asa

1. KEBIJAKAN BOS SD DAN SMP
TAHUN 2017
Peraturan Menteri Pendidikan dan
kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2017
Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2. KEBIJAKAN UMUM

3. ahyoodee.dit.psmp
Pengertian
BOS adalah program pemerintah untuk
penyediaan pendanaan biaya operasi non
personalia bagi satuan pendidikan dasar
sebagai pelaksana program wajib belajar.
Namun demikian, ada beberapa jenis
pembiayaan investasi dan personalia yang
diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.
3

4. ahyoodee.dit.psmp
Tujuan
 Umum
Meringankan biaya pendidikan dalam rangka
Wajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan
mempercepat pencapaian SPM dan SNP;
 Khusus
 Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta
didik di sekolah negeri;
 Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta
didik miskin dan meringankan beban siswa
lainnya di sekolah swasta.
4

5. ahyoodee.dit.psmp
Sasaran Penerima
Semua sekolah SD/SDLB,
SMP/SMPLB/SMPT/Satap/SLB,baik negeri
maupun swasta yang sudah terdata dalam
sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan
Menengah (Dapodikdasmen).
Khusus bagi sekolah swasta, juga harus
memiliki izin operasional.
5

6. ahyoodee.dit.psmp
Satuan Biaya
 Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik
dengan besar satuan biaya:
 Tingkat SD : Rp 800.000,-/siswa/tahun;
 Tingkat SMP : Rp 1.000.000,-/siswa/tahun;
 Untuk sekolah di daerah khusus dengan
jumlah peserta didik kurang dari 60 siswa,
akan mendapat alokasi sebanyak 60 siswa.
6

7. ahyoodee.dit.psmp
Sasaran Kebijakan Sekolah Kecil
 Sekolah di daerah khusus yang ditetapkan
oleh Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*; atau
 Satap, SLB, SDLB dan SMPLB; atau
 Sekolah di daerah kumuh/pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat tertampung di
satuan pendidikan lain di sekitarnya;
 Bagi sekolah swasta, minimal sudah memiliki
izin operasional selama 3 tahun.
*)Daftar daerah ada pada file terpisah
7

8. ahyoodee.dit.psmp
Pengecualian Kebijakan Sekolah Kecil
 Sekolah swasta dengan iuran mahal; atau
 Sekolah swasta yang izin operasionalnya
kurang dari 3 tahun; atau
 Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat
sekitar karena tidak berkembang; atau
 Sekolah yang membatasi jumlah siswa untuk
memperoleh kebijakan khusus BOS; atau
 Sekolah swasta yang tidak bersedia
menerima kebijakan alokasi minimal.
8

9. ahyoodee.dit.psmp
Mekanisme Kebijakan Sekolah Kecil
 Tim BOS Kab/Kota memverifikasi sekolah
yang sesuai kriteria/syarat;
 Tim BOS Kab/Kota merekomendasikan dan
mengusulkan kepada Tim BOS Provinsi;
 Tim BOS Provinsi menetapkan alokasi
sekolah kecil berdasarkan rekomendasi
tersebut. Tim BOS Provinsi juga berhak
menolak rekomendasi bila tidak sesuai
kriteria yang telah ditentukan.
9

10. ahyoodee.dit.psmp
Kewajiban Bagi Sekolah Kecil Penerima
Alokasi Minimal
 Harus menyampaikan informasi jumlah dana
BOS yang diterima secara tertulis kepada
orang tua siswa dan di papan pengumuman;
 Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai
jumlah yang diterima;
 Membebaskan iuran/pungutan dari orang
tua siswa.
10

11. ahyoodee.dit.psmp
Waktu Penyaluran
 Tiap 3 bulan (periode triwulan), yaitu
periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-
September dan Oktober-Desember;
 Bagi wilayah terpencil dimana proses
pengambilan dananya mengalami hambatan
atau perlu biaya yang mahal, penyaluran
dilakukan tiap 6 bulan (periode semesteran),
yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.
11

12. ahyoodee.dit.psmp
Ketentuan Bagi Penerima BOS
 Semua sekolah negeri yang sudah terdata
dalam Dapodikdasmen wajib menerima BOS;
 Semua sekolah swasta yang sudah terdata
dalam Dapodikdasmen dan sudah memiliki
izin operasional (kecuali sekolah kecil
minimal 3 tahun) berhak menerima BOS.
Sekolah berhak menolak dana BOS dengan
persetujuan orang tua siswa, dan menjamin
kelangsungan pendidikan siswa miskin;
12

13. ahyoodee.dit.psmp
Ketentuan ... lanjutan
 Semua negeri dilarang melakukan pungutan
kepada orang tua/wali siswa;
 Sekolah swasta yang memungut iuran harus
mengikuti Permendikbud No 44 Thn 2012
tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya
Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
 Sekolah dapat menerima sumbangan yang
bersifat sukarela dari masyarakat dan orang
tua/wali siswa yang mampu;
13

14. ahyoodee.dit.psmp
Ketentuan ... lanjutan
 Pemda harus mengendalikan dan mengawasi
pungutan dan sumbangan yang diterima
sekolah agar mengikuti prinsip nirlaba dan
dikelola secara transparan dan akuntabel;
 Menteri dan Kepala Daerah dapat
membatalkan pungutan yang dilakukan
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan
perundang-undangan dan dinilai meresahkan
masyarakat.
14

