10 pengadaan barang jasa yang dibiayai dengan dana pinjaman hibah luar negeriJoy Irman
Peraturan ini mengatur tentang pengadaan barang/jasa yang didanai oleh pinjaman/hibah luar negeri, mencakup perencanaan pengadaan dengan memaksimalkan produksi dalam negeri, pelaksanaan pengadaan sesuai perjanjian pinjaman/hibah, dan evaluasi penawaran menggunakan metode biaya efektif.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah. Dokumen utama yang diatur adalah rencana komprehensif, rencana tahunan, rencana alokasi hibah, dan daftar isian pelaksanaan anggaran hibah. Kepala daerah bertanggung jawab atas penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana hibah.
Pp08 2007 investasi pemerintahPeraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007 tentang I...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang investasi pemerintah, termasuk bentuk dan bidang investasi, sumber dana, pengelolaan investasi oleh Kementerian Keuangan melalui badan investasi pemerintah, serta pembentukan komite dan dewan pengawas.
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pengadaan pinjaman dan hibah luar negeri serta penerusan pinjaman dan hibah, mencakup kewenangan pengadaan pinjaman, sumber dan jenis pinjaman serta hibah, perencanaan pengadaan, dan persyaratan pengajuan usulan kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman atau hibah luar negeri.
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah oleh Pemerintah Indonesia. Pinjaman luar negeri dan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektif, kehati-hatian, dan tidak memiliki ikatan politik. Menteri Keuangan berwenang melakukan pinjaman luar negeri dan menerima hibah, yang kemudian dapat diteruskan kepemerintahan
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi PemerintahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan investasi pemerintah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial. Investasi pemerintah dapat berupa investasi surat berharga maupun investasi langsung seperti penyertaan modal dan pemberian pinjaman yang dilaksanakan oleh badan investasi pemerintah. Sumber dana investasi berasal dari anggaran negara, keuntungan investasi sebelumnya, dan sumber lain
10 pengadaan barang jasa yang dibiayai dengan dana pinjaman hibah luar negeriJoy Irman
Peraturan ini mengatur tentang pengadaan barang/jasa yang didanai oleh pinjaman/hibah luar negeri, mencakup perencanaan pengadaan dengan memaksimalkan produksi dalam negeri, pelaksanaan pengadaan sesuai perjanjian pinjaman/hibah, dan evaluasi penawaran menggunakan metode biaya efektif.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah. Dokumen utama yang diatur adalah rencana komprehensif, rencana tahunan, rencana alokasi hibah, dan daftar isian pelaksanaan anggaran hibah. Kepala daerah bertanggung jawab atas penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana hibah.
Pp08 2007 investasi pemerintahPeraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007 tentang I...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang investasi pemerintah, termasuk bentuk dan bidang investasi, sumber dana, pengelolaan investasi oleh Kementerian Keuangan melalui badan investasi pemerintah, serta pembentukan komite dan dewan pengawas.
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pengadaan pinjaman dan hibah luar negeri serta penerusan pinjaman dan hibah, mencakup kewenangan pengadaan pinjaman, sumber dan jenis pinjaman serta hibah, perencanaan pengadaan, dan persyaratan pengajuan usulan kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman atau hibah luar negeri.
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman L...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah oleh Pemerintah Indonesia. Pinjaman luar negeri dan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektif, kehati-hatian, dan tidak memiliki ikatan politik. Menteri Keuangan berwenang melakukan pinjaman luar negeri dan menerima hibah, yang kemudian dapat diteruskan kepemerintahan
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi PemerintahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan investasi pemerintah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial. Investasi pemerintah dapat berupa investasi surat berharga maupun investasi langsung seperti penyertaan modal dan pemberian pinjaman yang dilaksanakan oleh badan investasi pemerintah. Sumber dana investasi berasal dari anggaran negara, keuntungan investasi sebelumnya, dan sumber lain
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Peraturan ini mengatur tentang definisi istilah, ketentuan umum perjalanan dinas, jenis perjalanan dinas yaitu perjalanan dinas jabatan dan pindah, serta ketentuan perjalanan dinas jabatan seperti izin dan surat tugas yang dibutuhkan.
