Penerbitan ijin umum
kendaraan bermotor
14 hari Terhitung sejak
permohonan diterima
dengan persyaratan
lengkap dan benar.
Misal: angkutan umum, bis
umum
Pengujian berkala
kendaraan bermotor
45 menit
3. Pengoperasian terminal
penumpang
Pengoperasian terminal
penumpang
12 jam per hari
4. Pengelolaan parkir Pengaturan sistem
pengelolaan parkir
Adanya regulasi
sistem kelola parkir
5. Pemberian ijin usaha
mendirikan pendidikan
latihan mengemudi
Pemberian ijin usaha
mendirikan pendidikan
latihan mengemudi
14 hari Terhitung sejak
permohonan diterima
dengan persyaratan
lengkap dan benar.
Contoh: SPM Urusan Perhubungan

41. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Kaitan RKPD dan RPJMD

42. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design

43. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Urusan
Pemerintahan
Urusan Bersama
Urusan Mutlak
Urusan Pilihan
Urusan Wajib
Pelayanan Dasar
SPM
Analisis Keuangan
dan Kondisi
Umum Daerah
Kondisi Umum
Daerah
• Urusan
Pemerintahan
Kewenangan
Daerah
• Faktor Geografis
• Perekonomian
Daerah
• Kondisi Sosial
Budaya
• Prasarana dan
Sarana
• Pemerintahan
Umum
• Prestasi Kerja
Pelayanan Publik
Berbasis SPM
Rancangan
RPJMD
• Strategi
Pembangunan
Daerah
• Arah Kebijakan
Umum
• Arah Kebijakan
Keuangan
Daerah
• Program
Prioritas Daerah
Renstra-SKPD
• Visi, Misi dan
Tujuan
• Strategi dan
Kebijakan
• Program, Indikasi
Kegiatan,
Prestasi Kerja
Berbasis SPM
Penetapan Perda
tentang RPJMD
RKPD
KUA
Renja-SKPD
Menjadi salah satu
faktor dalam
menggambarkan
Menjadi acuan
dalam penyusunan
RKA-SKPD

44. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
RKPD
Rancangan KUA
SPM
Nota
Kesepakatan
KUA
Nota
Kesepakatan
PPAS
Standar Satuan
Harga
SE KDH tentang
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPD
RKA-SKPD
Badan
Kepegawaian/
Daftar Pegawai
Akuntansi/Lapor
an Keuangan
Penyusunan
Raperda APBD
Nota Keuangan
Raperda APBD
Evaluasi
Raperda
Penetapan
Perda APBD
Per. KDH
Penjabaran
APBD
Analisis Standar
Belanja
Rancangan
PPAS
• Penyusunan Rincian
Anggaran Pendapatan
• Penyusunan Rincian
Anggaran Belanja Tidak
Langsung
• Penyusunan Rincian
Anggaran Belanja
Langsung
• Penyusunan Rincian
Penerimaan Pembiayaan
Daerah
• Penyusunan Rincian
Pengeluaran Pembiayaan
Daerah
SKPD

45. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design

46. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Pengembangan Kapasitas
PP No. 65/2005 Pasal 16
• Pemerintah wajib mendukung pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah
yang belum mampu mencapai SPM.
• Pemerintah dapat melimpahkan tanggungjawab pengembangan kapasitas
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang belum mampu mencapai SPM
kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.
• Ketidakmampuan Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM ditetapkan
Pemerintah berdasarkan pelaporan dan hasil evaluasi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Dukungan pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah dapat berupa
fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis,
pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
• Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis,
pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya mempertimbangkan
kemampuan kelembagaan, personil dan keuangan negara serta keuangan
daerah.

47. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Contoh: KepMenKes No. 228/2002
SPM RS adalah standar penyelenggaraan:
1) Pelayanan medik
2) Pelayanan keperawatan
3) Pelayanan penunjang (Lab, Gizi, IPAL, dll.)
4) Manajemen rumah sakit
• Manajemen Sumberdaya Manusia
• Manajemen Keuangan
• Manajemen Sistem Informasi Rumah Sakit
• Manajemen Sarana Prasarana
• Manajemen Mutu Pelayanan

48. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
SPM RS Tahun 2006
Pelayanan Indikator Target (threshold)
Medik
Kemudahan
pelayanan
Kecepatan
pelayanan
Mutu pelayanan
Cakupan pelayanan
Kepuasan pasien
Penunjang
Keperawatan
Manajemen
Pelayanan gakin
Specific, Measurable, Achievable, Reliable, Time specific

49. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Pertimbangan Pemilihan Indikator
Pertimbangan dalam memilih indikator yang prioritas untuk
menilai kinerja pelayanan
• Diwajibkan/dipersyaratkan oleh peraturan perundangan
• Dipersyaratkan oleh pemilik (pertanggung jawaban)
• Ketersediaan data
• High risk, high cost, high volume, problem prone
• Konsensus
• Dipersyaratkan/diinginkan oleh customer

50. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Cara Memilih Indikator
• Ada kejelasan tujuan dan latar belakang dari tiap-tiap
indikator, mengapa indikator tersebut penting dan dapat
menunjukkan tingkat kinerja organisasi/ bagian/unit kerja
• Kejelasan terminologi yang digunakan
• Kapan pengumpulan data (kapan indikator harus di
update), kapan harus dianalisis, cara analisis, dan
interpertasinya
• Numerator dan denominator
• Threshold (target)
• Dari mana data diperoleh (sistem informasi untuk
mendukung perolehan data)

51. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Langkah Penyusunan Indikator Kinerja
Menciptakan lingkungan yang menyadari perlunya mengukur kinerja
(klinis):
• Memahami konteks/latar belakang penyusunan indikator (apa
yang ingin dikerjakan, mengapa, bagaimana, sebaik apa, dan
problem apa yang mungkin dijumpai)
• Kejelasan tujuan penyusunan indikator
• Identifikasi pendukung dan penghambat dan bagaimana
mengatasinya
• Membentuk tim penyusun
• Pelajari sistem mutu yang ada
• Tentukan sumber informasi yang dibutuhkan untuk menyusun
indikator
• Workshop untuk mendapat dukungan dari pihak terkait

52. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Cara Menetapkan Threshold
Katz & Green, 1997
• Sentinel event (kejadian luar biasa, a serious, undesirable, and often
avoidable process or outcome) indicator: target = 0, misalnya pembedahan
pada sisi yang salah
• Rate based indicator:
 Kumpulkan data untuk periode waktu tertentu
 Hitung mean dan standard deviasi
 Tetapkan simpangan yang bisa diterima
 Ingat rate-based indicator tidak pernah 100 %
• Rujukan (referensi) sebagai konsensus nasional atau konsensus profesi
• Jika rate based indicator belum dapat ditentukan, dapat ditetapkan threshold
secara konsensus pada tahun pertama.
• Adakalanya threshold tidak dapat ditetapkan, penilaian terhadap indikator
berdasarkan trend naik atau turun.

53. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Contoh: Urusan Kesehatan
Pelayanan Indikator Target Minimal
Medik Pembedahan pada sisi yang
salah
Angka infeksi paska bedah
Respons time rata-rata pelayanan
IGD
0 %
5 %
10 menit
Penunjang Penyelesaian foto rontgen plain
foto biasa
Penyelsaian foto rontgen plain
foto cito
6 jam
30 menit
Keperawatan ALOS 4 hari
Gakin Jumlah gakin dirawat di kelas tiga
per bulan
40 orang

54. Tankertanker Design
Tankertanker Design
Tankertanker Design
Contoh: Urusan Kesehatan (2)
Indikator Rata-rata LOS maternal postnatal sesudah melahirkan
Dimensi mutu Efficiency
Tujuan indikator Memberikan signal apakah postnatal maternal LOS lebih tinggi atau
lebih rendah dibandingkan rata-rata rumah sakit mitra benchmark
Rationalisasi Ada kecenderungan early discharge bagi ibu segera sesudah
melahirkan, sehingga perawatan belum sempurna, ibu sudah
dipulangkan, dan dapat membahayakan bagi ibu dan bayi yang
dilahirkan. Pada kasus-kasus tertentu justru terjadi perpanjangan lama
perawatan yang berakibat pasien dirugikan
Definisi terminologi yang
digunakan
Pengertian postnatal :…………….dsb
Frekuensi updating indikator
(pengumpulan data)
Tiap bulan
Periode dilakukan analisis Tiap tiga bulan
Numerator (pembilang) Postnatal LOS dari ibu di rumah sakit diukur dalam hari
Denominator (penyebut) Tidak ada
Standar pencapaian
(threshold/target)
Sumber data numerator dan
denominator
Data persalinan dan statistik inpatient di rumah sakit