15. ORGANISASI PELAKSANA

16. ahyoodee.dit.psmp
Organisasi Pelaksanaan Tkt Pusat
 Terdiri dari unsur Kemdikbud, Kemdagri,
Kemenkeu, Bappenas dan Kemenko Bidang
PMK;
 Di Kemdikbud hanya ada 1 Tim BOS untuk
SD, SMP, SMA dan SMK, yaitu Tim BOS
Dikdasmen dengan koordinasi di Dit. PSMP;
16

17. ahyoodee.dit.psmp
Organisasi Pelaksanaan Tkt Provinsi
 Terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, SKPD
Pendidikan Provinsi dan DPKD/BPKD
Provinsi;
 Di Provinsi hanya ada 1 Tim BOS untuk SD,
SMP, SMA dan SMK;
 Tim Dapodikdasmen Provinsi turut
dilibatkan dalam Tim Manajemen BOS
Provinsi.
17

18. ahyoodee.dit.psmp
Organisasi Pelaksanaan Tkt Kab/Kota
 Terdiri dari unsur SKPD Pendidikan
Kabupaten/Kota;
 Di Kabupaten/Kota hanya ada 1 Tim BOS
untuk SD, SMP,
 Tim Dapodikdasmen Kabupaten/Kota turut
dilibatkan dalam Tim Manajemen BOS
Kabupaten/Kota.
18

19. ahyoodee.dit.psmp
Tugas Tim Manajemen BOS Provinsi
 Mempersiapkan DPA berdasarkan alokasi
dana BOS yang ditetapkan dari Pusat;
 Membuat dan menandatangani perjanjian
kerjasama dengan Bank Penyalur;
 Melakukan kompilasi data jumlah siswa di
tiap sekolah dari Dapodikdasmen;
 Mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah
(NPH) antara Provinsi dengan Sekolah;
 Kepala SKPD Pendidikan menandatangani
NPH atas nama Gubernur;
19

20. ahyoodee.dit.psmp
Tugas ... lanjutan
 Mencairkan dan menyalurkan dana BOS ke
sekolah sesuai dengan jumlah siswa;
 Memerintah Bank Penyalur untuk
melaporkan hasil penyaluran dana;
 Melakukan monitoring laporan penyaluran
dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah;
 Melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan
kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota;
 Melakukan monev pelaksanaan program BOS
di sekolah;
20

21. ahyoodee.dit.psmp
Tugas ... lanjutan
 Melakukan pelayanan dan penanganan
pengaduan masyarakat;
 Mengupayakan penambahan dana dari APBD
untuk sekolah dan manajemen BOS;
 Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan
ke Tim BOS Pusat;
 Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan
penggunaan dana BOS dari Kab/Kota;
 Menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran
dana BOS ke Tim BOS Pusat.
21

22. ahyoodee.dit.psmp
Tugas Tim Manajemen BOS Kab/Kota
 Melatih, membimbing dan mendorong
sekolah untuk memasukkan data ke
Dapodikdasmen;
 Melakukan monitoring perkembangan
pendataan yang dilakukan oleh sekolah;
 Memverifikasi jumlah siswa dan nomor
rekening sekolah yang diragukan akurasinya,
untuk kemudian meminta sekolah melakukan
perbaikan data di Dapodikdasmen;
22

23. ahyoodee.dit.psmp
Tugas ... lanjutan
 Kepala SKPD Pendidikan menandatangani
NPH mewakili sekolah;
 Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada
sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat
tentang program BOS;
 Mengupayakan penambahan dana dari APBD
untuk sekolah dan manajemen BOS;
 Melakukan pembinaan kepada sekolah dalam
pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
23

24. ahyoodee.dit.psmp
Tugas ... lanjutan
 Memantau pelaporan pertanggungjawaban
penggunaan dana BOS;
 Menegur dan memerintahkan satuan
pendidikan yang belum membuat laporan;
 Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan
realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah
untuk disampaikan ke Provinsi;
 Melakukan monev pelaksanaan program BOS
di sekolah;
24

25. ahyoodee.dit.psmp
Tugas ... lanjutan
 Memberikan pelayanan dan penanganan
pengaduan masyarakat;
 Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi
syarat untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi
agar memperoleh alokasi dana BOS minimal.
25

26. ahyoodee.dit.psmp
Tugas Tim Manajemen BOS Sekolah
 Mengisi, mengirim dan meng-update data
pokok pendidikan ke Dapodikdasmen;
 Memastikan data yang masuk dalam
Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil;
 Memverifikasi jumlah dana yang diterima
dengan data siswa yang ada;
 Mengumumkan besar dana yang diterima
dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di papan
pengumuman sekolah;
26

27. ahyoodee.dit.psmp
Tugas ... lanjutan
 Mengumumkan penggunaan dana BOS di
papan pengumuman;
 Menginformasikan secara tertulis
rekapitulasi penerimaan dan penggunaan
dana BOS kepada orang tua siswa;
 Bertanggung jawab atas penggunaan dana
BOS yang diterima;
 Membuat form register penutupan kas dan
berita acara pemeriksaan kas;
27

28. ahyoodee.dit.psmp
Tugas ... lanjutan
 Membuat laporan realisasi penggunaan dana
BOS triwulanan di tiap akhir triwulan dan
disimpan di sekolah untuk keperluan
monitoring dan audit;
 Memasukkan data penggunaan dana BOS
setiap triwulan ke laporan online;
 Membuat laporan tahunan penggunaan dana
BOS untuk diserahkan ke SKPD Pendidikan
Kabupaten/Kota;
28

