PENGUKURAN TANAH SPORADIK

TATA CARA PELAKSANAAN PENGUKURAN
DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH
SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BREBES

TUGAS AKHIR
Untuk memperoleh gelar Ahli Madia Manajemen Pertanahan pada
Universitas Negeri Semarang

Oleh
Indra Prasetyo
NIM 3451302503

FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas akhir ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia
ujian Tugas Akhir pada :

Hari

:

Tanggal

:

Pembimbing I

Drs. Rustopo, SH. M.Hum
NIP. 130515746

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Drs. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 131764048

ii

PENGESAHAN KELULUSAN

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Tugas Akhir
Fakultas Ilmu Sosial,Universitas Negeri Semarang pada :
Hari

: Kamis

Tanggal

: 11 Agustus 2005

Penguji Tugas Akhir

Ketua

Anggota I

Drs. Sartono Sahlan
NIP. 131125644

Drs. Rustopo, SH.M.Hum
NIP. 130515746

Mengetahui:
Dekan,

Drs. Sunardi, MM
NIP. 130367998

iii

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Tugas Akhir ini benar-benar hasil
karya saya sendiri,bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau
seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam Tugas Akhir ini
dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik.

Semarang, Juni 2005

Indra Prasetyo
NIM. 3451302503

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tanah adalah sumber kehidupan bagi manusia

PERSEMBAHAN
Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk :
1. Kedua orang tuaku tercinta terimakasih atas doa,cinta,kasih sayang,dan
motifasi. Kalian telah memberikan pemberian terbaik sepanjang hidupku.
2. kakak-kakakku yang selalu mendoakan dan mencintaiku.
3. Asri Kekasihku yang telah membantu dan setia menemaniku dalam
penyelesaian tugas akhir.
4. Teman-temanku D3 Manajemen Pertanahan Angkatan 2002.
5. Almamaterku.

v

PRAKATA

Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah
melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat
menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran
Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten
Brebes”.
Dengan selesainya tugas akhir ini penulis tidak lupa sampaikan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis
baik secara moral maupun materil, antara lain :
1. DR. A. T. Sugito, SH. MM, selaku Rektor Universitas Negeri Negeri
Semarang.
2. Drs. Sunardi, MM, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Semarang.
3. Soedijono, SH, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.
4. Drs.

Eko

Handoyo,

M.Si,

selaku

Ketua

Jurusan

Hukum

dan

Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.
5. Drs. Rustopo, SH. M.HUM, selaku Ketua Progran Studi Manajemen
Pertanahan dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas
Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
7. Sularto, BSc, selaku Pembimbing Lapangan Praktek Kerja Lapangan di
Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.
8. Sofia, SE yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir.

vi

9. Andri,SE yang telah membantu dalam pengumpulan data Tugas Akhir ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan
Tugas Akhir ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu,semoga
Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa-jasanya
sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

Semarang,

Penulis

vii

Juni 2005

SARI

Indra Prasetyo. 2005. Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Dalam Rangka
Pendaftaran Tanah Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. Ahli
Madia Manajemen Pertanahan Universitas Negeri Semarang. 41 halaman.
Kata Kunci : Pendaftaran, Pengukuran, Tanah, Sporadik.
Di Kabupaten Brebes walaupun sudah banyak dilakukan pendaftaran tanah
baik secara sistematik maupun sporadik namun masih banyak bidang-bidang
tanah yang belum terdaftar. Dalam melakukan pendaftaran pengukuran tanah oleh
Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan harus memenuhi asas-asas yang ada
dalam pendaftaran di Indonesia. Pemerintah melakukan pendaftaran pengukuran
tanah selain bertujuan untuk menarik pajak dari masyarakat juga bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Dengan kepastian hukum
masyarakat juga memperoleh keuntungan yang berpengaruh dalam kehidupan
masyarakat itu sendiri. Dan juga masyarakat mendapatkan bukti kepemilikan yang
sah sehingga apabila dikemudian hari ada masalah dapat dibuktikan dengan
sertifikat yang sudah ada.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah
pelaksanaan pendaftaran tanah sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
?. (2) Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengukuran ?. (3)
Bagaimana akibat hukum dari pendaftaran tanah ?. Penelitian ini bertujuan : (1).
Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengukuran dalam rangka pendaftaran
tanah sporadik di Kabupaten Brebes. (2). Untuk mengetahui apa saja yang perlu
dilakukan sebelum melakukan pegukuran. (3). Untuk mengetahui akibat hukum
dari pendaftaran tanah dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Brebes.
Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara
dan langsung terlibat dalam proses pengukuran, serta studi dokumentasi. Dan
dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah model analisis
kualitatif karena penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Model analisis data
tersebut
sesuai untuk
menggambarkan tentang pelaksanaan kebijakan
pendaftaran pengukuran tanah secara sporadik.
Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengukuran tanah yang
dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes sudah sesuai dengan ketentuan
yang sudah ada,namun ada sedikit yang tidak sesuai dengan peraturan,tetapi
semuanya itu tidak menyimpang dari peraturan yang sudah ditetapkan. Hal ini
disebabkan karena semakin meningkatnya permohonan pendaftaran tanah,jumlah
petugas ukur yang kurang. Sehingga dalam proses pengukuran petugas ukur
menggunakan cara yang sederhana yang biasa dipakai petugas ukur sehari-hari.
Melakukan pendaftaran tanah adalah merupakan suatu tindakan hukum. Sehingga
pendaftaran pengukuran tanah yang dilakukan pemohon akan menimbulkan akibat
hukum. Akibat hukum dari pendaftaran tanah yaitu dapat berwujud yaitu
lahirnya,berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum yaitu dengan maksud
tanah yang belum didaftarkan pengukurannya belum memiliki kepastian hukum
sedangkan setelah didaftar tanah tersebut memiliki kepastian hukum yang sah.

viii

Sedangkan akibat hukum tersebut berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang
melakukan pendaftaran tanah.
Pengukuran bidang tanah sporadik adalah proses pemastian letak batas suatu atau
beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon
pemegang hak dan yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam
satu desa atau kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara
sporadik.
Berdasarkan hasil penelitian diatas,dapat disimpulkan bahwa pendaftaran
pengukuran secara sporadik yang dilaksanakan di Kabupaten Brebes merupakan
kegiatan yang rutin dilakukan Kantor Pertanahan karena bidang yang terdaftar di
Kabupaten Brebes relatif masih sedikit sehingga volume pekerjaan pendaftaran
tanah secara sporadik merupakan bentuk kesadaran masyarakat yang
membutuhkan jaminan kepastian hukum atas pemilikan tanahnya. Kepastian
hukum yang diperoleh dari pendaftaran tanah secara sporadik sama besarnya
dengan pendaftaran tanah secara sistematik karena dilaksakan dengan dasar
hukum dan proses yang sama pula.
Masyarakat banyak memperoleh keuntungan dengan dilakukannya
pendaftaran pengukuran tanah secara sporadik karena memperoleh kepastian
hukum atas pemilikan tanahnya yang juga diakui oleh pihak-pihak lain dimana
juga memepengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan manusia.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat,Kantor
Pertanahan,Mahasiswa dan semua orang. Pemerintah dalam hal ini Kantor
Pertanahan Kabupaten Brebes diharapkan lebih meningkatkan lagi sosialisasi
mengenai tata cara pelaksanaan pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah
sporadik dan arti penting pendaftaran tanah. Dan kegiatan sosialisasi tersebut
dituangkan dalam bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh
masyarakat yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Serta
untuk masyarakat Kabupaten Brebes agar lebih bersifat aktif dalam mencari
informasi mengenai pendaftaran tanah dan arti penting pendaftaran tanah tersebut.

