Modul 5 UT

1. Standar Akuntansi Sektor
Publik
Modul 4

2. Definisi Standar Akuntansi Sektor Publik dan
Kebutuhan Standar Akuntansi Sektor Publik di
Indonesia
Standar akuntansi sektor publik adalah suatu kerangka dalam rangka
berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik yang
meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang
dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Standar
umumnya diterbitkan dalam bentuk Pernyataan Standar dan Interpretasi
Pernyataan Standar.

3. standar-standar akuntansi
yang telah digunakan dalam
praktik keuangan publik di
Indonesia
1. Standar Nomenklatur
2. Standar Harga
3. Standar Akuntansi
Biaya
4. Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
5. Standar Akuntansi
Keuangan Pemerintah
(SAKP)
6. Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara
(SPKN)

4. KEBUTUHAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
suatu pedoman atau standar yang mampu menjamin ketercapaian pada titik kelayakan tertentu.
Berdasarkan kebutuhan tersebut, pedoman akuntansi ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:
A. Menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat
diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang berlaku dewasa
ini.
B. Menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan
klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan
dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik yang mencakup penganggaran,
perbendaharaan, dan pelaporannya.

5. KEBUTUHAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
suatu pedoman atau standar yang mampu menjamin ketercapaian pada titik kelayakan tertentu.
Berdasarkan kebutuhan tersebut, pedoman akuntansi ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:
A. Menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi
pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang berlaku dewasa ini.
B. Menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan
prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik
yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporannya.
Akuntan
Publik
Akuntan
Manajemen
Akuntan
Pemerintah
Akuntan
Pendidik

6. Ragam dan Hubungan
antar Standar Akuntansi
Sektor Publik
Dalam lingkup profesi akuntan sektor
publik, pengembangan aturan akuntansi
dan keuangan diwujudkan dalam bentuk
standar. Ini berarti praktik yang diatur
adalah perilaku yang minimum. Standar
akuntansi sektor publik memberikan
kerangka untuk berjalannya fungsi-fungsi
akuntansi sektor publik yaitu
perencanaan, penganggaran, realisasi
anggaran, pengadaan barang dan jasa,
pelaporan, audit, dan
pertanggungjawaban publik. Standar
tersebut merupakan acuan yang telah
disepakati dan ditetapkan oleh organisasi
yang berkompetensi serta berwenang
dalam bidang terkait. (Bastian, 2010).

7. Standar Nomenklatur
Standar Harga
Standar Akuntansi
Biaya
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Standar Akuntansi
Keuangan Pemerintah
(SAKP)
Standar Pemeriksaan

8. Nomenklatur disebut juga dengan istilah kode rekening. Standar
nomenklatur berpedoman pada proses perencanaan dan
pertanggungjawaban yang terkait dengan pengkodean aktivitas
publik atau transaksi publik yang terjadi dan berbagai barang
dan jasa yang telah dihasilkan. Standar nomenklatur merupakan
pengikat berbagai organisasi publik dengan kegiatan, program,
dan wujud hasil dari semua kegiatan dan programnya.
Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Pengelolaan keuangan negara yang baik
memerlukan adanya suatu klasifikasi dalam sistem yang dijabarkan dalam Bagan Akun Standar
(Chart of Accounts). BAS antara lain mencakup kode perkiraan buku besar akuntansi. Kode perkiraan
tersebut terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap. Kumpulan akun tersebut
digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan
keuangan.
Standar Nomenklatur

9. Standar harga dapat didefinisikan sebagai
standar biaya dan harga satuan tertinggi yang
dapat dibeli atau dibayarkan dan belum
termasuk pajak penghasilan serta dapat
dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga
yang wajar sebagaimana harga yang berlaku
dipasaran apabila terdapat perubahan harga.
Standar Harga
Dalam istilah praktis, prinsip standardisasi adalah tentang rasionalisasi berbagai pilihan yang
tersedia untuk pembelian dan persetujuan standar lembaga untuk penyediaan layanan
tertentu atau penggunaan komoditas tertentu secara teratur.

10. Standar akuntansi biaya sektor publik dirancang untuk
mencapai keseragaman dan konsistensi dalam
pengukuran, penetapan, dan pengalokasian biaya pada
organisasi sektor publik. Standar didasarkan pada
pemeriksaan praktik akuntansi biaya umum seluruh
industri atau usaha yang ada. Saran dan masukan dicari
dari organisasi sektor publik, industri dan asosiasi
profesi akuntansi. Selain itu juga dilakukan review pada
berbagai publikasi terkait.
Salah satu cara penyusunan standar akuntansi biaya adalah
menggunakan Screening Information Requests (SIRs) dan kontrak
dengan biaya reimburse (dan sub kontrak), meskipun terdapat
berbagai pengecualian.
Standar akuntansi biaya sektor publik

11. Standar pelayanan minimal adalah suatu standar
dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja
penyelenggaraan kewenangan wajib organisasi publik
yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada
masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator
dan nilai (benchmark).
.
Dengan kata lain, standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja
dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar oleh organisasi
kepada masyarakat atau konsumen. Standar pelayanan minimal merupakan
ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan organisasi yang berhak diperoleh masyarakat secara minimal.