29. ahyoodee.dit.psmp
Tugas ... lanjutan
 Melakukan pembukuan secara tertib;
 Memberikan pelayanan dan penanganan
pengaduan masyarakat;
 Memasang spanduk bebas pungutan
menjelang dan selama masa PPDB;
 Sekolah negeri wajib melaporkan hasil
pembelian barang investasi dari dana BOS ke
SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota;
 Menandatangani surat pernyataan tanggung
jawab penggunaan dana BOS.
29

30. ALOKASI DAN PENYALURAN

31. ahyoodee.dit.psmp
Pendataan di Sekolah
 Sekolah menggandakan formulir data pokok
pendidikan sesuai dengan kebutuhan;
 Sekolah melakukan sosialisasi ke seluruh
siswa, pendidik dan tenaga kependidikan
tentang cara pengisian formulir pendataan;
 Sekolah membagi formulir untuk diisi secara
manual dan mengumpulkan hasilnya;
 Sekolah memverifikasi kelengkapan dan
kebenaran data;
31

32. ahyoodee.dit.psmp
Pendataan ... lanjutan
 Sekolah memasukkan data ke dalam aplikasi
Dapodikdasmen secara offline, kemudian
mengirim ke server Kemdikbud secara online;
 Sekolah harus mem-backup secara lokal data
yang telah di-input;
 Formulir yang telah diisi secara manual harus
disimpan di sekolah untuk keperluan
monitoring dan audit;
 Melakukan update perubahan data, minimal
satu kali dalam satu semester;
32

33. ahyoodee.dit.psmp
Pendataan ... lanjutan
 Sekolah dapat berkonsultasi dengan dinas
pendidikan mengenai aplikasi pendataan dan
memastikan data yang di-input sudah masuk
ke dalam server Kemdikbud;
 Sekolah memastikan data yang masuk dalam
Dapodikdasmen sudah sesuai kondisi riil;
 Tim Manajemen BOS Kab/Kota bertanggung
jawab terhadap proses pendataan bagi
sekolah yang memiliki keterbatasan untuk
melakukan pendataan secara mandiri.
33

34. ahyoodee.dit.psmp
Penetapan Alokasi Tiap Provinsi
 Tiap awal tahun pelajaran baru, Tim BOS
Kab/Kota, Provinsi dan Pusat melakukan
rekonsiliasi update data siswa tiap sekolah di
Dapodikdasmen sebagai persiapan
penetapan alokasi BOS;
 Tim BOS Kab/Kota melakukan kontrol data
jumlah siswa tiap sekolah di Dapodikdasmen.
Bila beda dengan data riil, Tim BOS Kab/Kota
harus meminta sekolah untuk memperbaiki
data di Dapodikdasmen;
34

35. ahyoodee.dit.psmp
Penetapan ... lanjutan
 Kemdikbud mengambil data jumlah siswa
dari Dapodikdasmen untuk membuat usulan
alokasi BOS yang akan dikirim ke Kemenkeu;
 Alokasi BOS tiap provinsi dihitung dari data
jumlah siswa pada tahun pelajaran berjalan
ditambah dengan perkiraan pertambahan
jumlah siswa di tahun pelajaran baru;
 Pemerintah menetapkan alokasi BOS tiap
provinsi melalui peraturan yang berlaku.
35

36. ahyoodee.dit.psmp
Penetapan Alokasi Tiap Sekolah
 Provinsi mengunduh data jumlah siswa di
tiap sekolah dari Dapodikdasmen untuk
digunakan dalam penetapan alokasi dana
BOS tiap sekolah;
 Alokasi dana BOS untuk sekolah ditetapkan
dalam 2 tahap, yaitu alokasi sementara untuk
penyaluran di awal triwulan berjalan dan
alokasi final untuk dasar penyaluran
lebih/kurang salur.
36

37. ahyoodee.dit.psmp
Dasar Penetapan Alokasi Sementara
Alokasi sementara untuk penyaluran awal
ditetapkan dengan dasar berikut:
 Triwulan 1 berdasarkan Dapodikdasmen
tanggal 15 Desember tahun sebelumnya;
 Triwulan 2 berdasarkan Dapodikdasmen
tanggal 1 Maret;
 Triwulan 3 berdasarkan Dapodikdasmen
tanggal 1 Juni;
 Triwulan 4 berdasarkan Dapodikdasmen
tanggal 21 September.
37

38. ahyoodee.dit.psmp
Dasar Penetapan Alokasi Final
Alokasi final untuk perhitungan lebih/kurang
ditetapkan dengan dasar berikut:
 Triwulan 1 berdasarkan Dapodikdasmen
tanggal 30 Januari;
 Triwulan 2 berdasarkan Dapodikdasmen
tanggal 30 April;
 Triwulan 3 dan triwulan 4 berdasarkan
Dapodikdasmen tanggal 30 Oktober.
38

39. ahyoodee.dit.psmp
Tahap Pendataan dan Pencairan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Des
D-1 ST-1
15
Des
D-2
30
Jan
D-3
ST-2
+
BT-1
1
Mar
D-4
30
Apr
D-5
ST-3
+
BT-2
1
Juni
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
D-6 ST-4
21
Sep
BT-3
+
BT-4
D-7
30
Okt
39