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...........................................................................................

i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................................................

ii

PENGESAHAN KELULUSAN ......................................................................... iii
PERNYATAAN.................................................................................................. iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....................................................................

v

PRAKATA .......................................................................................................

vi

SARI ................................................................................................................. viii
DAFTAR ISI ....................................................................................................

x

PETA KABUPATEN BREBES ...................................................................... xiii
DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....................................................................................

xv

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xvi

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................

1

1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................

1

1.2 Rumusan Masalah .........................................................................

3

1.3 Tujuan Penelitian ..........................................................................

4

1.4 Kegunaan Penelitian .....................................................................

4

1.5 Penegasan Istilah ...........................................................................

5

1.6 Sistematika Tugas Akhir ...............................................................

5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................

7

2.1 Pendaftaran Pengukuran tanah……………………………………

7

2.2 Tujuan Pendaftaran tanah………………………………………...

9

x

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .........................................................

11

3.1 Lokasi Penelitian ...........................................................................

11

3.2 Fokus Penelitian ............................................................................

12

3.3 Sumber Data ..................................................................................

12

3.4 Metode Pengumpulan Data ...........................................................

12

3.5 Metode Analisis Data ....................................................................

13

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .........................................................

14

1.1 Keadaan Umum Wilayah Kabupaten Brebes.................................

14

1.2 Letak

Geografis,Batas

Administrasi,Luas

dan

Topografi

Kabupaten Brebes .........................................................................

14

1.3 Kondisi Sosial Ekonomi di Kabupaten Brebes .............................

17

1.4 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes ..........

18

1.5 Pelaksanaan Pengukuran dalam Rangka Pendaftaran Tanah
Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dan Akibat
Hukum dari Pengukuran Sporadik ................................................

20

1.6 Pelaksanaan Pengukuran dalam Rangka Pendaftaran Tanah
Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes .......................

20

1.7 Analisis Pelaksanaan Pengukuran Dalam Rangka Pendaftaran
Tanah Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes ............

36

1.8 Akibat Hukum dari Pengukuran Dalam Rangka Pendaftaran
Tanah Sporadik .............................................................................

xi

37

BAB V PENUTUP ...........................................................................................

40

5.1 Kesimpulan ....................................................................................

40

5.2 Saran-saran .....................................................................................

41

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

xii

DAFTAR PUSTAKA

Bidang pengukuran dan Pendaftaran Tanah. 1999. Petunjuk Teknis Tata
Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah Secara Sporadik. Badan Pertanahan
Nasional.
Harsono, Boedi. 1999. Undang-undang Hukum Agraria, Sejarah Isi dan
Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
Harsono, Boedi. 2002. Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah. Jakarta:
Djambatan.
Moleong, lexy j. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:Remaja
Rosdakarya.
Pendaftaran tanah Direktorat Jendral Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Pokok-pokok Agraria.

xiii

DAFTAR TABEL

1. Luas Kabupaten Brebes Perkecamatan .................................................. 15
2. Jumlah Penduduk dan Kepadatannya di Kabupaten Brebes................... 18

.

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

: Daftar Permohonan Pengukuran

Lampiran 2

: Surat Tugas Ukur

Lampiran 3

: Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A”

Lampiran 4

: Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport)

Lampiran 5

: Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran

Lampiran 6

: Berita Acara Petugas Ukur dan Penelitian Data Yuridis

Lampiran 7

: Berita Acara Kesaksian

Lampiran 8

: Berita Acara Penghitungan dan Pemetaan Bidang Tanah

Lampiran 9

: Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis

Lampiran 10

: Surat

Pernyataan

Penguasaan

Fisik

Bidang

tanah

Penetapan Batas,Pemasangan Tanda Batas dan Tidak
Sengketa
Lampiran 11

: Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas

Lampiran 12

: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

Lampiran 13

: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Lampiran 14

: Contoh lampiran Daftar Isian 302

Lampiran 15

: Contoh lampiran Daftar Isian 107 A

Lampiran 16

: Contoh lampiran Daftar Isian 301

xv

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.
2. Bagan Alir Kegiatan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara
Sporadik.

xvi

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia yaitu
karena kehidupan manusia sangatlah membutuhkan tanah dan manusia tidak
dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup dan bermukim diatas tanah dan
memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Manusia akan
hidup serba kecukupan dan damai kalau mereka dapat menggunakan tanah yang
dikuasainya atau dimilikinya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan manusia
akan hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak-hak dan
kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang berlaku yang
mengatur kehidupan manusia itu dalam masyarakat. Ditambah lagi dengan negara
kita yang sebagian besar kehidupan rakyatnya bersifat agraris sehingga tanah
memiliki fungsi sebagai faktor produksi.
Dengan semakin bertambah jumlah manusia setiap harinya, maka banyak
orang membutuhkan tanah untuk kegiatan sehari-hari dan untuk tempat tinggal.
Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Indonesia menyebabkan
tingginya lalulintas peralihan Hak Atas Tanah. Pemegang hak atas tanah saat ini
bukanlah pemegang Hak Atas Tanah yang pertama. Akibatnya baik pemerintah
maupun masyarakat ketika membutuhkan sebidang tanah untuk memenuhi
kebutuhannya memerlukan kepastian mengenai siapa sebenarnya pemilik
sebidang tanah tersebut.

1

2

Pemasalah lain yang berhubungan dengan penguasaan tanah di Indonesia
juga menyangkut hukum yang dianut oleh masyarakat. Bagi sebagian besar
masyarakat Indonesia mereka menganut pada hukum adat yang tidak tertulis.
Sebagian kecil lainnya menganut pada hukum barat yang diatur dalam hukum
perdata barat.
Ketidakpastian hukum menyebabkan kekhawatiran pihak-pihak yang akan
menguasai sebidang tanah karena peralihan hak, ataupun kreditur yang akan
memberikan kredit dengan jaminan sebidang tanah. Dengan ketidakpastian
hukum ini maka penulis akan menerangkan sedikit pemberitahuan pada
masyarakat yang belum tahu tata caranya.
Banyak oknum-oknum yang akan menyalahgunakan peraturan yang tidak
pasti ini, apalagi kebutuhan tanah semakin hari akan semakin bertambah. Oleh
sebab itu agar tidak terjadi kesalahan dalam tata cara Pendaftaran Pengukuran
Tanah, penulis akan memberitahukan tata cara Pegukuran. Karena pengukuran
bidang tanah itu sangat penting dan tidak boleh salah dalam kegiatan mengukur.
Gambar Ukur di dalam surat ukur harus sesuai dengan keadaan fisik di
lapangan. Dan bila tidak sesuai dengan keadaan di lapangan itu berarti Sertifikat
tidak sah. Di dalam pengukuran sebidang tanah atau beberapa bidang tanah,
petugas ukur akan mengajak pemohon yang akan mensertifikatkan tanah dan juga
akan

mengundang

tetangga

(pemilik

tanah

yang

bersebelahan)

untuk

menyaksikan pengukuran. (Asas Kontradiktur Delitimasi). Tujuan petugas ukur
mengundang tetangga (pemilik tanah) yang berbatasan adalah untuk menunjukan
batas-batas tanahnya agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan batas dan tidak
salah dalam pengukuran.

3

Namun pelaksanaan pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
tidak selalu megacu pada peraturan yang telah ditetapkan. Di Kantor Pertanahan
Kabupaten Brebes biasanya melakukan pengukuran dengan cara yang sederhana
namun tidak menyimpang dari prosedur hukum yang berlaku.
Tujuan diadakannya pengukuran adalah :
1. Agar masyarkat tahu secara jelas bagaimana proses pengukuran bidang tanah.
2. Agar tidak terjadi kesalahan di dalam pengukuran dan pengukuran ini bersifat
terbuka antara pemilik bidang tanah dengan tetangga (pemilik) tanah yang
berbatasan.
3. Agar tidak terjadi kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,
misalnya mengurangi atau melebihi jarak bidang yang di ukur.
4. Kepastian hukum bidang tanah mana yang dimilikinya. Hal ini menyangkut
letak, batas, serta luas bidang tanah tersebut atau objek hak.
5. Kepastian hukum mengenai hak atas tanahnya.

