Dokumen tersebut membahas tentang proses pelaksanaan pemilu di Indonesia, termasuk pemilihan presiden, wakil presiden, bupati, walikota, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, DPD, dan DPR. Proses pemilu diatur dalam undang-undang dan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

1. BAB I
PENDAHULUAN
a. Kata Pengantar
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa. Atas
karuniannya kita diberikan sebuah pemikiran yang sehat untuk mengerjakan semua
tugas kami sebagai seorang pelajar. Semoga Tuhan yang maha kuasa selalu
memberikan petunjuk kepada kita dalam pembentukan generasi yang berakhlakul
karimah, cinta pada bahasa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Aamiin........
b. Landasan Teori
c. Rumusan masalah
Bagaimana jalannya pemilu di Indonesia ?

2. BAB II
PEMBAHASAN
Pemilu adalah pemilihan umum, pemilu wujud kekuasaan rakyat yang paling nyata. Pemili
adalah Warga Negara Republik Indonesia berusia 17 tahun, keatas pada hari pemungutan
suara berlansung / sudah / pernah menikah.
Pemilu dilaksanakan dengan asas :
Lansung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
A. Presiden dan Wakil Presiden
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2003. Sesuai
undang-undang / peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon presiden
dan wakil presiden dalam satu paket.
calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri.
3. Tidak pernah menghianati Negara
4. Mampu segala rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
presiden dan Wakil Presiden.
5. Bertempat tinggal didalam wilayah NKRI
6. Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan
kekayaan penyelenggara Negara.
7. Tidak pernah melakukan tindakan tercela
8. Terdaftar sebagai pemilih
9. Memiliki daftar riwayat hidup
10. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun dan
11. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA / Sederajat sebelum UUD 1945
diamandemen, wakil presiden dipilih oleh presiden, sejak tahun 2004, calon wakil
presiden dipilih secara lansung oleh rakyat melalui pemilihan umum satu paket.
B. Bupati / Walikota
Bupati / walikota merupakan kepala pemerintahan daerah tingkat Kabupaten Kota yang juga
memiliki tugas dan kewenangan sendiri.
Menurut Undang- undang Dasar 1945, Bupati / Walikota, dipilih lansung oleh rakyat
berdasarkan suara terbanyak dalam pilkada. Masa jabatan Bupati / Walikota selama 5 tahun,
dan setelah itu bisa dipilih lagi masa jabatannya.

3. C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 (DPRD Provinsi)
Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh suatu
lembaga. Lembaga ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pemilu memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat di
pusat dan di daerah. Para Wakil rakyat ini akan mengisi kursi di DPR, DPD serta DPRD.
Pemilu juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden.
Presiden penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPRD meliputi beberapa
tahap :
12. Pendaftaran Pemilih
13. Pendaftaran peserta pemilu
14. Penetapan jumlah kursi
15. Pencalonan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota
16. Pemungutan suara dan perhitungan suara
17. penetapan hasil pemilu
D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten)
Calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / kota harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut :
1. warga negara indonesia yang berumur 21 tahun atau lebih
2. Bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa.
3. Berdomisili dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa indonesia
5. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
6. Harus terdaftar sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang dibuktikan dengan
kartu tanda anggota
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
8. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter pemberian suara utuk
Pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota dilakukan dengan
mencoblos salah satu tanda gambar partai politik peserta pemilu dan mecoblos satu
calon dibawah tanda gambar partai politik peserta pemilu dalam surat suara.
E. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
DPD Adalah sebuah lembaga baru sebagia perwakilan / utusan dai daerah. DPD Juga
merupakan badan legislasi baru / pembuat Undang-undang dalam Negara kita. Hal itu sesuai
dengan hasil amandemen UUD 1945.
Anggota DPD dipilih dari setiap Provinsi melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD
dari setuai provinsi adalah sama, sejumlah 4 orang. Jumlah anggota DPD tidak lebih dari

4. sepertiga jumlah Anggota DPR RI. DPD bersidang sedikitnya satu kali dalam setahun.
Sususnan dan kedudukan DPD diatur dengan UU.
Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya dengan tata cara yang diatur dalam UU.
F. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR adalah Sebuah lembaa Negara yang dipilih oleh rakyat secara lansung dalam pemilihan
umum.
DPR Memiliki tiga fungsi yaitu :
A. Fungsi Legislator adalah DPR Berfungsi untuk mebuat undang-undang
B. Fungsi Anggaran adalah DPR berfungsi untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN)
C. Fungsi pengawasan adalah DPR berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerinthaan
agar sesuai dengan UU yang berlaku
Selain menjalankan tiga fungsi, DPR sebagai lembaga negara yang memiliki hak-hak sebagai
berikut :
- Hak Interpelasi
- Hak Angket
- Hak Menyatakan Pendapat

5. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pemilu di Indonesia sekarang berlajan dengan baik, sebelumnya pada masa orde baru,
juga sebelum tahun 2004, pemilu presiden dilakukan oleh Anggota Dewan di MPR.
Tetapi sejak pemili 2004, presiden dan wakil presiden langsung dipilih oleh rakyat.
B. Kajian Pustaka
BUKU KTSP PKN Kelas IV Penerbit Erlangga

6. TUGAS PKN MAKALAH
JUDUL :
PROSES PELAKSANAAN PEMILU
DI INDONESIA
DISUSUN OLEH :
NAMA : SITTI SURIDHA
KELAS : VIII-5
TUGAS : PKN MAKALAH
SMPN 2 RAHA
TAHUN AJARAN 2013 / 2014

7. DAFTAR ISI
Pemilihan Presiden dan Wakil presiden...........................................................................1
Pemilihan Bupati dan wakil Bupati..................................................................................1
Pemilihan DPRD 1 (Provinsi)..........................................................................................2
Pemilihan DPRD II (Kabupaten)......................................................................................3
Pemilihan DPD.................................................................................................................3
Pemilihan DPR.................................................................................................................4