Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan dana BOS di sekolah. Terdapat beberapa poin penting yaitu: 1) terdapat selisih antara saldo kas BOS dengan bukti pengeluaran karena belum semua bukti dimasukkan ke aplikasi, 2) pengelolaan dana BOS di sekolah harus berdasarkan peraturan terbaru dan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, serta manajemen berbasis sekolah, 3) laporan realis
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang tujuan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung pendidikan dasar bermutu. Dana BOS digunakan untuk biaya operasional sekolah, pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan gaji tenaga honorer. Ada pula ketentuan administrasi dan pajak terkait penggunaan dana BOS.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan dana BOS di sekolah. Terdapat beberapa poin penting yaitu: 1) terdapat selisih antara saldo kas BOS dengan bukti pengeluaran karena belum semua bukti dimasukkan ke aplikasi, 2) pengelolaan dana BOS di sekolah harus berdasarkan peraturan terbaru dan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, serta manajemen berbasis sekolah, 3) laporan realis
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang tujuan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung pendidikan dasar bermutu. Dana BOS digunakan untuk biaya operasional sekolah, pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan gaji tenaga honorer. Ada pula ketentuan administrasi dan pajak terkait penggunaan dana BOS.
Pengurusan Kewangan 2014 SK Simpang Rawai boleh dijadikan panduan kepada sek lain sebagai rujukan.Dibuat bersama oleh Group Kohort 3 UUM 2013..terima kasih...
Dokumen tersebut memberikan pedoman tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mulai dari latar belakang, tujuan, komponen penggunaan dana, dan ketentuan perpajakan yang terkait. Pedoman ini dimaksudkan agar pengelolaan dana BOS dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan efisien.
Dokumen ini memberikan petunjuk teknis mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah tahun 2014. Dana BOS dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembelajaran, perpustakaan, kegiatan siswa, pemeliharaan sekolah, dan gaji guru honorer. Setiap sekolah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS sesuai pedoman yang ditetapkan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Membahas pengelolaan keuangan sekolah tahun 2021 meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan perpajakan berdasarkan peraturan terbaru;
2) Menguraikan komponen penggunaan dana BOS seperti kegiatan pembelajaran, administrasi sekolah, evaluasi, dan pengembangan guru;
3) Menjelaskan ketentuan pajak pengadaan barang dan jasa sekolah seperti
Dokumen tersebut merangkum kebijakan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2022, mencakup tujuan program BOS untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, kriteria sekolah penerima dan satuan biaya, komponen penggunaan dana, larangan penggunaan, pelaporan, dan pembentukan tim BOS sekolah.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2023 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum, tujuan, prinsip pengelolaan, tugas penanggung jawab dan bendahara BOSP, serta perubahan kebijakan penyaluran dan pelaporan BOSP tahun 2023."
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015. Terdapat penjelasan tentang peraturan pelaksanaan BOS, pengertian, tujuan, sasaran penerima, besaran dana dan alokasi per sekolah, serta tugas tim-tim pengelola BOS di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015. Terdapat penjelasan tentang peraturan pelaksanaan BOS, pengertian, tujuan, sasaran penerima, besaran dana dan alokasi per sekolah, serta tugas tim-tim pengelola BOS di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Informasi bos 2015 versi lengkap (2 des)ekanoovita
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015. Terdapat penjelasan tentang peraturan pelaksanaan BOS, pengertian, tujuan, sasaran penerima, besaran dana dan alokasi per sekolah, serta tugas tim-tim pengelola BOS di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) tahun 2023 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum BOSP tahun 2023, tujuan BOSP, prinsip pengelolaan dana BOSP, tugas tim BOSP sekolah dan pemerintah daerah, larangan penggunaan dana, sanksi pelanggaran, dan perubahan kebij
Pengurusan Kewangan 2014 SK Simpang Rawai boleh dijadikan panduan kepada sek lain sebagai rujukan.Dibuat bersama oleh Group Kohort 3 UUM 2013..terima kasih...
Dokumen tersebut memberikan pedoman tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mulai dari latar belakang, tujuan, komponen penggunaan dana, dan ketentuan perpajakan yang terkait. Pedoman ini dimaksudkan agar pengelolaan dana BOS dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan efisien.
Dokumen ini memberikan petunjuk teknis mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah tahun 2014. Dana BOS dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembelajaran, perpustakaan, kegiatan siswa, pemeliharaan sekolah, dan gaji guru honorer. Setiap sekolah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS sesuai pedoman yang ditetapkan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Membahas pengelolaan keuangan sekolah tahun 2021 meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan perpajakan berdasarkan peraturan terbaru;
2) Menguraikan komponen penggunaan dana BOS seperti kegiatan pembelajaran, administrasi sekolah, evaluasi, dan pengembangan guru;
3) Menjelaskan ketentuan pajak pengadaan barang dan jasa sekolah seperti
Dokumen tersebut merangkum kebijakan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2022, mencakup tujuan program BOS untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, kriteria sekolah penerima dan satuan biaya, komponen penggunaan dana, larangan penggunaan, pelaporan, dan pembentukan tim BOS sekolah.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2023 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum, tujuan, prinsip pengelolaan, tugas penanggung jawab dan bendahara BOSP, serta perubahan kebijakan penyaluran dan pelaporan BOSP tahun 2023."
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015. Terdapat penjelasan tentang peraturan pelaksanaan BOS, pengertian, tujuan, sasaran penerima, besaran dana dan alokasi per sekolah, serta tugas tim-tim pengelola BOS di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015. Terdapat penjelasan tentang peraturan pelaksanaan BOS, pengertian, tujuan, sasaran penerima, besaran dana dan alokasi per sekolah, serta tugas tim-tim pengelola BOS di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Informasi bos 2015 versi lengkap (2 des)ekanoovita
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015. Terdapat penjelasan tentang peraturan pelaksanaan BOS, pengertian, tujuan, sasaran penerima, besaran dana dan alokasi per sekolah, serta tugas tim-tim pengelola BOS di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) tahun 2023 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum BOSP tahun 2023, tujuan BOSP, prinsip pengelolaan dana BOSP, tugas tim BOSP sekolah dan pemerintah daerah, larangan penggunaan dana, sanksi pelanggaran, dan perubahan kebij
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfDenysErlanders
Buku non teks yang bermutu dapat memperkaya pengalaman
belajar siswa. Buku-buku ini menawarkan konten yang inspiratif,
inovatif, dan mendorong pengembangan karakter siswa.
Pemanfaatan buku non teks bermutu membutuhkan peran aktif
guru untuk memilih dan
mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran
2. Secara Umum:
Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu
Secara khusus:
Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa
MI negeri dan MTs negeri.
Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh
siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah
negeri maupun madrasah swasta
Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di
madrasah swasta.
3. 1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud
dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas
madrasah/PPS dan memerlukan biaya besar,
misalnya studi banding, studi tour (karya wisata)
dan sejenisnya;
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk
kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah),
kecuali untuk siswa miskin penerima BSM;
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
8. Membangun gedung/ruangan baru
8. Membeli bahan/peralatan yg tidak mendukung
proses pembelajaran
4. 9. Membeli bahan/peralatan yg tidak mendukung
proses pembelajaran
10. Menanamkan saham
11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari
sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah
daerah secara penuh/wajar
12. Membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya
dengan operasional madrasah/PPS, misalnya iuran
dalam rangka perayaan hari besar nasional dan
upacara keagamaan/acara keagamaan
13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti
pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait
program BOS/perpajakan program BOS yang
diselenggarakan lembaga di luar Kementerian
Agama.
5. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan
operasional madrasah/PPS
Bagi madrasah yang telah menerima DAK, tidak
diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan
yang sama;
Pembelian barang/jasa per belanja sebaiknya tidak melebihi
10 juta, kecuali untuk pembelian barang yang tidak bisa
dipecah dan belanja modal pada madrasah negeri
Biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang
bertugas di luar jam mengajar, harus mengikuti batas
kewajaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM)
Pembukuan (Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku
Pembantu Bank, Buku pembantu Pajak)
Bukti Pengeluaran (kuitansi, faktur, dlsb)
Mencatat semua penggunaan dana BOS dengan
mengkategorikan ke dalam 8 standar nasional pendidikan:
Peng. Kompetensi Lulusan
Peng. Kurikulum/KTSP
Peng.Proses pembelajaran
Peng. Pendidik & tenaga kependidikan
Peng. Sarana & prasarana madrasah
Peng. Manajemen madrasah
Peng. Sumber dana madrasah
Peng. Sistem penilaian
7. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran
dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan
komputer
Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam
Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai
dengan urutan tanggal kejadiannya;
Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum dan Buku Pembantu
ditutup oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala Madrasah;
Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta;
Apabila ada kesalahan atas penulisan angka/huruf, maka
yang salah agar dicoret dengan dua garis rapih, sehingga
tulisan yang semula salah masih dapat dibaca kemudian
diparaf;
Apabila dalam satu bulan berjalan tidak/belum terjadi
transaksi pengeluaran/ penerimaan, maka tetap ada
pembukuan dalam bulan tersebut dengan uraian NIHIL dan
ditandatangani oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala
Madrasah
8. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi
yang sah;
Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk
transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000,- tidak dikenai bea meterai,
sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000,- sampai
dengan Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp
3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar dari Rp
1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,-;
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai
dengan peruntukkannya;
Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam
bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;
Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Madrasah dan lunas
dibayar oleh Bendahara;
Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Madrasah sebagai
bahan bukti dan bahan laporan.
9. Pembelian segala jenis barang dari dana BOS dibebaskan dari
PPh pasal 22 (negeri dan swasta)
Honor GTT/PTT dipotong 5% jika lebih dari 2.025.000/bulan
setelah dipotong PTKP----hampir bisa dipastikan tidak ada
ustadz yang mendapat honor lebih dari 2.025.000/bulan
Madrasah swasta hanya diwajibkan memungut dan menyetor
pajak dari honor kegiatan (PPh pasal 21), sedangkan untuk
PPh Pasal 22 atau PPN hanya diwajibkan pada madrasah
negeri
Setiap honor kegiatan dikenakan PPh Pasal 21:
PNS gol. IV sebesar 15% dari bruto
PNS gol. III sebesar 5% dari bruto
Non PNS sebesar 5% dari bruto
PNS gol. II tidak dikenakan PPh 21
10. Ada penambahan nilai pada tahun 2015
1. Untuk MI dari 580.000 menjadi
800.000,-
2. Untuk Mts dari 710.000 menjadi
1.000.000,-
3. Untuk MA dari 1.000.000 menjadi
1.200.000,-