1.2 Permasalahan
Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang peneliti ajukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran tanah sporadik di Kantor Pertanahan
Kabupaten Brebes ?
2. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengukuran?
3. Bagaimana akibat hukum dari pendaftaran tanah ?

4

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengukuran dalam rangka
pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik di Kabupaten Brebes ?
2) Untuk mengetahui apa saja yang perlu dilakukan sebelum melakukan
pengukuran ?
3) Untuk mengetahui akibat hukum dari pendaftaran tanah dalam kehidupan
masyarakat di Kabupaten Brebes ?

1.4 Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini adalah :
1) Dapat memberi masukan pada masyarakat di Kabupaten Brebes mengenai
bagaimana tata cara mengajukan permohonan pendaftaran di Kantor
Pertanahan Kabupaten Brebes.
2) Dapat memberi masukan pada masyarakat di Kabupaten Brebes mengenai arti
penting dengan adanya pendaftaran tanah (memiliki sertifikat hak atas
tanahnya).
3) Dapat memberi masukan pada masyarakat di Kabupaten Brebes mengenai tata
cara pengukuran.
4) Dapat memberi masukan kepada Pemerintah khususnya dalam hal ini yaitu
Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes agar dapat meningkatkan lagi sosialisasi
mengenai pendaftaran tanah dalam arti penting dengan adanya pendaftaran
tanah khususnya di daerah yang masyarakatnya rata-rata memiliki tingkat
pendidikan yang rendah.

5

5) dan dapat sebagai masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes untuk
meningkatkan kwalitas pelayanan dalam hal ini permohonan pendaftaran
tanah.

1.5 Penegasan Istilah
Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak
batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya
atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencarpencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran
tanah secara sporadik. (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah).
Dalam Tugas Akhir ini kata Sporadik diartikan sebagai kadang-kadang
atau tidak teratur. Sehingga Pendaftaran Tanah Sporadik diartikan sebagai suatu
kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara kadang-kadang atau tidak
teratur waktunya yaitu pendaftaran tanah yang dapat dilakukan kapan saja sesuai
dengan hari kerja Kantor Pertanahan dan tidak menggunakan sistem yaitu
kegiatan pendaftaran tanah yang tidak memiliki atau tidak dibentuk kepanitiaan.

1.6 Sistematika Tugas Akhir
1. Bagian awal tugas akhir
Terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, persetujuan pembimbing,
pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, sari,
daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

6

2. Bagian Pokok tugas Akhir
Bagian pokok tugas akhir terdiri dari :
BAB I : Pendahuluan, membahas latar belakang, identifikasi dan pembatasan
masalah, perumusan masalah atau fokus masalah, tujuan penelitian, Kegunaan
penelitian, dan sistematika tugas akhir.
BAB II : Landasan Teori, membahas tentang Pegukuran, tujuan pengukuran,
asas pengukuran.
BAB III : Metode penelitian, pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian,
fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan
analisis data.
BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan.
Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum
daerah penelitian, Pelaksanaan pengukuran , akibat hukum dari pelaksanaan
pengukuran tentang pendaftaran tanah sporadik di Kabupaten Brebes, dan
pembahasannya.
BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.
3. Bagian Akhir Tugas Akhir
Bagian akhir dari Tugas Akhir berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pendaftaran Pengukuran Tanah.
Tujuan dilaksanakannya pengukuran tanah sebagaimana telah diuraikan diatas
adalah agar masyarakat tahu secara jelas bagaimana proses pengukuran bidang tanah,
dan agar tidak terjadi kesalahan didalam pengukuran bidang tanah yang akan
dimohon sehingga perbuatan hukum terhadap tanah dapat diselenggarakan secara
sederhana, cepat, murah, dan aman.
Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama
memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang
dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya.
Sehubungan dengan hal tersebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan

Dasar

Pokok-Pokok

Agraria,

dalam

pasal

19

memerintahkan

diselenggarakannya Pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
Yang mana pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) pasal 19 ini meliputi :
Pengukuran. Pengukuran tanah kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan
pemerintah yang berbumyi sebagai berikut :
“Pengukuran Bidang Tanah secara Sporadik adalah Proses pemastian letak batas satu
atau beberapa bidang tanah berdasarkan pemohon pemegang haknya atau calon
pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu
desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik”.
(PP NO.24 TAHUN 1997. Pasal 1(4)).

7

8

Pelaksanaan pengukuran dulu diatur oleh Peraturan pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 yaitu tentang pendaftaran tanah. Namun dalam kenyataannya
pelaksanaan pengukuran yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan-pemerintah
Nomor 10 tahun 1961 tidak semuanya dipakai dalam pengukuran sehari-hari. Dari
sekian banyak pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur Kantor Pertanahan
Kabupaten Brebes, mereka menggunakan metode/cara yang sederhana yang umum
dipakai oleh petugas ukur sehari-hari. Namun kegiatan pengukuran itu tidak
menyimpang dari ketentuan yang sudah diatur. Seiring dengan perkembangan jaman
dan peningkatan pembangunan nasional, permasalahan pertanahan menjadi semakin
kompleks. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata
dalam pembangunan nasional, maka dinyatakan tidak berlaku lagi setelah
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah. Ketentuan pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Boedi Harsono 2002:553).
Adapun yang dimaksud Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Pemerintah
berbunyi sebagai berikut :
“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pegolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis,
dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan
rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah
yang sudah ada haknya dan hak milik atas rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya”.(PP NO.24 TAHUN 1997 Pasal 1(1)).

9

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pengukuran untuk pertama
kali atau yang disebut dengan pengukuran bidang tanah secara sporadik.
“Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu
atau beberapa bidang tanah berdasarkan pemohonan pemegang haknya atau calon
pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu
desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.
(PMNA/Ka.BPN NO.3 TAHUN 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP.NO.24
TAHUN 1997. Pasal 1(4)).
2.2 Tujuan Pendaftaran Tanah.
Adapun tujuan dari pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997, pasal 3 yaitu :
1) untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak
atas tanah suatu bidang tanah., satuan rumah susun dan hak-hak lain yang
terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan.
2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk
pemerintah agar lebih mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam
mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan
rumah susun yang sudah terdaftar.
3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pelaksanaan pengukuran
bidang tanah dilaksakan berdasarkan asas “Kontradiktur delitimasi”. Asas
kontradiktur delitimasi maksudnya adalah dalam pemasangan patok atau tanda
batas bidang tanah harus diusahakan berdasarkan penunjukkan batas oleh pemilik
bidang tanah dan sedapat mungkin disaksikan atau disetujui oleh pemilik bidang
tanah yang bersebelahan, sehingga batas-batas bidang tanah tersebut sedapat
mungkin terjamin kepastian hukumnya.

10

Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dapat memberikan jaminan
kepastian hukum menurut Direktorat Pendaftaran Tanah tersebut memenuhi 3 (tiga)
syarat, yaitu :
1) Peta-peta pendaftaran tanah dapat dipakai rekonstruksi di lapangan dan
menggambarkan batas yang sah menurut hukum.
2) Daftar umum dapat membuktikan pemegang hak yang terdaftar didalamnya
sebagai pemegang yang sah menurut hukum.
3) Setiap hak dan peralihannya harus didaftar.
Untuk dapat dilakukannya rekonstruksi di lapangan, maka setiap bidang tanah
yang didaftar harus dipasang tanda batas. Pemasangan tanda batas ini harus kuat
secara fisik, tertanam kuat pada batas bidang tanah dan mudah dikenali di lapangan.
Sebagai suatu kepastian hukum, letak batas tanah juga mempunyai sifat-sifat
publisitas dan spesialitas.
Hal terpenting dalam pemasangan tanda batas adalah dipenuhinya asas
kontradiktur delitimasi, yaitu penetapan tanda batas-batas bidang tanah atas
persetujuan dan diketahui oleh pemilik tanah yang bersebelahan.

BAB III
METODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan masalah, senantiasa dipergunakan suatu metode
tertentu sesuai dengan masalah yang dibahas. Dengan metode yang dipilih akan
didapat suatu hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode juga
merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian.
Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan
menguji kebenaran suatu pengetahuan, dimana dilakukan dengan menggunakan
metode-metode ilmiah.
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir yang
memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas, maka digunakan metode penelitian
tertentu. Tanpa metode penelitian seorang peneliti akan mengalami kesulitan untuk
menemukan, merumuskan dan menganalisis suatu masalah guna mengungkapkan
suatu kebenaran.

3.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes Jalan
Yos Sudarso no. 3 Brebes 52212 dan di wilayah Kabupaten Brebes. Berdasarkan
data dari Badan Pusat Statistik tahun 2004 Kabupaten Brebes memiliki luas
wilayah

166.117 Ha. (Lihat tabel 01 dan 02).

11

12

3.2 Fokus Penelitian
Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah untuk
pertama kali secara sporadik di Kabupaten Brebes. (2) Akibat hukum dari
pendaftaran tanah.

3.3 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini dikaji dari beberapa sumber antara lain :
(1) Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara
dengan responden atau informan. Dalam hal ini adalah keterangan dari beberapa
penduduk di Kabupaten Brebes yang menjadi tempat penelitian selaku responden
dan beberapa pejabat serta pegawai dari Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
selaku narasumber. (2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak
langsung dari sumbernya. Dalam hal ini meliputi dokumen atau arsip dari Kantor
Pertanahan Kabupaten dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, makalah
penelitian, dan sumber yang relevan.

3.4 Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data
adalah : (1) Wawancara, Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu, (Moleong, 2000 : 135).

13

Wawancara dilakukan untuk mengungkap data mengenai mengenai
pelaksanaan pendaftaran pengukuran tanah untuk pertama kali dan perolehan
kepastian hukum dari pendaftaran pengukuran tanah terhadap kehidupan
masyarakat di Kabupaten Brebes.
(2)

Studi

Dokumentasi,

dokumentasi

diartikan

sebagai

cara

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk
juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain
yang berhubungan dengan masalah penelitian (Maman Rachman 1999 : 96).
Studi dokumentasi ini digunakan penulis untuk melengkapi data yang ada,
seperti letak geografis, keadaan wilayah dan penduduk, undang-undang yang
mengatur tentang kebijakan pendaftaran tanah, dan tata laksana dari pendaftaran
tanah untuk pertama kali.

3.5 Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah model
analisis kualitatif karena penelitian yang dilakukan bersifat deskripstif. Model
analisis data tersebut sesuai untuk menggambarkan tentang pelaksanaan
pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Wilayah Kabupaten Brebes
4.1.1

Letak Geografis, batas administrasi, luas wilayah dan topografi
Kabupaten Brebes
Letak geografis Kabupaten Brebes adalah pada 108º 41’ 37,7” BT
(Bujur Timur) sampai dengan 109º 11’ 28,92” BT (Bujur Timur) dan 6º
44’ 56,5” LS (Lintang Selatan) sampai dengan 7º 20’ 51,48” LS (Lintang
Selatan).
Kabupaten Brebes secara administratis merupakan salah satu
kabupaten yang terletak dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah, yaitu
dengan batas-batas wilayahnya sebagai (lihat lampiran 1) berikut :
a. Sebelah utara

: Laut Jawa

b. Sebelah timur

: Kabupaten Tegal dan Kota Tegal

c. Sebelah selatan

: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap

d. Sebelah barat

: Kabupaten Cirebon

Kabupaten Brebes mempunyai luas 166.117 Ha (hektar) yang terdiri
sebagai berikut :
a. Tanah sawah

: 63.376 Ha = 38,15 %

b. Tanah kering

: 48.610 Ha = 29,27 %

c. Hutan negara

: 49.650 Ha = 29,53 %

d. Perkebunan negara :
e. Tanah lain

774 Ha = 0,46 %

: 4.307 Ha = 2,59 %
14

15

Kabupaten Brebes secara administrasi terbagi menjadi 17
kecamatan dengan luas daerah setiap kecamatan seperti pada tabel 01 :
Tabel : 01
Luas Kabupaten Brebes Perkecamatan
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kecamatan
Salem
Bantarkawung
Bumiayu
Paguyangan
Sirampong
Tonjong
Larangan
Ketanggungan
Banjarharjo
Losari
Tanjung
Kersana
Bulakamba
Wanasari
Jatibarang
Songgom
Brebes
JUMLAH

Luas (Ha)

Prosentase (%)

15.209
20.500
7.369
10.494
6.703
8.126
16.468
14.907
14.025
8.943
6.819
2.523
10.155
7.226
3.348
5.072
8.230

9,16
12,34
4,44
6,32
4,04
5,00
9,91
8,97
8,44
5,38
4,10
1,52
6,11
4,35
2,00
3,01
4,95

166.117

100,00

Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Brebes tahun 2004

Berdasarkan tabel 1 diatas terlihat bahwa kecamatan yang
memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Bantarkawung yaitu seluas
20,5 Ha atau 12,34% dari luas wilayah Kabupaten Brebes. Sedangkan luas
wilayah terkecil adalah Kecamatan Kersana yaitu seluas 2,523 Ha atau
1,52% dari luas wilayah Kabupaten Brebes.

16

Keadaan topografi Kabupaten Brebes yaitu memanjang dari utara
ke selatan dimulai dari datar sampai bergelombang, dimana mempunyai
ketinggian yang berbeda-beda. Ketinggian dari permukaan laut dimulai
dari paling utara sampai ke selatan adalah dari 0 meter sampai dengan
lebih 2.000 meter, yang tersusun sebagai berikut :
a. Ketinggian antara 0 – 100 meter di atas permukaan laut, meliputi luas
90.923 hektar dari luas wilayah Kabupaten Brebes. Ketinggian
tersebut terletak di 8 Kecamatan di Kabupaten Brebes meliputi
kecamatan : Brebes, Wanasari, Ketanggungan, Larangan, Jatibarang,
Tonjong, Bumiayu, dan Bantarkawung.
b. Ketinggian antara 100 – 200 meter di atas permukaan laut meliputi
luas 20.021 hektar dari luas wilayah Kabupaten Brebes. Ketinggian
tersebut terletak pada 7 kecamatan di Kabupaten Brebes yaitu antara
lain kecamatan : Banjarharjo, Ketanggungan, Larangan, Tonjong,
Paguyangan, Bumiayu, dan Bantarkawung.
c. Ketinggian antara 200 – 500 meter di atas permukaan laut meliputi
luas 27.245 hektar dari luas wilayah Kabupaten Brebes. Ketinggian
lain kecamatan : Banjarharjo, Ketanggungan, Tonjong, Sirampog,
Paguyangan, Bumiayu, Bantarkawung dan Salem.
d. Ketinggian antara 500 – 1.000 meter dari permukaan laut meliputi luas
19.484 hektar dari luas wilayah Kabupaten Brebes. Dimana ketinggian

17

lain kecamatan : Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan,
Sirampog, Ketanggungan dan Banjarharjo.
e. Ketinggian antara 1.000 – 1.500 meter dari permukaan laut meliputi
luas 4.550 hektar dari luas wilayah Kabupaten Brebes. Mayoritas
terletak dalam 3 kecamatan antara lain kecamatan : Sirampog,
Paguyangan dan Salem.
f. Ketinggian antara 1.500 – 2.000 meter dari permukaan laut meliputi
luas 2.512 hektar dari luas wilayah Kabupaten Brebes. Mayoritas
terletak dalam 2 kecamatan antara lain kecamatan : Sirampog dan
Paguyangan.
g. Ketinggian lebih dari 2.000 meter diatas permukaan laut meliputi luas
1.049 hektar dari luas wilayah Kabupaten Brebes. Mayoritas terletak
dalam 2 kecamatan antara lain kecamatan : Sirampog dan Paguyangan.