40. ahyoodee.dit.psmp
Perhitungan Alokasi Sekolah
 Sekolah dengan jumlah siswa ≥60 siswa:
 SD/SDLB
Dana BOS = Σ siswa × Rp 800.000,-
 SMP/SMPLB/SMPT/Satap
Dana BOS = Σ siswa × Rp 1.000.000,-
 SLB
Dana BOS = (Σ siswa SD x Rp 800.000,-)
+ (Σ siswa SMP x Rp 1.000.000,-)
Bila kurang dari Rp 60.000.000, maka jumlah
dana minimal yang diterima SLB adalah sebesar
Rp 60.000.000,-
40

41. ahyoodee.dit.psmp
Perhitungan ... lanjutan
 Sekolah dengan jumlah siswa <60 siswa:
 SD
Dana BOS = 60 × Rp 800.000,-
 SMP/Satap
Dana BOS = 60 × Rp 1.000.000,-
 SMPT
Dana BOS = Σ siswa SMPT x Rp 1.000.000,-
Jumlah dana BOS untuk SMPT tetap didasarkan
pada jumlah peserta didik riil karena pengelolaan
dan pertanggungjawabannya disatukan dengan
sekolah induk.
41

42. ahyoodee.dit.psmp
Perhitungan ... lanjutan
 SDLB/SMPLB/SLB
 SDLB yang berdiri sendiri
Dana BOS = 60 × Rp 800.000,-
 SMPLB yang berdiri sendiri
Dana BOS = 60 x Rp 1.000.000,-
 SLB (SDLB dan SMPLB dlm satu pengelolaan)
Dana BOS = 60 x Rp 1.000.000,-
42

43. ahyoodee.dit.psmp
Persiapan Penyaluran
 Sekolah harus memiliki rekening atas nama
sekolah untuk dikirim ke Tim BOS Kab/Kota;
 Tim BOS Kab/Kota memeriksa keakuratan
nomor rekening sekolah untuk dikirim ke
Tim BOS Provinsi;
 SKPD Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/
Kota menandatangani NPH;
 SKPD Pendidikan Provinsi menyerahkan
daftar alokasi BOS tiap sekolah kepada BPKD
untuk pencairan dana BOS.
43

44. ahyoodee.dit.psmp
Penyaluran Dari RKUN Ke RKUD
 Triwulan 1 dan Semester 1, paling lambat
pada minggu ketiga di bulan Januari;
 Triwulan 2, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
pada awal bulan April;
 Triwulan 3 dan Semester 2, paling lambat 7
(tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli;
 Triwulan 4, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
pada awal bulan Oktober.
44

45. ahyoodee.dit.psmp
Penyaluran Dana Ke Rekening Sekolah
 BUD harus menyalurkan dana BOS ke
rekening sekolah paling lambat 7 hari kerja
setelah dana diterima di RKUD.
45

46. ahyoodee.dit.psmp
Ketentuan Terkait Penyaluran
 Jika terdapat siswa pindah, dana BOS pada
triwulan berjalan menjadi hak sekolah asal.
Revisi jumlah siswa baru diberlakukan untuk
pencairan triwulan berikutnya;
 Kelebihan salur ke sekolah akibat kesalahan
data pada triwulan 1-3 akan diperhitungkan
dalam penyaluran triwulan berikutnya.
Sementara kelebihan pada triwulan 4 harus
dikembalikan ke rekening KUD;
46

47. ahyoodee.dit.psmp
Ketentuan ... lanjutan
 Kekurangan salur ke sekolah dapat langsung
dibayarkan apabila dana BOS di BUD masih
mencukupi. Apabila tidak cukup, maka Tim
BOS Provinsi harus mengajukan laporan
kekurangan kepada Tim BOS Pusat untuk
menjadi dasar pencairan dana cadangan;
 Sisa dana di sekolah pada akhir tahun
anggaran tetap milik sekolah untuk
digunakan bagi kepentingan sekolah sesuai
program sekolah;
47

48. ahyoodee.dit.psmp
Ketentuan ... lanjutan
 Penyaluran dana BOS ke sekolah (termasuk
penyaluran dana cadangan untuk mencukupi
kekurangan salur di sekolah) tidak boleh
melewati tahun anggaran berjalan.
48

49. ahyoodee.dit.psmp
Ketentuan Pengambilan Dana
 Dana BOS harus diterima utuh oleh sekolah;
 Pengambilan dana BOS dilakukan oleh
bendahara sekolah atas persetujuan Kepala
Sekolah, dan dilakukan sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan dengan menyisakan saldo
minimum sesuai peraturan yang berlaku;
 Dana BOS tidak harus habis dipergunakan
pada periode berjalan, tapi digunakan sesuai
kebutuhan yang tertuang dalam RKAS.
49

50. PENGGUNAAN DANA

51. ahyoodee.dit.psmp
1. Pengembangan Perpustakaan
 Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran
sesuai kurikulum yang digunakan sekolah, baik
pembelian buku yang baru, mengganti yang rusak,
dan membeli kekurangan agar tercukupi rasio satu
siswa satu buku. Buku teks yang dibeli adalah yang
telah dinilai dan ditetapkan HET-nya oleh
Kemdikbud;Anggraan 20 % dari dana yang ada
 Penyelengara K13,SD buku yang harus di beli untuk
setiap tema klas 1 dan klas 4 semester II klas 2 dan
klas 5 semester I
 Membeli buku pengayaan dan referensi untuk
memenuhi SPM; 51

52. ahyoodee.dit.psmp
 SD yang baru melaksanakan K13 buku yang
di beli untuk setiap tema pada klas 1 dan 4
semester I
 SD pelaksana K13 sebagaimana di maksud
khusus klas 4 harus membeli matematika
,pjok
 Buku yang di beli oleh seklah harus di jadikan
pegangan peserta didik dan guru dalam
proses pembelajaran di sekolah
52

53. ahyoodee.dit.psmp
 Penyelengara kurikulum 2006
 Buku yang di beli merupakan buku untuk
setiap pelajaran pada semua tingkat
klas,hanya untuk mencukupi kekurangan
 Harga mengacu pada HET
 Buku yang di beli harus di jadikan pegangan
oleh guru dan peserta didik
53

54. ahyoodee.dit.psmp
 SMP
 Penyelengara k13 merupakan buku teks pelajaran
untuk setiap mata pelajaran klas 8 dan klas 9
sejumlah peserta didik dan buku panduan guru
untuk setiap mata pelajaran pada klas 8 dan klas 9
sejumlah guru mata pelajaran. Untuk klas 7 buku
yang di beli untuk mencukupi kekurangan .
 Penyelengara kurikulum 2006,buku yang di beli
merupakan buku untuk setiap mata pelajaranpada
setiap semua tingkat klas .jumlah buku yang di beli
bertujuan mencukupi kekurangan
54

55. ahyoodee.dit.psmp
Pengembangan ... lanjutan
 Langganan koran, majalah/publikasi berkala
yang terkait pendidikan (offline/online);
 Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan;
 Peningkatan kompetensi pustakawan;
 Pengembangan database perpustakaan;
 Pemeliharaan perabot perpustakaan;
 Pemeliharaan & pembelian AC perpustakaan;
55

56. ahyoodee.dit.psmp
2. Kegiatan PPDB
 Semua jenis pengeluaran dlm rangka PPDB;
 Semua jenis pengeluaran dalam rangka
pendataan Dapodikdasmen, yaitu:
 Penggandaan formulir Dapodikdasmen;
 Biaya pemasukan, validasi, update dan
pengiriman data. Yang dapat dibayarkan
untuk kegiatan ini adalah:
 Bahan habis pakai (ATK);
 Sewa internet (warnet), upload data secara
online tidak dapat dilakukan di sekolah;
56

57. ahyoodee.dit.psmp
Kegiatan ... lanjutan
 Biaya transportasi, apabila upload data secara
online tidak dapat dilakukan di sekolah;
 Honor operator Dapodikdasmen. Kebijakan
pembayaran honor untuk petugas pendataan
di sekolah adalah sebagai berikut:
 Kegiatan pendataan Dapodikdasmen
diusahakan untuk dikerjakan oleh tenaga
administrasi yang ada di sekolah, sehingga
sekolah tidak perlu menganggarkan biaya
tambahan untuk pembayaran honor bulanan;
57

58. ahyoodee.dit.psmp
Kegiatan ... lanjutan
 Apabila tidak ada tenaga administrasi yang
berkompeten, sekolah dapat menugaskan
tenaga operator lepas (outsourcing) yang
dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan (tidak
dibayarkan honor rutin bulanan);
 Standar honor operator Dapodikdasmen
mengikuti standar biaya, atau ketentuan dan
kewajaran yang berlaku di daerah sesuai
dengan beban kerja;
 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.
58

59. ahyoodee.dit.psmp
3. Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
 Membeli alat peraga IPA yang diperlukan
sekolah untuk memenuhi SPM di tingkat SD;
 Mendukung penyelenggaraan PAKEM di SD;
 Mendukung penyelenggaraan Pembelajaran
Kontekstual di SMP;
 Pengembangan pendidikan karakter/
penumbuhan budi pekerti;
 Pembelajaran remedial dan pengayaan;
 Pemantapan persiapan ujian;
59

60. ahyoodee.dit.psmp
Pembelajaran ... lanjutan
 Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja,
pramuka dan palang merah remaja;
 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 Pendidikan dan pengembangan sekolah
sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan;
 Biaya lomba yang tidak dibiayai pemerintah/
pemda (termasuk untuk biaya pendaftaran,
transportasi dan akomodasi);
 Honor mengajar tambahan di luar jam/
kewajiban mengajar dan transportnya.
60

61. ahyoodee.dit.psmp
4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
 Biaya ulangan harian/tengah semester/akhir
semester/kenaikan kelas dan ujian sekolah;
 Komponen yang dapat dibayarkan adalah:
 Fotocopy/penggandaan soal;
 Fotocopy laporan hasil ujian untuk
disampaikan kepada Kepala Sekolah, serta ke
Dinas Pendidikan dan orang tua/wali;
 Biaya transport pengawas ujian yang
ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar,
dan tidak dibiayai Pemerintah/Pemda.
61

62. ahyoodee.dit.psmp
5. Pengelolaan Sekolah
 Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas,
bahan praktikum, buku induk peserta didik,
buku inventaris;
 Alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD
dan flash disk);
 Minuman dan makanan ringan untuk
kebutuhan sehari-hari di sekolah;
 Peralatan UKS dan obat-obatan;
 Pengadaan suku cadang alat kantor;
 Alat-alat kebersihan dan alat listrik.
62

63. ahyoodee.dit.psmp 63
 Penggandaan laporan dan surat-menyurat;
 Insentif bagi tim penyusun laporan BOS;
 Biaya transportasi dalam rangka mengambil
dana BOS di Bank/Kantor Pos;
 Transportasi dalam rangka koordinasi dan
pelaporan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota;
 Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan
RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran
honor.
Pengelolaan ... lanjutan

64. ahyoodee.dit.psmp 64
6. Pengembangan Profesi G/TK
• Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS.
Sekolah yang mendapat hibah/block grant
pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya
pada tahun anggaran yang sama hanya boleh
menggunakan dana BOS untuk transport
kegiatan bila tidak disediakan;
• Menghadiri seminar peningkatan mutu guru
dan tenaga kependidikan (biaya pendaftaran
dan akomodasi apabila seminar diadakan di
luar satuan pendidikan);

65. ahyoodee.dit.psmp 65
Pengembangan ... lanjutan
• Mengadakan workshop peningkatan mutu.
Biaya yang dapat dibayarkan adalah fotocopy,
serta konsumsi peserta workshop yang
diadakan di sekolah dan biaya nara sumber
dari luar sekolah dengan mengikuti standar
biaya umum (SBU) daerah;
Dana BOS tidak boleh digunakan untuk biaya
kegiatan yang sama yang telah dibiayai oleh
pemerintah/pemda.

66. ahyoodee.dit.psmp
7. Langganan Daya dan Jasa
 Langganan listrik, air, dan telepon (termasuk
pasang instalasi baru bila ada jaringan);
 Langganan internet pasca/pra bayar, baik
dengan fixed modem maupun mobile modem
(termasuk pasang baru bila ada jaringan).
Batas maksimal pembelian paket/voucher
mobile modem sebesar Rp. 250.000/bulan,
sedangkan biaya langganan dengan fixed
modem sesuai dengan kebutuhan sekolah;
66

67. ahyoodee.dit.psmp
Langganan ... lanjutan
 Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih
cocok di daerah tertentu jika di sekolah tidak
ada jaringan listrik (termasuk perlengkapan
pendukungnya).
67

68. ahyoodee.dit.psmp
8. Perawatan/Rehab dan Sanitasi
 Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan
pintu dan jendela;
 Perbaikan mebeler, termasuk pembelian meja
dan kursi peserta didik/guru jika meja dan
kursi yang ada sudah tidak berfungsi atau
jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
 Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan
WC) untuk menjamin kamar mandi dan WC
siswa berfungsi dengan baik;
68

69. ahyoodee.dit.psmp
8. Perawatan ... lanjutan
 Perbaikan saluran pembuangan dan saluran
air hujan;
 Perbaikan lantai ubin/keramik dan
perawatan fasilitas sekolah lainnya.
69

70. ahyoodee.dit.psmp
9. Pembayaran Honor Bulanan
 Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM);
 Tenaga administrasi;
 Pegawai perpustakaan;
 Penjaga Sekolah;
 Petugas satpam;
 Petugas kebersihan;
 Batas maksimum pembayar honor bulanan
sekolah negeri adalah 15%.
 Pengangkatan tenaga honor baru harus dapat
pertimbangan dan persetujuan kab/kota.
70

71. ahyoodee.dit.psmp
10. Pembelian dan Perawatan Alat Multi
Media Pembelajaran
 Membeli/memperbaiki komputer desktop/
work station. Maksimum pembelian 5 unit/
tahun baik bagi SD maupun SMP;
 Membeli/memperbaiki printer atau printer
plus scanner. Maksimum pembelian adalah 1
unit/tahun;
 Membeli/memperbaiki laptop. Jumlah
maksimum pembelian adalah 1 unit/tahun
dengan harga maksimum Rp. 10 juta;
71

72. ahyoodee.dit.psmp
Pembelian ... lanjutan
 Membeli/memperbaiki proyektor. Jumlah
maksimum yang dapat dibeli adalah 5 unit/
tahun dengan harga maksimum Rp. 7 juta;
 Ketentuan pembelian:
 Harus dibeli di toko resmi;
 Proses pengadaan barang mengikuti
peraturan yang berlaku;
 Peralatan harus dicatat sebagai inventaris
sekolah.
72

73. ahyoodee.dit.psmp
11. Biaya Lainnya
 Peralatan pendidikan yang mendukung
kurikulum yang diberlakukan Pemerintah;
 Mesin ketik;
 Penanggulangan dampak darurat bencana,
khusus selama masa tanggap darurat.
73

74. ahyoodee.dit.psmp
Ketentuan Penggunaan Dana
 Prioritas utama adalah untuk kegiatan
operasi sekolah;
 Sekolah yang menerima DAK tidak boleh
menggunakan dana BOS untuk peruntukan
yang sama. Tapi jika dana BOS tidak cukup,
maka sekolah dapat mempertimbangkan
sumber pendapatan lain;
 Transportasi dan uang lelah guru PNS yang
bertugas di luar kewajiban jam mengajar
harus mengikuti SBU dari Pemda;
74

75. ahyoodee.dit.psmp
Ketentuan ... lanjutan
 Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di
rekening sekolah menjadi milik sekolah dan
digunakan untuk keperluan sekolah (Surat
Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-
5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010
perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang
berasal dari Dana BOS di rekening satuan
pendidikan).
75

76. ahyoodee.dit.psmp
Larangan Penggunaan Dana
 Disimpan dengan maksud dibungakan;
 Dipinjamkan kepada pihak lain;
 Membeli software pelaporan keuangan BOS
atau software sejenis;
 Membiayai kegiatan yang bukan prioritas
sekolah dan perlu biaya besar, seperti studi
banding, tur studi dan sejenisnya;
 Membayar iuran kegiatan, kecuali untuk
menanggung biaya keikutsertaan dalam
kegiatan tersebut;
76

77. ahyoodee.dit.psmp
Larangan ... lanjutan
 Membayar bonus dan transpor rutin guru;
 Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi
guru/siswa untuk kepentingan pribadi,
kecuali bagi siswa miskin yang tidak dapat
bantuan dari sumber lain;
 Rehabilitasi sedang dan berat;
 Membangun gedung/ruangan baru;
 Membeli LKS dan bahan/peralatan yang tidak
mendukung proses pembelajaran;
 Menanamkan saham;
77

78. ahyoodee.dit.psmp
Larangan ... lanjutan
 Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari
sumber lain secara penuh/wajar;
 Membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya
dengan operasi sekolah, seperti upacara/
acara keagamaan, dan iuran dalam rangka
upacara peringatan hari besar nasional;
 Membiayai kegiatan terkait program BOS
yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD
Pendidikan Prov/Kab/Kota dan Kemdikbud;
78

79. ahyoodee.dit.psmp
Larangan ... lanjutan
 Membayar honorarium kepada guru dan
tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan
yang sudah merupakan tugas pokok dan
fungsi yang telah diatur dalam peraturan
perundangan yang berlaku, termasuk
pembayaran honorarium bagi panitia untuk
kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi
tupoksi satuan pendidikan/guru.
79

80. ahyoodee.dit.psmp
Mekanisme Pembelian Barang/Jasa
 Menggunakan prinsip keterbukaan dan
ekonomis sesuai peraturan yang berlaku,
melalui membandingkan harga penawaran
dengan harga pasar dan negosiasi;
 Memperhatikan kualitas barang/jasa,
ketersediaan, dan kewajaran harga;
 Membuat laporan singkat tertulis tentang
penetapan penyedia barang/jasa;
 Diketahui oleh Komite Sekolah;
80

81. ahyoodee.dit.psmp
Mekanisme ... lanjutan
 Terkait dengan biaya untuk rehabilitasi
ringan/pemeliharaan bangunan sekolah, Tim
BOS Sekolah harus:
 Membuat rencana kerja;
 Memilih satu atau lebih pekerja untuk
melaksanakan pekerjaan tersebut dengan
standar upah yang berlaku di masyarakat.
81

82. ahyoodee.dit.psmp
Pencatatan Inventaris
 Barang hasil pembelian harus dicatat dalam
buku penerimaan barang;
 Seluruh barang inventaris yang telah dicatat
penerimaannya, selanjutnya harus dicatatkan
dalam buku inventaris barang;
 Sekolah melaporkan hasil pembelian barang
inventaris ke Dinas Pendidikan Kab/Kota;
 Dinas Pendidikan Kab/Kota membuat rekap
hasil pembelian barang inventaris untuk
disampaikan ke Dinas Pendidikan Prov;
82

83. ahyoodee.dit.psmp
Pencatatan ... lanjutan
 Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Kab/
Kota, Dinas Pendidikan Provinsi membuat
Berita Acara Serah Terima Aset yang
ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.
83

84. MONITORING
DAN PELAPORAN

85. ahyoodee.dit.psmp
Monitoring Tim BOS Pusat
 Bertujuan untuk memantau penyaluran dana,
kinerja Tim BOS Provinsi, penggunaan dana
manajemen yang disediakan oleh Tim BOS
Pusat dan pelaksanaan program di sekolah;
 Monitoring pelaksanaan program dilakukan
melalui kunjungan lapangan;
 Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank
Penyalur ke satuan pendidikan dilakukan
secara online.
85

86. ahyoodee.dit.psmp
Monitoring Tim BOS Provinsi
 Bertujuan untuk memantau penyaluran,
penyerapan, dan penggunaan dana di
sekolah;
 Monitoring dilakukan melalui kunjungan
lapangan;
 Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank
Penyalur ke sekolah dilakukan secara online.
86

87. ahyoodee.dit.psmp
Monitoring Tim BOS Kab/Kota
 Bertujuan untuk memantau penyaluran,
penyerapan, dan penggunaan dana di
sekolah;
 Monitoring dapat dilakukan secara terpadu
dengan program lain;
 Monitoring dapat melibatkan Pengawas
Sekolah yang kredibel dan bertanggung
jawab;
 Monitoring dilakukan melalui kunjungan
lapangan.
87

88. ahyoodee.dit.psmp
Laporan Tingkat Sekolah
 Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporannya.
 Laporan penggunaan dana BOS meliputi
laporan realisasi penggunaan dana tiap
sumber dana dan surat pernyataan tanggung
jawab penggunaaan dana sesuai NPH.
 Pembukuan/administrasi, serta bukti dan
dokumen pendukung bukti pengeluaran
wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan
audit. Setelah diaudit, maka data tersebut
dapat diakses oleh publik.
88

89. ahyoodee.dit.psmp
Laporan ... lanjutan
 Seluruh arsip data keuangan, baik yang
berupa laporan-laporan keuangan maupun
dokumen pendukungnya, disimpan dan
ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan
tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu
tempat yang aman dan mudah untuk
ditemukan setiap saat.
89

90. ahyoodee.dit.psmp
Laporan Tingkat Kabupaten/Kota
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS yang
diperoleh dari Sekolah.
 Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang
antara lain berisi informasi tentang jenis
kasus, skala kasus, kemajuan penanganan,
dan status penyelesaian.
90

91. ahyoodee.dit.psmp
Laporan Tingkat Provinsi
 Laporan penyaluran dana tiap triwulan atau
semester;
 Laporan Akhir Tahun;
 Hasil penyerapan dan penggunaan dana di
sekolah;
 Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 Kegiatan lainnya, seperti kegiatan sosialisasi
dan pelatihan, serta pengadaan.
 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi.
91

92. ahyoodee.dit.psmp
Laporan Tingkat Pusat
 Laporan penyaluran dana tiap triwulan atau
semester;
 Laporan Akhir Tahun;
 Laporan penggunaan dana BOS;
 Statistik penerima bantuan;
 Hasil monitoring dan evaluasi;
 Penanganan Pengaduan Masyarakat.
 Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan,
dan pengadaan.
92

93. PENGAWASAN, SANKSI
DAN PENGADUAN

94. ahyoodee.dit.psmp
Pengawasan
 Pengawasan Melekat, dilakukan oleh
pimpinan instansi kepada bawahannya.
Prioritas utama dalam program BOS adalah
pengawasan oleh SKPD Pendidikan Kab/Kota
kepada sekolah;
 Pengawasan Fungsional Internal, dilakukan
Itjen Kemdikbud serta Itda Provinsi/Kab/
Kota sesuai kebutuhan atau permintaan
instansi yang akan diaudit, di wilayah
kewenangan masing-masing;
94

95. ahyoodee.dit.psmp
Pengawasan ... lanjutan
 Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) dengan audit atas
permintaan instansi yang akan diaudit;
 Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.
 Pengawasan masyarakat dalam rangka
transparansi oleh unsur masyarakat dan unit-
unit pengaduan masyarakat dengan mengacu
pada kaedah keterbukaan informasi publik.
95

96. ahyoodee.dit.psmp
Sanksi
 Sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku (pemberhentian,
penurunan pangkat, mutasi kerja);
 Tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi,
yaitu dana BOS yang disalahgunakan agar
dikembalikan kepada sekolah;
 Proses hukum bagi pihak yang diduga atau
terbukti melakukan penyimpangan dana
BOS;
96

97. ahyoodee.dit.psmp
Sanksi ... lanjutan
 Apabila berdasarkan hasil monitoring atau
audit, sekolah terbukti melakukan
penyimpangan, atau tidak menyusun laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana BOS
(termasuk laporan online), Tim Manajemen
BOS Kab/Kota dapat meminta secara tertulis
kapada bank (dengan tembusan ke satuan
pendidikan) untuk menunda pengambilan
dana BOS dari rekening sekolah;
97

98. ahyoodee.dit.psmp
Sanksi ... lanjutan
 Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan pendidikan yang
bersumber dari APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota, bila
terbukti pelanggaran tersebut dilakukan
secara sengaja dan tersistem untuk
memperoleh keuntungan pribadi, kelompok,
atau golongan.
98

99. ahyoodee.dit.psmp
P3M Tingkat Pusat
 Menetapkan petugas Unit P3M;
 Menerima dan mencatat semua informasi, ke
dalam sistem online pengaduan BOS;
 Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti
usul/saran/masukan;
 Memonitor progres penanganan pengaduan
yang ada di provinsi maupun kab/kota;
 Menganalisa informasi sebagai bahan
masukan bagi kebijakan manajemen BOS;
99

100. ahyoodee.dit.psmp
P3M ... lanjutan
 Menyampaikan informasi kepada Inspektorat
Jenderal dalam hal diperlukan tindak lanjut;
 Membuat laporan penanganan pengaduan
secara regular;
 Menyelenggarakan rapat koordinasi untuk
mendorong penyelesaian;
 Melakukan koordinasi dengan Bagian
Hukum, Tata Laksana dan Kerjasama - Ditjen
Dikdasmen terkait publikasi informasi.
100

101. ahyoodee.dit.psmp
Media P3M Tingkat Pusat
 Alamat web : www.bos.kemdikbud.go.id
 Telepon PIH: 177
SD : 0-800-140-1276 (bebas pulsa);
021-5725632
SMP : 0-800-140-1299 (bebas pulsa);
021-5725980
 Faksimil : 021-5731070, 021-5725645,
021-5725635
 Email : bos@kemdikbud.go.id
 SMS : 1771
101

102. ahyoodee.dit.psmp
P3M Tingkat Provinsi
 Menetapkan petugas Unit P3M;
 Menerima dan mencatat semua informasi ke
dalam sistem pengaduan online BOS;
 Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti
usul/saran/masukan;
 Memonitoring Kab/Kota untuk memastikan
tugas dan fungsi P3M BOS dilaksanakan;
 Berkoordinasi dengan Kab/Kota untuk
penanganan langsung kasus yang dianggap
mendesak dan penting;
102

103. ahyoodee.dit.psmp
P3M ... lanjutan
 Membuat laporan perkembangan status
pengaduan secara regular;
 Menyelenggarakan rapat koordinasi secara
berkala untuk mendorong penyelesaian;
 Melakukan koordinasi dengan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Provinsi terkait dengan publikasi informasi.
103

104. ahyoodee.dit.psmp
P3M Tingkat Kabupaten/Kota
 Menetapkan petugas Unit P3M;
 Menerima dan mencatat semua informasi ke
dalam sistem pengaduan online BOS;
 Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti
usul/saran/masukan;
 Melakukan penanganan, serta memonitor
kemajuan penanganan pengaduan;
 Memperbarui status hasil tindak lanjut
pengaduan BOS secara online;
104

105. ahyoodee.dit.psmp
P3M ... lanjutan
 Membuat laporan perkembangan status
pengaduan secara reguler;
 Menyelenggarakan rapat koordinasi secara
berkala untuk mendorong penyelesaian;
 Melakukan koordinasi dengan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kabupaten/Kota terkait dengan publikasi
informasi.
105

106. Selesai
Terima Kasih