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah kepada daerah, mencakup sumber hibah dari dalam dan luar negeri, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan hibah. Hibah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan aparatur daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, prinsip, persyaratan, jenis, prosedur, larangan penjaminan, dan pelaporan pinjaman daer
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah daerah, yang mencakup hibah kepada pemerintah daerah dan hibah dari pemerintah daerah. Hibah daerah dapat berupa uang, barang, atau jasa dan sumbernya dapat berasal dari pemerintah pusat, luar negeri, atau pihak lain. Peraturan ini juga mengatur mekanisme perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan hibah daerah.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU). Dokumen ini mengatur tata cara penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan BLU berdasarkan basis kinerja, biaya, dan kemampuan pendapatan. RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan ambang batas tertentu dan dicantumkan dalam ikhtisar RBA untuk digabungkan ke dalam
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia. Terdapat beberapa pejabat kunci dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah seperti Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dokumen ini juga menjelaskan proses penatausahaan pengeluaran anggaran di lingkungan pemerintah daerah mulai d
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran dengan tujuan menjamin kelancaran proses penerimaan dan pembayaran tagihan kepada negara. Peraturan ini mengatur tentang batas waktu penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk pengajuan SPM dan pembayaran gaji, honorarium, utang luar dan dalam negeri pada akhir tahun anggaran.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang investasi pemerintah, termasuk bidang investasi, sumber dana, pengelolaan, dan kelembagaannya. Investasi pemerintah dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan investasi dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan membentuk badan investasi pemerintah dan komite investasi pemerintah untuk menjalankan kewenangan supervisi dan operasional.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur tentang Perbendaharaan Negara. UU ini mengatur tentang pengertian, ruang lingkup, asas umum, pejabat perbendaharaan negara seperti pengguna anggaran, bendahara umum negara/daerah, dan ketentuan lainnya terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Undang-undang ini mengatur tentang Keuangan Negara. Secara garis besar, undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah, penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, serta kekuasaan yang dimiliki oleh berbagai pihak terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Peraturan Presiden ini mengatur perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini mengubah definisi dan ketentuan tertentu dalam Peraturan Presiden sebelumnya, seperti mengubah definisi Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pengadaan, dan metode-metode pengadaan.
Presentasi Sosialisasi perpres 70 tahun 2012Khalid Mustafa
Slide presentasi yang dibawakan pada saat sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Peraturan ini mengatur tentang definisi istilah, ketentuan umum perjalanan dinas, jenis perjalanan dinas yaitu perjalanan dinas jabatan dan pindah, serta ketentuan perjalanan dinas jabatan seperti izin dan surat tugas yang dibutuhkan.
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah kepada daerah, mencakup sumber hibah dari dalam dan luar negeri, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan hibah. Hibah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan aparatur daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, prinsip, persyaratan, jenis, prosedur, larangan penjaminan, dan pelaporan pinjaman daer
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah daerah, yang mencakup hibah kepada pemerintah daerah dan hibah dari pemerintah daerah. Hibah daerah dapat berupa uang, barang, atau jasa dan sumbernya dapat berasal dari pemerintah pusat, luar negeri, atau pihak lain. Peraturan ini juga mengatur mekanisme perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan hibah daerah.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU). Dokumen ini mengatur tata cara penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan BLU berdasarkan basis kinerja, biaya, dan kemampuan pendapatan. RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan ambang batas tertentu dan dicantumkan dalam ikhtisar RBA untuk digabungkan ke dalam
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia. Terdapat beberapa pejabat kunci dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah seperti Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dokumen ini juga menjelaskan proses penatausahaan pengeluaran anggaran di lingkungan pemerintah daerah mulai d
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran dengan tujuan menjamin kelancaran proses penerimaan dan pembayaran tagihan kepada negara. Peraturan ini mengatur tentang batas waktu penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk pengajuan SPM dan pembayaran gaji, honorarium, utang luar dan dalam negeri pada akhir tahun anggaran.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang investasi pemerintah, termasuk bidang investasi, sumber dana, pengelolaan, dan kelembagaannya. Investasi pemerintah dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan investasi dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan membentuk badan investasi pemerintah dan komite investasi pemerintah untuk menjalankan kewenangan supervisi dan operasional.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur tentang Perbendaharaan Negara. UU ini mengatur tentang pengertian, ruang lingkup, asas umum, pejabat perbendaharaan negara seperti pengguna anggaran, bendahara umum negara/daerah, dan ketentuan lainnya terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Undang-undang ini mengatur tentang Keuangan Negara. Secara garis besar, undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah, penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, serta kekuasaan yang dimiliki oleh berbagai pihak terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Peraturan Presiden ini mengatur perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini mengubah definisi dan ketentuan tertentu dalam Peraturan Presiden sebelumnya, seperti mengubah definisi Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pengadaan, dan metode-metode pengadaan.