4.1.2

Kondisi Sosial Ekonomi di Kabupaten Brebes
Jumlah penduduk di Kabupaten Brebes pada akhir tahun 2004
sebesar 1.698.635 jiwa, dengan luas wilayah Kabupaten Brebes seluas
1.661,17 Km², maka Kabupaten brebes mempunyai kepadatan penduduk
sebesar 10.230 jiwa/Km². Kepadatan penduduk perkecamatan dapat di
lihat pada tabel 02 di bawah ini :

18

Tabel : 02
Jumlah Penduduk dan Kepadatannya di Kabupaten Brebes
Luas
Jumlah
Kepadatan/
(Km²)
Penduduk
Km²
1. Salem
152,09
53.635
353
2. Bantarkawung
205,00
91.457
446
3. Bumiayu
73,69
97.212
1.319
4. Paguyangan
104,94
91.637
873
5. Sirampog
67,03
59.272
884
6. Tonjong
81,26
67.601
832
7. Larangan
164,68
133.525
811
8. Ketanggungan
149,07
129.732
870
9. Banjarharjo
140,25
114.677
818
10. Losari
89,43
120.372
1.346
11. Tanjung
68,19
88.161
1.293
12. Kersana
25,23
57.253
2.269
13. Bulakamba
101,55
154.087
1.517
14. Wanasari
72,26
130.799
1.810
15. Jatibarang
33,48
79.571
2.377
16. Songgom
50,72
73.540
1.450
17. Brebes
82,30
153.104
1.897
JUMLAH
1661,17
1.698.635
10.230
No.

Kecamatan

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Brebes pada umumnya
petani. Hal tersebut karena ditunjang oleh luasnya lahan pertanian yang
ada. Selain petani juga masih ada mata pencaharian lain seperti nelayan,
pengusaha, pegawai negeri, pedagang, pensiunan dan profesi lainnya.

4.1.3

Struktur Organisasi Kantor Pertanahan
Wilayah kerja kantor Pertanahan Kabupaten Brebes meliputi
seluruh wilayah administrasi Kabupaten Brebes. Berdasarkan pada
Keputusan Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional
(BPN), struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes

19

merupakan instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional yaitu sebagai
lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 6 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di
Kabupaten/Kota, susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten
Brebes (lihat daftar gambar) terdiri dari :
1) Kepala Kantor Pertanahan sebagai pemimpin.
2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahi :
a. Kepala Urusan Keuangan
b. Kepala Urusan Umum
3) Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah membawahi :
a. Kepala Sub Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah
b. Kepala Sub Seksi Pengendalian Pengusaan dan Pemilikan Tanah
4) Kepala Seksi Penatagunaan Tanah membawahi :
a. Kepala Sub Seksi Data Penggunaan Tanah
b. Kepala Sub Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah
5) Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah membawahi :
a. Kepala Sub Seksi Pemberian Hak-hak Atas Tanah
b. Kepala Sub Seksi Pengadaan Tanah
c. Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan

20

6) Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah membawahi :
a. Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi
b. Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi
c. Kepala Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT)

4.2 Pelaksanaan Pengukuran Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sporadik di
Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dan Akibat Hukum dari Pengukuran
Sporadik
4.2.1

Pelaksanaan

Pengukuran

Dalam

Rangka

Pendaftaran

Tanah

Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
Sesuai dengan ketentuan pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria
(UUPA) pendaftaran tanah diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini
Badan Pertanahan Nasional. Di dalam pendaftaran tanah meliputi kegiatan
pengukuran. Kegiatan pengukuran ini diatur dengan ketentuan pasal 19
ayat 2.a Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Sedangkan dalam hal
pelaksanaan pengukuran tanah sporadik dilakukan oleh Kepala Kantor
Pertanahan yang kemudian dikerjakan oleh stafnya sesuai dengan
bidangnya, dalam hal ini adalah Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
(Seksi PPT).
Pendafataran tanah secara sporadik memiliki pengertian menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 1 ayat 1 yaitu kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek

21

pendaftaran

tanah

dalam

wilayah

atau

bagian

wilayah

suatu

desa/kelurahan secara individual atau massal. Pelaksanaan pengukuran
secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan,
yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan.
Dasar hukum yang digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran
tanah sporadik yaitu : (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. (2) Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (3) Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Peratanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengukuran,
yaitu meliputi :
Perencanaan
Sebelum melaksanakan pengukuran perlu sekali diadakan
perencanaan yang baik dan matang sehingga dalam pelaksanaannya
nanti tidak terjadi kesimpangsiuran yang dapat mengganggu
kelancaran dalam menyelesaikan pekerjaan. Perancanaan juga
merupakan acuan untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu
pekerjaan.
Dalam pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral (peta
yang belum diolah), perencanaan tersebut meliputi :
1. Lokasi
Sebelum melaksanakan pengukuran petugas ukur harus
mengetahui lokasi yang akan dilakukan pengukuran atau bidang

22

yang akan diukur, sehingga dalam pekerjaannya nanti tidak
mengalami kendala atau kesalahan pengukuran.
Lokasi harus diketahui terlebih dahulu sehingga si petugas
ukur dapat mengetahui bagaimana keadaan tanah atau medan dari
tanah yang akan diukur, apakah tanah tersebut di dataran rendah,
pegunungan

atau

rawa

sehingga

petugas

ukur

memperkirakan peralatan apa yang perlu dibawa.
2. Jenis dan Volume Pekerjaan
Jenis pekerjaan meliputi :
2.1. Pekerjaan Lapangan
a. Orientasi lapangan.
b. Pembuatan sketsa bidang tanah.
c. Pemasangan patok batas bidang tanah kepemilikan.
d. Pendataan atau pengisian formulir DI 301
(lihat lampiran 16).
e. Pengukuran bidang tanah.
f. Pengukuran poligon perapatan.
g. Pengisian DI 107 A (lihat lampiran 15).
2.2. Pekerjaan Kantor atau Studio
a. Perhitungan luas bidang tanah.
b. Perhitungan poligon perapatan.
c. Pembuatan peta dasar pendaftaran.

dapat

23

Volume pekerjaan, meliputi :
a. Tahap I
Volume pekerjaan meliputi pendataan bidang tanah dengan
mengisi DI 201, menyelidiki bidang tanah dari aspek tanah
dari aspek fisik dan yuridisnya dengan mengisi risalah
penyelidikan

riwayat

tanah

dan

penetapan

batas,

mengumpulkan data-data yang diukur.
b. Tahap II
Volume pekerjaan meliputi : penyempurnaan pendataan
bidang tanah, pemasangan patok tanda batas, pengukuran dan
pemetaan bidang tanah yang diukur.
Untuk pekerjaan studio dilaksanakan di Kantor Pertanahan
setempat yang meliputi pemrosesan hasil pengukuran sampai
menjadi produk peta dasar teknik dan peta dasar pendaftaran.
3. Alat dan Bahan
3.1. Alat yang diperlukan dalam pelaksanaan pengukuran antara
lain :
a. Kompas.
b. Total station dan perlengkapan (jika diperlukan).
c. Jallon/tongkat penunjuk batas (jika diperlukan).
d. Theodolit dan statif (jika tanah itu luas)
e. Meteran baja.
f. Patok kayu (patok sementara).

24

g. Alat tulis.
3.2. Bahan yang diperlukan antara lain :
a. Peta atau gambar yang sudah ada, misalnya : Peta blok
PBB, Peta persil.
b. Daftar pemilik atau daftar wajib pajak, dengan catatan
bahwa pembayar pajak bukan atau belum tentu sebagai
pemilik.
4. Spesifikasi Teknik
a. Gambaran Umum
Jenis

pekerjaan

lapangan

yang

dilaksanakan

adalah

pembuatan peta dasar teknik dan peta dasar pendaftaran. Peta
dasar teknik merupakan peta yang menggambarkan distribusi
titik-titik dasar teknik dalam suatu wilayah tertentu.
Pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan bersama
pengukuran bidang tanah, dibuat dengan skala 1: 1000.
Selanjutnya peta dasar pendaftaran tersebut dipakai sebagai
bahan untuk penerbitan sertifikat. Demi menjamin kepastian
hukum, peta dasar pendaftaran harus dibuat dengan teliti.
b. Pembuatan Sketsa Bidang
b.1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sketsa
bidang
a) Garis batas bidang tegas antara batas-batas yang satu
dengan yang lain.

25

b) Terorientasi dengan arah utara dengan bidangnya.
c) Bentuk proposional tidak terlalu rumit.
d) Jumlah segi sesuai dengan keadaan di lapangan
(keadaan sebenarnya).
e) Dapat dengan mudah diidentifikasi di lapangan bila
dilakukan kembali rekonstruksi batas-batas yang
hilang.
f) Tercantum nama detail alam atau buatan manusia
yang menonjol agar dengan mudah mengidentifikasi
letak bidangnya.
b.2. Teknik Pembuatan
a) Survey daerah yang akan diukur.
b) Identifikasi detail yang menonjol, contoh : perapatan
jalan, tugu, bangunan penting, kuburan dan lain-lain.
c) Dengan meteran ukur keliling blok (wilayah kerja).
Orientasikan sisi-sisi blok terhadap arah utara.
d) Memastikan patok tanda batas kepemilikan telah
dipasang, jika belum dipasang terlebih dahulu
melakukan

pemasangan

tanda

batas

dengan

mendatangkan pemilik tanah dan pemilik tanah lain
yang berbatasan (asas kontradiktur delitimasi).

26

e) Jarak sisi bidang tidak harus selalu diukur dengan
meteran, cukup dua sisi saja yang diukur (jika bidang
berupa segi empat) sisi lainnya dengan perkiraan.

Pelaksanaan
Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, di dalam
pelaksanaannya diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis pekerjaan, yaitu :
a. Pekerjaan Lapangan
Jenis pekerjaan lapangan meliputi :
1. Orientasi Lapangan
Sebelum melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan,
terlebih dahulu dilakukan orientasi lapangan. Orientasi lapangan
ini bertujuan untuk pengenalan lapangan. Di dalam orientasi
lapangan ini, dilaksakan pemeriksaan titik-titik dasar teknik yang
sudah ada, serta mengindentifikasi patok-patok atau tanda batas
bidang tanah yang akan diukur. Orientasi lapangan ini bertujuan
untuk merencanakan jalur poligon yang dibutuhkan sehingga dapat
digunakan sesuai dengan keadaan di lapangan. Orientasi lapangan
ini berguna pula untuk pekerjaan selanjutnya.
2. Pembuatan Sketsa Bidang Tanah
Sketsa bidang tanah dibuat setelah pelaksanaan orientasi lapangan,
sketsa merupakan gambar kasar bidang tanah yang akan diukur.
2.1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sketsa bidang :

27

a. Garis batas bidang tegas.
b. Terorientasi ke arah utara.
c. Bentuk proposional.
d. Jumlah segi sesuai dengan keadaan di lapangan.
e. Dapat dengan mudah diidentifikasi di lapangan.
f. Tercantum nama detail alam dan buatan manusia yang
menonjol.
2.2. Alat dan bahan yang diperlukan :
a. Peta atau gambar yang sudah ada sebagai peta acuan,
misalnya : Peta blok PBB, Peta persil (peta desa) dan lainlain.
b. Daftar pemilik atau daftar wajib pajak, dengan catatan
bahwa pembayar pajak bukan atau belum tentu sebagai
pemilik.
c. Meteran.
d. Kompas.
e. Alat tulis.
2.3. Teknik dan Pembuatan
a. Survey daerah yang akan disketsa atau diukur, pastikan
batas wilayah kerja benar.
b. Identifikasi detail yang menonjol, contoh : perempatan
jalan, tugu, bangunan penting, kuburan, dan lain-lain.

28

c. Dengan meteran ukur keliling blok (wilayah kerja).
Orientasikan sisi-sisi blok terhadap arah utara.
d. Pastikan patok tanda batas kepemilikan telah dipasang,
jika belum harus dipasang terlebih dahulu dengan
mendatangkan pemilik dan pemilik-pemilik lain yang
berbatasan (asas kontradiktur delitimasi).
e. Jarak sisi bidang tidak selalu diukur dengan meteran,
cukup dua sisi saja yang diukur (jika bidang berupa segi
empat), sisi lainnya dengan perkiraan.
f. Gambarlah juga jalan dan detail-detail yang penting untuk
penggabungan dengan blok lainnya.
3. Identifikasi Bidang
Pada umumnya sebagian besar bidang tanah telah terpasang patok
batas, petugas ukur hanya melakukan pengecekan keberadaan
patok batas bidang tanah tersebut. Dalam pemasangan patok atau
tanda

batas

bidang

tanah

harus

diusahakan

berdasarkan

penunjukan batas oleh pemilik bidang tanah dan sedapat mungkin
disaksikan atau disetujui oleh pemilik bidang tanah yang
bersebelahan (asas kontradiktur delitimasi), sehingga batas-batas
bidang tanah tersebut dapat terjamin kepastian hukumnya.

29

b. Pekerjaan Kantor/Studio
Hasil pekerjaan yang dilakukan di lapangan diwaktu siang hari,
ditindaklanjuti dengan pekerjaan kantor atau studio diwaktu
malam. Pekerjaan yang dilakukan antara lain :
1. Perhitungan poligon perapatan.
2. Pengukuran batas bidang tanah.
3. Perhitungan luas bidang tanah.
4. Penyelesaian dokumen akhir peta dasar pendaftaran.
5. Penyimpanan data.
6. Pemeliharaan dokumen.

Hasil dan Pembahasan.
a). Pekerjaan Lapangan
a. Hasil
Dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, hasil
yang diperoleh pekerjaan lapangan meliputi :
1. Risalah Penyelidikan Riwayat Tanah.
2. Data ukuran Detail dan sket lokasi.
3. Gambar ukur (DI 107 A). Lihat lampiran 15.
4. Catatan-catatan lapangan.
b. Pembahasan
Hasil pekerjaan tersebut merupakan data asli karena data tersebut
akan diproses untuk pekerjaan selanjutnya.

30

Pembahasan hasil dari pekerjaan lapangan tersebut dibahas sebagai
berikut :
1. Di dalam Risalah Penyelidikan Riwayat Tanah, diperoleh data
fisik dan yuridis bidang tanah, serta penetapan tanda batas
bidang yang memenuhi asas kontradiktur delitimasi, yang
ditandatangani oleh pemilik tanah dan tetangga sebelah. Di
dalamnya juga disertai sketsa bidang tanah.
2. Data ukuran poligon, data yang diperoleh dari hasil
pengukuran poligon yang berupa sudut dan jarak.
3. Data ukuran detail, adalah data yang diperoleh dari hasil
pengukuran/pengikatan titik-titik detail yang berupa azimuth
dan jarak maupun unsur sudut dan jarak. Data tersebut
digunakan untuk mencari koordinat titik-titik detail tersebut.
4. Gambar ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar
suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data
hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut,
azimuth ataupun sudut jurusan.
5. Gambar ukur dibuat di lapangan ditulis sesuai dengan keadaan
di lapangan.
6. Catatan-catatan lapangan, merupakan catatan yang penting
yang berhubungan dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan
kadastral yang ada di lapangan, sehingga akan mempermudah
dalam proses pekerjaan selanjutnya.

31

b). Pekerjaan Kantor/Studio
a. Hasil
Pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan di dalam kantor/studio,
hasil yang diperoleh meliputi :
1. Pembuatan peta atau gambar bidang tanah.
2. Hitungan ukuran persil.
3. Hitungan luas bidang tanah.
4. peta manuskrip/pengkartiran.
5. Peta dasar pendaftaran.
b. Pembahasan
Hasil pekerjaan studio tersebut merupakan hasil yang diperoleh
dari pengolahan/pemrosesan data-data asli yang diperoleh di
lapangan.
Pembahasan dari hasil pekerjaan kantor/studio tersebut dijelaskan
sebagai berikut :
1. Pembuatan Peta/Gambar Bidang Tanah
Untuk keperluan pengumuman, maka perlu dibuat gambargambar bidang tanah termasuk bidangnya.
2. Hitungan ukuran persil
Hitungan ukuran persil adalah hitungan yang diperlukan
sehingga titik-titik pojok persil dapat terpetakan. Titik-titik
pojok persil yang teramati dihitung untuk mendapatkan
koordinatnya.

32

3. Hitungan Luas Bidang Tanah, dihitung dengan cara koordinat
jika semua pojok persil diketahui koordianatnya, atau dengan
menggunakan angka ukur yang diperoleh dari ukuran dengan
pita ukur.
4. Peta Manuskrip, merupakan pengkartiran bidang tanah dengan
skala 1 : 1000.
5. Peta Dasar Pendaftaran, yaitu peta yang memuat titik-titik
dasar teknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan,
bangunan dan batas fisik bidang tanah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk
melaksanakan pengukuran tanah secara sporadik sama dengan syaratsyarat pendaftaran tanah secara sporadik. Syarat-syarat pendaftaran tanah
sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :
a. Mengisi formulir permohonan. (Lampiran 1).
b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Bukti
Kewarganegaraan dan Surat Pernyataan Ganti Nama.
c. Surat Kuasa dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima
kuasa bila dikuasakan.
d. Foto copy Surat Ukur yang dimohon.
e. Foto copy Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun
berjalan.

33

f. Bukti pelunasan Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)
dan Pajak Penghasilan/Surat Setoran Pajak (PPh/SSP).
g. Foto copy Alas Hak berupa Girik Letter C, VI (Verponding Indonesia)
masa pajak 1960-1964.
h. Surat-surat bukti peralihan berupa akte jual-beli, hibah, tukar menukar,
risalah lelang dari Kantor Lelang Negara bilamana bidang tanah
tersebut karena lelang, pembagian karena waris, Surat Keterangan
waris (yang dibenarkan oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat atau
berdasarkan ketetapan Pengadilan) termasuk bukti-bukti peralihan
pemilik tanah sebelumnya (sejak sebelum 24-09-1960 sampai dengan
pemilik saat ini) seperti berita acara kesaksian.
i. Surat Keterangan Riwayat Tanah :
a. Dibuat oleh Lurah untuk tanah Girik Letter C
b. Dibuat oleh Kanwil BPN DKI Jakarta untuk tanah Verponding
Indonesia.
j. Surat pernyataan yang diketahui oleh Lurah bahwa tanah yang
dimohonkan pengakuan/penegasan haknya tidak dalam sengketa, tidak
dijaminkan, belum pernah dialihkan kepada pihak lain dan belum
pernah diterbitkan sertifikat.
k. Surat Pernyataan menguasai fisik Bidang Tanah Sporadik yang
dikuatkan 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Lurah setempat
apabila persyaratan seperi dimaksud pada huruf g diatas belum/tidak
dapat dipenuhi.

34

Kegiatan pendaftaran tanah sporadik merupakan suatu proses,
maka kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yang berurutan
dan masing-masing tergantung satu sama lain. Adapun sub-sub kegiatan
dimaksud antara lain : permohonan, penyelidikan, pengukuran bidang
tanah, pengumuman data fisik dan data yuridis. Dalam hal ini penulis
hanya menerangkan kegiatan dari kegiatan pengukuran bidang tanah.
Kegiatan pengukuran bidang tanah dilakukan untuk memperoleh
Data Fisik atas sebidang tanah yang dimohonkan haknya. Ketentuanketentuan pengukuran bidang tanah telah diatur dalam Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah.
Sebagai produk hukum, kegiatan pengukuran dalam rangka
pendaftaran tanah harus memenuhi sifat-sifat publisitas dan spesialitas.
Hal ini dapat dilihat dari cara penanaman tanda batas yang harus diketahui
dan disetujui oleh pemilik tanah yang bersebelahan.
Pengukuran batas bidang tanah (persil) dilakukan dengan
mengikatkannya pada titik dasar teknik sebagai bahan pembuatan peta
pendaftaran tanah.
Didalam pasal 23 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah disebutkan :

35

“Setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya baik dalam
pendaftaran tanah secara sistematik maupun sporadik diberi Nomor
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang dicantumkan dalam Risalah
Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Daftar Isian 201)”.
Pengukuran bidang tanah dalam pendaftaran tanah dituangkan
dalam Gambar Ukur, yang merupakan dokumen tempat mencantumkan
gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya (Pasal 1 ayat 2
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Peratanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997).
Diatas Gambar Ukur, bukti dokumen Kontradiktur Delitimasi
dibuktikan dengan tanda tangan pemilik tanah yang bersebelahan
sebagaimana dalam Daftar Isian 201.
Berkas permohonan pendaftaran, peta bidang, atau peta bidangbidang tanah dan DI 201, diteruskan kepada Kasi Pengukuran dan
Pendaftaran Tanah, untuk membuat kesimpulan yang dituangkan dalam
kolom V DI 201. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
menandatanganinya.
Selanjutnya Gambar Ukur dibuatkan peta bidang tanah yang
digunakan untuk pengumuman data fisik.

36

4.2.2

Analisis Pelaksanaan Pengukuran Dalam Rangka Pendaftaran Tanah
Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
Di Kabupaten Brebes masih banyak terdapat tanah milik adat yang
belum terdaftar di Kantor Pertanahan Brebes.
Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan pendaftaran tanah di
Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes yang telah diselesaikan pada akhir
tahun 2004. Apalagi di daerah pegunungan yang sulit dijangkau seperti di
Gunung Tajem, Windu Sari, Windu Sakti, dan Capar yang terletak di
Kecamatan Salem, disana tidak ada penduduk yang mendaftarkan
tanahnya. Di Kabupaten Brebes ada desa yang masyarakatnya masih
sedikit melakukan pendaftaran tanah dibanding dengan desa yang dekat
dengan Kantor Pertanahan yang sebagian besar masyarakatnya telah
mendaftarkan tanah miliknya.
Kebanyakan masyarakat yang belum mendaftarkan tanah miliknya
adalah masyarakat yang letaknya jauh dari Kantor Pertanahan, dimana
lokasinya sulit dijangkau oleh kendaraan, disamping jauh dan kondisi
jalan yang kurang baik juga karena daerahnya yang terletak di daerah
pegunungan, serta kendaraan umum dan pribadi masih jarang disana.
Dari segi pendidikan, rata-rata masyarakat disana pendidikannya
masih sangat rendah, sehingga kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan
tanahnya masih kurang ditambah lagi masyarakat disana kurang mengerti
arti penting pendaftaran tanah, karena dilihat dari pendidikan masyarakat

37

yang rendah dan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Brebes.
Dari segi ekonomi, masyarakat disana ekonominya masih sangat
rendah

atau

pas-pasan,

sehingga

mereka

beranggapan

bahwa

mendaftarkan tanah itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Sedangkan
kebutuhan primerpun mereka pas-pasan atau malah belum terpenuhi,
sehingga masyarakat disana lebih memilih untuk tidak mendaftarkan
tanahnya.
Pada umumnya masyarakat disana masih mempunyai ikatan
keluarga yang erat, sehingga masyarakat disana merasa aman walaupun
tanahnya belum terdaftar di Kantor Pertanahan, dengan kata lain tanah
hanya dikuasai secara fisik saja sedangkan secara yudirisnya belum.

4.2.3

Akibat Hukum dari Pengukuran Dalam Rangka Pendaftaran Tanah
Sporadik
Yang dimaksud dengan akibat hukum adalah akibat dari suatu
tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang
dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan tersebut
dinamakan dengan tindakan hukum. Jadi akibat hukum adalah akibat dari
suatu tindakan hukum.
Melakukan pengukuran tanah adalah merupakan suatu tindakan
hukum,sehingga

pengkukuran

yang

dilakukan

pemohon

akan

mengakibatkan akibat hukum. Akibat hukum dari pengukuran tanah dapat

38

berwujud yaitu lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
yaitu dengan maksud bahwa tanah yang belun didaftar pengukuran belum
memiliki kepastian hukum sedangkan setelah didaftarkan maka tanah
tersebut memiliki kepastian hukum yang sah.
Dengan adanya kepastian hukum dari pendaftaran pengukuran
tanah, maka akibat hukum itu berpengaruh dalam kehidupan masyarakat
itu sendiri.
Pengaruh dalam kehidupan masyarakat dilihat dari beberapa aspek,
antar lain :
a. Aspek Sosial Kemasyarakatan
Dengan adanya sertifikat Hak Atas Tanah dari hasil
pelaksanaan pengukuran Pendaftaran Tanah berarti telah terciptanya
suatu pengakuan bersama atas kepemilikan Hak Atas Tanah. Dalam
kehidupan masyarakat yang harmonis, maka terciptalah interaksi
sosial yang harmonis pula, sehingga terbentuk ikatan-ikatan sosial
yang kuat, dan berakibat terhadap ketahanan masyarakat meningkat
dalam menghadapi gangguan, ancaman,hambatan maupun tantangan.
b. Aspek Ekonomi
Dilihat dari aspek ekonomi, bagi masyarakat yang mepunyai
usaha dapat meningkatkan usahanya dengan menambah modal usaha
dengan cara mencari pinjaman uang ke Bank dengan agunan Setifikat
Atas Tanahnya.

39

Keuntungan lainnya adalah apabila pemilik tanah akan
melakukan pemindahan Hak Atas Tanah melalui jual beli misalnya,
maka pemegang Hak Atas Tanah yang telah mempunyai alat bukti
berupa sertifikat cenderung lebih cepat laku di jual. Apabila tanah hak
milik yang bersertifikat terkena keperluan pembangunan yang bersifat
untuk kepentingan umum, maka ganti rugi yang diberikan akan lebih
besar dari pada tanah hak milik yang belum bersertifikat.
c. Aspek Keamanan
Dengan dilaksanakannya pendaftaran pengukuran tanah oleh
masyarakat dapat membantu terciptanya keharmonisan kehidupan
masyarakat, dimana timbulnya konflik antar warga tidak terjadi,
karena sertifikat tanah adalah bukti yang otentik.
d. Aspek Budaya
Proses Pendaftaran Pengukuran Hak Atas Tanah memang tidak
mempunyai dampak langsung terhadap aspek budaya, tetapi dengan
kepatuhan terhadap pendaftaran tanah itu membuktikan bahwa
kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah telah ada, dan telah
melakukan tertib hukum.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Dari hasil pembahasan dari Bab IV penulis dapat mengambil kesimpulan antara
lain :
5.1.1

Pelaksanaan pengukuran dan pendaftaran bidang tanah dalam suatu
desa/kelurahan dengan cara sporadik ini maka perlu diadakan persiapan,
perencanaan dan sistematika dari pelaksanaan yang mantap dan jelas
sehingga dapat terlaksana suatu pekerjaan itu dengan baik dan lancar.

5.1.2

Dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah perlu
diadakan pengecekan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan
sehingga didapat hasil yang bermutu sesuai dengan yang diharapkan.

5.1.3

Data pertanahan dalam penetapan batas beserta produk peta yang
dihasilkan dalam pelaksanaan lapangan akan sangat berguna bagi
masyarakat untuk memperlancar pendaftaran Hak Atas Tanahnya.

5.1.4

Pengukuran dan pemetaan kadastral harus dapat menjamin kepastian
hukum dan kepastian letak, batas atas suatu bidang tanah. Oleh karena itu
pelaksanaannya

harus

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Negara

Agararia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah.

40

41

5.1.5

Hambatan yang ditemui dalam pengukuran yaitu bila batas tanah yang
belum terpasang sehingga petugas ukur harus memanggil pemilik tanah
tersebut dan pemilik tanah yang berbatasan.

5.1.6

Hambatan lainnya yaitu bila pemilik tanah yang berbatasan tidak ada dan
tidak ada yang mewakilkan sehingga pengukuran tidak dapat dilanjutkan
karena bisa terjadi salah paham diantara pemilik tanah dengan pemilik
tanah yang berbatasan.

5.2 Saran
5.2.1

Kepada Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes,
Perencanaan yang matang dan sistematis perlu dibuat sebelum diadakan
pengukuran di lapangan.

5.2.2

Kepada Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
diharapkan

lebih

meningkatkan

lagi

sosialisasi

mengenai

cara

mendaftarkan pengukuran tanah dan arti pentingnya pendaftaran tanah,
serta tata cara pendaftaran pengukuran tanah sporadik dengan dituangkan
dalam bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat yang
rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah.
5.2.3

Kepada Pemilik tanah Sebelum melakukan pengukuran hendaknya
pemilik tanah sudah memasang tanda batas sehingga di dalam pengukuran
petugas ukur tidak sulit dalam penunjukan batas.

5.2.4

Kepada masyarakat Brebes yang belum tahu informasi tentang
pendaftaran tanah, diharapkan lebih aktif untuk mencari informasi pada
Kantor Pertanahan setempat.

Tabel : 02
Jumlah Penduduk dan Kepadatannya di Kabupaten Brebes
Luas
Jumlah
Kepadatan/
(Km²)
Penduduk
Km²
1. Salem
152,09
53.635
353
2. Bantarkawung
205,00
91.457
446
3. Bumiayu
73,69
97.212
1.319
4. Paguyangan
104,94
91.637
873
5. Sirampog
67,03
59.272
884
6. Tonjong
81,26
67.601
832
7. Larangan
164,68
133.525
811
8. Ketanggungan
149,07
129.732
870
9. Banjarharjo
140,25
114.677
818
10. Losari
89,43
120.372
1.346
11. Tanjung
68,19
88.161
1.293
12. Kersana
25,23
57.253
2.269
13. Bulakamba
101,55
154.087
1.517
14. Wanasari
72,26
130.799
1.810
15. Jatibarang
33,48
79.571
2.377
16. Songgom
50,72
73.540
1.450
17. Brebes
82,30
153.104
1.897
JUMLAH
1661,17
1.698.635
10.230
No.

Kecamatan

Tabel : 01
Luas Kabupaten Brebes Perkecamatan
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kecamatan
Salem
Bantarkawung
Bumiayu
Paguyangan
Sirampong
Tonjong
Larangan
Ketanggungan
Banjarharjo
Losari
Tanjung
Kersana
Bulakamba
Wanasari
Jatibarang
Songgom
Brebes
JUMLAH

Luas (Ha)

Prosentase (%)

15.209
20.500
7.369
10.494
6.703
8.126
16.468
14.907
14.025
8.943
6.819
2.523
10.155
7.226
3.348
5.072
8.230

9,16
12,34
4,44
6,32
4,04
5,00
9,91
8,97
8,44
5,38
4,10
1,52
6,11
4,35
2,00
3,01
4,95

166.117

100,00


PENGUKURAN TANAH SPORADIK

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

Similar to PENGUKURAN TANAH SPORADIK

Similar to PENGUKURAN TANAH SPORADIK (20)

More from Operator Warnet Vast Raha

More from Operator Warnet Vast Raha (20)

PENGUKURAN TANAH SPORADIK