12. Standar akuntansi keuangan sektor publik memiliki
kepentingan untuk menilai:
a. Jasa yang diberikan oleh organisasi sektor publik
dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa
tersebut
b. Cara pengelola pelaksanaan dan
pertanggungjawabannya
c. Aspek kinerja pengelola
Standar akuntansi keuangan sektor publik

13. Contoh standar akuntansi keuangan pemerintahan
di Indonesia antara lain (Belajar Investasi, 2016):
• IFRS (PSAK-IFRS)
• Standar Akuntansi Pemerintah
• Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik
• PSAK Syariah

14. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
SPKN adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan
sektor publik biasanya dilakukan dengan:
a) Prosedur Analitis (analytical procedures)
b) Inspeksi (inspecting)
c) Konfirmasi (confirming)
d) Permintaan Keterangan (inquiring)
e) Penghitungan (counting)
f) Penelusuran (Tracing)
g) Pemeriksaan bukti pendukung (Vouching)
h) Pengamatan (Observing)
i) Pelaksanaan ulang (reperforming)
j) Teknik Audit berbantuan komputer (computer-assisted audit
techniques)
k) Pengujian Pengendalian
l) Pengujian Substantif
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

15. tahap-tahapan dalam menyusun standar
akuntansi
• Tahapan pertama adalah Evaluasi masalah di tahap awal.
• Tahapan kedua adalah mengadakan riset dan analisis.
• penyusunan dan pendistribusian memorandum diskusi (discussion
memorandum) kepada setiap pihak yang berkepentingan.
• Lalu menyelenggarakan dengar pendapat umum (public hearing).
• Selanjutnya adalah menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik
atas memorandum diskusi,
• Setelah itu dilanjutkan dengan menerbitkan draft awal standar yang diusulkan
• Langkah ketujuh adalah menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan
tertulis
• Kemudian memutuskan apakah pernyataan akan diterbitkan atau tidak.
• Dan yang terakhir adalah menerbitkan pernyataan yang bersangkutan.

16. Teori Perencanaan Publik
Modul 5

17. TEORI PERENCANAAN PUBLIK
Pengertian perencanaan secara konvensional adalah suatu
kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik
dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan
sebelumnya. Perencanaan atau Planning adalah sebuah proses
yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi hingga penentuan
strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara
menyeluruh serta perumusan sistem perencanaan yang
menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan
seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi
(Robbins dan Coulter, 2002).

18. Perencanaan dapat dilihat dari 3 hal yaitu proses fungsi manajemen
dan pengambilan keputusan. (Ernie dan Kurniawan, 2005)
Dari sisi proses, fungsi perencanaan adalah proses dasar yang
digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana
tujuan tersebut akan dicapai.
2. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi
dimana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya
untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan
organisasi.
3. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan
pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau
yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana
melakukannya, bilamana dan siapa yang akan melakukannya.

19. • Perencanaan pembangunan makro
adalah perencanaan pembangunan
nasional dalam skala makro atau
menyeluruh.
• perencanaan sektoral adalah
perencanaan yang dilakukan dengan
menggunakan pendekatan sektor. Sektor
itu sendiri adalah kumpulan kegiatan-
kegiatan atau program yang mempunyai
persamaan ciri-ciri serta tujuan.
• Perencanaan dengan dimensi pendekatan
regional menitikberatkan pada aspek
lokasi di mana kegiatan dilakukan.

20. RENCANA STRATEGIS
RENCANA OPERASIONAL
TINDAKAN/AKSI
• Rencana strategis : antara lain memuat Visi, Misis, Isu-
Isu Strategis dan Strategi
• Rencana Operasional : Program dan Proyek Rencana
Tindakan
Proses dan Macam Bagian Perencanaan Strategis

21. Perencanaan strategis untuk sektor publik
mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1. 1Dipisahkan antara rencana strategis dengan
rencana operasional. Rencana strategis
memuat antara lain: visi, misi, dan strategi
(arahan kebijakan); sedangkan rencana
operasional memuat program dan rencana
tindakan (aksi).
2. Penyusunan rencana strategis melibatkan
secara aktif semua stakeholders di masyarakat
(dengan kata lain, pemerintah adalah satu-
satunya pemeran dalam proses perencanaan
strategis).
3. Tidak semua isu atau masalah dipilih untuk
ditangani. Dalam proses perencanaan
strategis, ditetapkan isu-isu yang dianggap
paling strategis atau fokus-fokus yang paling
diprioritaskan untuk ditangani.
4. Kajian lingkungan internal dan eksternal secara
kontinyu dilakukan agar pemilihan strategi
selalu “up to date” berkaitan dengan peluang
dan ancaman di lingkungan luar dan
mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan
yang ada di lingkungan internal.

23. Visioning
Survei
Focus
Group
Kebijakan
Delphis
(Teknik
DELPHI)
Brainst
orming
Analisis
Kekuatan
Lapangan
(Force
Field
Analysis)
Berbagai macam teknik yang terdapat
dalam proses perencanaan dalam
organisasi sektor publik, yaitu:
Nominal Group Technique

24. Visioning
Survei
Focus
Group
Kebijakan
Delphis
(Teknik
DELPHI)
Brainst
orming
Analisis
Kekuatan
Lapangan
(Force
Field
Analysis)
CONTOH PRAKTIK
PERENCANAAN PUBLIK
Pemerintah Pusat
Tahapan dalam sistem
perencanaan nasional adalah:
 Tahap Persiapan Perencanaan
 Tahap Perencanaan dan
Anggaran
 Tahap Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan dan Belanja
Negara
 Tahap Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah
Tahap Perencanaan Daerah
Tahap perencanaan daerah melalui 2 tahapan, berikut:
1. Penjaringan aspirasi masyarakat, melalui Musrenbang
dari tingkat Desa/Kelurahan, sampai tingkat Kecamatan.
2. Penentuan Arah dan Kebijakan melalui forum Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dari tingkat Kabupaten
Kota sampai tingkat Provinsi
LSM
Yayasan
Partai Politik

25. Terima
Kasih