Presentasi Sosialisasi perpres 70 tahun 2012Khalid Mustafa
Slide presentasi yang dibawakan pada saat sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan ini mengatur perubahan atas peraturan sebelumnya tentang Unit Layanan Pengadaan dengan merubah dan menambah beberapa definisi, ketentuan pembentukan dan perangkat ULP, serta kewenangan dan tugas ULP dan Pokja ULP untuk mendukung kelancaran pengadaan barang/jasa pemerintah.
Peraturan ini mengatur tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Beberapa poin penting yang diatur antara lain definisi istilah yang digunakan dalam pengadaan jasa konstruksi, metode pemilihan penyedia, dan sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan pengadaan.
Peraturan ini mengatur tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Beberapa poin penting yang diatur antara lain definisi istilah yang digunakan dalam pengadaan jasa konstruksi, metode pemilihan penyedia, dan sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan pengadaan.
Dokumen ini mengatur tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2015. Revisi anggaran mencakup perubahan rincian anggaran pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara yang disebabkan penambahan, pengurangan, atau pergeseran pagu anggaran, termasuk perubahan yang disebabkan oleh perubahan APBN, instruksi presiden, atau kebijakan pemerintah.
Keputusan Presiden ini mengatur pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat dilakukan secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang sehat. Keputusan ini mengatur ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip dasar, kebijakan umum, etika pengadaan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Penjelasan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010Joy Irman
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendapatkan barang/jasa berkualitas dengan harga terjangkau serta dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan ini juga mengatur peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan keberpihakan terhadap pengusaha nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Consulting Services Operation Manual, Asian Development BankJoy Irman
This document provides an operations manual for consulting services. It discusses the need for and types of consultants, ADB policies on consultants, and roles and responsibilities in the consultant recruitment process. It also provides guidance on preparing consulting services packages, requests for proposals, evaluating proposals, negotiating contracts, and recruiting individual consultants. The manual aims to guide users through the entire process of recruiting and supervising consultants for development projects.
Guidelines for the Use of Consultants under Islamic Development Bank FinancingJoy Irman
This document outlines guidelines for selecting and contracting consultants for projects financed by the Islamic Development Bank. It discusses:
1. General principles for the use of consultants such as the purpose of the guidelines, eligibility requirements, types of consultants, principles for selection, and procedures for evaluation.
2. Procedures for selecting consulting firms, including requirements for terms of reference, cost estimates, advertising, shortlisting, selection methods, and contract provisions.
3. Specific selection methods for consulting firms such as quality and cost-based selection and least cost selection.
4. Procedures for selecting individual consultants.
The guidelines are intended to help beneficiaries properly utilize consulting services for IDB-financed projects
Guidelines Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA C...Joy Irman
This document provides guidelines for the selection and employment of consultants for projects financed by the World Bank. It outlines various methods for selecting consultants, including quality- and cost-based selection (QCBS), quality-based selection (QBS), selection under a fixed budget (FBS), and least-cost selection (LCS). It also describes types of contracts, important contract provisions, and procedures for selecting individual consultants. The guidelines emphasize economy, efficiency, fairness, transparency, and encouraging the development of national consulting firms.
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 mengatur bahwa organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri atas pejabat pembuat komitmen, pengadaan pejabat pengadaan, dan panitia penerima hasil pekerjaan, dengan pengadaan melalui penyedia juga melibatkan unit layanan pengadaan, sedangkan pengadaan melalui swakelola hanya melibatkan pejabat pembuat komitmen dan panitia penerima hasil peker
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa oleh instansi pemerintah sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Rencana tersebut meliputi identifikasi kebutuhan barang/jasa, perencanaan anggaran, kebijakan pengadaan, dan kerangka acuan kerja yang paling sedikit memuat uraian kegiatan, jadwal, spesifikasi teknis, dan biaya perkiraan. Instansi pemerintah diwajibkan menyus
Dokumen tersebut menjelaskan ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola oleh instansi pemerintah, instansi pemerintah lain, dan kelompok masyarakat. Termasuk di dalamnya penyaluran dana, pencatatan kemajuan pekerjaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban pelaksanaan swakelola.
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum mengenai swakelola pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Swakelola merupakan kegiatan pengadaan yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi secara mandiri oleh instansi pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan prosedur dan pihak yang dapat melaksanakan swakelola serta tanggung jawab masing-masing pihak.
Dokumen menjelaskan tentang ULP/Pejabat Pengadaan yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. ULP dibentuk oleh kepala instansi dan beranggotakan minimal 3 orang, bertugas mengatur proses pengadaan mulai dari perencanaan, pengumuman, evaluasi penawaran, hingga penetapan pemenang lelang. ULP berwenang mengadakan lelang untuk pengadaan
Pasal 11 menjelaskan tugas dan kewenangan PPK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk menetapkan rencana pengadaan, menandatangani kontrak, mengawasi pelaksanaan, dan melaporkan kemajuan proyek. Pasal 12 menetapkan persyaratan untuk menjadi PPK seperti integritas tinggi dan sertifikat keahlian pengadaan. Pasal 13 melarang PPK menandatangani kontrak tanpa adanya anggaran yang memadai.
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
UNIKBET : Bandar Slot Pragmatic Play Ada Deposit Via Bank Aceh Syariah Resmi ...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 07 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Aceh Syariah Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Cikampek, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Aceh Syariah khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Cikampek:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Kepada anda para warga kota Cikampek, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank Aceh Syariah resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#Cikampek #slotBankAcehSyariah #slotviaBankAcehSyariah #daftarslotBankAcehSyariah #unikbet
ATRIUM GAMING : Slot Gacor Mudah Menang Terbaru 2024sayangkamuu240203
Hallo Selamat Datang di Situs ATRIUM GAMING, website TERBAIK dan terpercaya. Meyediakan Berbagai Macam Jenis Permainan Dari SportBook, Slot, Live Casino, Fishing, Lottry, Poker dan Berbagai Game Lainnya,
1.Bonus New Member 50%
2.Garansi Kekalahan 100%
3.Event Scatter Pojok Pracmatic Play
4.Event Scatter Pracmatic Play
5.Event Scatter PG SOFT
6.Event Bonus Perkalian Pragmatic Play.
main di mahjong ways dapat SCATTER emas hitam, wah di jamin seru pasti nya , modal recehan bisa jackpot jutaan , dan masih banyak bonus lainnya yang menguntungkan bagi new member & old member
ayo buruan daftar di Atrium Gaming, Kakak menang kita pun senang!!!
════════ ═════════════════ 💸 DEPOSIT VIA BANK & E-MONEY 💸 📥 Minimal Deposit 5.000 📥 📤 Minimal Withdraw 50.000 📤
Untuk Minimal Deposit Via Pulsa Telkomsel & XL Tanpa Potongan;
💸 IDR 10.000 / Rp 10RB 💸
══ ════════════ ═══════════ YUK BURUAN LANGSUNG JOIN DI LINK YANG ADA DI BIO KAMI YA
☎ http://wa.me/+62812-6407-2244
🌐 https://heylink.me/SlotGacorMudahMenang2024/
🌐 https://mez.ink/situsvipgacor
🌐 https://bio.site/AtriumGamingGACOR
🌐 https://bio.link/situsmudahmenang2024
🌐 https://bit.ly/m/AtriumGamingOffcial
Dalam permainan judi online ada yang namanya keberuntungan dan keberuntungan itu tidak ada di semua slot online,Akan tetapi jika anda main di situ ATRIUM GAMING dijamin anda bakalan betah dikarenkan situs online №1 di INDONESIA ini slot yang paling mudah mencari kemenangan,Jika anda tidak percaya silahkan dicoba bonus dan evet menanti kehadiran anda.!!!
ATRIUM GAMING Link Slot online mudah menang terbaru dari kamboja yang di dukung dengan server slot online yang di kenal dengan nama SERVER UG dan juga di kenal oleh sloter indonesia dengan server yang paling Stabil dan juga di kenal dengan server yang sering memberikan peluang kemenangan kepada setiap membernya
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Bisa Deposit Memakai Bank BPD DIY Ad...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 06 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit BPD DIY Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Parung Panjang, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai BPD DIY khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Parung Panjang:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung